Catatan Penjelasan untuk Konsultasi Publik September 2015

Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO Terkait Pembukaan Lahan yang Tidak Didahului Kajian NKT

Catatan Penjelasan untuk Konsultasi Publik September 2015 Apa kegunaan catatan ini? Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mengenai Pembukaan Lahan yang tidak didahului Kajian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) sebagaimana disusun dan disetujui oleh Compensation Task Force (CTF, atau Gugus Tugas Kompensasi) yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan pada bulan Agustus 2015. 

Catatan penjelasan ini disusun oleh RSPO untuk memandu pembaca memahami prosedur remediasi dan kompensasi serta membantu memberikan informasi mengenai diskusi dan umpan balik yang terjadi selama proses konsultasi. Catatan ini bukanlah bagian dari prosedur, sehingga belum disetujui secara resmi.



Catatan ini menjelaskan latar belakang dan dasar bagi keputusan kunci yang ada sekaligus menjelaskan apa saja sumber-sumber informasi kunci yang digunakan dalam proses pertimbangan dan memberikan informasi mengenai pengembangan prosedur tersebut. Teks berwarna biru menunjukkan bagian dari dokumen inti yang dijadikan acuan oleh catatan ini dan yang akan diuraikan secara lebih jelas.



Catatan ini juga menyoroti pertanyaan-pertanyaan kunci yang digunakan CTF untuk mendapatkan umpan balik selama konsultasi publik. Pertanyaanpertanyaan tersebut dikemas dalam bentuk kotak tulisan pada versi dokumen prosedur yang dijadikan acuan dan pada catatan penjelasan ini.



Catatan ini harus dibaca bersama dengan dokumen prosedur. Catatan ini bukan dan tidak dimaksudkan sebagai deskripsi menyeluruh mengenai prosedur remediasi dan kompensasi. Oleh karena itu, bagian-bagian pada dokumen prosedur yang dianggap sudah jelas tidak akan dijelaskan lagi.

Catatan ini disusun secara berurutan mengikuti susunan bagian dalam dokumen prosedur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Pembukaan Catatan untuk menjelaskan mengenai arti istilah “perusahaan agensi pemilik dan/atau pengelola aset tertinggi” Kompensasi diwajibkan bagi segala pembukaan setelah tahun 2005 yang dilakukan tanpa didahului kajian NKT terhadap lahan yang berada di bawah kendali perusahaan pemilik aset teratas (top asset) dan/atau pihak pengelolanya beserta semua anak perusahaannya yang dimiliki dan/atau dikelola berdasarkan kepemilikan saham mayoritas, yang menghasilkan kelapa sawit. Hal ini terlepas dari apakah pembukaan dilakukan sebelum atau sesudah lahan tersebut diakuisisi atau disewagunakan (lih. Catatan Penjelasan). Sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Sistem Sertifikasi RSPO tahun 2007, mayoritas kepemilikan saham didefinisikan sebagai kepemilikan dengan porsi terbesar. Dalam hal kepemilikan saham adalah sama besarnya (contohnya 50-50), maka prosedur ini berlaku bagi pihak pemegang kendali manajemen. Prosedur Remediasi dan Kompensasi juga berlaku bagi lahan yang disewagunakan atau diakuisisi oleh anggota RSPO dan lahan yang masih dalam kendali pihak pemegang saham mayoritas. Prosedur ini berlaku untuk perusahaan yang melakukan pembukaan lahan pasca 2005 yang tidak didahului dengan kajian NKT pada lahan yang dikelola oleh perusahaan pemilik aset teratas (top asset) dan/atau pihak pengelolanya beserta semua anak perusahaannya yang dimiliki dan/atau dikelola berdasarkan kepemilikan saham mayoritas, yang menghasilkan kelapa sawit. Hal ini terlepas dari apakah pembukaan dilakukan sebelum atau sesudah lahan tersebut diakuisisi atau disewagunakan. Bagian yang sesuai dan mendukung Klausul 4.2.4 Dokumen Sistem Sertifikasi RSPO sebagaimana telah diubah dan disetujui oleh Dewan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: 4.2.4 Organisasi1 yang memegang saham mayoritas di dalam2 dan/atau kendali manajemen terhadap lebih dari satu perusahaan otonom yang melakukan usaha budi daya kelapa sawit diperbolehkan untuk mengikutkan unit pengelolaan individual dan/atau perusahaan anak dalam kegiatan sertifikasi hanya jika semua hal-hal berikut ini dipatuhi: Keanggotaan RSPO

1

Grup dengan struktur manajemen kompleks diharuskan melakukan berikut ini. (a) Pernyataan dari pemegang saham pengendali dan direktur di perusahaan pengelola. (b) Hal yang sama pada poin (a) berlaku untuk masing-masing kelompok operasi. (c) Pendaftaran keanggotaan oleh perusahaan pemilik aset teratas (top asset). (d) Pendaftaran keanggotaan oleh perusahaan pengelola. 2 Pemilik saham mayoritas: pemegang saham terbesar. Dalam hal kepemilikan saham adalah sama besarnya (contohnya 50:50), maka prosedur ini berlaku bagi pihak pemegang kendali manajemen. Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015

2

(a) Organisasi induk atau salah satu anak perusahaannya yang mayoritas sahamnya dipegang dan/atau dikelola olehnya adalah anggota RSPO. Persyaratan huruf (b) hingga (j) akan berlaku jika yang terdaftar sebagai anggota RSPO adalah perusahaan induk atau salah satu anak perusahaannya; ... Persyaratan bagi unit pengelolaan dan/atau perusahaan induk yang tidak bersertifikat (e) Tidak ada konversi terhadap hutan primer atau kawasan yang teridentifikasi memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau kawasan yang diperlukan untuk menjaga atau meningkatkan NKT sesuai Kriteria 7.3 RSPO. Penanaman baru yang dilakukan sejak tanggal 1 Januari tahun 2010 harus mematuhi Prosedur Penanaman Baru RSPO (Lampiran 5).

2. Pendahuluan Penjelasan mengenai sejarah CTF dan pengembangan Prosedur Remediasi dan Kompensasi Dokumen ini berisi Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO yang berlaku bagi ketidakpatuhan dengan segala ketentuan dalam Prinsip 7.3 P&C dan/atau Prosedur Penanaman Baru (New Planting Procedure atau NPP) RSPO. Dokumen ini disusun berdasarkan kerja dan rekomendasi CTF selaku sub-unit di bawah Kelompok Kerja Keanekaragaman Hayati dan NKT (BHCVWG) RSPO yang didirikan pada tahun 2011, dan juga turut dikembangkan dari pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Dewan Gubernur di masa-masa awal, ide yang dikembangkan Kelompok Kerja NKT RSPO Indonesia (HCVRIWG), dan hasil lokakarya yang telah diselenggarakan bersama anggota pada forum Roundtable RSPO ke-8 di Jakarta (RT8) bulan November 2010 lalu. CTF dibentuk pada bulan Agustus tahun 2011 di bawah BHCV WG. CTF bertujuan untuk mengembangkan dokumen pedoman untuk memandu anggota dan RSPO sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus pembukaan lahan yang tidak memiliki kajian NKT, menyusun paket kompensasi yang layak untuk kasus-kasus individual, dan melaksanakan proyek percontohan mengenai mekanisme yang diusulkan tersebut. CTF terdiri dari semua anggota BHCV dengan tambahan beberapa orang ahli yang diminta bantuannya, dan menyelenggarakan pertemuan yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. CTF mulai mengembangkan mekanisme ini berdasarkan pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Dewan Gubernur di masa-masa awal, ide yang dikembangkan oleh Kelompok Kerja NKT RSPO Indonesia (HCV-RIWG), serta dan hasil lokakarya yang telah diselenggarakan bersama dengan para anggota pada forum Roundtable RSPO ke-8 di Jakarta (RT8) bulan November 2010 lalu. CTF secara rutin mengundang ahli dan pemangku kepentingan kunci lainnya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai persoalan-persoalan terkait prosedur kompensasi. Untuk mendukung kerja CTF dan berdasarkan pada Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015

3

rekomendasi yang diberikannya, RSPO juga telah menugaskan kegiatan-kegiatan kajian yang antara lain mencakup biaya pemulihan (restorasi) dan keuntungan industri minyak sawit serta koefisien vegetasi di Afrika dan Amerika Selatan. Untuk mengumpulkan umpan balik dan rekomendasi yang membangun dari para pemangku kepentingan untuk menyusun draf prosedur, CTF mengadakan beberapa putaran konsultasi publik, termasuk konsultasi secara online dan pertemuan publik. Putaran pertama diawali dengan pertemuan publik pada tanggal 1 Agustus 2013 yang diselenggarakan di Jakarta, Kuala Lumpur, dan Yaoundé. Kemudian putaran kedua diselenggarakan pada bulan Juni dan Juli 2014 dengan pertemuan publik yang diselenggarakan di Jakarta, Kuala Lumpur, dan Bogota. Konsultasi publik tahun 2014 di Accra dibatalkan karena wabah Ebola. Setelah CTF mempresentasikan draf lanjutan Prosedur Remediasi dan Kompensasi, pada tanggal 6 Maret 2014 Dewan Gubernur RSPO menyetujui rekomendasi CTF untuk memulai pelaksanaan prosedur ini secara bertahap. Semua anggota RSPO yang memiliki dan/atau mengelola lahan untuk produksi kelapa sawit kemudian diwajibkan untuk mematuhi semua Bagian dalam dokumen ini hingga (dan termasuk) Bagian 8 tentang Kalkulasi Penghitungan Tanggung Jawab Konservasi. Anggota RSPO diberikan waktu satu tahun terhitung sejak tanggal 9 Mei 2014 untuk memenuhi persyaratan ini. Pada bulan Agustus tahun 2015 CTF telah merevisi draf Prosedur Remediasi dan Kompensasi serta menyelesaikan dokumen-dokumen pendukung seperti panduan untuk Perubahan Pemanfaatan Lahan (Land Use Change atau LUC), kriteria proyek konservasi dan NKT sosial, serta berbagai templat laporan yang sebelumnya digunakan pada tahap pertama pelaksanaan. Hasil dari tahap pertama pelaksanaan tersebut bersama dengan masukan dari putaran ketiga konsultasi publik yang dijadwalkan pada bulan September 2015 diharapkan dapat menjadi bahan untuk revisi lebih lanjut terhadap dokumen ini.

6. Pengajuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pertanyaan mengenai pengajuan SOP yang telah mendapatkan persetujuan dari pihak manajemen sebagai bagian dari tanggung jawab untuk melakukan disklosur (pengungkapan) Pekebun wajib mengajukan SOP yang sesuai (sebagaimana telah disetujui oleh pihak manajemen paling tinggi di perusahaan tersebut) selama mengungkapkan tanggung jawab dengan tujuan untuk menunjukkan Panel Kompensasi bahwa pihaknya memiliki tindakan-tindakan yang sebagaimana mestinya untuk menghindari pembukaan lahan baru yang menyalahi aturan RSPO. CTF membutuhkan masukan Anda untuk pertanyaan berikut: Apakah cara ini sudah tepat, efektif dan dapat dilakukan: meminta perusahaan untuk menyampaikan SOP yang telah disetujui pihak manajemennya yang Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang 4 paling tinggi sebagaiuntuk bukti bahwa pihaknya telah mengambil tindakan untuk tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan konsultasi publik bulan September 2015 menghindari pembukaan lahan baru yang menyalahi aturan RSPO?

7. Analisis LUC Catatan mengenai koefisien pemanfaatan lahan untuk digunakan di dalam LUCA dan pekerjaan lain yang masih berjalan Kawasan-kawasan yang dibuka tanpa didahului kajian NKT (termasuk kawasan yang diidentifikasi untuk remediasi dalam ketentuan 7.2) harus diklasifikasikan ke dalam empat kategori sesuai Tabel 1 di bawah ini melalui analisis data penginderaan jauh (inderaja) terhadap status vegetasi bulan November 2005 (atau waktu lainnya paling dekat dengan tahun ini – lih. Lampiran 1: Panduan Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan). Masingmasing dari keempat kategori ini diberikan koefisien perkalian sebagai proksi untuk nilainya sebagai habitat keanekaragaman hayati. Koefisien ini memiliki rentang mulai dari 1 (hutan dengan struktur yang kompleks termasuk hutan primer, hutan yang sedang beregenerasi dan ditebang pilih dengan unsurunsur tajuk tinggi) hingga nol (hutan tanaman monokultur, baik kayu maupun non kayu; serta lahan lain yang dibudidayakan atau dikembangkan secara permanen, atau terbuka dan mengalami degradasi) (lih. Catatan Penjelasan). Konsultasi mengenai koefisien dan penerapannya telah dilaksanakan selama enam bulan terakhir oleh para ahli di bidang Sistem Informasi Geografis (SIG) teknis dan ahli pemanfaatan lahan. Ahli di bidang teknis telah memberikan umpan balik, yaitu bahwa definisi koefisien (yang saat ini masih didefinisikan dalam istilah ekologis) perlu memuat hal-hal yang dapat dilakukan untuk melaksanakan identifikasi geospasial dan bahwa sampel citra yang ada disediakan sebagai bagian dari panduan untuk setiap koefisien. Panduan ini sedang dalam tahap pengembangan lebih lanjut dan akan mencakup beberapa perbaikan dari Bagian 7 dan Lampiran 1 mengenai Panduan Analisis LUC. Kemungkinan besar koefisiennya tidak akan diubah, tetapi definisi dari kategori-kategori yang ada kemungkinan akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Catatan mengenai kesesuaian koefisien pemanfaatan lahan di luar kawasan Asia Tenggara Telah dilakukan proses konsultasi di beberapa kawasan selain Asia Tenggara untuk menjamin kesesuaian secara global dari koefisien-koefisien yang dijelaskan di dalam bagian ini. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa koefisien-koefisien tersebut dapat secara luas mencakup hampir semua kawasan dunia dengan rincian yang memadai, akan tetapi konsekuensinya adalah bahwa jenis-jenis vegetasi lainnya juga mungkin perlu untuk dipertimbangkan. Konsultasi publik tersebut membutuhkan masukan tambahan untuk meningkatkan definisi koefisien ini. Pertanyaan mengenai akses publik terhadap informasi spesifik dari analisis LUC sesuai perusahaan terkait Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015

5

Pekebun wajib mengajukan laporan temuan dari analisis LUC kepada Sekretariat dalam waktu 60 hari kerja sejak mulai mengikuti proses tersebut. CTF membutuhkan masukan untuk pertanyaan berikut ini: Setelah disetujui RSPO, apakah ringkasan temuan dari Analisis LUC harus dipublikasikan atau tetap dijaga kerahasiaannya antara RSPO dengan anggota yang bersangkutan? Apakah alasannya?

8. Penghitungan tanggung jawab konservasi Catatan mengenai latar belakang historis dan alasan bagi klasifikasi yang digunakan di dalam matriks tanggung jawab Selain memberikan ganti rugi/kompensasi kepada masyarakat untuk kehilangan NKT 4, 5 dan 6, pekebun yang memegang kendali atas kawasan yang dibuka tanpa didahului kajian NKT pasca tahun 2005 juga diwajibkan untuk memberikan kontribusi tambahan bagi konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan di lokasi operasi atau di luar kawasan tersebut. Total tanggung jawab konservasi tergantung pada kapan pembukaan lahan tersebut dilakukan, siapa yang melakukannya, dan untuk tujuan apa, di mana ini akan dihitung menggunakan data dari analisis LUC. Tanggung jawab ini (disebutkan dalam jumlah hektar yang dicadangkan atau dikelola untuk melestarikan sumber daya hayati sebagai tujuan utamanya) dihitung menggunakan Tabel 2 berikut ini. RSPO menjalankan operasinya berdasarkan prinsip perbaikan terus-menerus terhadap standar lingkungan dan sosial dalam industri minyak kelapa sawit secara global dan tidak bermaksud untuk memecah industri ini menjadi ‘kita dan mereka’. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, matriks tanggung jawab kompensasi ini dikembangkan sedemikian rupa untuk mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu di satu sisi mencegah perusahaan sawit agar tidak beralih ke ‘buka dan bayar’ serta di sisi lainnya membantu para non-anggota RSPO untuk bergabung dengan organisasi ini dan mendapatkan sertifikat. Bagian berikut menjelaskan alasan pengklasifikasian utama dalam matriks tanggung jawab. Klasifikasi perusahaan Perusahaan yang memiliki unit produksi kelapa sawit diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok berdasarkan tingkat akuntabilitasnya terhadap komitmen sesuai dengan P&C RSPO. Tiga kelompok tersebut adalah:   

anggota RSPO yang memiliki unit pengelolaan bersertifikat; anggota RSPO yang tidak memiliki unit pengelolaan bersertifikat; dan non-anggota RSPO

Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015

6

Anggota RSPO yang memiliki unit pengelolaan bersertifikat dianggap memiliki tingkat akuntabilitas paling tinggi dalam mematuhi P&C RSPO, dan kompensasi yang dibebankan kepada anggota tersebut disesuaikan dengan tingginya akuntabilitas tersebut. Adapun anggota RSPO yang tidak memiliki unit pengelola bersertifikat diharapkan memahami P&C RSPO karena mereka melaksanakan P&C secara penuh, dan perusahaan non-anggota RSPO memiliki tingkat akuntabilitas paling rendah dan kemungkinan akan menerima informasi P&C RSPO lebih lambat daripada anggota. Waktu pembukaan lahan RSPO menyadari bahwa ada selisih waktu yang cukup besar dalam penyusunan standar RSPO dan NKT. Demikian juga halnya dengan perangkat yang digunakan serta pengetahuan dan kapasitas pemangku kepentingan yang juga berbeda-beda dalam melaksanakan konsep NKT. Dengan demikian, tanggung jawab dibagi ke dalam jangka waktu tertentu, dan akan terus meningkat seiring waktu. Jangka waktu yang ada dibagi menjadi sebagai berikut. 

Lahan yang dibuka antara bulan November tahun 2005 dan bulan November tahun 2007 Berdasarkan P&C RSPO, anggota produsen minyak kelapa sawit RSPO diwajibkan untuk menyelesaikan kajian NKT pada lahan yang mereka kuasai untuk penanaman baru yang dilakukan pada bulan November tahun 2005 dan setelahnya. Akan tetapi anggota RSPO masih mendapatkan kelonggaran untuk penanaman yang dilakukan antara akhir bulan November tahun 2005 dan akhir bulan November tahun 2007. Hal ini terutama dikarenakan periode uji coba awal di lapangan untuk P&C yang berlangsung hingga tahun 2007; panduan kajian NKT yang pada saat itu masih bersifat ala kadarnya; hampir tidak adanya penilai (assessor) NKT yang memenuhi kualifikasi; persyaratan Interpretasi Nasional terhadap P&C yang baru selesai disusun; dan persoalan lainnya dalam komunikasi persyaratan pelaksanaan.



Lahan yang dibuka pada waktu antara Desember 2007 dan 31 Desember 2009 P&C RSPO telah dilaksanakan secara sepenuhnya dan semua produsen minyak sawit anggota RSPO (khususnya yang memiliki unit pengelola bersertifikat) diharapkan untuk memahami dan mematuhi persyaratan, termasuk melaksanakan kajian NKT sebelum membuka lahan.



Lahan yang dibuka antara 1 Januari 2010 dan 9 Mei 2014 Prosedur Penanaman Baru RSPO mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2010. Prosedur ini menekankan kembali dan mewajibkan semua anggota RSPO yang terlibat dalam produksi minyak kelapa sawit untuk menunjukkan bahwa pihaknya telah melaksanakan kajian dampak sosial dan lingkungan secara independen, menyeluruh dan partisipatif sebelum membuka lahan baru. Kajian yang mencakup identifikasi keberadaan hutan primer yang diperlukan untuk memelihara NKT, kawasan lahan gambut dan lahan milik masyarakat lokal tersebut harus diverifikasi oleh badan sertifikasi yang terakreditasi


7

RSPO. P&C 2013 hasil revisi menambahkan persyaratan bahwa pekebun anggota RSPO harus menunjukkan telah dilaksanakannya kajian NKT dan analisis LUC sebelum membuka lahan. 

Lahan yang dibuka pasca tanggal 9 Mei 2014 Dewan Gubernur RSPO menyetujui rekomendasi dari CTF pada bulan Mei 2014 untuk memulai pelaksanaan bertahap Prosedur Remediasi dan Kompensasi.

Pembukaan lahan komersial dan non komersial RSPO menyadari bahwa lahan yang pada saat ini dimiliki oleh anggota RSPO mungkin tidak dibuka oleh anggota yang bersangkutan untuk tujuan komersial. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam pembukaan lahan yang tidak didahului kajian NKT merupakan, dalam beberapa contoh, dipisahkan sebagai berikut.  Pembukaan lahan untuk tujuan non komersial Pembukaan lahan yang dilakukan selain untuk tujuan komersial, termasuk untuk proyek pemerintah yang melibatkan pekerjaan umum atau fasilitas kepentingan publik, atau yang dilakukan oleh anggota masyarakat lokal dalam kapasitasnya sebagai perorangan untuk mendukung mata pencahariannya dan tanpa dukungan dana dari lembaga dan/atau organisasi apapun. 

Pembukaan lahan komersial Semua pembukaan lahan yang dilakukan untuk perkebunan atau fasilitas yang dibangun secara langsung dan eksklusif untuk mendukung perkebunan dan kegiatannya (sebagaimana ditunjukkan oleh rencana umum (masterplan) setempat dan/atau catatan resmi lainnya).

Catatan mengenai alasan mekanisme penghitungan tanggung jawab dan hasil awal dari pelaksanaan bertahap (Mei 2014 – Mei 2015) Mekanisme dan matriks yang digunakan dalam prosedur ini telah diuji menggunakan kumpulan data hasil pengungkapan/disklosur melalui implementasi bertahap. Data yang diterima hingga saat ini telah dianalisis dan didiskusikan oleh CTF dan dituangkan hasilnya dalam dokumen ini sebagai informasi publik dan untuk menjadi dasar bagi klasifikasi saat ini yang digunakan untuk menghitung nilai tanggung jawab dengan menggunakan matriks yang ditunjukkan pada bagian ini. Dewan Gubernur menyetujui pelaksanaan bertahap draf Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO Terkait Pembukaan Lahan yang Tidak Didahului Kajian NKT dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Mei 2014 hingga Mei 2015. Selama jangka waktu tersebut, semua anggota yang mengelola lahan untuk produksi minyak sawit diharuskan untuk:


8

Per Mei 2014: Jumlah anggota RSPO pada Mei 2014 yang memiliki lahan yang digunakan untuk produksi minyak sawit – angka ini juga mencakup beberapa anggota yang tidak terdaftar dalam kategori pekebun Per Agustus 2015: Jumlah pengungkapan/disklosur mengenai adanya ketidakpatuhan (beberapa anggota telah membuat beberapa pengungkapan sekaligus berdasarkan operasi yang dijalankan di sejumlah negara. Jumlah anggota yang belum melakukan pengungkapan kepada RSPO Jumlah laporan mengenai tidak dilakukannya pembukaan lahan yang tidak didahului kajian NKT Jumlah laporan mengenai ketidakpatuhan terhadap aturan RSPO, yaitu pembukaan lahan tanpa didahului kajian NKT Jumlah anggota yang menyerahkan analisis LUC secara lengkap Jumlah analisis LUC yang diajukan kepada dan ditinjau oleh RSPO

152

165

3 105 60 21 6

1. memperlihatkan semua contoh pembukaan lahan yang dilakukan tanpa didahului kajian NKT sejak November 2005; 2. melaksanakan analisis LUC bagi semua lahan yang tidak mematuhi aturan RSPO; dan 3. menghitung tanggung jawab akhir untuk kompensasi dengan menggunakan matriks draf yang dipublikasikan. Pelaksanaan bertahap ini dirancang untuk dapat mengumpulkan informasi dan pengalaman tambahan agar semakin meningkatkan kualitas prosedur hasil finalisasi. Data yang dikumpulkan selama Pelaksanaan Bertahap Kemajuan Pengungkapan: Hingga saat ini pengungkapan menunjukkan bahwa hampir dua pertiga anggota yang memiliki lahan untuk memproduksi minyak sawit telah mengikuti P&C dan melaksanakan kajian NKT sebelum memulai pembukaan lahan sebagaimana disyaratkan. Sebanyak enam puluh anggota telah mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pembukaan lahan sebelum kajian NKT dan tiga anggota belum mengungkapkan mengenai hal ini. Oleh karena itu, saat ini masih belum diketahui apakah anggota-anggota tersebut telah melakukan ketidakpatuhan terkait pembukaan lahan. Untuk menekankan pentingnya pengungkapan ini, CTF memberikan rekomendasi kepada Dewan Gubernur untuk menangguhkan status anggota yang belum melakukan pengungkapan dalam tenggat waktu yang diberikan. Sebagai akibatnya, 15 anggota mengalami penangguhan yang akhirnya diikuti oleh pengungkapan oleh 13 anggota di antaranya. Skala perkiraan ketidakpatuhan dan tanggung jawab 21 perusahaan yang telah menyerahkan LUCA lengkap: Sayangnya kemungkinan tingkat analisis yang ada saat ini masih terbatas karena hanya 35% anggota (21 dari 60) yang telah mengungkapkan ketidakpatuhan terkait pembukaan lahan dan menyerahkan analisis LUC lengkap, di mana hanya enam di antaranya yang telah diperiksa oleh RSPO. Akan tetapi dari informasi yang dimiliki RSPO, sudah dapat dilakukan penarikan beberapa kesimpulan awal . Sejak Agustus 2015 dan dengan mempertimbangkan hanya analisis LUC yang telah diserahkan: Total luas lahan yang dibuka sejak bulan November tahun 2005 tanpa 219.179 Ha didahului kajian NKT (Tanggung Jawab Kasar) Perkiraan Tanggung Jawab Akhir untuk Konservasi (Final Conservation 19.490 Ha Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015

9

Liability atau FCL)

Alasan untuk Tanggung Jawab Akhir untuk Konservasi (“FCL”) FCL berbeda dari ‘Tanggung Jawab Kasar’ (yang merupakan total luas kawasan yang dibuka tanpa didahului kajian NKT) karena cara penghitungan matriks tanggung jawabnya berbeda. Tanggung jawab mentah dikalikan dengan koefisien vegetasi 1; 0,7; 0,4; atau 0 agar dapat menggambarkan perkiraan ‘kualitas’ vegetasi yang hilang. Adapun faktor tambahan yang ikut dipertimbangkan ketika menghitung FCL adalah waktu dilakukannya pembukaan lahan dan status RSPO perusahaan yang bersangkutan pada saat pembukaan itu dilakukan. Faktor-faktor ini digunakan sebagai indikator kemungkinan bahwa perusahaan pada saat itu menyadari bahwa dengan tidak menyelesaikan kajian NKT sebelum pembukaan lahan, maka sebenarnya pihaknya sedang melanggar P&C RSPO saat dimulainya kegiatan pembangunan perkebunan. Faktor terakhir yang menentukan FCL adalah, apakah pembukaan lahan memiliki tujuan komersial atau non komersial. Faktor inilah yang digunakan untuk menunjukkan apakah perusahaan dapat dianggap bertanggung jawab secara langsung atas pembukaan lahan yang telah dilakukan atau tidak. Sekilas dapat dilihat bahwa dari 219.000 ha lahan yang dibuka tanpa didahului kajian NKT dihasilkan perkiraan akhir FCL sebesar 19.000 ha atau sekitar 8% dari total luas lahan yang dibuka. Dengan mendasarkan pada analisis awal mengenai himpunan bagian dari data yang tersedia (yaitu analisis LUC yang diserahkan kepada RSPO), ternyata sebagian besar lahan memiliki koefisien vegetasi 0 (dengan perkiraan NKT rendah atau nol), atau dibuka pada periode paling awal, atau dibuka oleh perusahaan yang pada saat itu bukan merupakan anggota RSPO. Semua faktor tersebut mengarah pada rendahnya tingkat tanggung jawab akhir.

Data Analisis LUC yang diajukan oleh 21 anggota: Jangka waktu ketika lahan dibuka

Nov 2005 Nov 2007

Koefisien vegetasi

Bukan anggota

% total pembuka an lahan

Hektar FCL

Anggota

% total pembuka an lahan

Hektar FCL

Anggota bersertifi kat

% total pembu kaan lahan

Koef. 1,0

0

0%

0

191

0%

0

0

0%

Koef. 0,7

15.418

7%

0

18.084

8%

0

0

0%


10

Hektar FCL

tidak tersedia tidak tersedia

Des 2007 Des 2009

Jan 2010 – Mei 2014

Setelah Mei 2014

tidak tersedia tidak tersedia

Koef. 0,4

69

0%

0

153

0%

0

0

0%

Koef. 0,0

12.433

6%

0

66.633

31%

0

0

0%

Koef. 1,0

0

0%

0

48

0%

48

390

0%

390

Koef. 0,7

17.613

8%

0

4.432

2%

3.102,4

7.560

3%

5.292

Koef. 0,4

1.254

1%

0

5.001

2%

2.00,4

280

0%

112

Koef. 0,0

10.144

5%

0

10.403

5%

0

9.841

5%

0

Koef. 1,0

0

0%

0

57

0%

57

7

0%

14

Koef. 0,7

3.889

2%

2.722,3

5.252

2%

3.676,4

719

0%

1.006,6

Koef. 0,4

662

0%

264,8

839

0%

335,6

586

0%

468,8

Koef. 0,0

416.198

7%

0

10.040

5%

0

902

0%

0

Koef. 1,0

0

0%

0

0

0%

0

0%

tidak tersedia

Koef. 0,7

0

0%

0

0

0%

38

0%

tidak tersedia

Koef. 0,4

0

0%

0

0

0%

0

0%

tidak tersedia

Koef. 0,0

0

0%

0

0

0%

42

0%

tidak tersedia

tidak tersedi a tidak tersedi a tidak tersedi a tidak tersedi a

Kualitas habitat yang terkena pembukaan lahan – Koefisien Vegetasi bulan November 2005: Jenis vegetasi Hektar lahan yang dibuka % total lahan yang dibuka

Koefisien 1 692 Ha

Koefisien 0,7 73.005 Ha

Koefisien 0,4 8.844 Ha

Koefisien 0 136.636 Ha

0,32%

33,31%

4,03%

62,34%

Berdasarkan analisis LUC yang sudah diajukan hingga saat ini, pada tahun 2005 sebagian besar lahan yang dibuka tanpa didahului kajian NKT (hampir dua pertiganya) masuk ke dalam kelas perkebunan pohon dan bukan pohon monokultur, digarap secara permanen, dibangun, atau berupa lahan terbuka/terdegradasi. Panduan dalam P&C mengarahkan anggota untuk melakukan ekspansi pada lahanlahan yang demikian. Berdasarkan proposal yang dijelaskan dalam dokumen ini, lahan-lahan tersebut ‘diperkirakan’ hanya memiliki nilai keanekaragaman hayati yang sangat rendah atau bahkan tidak memiliki sama sekali sehingga tanggung jawab kompensasi akhir untuk konservasi yang harus dihadapi anggota yang bersangkutan adalah nol. Akan tetapi lahan tersebut mungkin masih memiliki kewajiban remediasi dan nilai tanggung jawab sosial.


11

CTF menekankan agar anggota tidak menggunakan temuan-temuan ini untuk menganggap bahwa kajian NKT tidak perlu dilakukan terhadap habitat yang masuk ke dalam kategori vegetasi 0. Tanggung jawab nol ini hanya mengacu pada pembukaan lahan sebelum bulan Mei 2014. Pembukaan lahan pada waktu setelahnya (walaupun pada lahan yang memiliki koefisien nol) mengakibatkan munculnya tanggung jawab yang harus dihadapi perusahaan non-anggota RSPO. Sedangkan bagi anggota, hal demikian menyebabkan pencabutan status keanggotaan RSPO. Pembukaan lahan tanpa didahului Kajian NKT berdasarkan jangka waktu Periode ketika pembukaan lahan dilakukan Hektaran lahan yang dibuka % total lahan yang dibuka

2005-2007

2007-2010

2010-2014

Setelah 2014

112.980 Ha

66.966 Ha

39.151 Ha

81 Ha

51%

31%

18%

0%

Sebanyak 51% lahan dibuka pada periode 2005-2007 yang dianggap sebagai ‘periode uji coba’ pendekatan NKT baik oleh anggota maupun non-anggota RSPO. Sementara 14% lainnya dibuka sebelum tahun 2010 (ketika Prosedur Penanaman Baru diperkenalkan) oleh non-anggota RSPO . CTF berasumsi bahwa pada periode atau status keanggotaan tersebut, kemungkinan masih terdapat ketidakpastian serta kurangnya kapasitas dan pengetahuan dalam pendekatan NKT. Oleh karena itu berdasarkan mekanisme yang diusulkan, 65% lahan yang dibuka dengan menyalahi aturan RSPO ini akan menghasilkan tidak adanya tanggung jawab kompensasi akhir untuk konservasi. Akan tetapi lahan tersebut sebetulnya mungkin masih memiliki tanggung jawab remediasi dan sosial. Berapa banyak ketidakpatuhan yang dilakukan oleh perusahaan anggota dan nonanggota RSPO: Status perusahaan pada saat pembukaan lahan Hektaran yang dibuka % total lahan yang dibuka

Non-anggota

Pada saat itu merupakan anggota

77.680 Ha

121.133 Ha

Pada saat itu merupakan anggota bersertifikat 20.366 Ha

36%

55%

9%

Perusahaan yang bukan anggota RSPO melakukan 36% dari total pembukaan lahan yang menyalahi aturan RSPO. Berdasarkan usulan yang ada saat ini, hal tersebut menyebabkan tanggung jawab akhir yang minimal untuk kompensasi. Akan tetapi lahan tersebut mungkin masih memiliki tanggung jawab remediasi dan sosial. Berapa banyak lahan yang dibuka untuk tujuan bukan komersial? Sebanyak enam dari 21 analisis LUC yang diajukan melaporkan dilakukannya pembukaan lahan untuk tujuan bukan komersial yang mencakup kawasan seluas Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015

12

kurang lebih 1.075 ha. Berdasarkan matriks yang diusulkan, dalam beberapa kasus hal ini tidak mengakibatkan tanggung jawab konservasi karena diasumsikan bahwa perambahan yang dilakukan oleh perorangan mungkin sulit untuk dikendalikan. Kesimpulan Berdasarkan data terbatas yang tersedia, dari 21 analisis LUC yang diajukan hingga saat ini, CTF untuk sementara menganggap mekanisme yang diusulkan sudah cukup kuat untuk dijalankan setelah Periode Implementasi Bertahap tanpa perlu direvisi. Pendapat ini akan ditinjau karena nantinya akan tersedia data lebih lanjut. Selain itu, CTF juga meninjau masukan/umpan balik mengenai matriks tanggung jawab yang diterima dari konsultasi publik. Oleh karena itu, CTF mengharapkan adanya masukan/umpan balik dari responden mengenai matriks dan kriteria yang digunakan untuk menghitung tanggung jawab akhir.

9. Opsi-opsi yang ada untuk memenuhi tanggung jawab konservasi Catatan mengenai skenario yang mungkin dilakukan dan penggabungan Opsi 1 dan 2 untuk memenuhi tanggung jawab konservasi dan sosial Selain remediasi, ada dua opsi yang dapat dilakukan untuk kompensasi yang dapat dilakukan oleh pekebun untuk memenuhi tanggung jawab konservasi ini. Keduanya disajikan dalam urutan prioritas dan dapat digunakan sekaligus satu sama lainnya untuk memenuhi tanggung jawab akhir konservasi (lihat Catatan Penjelasan). Ada tiga skenario kompensasi yang diberikan dalam dokumen ini untuk menyoroti kemungkinan untuk mengembangkan ketiganya dalam kondisi riil dengan menggunakan templat konsep proposal kompensasi (Lampiran 4 dokumen prosedur). Contoh dari ketiganya adalah kompensasi hasil konversi ke nilai uang di lokasi (contoh 1), kompensasi berbasis luasan di dalam unit pengelolaan (contoh 2) dan kompensasi berbasis luasan di luar kawasan pengelolaan (contoh 3). Dapat tidaknya ketiga contoh ini diterapkan tergantung pada besaran kompensasi total yang harus diberikan oleh pekebun/perusahaan serta pilihan-pilihan yang tersedia bagi mereka. Namun demikian daftar ini tidaklah lengkap dan mungkin masih ada calon opsi lainnya yang dapat diterapkan bagi pekebun/perusahaan sesuai dengan kondisi yang ada. Nama anggota RSPO Nomor Anggota RSPO Kategori keanggotaan Tanggal bergabung dengan RSPO Tanggal menjalani proses sertifikasi RSPO pertama kali* Jumlah total unit pengelolaan

Umpama Teladan Holdings Berhad 1-0123-77-111-22 Anggota biasa 31 Agustus 2008 21 April 2011 2


13

bersertifikat*

Kompensasi Remediasi dan Sosial Kompensasi remediasi dan sosial (per unit pengelolaan) Nama unit pengelolaan PT Turutan Lokasi (negara, provinsi dan Sumatera Barat, Sumatera, Indonesia kabupaten) Total luas unit pengelolaan (ha) 9.216 Deskripsi dampak yang memerlukan remediasi (contoh: zona tepian sungai/riparian, lereng curam, kawasan yang dilarang berdasarkan hukum yang spesifik sesuai negara)  Zona tepian sungai/riparian seluas 42 ha dibuka dan ditanami pada tahun 2011.  Kawasan tersebut diberi bayangan pada peta 1 yang dimasukkan dalam Lampiran 1. Deskripsi kegiatan remediasi untuk mengatasi dampak  SOP telah direvisi untuk menjamin bahwa di masa mendatang tidak ada penanaman baru pada zona tepian sungai/riparian.  Kawasan penyangga riparian telah ditentukan tata batasnya dengan jelas.  Pembudidayaan sawit secara intensif pada zona riparian akan dihentikan (tidak akan ada lagi penggunaan pupuk dan herbisida).  Spesies pohon asli yang dapat bertahan di zona riparian akan ditanam di sela-sela pohon sawit untuk memulihkan zona riparian kembali menjadi tutupan vegetasi alami. Deskripsi dampak potensial (dampak pada NKT 4, 5 & 6)  Terdapat paling tidak 3 desa yang berada di sekitar unit pengelolaan. Deskripsi mengenai kegiatan yang diusulkan untuk mengatasi dampak  Wawancarai masyarakat di ketiga desa tersebut untuk mengkaji apakah ada dampak yang terjadi terkait hilangnya NKT sosial.  Kembangkan rencana aksi melalui proses Persetujuan atas Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) untuk mengatasi dan/atau memitigasi dampak yang ada.  Bentuk badan sertifikasi untuk memverifikasi dampak terkait hilangnya NKT sosial pada audit tahap pertama. Kompensasi remediasi dan sosial (per unit pengelolaan) Nama unit pengelolaan Syarikat Contoh Berhad Lokasi (negara, provinsi dan Johor, Malaysia kabupaten) Total luas unit pengelolaan (ha) 4.615 Deskripsi dampak yang memerlukan remediasi (contoh: zona tepian sungai/riparian, lereng curam, kawasan yang dilarang berdasarkan hukum yang spesifik sesuai negara)  Pembukaan lahan dan penanaman pada tebing curam (>25) dengan luas 10 ha. Deskripsi kegiatan remediasi untuk mengatasi dampak  Kawasan-kawasan yang ada akan dikelola menggunakan Praktik Pengelolaan Terbaik untuk mengurangi erosi.  SOP akan direvisi untuk menjamin bahwa di masa yang akan datang tidak ada lagi penanaman baru pada lahan dengan kemiringan >25.  SOP akan mencakup pengawasan erosi.  Pembudidayaan kelapa sawit secara intensif pada tebing curam akan dihentikan (tidak akan ada lagi penggunaan pupuk dan herbisida).  Spesies pohon asli setempat akan ditanam di sela-sela pohon sawit untuk memulihkan lereng curam agar kembali menjadi tutupan bervegetasi alami. Deskripsi potensi dampak (dampak pada NKT 4, 5 & 6) Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015

14

 Tidak ada masyarakat di kawasan tersebut. Deskripsi kegiatan yang diusulkan untuk mengatasi dampak  Tidak ada, karena tidak ada masyarakat yang terdampak.

*jika dapat dilakukan

Kompensasi Konservasi Contoh 1 kompensasi Tanggung jawab yang dikompensasi  secara kolektif untuk dua atau lebih unit pengelolaan Kompensasi yang dikonversi ke nilai Kompensasi berbasis luasan  uang Ringkasan tanggung jawab akhir untuk kompensasi (per unit pengelolaan atau secara kolektif)  Total besaran tanggung jawab kompensasi konservasi untuk kelompok unit pengelolaan adalah 725 ha. Penjelasan kegiatan & hasil kompensasi untuk konservasi yang diusulkan [maksimal 200 kata]  Perusahaan memilih untuk menginvestasikan dana sejumlah US$ 1.812.500 (US$ 2.500 per ha) dalam program penglepasan orangutan yang dikelola oleh LSM [X] di Kalimantan, Indonesia.  Pilihan ini adalah karena semua unit manajemen perusahaan dikelilingi oleh perkebunan dengan pohon kelapa sawit dewasa dan tidak ada lagi hutan yang tersedia untuk dilaksanakannya proyek perlindungan atau pemulihan baru. Bagaimana hasil kompensasi dapat memenuhi kriteria kunci berikut:  Tambahan [maks. 100 kata]  Program penglepasan orangutan dipilih dari daftar proyek yang disetujui RSPO.  Sasaran proyek ini adalah memberikan kontribusi terhadap konservasi orangutan dalam jangka panjang.  Berlangsung dalam jangka panjang [maks. 100 kata]  LSM yang telah berhasil menjalankan operasi dengan baik di Kalimantan selama lebih dari 20 tahun.  Program penglepasan akan berjalan selama paling tidak 25 tahun dan secara terusmenerus dipantau selama jangka waktu tersebut.  Berkeadilan [maks. 100 kata]  LSM tersebut terlibat mendorong terjadinya alih bagi manfaat yang berkeadilan melalui mekanisme alih bagi masyarakat.  Mekanisme alih bagi manfaat ini dibentuk dan dikelola oleh komite bersama antara LSM dan masyarakat lokal.  Mekanisme alih bagi manfaat ini diawasi dan dievaluasi secara independen oleh organisasi masyarakat yang terbiasa dengan situasi di lapangan.  Berdasarkan pengetahuan [maks. 100 kata]  Kajian independen untuk menunjukkan keterbatasan sumber daya program penglepasan dan pemantauan orangutan di kawasan tersebut.  Penelitian yang telah dipublikasi menunjukkan bahwa kawasan yang terlibat tersebut menyediakan habitat yang cocok bagi orangutan. Organisasi mana yang akan mengelola/melaksanakan proyek remediasi & kompensasi ini?  Remediasi akan dikelola dan dilaksanakan oleh unit keberlanjutan perusahaan.  Proyek kompensasi akan dikelola dan dilaksanakan oleh LSM [X] di Kalimantan. Tanggung jawab yang dikompensasi per masing-masing unit pengelolaan


15

Tunjukkan jadwal pelaksanaan kegiatan a) remediasi dan b) kompensasi.  Remediasi yang diusulkan untuk PT Turutan dan Syarikat Contoh Berhad akan diselesaikan dalam waktu 5 tahun terhitung sejak tahun 2016.  Proyek kompensasi yang diusulkan akan dilaksanakan dan dipantau selama 25 tahun. Grover Sama Kontak yang dapat dihubungi di [email protected] organisasi Anda <no. telp.>

Contoh 2 kompensasi Tanggung jawab yang dikompensasi  secara kolektif untuk dua atau lebih unit pengelolaan Kompensasi yang dikonversi ke nilai  Kompensasi berbasis luasan uang Ringkasan tanggung jawab akhir untuk kompensasi (per unit pengelolaan atau secara kolektif)  Total besaran tanggung jawab kompensasi konservasi bagi kelompok unit pengelolaan adalah 1.725 ha. Penjelasan kegiatan & hasil kompensasi konservasi yang diusulkan [maks. 200 kata]  Perusahaan mengusulkan untuk memperluas kawasan NKT dari 12.575 ha menjadi 14.575 ha dengan memperluas secara efektif kawasan NKT perusahaan seluas 2.000 ha sebagai tanggung jawab kompensasi perusahaan.  Kawasan tambahan ditandai pada peta terlampir (peta 2).  Pengelolaan dan pemantauan terhadap kawasan perluasan akan dimasukkan ke dalam rencana pengelolaan NKT yang telah ada. Bagaimana hasil kompensasi dapat memenuhi kriteria kunci berikut:  Tambahan [maks. 100 kata]  Kawasan kompensasi yang diusulkan merupakan perluasan baru dari kawasan NKT yang sudah ada dan sekarang tidak sedang dilindungi.  Kawasan ini sebelumnya masuk ke dalam zona yang dapat ditanami, tetapi di tempat tersebut belum dilakukan kegiatan penanaman serta kawasan tersebut sebagian besarnya terdiri dari hutan terdegradasi dan belukar tua.  Akan dilakukan tindakan untuk memulihkan dan meningkatkan keanekaragaman hayati pada kawasan tersebut melalui kegiatan pemulihan hutan.  Berlangsung dalam jangka panjang [maks. 100 kata]  Kawasan ini berada dalam unit pengelolaan kami yang beroperasi berdasarkan sewa guna lahan tahun XX.  Berkeadilan [maks. 100 kata]  Sebagian besar tanggung jawab kompensasi berkaitan dengan hilangnya hutan dipterokarpa dataran rendah yang mirip dengan ekosistem yang ditemukan di lokasi yang diusulkan untuk menjadi kawasan konservasi dan pemulihan.  Tidak ada masyarakat di kawasan tersebut.  Berdasarkan pengetahuan [maks. 100 kata]  Kajian NKT dan penelitian oleh Universitas X telah menunjukkan bahwa kawasan penyangga yang diusulkan untuk konservasi dan pemulihan berfungsi sebagai penyangga terhadap kawasan NKT yang ada. Organisasi mana yang akan mengelola/melaksanakan proyek remediasi & kompensasi ini?  Komponen remediasi dan kompensasi akan dikelola dan dilaksanakan oleh unit keberlanjutan perusahaan kami. Tanggung jawab yang dikompensasi per satuan unit pengelolaan


16

Tunjukkan jadwal pelaksanaan kegiatan a) remediasi dan b) kegiatan kompensasi  Remediasi yang diusulkan untuk PT Turutan dan Syarikat Contoh Berhad akan diselesaikan dalam waktu 5 tahun terhitung sejak 2016.  Proyek kompensasi yang diusulkan akan melibatkan pemulihan aktif selama jangka waktu 5 tahun lebih dengan pemantauan selama 25 tahun. Bapak Grover Sama Kontak yang dapat dihubungi di [email protected] organisasi Anda <no. telp. >

Contoh 3 kompensasi Tanggung jawab yang dikompensasi per satuan unit pengelolaan 

Kompensasi berbasis luasan



Tanggung jawab yang dikompensasi secara kolektif untuk dua atau lebih unit pengelolaan Kompensasi yang dikonversi ke nilai uang

Nama unit pengelolaan PT Turutan Lokasi (negara, provinsi dan Sumatera Barat, Sumatera, Indonesia kabupaten) Total luas unit pengelolaan (ha) 9.216 Ringkasan tanggung jawab akhir untuk kompensasi (per unit pengelolaan atau secara kolektif)  Tanggung jawab kompensasi akhir untuk konservasi (bersih) untuk unit pengelolaan ini adalah 435 ha. Penjelasan kegiatan & hasil kompensasi untuk konservasi yang diusulkan [maks. 200 kata]  Perusahaan kami akan mendukung perlindungan zona penyangga dengan luasan sekitar 500 ha untuk Taman Nasional Tanjung Aru (peta 10 yang terletak bersebelahan dengan unit pengelolaan kami di Sumatera.  Pendanaan akan disediakan untuk mendukung perlindungan kawasan tersebut secara aktif, termasuk: o penyediaan tim survei dalam penentuan tata batas zona penyangga; dan o mendukung tim patroli yang mengawasi zona penyangga yang berbatasan dengan Taman Nasional tersebut. Bagaimana hasil kompensasi dapat memenuhi kriteria kunci berikut:  Tambahan [maks. 100 kata]  

    

Zona penyangga telah diusulkan dalam kerja sama dengan Taman Nasional Tanjung Aru, akan tetapi rencana ini hingga sekarang belum dilaksanakan karena kurangnya sumber daya. Dukungan yang diberikan oleh PT Turutan akan membantu dalam penetapan dan penandaan batas-batas baru taman nasional serta pembentukan patroli di lapangan dengan tujuan untuk melindungi keamanan kawasan perluasan. Berlangsung dalam jangka panjang [maks. 100 kata] Sekitar 361 ha zona penyangga pada saat ini diklasifikasikan sebagai Hutan Produksi (HP), sedangkan 139 ha lainnya sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). Melalui dukungan ini Taman Nasional Tanjung Aru akan memasukkan zona penyangga ke dalam kawasan taman nasional. Berkeadilan [maks. 100 kata] Proses FPIC akan mulai dilaksanakan bersama masyarakat yang tinggal di sekitar


17

kawasan zona penyangga.  Staf patroli yang akan direkrut dari masyarakat lokal.  Berdasarkan pengetahuan [maks. 100 kata]  Rencana pengelolaan Taman Nasional sejak tahun 2005 telah merekomendasikan perluasan taman untuk memasukkan sekitar 500 ha zona penyangga.  Penelitian-penelitian yang ada mendukung didirikannya zona penyangga untuk membantu memelihara integritas zona inti Taman Nasional tersebut. Organisasi mana yang akan mengelola/melaksanakan proyek remediasi & kompensasi ini?  Proyek akan dilaksanakan melalui komite gabungan antara pengelola Taman Nasional, PT Turutan, lembaga pemerintah, perwakilan masyarakat lokal dan LSM.  Komite gabungan ini juga akan melaksanakan pengawasan dan pemantauan. Tunjukkan jadwal yang diusulkan untuk pelaksanaan kegiatan a) remediasi dan b) kompensasi.  Perusahaan akan berinvestasi dalam proyek ini selama lebih dari 25 tahun. Kontak yang dapat dihubungi di Grover Sama organisasi Anda [email protected]

Catatan dan pertanyaan mengenai mekanisme untuk mengusulkan jumlah dalam Dolar AS/hektar untuk memenuhi tanggung jawab konservasi Opsi 2: Perusahaan memberikan pendanaan kepada pihak ketiga untuk proyek-proyek atau program yang mendukung pencapaian tujuan konservasi di luar kawasan yang dikelola perusahaan tersebut. Nilai keseluruhan pendanaan tersebut sama dengan tanggung akhir konservasi dalam jumlah hektar dikalikan dengan nilai 2.500 Dolar Amerika Serikat (lih. Catatan Penjelasan). CTF memutuskan untuk memperbolehkan diambilnya opsi tersebut oleh anggota agar mengonversi semua atau sebagian FCL perusahaannya menjadi jumlah Dolar AS dengan tujuan memberikan keleluasaan yang maksimal untuk memberikan manfaat konservasi pada situasi di mana perusahaan tidak dapat mengelola atau berinvestasi dalam proyek konservasi berbasis lahan secara langsung. Setelah keputusan dibuat di dalam prinsip, CTF perlu merumuskan cara untuk menghitung jumlah yang sesuai per hektarnya untuk mengonversi FCL menjadi jumlah uang dalam mata uang Dolar AS. Untuk melakukan penghitungan tersebut ada dua pilihan utama yang dipertimbangkan dan keduanya mendasarkan jumlah Dolar AS pada: 1. ukuran ganti rugi yang diturunkan dari lahan yang telah dikonversi menjadi tempat produksi kelapa sawit; atau 2. berdasarkan ukuran biaya pelaksanaan proyek konservasi yang sepadan dengan perkiraan hilangnya NKT karena pembukaan lahan. CTF melihat bahwa setiap pendekatan memiliki paduan manfaat dan kekurangan sekaligus sebagaimana digambarkan dalam tabel ringkasan berikut ini: Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015

18

Pendekatan berbasis ganti rugi Alasan Pendekatan ini akan memberikan nilai dipilih yang mencerminkan manfaat terhadap anggota yang telah membuka lahan dengan menyalahi aturan RSPO dan akan merepresentasikan hukuman/penalti yang dikenakan kepadanya. Kendala 1. Pendekatan ini sulit untuk pendekatan menentukan nilai yang berkaitan dengan:  rata-rata pada kawasan geografis;  rata-rata selama satu periode rotasi; dan  hasil panen dan laba yang berbeda. 2. Minimnya ketersediaan data dikarenakan kerahasiaan dalam menjalankan usaha. 3. Keragaman yang ekstrem, bahkan lebih dari 3 tahun yang dijadikan sampel. Hal ini biasanya disebabkan oleh fluktuasi harga minyak sawit mentah (CPO).

Pendekatan berbasis biaya Pendekatan ini akan menghasilkan nilai yang mencerminkan biaya konservasi untuk menekankan peranan prosedur ini dalam ‘mengganti’ NKT yang hilang.

1. Sebagian besar proyek yang ditinjau berjangka pendek dan kemungkinan besar tidak dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan CTF. 2. Proyek tersebut sering kali hanya memberikan biaya pelaksanaan langsung dan bukan biaya akuisisi lahan atau biaya pengelolaan dan Monitoring & Evaluasi (M&E) yang sedang berjalan. 3. Sedikitnya jumlah sampel yang ada jauhnya rentang biaya yang ditemukan.

CTF menugaskan dilakukannya tinjauan independen terhadap data dari Asia Tenggara agar penghitungan ini dapat dilakukan,3 di mana yang dikehendaki adalah rentang ganti rugi tahunan kelapa sawit per hektar untuk tahun 2009, 2010 dan 2011 sebesar mulai dari RM 3.216 hingga RM 12.269 (atau 1.054- 4.023 Dolar AS berdasarkan nilai tukar 1 Dolar AS = RM 3,05 pada November 2012). Ada satu tinjauan mengenai rentang proyek-proyek pemulihan yang sesuai dengannya yang memberikan kisaran biaya mulai dari RM 380 hingga RM 11.688 (125-3.832 Dolar AS berdasarkan nilai tukar 1 Dolar AS = RM 3,05 pada November 2012). Dilihat dari segi biaya pelaksanaannya saja, sifat proyek-proyek ini cenderung untuk berjangka pendek (sekitar 5 tahun) dan CTF tidak menganggapnya mencerminkan biaya penuh yang akan dikaitkan dengan pelaksanaan proyek konservasi yang lebih lama dan mencakup pengelolaan dan pemantauan sebagaimana dipersyaratkan bagi kompensasi yang semestinya (lih. kriteria pada bagian 11). Selain itu, juga terjadi perdebatan di kalangan internal CTF sendiri mengenai kesenjangan antara skala tanggung jawab kompensasi keuangan yang sekali selesai/lunas terkait dengan penghitungan berbasis pendapatan (revenue-based)

3

http://www.rspo.org/file/3_StudyontheRestorationCostandReturnsfromOilPalmIndustry_Preparedb yERE.pdf Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015

19

ketika pendapatan tersebut diharapkan untuk diperoleh selama masa beroperasinya perkebunan yang didirikan dengan cara yang menyalahi aturan RSPO. Melalui penyederhanaan kasar terhadap angka yang didapatkan dari tinjauan tersebut, diketahui bahwa untuk waktu rotasi perkebunan yang melebihi 25 tahun, maka harus diberikan ganti rugi sekitar 62.500 Dolar AS untuk setiap hektar lahan yang dibuka dengan cara yang menyalahi aturan RSPO. Akan tetapi pemulihan selama 25 tahun juga memerlukan biaya sekitar 10.000 Dolar AS per hektar lahan yang dibuka dengan menyalahi aturan RSPO. Walaupun dapat dengan mudah dikritik, kedua angka ini tersebut dapat menunjukkan perbedaan skala antara cara pandang yang melihat kompensasi sebagai pembayaran berbasis manfaat yang angkanya didapatkan dari ‘pelanggaran aturan’ dengan cara pandang yang berdasarkan atas ‘biaya untuk memperbaiki kesalahan’ karena telah melanggar aturan. Rekomendasi yang dihasilkan dari laporan yang ditugaskan RSPO adalah bahwa tidaklah mungkin untuk menghasilkan suatu angka biaya pemulihan yang selalu dapat diterima dalam segala kondisi, khususnya jika turut mempertimbangkan perbedaan-perbedaan berskala nasional, sekalipun masih berada dalam satu kawasan seperti Asia Tenggara; apalagi jika mempertimbangkannya secara global. Oleh karena itu, yang dapat disimpulkan dari laporan ini adalah perlunya mempertimbangkan pendekatan lain yang mendefinisikan pendekatan per hektar dari penanaman dengan turut mempertimbangkan kurangnya data yang dapat diandalkan, fluktuasi harga komoditas, rentang dan perubahan seiring waktu, serta aspek geografis dalam produktivitas dan biaya, dsb. Akan tetapi pada diskusi selanjutnya di CTF, kami tidak dapat mencapai kata sepakat mengenai opsi mana yang harus digunakan sebagai dasar penghitungan. Kedua pendekatan yang ada menimbulkan kesulitan terkait dengan ketersediaan data, variabilitas yang ekstrem dan apakah kasus-kasus yang dipilih telah mencerminkan persyaratan-persyaratan yang sesungguhnya dalam CTF. Selain itu di satu sisi, pendekatan berbasis pendapatan telah menuai kritik karena prosedur menjadi seperti ‘denda atau hukuman’ yang sifatnya negatif; sementara melalui pendekatan berbasis biaya prosedur menjadi cara yang lebih positif untuk menghasilkan manfaat konservasi yang berpotensi dapat menggantikan apa yang mungkin telah hilang. Sementara di sisi lainnya, CTF tidak dapat membuat keputusan mengenai ‘biaya’ sesungguhnya yang diperlukan untuk melaksanakan proyek-proyek konservasi yang sebagaimana disebutkan dalam Bagian 11 dokumen prosedur. Selain itu, CTF juga tidak dapat menyepakati pembayaran berbasis pendapatan yang sekali jadi/langsung lunas yang dapat mencerminkan manfaat pembukaan lahan untuk kelapa sawit yang sesungguhnya didapatkan anggota yang bersangkutan selama hampir seluruh waktu rotasi 25 tahun – semua angka yang ditawarkan terlalu besar, sehingga tidak dapat diterima para pekebun di dalam CTF. Akhirnya CTF menentukan konversi yang sifatnya hanya indikatif, dengan besaran 2.500 hingga 3.000 Dolar AS per hektar untuk FCL dalam bentuk pembayaran yang sekali selesai/lunas untuk ‘proyek’ yang berjalan selama 25 tahun. Alasan Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015

20

digunakannya nilai ini adalah karena dicakup dalam rentang semua angka yang dilaporkan oleh kajian tersebut (yakni 125 hingga 4.023 Dolar AS), akan tetapi tidak mengandalkan pada salah satu metodologi saja dan berada pada ujung yang lebih tinggi dalam rentang yang dilaporkan untuk proyek-proyek pemulihan (125-3.832 Dolar AS). Tujuannya adalah agar mencerminkan dorongan non verbal bagi para anggota yang memiliki tanggung jawab untuk memilih solusi berbasis pengelolaan hektaran lahan ketimbang ‘membayar denda’. Selama periode implementasi bertahap, ada banyak hal yang diperoleh dari dampak ‘pajak’ kompensasi ini yang berpotensi negatif terhadap nilai lahan dan bahkan profitabilitas kelapa sawit dalam sistem semacam ini. Akan tetapi selama pelaksanaan bertahap tersebut muncul,kita harus tetap memperhatikan beberapa realitas tertentu terkait dengan angka ini dan skala pembukaan lahan yang dilakukan tanpa didahului kajian NKT. Hal pertama yang harus diingat adalah bahwa pembayaran sekali selesai/lunas sebesar 2.500-3.000 Dolar AS untuk pembangunan perkebunan yang biasanya memiliki usia operasi hingga 25 tahun menunjukkan pembayaran per hektar yang hanya sebesar 100-120 Dolar AS setiap tahunnya. CTF melihat kemungkinan adanya beberapa fleksibilitas mengenai bagaimana membagi biaya tersebut seiring waktu di dalam batasan untuk memastikan agar jumlah tersebut dapat berhasil menghasilkan keluaran/hasil konservasi. Hal kedua adalah berdasarkan matriks tanggung jawab yang diusulkan, CTF tidak pernah memaksudkan agar matriks tersebut digunakan untuk semua lahan yang dibuka tanpa didahului kajian NKT. Pada kenyataannya, sebagian besar lahan yang dibuka tanpa didahului kajian NKT tidak memiliki tanggung jawab konservasi apa pun. FCL dihitung berdasarkan waktu dilakukannya pembukaan lahan tersebut, status perusahaan pada saat pembukaan lahan dilakukan, sifatnya (komersial atau non komersial), dan kelas vegetasi yang ada pada saat itu. Berdasarkan 21 laporan analisis LUC pertama yang diajukan pada saat Pelaksanaan Bertahap, 21 anggota diketahui telah membuka 215.352 ha lahan tanpa didahului kajian NKT, dan dengan menggunakan draf matriks tanggung jawab yang telah dipublikasi didapatkan lahan seluas 18.110 ha untuk FCL-nya. Rentang indikatif sebesar 2.500-3.000 Dolar AS diberlakukan jika ke-21 perusahaan anggota tersebut memilih untuk memenuhi FCL-nya dengan mengonversi jumlah yang harus mereka investasikan menjadi nilai Dolar AS, yakni dari 45.250.000 hingga 54.330.000 Dolar AS pada proyek konservasi. Di satu sisi hal ini memang menggambarkan adanya uang dalam jumlah yang signifikan untuk diinvestasikan dalam rangka menyalurkan manfaat konservasi, akan tetapi di sisi lainnya jumlah ini masih harus dibagi-bagi untuk lahan seluas 18.110 ha dan waktu 25 tahun untuk rotasi lahan pada umumnya sehingga akhirnya diperoleh jumlah pembayaran yang hanya sebesar 100-120 Dolar AS per hektar setiap tahunnya. CTF telah mengajukan angka indikatif ini untuk mendapatkan tanggapan dan usulan dari anggota dan pihak lainnya pada saat dilakukannya pelaksanaan bertahap. Satu-satunya masukan yang diterima adalah dari Asosiasi Minyak Sawit Malaysia (MPOA) yang pada tahun 2014 melakukan penelitian sendiri mengenai enam proyek pemulihan serupa di Malaysia dan Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015

21

melaporkan rentang sejumlah RM 2.600-RM 5.430 (780-1.645 Dolar AS pada nilai tukar 2014). Oleh karena itu draf konsultasi publik ini mengusulkan angka sebesar 2.500 Dolar AS per hektar untuk FCL. Angka ini mencakup penyaluran kompensasi selama periode 25 tahun. CTF menyadari bahwa alasan pemilihan angka ini tidak berubah dan bahwa data tambahan yang diperoleh pada saat periode implementasi bertahap berada pada rentang biaya yang sudah dilaporkan sehingga hal ini semata tidaklah dapat diartikan sebagai perubahan yang berarti. CTF membutuhkan masukan untuk pertanyaan berikut ini (harap baca Bagian 9 Catatan Penjelasan): Apakah cara ini sudah tepat: menawarkan perusahaan untuk membayar sejumlah uang dalam Dolar AS untuk memenuhi tanggung jawab konservasi? Jika nilai yang sedang diajukan saat ini tidak sesuai, maka cara dan/atau data apakah yang dapat digunakan untuk membantu CTF merumuskan nilai yang lebih baik?

11. Perancangan proyek keanekaragaman hayati untuk tujuan kompensasi Catatan untuk menjelaskan kelayakan kriteria ‘keberlangsungan jangka panjang’ pada kondisi yang dapat diperkirakan dari penjualan lahan yang memiliki tanggung jawab kompensasi Berlangsung dalam jangka panjang – proyek yang dilaksanakan harus disokong oleh sumber daya yang sebagaimana mestinya, memiliki sasaran, jadwal dan tanggung jawab yang didefinisikan dengan jelas, serta dirancang untuk menciptakan hasil tertentu sebagaimana dikehendaki yang dapat berlangsung sekurangnya dalam waktu 25 tahun (dan lebih baik lagi jika terus menerus sesudahnya) (lih. Catatan Penjelasan). Berdasarkan kriteria yang dikembangkan CTF, anggota RSPO yang memiliki tanggung jawab kompensasi diharapkan untuk menjamin bahwa proyek konservasi kompensasi bersifat ‘berlangsung lama’ (jangka panjang). Definisi ‘berlangsung lama’ yang disusun CTF berkaitan dengan P&C RSPO, yakni dengan menyadari bahwa pada situasi normal kemungkinan besar satu kali siklus penanaman berlangsung sekurangnya dalam waktu 25 tahun. Oleh karena itu anggota yang saat ini memiliki proyek kompensasi diharapkan untuk bertanggung jawab atas berjalannya proyek tersebut. Akan tetapi persoalan akan muncul jika anggota yang memikul tanggung jawab kompensasi (dan proyek kompensasi sebagai hasilnya) tersebut memutuskan untuk menjual lahannya kepada pekebun lain. Catatan Penjelasan ini berkaitan dengan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO untuk Pembukaan Lahan yang tidak didahului Kajian NKT dan dikeluarkan untuk konsultasi publik bulan September 2015

22

CTF membutuhkan masukan untuk pertanyaan berikut ini: Dalam rangka memenuhi kriteria ‘berlangsung lama’ untuk menunaikan tanggung jawab konservasi, dalam hal konsesi mengubah kepemilikan, maka perusahaan mana yang harus memikul tanggung jawab untuk proyek konservasi kompensasi yang sedang berjalan: perusahaan yang membeli ataukah perusahaan yang menjual, yang memiliki tanggung jawab sejak awal?

15. Rencana Remediasi dan Kompensasi Catatan mengenai upaya yang sedang berlangsung untuk meningkatkan kualitas isi templat Templat rencana proyek pada Lampiran 5 mungkin dapat berubah setelah ditinjau oleh anggota CTF pada pertemuan selanjutnya.

16. Pemantauan Pelaksanaan Catatan mengenai upaya yang sedang berlangsung untuk peningkatan dan penambahan keterangan rinci Anggota CTF sedang mengerjakan bagian ini untuk menambahkan keterangan rinci mengenai kriteria dan metodologi pemantauan yang diharapkan akan siap pada pertemuan CTF November 2015 mendatang. CTF terbuka untuk menerima saran mengenai mekanisme pengawasan yang baik dan handal.

Lampiran 1: Analisis LUC Catatan mengenai upaya yang sedang berlangsung untuk peningkatan dan penambahan keterangan rinci Sebagaimana telah dijelaskan terkait dengan Bagian 6, CTF dan RSPO tengah memperbaharui panduan ini untuk menambahkan keterangan rinci dan rujukan geospasial yang sesuai dengan koefisien. Oleh karena itu lampiran ini merupakan pekerjaan yang masih berkembang dan dimaksudkan hanya untuk mendukung dokumen prosedur inti. Dokumen ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Inggris untuk membantu Anda memahaminya. Jika ada perbedaan di antara kedua versi ini, yang berlaku adalah dokumen dalam Bahasa Inggris


23

Catatan Penjelasan untuk Konsultasi Publik September 2015

Recommend Documents