Mekanisme Konsultasi Publik Miko Kamal Ins2tut untuk Reformasi Badan Usaha Milik Negara (iReformbumn) miko kamal
1
Beberapa penger2an • ‘Suatu rangkaian proses yang dijalankan oleh pembuat atau inisiatornya dalam pembuatan kebijakan, peraturan dan perizinan (KPP) yang melibatkan para pihak yang terkena atau terkait dengan KPP tersebut baik secara langsung maupun 2dak langsung’ (Sembiring).
miko kamal
2
Beberapa…cont. • 'sebuah mekanisme peran serta yang memadukan berbagai aspirasi. Kegiatan ini merupakan suatu cara agar berbagai kelompok sosial ekonomi dalam suatu sektor atau daerah diberdayakan dan dapat mengembangkan kemapuannya untuk memainkan peran yang ak2f dan dinamis dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pembangunan atau aturan hukum yang secara langsung ataupun 2dak langsung akan berpengaruh kepada kehidupan mereka. Disamping itu masyarakat dapat mengawasi dan mengevaluasi alterna2f 2ndakan yang bisa dilakukan dalam rangka pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan' (KEHATI)
miko kamal
3
Beberapa…cont. • 'Mekanisme konsultasi publik adalah sebuah media yang dilindungi oleh aturan hukum untuk menjamin par2sipasi publik dalam mengakses informasi, memberikan masukan dalam penentuan kebijakan publik dan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi agenda pembangunan serta pelaksanaan tugas oleh badan publik’ (Perda Kabupaten Magelang No. 10/2004 dan Perda Provinsi Lampung No. 8/2012 tentang Mekanisme Konsultasi Publik) miko kamal
4
Beberapa…cont. • MKP adalah sebuah mekanisme penyusunan produk hukum yang memosisikan masyarakat sebagai social shareholders dan user produk hukum yang akan dilahirkan oleh negara itu sebagai faktor pen2ng dalam proses pembuatan sebuah produk hukum.
– Logikanya, se2ap produk hukum (misalnya Perda) yang hendak dilahirkan oleh negara secara ideal adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat hidup layak sebagaimana cita-‐cita ideal pendirian sebuah negara. Misalnya, agar ekonomi masyarakat bergerak maju dibutuhkan investasi, dimana agar investasi tersebut tepat sasaran dibuatkanlah Perda tentang Investasi. Dan, Perda investasi akan menguntungkan semua pihak (investor maupun masyarakat) apabila Perda tersebut mengakomodir dua kepen2ngan tersebut.
miko kamal
5
Landasan Hukum dan Poli2k MKP • Pasal 96 UU No. 12/2011: Se2ap masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam proses pembentukan perundang-‐undangan (termasuk Perda). • Amandemen ke-‐2 UUD 1945 pasal 28F yang menyebutkan bahwa se2ap orang berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia; miko kamal
6
Landasan…cont. • Nota kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan IMF, huruf A, tentang Desentralisasi (7/9/2000). Diantaranya menyatakan bahwa kebijakan dan kerangka ins2tusi pemerintah Indonesia dalam pengelolaan sumberdaya alam akan berfokus pada 2ga persoalan kunci yang diantaranya adalah lebih meningkatkan konsultasi dan par6sipasi para pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan yang menyangkut sumberdaya alam, terutama dalam pengembangan kebijakan baru. miko kamal
7
Landasan…cont. • Undang-‐Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN menyebutkan bahwa masyarakat berhak untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, dan berhak untuk menyampaikan pendapat dan masukan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. miko kamal
8
Landasan…cont.
• Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1998, yang memberikan peluang pelibatan masyarakat dalam penataan ruang. miko kamal
9
Tujuan MKP • Perda yang dihasilkan nan2nya mendapat pengakuan dari masyarakat; • Konflik ver2kal dan horisontal terhadap obyek yang diatur dalam Perda yang dibuat dapat dicegah, sekaligus mengurangi biaya sosial yang mungkin 2mbul akibat konflik; miko kamal
10
Tujuan…cont. • Pemda dan DPRD memiliki pedoman dalam memenuhi prinsip-‐prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu adanya transparansi, pelibatan masyarakat dan akuntabilitas publik; • Terbuka peluang dan mekanisme yang jelas bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya; miko kamal
11
Tujuan…cont. • Kemungkinan Perda yang keluar nan2nya ditolak atau 2dak dapat diimplementasikan dapat dicegah; • Kepercayaan masyarakat kepada pemda dan DPRD dapat pulih; • Kemungkinan keluarnya Perda yang hanya menguntungkan pribadi atau kelompok tertentu dapat dicegah; miko kamal
12
Tujuan…cont. • Perda yang dihasilkan memperoleh dukungan substansi dari para pihak karena pihak-‐pihak yang terlibat dalam MKP adalah mereka yang memiliki perha2an dan kepen2ngan dalam Perda tersebut.
miko kamal
13
Persyarat MKP • Kemauan poli,k dari pemerintah (Pusat/ Daerah) dan DPR/D – Pemda dan DPRD, khususnya, perlu menyadari pen2ngnya pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan suatu produk hukum melalui MKP, sehingga penyusunan produk hukum yang bersifat top-‐down (dari atas ke bawah) selama ini dapat dihindari. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, penerapan MKP dalam penyusunan KPP oleh pemerintah (Pusat maupun Daerah) dan DPR/D mensyaratkan adanya keikhlasan untuk membuka diri dalam mencari dan menampung aspirasi masyarakat.
miko kamal
14
Prasyarat…cont. • Pemahaman dan kepedulian masyarakat untuk berperan serta. – Kemauan poli2k pemda dan DPRD saja 2dak akan mampu membuat MKP menjadi efek2f. Hal ini harus didukung dengan pemahaman dan kepedulian masyarakat untuk turut berperan serta. Upaya memberikan pemahaman dan kepedulian masyarakat untuk berperanserta antara lain dapat dilakukan melalui pendidikan hak-‐hak kewarganegaraan (civic educa6on). Selain itu, perlu juga dilakukan diskusi dengan masyarakat untuk membuka wacana dan memberikan pemahaman tentang aspek kebijakan dan hukum mengenai hal yang akan diatur. Dengan pemahaman-‐pemahaman tersebut, masyarakat akan menyadari bahwa mereka bukan hanya objek, tetapi juga merupakan subjek dalam pembangunan.
miko kamal
15
Prasyarat…cont. • Perkiraan biaya dan waktu – Pelaksanaan MKP membutuhkan dukungan biaya dan waktu yang memadai. Meskipun biaya yang dibutuhkan rela2f besar dengan jangka waktu yang rela2f panjang, namun hasil yang akan dicapai nan2nya juga akan sangat berar2. Adanya dukungan masyarakat terhadap produk hukum yang tercipta itu akan menjadikan pengaturan di dalamnya memungkinkan untuk diterapkan secara masiksimal. Dengan demikian, social cost akibat konflik terhadap obyek pengaturan dapat ditekan menjadi sangat minim. miko kamal
16
Beberapa jenis MKP • • • •
Rapat dengar pendapat umum atau public hearing. Kunjungan kerja. Sosialisasi dan seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Membuka kotak pos saran. – Di beberapa negara, kotak pos juga bermanfaat dalam menjaring kemauan masyarakat tentang sesuatu yang hendak diputuskan oleh pengambil kebijakan.
miko kamal
17
