KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
KONSEP
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
MEKANISME DAN KETENTUAN PEMBAYARAN GANTI RUGI DALAM PELAYANAN PUBLIK
OLEH Deputi Bidang Pelayanan Publik 1
DASAR UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • Pasal 50 ayat (8) bahwa: mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden. • Pasal 60 ayat (7) bahwa: peraturan presiden mengenai mekanisme dan ketentuan pemberian ganti rugi harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan (Ket: diundangkan 18 Juli 2009).
2
Maksud dan Tujuan • maksud: sebagai pedoman bagi penyelenggara dan penerima pelayanan publik dalam pemberian ganti rugi • tujuan: a) menumbuhkan kesadaran bagi penyelenggara pelayanan agar konsisten menjaga kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai standar pelayanan; b) menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara penyelenggara dengan penerima pelayanan; dan c) mewujudkan kepastian dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 3
Ruang Lingkup mencakup tuntutan ganti rugi materiil yang diputuskan oleh penyelenggara sebagai akibat penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Acuan: UU 25/2009 Bab VII Penyelesaian Pengaduan, Bagian Ketiga Penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik; dan Pasal 48 ayat (4) sebagai berikut: Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, pihak pengadu menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. 4
Ganti Rugi yang tidak diatur dalam RR-Perpres
1 2 3
• Adanya keputusan Ombudsman RI atas tuntutan ganti rugi dari penerima pelayanan kepada penyelenggara pelayanan melalui ajudikasi khusus; • Adanya tuntutan melalui Peradilan Tata Usaha Negara yang disertai dengan tuntutan ganti rugi
• Adanya tuntutan ganti rugi melalui Peradilan Umum (perdata atau pidana)
5
Syarat Pemberian Ganti Rugi • terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi; • adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan standar pelayanan; • adanya kerugian materiil; dan • penerima pelayanan telah memenuhi kewajibannya.
6
Tanggung Jawab • Penyelenggara harus bertanggung jawab; • Dasar Pemberian Ganti Rugi: pengaduan, tuntutan, kerugian materiil, ketidak sesuaian standar, ketetapan/keputusan. • Batas tanggung jawab: standar – kewajiban – larangan; • Jenis ganti rugi: uang atau kompensasi ; • Pemberian Ganti Rugi tidak menghapus pidana; • Tidak berlakunya Pemberian Ganti Rugi: kesalahan pengguna. 7
Mekanisme: 1. Tatacara Pengajuan Pengaduan GR Pelayanan tidak sesuai standar dan terdapat kerugian materiil Ditunjang bukti-bukti
Paling lambat 30 hari
Tuntutan ganti Rugi Pengaduan tertulis beserta uraian dan bukti-bukti Syarat Pengaduan tertulis
Dapat diwakilkan dg surat kuasa
Respon Penyelenggara: Pengaduan diterima. Tanda terima
Rencana tanggapan 8
Mekanisme: 2. Penyelesaian Ganti Rugi Tanggapan Penyelenggara Kelengkapan Pengaduan 14 hari / waktu melengkapi 30 hari
Minta keterangan pengadu / saksi
Keputusan atas Hasil Pemeriksaan Paling lambat 60 hari / diberitahukan 14 hari
Berisi dikabulkan / tidak; Jika dikabulkan: jumlah dan waktunya
Keputusan berupa Ketetapan Penyelenggara. Isi Ketetapan: tuntutan, pembuktian, besaran dan bentuk
Mediasi & konsiliasi Ombudsman 9
Mekanisme: 3. Penentuan Besaran Ganti Rugi
Besarnya ganti rugi ditetapkan setinggitingginya satu kali nilai kerugian materiil yang terjadi
10
Mekanisme: 4. Pembayaran Ganti Rugi (1)
• jumlahnya tetap dan tidak berubah karena waktu berbeda.
(2)
• Pembayaran selambat-lambatnya pada tahun anggaran berikutnya
(3)
• dibebankan pada anggaran penyelenggara atau instansi
(4)
• pembayaran ganti rugi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan
11
Penyediaan Anggaran Kewajiban Penyelenggara menyediakan Anggaran APBN; APBN; Anggaran BUMN/D; Penyelenggara ybs. Anggaran yang tidak cukup dibebankan ke Tahun berikutnya 12
Pengajuan Keberatan
Tidak Puas?
Ombudsman
Peradilan: (TUN, Pidana, Perdata)
13
Pembinaan dan Pengawasan 1 2 3 4
• Pembina melakukan pembinaan atas pelaksanaan pemberian ganti rugi oleh Penyelenggara dengan penetapan kebijakan dan arahan.
• Penanggung Jawab melakukan pengawasan melalui sistem pengendalian intern, supervisi, dan pengawasan fungsional.
• Timbulnya tuntutan ganti rugi berpengaruh negatif pada kinerja penyelenggara dan/atau pelaksana.
• Pembayaran ganti rugi karena kesalahan atau kelalaiannya Pelakasana, dapat dikenakan sanksi administratif.
14
KETENTUAN PENUTUP
(1)
• Penyediaan anggaran ganti rugi dilakukan melalui mekanisme anggaran biasa dan mulai diusulkan pada tahun 2012 untuk Tahun Anggaran 2013.
• Pelaksanaan pembayaran ganti rugi mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2013.
(2)
15
wassalamu’alaikum wr.wb 16
