Tokoh Agama dan Padiatapa dalam Implementasi REDD+ Agus Setyarso Juni 2011

Tokoh Agama dan Padiatapa dalam Implementasi REDD+ Agus Setyarso Juni 2011 [email protected]

Bahasan • Beberapa prinsip • Konsep padiatapa – kesepahaman multipihak • Konsekuensi Padiatapa pada implementasi REDD+ dan Peran tokoh agama

Prinsip • “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” – UUD 1945 Pasal 29 Ayat (1) • Dalam Negara Pancasila, agama dapat menyediakan basis moral dan spiritual dalam kehidupan negara dan masyarakat seperti dalam sistem hukum dan budaya politik • Pengabaian nilai-nilai agama, menumbuhkan penyakit social yang kronis, seperti kegemaran berkorupsi, aqidah tauhid melemah, perilaku tidak mencerminkan akhlak agamis (Islami), serta suka melalaikan ibadah

• Adalah sebuah fakta tak terbantahkan bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman yang tinggi. Itu dapat dilihat dalam kelompok-kelompok masyarakat maupun dalam kondisi geografis, dan bentang lingkungannya • Para pendiri negara telah menyadari realitas tersebut sebagai landasan bagi pembangunan bangsa Indonesia. Atas dasar itulah mereka merumuskan bahwa negara Indonesia terdiri dari Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen di dalam UUD 1945 (sebelum amandemen). • Langkah ini mempunyai dua sisi implikasi. Pertama dengan menyerap kekhasan tiap kelompok masyarakat, maka negara Indonesia yang dibentuk berupaya menciptakan satu bangsa. Kedua, pengabaian terhadap eksistensi kelompok-kelompok tersebut akan berimplikasi pada kegagalan cita-cita membangun satu bangsa Indonesia

• Dari perspektif ketatanegaraan, Pasal 18 UUD 1945 beserta Penjelasannya adalah uraian lebih jauh dari semboyan bhineka tunggal ika. Ke-bhineka-an terwujud dalam berbagai kelompok masyarakat dengan susunan asli. Bahwa susunan asli tersebut adalah sebuah sistem pengurusan diri sendiri yang bersifat lengkap untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hak asal-usul. • Dan bahwa penghormatan terhadap keberadaan masyarakat dengan susunan asli berada di pundak Negara dengan catatan bahwa susunan asli tersebut tidak membentuk sebuah Negara di dalam teritori Negara Republik Indonesia. Semua ini merupakan landasan menuju kepada pencapaian cita-cita kebangsaan, yaitu ke-tunggal-ika-an sebagai bangsa Indonesia.

• Globalisasi sistem ekonomi pasar dan informasi, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, dan diserapnya prinsip-prinsip demokrasi dan HAM ke dalam perjanjian-perjanjian dan kesepakatankesepakatan internasional dalam bidang ekonomi dan perdagangan serta kerjasama antara negara dalam pembangunan, telah menghadirkan urgensi dan tantangan baru dalam hubungan negara dan masyarakat (Draft Naskah Akademik RUU Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat)

• Kita memerlukan generasi yang handal, dengan beberapa sikap yang selalu berpegang pada nilainilai iman dan taqwa, memiliki daya kreatif dan innovatif, menjalin kerja sama berdisiplin, kritis dan dinamis, memiliki vitalitas tinggi, tidak mudah terbawa arus, sanggup menghadapi realita baru di era kesejagatan ini. • Memahami nilai nilai budaya luhur, punya makna jati diri yang jelas, menjaga martabat, patuh dan taat beragama, menjadi agen perubahan, dengan motivasi yang bergantung kepada Allah, mengamalkan nilai nilai ajaran agama sebagai kekuatan spritual, dinamis dalam mewujudkan sebuah kemajuan fisik material, tanpa harus mengorbankan nilai nilai kemanusiaan

Konsep Padiatapa

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) • Padiatapa atau FPIC (Free and Prior Informed Consent) adalah satu proses yang memungkinkan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal untuk menjalankan hak-hak fundamentalnya untuk menyatakan apakah mereka setuju atau tidak setuju terhadap sebuah aktivitas, proyek, atau kebijakan yang akan dilaksanakan di ruang kehidupan masyarakat dan berpotensi berdampak kepada tanah, kawasan, sumberdaya dan perikehidupan masyarakat (DKNUNREDD, 2011) • Padiatapa merupakan salah satu alat untuk menjamin bahwa pelaksanaan REDD+ di Indonesia memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat adat dan atau masyarakat lokal

• Elemen Free – bahwa masyarakat memberikan persetujuan atau memutuskan untuk tidak menyetujui sebuah rencana aktivitas, proyek atau kebijakan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

• elemen Prior – bahwa perolehan persetujuan itu dilakukan sebelum kebijakan atau kegiatan itu dilakukan. Kendati demikian, dalam keadaan memaksa dapat juga persetujuan masyarakat diperoleh saat kegiatan sedang berlangsung.

• elemen Informed – bahwa sebelum proses pemberian persetujuan, masyarakat harus benar-benar mendapat informasi yang utuh dalam bahasa dan bentuk yang mudah dimengerti oleh masyarakat.

• Diperkirakan lebih dari 25.000 buah desa di Indonesia yang seluruh atau sebagian wilayahnya berada didalam kawasan hutan (Kemenhut: 2007,2009). World Bank (2009), memperkirakan ada 6 juta jiwa yang perikehidupannya bergantung pada sumber dayayang terdapat didalam kawasan hutan • Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang merekam sengketa agraria di Indonesia sejak 1953 sampai dengan 2000, berjumlah 1455 kasus, melibatkan 242.088 Keluarga, 533.866 jiwa dan lahan seluas 1.456.773 hektar yang merupakan lahan masyarakat adat dan lokal.

Pertimbangan Hukum • UUD 1945 pasal 18 • UN Declaration of the Rights of Indigenous Peoples, (UNDRIP) • Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, • Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi (ICERD), • Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia • Penjelasan UU No. 11 TAHUN 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic and Cultural Rights • TAP MPR nomor IX tahun 2001 • Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

• COP 16 United Nations Convention on Climate Change (UNFCCC) di Cancun-Meksiko meminta agar negara berkembang memastikan partisipasi penuh dan efektif dari pemangku kepentingan yang relevan, antara lain masyarakat adat dan atau masyarakat lokal dalam pembangunan dan mengimplementasikan strategi nasional atau rencana aksi REDD+

Ketika kepedulian nasional dan lokal terhadap hak-hak mendasar masyarakat semakin surut, dimainkanlah instrumen internasional untuk “memaksa” kembali kepedulian tersebut

Konsekuensi Padiatapa pada implementasi REDD+ dan Peran Tokoh Agama

• Pelaksanaan kegiatan REDD+ di Indonesia diwadahi dalam lima bentuk kegiatan utama yaitu: – mengurangi laju deforestasi, – mengurangi degradasi hutan, – menjaga ketersediaan karbon melalui konservasi hutan, – menerapkan sustainable forest management, dan – meningkatkan stok karbon hutan

”apabila penduduk negeri beriman dan bertaqwa dibukakan untuk mereka keberkatan langit dan bumi“

• Panduan bagi manusia akhir zaman untuk meraih keberhasilan dan menghindari atau mencegah kegagalan dalam kehidupan berasal dari dua jenis (Dimyati, 2011 - (INDBESHIS)): (1) panduan dari Ilahi melalui Rasulullah SAW berupa wahyu yang didokumentasikan dalam bentuk Al Quran dan As Sunnah yang makna dan modus implementasinya selalu diwariskan secara berkesinambungan kepada para awliya dan ulama; dan (2) panduan yang berasal dari hasil telaahan, penelitian dan kajian manusia atas keragaman tabiat dan perilaku alam yang melahirkan ilmu pengetahuan.

• Baik modus implementasi Al Quran dan As Sunnah maupun hasil galian atas ilmu pengetahuan alam dan seisinya selalu berkembang sesuai dengan konteks ruang dan waktu. • Sejatinya pemanfaatan dan penerapan keduanya harus berjalan seiring sejalan dalam tiap konteks ruang dan waktu tersebut. Namun keseiringan, kesejalanan dan keselarasan antara keduanya sering terkendala oleh kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengalaman manusia dalam memadukan keduanya dalam suatu tindak keseharian

NEGARA

TOKOH AGAMA

SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

MASYARAKAT

INTERAKSI EKSTERNAL

• Pemerintah telah menetapkan pengurusan REDD+ melalui pendekatan nasional dengan implementasi di tingkat sub nasional • REDD+ mempunyai muatan internasional tinggi
pengaruh kepentingan eksternal sangat tinggi – – – – – –

Standards Dana, investasi Insentif Seleksi areal “proyek” Mekanisme perdagangan Pemantauan, pelaporan, dan verifikasi

• Tatakepemerintahan REDD+ masih belum selesai berproses

• Masyarakat masih terpilah ke dalam 2 kategori: – Masyarakat pada lingkungan pasar kapitalistik – Masyarakat pada lingkungan kehidupan tradisional

• Di antara kedua kelompok tersebut terdapat supra struktur yang terbangun dari masyarakat cukong dan koruptor • REDD+ ditanggapi secara berbeda oleh setiap kelompok

Yang diinginkan di PADIATAPA • Sebelum mendapatkan persetujuan dari Lembaga REDD+ yang relevan, pemerkarsa proyek yang berkeinginan melaksanakan kegiatan REDD+ harus melakukan proses FPIC di areal tersebut • Pelaksanaan FPIC diterapkan dengan menggunakan panduan yang berlaku untuk Indonesia dan pelaksanaannya disesuaikan dengan konteks sosial budaya dan ekonomi setempat.

• Prinsip-prinsip yang harus dipegang pelaksanaan FPIC dalam Kegiatan REDD+ di Indonesia adalah: (1) Transparan (2) Akuntabilitas (3) Inklusivitas yaitu menjamin efektivitas (4) Integritas yaitu konsistensi dalam (5) Partisipasi (6) Kebebasan lahir-bathin menyatakan pendapat dan bebas dari tekanan kepentingan.

• Tahapan padiatapa: – – – –

Prakondisi – peningkatan pemahaman Pengambilan Keputusan/kesepakatan Verifikasi pemenuhan Padiatapa sosialisasi hasil kesepakatan

• Pengaturan mengenai kelembagaan dilakukan dengan cara memperkuat rencana desain kelembagaan safeguard dan penyelesaian konflik yang sedang berjalan • Revisi sejumlah peraturan perundang-undangan • Diberlakukannya lembaga complain/ keberatan

Sumberdaya hutan dan lingkungannya pada konteks REDD+ • Sumberdaya hutan dan lingkungan terus menderita oleh sebab: – Konversi tanpa memperhitungkan neraca lingkungan/ karbon – Kebakaran lahan dan hutan – Illegal logging dan perambahan dalam berbagai bentuk – Praksis pengelolaan hutan termasuk kawasan lindung dan konservasi yang buruk – Kesadaran yang kurang untuk membangun hutan baru

• Penyakit “dutch desease”

Yang DAPAT diperankan oleh tokoh agama...

“bacalah...” • Tanamlah pohon kamboja di pekuburan • Jika menanam, menghadaplah ke arah qiblat • Jika tanahmu semakin tandus, tanamlah tanduk (kambing, kerbau, sapi). Tuliskan sepenggal ayat Al-Qur’an atau hadist pada tanduk tersebut (rajah) • Dengarlah bumi bernafas – waspadalah jika bumi berhenti bernafas
makna relasional antar manusia dan alam, yang didasari iman dan ilmu

Kisah perjalanan lebah madu • Perjalanan lebah madu hutan begitu panjang. Mulai dari tugas mulia lebah jantan Apis dorsata menyapa dan mengunjungi bunga mekar di pagi hari di antara pohon yang menawarkan terapi alami untuk sakit perut, sakit malaria, kanker, darah tinggi, gula darah, yang tersebar dari lantai hutan sampai pada pucuk pohon setinggi 30 meter. Apis dorsata menjalankan tugas tanpa mengeluh, tanpa mengharapkan imbalan. Setelah penuh pundi-pundi nya dengan sari berbagai bunga, si lebah hutan kembali ke sarang dan menyerahkan semua hasilnya untuk kehidupan koloninya, dan kehidupan manusia.

Kemudian tengok sejenak Firman Allah dalam ayat 68 hingga 69 surah An-Nahl: "Tuhanmu yang menjadikanmu dan yang mengetahui keistimewaan dan susunan tubuhmu, lahir dan batinmu, mewahyukan kepada lebah: buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon dan di tempat-tempat yang di buat oleh manusia, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam bunga-bungaan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah memudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu, keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda (kebesaran tuhan) bagi orang-orang yang berfikir"

Design INDBESHIS • Menyusun konsep dan prosedur operasional pemanfaatan sumberdaya alam dan hayati untuk umat manusia sambil melestarikan tabiat dan nilainya. • Mencegah perlakuan yang tidak bertanggung jawab, tidak adil, dan tidak berimbang terhadap sumberdaya alam dan hayati. • Mendorong peningkatan kapasitas ilmiah dan spiritual dari manusia dalam menangani sumberdaya alam dan hayati. • Memfasilitasi pemaduan pendekatan ilmiah dan spiritual dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam dan hayati. • Menyediakan wahana dan cara untuk meningkatkan dialog dan kerjasama lintas keyakinan dengan mengembangkan agenda bersama, yaitu mengatasi dampak perubahan iklim seraya memanfaatkan sumberdaya alam dan hayati secara bijaksana dengan memberdayakan segala kapasitas ilmiah dan spiritual.

JIKA PEMERINTAH KORUP, SUMBERDAYA HUTAN DAN LINGKUNGAN RUSAK, ITULAH TANDA KEROPOSNYA IMAN

TERIMA KASIH KEPADA LPPNU