Januari 2010
Buku Panduan Bagi
Peserta Konsultasi Publik
Program Compact Millennium Challenge Corporation (MCC)
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................... 3 I.
LATAR BELAKANG ........................................................................................................ 4
II. STRUKTUR ORGANISASI TIM PERSIAPAN HIBAH ................................................. 5 III. MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................................................. 6 IV. LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN .................................................. 6 V. PERSYARATAN PENGUSUL ......................................................................................... 9 VI. PROSES PENGEMBANGAN PROGRAM HIBAH COMPACT ................................... 10 VII. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGUSULAN KEGIATAN ....................................................................................................................................... 12 VIII. ADMINISTRASI HIBAH .............................................................................................. 12 IX. LAMPIRAN BUKU PANDUAN.................................................................................... 14 A. Lampiran 1: Format Sampul Muka ............................................................................... 14 B. Lampiran 2: Format Usulan .......................................................................................... 15 C. Lampiran 3: Panduan Pembuatan Usulan ..................................................................... 16 D. Lampiran 4: Contoh Isi Usulan Kegiatan .................................................................... 20
2
KATA PENGANTAR
Pemerintah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, Pemerintah melanjutkan dan memperkuat upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan target rata-rata 6,8-7 persen per tahun dan menargetkan penurunan jumlah penduduk miskin dari 14,2 persen tahun 2009 menjadi sekitar 8-10 persen tahun 2014. Prioritas ini selaras dengan program PBB dalam Millenium Development Goals (MDGs), yang didukung oleh berbagai program kerjasama pembangunan internasional, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Dalam usaha mendukung program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah saat ini sedang menjajagi kerjasama bilateral dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui, Millennium Challenge Corporation (MCC) untuk program hibah bersaing Compact. Program hibah Compact MCC itu merupakan program investasi dengan sasaran utama penanggulangan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kesempatan ini ingin dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan mengajukan program yang terarah dan terpadu untuk mendapatkan jumlah pendanaan yang maksimal sebagai bagian dari pelaksanaan program nasional penanggulangan kemiskinan yang efektif. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan program penanggulangan kemiskinan harus didukung oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder). Oleh karena itu, dalam rangka penyusunan proposal program hibah Compact MCC, Pemerintah mengundang seluruh stakeholders: K/L, Pemda, BUMN, Swasta, dan CSO; untuk mengusulkan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Mengingat berbagai usaha penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan baik melalui anggaran Pemerintah, swasta dan BUMN melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), dan lembaga sosial kemasyarakatan (CSO), maka harmonisasi, sinkronisasi dan kesinergian program penanggulangan kemiskinan yang diajukan oeh pengusul menjadi penting untuk mencapai hasil yang diharapkan.
Jakarta, 28 Januari 2010
Ketua I Tim Pengarah Persiapan dan Pengembangan Compact Program DR. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA
3
I.
LATAR BELAKANG
Proses perancangan program hibah bersaing Compact MCC telah dirintis sejak Indonesia terpilih sebagai calon penerima hibah tersebut di akhir tahun 2008. Mengingat tujuan hibah adalah penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan ekonomi yang berkelanjutan, yang mana sejalan dengan program Pemerintah di bidang peningkatan kesejahteraan rakyat, Pemerintah merasa perlu untuk melakukan upaya harmonisasi hibah dengan programprogram yang memiliki tujuan yang sama, termasuk diantaranya koordinasi lintas sektor dengan pemangku kepentingan yang terlibat di dalam bidang tersebut. Untuk itu Pemerintah melalui Meneg PPN/Kepala Bappenas membentuk Tim Pengarah untuk mewakili Pemerintah dalam koordinasi pengelolaan hibah Compact MCC. Tim Pengarah tersebut bertugas untuk: 1. Memberikan arahan dan kebijakan dalam persiapan dan pengembangan kegiatan bagi pemanfaatan dana hibah Compact MCC untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; 2. Mengkoordinasikan upaya-upaya dan memfasilitasi kelancaran kegiatan dalam rangka persiapan pemanfaatan dana hibah Compact MCC; 3. Membentuk Tim Pelaksana dan Tim Teknis serta mengangkat tenaga-tenaga ahli yang sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan; 4. Bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembentukan Tim Pengarah yang dibantu oleh Tim Pelaksana dan Tim Teknis dengan beberapa tenaga ahli di dalamnya diharapkan dapat membantu kelancaran perumusan suatu program kegiatan yang efektif, dan sejalan dengan rencana Pemerintah. Selain itu hibah Compact MCC juga diharapkan dapat menanggulangi permasalahan di lapangan. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melakukan konsultasi publik di beberapa wilayah, untuk mensosialisasikan ruang lingkup hibah dan mendapatkan masukan dari publik mengenai rencana kegiatan untuk pemanfaatan hibah. Yang lebih penting Pemerintah mengharapkan partisipasi aktif publik dalam perancangan dan implementasi kegiatan hibah, oleh karenanya pada tahap awal ini Pemerintah membuka kesempatan kepada publik untuk mengajukan usulan kegiatan dalam ruang lingkup yang akan dijabarkan lebih lanjut lagi dalam Buku Panduan ini. Pada dasarnya Pemerintah memandang perlu adanya kepemilikan dari publik terhadap kegiatan-kegiatan hibah Compact MCC yang akan dijalankan nanti. Selanjutnya dalam Buku Panduan ini juga akan dijabarkan mengenai sasaran hibah, ruang lingkup dan jangka waktu pelaksanaanya. Persyaratan pengusul maupun pertimbanganpertimbangan yang diambil dalam seleksi kegiatan juga akan dijabarkan di dalam Buku Panduan ini. Buku Panduan ini juga dilengkapi dengan alur prosedur pemasukan usulan kegiatan dari awal hingga menjadi suatu program final yang akan dimasukkan dalam perjanjian bilateral antara 4
Pemerintah RI dan AS. Panduan mengisi usulan dan contoh usulan yang terlampir dalam Buku Panduan ini diharapkan dapat memudahkan calon pengusul dalam mengusulkan kegiatan. Pemerintah berharap dengan disusunnya Buku Panduan ini dapat membantu kelancaran pengusulan kegiatan dari publik sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan.
II.
STRUKTUR ORGANISASI TIM PERSIAPAN HIBAH
5
III. MAKSUD DAN TUJUAN Tujuan disusunnya Buku Saku Peserta adalah untuk memberikan informasi lengkap bagi peserta konsultasi publik mengenai program hibah bersaing Compact MCC, latar belakang program, pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya, dan proses pengusulan kegiatannya. Panduan ini juga diharapkan dapat memudahkan peserta konsultasi publik dalam memahami rencana Pemerintah untuk pemanfaatan hibah Compact MCC, dan juga tata cara untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan hibah tersebut bila berminat
IV.
LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Untuk membantu perancangan program hibah yang berkualitas dan efektif, Tim Pengarah telah menyusun Arah Pengembangan Program (APP) yang mencakup ruang lingkup dan sasaran kegiatan. APP akan digunakan dalam konsultasi publik sebagai acuan dalam penyusunan usulan dan penjabaran tujuan program hibah. APP disusun dengan memadukan tujuan program hibah, yaitu menanggulangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan studi Constraint Analysis (Country Diagnostic Study) yang telah dilakukan Pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk dapat membantu Pemerintah dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan utama di bidang penanggulangan kemiskinan yang selanjutnya dapat digunakan untuk merancang program intervensi hibah yang efektif. Hal-hal lainnya yang menjadi dasar penyusunan APP adalah Pencapaian dalam Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJMN) periode 2004-2009, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2010-2014, Indonesia Country Diagnostic Study yang dilakukan oleh ADB, IDB dan ILO, dan MCC Guidelines (panduan dari MCC mengenai perancangan dan tujuan hibah). Keempat hal tersebut dirangkum ke dalam sebuah penjelasan singkat dan hasil analisanya disimpulkan menjadi lima butir Arah Pengembangan Program hibah Compact MCC, yaitu sebagai berikut: 1. Mendorong peningkatan kualitas dan efisiensi infrastruktur dalam rangka pembangunan regional. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan antara lain penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas dan efisien sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Akses terhadap infrastruktur dasar merupakan kendala dalam mendorong kegiatan masyarakat miskin. Upaya ini dapat dikembangkan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang memungkinkan produksi masyarakat miskin dapat mencapai pasar secara efisien. Disamping itu, upaya penyediaan asupan (input) dasar energi seperti penyediaan 6
tenaga listrik yang efisien dan handal sebagai syarat untuk mendorong kegiatan ekonomi dan sosial dapat dipertimbangkan; 2. Melanjutkan program-program penguatan tata kelola yang baik (good governance), termasuk program-program pengendalian korupsi dan penguatan koordinasi. Peningkatan tata kelola dan pengendalian korupsi merupakan upaya untuk mendorong peningkatan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Disamping itu perbaikan tata kelola dan pengendalian korupsi dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang tersedia serta mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata melalui upaya membuka akses yang sama terhadap pemanfaatan sumberdaya yang tersedia; 3. Meningkatkan akses pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta usaha pertanian dan perikanan pada aset ekonomi produktif khususnya terhadap pelayanan keuangan dan pasar. UMKM dan pertanian merupakan usaha yang dapat banyak menyerap tenaga kerja, khususnya pada kelompok masyarakat miskin. Penyediaan jasa permodalan formal yang ada sulit menjangkau kelompok masyarakat miskin. Pengembangan kelembagaan pendanaan yang berbasis lokal dapat dikembangkan sehingga secara bertahap kelompok masyarakat miskin dapat mendapatkan akses permodalan yang lebih luas; 4. Mengembangkan sumberdaya manusia melalui penyediaan pelayanan sosial dasar khususnya pendidikan lanjutan dan kesehatan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengembangan sumberdaya pendidikan dapat membuka kesempatan penduduk miskin untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan. Faktor kesehatan adalah penting untuk memungkin penduduk miskin meningkatkan produktivitas dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Akses kepada pelayanan kesehatan dasar bagi kelompok masayarakan miskin merupakan kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; 5. Adapatasi dan mitigasi perubahan iklim yang mempengaruhi pola kegiatan penghidupan masyarakat miskin, khususnya dibidang pertanian, perikanan dan masyarakat miskin yang tinggal disekitar hutan. Dalam berbagai daerah, pola perubahan iklim sangat mempengaruhi pola kegiatan ekonomi. Dengan keterbatasan akses terhadap sumberdaya, masyarakat miskin tidak memiliki kemampuan untuk melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim tersebut atau melakukan adapatasi terhadap perubahan kondisi alam yang telah berubah. Untuk itu upaya-upaya mitigasi dan adaptasi lingkungan didaerah-daerah yang rawan terhadap dampak perubahan iklim serta upaya-upaya dalam rangka pengarusutamaan perubahan iklim ke seluruh sektor pembangunan (cross cutting) perlu dikembangkan agar masyarakat tetap hidup serasi dengan lingkungannya.
7
Kelima butir APP di atas diharapkan dapat mengarahkan usulan kegiatan yang diajukan agar lebih fokus dan tepat dalam menjawab beberapa hambatan utama dalam menanggulangi kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, dan menjadi acuan dalam penyusunan proposal usulan kegiatan. Untuk efektifitas perancangan kegiatan hibah bersaing Compact MCC, Tim Pengarah telah menentukan kerangka waktu pelaksanaan hibah yang menyangkut proses perancangan, proses seleksi dan pada akhirnya pelaksanaan kegiatan hibah. Keseluruhan proses ini dimaksudkan untuk dapat mengakomodasi prioritas program Pemerintah dalam sektor yang sama dan menghindari terjadinya tumpang tindih kegiatan di lapangan, dan yang paling penting untuk dapat melibatkan masukan dari pemangku kepentingan dan publik dalam perancangan kegiatan. Mengingat banyaknya pihak yang akan terlibat langsung dalam perancangan hibah ini, kerangka waktu yang pasti sangat diperlukan untuk mengelola keluaran-keluaran yang diharapkan. Di bawah ini adalah kerangka waktu dan agenda tanggal-tanggal penting dalam proses pengajuan usulan kegiatan:
Agenda
Batas Waktu
Konsultasi Publik
Februari 2010
Penerimaan pertanyaan terkait tata cara pengusulan
s/d 8 Maret 2010
Penerimaan usulan kegiatan
s/d 15 Maret 2010
8
V.
PERSYARATAN PENGUSUL
Tim Pengarah Persiapan dan Pengembangan Program Compact MCC membuka kesempatan kepada publik untuk memasukkan usulan kegiatan. Pihak yang dapat memasukkan usulan kegiatan untuk Program Compact MCC ini adalah: 1. Kementrian/Lembaga/Pemda. Usulan diharapkan dapat mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2006, tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri 2. Swasta/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 3. Civil Society Organization (CSO) Pengentasan kemiskinan merupakan usaha bersama antara Pemerintah, swasta dan CSO, oleh karenanya penting untuk dikoordinasikan dengan baik. Dengan dasar di atas, proposal dapat dimasukkan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai kerjasama terpadu antara K/L, Pemda, Swasta dan CSO. Pengusul diwajibkan untuk memiliki legalitas dan membuktikan dengan mencantumkannya dalam formulir pengusulan.
9
VI.
PROSES PENGEMBANGAN PROGRAM HIBAH COMPACT
Proses pengembangan usulan menjadi Program hibah Compact dan seterusnya dapat dilihat di bagan sbb:
10
Berdasarkan APP akan dilakukan konsultasi publik untuk sosialisasi lingkup program hibah Compact MCC yang akan dijadikan sebagai acuan bagi pihak yang berminat untuk mengajukan usulan kegiatan. Usulan kegiatan yang diterima oleh Pemerintah akan diseleksi secara transparan oleh Tim Pelaksana. Hasil seleksi usulan akan dilaporkan kepada Tim Pengarah. Berdasarkan hasil seleksi, Tim Pengarah akan menetapkan usulan yang akan dikembangkan menjadi Concept Paper. Dalam pengembangan usulan kegiatan menjadi Concept Paper, akan dilakukan konsultasi lanjutan dengan pihak pemangku kepentingan terkait termasuk pihak pengusul, untuk menajamkan isi dokumen tersebut. Concept Paper yang final akan dikirimkan kepada pihak MCC US untuk diseleksi dan menjadi dasar pengembangan program hibah Compact MCC. MCC US melakukan seleksi terhadap Concept Paper dan memberikan masukan terhadap Concept Paper yang terpilih. Pemerintah kemudian akan melakukan pengembangan dari Concept Paper yang terpilih untuk menjadi proposal program hibah Compact MCC. Dalam pengembangan CP menjadi proposal program akan dilakukan konsultasi lanjutan dan kajian kelayakan untuk memberikan masukan kepada publik mengenai kegiatan yang terpilih untuk dikembangkan menjadi proposal program hibah dan mendapatkan masukan sebagai bagian dari kajian kelayakan. Hasil keduanya akan digunakan sebagai penyempurnaan Proposal Compact. Proses selanjutnya setelah ini adalah negosiasi proposal hibah Compact yang akan berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Bilateral antara Pemerintah RI dan AS. Program Compact MCC mengedepankan isu-isu sosial dan lingkungan di dalam implementasi kegiatannya. Oleh karena itu sangat penting untuk melihat potensi dampak kegiatan yang diusulkan terhadap keadaan lingkungan maupun sosial dari daerah yang akan diintervensi. Potensi dampak-dampak tersebut diharapkan untuk dapat dicakup dalam sebuah kajian awal yang dilanjutkan dengan kajian kelayakan penuh bila kegiatan yang diusulkan diterima oleh Tim Nasional dan MCC untuk dikembangkan menjadi program hibah Compact. Prinsip lain dari program hibah MCC adalah pengutamaan pada hasil akhir (result). Untuk itu Pemerintah berencana untuk mengusulkan program yang berfokus pada hambatanhambatan kunci pertumbuhan ekonomi dan sekaligus dapat secara nyata menanggulangi hambatan tersebut melalui implementasinya yang ditunjukkan dengan rencana kerja yang jelas dan terukur. Untuk kepentingan tersebut dalam usulan kegiatan akan diperlukan koordinasi yang erat antar beberapa sektor yang dapat secara terintegrasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah yang diusulkan untuk diintervensi dengan dana hibah MCC. Hal terakhir diharapkan dapat dicapai dalam konsultasi lanjutan seperti yang tergambar di bagan.
11
VII. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGUSULAN KEGIATAN Suatu usulan kegiatan dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan menjadi Concept Paper bila antara lain dapat memenuhi hal-hal yang diuraikan dalam bab ini. Pertimbanganpertimbangan ini disusun oleh Tim Pengarah untuk dapat menjaring kegiatan yang berkualitas dan sesuai dengan arah pengembangan program yang telah ditetapkan. Pertimbangan ini diharapkan untuk tidak mengekang kreatifitas pengusul dalam menyusun usulan kegiatan tetapi diharapkan dapat menjadi gambaran mengenai harapan Pemerintah dari pengusul. Oleh karenanya pemenuhan terhadap pertimbangan-pertimbangan ini tidak mutlak menjadikan suatu usulan kegiatan untuk disetujui.
Memiliki komitmen dan kepemilikan (ownership) pengusul kegiatan dan penerima manfaat
Selaras dengan program pembangunan nasional dan Arah Pengembangan Program (APP)
Dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat
Menyediakan ukuran-ukuran yang jelas terhadap dampak yang akan dihasilkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terukur dan berkelanjutan.
Dapat diselesaikan dalam waktu 5 tahun
Menunjukkan dengan jelas kelompok penerima manfaat baik saat implementasi maupun setelah implementasi kegiatan
Pelaksana kegiatan harus memiliki kapasitas sumber daya yang cukup untuk dapat melaksanakan kegiatan
VIII. ADMINISTRASI HIBAH Dokumen proposal usulan kegiatan diajukan dengan format sebagai berikut: 1. Berjumlah 15 sampai 30 halaman 2. Diketik 1 (satu) spasi di kertas A4 3. Ukuran font 12 dan jenis huruf Times New Roman Dokumen elektronik diserahkan dalam format Word atau PDF untuk teks, dan MS Excell untuk tabel/data Usulan diharapkan untuk dapat diterima oleh Meneg PPN/Kepala Bappenas up Deputi bidang Pendanaan Pembangunan, paling lambat pada tanggal 15 Maret 2010, pukul 17:00 WIB. Usulan juga diharapkan untuk dapat memenuhi seluruh persyaratan yang disampaikan dalam panduan ini. Pertanyaan yang berkaitan dengan undangan usulan program ini dapat
12
diajukan secara tertulis kepada Tim Pelaksana MC Indonesia dengan alamat
[email protected] paling lambat tanggal 8 Maret 2010. Usulan harap dikirimkan dalam bentuk hardcopy dan dokumen elektronik. Dokumen hardcopy dikirimkan dalam amplop tertutup yang terdiri dari satu dokumen asli dan dua salinan kepada alamat sebagai berikut:
Meneg PPN/Kepala Bappenas up Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Jl. Taman Suropati No 2 Lt. 5 Jakarta 10310 dan satu kopi dokumen elektronik ke
[email protected] Pengiriman dilakukan dengan mencantumkan kode “USULAN PROGRAM COMPACT MCC” di kanan atas amplop dan di subyek surat elektronik. Pengiriman melalui faksimili tidak akan dipertimbangkan di dalam seleksi.
13
IX.
LAMPIRAN BUKU PANDUAN
A. LAMPIRAN 1: FORMAT SAMPUL MUKA LEMBAR SAMPUL MUKA USULAN KEGIATAN Millennium Challenge Corporation Penanggulangan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Nomor: (diisi oleh panitia)_____________________________________________________ Tanggal penerimaan usulan kegiatan: (diisi oleh panitia)______________________________ Kegiatan Judul kegiatan: ______________________________________________________________ Beri tanda silang pada kotak yang tersedia. □ Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim □ Infrastruktur (terkait sektor yang diusulkan, mis. pertanian, perkebunan, dll.) □ Kesehatan □ Pendidikan □ Perbaikan lingkungan □ Tata Kelola Pemerintahan □ Usaha mikro, kecil dan menengah □ Lain-lain (sebutkan) ___________________________ Tanggal dimulainya kegiatan: __________________________________________________ Durasi waktu kegiatan: ________________________________________________________ Total anggaran: (Rp)_________________________( US$)___________________________ Pengusul Nama organisasi: ____________________________________________________________ Beri tanda silang pada kotak yang tersedia untuk kelompok organisasi. □ Kementrian/Lembaga/Pemda. Kode Nomor Bluebook: _____________________________ □ Swasta/BUMN/BUMD □ CSO □ Lain-lain (sebutkan) _________________________ Alamat: ____________________________________________________________________ Telepon: _________________________________ Fax.: _____________________________ E-mail: __________________________________ Contact Person: (nama dan jabatan)______________________________________________ Diajukan oleh: (nama dan jabatan)_______________________________________________ Tanda tangan: _________________________________Tanggal: ______________________ 14
B. LAMPIRAN 2: FORMAT USULAN Secara umum dokumen usulan kegiatan terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: Sampul Muka Executive Summary Daftar Isi Bab 1. Deskripsi dan Landasan Usulan Kegiatan Bab 2. Konteks Usulan dan Rencana Pengembangan Usulan Kegiatan Bab 3. Daftar Pelaksanaan Beberapa Kajian/Kegiatan Terkait Usulan Kegiatan Bab 4. Latar Belakang dan Kapasitas Organisasi Pelaksana Daftar Pustaka Lampiran
15
C. LAMPIRAN 3: PANDUAN PEMBUATAN USULAN Bab 1. Deskripsi dan Landasan Usulan Kegiatan (2 – 4 halaman) 1. Judul kegiatan Judul kegiatan harus singkat, jelas dan mampu menggambarkan maksud dan tujuan serta proses kegiatan. 2. Lokasi Jelaskan cakupan wilayah di mana lokasi kegiatan yang diusulkan berada (propinsi, kabupaten/kota). 3. Waktu pelaksanaan kegiatan (maksimal 5 tahun) Bagian ini menjelaskan rencana waktu pelaksanaan kegiatan yang berisi alokasi waktu dan sumber daya yang diperlukan serta keluaran yang akan dihasilkan pada tiap tahap pelaksanaan kegiatan. Rencana waktu pelaksanaan kegiatan dapat mencakup proses pengadaan barang dan tenaga ahli, mobilisasi, konstruksi (khusus untuk kegiatan infrastruktur) dan pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. 4. Latar belakang kegiatan Bagian ini menjelaskan latar belakang kegiatan yang mencakup informasi awal tentang kondisi yang ada saat ini dan permasalahan yang hendak diselesaikan melalui kegiatan ini. Pada bagian ini juga diuraikan alasan mengenai perlunya pelaksanaan dari kegiatan yang diusulkan, hasil yang akan dicapai, dan gambaran keterkaitan dengan kegiatan yang telah, sedang, atau akan dilaksanakan. Di bagian ini pengusul diharapkan dapat menguraikan nalar dan hubungan antara kegiatan yang diusulkan dengan sasaran utama MCC Program Compact dan APP. 5. Tujuan kegiatan Bagian ini menjelaskan tentang tujuan dari usulan kegiatan terkait upaya penyelesaian permasalahan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dilengkapi dengan penjelasan tentang keluaran (output), capaian (outcomes) dan dampak (impact) dari kegiatan yang diusulkan. Bab 2. Konteks Usulan dan Rencana Pengembangan Usulan Kegiatan (jumlah halaman sesuai kebutuhan) 6. Ruang lingkup kegiatan Ruang lingkup kegiatan menjelaskan bagian-bagian kegiatan yang akan dilaksanakan. Ruang lingkup kegiatan perlu diuraikan dari kegiatan umum ke kegiatan yang lebih rinci sehingga dapat menjelaskan apa saja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. 7. Manfaat dan Penerima manfaat kegiatan Pada bagian ini memberi gambaran awal mengenai potensi pengembalian tingkat ekonomi dari usulan berdasarkan analisa biaya dan manfaat, dan informasi mengenai penerima manfaat kegiatan yang disasar. 16
Pengembalian Tingkat Ekonomi: uraikan cara dari kegiatan ini dalam meningkatkan pendapatan termasuk data-data pendukungnya baik kuantitatif maupun kualitatif, perkiraan awal dari biaya maupun manfaat kegiatan (bila ada). Deskripsi Kelompok Penerima Manfaat: uraikan mengenai kelompok yang akan menerima manfaat langsung dari kegiatan usulan, berdasarkan lokasi dan tingkat pendapatan. 8. Perkiraan anggaran & sebutkan sumber biaya lainnya Perkiraan anggaran kegiatan dan sub-kegiatan yang tercakup dalam usulan ini, yang terdiri dari pembiayaan yang bersumber dari dalam dan luar negeri serta dana pendamping. Dana pendamping tersebut dapat berupa uang tunai (cash) maupun barang/jasa yang telah ada (in kind). Sumber dana pendamping dapat berasal dari APBN, APBD, BUMN atau sumber lainnya. 9. Apakah kegiatan yang diusulkan pernah dilaksanakan sebelumnya? Menjelaskan tentang keterkaitan kegiatan yang diusulkan dengan kegiatan lain yang sudah/sedang/akan dilaksanakan, baik kegiatan yang bersifat melengkapi atau menyempurnakan kegiatan yang diusulkan. Kegiatan yang terkait tersebut dapat berasal dari dalam maupun dari luar lingkungan K/L, Pemda, BUMN atau pengusul kegiatan lainnya. Informasi mengenai kegiatan yang terkait mencakup judul kegiatan, instansi pelaksana, lokasi, sumber dana, dan tahun pelaksanaan. 10. Potensi pengembangan kegiatan Menjelaskan mengenai keunggulan dari kegiatan yang diusulkan untuk dapat ditingkatkan, dikembangkan atau direplikasi di daerah lain. 11. Keterkaitan kegiatan yang diusulkan dengan rencana strategis (renstra) K/L, renstra Pemda, maupun rencana pengembangan BUMN atau pengusul kegiatan lainnya Menjelaskan tentang keterkaitan kegiatan yang diusulkan dengan renstra K/L, Pemda, BUMN atau pengusul kegiatan lainnya yang sudah/sedang/akan dilaksanakan, baik kegiatan yang bersifat melengkapi atau menyempurnakan kegiatan yang diusulkan, sehingga kegiatan yang diusulkan terintegrasi dengan kegiatan lainnya. Perlu dijelaskan pula rencana koordinasi dengan Pemda setempat. 12. Rencana evaluasi dan indikatornya Bagian ini menjelaskan pencapaian hasil dalam pelaksanaan kegiatan, dengan menyertakan indikator pengukurnya. 13. Keberlanjutan kegiatan yang diusulkan Bagian ini menjelaskan identifikasi resiko terhadap keberlangsungan kegiatan yang diusulkan dan menggambarkan langkah yang diambil untuk menjamin keberlangsungan manfaat dari kegiatan yang diusulkan setelah periode pendanaan MCC selesai, antara lain mencakup: Uraian keberlanjutan dalam aspek lingkungan jika kegiatan yang diusulkan memiliki dampak terhadap lingkungan alami. Jelaskan pula langkah yang diambil untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang arif dan berkelanjutan.
17
Uraian keberlanjutan pendanaan untuk pelaksanaan dan pemeliharaan. Antara lain sumber dana, dan kemampuan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan, baik yang ada maupun yang diharapkan dari kegiatan yang diusulkan. Uraian keberlanjutan organisasi dalam pelaksanaan dan pemeliharaan. Antara lain kemampuan organisasi dalam pelaksanaan dan pemeliharaan dari aset yang ada dan yang diusulkan, serta rencana untuk meningkatkan efisiensi dari pelaksanaan. Bab 3. Daftar Pelaksanaan Beberapa Kajian/Kegiatan Terkait Usulan Kegiatan (jumlah halaman sesuai kebutuhan) 14. Bab ini berguna untuk membantu Tim MC Indonesia dan MCC AS untuk mengkaji upaya yang diperlukan dalam mengembangkan usulan menjadi proposal program hibah Compact. Kajian/kegiatan ini juga menjadi persyaratan MCC Program Compact sebagai alat untuk melengkapi dasar pemikiran dari pentingnya kegiatan yang diusulkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kajian/kegiatan yang dibutuhkan disesuaikan dengan kegiatan yang diusulkan. Jika tersedia, lampirkan dokumennya bersama dengan proposal usulan kegiatan Jelaskan studi apa saja yang dibutuhkan oleh kegiatan yang diusulkan, misalnya: o Kajian Awal (kajian awal di bidang ekonomi dan teknis mengenai kelayakan usulan) o Kajian Ekonomi (contoh harapan tingkat pengembalian ekonomi dari kegiatan, karakteristik penerima manfaat, situasi saat ini yang ditunjukkan oleh survei pendapatan rumah tangga, usaha, dan produksi pertanian) o Data Teknis Pendukung (Contoh: survei geoteknis dan data pengguna jalan – untuk usulan pembangunan jalan; kajian hidrologi, kebutuhan air dan penampungan, model geologi dan hidrogeologi – untuk usulan pembangunan irigasi; dan data produksi, permintaan, harga, ekspor – untuk usulan kegiatan di bidang pertanian) o Kajian sektor/rencananya (contoh: kajian perencanaan sektor pendidikan, pembangunan jalan, dll), dengan mencantumkan ulasan singkat mengenai deskripsi dan pelaksana o Kajian Kelayakan Penuh o Analisa Dampak terhadap Sosial dan Lingkungan (untuk rujukan mengenai jenis kajian yang diperlukan sebelum pelaksanaan penuh dari program MCC) o Rencana Relokasi, berkaitan dengan kegiatan konstruksi. Sebagai rujukan dapat dilihat di link situs: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLI CIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20064610~isCURL:Y~pageP K:64141683~piPK:64141620~theSitePK:502184,00.html
18
o Kajian Gender, dapat merujuk pada situs berikut: http://www.mcc.gov/countrytools/compact/fy07guidance/english/14genderpolicy.pdf Jelaskan perkiraan waktu dan biaya untuk melakukan kajian/kegiatan yang dibutuhkan (jika belum dilaksanakan). Bab 4. Latar Belakang dan Kapasitas Organisasi Pelaksana 15. Manajemen dan Organisasi Pelaksana Kegiatan Kapasitas organisasi merupakan penentu dari keberhasilan kegiatan. Oleh karena itu jelaskan, secara singkat struktur organisasi, pengalaman dan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan serupa, serta kapasitas teknis dari pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini. 16. Komitmen Pengusul dan Pelaksana Kegiatan Bagian ini menjelaskan komitmen dari pihak pengusul dan pelaksana kegiatan terhadap penerima manfaat dan pemangku kepentingan lain. Lampirkan dokumen (akta notaris) sebagai bukti yang menyatakan legalitas dari organisasi pengusul dan pelaksana kegiatan.
19
D. LAMPIRAN 4: CONTOH ISI USULAN KEGIATAN Sebaiknya diambil dari summary proyek yang telah berjalan di negara lain, sebagaimana hasil diskusi. Bab 1. Deskripsi dan Landasan Usulan Kegiatan (2 – 4 halaman) 1. Judul kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Bidang Pertanian 2. Lokasi Kegiatan ini akan beroperasi di 23 kabupaten di wilayah X, di mana terdapat potensi pengembangan hortikultur dengan angka kemiskinan pada umumnya di atas 40 persen. Bahkan di beberapa kabupaten angka kemiskinan penduduk adalah setinggi 90 persen, dengan pendapatan di bawah Rp. 15.000 per hari. Kawasan pengembangan potensi hortikultur ini mencakup Propinsi A, B dan C dan selanjutnya disebut sebagai wilayah X di dalam usulan kegiatan ini. 3. Waktu pelaksanaan kegiatan (maksimal 5 tahun) Waktu pelaksanaan kegiatan adalah 5 tahun, dari bulan Februari tahun 2007 sampai dengan bulan September tahun 2014. Detil dari waktu pelaksanaan dan progress kegiatan termasuk ke dalam komponen Monitoring dan Evaluation (M&E) terlampir. 4. Latar belakang kegiatan Wilayah X memiliki populasi sebesar 22 juta orang. Sekitar sepertiga dari penduduknya hidup dalam kemiskinan. Dengan produk domestik bruto yang tumbuh sekitar 6% per tahun, sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian dan berperan penting dalam pembangunan sosio-ekonomi untuk menjamin ketahanan pangan, menyediakan bahan baku untuk industri lokal, dan menawarkan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan bagi sebagian besar penduduknya. Pada tahun 2003, Pemerintah mengembangkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPK), yang merupakan kerangka kebijakan pembangunan komprehensif untuk penanggulangan kemiskinan selama tiga tahun periode 2003-2005. SPK adalah salah satu strategi kunci dalam penanggulangan kemiskinan, peningkatan produksi dari, dan pekerjaan dalam, sektor pertanian. Khususnya, strategi yang termasuk didalamnnya antara lain adalah upaya untuk memodernisasi praktek pertanian sehingga dapat meningkatkan produksi tanaman pokok, mendorong tambahan agro-processing dan nilai tambah produksi pertanian tanaman bernilai tinggi, serta untuk mereformasi proses pembebasan tanah. SPK mengindikasikan bahwa usaha modernisasi harus didukung dengan uapaya mengembangkan transportasi dan infrastruktur sosial yang ditargetkan di daerah tertentu untuk memastikan peningkatan penyediaan pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya untuk area-area tersebut. Konsisten dengan tujuan SPK, usulan kegiatan terdiri dari serangkaian investasi strategis dalam upaya untuk memodernisasi sektor pertanian, bersama20
sama dengan investasi dalam pengembangan infrastruktur transportasi pedesaan dan lembaga-lembaga terkait di tiga propinsi di wilayah X. 5. Tujuan kegiatan Kegiatan yang diusulkan dalam usulan kegiatan ini terdiri dari tiga sub-kegiatan di bidang pertanian, transportasi dan pengembangan wilayah pedesaan. Ketiga sub-kegiatan ini saling terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi dan melalui diversifikasi produk mengurangi resiko kekurangan pangan. Masing-masing kegiatan memiliki tujuan tersendiri yaitu: -
Pertanian: meningkatkan keuntungan budidaya dan sektor untuk produk pertanian dan penanganan produk dalam mendukung ekspansi pertanian agribisnis bagi kelompok petani berlahan kecil. Transportasi: mengurangi biaya transporatsi yang mempengaruhi perdagangan pertanian pada sub-regional dan tingkat daerah. Pembangunan wilayah pedesaan: memperkuat lembaga-lembaga pedesaan yang memberikan jasa yang mendukung pertanian dan agribisnis.
Keluaran, capaian dan dampak akhir yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: -
Meningkatkan produktivitas lahan di masing-masing kabupaten di dalam wilayah X sebesar 12%, 19% dan 25%. Mencapai 67% pengurangan waktu perjalanan pada jam-jam sibuk di jalan layang yang diintervensi. Pembangunan jalan raya sepanjang 14km, 75km batang jalan, dan 406 km jalan penghubung. Perbaikan dan pembangunan 396 sekolah untuk 67,000 murid. Perbaikan dan pembangunan 350 galian sumur dan sistem air minum non-konvensional sebagai sumber air minum bagi 120,000 orang.
Bab 2. Konteks Usulan dan Rencana Pengembangan Usulan Kegiatan (jumlah halaman sesuai kebutuhan) 6. Ruang lingkup kegiatan Kegiatan Pertanian Pelatihan bagi petani dan perusahaan agribisnis: untuk mempercepat pengembangan keterampilan dan kapasitas agribisnis antara farmer-based organizations (FBOs) dan mitra bisnis mereka (termasuk penyedia layanan kepada FBOs dan entitas lain yang menambah nilai pada produk pertanian misalnya dalam hal pengolahan). Pembangunan irigasi: Untuk membuat kolam penampungan (dam) dan pintu airnya dalam jumlah terbatas sesuai dengan kebutuhan para FBOs dan mitranya yang membutuhkan pengairan untuk keberhasilan bisnis mereka. Fasilitasi kepemilikan tanah: Untuk meningkatkan keamanan kepemilikan bagi pengguna tanah yang ada dan untuk memfasilitasi akses terhadap tanah untuk tanaman agribisnis di wilayah X.
21
Peningkatan penanganan paska panen dan jasa tata niaga: Untuk memfasilitasi investasi strategis oleh FBOs dalam perbaikan infrastruktur paska-panen dan untuk membangun kapasitas sektor publik untuk memperkenalkan dan memonitor kepatuhan terhadap standar perlindungan tanaman internasional. Peningkatan pelayanan kredit untuk on-farm dan investasi tata niaga: untuk meningkatkan penyediaan, dan akses terhadap kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah X. Rehabilitasi jalan penghubung: untuk merehabilitasi hingga 950 km dari jalan penghubung di dalam delapan (8) kabupaten di wilayah X untuk mengurangi biaya transportasi dan waktu, untuk meningkatkan akses ke pasar utama domestik dan internasional, dan untuk memfasilitasi hubungan transportasi dari daerah pedesaan ke jaringan layanan sosial (termasuk misalnya, rumah sakit, klinik dan sekolah). Kegiatan Transportasi Peningkatan jalan layang: untuk mengurangi hambatan dalam mengakses bandar udara internasional dan pelabuhan dan untuk mendukung perluasan basis ekspor hortikultura yang melebihi produksi saat ini, dengan peningkatan dari 14 km dari jalan layang nasional dan dengan membangun dua pemisahan persimpangan untuk memperbaiki manajemen lalu lintas di lokasi tersebut. Perbaikan dari jalan utama: untuk memfasilitasi perkembangan pertanian dan akses ke pelayanan sosial dengan merehabilitasi atau membangun hingga 230 km dari badan jalan. Perbaikan layanan feri: untuk memfasilitasi pertumbuhan sektor pertanian dengan meningkatkan layanan feri yang menghubungkan beberapa pulau-pulau kecil dan wilayah perairan darat dan laut. Kegiatan Pembangunan Wilayah Pedesaaan Memperkuat kapasitas sektor publik dalam hal pengadaan: untuk mendukung pengembangan para profesional di bidang pengadaan dan memperkuat kemampuan Pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. Mendukungan pelayanan masyarakat: untuk melengkapi kegiatan pertanian dengan pendanaan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan, pembangunan dan rehabilitasi air dan fasilitas sanitasi dan elektrifikasi di daerah pedesaan, dan dengan memberikan pengembangan kapasitas lembaga-lembaga Pemerintah lokal. Memperkuat jasa keuangan pedesaan: untuk mengotomatisasi dan interkoneksi 121 bank desa dan untuk menyediakan perbaikan lainnya dalam sistem pembayaran nasional yang akan menarik sejumlah besar orang yang saat ini tidak terlayani atau kurang terlayani ke dalam sistem keuangan, dan, jika ada dana yang memadai dan diberikan keringanan atas pengecualian peraturan yang ada, untuk interkoneksi tabungan dan lembaga pinjaman denagn sistem pembayaran nasional. 7. Manfaat dan Penerima manfaat kegiatan Kegiatan pertanian akan secara langsung memberikan keuntungan bagi lebih dari 100.000 rumah tangga pertanian dan pedesaan, yang terdiri dari sekitar 500.000 orang, melalui kegiatan agribisnis untuk 1.200 organisasi petani dan 120 penyedia jasa di seluruh kabupaten dari 23 sasaran di wilayah X. Selain itu, partisipasi, dan manfaat dari kegiatan ini dapat memberi keuntungan bagi para petani di kabupaten terdekat atau pedagang yang beroperasi di wilayah tersebut. Petani juga akan diuntungkan melalui keamanan kepemilikan lahan dengan 22
meningkatkan layanan sertifikasi bagi 5000 lahan, dan kemudahan dalam penyelesaian perselisihan di bidang lahan pertanian. Lebih dari 50 bank-bank agribisnis, bank dan keuangan pedesaan LSM akan memperoleh manfaat dari akses ke pendanaan baru, peningkatan kapasitas, dan potensi suntikan modal baru saat berakhirnya jangka waktu MCC Program Compact untuk meningkatkan kredit jangka menengah di pedesaan, rumah tangga dan perusahaan lain yang terlibat dalam kegiatan pertanian agribisnis. Rehabilitasi dan peningkatan kualitas jalan penghubung diharapkan untuk memberikan keuntungan bagi 95.000 rumah tangga dan produsen pertanian dengan memfasilitasi akses ke pasar domestik dan internasional dan pelayanan dasar di berbagai bidang seperti kesehatan dan pendidikan. Penerima manfaat utama dari kegiatan transportasi diharapkan adalah para pengguna jalan dan feri yang akan mengalami penghematan pengeluaran untuk biaya transportasi ke pasar dan tempat bekerja, selain para pekerja kota. Lebih spesifik lagi, perbaikan jalan layang ini diharapkan untuk memberikan keuntungan bagi sekitar 150.000 pengguna jalan per hari dan mendukung ekspor hortikultur di lahan produksi sekitar 7000ha. Perbaikan jalan utama akan membuka kesempatan ekonomi bagi sekitar 25000 rumah tangga petani di wilayah tersebut yang mana tergolong petani miskin. Perbaikan ini juga akan memfasilitasi jasa layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan bagi rumah tangga miskin. Keuntungan dari penghematan waktu perjalanan akan terakumulasi bagi seluruh pengguna feri. Selain itu jasa feri yang telah diperbaiki akan membuka akses untuk suplai input dan pasar yang aman akan mengurangi biaya operasional. Kegiatan peningkatan kapasitas pengadaan akan memberikan keuntungan langsung bagi negara karena 11 - 15% jasa dan barang yang diproduksi di dalam negeri diperdagangkan melalui pengadaan publik. Kegiatan jasa komunitas akan memberikan manfaat yang sama dengan kegiatan pertanian yaitu penduduk di wilayah X. Penerima manfaat dalam bentuk institusi juga termasuk institusi publik. Penerima manfaat dari kegiatan jasa keuangan adalah penduduk pedesaan yang aktif melakukan kegiatan ekonomi dan bank-bank di pedesaan. Perluasan jasa keuangan ke pedesaan dimaksudkan agar menjadi insentif bagi petani dan penduduk desa dalam membantu transaksi keuangan yang mereka lakukan, misalnya sebagai instrumen pembayaran dan tabungan, juga untuk mengurangi keperluan pencetakan uang kertas termasuk biaya pengamanan dan transportasinya terutama di musim panen coklat. Otomatisasi bank pedesaan juga diharapkan dapat mengurangi beban bank sentral dalam mensupervisi bank-bank tersebut dan mempercepat sistem pelaporan. 8. Perkiraan anggaran biaya & sebutkan sumber biaya lainnya Tabel di bawah ini menguraikan perkiraan anggaran biaya kegiatan setiap tahunnya dalam tiap kategori selama jangka waktu yang Program Compact.
23
Sejumlah donor, asosiasi perdagangan dan pemberi pinjaman pertanian sudah mendukung pembangunan kapasitas industri pertanian, kegiatan pelatihan agribisnis, Kegiatan irigasi dan kegiatan paska panen akan dibangun berdesarkan dan melengkapi usaha-usaha yang ada tersebut. Donor internasioanl seperti World Bank dan Canadian International Development Agency juga akan mendukung kegiatan administrasi lahan. Pemilihan jalan penghubung untuk dimasukkan di bawah aktivitas jalan penghubung telah dikoordinasikan dengan Kegiatan Perbaikan Jalan Penghubung yang didanai oleh Uni Eropa. Kegiatan trasportasi berkoordinasi dengan banyak kegiatan donor yang sedang berlangsung dan direncanakan, dan telah disusun untuk memastikan kegiatan-kegiatan tersebut saling melengkapi. Kegiatan pelayanan masyarakat juga akan sejalan dengan upaya Pemerintah dan donor lain untuk memperkuat lembaga-lembaga Pemerintah daerah dalam rangka memfasilitasi penyediaan pendidikan dan infrastruktur air dan sanitasi. 9. Apakah kegiatan yang diusulkan pernah dilaksanakan sebelumnya? Kegiatan ini pernah dilaksanakan di daerah lain dengan cakupan lebih kecil (dokumen terlampir). Seperti yang telah dijelaskan di poin nomor 8, kegiatan yang diusulkan juga berkoordinasi dengan kegiatan lain yang sedang berlangsung di bawah kegiatan Pemerintah 24
atau donor internasional. Misalnya, inisiatif kebijakan dan peraturan yang didanai di dalam kegiatan pengembangan wilayah pedesaan akan dirancang untuk melengkapi dan mendukung upaya para donor lainnya (termasuk World Bank) yang memimpin inisiatif serupa di dalam wilayah X. 10. Potensi pengembangan kegiatan Kegiatan yang diusulkan merupakan satu kegiatan kegiatan yang terintegrasi satu sama lain dalam satu wilayah X, dirancang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah sasaran. Oleh karenanya model ini dapat direplikasikan, dengan beberapa penyesuaian dalam bidang potensi dan kebutuhan wilayah yang dituju.
11. Keterkaitan kegiatan yang diusulkan dengan rencana strategis (renstra) K/L, renstra Pemda, maupun rencana pengembangan BUMN atau pengusul kegiatan lainnya. Kegiatan yang diivenstasikan di bawah kegiatan layanan pedesaan didasari oleh kegiatan peerintah yang sudah ada yaitu Kegiatan Pengembangan Pedesaan Berbasis Masyarakat (KPPBM) yang dibiayai oleh Bank Dunia. Investasi ini akan melanjutkan layanan dari unit pelaksanaan kegiatan yang dikembangkan di bawah KPPBM, dan kegiatan pengembangan kapasitas yang akan dibiayai di dalam kegiatan ini akan menggunakan kegiatan pelatihan yang ada yang diterapkan oleh KPPBM. 12. Rencana evaluasi dan indikatornya Ketiga kegiatan yang diusulkan akan dievaluasi pada sejauh mana kontribusi diberikan pada tujuan umum usulan kegiatan dan tujuan dari setiap kegiatan. Komponen evaluasi akan berisi metodologi untuk melakukan evaluasi dampak yang layak dan hemat biaya, serta proses dan waktu untuk menganalisis data. Evaluasi kegiatan akan melibatkan penilai independen untuk melakukan evaluasi setelah kegiatan berakhir atau di awal masa dihentikannya kegiatan. Metodologi, waktu, pengumpulan data, dan analisis persyaratan akan finalisasi dan dirinci di dalam rencana monitoring dan evaluasi lebih lanjut. 25
Komponen evaluasi akan berisi dua jenis laporan: evaluasi akhir dan interim evaluasi. 1. Evaluasi akhir akan membuat estimasi kuantitatif dan hubungan kausal dalam cara yang valid secara statistik antara tujuan umum, tujuan kegiatan dan hasil yang diharapkan, menentukan apakah, dan menganalisis alasan mengapa, tujuan umum, tujuan kegiatan dan hasil yang diharapkan tercapai atau tidak, dan menilai manfaat kegiatan yang saling tumpang tindih. 2. Interim evaluasi akan menggambarkan hasil evaluasi setiap kegiatan kegiatan dengan Contoh indikator dan definisi satu kegiatan dari setiap komponen usulan kegiatan: Indikator Hasil: Definisi Kegiatan Pertanian Definisi
Indikator Pelatihan Agribisnis Jumlah petani mengadopsi teknologi baru dan metode pertanian Persentase kehilangan paska panen di farmgate (metrik ton hilang /metrik ton diproduksi) UKM pengolahan produk dan / atau pemberi input kepada petani
Indikator Jalan Layang Rasio kapasitas volume
Indikator Hasil: Definisi Kegiatan Transportasi Definisi
Kendaraan per jam pada jam sibuk Waktu perjalanan pada jam sibuk Indeks kekasaran internasional
Jumlah petani di FBOs berpartisipasi dalam kegiatan yang mengadopsi teknologi baru dan metode pertanian, dengan asumsi 85% tingkat adopsi. (i) Metrik ton kehilangan paska panen, dibagi dengan (ii) metrik ton dari total panen yang dihasilkan pada farmgate. Akan didiskusikan lebih lanjut
Jumlah kendaraan di jalan dibagi dengan jumlah kendaraan di kapasitas jalan. Jumlah kendaraan di jalan, dipisahkan oleh jenis kendaraan, pada jam puncak lalu lintas. Waktu perjalanan dalam menit untuk melintasi 14 km jalan yang ditingkatkan pada jam puncak lalu lintas. Ukuran kualitas permukaan jalan (meter per kilometer jarak).
26
Indikator Hasil: Definisi Kegiatan Pengembangan Wilayah Pedesaan Indikator Definisi Fasilitas Pendidikan Tingkat partisipasi kotor Jumlah mahasiswa yang terdaftar di sekolah dibagi dengan jumlah individu dari usia sekolah yang tepat, di wilayah yang bersangkutan (atau daerah lain). Kesenjangan gender dalam pendaftaran Jumlah murid perempuan yang terdaftar di sekolah sekolah dibagi dengan jumlah murid lakilaki yang terdaftar di sekolah. 13. Keberlanjutan kegiatan yang diusulkan Kegiatan Pertanian Setiap kegiatan di bawah kegiatan pertanian dirancang untuk memajukan industri tanaman pangan dan hortikultura dan untuk meletakkan landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang substansial dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bawah kegiatan pelatihan agribisnis, ketersediaan sumber daya air di bawah aktivitas irigasi, keamanan penguasaan tanah di bawah kegiatan lahan, menghasilkan produksi ekspor di bawah kegiatan paska panen, jumlah kredit yang tersedia untuk petani di bawah kegiatan kredit, dan peningkatan efisiensi di sektor transportasi barang-barang pertanian dan akses ke input di bawah kegiatan jalan penghubung, bersama-sama, diharapkan untuk mengubah pertanian subsisten dan sub-skala ke pertanian yang lebih agribisnis, untuk menciptakan pemasok, pengolah dan pemasar baru dan memperkuat yang ada, dengan dasar bisnis yang sehat dan meningkatkan iklim yang menarik investasi luar tambahan di sektor tanaman pangan dan hortikultura, sehingga mengarah ke pertumbuhan sektor pertanian.yang berkelanjutan. Keberlanjutan lingkungan dan sosial dari kegiatan pertanian akan dipertegas melalui konsultasi berkelanjutan dengan masyarakat mengenai cara di mana kegiatan pertanian sedang dilaksanakan. Akan dilakukan analisa sosial dan lingkungan di daerah masing-masing yang termasuk ke dalam kegiatan pertanian, termasuk analisis gender, sebagai bagian dari rancangan dan survei teknis atas investasi dalam bentuk infrastruktur fisik di bawah kegiatan pertanian untuk menentukan dampak lingkungan dan ekonomi dan adanya relokasi fisik. Kegiatan Tranportasi Kementrian Perhubungan merupakan lembaga utama yang bertanggung jawab atas keefektifan dan keberlanjutan pengelolaan jaringan jalan. Karena itu, ia memainkan peran sentral dalam mengkoordinasi dan mengatur kegiatan lembaga lain yang terkait. Kementrian Perhubungan berkomitmen untuk menjamin pendanaan yang dibutuhkan. Keberlanjutan lingkungan dan sosial dari kegiatan transportasi akan dipertegas melalui 27
konsultasi berkelanjutan dengan masyarakat mengenai cara di mana kegiatan transportasi sedang dilaksanakan. Akan dilakukan analisa sosial dan lingkungan di daerah masing-masing yang termasuk ke dalam kegiatan transportasi, termasuk analisis gender, sebagai bagian dari rancangan dan survei teknis atas investasi dalam bentuk infrastruktur fisik di bawah kegiatan transportasi untuk menentukan dampak lingkungan dan ekonomi dan adanya relokasi fisik. Kegiatan Pengembangan Wilayah Pedesaan Kegiatan kapasitas pengadaan akan menciptakan "modal pendidikan," dalam bentuk kurikulum dan kegiatan diploma, yang akan melayani tujuan jangka panjang pengembangan kapasitas Pemerintah. kegiatan kapasitas pengadaan dirancang untuk terus sebagai kegiatan kapasitas kelembagaan setelah berakhirnya periode Compact. Selama periode Compact, berbagai pelayanan Pemerintah akan diminta untuk menyediakan rencana yang berkelanjutan dan ekonomis untuk menjaga dan memberikan pendidikan berkelanjutan bagi staf pengadaannya masing-masing. Kegiatan layanan masyarakat akan memastikan langkah-langkah yang tepat untuk biaya pemulihan yang memadai dan melanjutkan operasi dan pemeliharaan sebagai syarat untuk persetujuan investasi, memberikan dasar untuk memastikan keberlanjutan setelah konstruksi. Bank desa berpartisipasi secara sukarela dalam aktivitas jaringan wilayah yang luas, sesuai dengan komitmen untuk menjaga peralatan dan layanan dari anggaran operasional mereka di luar periode Compact. Keberlanjutan lingkungan dan sosial kegiatan pengembangan wilayah pedesaan akan dipertegas melalui konsultasi berkelanjutan dengan masyarakat mengenai cara di mana kegiatan pengembangan wilayah pedesaan akan dilaksanakan. Akan dilakukan analisa sosial dan lingkungan di daerah masing-masing yang termasuk ke dalam kegiatan pengembangan wilayah pedesaan, termasuk analisis gender, sebagai bagian dari rancangan dan survei teknis atas investasi dalam bentuk infrastruktur fisik di bawah kegiatan pengembangan wilayah pedesaan untuk menentukan dampak lingkungan dan ekonomi dan adanya relokasi fisik. Bab 3. Daftar Pelaksanaan Beberapa Kajian/Kegiatan Terkait Usulan Kegiatan (sesuai kebutuhan) 14. Pada tahap ini belum dilakukan kajian kelayakan lengkap untuk bidang sosial, lingkungan, ekonomi dan gender. Kajian kelayakan yang telah dilakukan baru pada tahap awal yang hasilnya dapat digambarkan dengan tabel di bawah ini. Rekomendasi yang dapat dipetik dari kajian awal tersebut adalah menyangkut pembangunan jalan. Pembangunan jalan akan memerlukan relokasi pemukiman penduduk, oleh karenanya diperlukan alokasi waktu yang cukup untuk mengakomodasi hal tersebut. Selain itu diperkirakan pula pembangunan jalan akan berdampak terhadap hutan lindung yang dilewatinya termasuk flora dan fauna yang hidup di dalamnya.
28
Bab 4. Latar Belakang dan Kapasitas Organisasi Pelaksana 15. Manajemen dan Organisasi Pelaksana Kegiatan Lembaga OPQ merupakan organisasi yang yang memiliki visi dan misi sejalan dengan tema besar MCC Program Compact dan berkomitmen untuk membangun bangsa melalui pengembangan sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian bangsa. Lembaga OPQ telah berdiri sejak tahun 1960 dan memperkerjakan sekitar 1000 orang. Lembaga OPQ dikepalai oleh seorang direktur yang dibantu oleh beberapa orang wakil direktur yang membawahi beberapa bidang kerja. Lembaga OPQ telah berpengalaman menginisiasi beberapa kegiatan yang beberapa diantaranya menjadi dasar dari dikembangkannya beberapa kegiatan yang menjadi komponen dari usulan kegiatan ini, dan telah memperoleh pengakuan dari dalam negeri maupun luar negeri atas keberhasilan yang dicapai. Contohnya Lembaga OPQ terlibat langsung dalam bantuan peningkatan kapasitas untuk lembaga keuangan non-bank di wilayah X pada tahun 2005 – 2007. Lembaga OPQ memahami pentingnya kerja sama strategis dengan berbagai pihak di dalam pelaksanaan kegiatan yang diusulkan untuk menjamin tercapainya tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan lembaga Pemerintah, organisasi masyarakat lokal, perusahaan swasta dan donor internasional telah menjadi bagian dari proses pengembangan usulan kegiatan, sehingga kerja sama dan dan rasa saling percaya yang dibutuhkan dalam pelaksaan kegiatan nantinya telah terbentuk sejak awal. Penjelasan lebih detil mengenai Lembaga OPQ dan kegiatan yang telah dicapai ataupun proyek yang sedang berjalan dapat dilihat lebih jauh di dokumen company profile terlampir, atau di alamat situs www.OPQ.com. 16. Komitmen Pengusul dan Pelaksana Kegiatan 29
Pengusul kegiatan merupakan pelaksana kegiatan yaitu Lembaga OPQ. Lembaga OPQ memiliki perwakilan di wilayah X yang menjadi lokasi di mana kegiatan yang diusulkan akan dilaksanakan. Kantor-kantor perwakilan Lembaga OPQ berada di setiap propinsi dan memberikan kesempatan kerja kepada putra-putra daerah. Oleh karena itu, semua kegiatan yang diusulkan telah dikonsultasikan dengan masyarakat lokal dan dengan mempercayakan putra-putra daerah untuk memegang peran kunci dalam menjaga hubungan yang harmonis antara kepentingan nasional dan daerah, dengan dibantu beberapa tenaga ahli dari pusat.
30
