Pembangunan Jalan Tanpa Ganti Rugi 01 Jan 2010 Perbaikan Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat Memperkenalkan Pendekatan Baru Meningkatkan Efisiensi Meminta Umpan Balik dari Warga Keadilan dan Kemudahan akses pelayanan bagi kelompok rentan Membangun Kemitraan Ringkasan Sebagaimana kota-kota besar di Indonesia umumnya, Kota Pontianak juga mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat. Dampak dari pertumbuhan ini salah satunya adalah meningkatnya jumlah kendaraan yang melewati jalan-jalan utama di kota Pontianak. Sistem jaringan jalan yang ada di kota Pontianak belum mampu memberikan akses yang lancar dan merata untuk mencapai pusat-pusat kegiatan, sehingga pada beberapa ruas jalan seringkali terjadi kepadatan dan kemacetan lalu-lintas. Maka untuk memecahkan masalah ini, Pemerintah Kota Pontianak harus membangun jalan-jalan baru ke berbagai pusat kegiatan dan menambah lebar serta jalur jalan supaya kapasitas jalan meningkat. Upaya ini kemudian ternyata tidaklah mudah, sebab untuk mencapai maksud itu kita harus terlebih dahulu membebaskan lahan milik warga. Kemampuan APBD kota Pontianak tiap tahunnya tidaklah cukup bila pembangunan atau pelebaran jalan harus disertai anggaran untuk membebaskan lahan warga, sebab kebutuhan dana untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan saja tiap tahunnya masih sangat kurang. Maka dari itu muncullah inisiatif untuk meningkatkan peran Musrenbang dan sosialisasi rencana pembangunan agar maksud pemerintah tadi mendapat dukungan yang positif dari masyarakat dan khususnya warga di lokasi jalan yang akan dibagun. Dan sejak diterapkannya inisiatif ini, pembangunan dan pelebaran jalan di kota Pontianak dapat diwujudkan dan upaya untuk mengatasi kepadatan atau kemacetan lalu-lintas di kota Pontianak mulai terlihat hasilnya. Proposal Analisis Masalah Apa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inisiatif ini? Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk di kota Pontianak, maka berdampak pada meningkatnya pergerakan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau dari satu kawasan ke kawasan lainnya menggunakan bermacam moda transportasi. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di Kota Pontianak saat ini telah meningkat cukup tinggi. Apabila tidak diiringi dengan penambahan luas jaringan jalan maka pada suatu saat kapasitas jalan akan mencapai titik jenuh dan berakibat terjadinya kemacetan. Selain itu daerah manfaat jalan (damaja) yang seyogyanya dimanfaatkan untuk jalan, banyak beralih fungsi menjadi lahan pagar, perkarangan ruko, tempat pedagang kaki lima ataupun lahan parkir. Pembebasan lahan untuk pembangunan atau pelebaran jalan merupakan masalah yang harus dipecahkan bersama. Apabila masalah ini tidak terpecahkan, maka semua kerugian yang timbul akibat padatnya arus lalu-lintas di jalan akan ditanggung oleh warga
tinggal di sepanjang jalan dan semua masyarakat pengguna jalan itu. Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi teknis yang bertanggung-jawab dalam hal perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kapasitas jalan melalui program pembangunan dan pelebaran beberapa ruas jalan utama di Kota Pontianak. Persoalan yang muncul adalah bagaimana pembangunan dan pelebaran jalan yang terkena tanah masyarakat dapat dilaksanakan tanpa ganti rugi. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan atau pelebaran jalan, selain harus memperhatikan aspek teknis dan ekonomis juga memperhatikan aspek sosial seperti terjadinya konflik kepentingan antara Pemerintah dengan masyarakat di lapangan. Di satu sisi tuntutan pembangunan akan pembebasan lahan sudah sedemikian mendesak sedangkan pada sisi lain sebagian besar warga masyarakat masih memerlukan lahannya sebagai tempat pemukiman dan tempat mereka berusaha (PKL). Kasus yang biasa muncul di lapangan adalah terdapatnya beberapa wargayang menolak atau meminta ganti rugi karena tanah atau bangunannya diambil untuk pelebaran jalan. Mengingat anggaran ganti rugiuntuk kegiatan pelebaran jalan sangat terbatas, maka dibutuhkan suatu inovasi untuk memecahkan masalah tersebut yaitu bagaimana memberi pemahaman melalui pendekatan-pendekatan yang intensif kepada warga agarbersedia mendukung program Pemerintah Daerah sehingga merelakan dan menyerahkan sebagian tanah atau bangunannya untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu untuk pelebaran jalan. - Masalah utama adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan dengan menerapkan inovasi yakni dengan penggunaan anggaran Pemerintah Kota Pontianak yang terbatas untuk pembebasan lahan/tanahdicapai dengan maksimal,guna mendukung dan memperlancar pembangunan dan/atau pelebaran jalan Kota Pontianak. - Kelompok sosial yang berpengaruh dalam hal ini adalah pemilik tanah yang terkena pembebasan lahan.
Pendekatan Strategis Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inisiatif ini telah memecahkan masalah tersebut? Program yang dijalankan berdasarkan aspirasi dari bawah(bottom up) masyarakat kepada pemerintah daerah, melalui usulan masyarakat pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)tingkat kelurahan, tingkatkecamatan dan SKPD. Musrenbang kelurahan dilaksanakan untuk menampung aspirasi dari masyarakat melalui perwakilannya dan untuk merekapitulasi usulan skala prioritas dari beberapa RW yang ada di kelurahan. Kemudian dilanjutkan dengan musrenbang kecamatan yang dihadiri oleh beberapa RW, kelurahan, dan tokoh masyarakat yang ada dalam wilayah kecamatan. Musrenbang kecamatan ini sendiri bertujuan untuk mempertajam usulan dari masing-masing kelurahan dan merekapitulasinya menjadi UsulanKecamatan.
Dari hasil Musrenbang dapatlah diketahui lokasi-lokasi rencana pembangunan atau pelebaran jalan yang banyak memperoleh dukungan khususnya warga yang terkena dampak pembangunan atau pelebaran jalan yang setuju dan bersedia memberikan sebagian batas tanahnya. Lokasi ini lalu dijadikan kegiatan skala prioritas. Sedangkan lokasi yang didapati banyak menuntut ganti rugiatau dianggap tidak kooperatif, akan digeser skala prioritasnya ke bawah. Dengan cara ni makapembangunan atau pelebaran jalan di kota Pontianak dapat lebih cepat terlaksana pada lokasi / kawasan yang menjadi prioritas.
Seluruh kegiatan yang sudah merupakan skala prioritas pembangunan pada tahun anggaran berjalan, masuk dalam dokumen pelaksanaan SKPD yang disahkan berdasarkan peraturan daerah dan peraturan Walikota Pontianak. Kemudian, setelah APBD disyahkan oleh DPRD, maka program kerja dapat mulai dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Untuk kegiatan pembangunan atau pelebaran jalan, sebelum dilaksanakan pelelangan (tender) maka terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, instansi atau kantor pemerintah di sepanjang jalan yang bangunan atau tanahnya terkena pelebaran jalan dengan cara :
1. Mengumumkan di media cetaktentang program kegiatan tahun berjalan dan media elektronik mengumumkan tentang Rencana Umum Pengadaan (RUP)mengenai program Pemerintah Daerah yang berisi salah satunyatentang pembangunan atau pelebaran jalan di beberapa lokasi atau ruas jalan Kota Pontianak, sekaligus menghimbau warga untuk mendukung program tersebut. Pemberitaan melalui media ini diharapkan dapat menjangkau kalangan yang lebih luas sehingga program kerja dapat diketahui oleh banyak orang. 2. Menyurati warga dan instansi atau kantor pemerintah maupun swasta di sepanjang ruas jalan yang akan dilebarkan sekaligus meminta respon atau tanggapannya secara “door to door” apakah mendukung atau ada keberatan. Pemberitahuan ini lingkupnya lebih khusus yaitu hanya tertuju langsung pada warga yang terkena dampak pelebaran jalan saja. 3. Bagi mereka yang masih merasa keberatan, akan diundang untuk diajak rapat sosialisasi yang difasilitasi oleh pihak Kecamatan dan Kelurahan selaku pimpinan wilayah. Pada rapat ini diundang juga instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak, Bagian Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pontianak, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pontianak dan Kelurahan. Pada rapat sosialisasi yang difasilitasi oleh pihak Kecamatan tersebut, masing-masing pihak yang hadir berperan dalam menyampaikan penjelasan kepada warga sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dinas Pekerjaan Umum menjelaskan program kegiatan Pembangunan dan pelebaran jalan Kota Pontianak yang akan dilaksanakan mulai dari waktu pelaksanaan, pembiayaan, dan lingkup pekerjaan. Sementara itu instansi terkait lainnya melakukan pemaparan yang berhubungan dengan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan kegiatan pelebaran jalan seperti Ruang Milik Jalan (RMJ), Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA), Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Sungai (GSS), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sampai ke proses pengeluaran hak atas kepemilikan tanah pada Sertifikat di BPN.
Dalam hal apa inisiatif ini kreatif dan inovatif
Mengingat anggaran yang terbatas dari pemerintahKota Pontianak, beberapa inisiatif
dalam menggunakan anggaranagar lebih efisiendan maksimal untuk pekerjaan fisik dengan mengurangi biaya pembebasan lahan. Inisatif tersebut diantaranya: 1. yaitu dengan cara bagi lahan warga yang terkena pembangunan dan pelebaranjalan dilakukan berupa penggantian/pemotongan fisik bangunan. Penggantian fisik bangunan ini biasa berupa pagar, saluran drainase, carport, pos, serta bangunan lainnya yang akan dikembalikan seperti semula. 2. pergantian fisik bangunan sesuai kondisi awal maka pemilik lahan akan diundang untuk diajak rapat sosialisasi dan negosiasiyang difasilitasi oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan. 3. dilakukan pendekatan kepada orang yang berpengaruh/tokoh masyarakatyang peduli terhadap perkembangan wilayah tersebut. 4. dibuat perencanaan dan pelaksanaan fisiknya bertahap yang pelaksanaan belum terealisasi akan dilaksanakanpada tahun anggaran berikutnya untuk kegiatan pembangunan atau pelebaran jalan tersebut sampai tuntas.
Inisiatif kreatif lainnya adalah bagi masyarakat yang akan membuat Izin Mendirikan Bangunan, yang sebagian tanahnya terkena pelebaran jalan maka Pemerintah Kota Pontianakmelalui Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak dapat membantu proses perizinannya. Pelaksanaan dan Penerapan Bagaimana strategi ini dilaksanakan? Adapun langkah-langkah penting strategi keberhasilan pembangunan atau pelebaran jalan di kota Pontianak tanpa ganti rugi yang harus dilaluidiantaranya:
Masyarakat (tokoh masyarakat) yang akan diundang dalam musrenbang di kelurahan terlebih dahulu diberi penjelasan oleh lurah untuk mengusulkan seluruh kegiatan yang diperlukan di wilayahnya, salah satunya adalah tentang pembangunan atau pelebaran jalan. Untuk keberhasilan program Ini lurah juga harus menjelaskan kepada masyarakat, bahwa apabila ada usulan warga untuk pembangunan atau pelebaran jalan pemerintah tidak akan memberikan ganti rugi.Apabila ada masyarakat yang keberatan dan tetap minta ganti rugi, maka usulan merekabisajadi tidak akan dimasukkan dalam skala proritas. Anggota masyarakat yang telah mengetahui ini selanjutnya diharapkan memberikan pengertian kepada warga lainnya yang masih merasa keberatan agar supaya bersedia dengan ikhlas menyerahkan tanahnya untuk kepentingan umum. Lurah juga menjelaskan manfaat dan keuntungan dari pembangunan atau pelebaran jalan dan akhirnya membuat rekapitulasi skala proritas dari masing-masing kegiatan yang diusulkan. Musrenbang kelurahan dilaksanakan untuk menampung aspirasi dari masing-masing perwakilan masyarakat dan untuk merekapitulasi usulan skala proritas dari beberapa RW. Dilanjutkan dengan musrenbang kecamatan yang dihadiri oleh beberapa kelurahan dan tokoh masyarakat yangbertujuan untuk mempertajam usulan dari masingmasing kelurahan, yang nanti semuanya disaring dan menjadi usulan kecamatan. Forum Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam hal ini untuk menyamakan persepsi dan tujuan skala prioritas dari usulan yang diajukan dari masing-
masing SKPD dan dilakukan penggabungan data rekap usulan ke dalam sistem informasi perencanaan pembangunan (SIPP) kota Pontianak, sehingga semua pihak dapat langsung melihat program kegiatan apa saja yang sudah dibahas dalam masing-masing wilayahnya. Jadi sifatnya terbuka untuk semua pihak. Seluruh kegiatan yang sudah merupakan skala proritas pembangunan pada tahun anggaran berjalan masuk dalam dokumen pelaksanaan satuan kerja perangkat daerah yang disahkan berdasarkan peraturan daerah dan peraturan walikota Pontianak. Tahap pelaksanaan fisik, kepala dinas pekerjaan Umum (PU) selaku pengguna anggaran (PA) membuat sk penunjukan ppk, pptk, pokja dan bendaharawan proyek sebagai dasar dari pelaksanaaan kegiatan tahun anggaran berjalan dan mengumumkan seluruh kegiatan berupa rencana umum pengadaan(RUP). Pokja mengumumkan dan melaksanakan proses pelelangan sampai ditunjuknya penyedia yang diikat dengan perjanjian kerja, dilanjutkan dengan penyerahan lokasi kegiatan oleh Pejabat pembuat komitmen(PPK) kepada penyedia sampai diberikannya surat perintah mulai kerja(SPMK). Pada tahap awal sebelum dimulainya pekerjaan fisik, tim proyek mendata dan memberikan penjelasan mana saja yang terkena tanah masyarakat agar dalam pelaksanaan tidak mengalami hambatan.
Langkah-langkah penting strategi keberhasilan pembangunan atau pelebaran jalan di kota Pontianak tanpa ganti rugi harus disesuaikan berdasarkan Pasal 2 UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas: kemanusiaan; keadilan; kemanfaatan; kepastian; keterbukaan; kesepakatan; keikutsertaan; kesejahteraan dan keberlanjutan; keselarasan. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pembangunan atau pelebaran jalan Kota Pontianak. Adapun contoh lokasi Pelaksanaan pembangunan atau pelebaran jalan Kota Pontianak yang sudah berjalan dan berkelanjutan diantaranya : 1. Pelaksanaan pembangunan jalan paralel yang ada diantaranya pembangunan Jalanparalel Sungai Raya, pembangunan jalan paralel Sungai Jawi, pembangunan jalan Ujung Pandang, pembangunan jalan Nipah Kuning dan pembangunan jalan Pemda; 2. Pelaksanaan pembangunan jalaninner ring road yaitu pembangunan yang dilakukan di jalan amali dan pembangunan jalan karya tani; 3. Pelaksanaanpelebaran Jalan yang ada diantaranya Jalan Ampera, jalan Karet, Jalan M. Yamin, Jalan Sepakat 2, Jalan Selat Panjang, Jalan Swignyo, Jalan Tanjung Raya 2, Jalan Panglima Aim, Jalan Harapan Jaya, Jalan Nirbaya, Jalan Suka Mulya, Jalan Parit Demang, Jalan Sultan Abdurrahman dan Jalan Martadinata.
Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan? Pemangkukepentingan yang berkontribusi untuk pelaksanaan inisiatif ini, yakni instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam kesuksesan dibidang pembangunan dan pelebaran jalan di Kota Pontianak, diantaranya : Lurah,Camat, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Cipta Karya Tata Ruang Perumahan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pertanahan Nasional (BPN)dan Walikota Pontianak.
Tugas instansi yang berkontribusi adalah sebagai berikut :
lurah yaitu untuk menampung aspirasi dari masing-masing perwakilan masyarakat dalam wilayahnyadan untuk merekapitulasi usulan skala proritas dari beberapa RW yang ada terutama pada kegiatan yang terkena tanah masyarakat untuk pembangunan dan pelebaran jalan.
Camat yaituMengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dan fasilitas umum dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ditingkat Kecamatan.Termasuk mengkoordinasikan kepada masyarakat pembangunan dan pelebaran jalan di Kota Pontianak. Dinas Pekerjaan Umum,yaitu perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi, Pembinaan dan pelaporan, Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas dan pelaksanaan tugas-tugas lain salah satunya melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelebaran jalan di Kota Pontianak yang terkena tanah masyarakat. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak, yaitu pengawasan bangunan tanpa izin dan menghitung nilai taksiran bangunan apabila ada rumah warga yang terkena pembangunan dan pelebaran jalan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yaitu yang melaksanakan proses pembayaran bangunan apabila ada rumah dan bangunan masyarakatyang terkenapembangunan dan pelebaran jalandidasari dengan perhitunganyang dibuat oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan PerumahanKota Pontianak. Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu penyusunan dan penetapan kebijakan nasional di bidang pertanahan, menentukan batas tanah masyarakat berdasarkan sertifikat tanah yang sudah diterbitkan.
Walikota Pontianak melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan pembangunan dan pelebaran jalan di Kota Pontianak dari awal sampai akhir kegiatan.
Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inisiatif ini dan bagaimana sumber daya itu dimobilisasi? Sumber daya, teknis dan orang-orang yang berkaitan dalam inisiatif pelebaran jalan ini diantaranya adalah:
Sumber daya keuangan yang dikoordinir olehBadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pontianak berdasarkan Dana Anggaran Pendapatan Belanja (APBD).Selain itu upaya pemerintah untuk mengajak peranserta swasta dalam pelaksanaan kegiatan proyek-proyek pembangunan infrastruktur merupakan alternatif dan solusi atas pembiayaan kegiatan tersebut yang pada kenyataannya minat swasta untuk ikut serta dalam proyek pembangunan infrastruktur turut dipengaruhi oleh keberadaan perangkat hukum dan tingkat keamanan yang memadai, karena hukum dan keamanan suatu wilayah berperan penting dalam memberikan kepastian atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam proyek-proyek dimaksud khususnya pada kegiatan pembangunan dan pelebaran jalan tanpa ganti rugi tanah/lahan. Teknis yang dilakukan dalam inisiatif pembangunan dan pelebaran jalan tanpa ganti rugi ini yaitu tidak ada ganti rugi dalam bentuk uang, tetapi dilakukan dalam bentuk penggantian fisik sesuai dengan fisik bangunan yang terkena pembangunan dan pelebaran jalan pada lahan pemilik tanah tersebut. Penggantian fisik bangunan ini
biasa berupa pemindahan pagar, pemindahan saluran/drainase, carport, pos jaga, serta bangunan lainnya yang akan dikembalikan seperti semula. Sumber daya manusia yaitu pelaku Social Engineering yang mempunyai SDM ini yang turut berperan dalam mepengaruhi masyarakat dan meyakinkan masyarakat agar dapat membebaskan lahan mereka dengan ikhlas. Pelaku SDM ini adalah aparatur pemerintah diantaranya dari Lurah, Camat, Dinas Pekerjaan Umum, BAPPEDA, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan , Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Walikota Pontianak.
Sementara orang-orang yang berkaitan diantaranya pemilik lahan, pemerintah dan pihak swasta yang berpengaruh dalam perkembangan kawasan sekitar pembangunan dan pelebaran jalan tersebut, diantaranya : 1. Masyarakat/tokoh masyarakat: mengusulkan seluruh diperlukan di wilayahnya dan merupakan skala proritas. 2. Instansi terkait:
kegiatan-kegiatan
yang
Kelurahan : memberikan penjelasan kepada masayarakat di wilayahnya tentang teknis dan kriteria penyaringan usulan kegiatan serta upaya memastikan agar usulan benar-benar medapat prioritas tertinggi. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini untuk menyamakan persepsi dan tujuan skala prioritas dari usulan yang diajukan dari masing-masing Forum SKPD dan dipublikasikan secara luas. InstansiPemerintahDaerahyangbertanggungjawabdibidang pembangunannya adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak,
InstansiPemerintah yang membantu proses pembebasan lahan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)Kota Pontianak dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Apa saja keluaran(output) yang paling berhasil? Dikarenakan kondisi dana pemerintah yang terbatas untuk mengganti pembebasan lahan dan memaksimalkan dana yang ada dalam mempercepat kemajuan Kota Pontianak, maka Inisiatifnyayaitumembuat pola pikir masyarakat agar menyadari pentingnya pembangunan dan pelebaran jalan bagi kawasan mereka,sehingga dapat memberikan bagian tanah mereka dengan ikhlas dan menyadari selain bermanfaat untuk umum juga merupakan amal jariyah untuk mereka. Sedangkan pemecahan masalah bagi yang menuntut ganti rugiatas tanahnya yaitu dengan cara bagi lahan warga yang terkena pelebaran dilakukan pembebasan berupa penggantian fisik bangunan sesuai kondisi awal bangunan yang terkena pembebasan lahan. Adapun contoh kasus yang berhasil dan sudah diaplikasikan diantaranya adalah : 1. Pembangunan jalan di ruas jalan Sungai Raya, dimana salah satu yang bertindak sebagai pemilik lahan adalah Yayasan Sekolah Gembala Baik.Setelah melakukan musyawarah, dari pihak pemerintah membuatkan pagar sekolah sebagai pembatas pembangunan jalan sekaligus sebagai keamanan bagi siswa/siswi sekolah terhadap arus lalu lintas. Pada pekerjaan ini perkerasan jalan yang dibangun dengan lebar 7
(tujuh)meter. 2. Pelebaran jalan di ruas jalan Sultan Syarif Abdurrahman, dimana halaman beberapa pertokoan dan halaman warga terkena dampak dari pelebaran jalan.Maka setelah dilakukan pelebaran jalan, lokasi menjadi lebih luas dan terlihat lebih tertata sertakepadatan lalu-lintas kendaraan teratasi, sehingga mengurangi resiko kemacetan dan kecelakaan.Pada pekerjaan ini perkerasan jalan yang tadinya hanya lebar 8 meter setelah dilakukan pelebaran menjadi 16 (enam belas) meter. 3. Pelebaran jalan di ruas jalan Tanjung Raya 2, dimana beberapa pertokoan dan halaman warga juga terkena dampak dari pelebaran jalan.Setelah pelebaran jalan lokasi menjadi lebih luas dan terlihat lebih tertata serta meminimalkan kepadatan kendaraan, sehingga mengurangi resiko kemacetan dan kecelakaan. Pada pekerjaan ini perkerasan jalan yang tadinya dengan lebar 6 (enam) meter dilakukan pelebaran menjadi 8 (delapan) meter dan 9 (sembilan) meter. 4. Pelebaran jalan di ruas Jalan RE. Martadinata.Pada pekerjaan ini perkerasan jalan yang tadinya dengan lebar 6 (enam) meter bisa dilebarkan menjadi 9 (sembilan) meter. 5. Pelebaran Jalan Ampera. Pelaksanaan pelebaran jalan yang tadinya hanya 4 meter setelah dilakukan pelebaran perkerasan jalannya menjadi 6 (enam) meter.
Sistem apa saja yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan? Pemantauan atau monitoring bertujuan untuk mengamati dan mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi dalam upaya pemecahannya. Sedangkan maksudnya, adalah: 1. Mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan secara kontinyu mengenai pencapaian indikator kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan; 2. Melakukan identifikasi masalah agar tindakan korektif dapat dilakukan sedini mungkin; dan 3. Mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil pemantauan.
Pelaksana: masing-masing Pengelola Kegiatan di daerah serta komponen Pembina atau penanggungjawab kegiatan, yang hasilnya menjadi input bagi perumusan kebijakan selanjutnya. Lingkup: aspek perencanaan, penyaluran dan pencairan dana, pelaksanaan, dan pelaporan. Bentuk: Rapat Berkala, Pelaporan dan kunjungan lapangan Dilakukan terhadap pelaksanaan dengan fokus terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Komponen pemantuan meliputi: (1) perkembangan realisasi penyerapan dana, (2) realisasi pencapaian target keluaran (output), dan (3) kendala yang dihadapi dan ditindak lanjuti. Bentuk produk (akhir) berupa laporan mingguan dan bulanan.
Metode Pelaporan
dilakukan berkala dan berjenjang, maksudnya sebagai berikut:
1. Pelaporan dilaksanakan secara berkala yaitu dilakukan setiap 3 bulan (triwulan), dan 6 bulanan (semester) atau tahunan. 2. Pelaporan dilakukan secara berjenjang, maksudnya penyampaian pelaporan dari
unit kerja paling bawah sampai pucuk pimpinan organisasi; dari penanggungjawab kegiatan kepada penanggungjawab program, dan dari penanggungjawab program kepada pimpinan atau dari suatu tingkat pemerintahan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi dimaksudkan untuk : 1. Memberikan kesimpulan dalam bentuk umpan balik sehingga dapat terus mengarahkan pencapain visi/misi/sasaran yang telah ditetapkan; 2. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara yang terjadi dengan yang direncanakan, serta mengaitkannya dgn kondisi lingkungan yg ada; 3. Arah evaluasi bukan pada apakah informasi yang disediakan benar atau salah, tetapi lebih diarahkan pada perbaikan yang diperlukan atas implementasi kebijakan/kegiatan yang dilaksanakan. Evaluasi yang telah dilakukan memberikan informasi mengenai:
Benar atau tidaknya strategi yang dipakai Ketepan cara operasi/pelaksanaannya yang dipilih Pemilihan cara pembelajaran dan pengalaman yang lebih baik Pelaksanaan pengawasanterhadap kegiatan rutinitasyang sedang berjalan dan internal, serta pengawasan dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran/hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program kegiatan.
Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkala, dapat bersifat internal dan eksternal atau partisipatif, sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama. Apa saja kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi? Inisiatif ini tidak terlepas dari beberapa kendala, diantaranya bagaimana cara merubah pola pikir masyarakat yang merasa dirugikan dan kurangnya wawasan tentang manfaat beramal lahan untuk bekal akhirat sertabesarnya manfaat pembebasan lahan untuk kepentingan publik / umum. Adapun solusinya pihak yang bersangkutan akan diundang dalam musrenbang di kelurahan, diberi penjelasan tentangmanfaat dariseluruh kegiatan yang diperlukan di wilayahnya serta pemberitahuan tentang tidak adanya ganti-rugi dan kriteria-kriteria yang dapat diusulkan menjadi prioritas. Apabila dengan pendekatan itu masih ada masyarakat yang keberatan, maka akan dilaksanakan negosiasi berupa penggantian berupa penggantian bangunan yang terkena pembebasan lahan.
Bila setelah negosiasi pun mereka belum memberikan dukungan untuk pembebasan lahan, maka pembangunan lokasi tersebut akan ditunda dan dilaksanakan pada anggaran tahun berikutnya. Dampak Inovasi Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inisiatif ini? Contoh inisiatif yang telah berhasil dilaksanakan, yakni Pelebaran jalan Sultan Abdurrahman. Selain secara fisik terjadi perubahan dimensi lebar jalan dari 8 meter menjadi 16 meter, yang memperlancara arus lalu-lintas, pelebaran jalan itu juga ternyata mendukung meningkatnya aktifitas ekonomi penduduk di sekitar yang ditandai dengan semakin banyaknya usaha yang berdiri di sekitaran jalan Sultan Abdurrahman. Pada pelebaran itu dilakukan juga penataan jalan, sehingga kawasan ini terlihat lebih rapi daripada sebelumnya. Keuntungan nyata lainnya bagi pemilik tanah di lokasi itu adalah bahwa nilai jual tanah menjadi semakin meningkat, karena setelah dilebarkan dan ditata aksesibelitas ke lahan miliknya menjadi lebih tinggi serta lebih rapi.
Pembangunan jalan paralel Sungai Raya dimana beberapa ruko, pertokoan, bangunan sekolah dan bangunan lainnya juga terkena dampak dari pembangunan jalan.Pada kondisi sebelumnya hanya satu jalur jalan saja dan digunakan oleh warga Kabupaten Kubu Raya dan warga Kota pontianak. Setelah dilaksanakannya pembangunan jalan paralel ini berdampak pada penataan kawasan dan dapat mengatasi kemacetan lalu lintas, kepadataan kendaraan terutama pada jam sibuk rawan terjadinya kecelakaan. Dengan terealisasinya pembangunan jalan Sungai Raya itu meciptakan sirkulasi kendaraan yang lebih nyaman dan akses menjadi lebih mudah sehinggga sirkulasi lalu lintas menjadi lebih teratur. Pembangunan Jalan Sungai Raya sampai saat ini masih berjalan dan dilaksanakan secara terus menerus sehingga pembangunan jalan dapat dilakukan secara berkelanjutan pada anggaran tahun berikutnya sampai tuntas karena ruas ini menjadi salah satu penunjang jalan outer ring road(ORR).
Contoh lainnya untuk pembangunan jalan inner ring road yaitu pembangunan jalan yang telah dilakukan di jalan karya tani yang mengenai sebagian tanah masyarakat yang bertujuan untuk mengalihkan arus lalu lintas kelingkar dalam jalan kota dan tidak melalui pusat jalan Kota Pontianak, sehingga mengurangi kemungkinan tundaan di pusat Kota Pontianak. Pilihan alternative dan solusi ini diharapkan akan mendukung perkembangan Kota Pontianak menjadi Kota berkembang dengan pergerakan lalu lintas yang lancar. Perkembangan Kota Pontianak kedepannya diharapkan lebih ramah dan memberi rasa aman dan nyaman terhadap penghuninya.
Dari ketiga contoh itu, merupakanhasil dari inisiatif yang kongkrit dalam pembangunan dan pelebaran jalan di Kota Pontianak yang sudah dilaksanakan dan berjalan tanpa adanya
ganti rugi atas tanah masyarakat.
Dengan adanya inisiatif ini dampak positif yang dapat diterima oleh masyarakat luas atau terhadap pelayanan publik diantaranya :
Untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan tempat usaha pada sekitar jalan yang di bangun atau dilebarkan. Menyeimbangkan kepentingan baik bagi pihak pemilik tanah, masyarakat dan Pemerintah. Nilai ekonomis tanah dan bangunan di wilayah tersebut akan semakin tinggi yang tentunya akan menguntungkan bagi pihak yang bermukim di wilayah sekitarnya. Setelah diadakannya pelebaran jalan, harga tanah tersebut menjadi meningkat dari sebelumnya. Secara nilai keagamaan tanah yang di serahkan dengan iklas oleh pemiliknya merupakan amal jariyah, selama tanah yang digunakan untuk kepentingan umum menjadi catatan amal bagi pemilik lahan tersebut. Selain itu Kondisi sirkulasi jalan diharapkan dapat menjadi lebih lancar dan memberikan kenyamanan bagi Penggunanya jalan maupun Penduduk sekitarnya Proses kemajuan perkembangan Kota Pontianak Khususnya dalam bidang sirkulasi dapat cepat teratasi, karena inisiatif ini mengutamakan lokasi yang lingkungannya turut serta dalam mendukung rencana pembangunan atau pelebaran jalan tersebut.
Dampak positif diukur berdasarkan :
Arus transportasi, dilihat dari terjadinya kelancaran arus manusia, barang, dan jasa. Dengan semakin lancarnya arus lalu lintas berarti lebih mengefisiensikan waktu dan biaya. Pertumbuhan perekonomian, melalui terjalinnya potensi sumber daya kawasan, khususnya di wilayah lokasi pelebaran jalan. Contohnya dengan jalan yang semakin lebar jarak pandang akan semakin luas sehingga membuat potensi daerah tersebut lebih menjual dalam arti untuk menampilkan produk dagangannya. Peningkatan infrastruktur, meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas secara signifikan.Menciptakan sistem mobilitas perkotaan yang sangat efisien, fleksibel, memperhatikan kepentingan pengguna jalan, aman dan terjangkau, dengan jumlah lalu-lintas, perjalanan dan upaya sesedikit mungkin sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ini berarti memprioritaskan angkutan umum, pejalan kaki, kendaraan tidak bermotord an kendaraan pengangkut barang. Contohnya yaitu dengan jalan yang semakain lebar berupaya dapat mengatasi kuantitas kendaraaan yang melalui jalan ini sehingga mengurangi kemacetan. Perkembangan penduduk perkotaan menunjukan pertumbuhan dan intensitas kegiatan kota, Kelengkapan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dapat menunjukkan adanya tingkat pelayanan bagi masyarakatnya. Tingkat investasi yang hasilnya dapat menunjukan tingkat pertumbuhan kota hanya dapat tercapai dengan tingkat ekonomi yang tinggi.
Apa bedanya sebelum dan sesudah Inovasi?
Sebelum inisiatif dilaksanakan. Lebar jalan yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum kota Pontianak, umumnya berkisar antara 6 hingga 8 meter. Di beberapa ruas jalan yang sering dilewati, lebar jalan itu dirasa tidak cukup lagi untuk menampung jumlah kendaraan yang semakin hari semakin meningkat. Kepadatan dan kemacetan lalu-lintas yang tadinya hanya terjadi pada jam-jam sibuk, kini hampir tiap saat bisa mengalami kemacetan. Sementara membangun jalan alternatif baru untuk mengalihkan arus lalu-lintas belumlah dapat segera dilaksanakan mengingat kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas. Dan apabila terjadi kerusakan jalan pun, sukar untuk diperbaiki, karena jalan yang ada sangat sibuk dilalui bermacam kendaraan. Maka ruas jalan-jalan itu semakin hari semakin tidak nyaman dan cukup berbahaya untuk dilalui. Belum lagi dengan adanya bermacam aktifitas parkir dan kaki lima di sepanjang tepi jalan yang menambah keruwetan lalu-lintas. Bisa kita bayangkan bagaimana jadinya arus lalu-lintas kendaraan di kota Pontianak, yang terus mengalami pertumbuhan penduduk, apabila kondisi ini ini tidak segera diatasi. Sesudah inisiatif dilaksanakan. Pemecahan untuk masalah ini dapat dilakukan dengan membangun jalan alternatif baru, atau dengan melebarkan jalan yang ada. Keduanya mempunyai tantangan dan hambatan yang bervariasi. Tantangan dan hambatan utama yang kita hadapi adalah bagaimana membebaskan lahan milik warga yang terkena untuk pelebaran atau pembangunan jalan. Maka sejak dilakukan inisiatif (inovasi) ini, kita merasakan manfaat bahwa pembangunan (atau pelebaran) jalan dapat dilaksanakan dengan lebih lancar, mendapat dukungan dari masyarakat kota, menekan sekecil mungkin biaya ganti rugi lahan, dan dengan dana yang terbatas sepenuhnya bisa dicurahkan untuk keperluan pembangunan itu. Dengan kata lain pembangunan (atau pelebaran) jalan dilaksanakan tanpa ganti rugi lahan. Kini di kota Pontianak pada ruas-ruas jalan utama, yang ramai dilalui kendaraan, dan lingkungan sepanjang tepi jalan yang tadinya kelihatan ruwet, telah berhasil dibangun / dilebarkan dengan sekaligus melakukan penataan di sepanjang tepi jalan serta persimpangan. Ruas jalan yang tadinya hanya selebar berkisar antara 6 – 8 meter, kini telah menjadi berkisar atanara 12 – 16 meter. Dan beberapa ruas jalan baru juga secara bertahap telah dibangun untuk menjadi 2 jalur (paralel). Kondisi jalan yang telah lebar ini sudah cukup membantu melancarkan arus lalu-lintas, memberikan kenyamanan dan keamanan lalu-lintas kendaraan yang melaluinya, lingkungan sekitar jalan menjadi lebih rapi, dan aktifitas ekonomi yang semakin bergairah.
Keberlanjutan Apakah inisiatif ini berkelanjutan dan direplikasi?
Inisiatif ini tentunya cenderung dapat direplikasi, karena berkaitan dengan hak pemilik tanah, masyarakat umum dan pemerintah. Inisiatif ini sedang di replikasi untuk pelayanan publik karena sangat membantu pemerintah dalam hal memajukan Kota Pontianak, menciptakan pola pikir masyarakat akan pentingnya kebutuhan untuk umum diatas kebutuhan pribadi mempercepat kemajuan pembangunan Kota Pontianak bahkan Indonesia. Untuk sementara karena dalam proses pengembangan baru dapat direplikasi pada jalan-jalan yang ada di kota Pontianak.Selain itu dengan inisiatif ini,keterbatasan anggaran untuk kegiatan pembangunan atau pelebaran jalan dapat dimaksimalkan karena anggaran lebih dialokasikan pada kegiatan fisik dengan
mengurangi atau meminimalkan biaya pembebasan lahan. Selain itu dengan inisiatif ini permasalahan kemacetan Kota Pontianak akan lebih cepat teratasi. Inisiatif ini juga dapat di-desiminasi karena dalam mendukung kesuksesan inisiatif ini salah satu hal terpenting yaitu kegiatan yang ditujukan kepada pemilik lahan dan masyarakat agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Hasil diseminasi tersebut juga dapat memberikan solusi dan nilai tambah pada wilayah tersebut tanpa harus ada pihak yang merasa di rugikan. Sebagai contoh, dapat meningkatkan nilai jual tanah di wilayah tersebut, meningkatkan kenyamanan pengguna jalan, dan solusi atas kemacetan jalan dapat teratasi yang akan memberikan manfaat penghematan waktu bagi pengguna jalan dan diharapkan mengurangi kecelakaan di jalan.
Inisiatif ini dilaksanakan untuk kepentingan umum dan dilaksanakan berdasarkan asas :
Kemanusiaan “asas kemanusiaan” adalah Pengadaan Tanah yang dilakukan harus memberikan pelindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Contoh: dilakukannya musyawarah secara mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama.
Keadilan “asas keadilan” adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah agar mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik, sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Kemanfaatan “asas kemanfaatan” adalah hasil dari Pengadaan Tanah yang dilakukan itu mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Kepastian “asas kepastian” adalah memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses Pengadaan Tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada Pihak yang Berhak untuk mendapatkan Ganti Kerugian yang layak.
Keterbukaan “asas keterbukaan” adalah bahwa Pengadaan Tanah yang dilakukan untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi secara luas yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah.
Kesepakatan “asas kesepakatan” adalah bahwa proses Pengadaan Tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
Keikutsertaan
“asas keikutsertaan” adalah dukungan dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan. Sebagai contoh partisipasi secara langsung yakni dukungan pemilik hak tanah untuk membebaskan lahan miliknya secara sukarela.
Kesejahteraan “asas kesejahteraan” adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan Pihak yang Berhak dan masyarakat secara luas.
Keberlanjutan “asas keberlanjutan” adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terusmenerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Keselarasan “asas keselarasan” diharapkan semua pihak saling menyadari pentingnya mengataskan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi sehingga menciptakan kondisi yang selaras.
Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik? Dalam mendukung kesuksesan inisiatif ini salah satu hal terpenting untuk pemilik lahan dan masyarakat agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Inisiatif berawal dari permintaan kebutuhan serta kesadaran oleh masyarakat sekitar yang kemudian Musrenbang kelurahan dilaksanakan untuk menampung aspirasi dari masingmasing perwakilan masyarakat dan untuk merekapitulasi usulan skala prioritas dari beberapa RW yang ada di kelurahan tersebut. Musrenbang kecamatan yang dihadiri oleh beberapa kelurahan dan tokoh masyarakat yang ada dalam wilayah kecamatan tersebut. Bertujuan untuk mempertajam usulan dari masing-masing kelurahan. Hal ini juga merupakan rekapitulasi dari usulan kecamatan. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini untuk menyamakan persepsi dan tujuan menghimpun skala prioritas dari usulan yang diajukan dari masing-masing Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk selanjutnyan dilakukan penggabungan dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPP) Kota Pontianak. Semua pihak dapat langsung melihat program kegiatan apa saja yang sudah dibahas dalam masing-masing wilayah. Sehingga bersifat transparan, dalam arti terbuka untuk semua pihak. Seluruh kegiatan yang merupakan skala prioritas pembangunan pada tahun anggaran berjalan, masuk dalam dokumen pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disahkan berdasarkan peraturan daerah dan peraturan Walikota Pontianak. Untuk kendala atas inisiatif ini diadakan negosiasi dimaksudkan agar menciptakan kondisi yang tidak merugikan semua pihak . Bentuk fisik sesuai dengan hak pemilik tanah tersebut. Seperti penggantian fisik ini biasa berupa pagar, saluran drainase, carport, pos, serta bangunan lainnya yang akan dikembalikan seperti semula.Selain itu diharapkan kesadaran masyarakat/ pemilik tanah untuk berbagi sebagian miliknya untuk kepentingan publik.
Inisiatif kreatif lainnya adalah bagi masyarakat yang akan membuat IMB dan sebagian tanahnya terkena pelebaran jalan, Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Cipta Karya membantu proses perizinan dan BPKAD akan membantu proses sertifikat tanah. Inisiatif ini dilaksanakan sesuai untuk kepentingan umum yang berdasarkan asas kemanusian, keadilan, kemanfaatan; kepastian; keterbukaan; kesepakatan; keikutsertaan; kesejahteraan; keberlanjutan dan keselarasan. Dengan adanya inisiatif ini dampak positif yang dapat diterima oleh masyarakat luas atau terhadapa pelayanan publik diantaranya :
Untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan tempat usaha pada sekitar jalan yang di bangun atau dilebarkan.
Menyeimbangkan kepentingan baik bagi pihak pemilik tanah, masyarakat dan Pemerintah sehingga semua pihak tidak ada yang di rugikan. Nilai ekonomis tanah dan bangunan di wilayah tersebut akan semakin tinggi yang tentunya akan menguntungkan bagi pihak yang bermukim di wilayah sekitarnya. Secara nilai keagamaan amal tanah yang di bebaskan untuk jalan, selama tanah yang diserahkan digunakan untuk kepentingan bersama, menjadi amal jariyah. Selain itu Kondisi sirkulasi jalan menjadi lebih lancar dan memberikan kenyamanan bagi Penggunanya jalan maupun Penduduk sekitarnya.
Sehingga rekomendasi untuk kedepannya, dalam mengupayakan pembangunan dan pelebaran jalan Kota Pontianak agar dapat cepat teralisasi perlunya sikap aktif pemerintah dalam menyampaikan informasi dan pendekatan kepada masyarakat pemilik yang terkena lahannya, memunculkan kesadaran semua masyarakat dan bersama-sama bermusyawarah untuk mendapatkan hasil yang saling menguntungkan semua pihak serta diperlukan ketegasan dari pihak pemerintah untuk bertindak cepat dalam memilih pembangunan dan pelebaran jalan yang diperioritaskan berdasarkan hasil usulan masyarakat, yang meningkat ke musrenbang kelurahan, kemudian naik ke musrenbang kecamatan dan masuk ke Forum SKPD.
