Strategi percepatan pembangunan KPH di Propinsi Jambi Agus Setyarso Seknas KPH Mei 2014
Status pembangunan KPH
Pokok paparan 1. Status pembentukan KPH di Jambi 2. Tantangan pada pengembangan KPH di Jambi 3. Strategi percepatan pembangunan KPH di Jambi
KPH Model di Jambi KABUPA TEN KPH SOROLA NGUN
P/L SK SK. KP 714/MenhutKPHP LIMAU HP II/2011
KPHP MERANG MERAN KP SK.43/Menhu HP t-II/2012 IN GIN TANJUN G JABUNG BARAT
KERINCI
KPHL BERAM KP HITAM HL KERINC KP HP I
SK. 787/Menhutll/2009 960/MenhutII/2013
Hutan Lindung
Hutan Produksi
Hutan Poduksi Terbatas
54,793
43,807
22,502
36,088
9,944
30,105
JUMLAH
121,102
76,137
15,965 15,965
34,250
34,250
KPH Model Merangin
KPH Beram Hitam
KPH Kerinci
KPH Limau
KPHK TN Berbak
TN.Berbak SK. Kab. Muaro Jambi dan Kab. 774/MenhutTanjung II/2009 Jabung Timur
07/12/2 009
62.700
Tantangan pada pengmbangan KPH di Jambi
Tantangan pada pembentukan KPH • Meningkatnya komitmen pemerintah Provinsi/Kabupaten dalam pembangunan KPH • Penyediaan leadership di KPH • Penyelenggaraan proses konsultasi multipihak • Penyiapan kelembagaan KPH • Penyiapan proposal pembentukan KPH
Tantangan pada aspek kelembagaan • UPTD vs SKPD • Hubungan tatakerja dengan instansi pemerintah • Hubungan tatakerja dengan pemegang ijin • Pengembangan kapasitas: – Di internal KPH – SDM profesional – Pada masyarakat – Pada mitra
Tantangan pada peningkatan wilayah kelola masyarakat melalui Program perhutanan Sosial • • • •
Gaps antara target dan realisasi Perspektif yang beragam Situasi operasionalisasi PS Tantangan ke depan di tingkat tapak
Target dan realisasi 2010
2011
2012
Total
Bentuk PS Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi HRK HKm HD
-
750 20,525 4,000
-
-
12,411
16,000 -
59,980 20,000 1,647
Site Allocation by Ministry of Forestry
-
750
12,411
21,000 -
57,525 -
20,000 -
44,000 61,627
License issuance District/City
No of
Size
Already
No of HTR
Size
Balance of
Not yet
Size
District/
(Ha)
Issued
License
(Ha)
Allocation
Issued
(Ha)
4
19,145.00
City 7
Holder 49,703.00
3
32
(Ha) 3,844.03 26,713.97
Ekspektasi Terhadap PS di Jambi • Perspektif Pemda: kewenangan apa? Manfaat apa? • Perspektif WARSI: – Mencegah kerusakan hutan oleh sebab beroperasinya HPH/IUPHHK – Pengentasan kemiskinan dan Pencegahan tingkat kerusakan lahan gambut – Memberikan tingkat hidup yang lebih baik bagi komunitas
• Perspektif WALHI: – Penguatan hak-hak masyarakat adat melalui instrumen HD/Hkm – Kedaulatan pengelolaan sumberdaya hutan oleh rakyat
• Perspektif SSS-Pundi: – Penguatan struktur perekonomian lokal melalui instrumen hutan desa
• Perspektif Masyarakat: – Melindungi sumberdaya air bagi kehidupan pertanian – Menambah pendapatan
Tantangan Perhutanan Sosial • Transformasi dan penyatuan visi: nasional – propinsi – kabupaten – tapak harus disempurnakan melalui lessons learned • Perhutanan Sosial sangat site spesific – regulasi harus dapat mengakomodasikannya • Konstelasi posisi dan peran perangkat kepemerintahan di daerah (UPT, Dinas, UPTD) perlu diharmoniskan. • Ada gaps dalam proses penerbitan SK/perijinan: – Permohonan menumpuk dengan berbagai latar belakang dan alasan kepentingan – Proses pencadangan dan verifikasi harus dapat mengenali ragam yang terjadi di tingkat tapak – Penerbitan SK/ijin yang dipengaruhi oleh situasi kekuasaan dan politik sesaat – Penerbitan SK/ijin yang dipengaruhi oleh tembok birokrasi antar sektor dan antar instansi di dalam sektor yang sama
• Apa manfaat PS bagi Instansi yang berada di daerah dan bagi penguasa daerah? – harus dapat direspon dengan tepat
Prospek di tingkat tapak • Kepentingan penggunaan lahan lebih mendominasi daripada kepentingan pengelolaan sumberdaya hutan lestari – apakah ini dapat diakomodasikan ke dalam kebijakan PS? • Kapasitas kelembagaan masih lemah – memerlukan kerangka peningkatan kapasitas yang lebih sistemik dan tercukupi • PS tidak dapat berhasil tanpa keterlibatan pendamping – di sisi lain pendamping mempunyai visi masing-masing • PS merupakan “process-learning program” – tidak akan berhasil tanpa perbaikan program terus-menerus berbasis lessons learned. Bagaimana “process-learning program” diakomodasikan di dalam skema regulasi sehingga tidak terjadi adendum peraturan yang sangat sering? • Keberlanjutan keberhasilan PS sangat bergantung pada penyiapan perspektif finansial yang baik. Perspektif ini ternyata sangat bergantung pada inisiatif yang dibangkitkan dari spesifikasi lokal
Tantangan pada aspek operasionalisasi • • • • •
Instalasi kelembagaan Konsolidasi data dan informasi Penataan hutan Perumusan strategi pengelolaan KPH Penyiapan kelembagaan KPH untuk dapat melakukan bisnis • Membangun kemitraan masyarakat • Membangun kemitraan komersial
Strategi percepatan pembangunan KPH di Jambi
Percepatan pembentukan KPH • Peningkatan pemahaman mengenai KPH di tingkat Kabupaten • Percepatan perubahan mindset dari HPH ke KPH • Percepatan perubahan sikap dari membelanjakan anggaran menjadi mencari sumber pendapatan • Percepatan perubahan sikap dari birokrat menjadi manajer/pemimpin • Pendampingan proses multipihak pada pembentukan KPH 13 KPH pada 5 tahun ke depan • Percepatan legalisasi kelembagaan 13 KPH pada 5 tahun mendatang
Strategi percepatan operasionalisasi KPH – fokus pada 4 KPH Model • Melakukan pendampingan pada: – Merumuskan standar hubungan tatakerja – Konsolidasi data dan informasi – Penataan hutan partisipatif – Perumusan strategi pengelolaan KPH – RP KPH – Penyiapan kelembagaan KPH untuk dapat melakukan bisnis – PPK BLUD – Membangun kemitraan masyarakat – Membangun kemitraan komersial
• • • •
Menetapkan strategi safeguards Menguatkan dukungan CSO pada KPH Mempercepat tersedianya tenaga profesional Melakukan stimulasi operasi KPH di tingkat tapak (APBN, Donor)
Strategi implementasi PS pada KPH • Harmonisasi visi dan misi antara PS dan pengelola lansekap/ekosistem • Penyederhanaan rantai birokrasi • Penyesuaian regulasi • Peningkatan kapasitas operasional PS yang difasilitasi KPH • Peningkatan konteks pembelajaran – lebih banyak produk kreatif dapat diusahakan dalam skema PHL di KPH • Kerjasama finansial dan bisnis • Penyatuan kontribusi terhadap daerah
Contoh Kasus HD Merangin dalam kerangka KPH • Jaminan terselenggaranya kehidupan masyarakat adat karena diposisikan sebagai co-managers • Peningkatan pendapatan melalui skema: – – – – – –
Pengembangan listrik tenaga air Produksi air kemasan Pengembangan pemasaran kayu manis Pengembangan budidaya dan usaha nilam Pengembangan tanaman karet pada areal kosong/belukar Produksi kayu yang tidak berlebihan
• Mencegah rusaknya sistem ekonomi lokal oleh para cukong • Pelaksanaan rehabilitasi lahan hutan dan pegelolaan hutan lestari yang dikembangkan pada skema insentif karbon • Mencegah degradasi hutan alam • Tidak ada lagi konversi hutan • Pengendalian perambahan hutan • Kerjasama jangka panjang KPH-LSM
Sisi pembiayaan investasi dan operasional Component FMU infrastructure preparation Capacity Building
Unit I package
Unit cost 5,000,000
Budget required Remarks 5,000,000
1 unit of KPH
500,000
500,000
17 Villages 1 package
100,000 500,000
1,700,000 500,000
1 package-year
8,000,000
8,000,000
Logging cost
20,000 m3
500
10,000,000
PAD
1 Package
3,000,000
3,000,000
Interest, Taxes and levies Total
10 Various package-year
3,000,000
3,000,000
Market development Operational
31,700,000
– no heavy logging equipment to be purchased Starting year 3
Sisi pendapatan (IDR 1000) Component Selling of cinamom bark Selling nila oil
Unit 200 tons/year for 10 years 10,000 liters/year for 10 years 4.8 ton/yr/ha, 4000 ha, year 5-10
Unit price 25/kg
Total Revenue 5,000,000
Remarks On going
150/lt
15,000,000
On going, to be intensified since year 3
10/kg
19,200,000
To be intensified with new plantation on degraded land, start producing at year 5
Selling water
1000,000 lt/yr,
2/lt
2,000,000
Selling timber (optional)
20,000 m3/yr for 6 years (year 4-10)
1,500
30,000,000
Selling rubber sheets
Total
81,200,000
Starts at year 4
Pembagian pendapatan • • • •
Total pendapatan IDR 81,200,000,000 Total Pengeluaran IDR 31,700,000,000 Pendapatan bersih IDR 49,500,000,000 Pembagian: – Masyarakat hutan desa: 90% = IDR 44,550,000,000 – KPH: 10% = IDR 4,950,000,000
Terima kasih
