RESOLUSI KONFLIK DALAM PENGELOLAAN HUTAN MENUJU IMPLEMENTASI REDD+ Gamin / E 161090041 Dibawah bimbingan:
Prof Dr Ir Bramasto Nugroho,MS (Fahutan IPB) Prof Dr Ir Hariadi Kartodihardjo,MS (Fahutan IPB) Dr Ir Lala M Kolopaking,MS (FEMA IPB) Prof Dr Ir Rizaldi Boer,M.Sc (FMIPA IPB)
Sidang Komisi-4:27/06/14
Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan Sekolah Pasca Sarjana Insitut Pertanian Bogor Bogor, 2014.
PENDAHULUAN Kawasan HutanUU Kehutanan 5/67, 41/99 Menhut
Non KH/APL/KBNKUU Agraria 5/60 Kepala BPN
Kerangka Pemikiran KAWASAN HUTAN
NEGARA MAJU
Teori Property Right
HUTAN NEGARA
EMISI TINGGI
HMS
Teori Konflik
EMISI RENDAH
Pengelola tk Tapak
KOMPENSASI
KTDH
De facto: Open access
2 PIHAK
Pemanfaatan lahan
KONFLIK
Hak-hak atas tanah Dijamin
PENYERAP TINGGI
SURPLUS KARBON
KPH
SOLUSI
Fakta
NEGARA BERKEMBNG
WAJIB KURANGI EMISI
HLS
Model lain
REDD+
Jaminan Kelestarian PrincipleAgent Collective Action
TUJUAN Mendesain strategi kelembagaan agar konflik dapat diselesaikan sehingga kelestarian hutan termasuk skema REDD+ dapat diimplementasikan, melalui: 1. KONTESTASI KEKUATAN KLAIM 2. GAYA BERSENGKETA 3. PERATURAN TERKAIT 4. PERAN KPH 5. KONDISI PEMUNGKIN REDD+
PENDEKATANPENELITIAN PENELITIAN PENDEKATAN Desain
Kualitatif
Pendekatan
Kasus (KPHP Lakitan, Musi Rawas, Sumatera Selatan) FGD, wawancara, observasi, dokumen
Pengumpulan data
Penentuan narasumber
Metode bola salju
Informan terlibat
51 (individu & kelompok)
Validasi
Triangulasi teknik & narasumber
Waktu
Maret,April,Juni 2011 (Pra); Mei 2012 sd Februari 2013
Framework & Analisis: RaTA (Rapid Land Tenure Assesment) (Modifikasi dari Galudra et al.2010) Masukan/ Metode Langkah 1
Pemetaan areal: analisa citra
Tahap
Luaran/ Referensi
Penempatan lokasi potensial
Areal konflik lahan
Dimensi/ Sejarah Persaingan Klaim
Pemetaan Isu2 Konflik
Narasumber kunci
Langkah 2
Faktor 2 penyebab: politik, ekonomi, lingkungan, dsb
Data Sekunder: sejarah, sosial ekonomi, kependudukan, penunjukan suatu areal oleh pemerintah
Langkah 3
AGATA (Pasya & Sirait 2011)
Analisis Aktor
Tujuan 2
Matode Snawball Menemukan aktor kunci, Tipologi bds aktor, hubungan dan powernya, gaya bersengketa
Matode Snawball Langkah 4
Wawancara, PRA, FGD
Penilaian: individu, kelompok, pemerintah dan pihak lain (pengetahuan lokal, klaim hukum yang dirasakan, hukum adat, dll. Tujuan 3, 4, 5
Langkah 5
Deskripsi analisis kebijakan dan persepektif sejarah
Penelitian kabijakan: keputusan, hukum-hukum, peraturan, dll
Sampel purposive Variasi bentuk klaim hukum
Variasi kebijakan resmi/hukum berhubungan dengan persaingan klaim
Analisis Kebijakan (Dunn 2003) Langkah 6
Dialog kebijakan
Pilihan kebijakan / intervensi
Mekanisme resolusi konflik
Tujuan 1
Pemetaan gaya sengketa (Pasya & Sirait 2011)
)
(Keseimbangan antara Egosentris vs. Socio-sentris Tinggi
Kompetitif/
Kolaborasi
Kompromistis
Menghindar Rendah
Akomodatif Tinggi
30/06/2014
Tindak lanjut AGATA (Modifikasi dari Pasya & Sirait 2011) Konstruktif
Mediasi
Kompetisi/ agitasi
Arbitrasi
Destruktif
Litigasi
Alur Pengambilan Keputusan Dalam Menawarkan Cara Penyelesaian
Lakukan Upaya De-eskalasi
Kolaborasi
Negosiasi
Akomodasi
Kompromi
Fasilitasi
Lakukan Upaya Penyadaran Konflik
Menghindar
8
ANATOMI KONFLIK • • • •
OBYEK SUBYEK WUJUD TUNTUTAN
OBYEK
SUBYEK & PETA KONFLIK Bbrp Desa Lain
Ktr Pajak
Masy RT 1,2,3,4, Ds Campursari Masy Ds Jajaran Baru II
ISU: HP Lakitan Utara I
PT. PML
Pemdes Tapem Disnaker trans BPN Disbun Distan
Disdik
Dinkes Bank, Koperasi, Dealer
Masy Dsn 3,6,7 Ds Jajaran Baru I Masy Ds Muara Megang-1 Masy Ds Pagerayu Masy Ds Mulyosari Masy Dusun 1-23 Ds Bamasco Masy Dsn Krambil Ds Lubuk Rumbai
ISU: HP Lakitan Selatan
KPHP Lakitan
Garis Hubungan: Hub. netral Hub. memengaruhi Hub. Konflik
Wujud Konflik TERBUKA (Manifest)
MENCUAT (Emerging)
Sukakarya
Lubuk Rumbai Jajaranbaru II Campursari Bamasco Jajaranbaru I Muara Megang-1
Mulyosari Pagerayu TERTUTUP (Laten)
TUNTUTAN Tuntutan Hak Milik: -Jajaranbaru2 -Pagerayu -Mulyosari
Wilayah KPHP Lakitan
Wilayah Masyarakat
Pemukiman, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial
Perkebunan
Tuntutan Hak Akses: -Jajaranbaru1 -Muaramegang1 -Bamasco -Lubuk Rumbai -Campursari
Wilayah PT. PML
PENYELESAIAN BDS TUNTUTAN & BUKTI KLAIM
Wilayah Masyarakat
Tuntutan Hak Milik: -Jajaranbaru2 -Pagerayu -Mulyosari
Pemukiman, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial
Berdasarkan P.44/2012, P 62/2013:
Wilayah KPHP Lakitan
Diselenggarakan oleh BPKH II Palembang
Diverifikasi oleh BPN:
Bukti Klaim:
Opsi Resolusi Konflik: 1.Dilepaskan
1. Legal
Ya
3.Kompromi
Tidak 2. Lainnya
4.Penegakan Hukum
Ya
Perkebunan
Tuntutan Hak Akses: -Jajaranbaru1 -Muaramegang1 -Bamasco -Lubuk Rumbai -Campursari
Difasilitasi oleh KPHP Lakitan
2.Dilepaskan
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM):
Wilayah PT. PML
Ya Difasilitasi oleh KPHP Lakitan
Hutan Desa
Hutan Kemasyara katan
Tidak Kemitraan dg PT.PML Kemitraan dg KPHP Lakitan
Opsi lain
GAYA BERSENGKETA Tinggi
1.Pemukim Ds.Jajaranbaru2 2.Disnakertrans 3.Dishut Mura
Assertiveness Rendah
Kolaborasi
Kompetisi
1.Pemukim Ds.Pagerayu 2.Pemukim Ds.Mulyosari 3.BPN 4.Tapem Menghindar 5.Ktr Pajak Rendah
Pekebun Ds.Sukakarya Kompromi
1.Pekebun Ds.Campursari 2.Pekebun Ds.M Megang 1 3.Pekebun Ds.Jajaranbaru1 4.Pekebun Ds.Bamasco 5.Pekebun Ds.Lubukrumbai 6.KPH/Dinas Kehutanan
1.KPHPL 2.Ditplan Akomodasi
Cooperativeness
Tinggi
PENYELESAIAN BDS GAYA BERSENGKETA Kompetisi/agitasi: Pemukim Jajaran Baru II, Disnakertrans Mura, dan Dishut Mura
Konstruktif
Mediasi Arbitrasi
Destruktif
Litigasi Lakukan Upaya De-eskalasi, Bangun Kepercayaan, Yakinkan Kolaborasi: Pekebun Ds. Sukakarya
Negosiasi
Kompromi:
Lakukan Upaya Penyadaran Konflik
Fasilitasi
Pekebun Ds Campursari – T.PML:
KET: Terlaksana Alternatif
Menghindar:Pemukim (Ds. Pagerayu, Ds.Mulyosari), BPN, Tapem, dan Ktr Pajak
Penegakan Hukum
MoU Pengelolaan Wisata Alam Terbit PAK HKm
Akomodasi: KPHP Lakitan Pekebun (Ds Campursari, Ds. Muara Megang-1, Ds.Jajaran Baru I, Ds. Bamasco, Ds. Lubuk Rumbai, PT. PML, DistanTPH, dan BBWS VIII
Pelepasan (tatabatas/ enclave, parsial, RTRW), pemetaan partisipatif, penguatan status atas lahan, relokasi
BP2HP, KPHPL, DishutMura, Fasilitator
Pekebun Ds Campursari, Mmegang-1, Jajaranbaru I, Bamasco, Lb Rumbai, KPHPL: BPDAS Musi, DishutMura, Fasilitator
Kemitraan sbg alternatif
5 Desa Usulkan HD
5 Desa Terbit PAK HD
TEMUAN2 PENELITIAN Resolusi Konflik Melalui Kontestasi Kekuatan Belum terpenuhi keadilan Distribusi Sumberdaya
Peraturan Resolusi Konflik yang Tersedia
Penyiapan Kondisi Pemungkin Implementasi REDD+
-Absennya Fasilitator & Mediator Konflik pada PTB Tidak diselesaikannya -Ketidaksepakatan jenis dan kompisis tanaman Hak-hak tenurial -Perbedaan persepsi Pemetaan Partisipatif Akan menyulitkan -Belum kuatnya hak-hak tenurial Implementasi REDD+
-Kewenangan yang ada tidak cukup -Perlu Kesesuaian Gaya yang Dipilih -Perlu kelembagaan yg mendukung -Perlu fasilitasi Pihak Ketiga konflik
Penyelesaian Konflik Melalui Pendekatan Gaya Sengketa
Peran KPH Dalam Resolusi Konflik
Penguatan dan Perobahan Kelembagaan Penyelesaian Konflik Tenurial Kawasan Hutan
PENGUATAN KELEMBAGAAN PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN Mediasi, Fasilitasi
Internal Kehutanan
DitPPTKH P33/2012
PUSDAL Eksternal/ Pihak-3
P44/2012 P62/2013 P47/2010 P25/2014
PTB UU7/2012 (Konflik Sosial)
Satgas
BPKH
KPH
Plus Pihak-3 (LSM/Akademisi) Fasilitator/Mediator Konflik
Desk Penanganan Konflik Daerah
Konflik SDA (Hutan)
SKPD (KPH) Penegak Hukum
Mediasi: UU30/99, PerMA01/2008, Perkabantan 3/2011
Hutan Mantap Status (HMS) Secure Forest Land Tenure
SIMPULAN
1. Penyelesaian bds kontestasi klaim menyisakan rasa ketidakadilan distribusi sumberdaya lahan. 2. Diperlukan kesesuaian gaya sengketa untuk tahap penyelesaian konflik. Peran pihak ketiga penting untuk fasilitasi dan mediasi 3. Absennya fasilitator dan mediator konflik, beda persepsi pemetaan partisipatif, ketidaksepakatan jenis dan komposisi tanaman dan belum kuatnya hak tenurial KH adalah catatan kritis dari peraturan yang tersedia 4. KPH memiliki peran penting dalam identifikasi dan fasilitasi konflik meskipun bukan untuk menyelesaikan konflik 5. Penataan tenurial KH adalah kondisi pemungkin dalam mewujudkan kelestarian hutan termasuk implementasi REDD+
IMPLIKASI HASIL PENELITIAN • Teoritis: Tidak membenturkan klaim hukum dengan klaim sosial • Kebijakan: Mewujudkan suatu desk Penyelesaian Konflik (Tenurial) di Daerah
TERIMA KASIH
