ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PEMBAYARAN GANTI RUGI MELALUI ASURANSI DALAM KASUS MALPRAKTIK DOKTER Oleh Ni Putu Ayu Myra Gerhana Putri Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Udayana
ABSTRACT In a malpractice medical insurance context, indemnity obligations of malpractice, particularly for improper practice performed by medical team, currently only based on overall team fault, means every physician in the team should bear the compensation evenly. This scheme is not fair because the physician who did lower degree of mistakes must bear the compensation as great as the physician with higher degree of mistakes. That is why proporsional concept, based on the degree of the mistakes, for indemnity obligations needs to be considered. However, this scheme will need some instruments that can align the responsibility among the physician in the team. This instrument then can be used as a basis for determining the degree of mistakes and further the level of compensation the physician need to bear with. This research is a normative legal research and using a statue approach, means legislation as the primary legal materials. In addition, this research also uses books, articles, and materials from the Internet, as well as direct interview with the competent parties as a secunder data. The results showed that because there are no rules governing the law of proporsionality in the legislation make the degree of mistakes is not used as basis for determining the compensation’s level. In fact there are instruments that can be used as basis to determine the degree of mistakes such as Standard Operational Procedure (SOP) and Medical Professional Standard. It is clear that the healthcare legislation should include provisions that govern the determination of the compensation by using proportional approach, in order to align the responsibility among the parties.
Keywords: Malpractice, Compensation / Indemnity, Insurance
1
I PENDAHULUAN
Dokter harus menjelaskan kepada pasien
1.1
Latar Belakang
tentang penyakitnya apa, gejalanya apa, diberi
Pelayanan kesehatan di Indonesia belum
apa, itu harus dioperasi atau tidak. Termasuk
Keluhan
soal biaya, juga sering dikeluhkan oleh pasien
masyarakat tentang kualitas pelayanan masih
ataupun masyarakat, karena Rumah Sakit
secara dominan mewarnai proses pelayanan
dinilai membebankan biaya terlalu tinggi dan
kesehatan keluhan ini mencakup antara lain :
tidak pasti. Misalnya biaya operasi sebelum
memenuhi
harapan
masyarakat.
1. Sikap dan prilaku pelayan kesehatan
operasi dilaksanakan Rp 20 juta, tapi setelah selesai ternyata kuitansi yang disodorkan Rp
yang kurang humanistik
30 juta.
2. Mekanisme yang rumit
Begitu pula soal anggapan dokter
3. Persyaratan yang berlebihan 4. Prosedur
yang
mempengaruhi
panjang
yang
kecepatan
proses
pelayanan (pelayanan yang lambat)
menelantarkan pasien. Terkadang tidak
memperkenalkan
Sehingga
pasien
dokter
penggantinya.
seringkali
kebingungan
5. Biaya yang mahal
ketika suatu tindakan medik dilakukan oleh
6. Kualitas pelayanan
dokter yang berbeda dengan dokter yang
Seperti beberapa contoh kasus yang
seharusnya
menangani
operasi
(dokter
menjerat dokter ke ranah hukum di antaranya
pengganti). Malpraktek merupakan salah satu
soal komunikasi dengan pasien, ingkar janji,
bentuk masalah dalam pelayanan kesehatan
penelantaran
masyarakat. Masalah ini mencakup dua hal :
pasien,
serta
masalah
kompetensi dokter. Soal komunikasi juga yang sering dilaporkan, misalnya hanya periksa sebentar lalu dia keluar, dimana hal tersebut yang dapat membuat pasien menjadi kurang puas dengan pelayan kesehatan. Kadangkala kasus dugaan malpraktek diawali
oleh
kegagalan
komunikasi.
1. Akibat malpraktek terhadap kesehatan pasien, dan 2. Ganti rugi yang seringkali yang tidak memenuhi harapan pasien. Seperti contoh kasus malpraktek pada suatu Rumah Sakit terkemuka di Jakarta, yang mengakibatkan Oka yang berusia 5,5 tahun
Kegagalan terjadi karena dokter memiliki
meninggal.
keterbatasan
menjelaskan
menderita demam yang disertai muntah-
penyakit atau seringkali dipicu oleh sikap
muntah selama satu malam tidak mendapat
apriori pasien terhadap kemampuan dokter
perawatan apa pun dari dokter di Rumah
sehingga komunikasi tidak bisa terjalin
Sakit. Dokter pertama hanya menuliskan
dengan
menjalin
resep tanpa menyentuh Oka. Dokter kedua
komunikasi yang efektif dengan pasien.
justru menegur Murnawati ibu si pasien yang
baik.
waktu
untuk
Dokter
harus
Dimana
Oka
yang
awalnya
2
tidak memberi minum kepada anaknya,
demikian pesat diiringi pula dengan kuantitas
karena Oka selalu muntah tiap kali disuapi
dan kualitas sengketa antara perusahaan
sesuatu. Dokter ketiga hanya menjanjikan
asuransi dengan para nasabahnya, maupun
akan memberi resep, tanpa menyentuh Oka.
pihak-pihak yang berkepentingan dengan
Hingga akhirnya Oka menghembuskan nafas
asuransi tersebut. Hak ataupun kepentingan-
terakhir.
1
kepentingan tersebut terjadi karena adanya
Murnawati lalu menghadap Direktur
hubungan hukum antara para pihak yang
Rumah Sakit dan mengadukan kasus yang
tertuang dalam suatu kontrak sebagai bukti
dialaminya. Sang Direktur berjanji akan
tertulis yang disebut polis asuransi.
menindak
tegas
dokter-dokter
tersebut.
BAB III Peraturan Menteri Kesehatan
Namun pihak Rumah Sakit hanya memberi
Republik
Indonesia
Nomor
tawaran ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,00.
755/MENKES/PER/IV/2011
Tentang
Sedangkan tuntutan ganti rugi yang diajukan
Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah
oleh Murnawati sebesar Rp. 1,5 Milyar.2
Sakit, pada bagian mekanisme kredensial
Asuransi merupakan suatu alternatif
dan pemberian kewenangan klinis bagi staf
pengalihan risiko atau kerugian yang mungkin
medis di Rumah Sakit, Angka 12 point D
diderita seseorang, seperti : meninggal dunia,
menyebutkan
sakit, kecelakaan, serta rusak ataupun musnah
asuransi
harta
maupun
Indemnity Insurance)”.3 Pasal 46 Undang-
seluruhnya karena suatu sebab yang tidak
Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
pasti. Untuk memastikan agar nilai ekonomi
Rumah
(economic value) seseorang maupun harta
“…Rumah Sakit bertanggung jawab secara
benda yang dimilikinya tetap terjamin dan
hukum
terlindungi dari risiko-risiko sebagai akibat
ditimbulkan
peristiwa yang tidak pasti, maka orang yang
oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit…”4
bersangkutan
dapat
mempertanggungkan
Pasal 80 Undang-Undang Nomor 29 Tahun
risiko-risiko
tersebut
kepada
2004
bendanya
asuransi
baik
(insurance
sebagian
perusahaan
company)
bahwa,
proteksi
Sakit,
terhadap
“Dokter
profesi
memiliki
(Professsional
menyebutkan
semua
kerugian
bahwa,
yang
atas kelalaian yang dilakukan
tentang
Praktek
Kedokteran,
sebagai
menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang
alternatif yang tepat untuk menanggung
dengan sengaja mempekerjakan atau dokter
risiko. Perkembangan bisnis asuransi yang
gigi tanpa SIP dipidana dengan pidana
1
Anonim, Dokter “Kejar Setoran” Memicu Malpraktek, http : http://www.mailarchive.com/
[email protected]/m sg09972.html, diakses pada hari Kamis Tanggal 30 Mei 2013 2 Anonim, Ibid
3
PMK No. 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
3
penjara paling lama 10 tahun atau denda
yaitu setiap orang berhak atas apa yang
paling banyak Rp. 300.000.000,00” 5
semestinya menjadi bagian untuknya. Asas
Ketentuan-ketentuan
tersebut
Profesionalitas,
yaitu
asas
yang
menunjukkan bahwa dokter harus memiliki
mengutamakan keahlian yang berlandaskan
asuransi profesi. Dalam putusan Mahkamah
kode etik dan ketentuan peraturan perundang-
Agung Nomor 515 PK/Pdt/2011 dalam kasus
undangan, baik yang dilakukan oleh warga
disebutkan bahwa para dokter dalam kasus
negara, institusi, maupun aparatur pemerintah,
tersebut telah memiliki asuransi namun dalam
yang dilandasi oleh etika individual, etika
mewujudkan
sosial, dan etika institusional
tanggung
jawab
terhadap
kesalahannya para dokter dibebani tanggung jawab sama rata yang menunjukkan bahwa Majelis
Hakim
sama
mempertimbangkan
dari
sekali
1.2
Rumusan Masalah
tidak
Dengan berdasarkan pada uraian dalam
masing-masing
latar belakang tersebut di atas, maka masalah
tingkat kesalahan dokter yang seharusnya
yang
dipergunakan
berikut :
sebagai
dasar
utama
pertimbangan untuk membuat keputusan yang
dapat
dirumuskan
adalah
sebagai
1.2.1 Mengapa tingkat kesalahan dokter
adil.
dalam malpraktek tidak dipergunakan Tanggung jawab ganti rugi berdasarkan
tingkat
kesalahan
tanggung
merupakan
jawab
sebagai dasar pertimbangan dalam
bentuk
berdasarkan
pembayaran
asas
ganti
rugi
melalui
asuransi?
proporsionalitas. Penjelasan Pasal 3 angka (5)
1.2.2 Bagaimanakah seharusnya pengaturan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tanggung jawab dokter dalam kasus
Tentang
Yang
malpraktek yang menggunakan tingkat
Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi Dan
kesalahan sebagai dasar pertimbangan
Nepotisme,
asas
pembayaran
yang
asuransi?
Penyelenggaraan
yang
proporsionalitas
Negara
mengartikan
sebagai
asas
ganti
rugi
melalui
mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.6 Asas kesamaan
proporsionalitas dengan
konsep
1.3 memiliki keadilan
Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian adalah :
a)
Untuk mengetahui alasan hukum yang mengakibatkan tingkat kesalahan dokter
5
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 6 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme
tidak
digunakan
dalam
kasus
malpraktek sebagai dasar pertimbangan pembayaran ganti rugi melalui asuransi. 4
b)
Untuk mengetahui pengaturan tanggung
sumber bahan hukum sekunder, yaitu dari
jawab dokter dalam kasus malpraktek
literatur-literatur yang memuat teori dan
yang
pandangan dari para ahli yang relevan dengan
mempertimbangkan
unsur
kesalahan sebagai dasar pembayaran
permasalahan
yang
diteliti,
jurnal-jurnal
ganti rugi.
hukum, karya tulis hukum yang memuat pandangan ahli hukum baik dalam bentuk
METODE PENELITIAN
buku yang berhubungan dengan permasalahan
Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian. Serta bahan hukum tersier berupa
penelitian hukum normatif, dimana penelitian
bahan-bahan hukum yang diperoleh dari
ini akan mengkaji hukum yang dikonsepkan
media internet, dan artikel-artikel dalam
sebagai norma atau kaidah yang berlaku
internet yang berkaitan dengan masalah yang
dimasyarakat dan menjadi acuan perilaku
diteliti.
II
setiap orang. Penelitian ini menggunakan Pendekatan
Undang-Undang dengan
(Statue
Approach),
yaitu
menggunakan
peraturan
perundang-undangan
yang
III HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1
Dasar
Pertimbangan
Pembayaran
Ganti Rugi Asuransi
dilakukan dengan menelaah semua Undang-
Ganti rugi saat ini hanya berdasarkan
Undang dan regulasi yang bersangkut paut
kesalahan, bukan tingkat kesalahan, sehingga
dengan isu hukum yang ditangani. Dan
setiap dokter harus menanggung beban ganti
menggunakan
Konseptual
rugi secara renteng (sama jumlah sama rata).
(Conseptual Approach) dengan menelaah
Skema ganti rugi seperti ini merupakan skema
konsep hukum yang relevan dengan isu
ganti rugi yang tidak adil karena dokter yang
permasalahannya beranjak dari pandangan-
melakukan tingkat kesalahan kecil harus
pandangan
yang
menanggung kerugian sama besarnya dengan
berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam
dokter yang melakukan tingkat kesalahan
penulisan tesis ini berdasarkan pada sumber
besar. Skema ganti rugi yang demikian ini
dan jenis bahan hukum primer yaitu seperti
membutuhkan
Peraturan
yang
menyelaraskan ketimpangan beban kewajiban
data
bertanggung
memiliki
Pendekatan
dan
doktrin-doktrin
Perundang-Undangan kekuatan
mengikat
serta
instrumen
jawab
antara
yang
dokter
dapat
yang
mentah yang diperoleh secara langsung
melakukan tingkat kesalahan kecil dengan
melalui
yang
dokter melakukan tingkat kesalahan besar.
berhubungan dengan penelitian yang sedang
Instrumen itu adalah indikator yang dapat
dilakukan, kemudian akan diolah untuk tujuan
digunakan sebagai dasar untuk menentukan
tertentu
tingkat
wawancara
sesuai
dengan
dengan
pihak
kebutuhan.
Dan
kesalahan
dan
selanjutnya 5
menentukan ganti rugi berdasarkan tingkat kesalahan itu.
Tim
medikolegal
menyimpulkan
pendapatnya secara lisan (dan kemudian
Secara teknis untuk mengetahui tingkat kesalahan
5.
yang
dilakukan
oleh
dokter,
akan menerbitkan pendapat tertulis yang di
dalamnya
menyebutkan
:
fakta
khususnya dokter dalam sebuah tim dokter
material, pertimbangan dan kesimpulan
pelaksana
tentang hal-hal di atas).
tindakan
medis
jika
telah
ditetapkan melakukan malpraktek adalah
Akan tetapi sampai saat ini bahwa
dapat dilakukan melalui analisa medikolegal.7
indikator untuk melaksanakan pembayaran
Analisa medikolegal dilakukan oleh Tim
ganti rugi secara proporsional belum ada.9
Medikolegal dari perusahaan asuransi yang
Instrumen atau indikator yang digunakan
terdiri
sudah
sebagai dasar untuk menentukan tingkat
berpengalaman di bidangnya. Adapun analisa-
kesalahan dan selanjutnya menentukan ganti
analisa yang dilakukan oleh Tim Medikolegal
rugi berdasarkan tingkat kesalahan itu adalah
dalam kasus
standar profesi dalam melakukan tindakan
dari
dokter-dokter
yang
malpraktek yaitu sebagai
berikut :8
medis dan standar prosedur operasional di
1.
Analisa medikolegal secara mendalam
lingkungan Rumah Sakit dimana dokter
untuk memperoleh penyebab masalah
tersebut bekerja. Pada dasarnya tidak ada
yang
dokter
sebenarnya
dari
segi
disiplin
profesi; 2.
3.
4.
Analisa
yang sengaja menciderai pasiennya
karena kesengajaan. Dan jika dalam keadaan tentang
cost-effectiveness
force
major,
sepanjang
tindakan
medis
penyelesaian sengketa;
dilakukan sesuai dengan standar pelayanan
Analisa tentang lesson-learned dan risk
medis
management guna pencegahan peristiwa
operasional (SPO) maka hal tersebut masih
serupa dikemudian hari;
dapat diterima.10
Menentukan
(SPM)
dan
standar
prosedur
langkah-langkah
Mengenai apa yang dimaksud dengan
(contingency plans). Langkah ini sangat
“prinsip kesalahan” di dalam teori tanggung
individual dan bervariasi;
jawab yang didasarkan atas adanya unsur kesalahan, yaitu bahwa secara tradisional
7
Hasil wawancara dengan dr. Ardimansyah Pohan, Tim Medikolegal PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 untuk daerah Jakarta 8 PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, Buku Panduan Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter : Mekanisme Penanganan Klaim Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter, Jakarta Selatan, 2010, hal. 5
9
Hasil wawancara dengan dr. Dudut, Tim Medikolegal PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 untuk daerah Bali dan Hasil wawancara dengan Prof. Dr. I Nyoman Mangku Karmaya, M.Repro, PA (K) (anatomy) 10 Hasil wawancara dengan dr. Ardimansyah Pohan, Tim Medikolegal PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 untuk daerah Jakarta
6
prinsip ini mengandung dua aspek. Pertama,
Ditinjau dari segi kompensasinya, kerugian
bahwa adil bila seseorang yang menyebabkan
dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
kerugian atau kerusakan pada orang lain karena
kesalahannya
diwajibkan
untuk
1. Kompensasi untuk kecederaan yang terjadi bersifat immaterial
memberikan santunan atas kerugian tersebut
a. Sakit dan penderitaan
kepada korban. Kedua, adalah adil bila
b. Kehilangan
seseorang yang menyebabkan kerugian atau
kesenangan/kenikmatan
kerusakan pada orang lain tanpa kesalahannya
c. Kecederaan fisik/psikiatris
tidak memberikan santunan kepada korban. Prinsip
kesalahan
lebih
memusatkan
2. Kompensasi
jika
bersalah,
penyebab pihak
kerugian
korban
a. Pengeluaran untuk perawatan
terbukti
berhak
rumah sakit
untuk
b. Pengeluaran untuk biaya medis
memperoleh santunan, dan bila tidak terbukti
lain
adanya unsur kesalahan maka santunan tidak diberikan.11
pengeluaran
tambahan
perhatiannya pada hubungan yang pertama, yaitu
untuk
c. Pengeluaran untuk perawatan 3. Kompensasi untuk kerugian akibat
Pada prinsipnya suatu kerugian adalah
kehilangan kesempatan
sejumlah uang tertentu yang harus diterima
a. Kehilangan penghasilan
oleh pasien sebagai kompensasi agar ia dapat
b. Kehilangan kapasitas mencari nafkah
kembali ke keadaan semula seperti sebelum terjadinya sengketa medik. Tetapi sulit untuk dicapai
pada
kerugian
yang
berbentuk
Terdapat lima hal pokok di dalam Standar Profesi Medis (SPM), yaitu :12
kecederaan atau kematian seseorang, oleh
1. Tindakan teliti dan hati-hati
karena itu kerugian tersebut harus dihitung
2. Standar medis.
sedemikian rupa sehingga tercapai jumlah
3. Kemampuan rata-rata dalam bidang
yang layak (Reasonable atau fair) suatu
keahlian
kecederaan sukar di hitung dalam bentuk
profesi
finansial.
Menurut hukum yaitu ukuran minimal
Kerugian dapat diklasifikasikan
sebagai berikut : 1. Kerugian immaterial
yang menurut
sama
(melakukan
ukuran
tertinggi.
rata-rata bagi dokter). 4. Situasi dan kondisi yang sama.
2. Kerugian material 11
Saefullah Wiradipradja, Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan Nasional, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1989, hal. 25
12
Hasil wawancara dengan dr. Dudut, Tim Medikolegal PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 untuk daerah Bali
7
5. Asas
proporsionalitas
(ada
keseimbangan antara sarana, upaya dengan tujuan yang ingin dicapai untuk
menghindari
diagnostic
terjadinya
ocerkill
/
:
therapeutic
overkill / defensive medicine).
dikonversikan ke dalam nilai ekonomis atau uang atau sesuai dengan nilai kepatutan.14 Pengaturan Tingkat kesalahan dokter sebagai
dasar
pertimbangan
dalam
pembayaran ganti rugi seharusnya dituangkan secara
eksplisit
dalam
Undang-Undang
Dasar gugatan ganti rugi untuk meminta
Kesehatan. Ketentuan peraturan perundang-
pertanggungjawaban dokter bersumber pada
undangan yang mengatur pelayanan kesehatan
dua dasar hukum yaitu :13
seharusnya memuat ketentuan tentang syarat
a. Tanggung
jawab
hukum
karena
wanprestasi b. Tanggung
penentuan tingkat kesalahan dokter sebagai dasar untuk menentukan tanggung jawab
jawab
hukum
karena
ganti rugi berdasarkan asas proporsionalitas.
melanggar hukum (onrechmatigedaad)
Perusahaan asuransi tanggung gugat
Jika seorang dokter melakukan malpraktek
profesi dokter hanya memberikan ganti rugi
karena wanprestasi, pasien atau keluarga
kelalaian atau perbuatan melawan hukum
pasien dapat menuntut ganti rugi secara
yang dilakukan dokter sesuai dengan telah
material. Ganti rugi secara material tersebut
tercantum
dapat dihitung secara ekonomis, misalnya atas
asuransi
segala biaya yang dikeluarkan oleh pasien,
Asuransi tanggung gugat profesi dokter juga
seperti biaya pengobatan, biaya perawatan
menanggung setiap kerugian yang timbul dari
selama di Rumah Sakit, biaya dokter dan
resiko yang tidak hanya dari resiko yang
kehilangan gaji. Dan jika seorang dokter
disebabkan oleh kesalahan-kesalahan profesi
melakukan
karena
tertanggung, tetapi juga kesalahan-kesalahan
onrechmatigedaad atau pelanggaran hukum
yang dilakukan orang-orang dimana menurut
maka
hukum si tertanggung bertanggung jawab
dapat
malpraktek
dituntut
ganti
rugi
secara
di
dalam
antara
immaterial. Dimana kerugian material adalah
terhadap
perasaan tidak enak atau tidak nyaman
berlakunya polis.
seorang
dokter
terhadap
pasien
yang
klausula
dokter
orang-orang
perjanjian
dengan
tersebut
pasien.
selama
Berdasarkan polis asuransi tanggung gugat profesi dokter yang menjadi ruang
13
Hasil wawancara dengan dr. Dudut, Tim Medikolegal PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 untuk daerah Bali
14
Hasil wawancara dengan dr. Dudut, Tim Medikolegal PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 untuk daerah Bali
8
lingkup pertanggungjawaban asuransi antara
penanggung dengan syarat bahwa
lain:15
asuransi
1.
gugatan yang terjadi di negara-negara
Ganti Rugi a. Sesuai
dengan
syarat-syarat
yang
tercantum dalam polis, Penanggung akan
mengganti
kerugian
ini
tidak
berlaku
untuk
lain. 2.
Penggantian Klaim
kepada
Asuransi tanggung gugat profesi dokter
pihak tertanggung, sejumlah ganti rugi
mempunyai pertanggungjawaban dalam
sebagai akibat dari tindakan medis
pembayaran
selama menjalankan profesinya yang
pembayaran ganti rugi dan biaya hukum
diasuransikan. Pihak asuransi secara
penyelesaian klaim. Pembayaran ganti
hukum bertanggung jawab membayar
rugi yaitu memberikan ganti rugi kepada
ganti rugi dari kerugian yang timbul
tertanggung atas tuntutan hukum pihak
akibat cidera badan pada pasien yang
ketiga sehubungan dengan malpraktek
disebabkan
oleh
akibat suatu kelalaian atau kesalahan
tertanggung yang terjadi di daerah
yang dilakukan oleh tertanggung yang
jaminan
terjadi dalam periode polis. Sedangkan
dari
selama
tindakan
masa
berlakunya
klaim
yang
meliputi
biaya hukum penyelesaian klaim yaitu
polis. bagi
memberikan ganti rugi atas biaya perkara
tindakan yang dilakukan oleh tenaga
dan pengacara sehubungan dengan proses
kesehatan berwenang bukan dokter
hukum
atau dokter gigi yang membantu pihak
malpraktek tersebut. Kedua hal tersebut
tertanggung tersebut diatas, tetapi
menjadi jaminan sekaligus kelebihan dari
hanya dalam lingkup pekerjaan medis
perusahaan asuransi, karena tidak hanya
yang diberikan oleh pihak tertanggung
untuk
yang dilakukan dibawah petunjuk,
diderita si tertanggung tetapi juga biaya
kontrol
pendampingan
b. Asuransi
ini
dan
juga
berlaku
pengawasan
pihak
tertanggung.
atau
penyelesaian
pembayaran
ganti
klaim
rugi
hukum
yang
dalam
penyelesaian klaim.
c. Ganti rugi terhadap kerugian yang
3.
Adanya Pendampingan Hukum
ditetapkan bertempat di Negara alamat
Di dalam penyelesaian perkara atau kasus
pihak tertanggung atau melalui suatu
adanya tuntutan dari pasien, penanggung
penyelesaian
memberikan
yang
disetujui
oleh
pendampingan
hukum
dalam menyelesaikan perkara atau kasus sampai tercapainya keputusan akhir.
15
Berdasarkan Polis Standart Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967.
4.
Pengajuan Klaim 9
Pengajuan dilakukan
klaim jika
dalam
asuransi
mungkin
melakukan
telah
penyelesaian perkara melalui proses
melakukan suatu tindakan atau hal-hal
perdamaian atau konsiliasi.17 Jika
yang masuk ke dalam ruang lingkup
tercapai kedamaian, tim medikolegal
tanggung jawab asuransi. Misalnya dalam
akan membuat perjanjian perdamaian
asuransi tanggung gugat profesi dokter,
dengan legalitas dari notaris, hal ini
Tertanggung (dokter) dituntut oleh pasien
dibuat agar supaya tidak ada salah
yang merasa tidak puas dengan pelayanan
satu pihak yang melakukan upaya
dokter dan berpikir bahwa dokter tersebut
hukum lain dikemudian hari. Setelah
telah
Maka
dibuat kesepakatan, akta perjanjian
dokter tersebut selaku tertanggung dari
perdamaian tersebut didaftarkan oleh
asuransi tanggung gugat profesi dalam
salah satu pihak ke pengadilan agar
hal
bisa
supaya mempunyai kekuatan hukum
melakukan klaim kepada asuransi, karena
tetap, sehingga perjanjian tersebut
tindakannya
mengikat kedua belah pihak yaitu
melakukan
adanya
tertanggung,
semaksimal
malpraktek.
tuntutan
masuk
tersebut
ke
dalam
pihak dokter dengan pasien.18
pertanggungjawaban asuransi tersebut. Penyelesaian klaim asuransi tanggung
2.) Melalui Proses Pengadilan
gugat profesi dokter dapat terjadi dilakukan
Penyelesaian klaim melalui proses
dengan dua cara :16
pengadilan diambil jika dalam proses
1.) Cara Damai Penyelesaian
damai
tidak
tercapai mufakat, sehingga jalan
cara
terakhir yang bisa ditempuh oleh
musyawarah atau negosiasi untuk
masing-masing pihak yaitu lewat
melakukan
jalur litigasi atau pengadilan untuk
ditempuh
dengan
musyawarah
cara
damai
klaim
atau
dengan
kesepakatan
tentang
jumlah penggantian klaim kepada
mengambil
pasien. Perusahaan asuransi selalu
Langkah ini biasanya datang dari
menggunakan
pihak
cara
damai
untuk
ketiga
suatu
keputusan.
(pasien)
menyelesaikan perkara. Peran tim
mengajukan
medikolegal pada penyelesaian klaim
tertanggung (dokter), karena pasien
dengan cara damai pada penyelesaian
merasa tidak puas atas kesepakatan
klaim sangat besar. Karena salah satu
yang ada. Akan tetapi tidak menutup
tugas dari tim medikolegal harus bisa
tuntutan
untuk kepada
17
Hasil Wawancara dengan Pihak Perusahaan
18
Hasil Wawancara dengan Pihak Perusahaan
Asuransi 16
Asuransi
Hasil Wawancara dengan Pihak Perusahaan Asuransi
10
kemungkinan langkah tersebut juga
Thomas Aquinas menyatakan bahwa
datang dari inisiatif dokter, dimana
penghormatan terhadap person dapat terwujud
langkah-langkah perdamaian dengan
apabila ada sesuatu yang dibagikan/diberikan
pasien gagal ditempuh. Dalam hal
kepada seseorang sebanding dengan yang
penyelesaian
seharusnya ia terima (praeter proportionem
perkara
dalam
persidangan, pihak penanggung yaitu
dignitas ipsius).
perusahaan asuransi akan memenuhi
pengakuan terhadap person harus diarahkan
kewajibannya biaya
Dengan dasar itu maka
untuk
menanggung
pada pengakuan terhadap kepatutan (equity),
proses-proses
penyelesaian
kemudian
menyediakan
didistribusikan secara proporsional atas dasar
sengketa,
dan
pengacara
yang
akan
digunakan
sebagaimana
bentuk
dan
penghargaan
harkat dan martabat manusia. 20
jasanya untuk membela tertanggung (dokter)
pelayanan
Asas proporsionalitas bermakna sebagai “asas
yang
melandasi
atau
mendasari
jaminan yang diberikan oleh pihak
pertukaran hak dan kewajiban para pihak
asuransi.
sesuai proporsi, beban dan atau bagiannya.”
Menurut Thomas Aquinas, keadilan distributif
pada
penghormatan
dasarnya
terhadap
merupakan
utama
yang
mempengaruhi
proses
manusia
penyelesaian sengketa, yaitu: kepentingan
(acceptio personarum) dan keluhurannya
(interest), hak (rights) dan status kekuasaan
(dignitas). Dalam konteks keadilan distributif,
(power). Para pihak yang bersengketa ingin
keadilan dan kepatutan (equity) tidak tercapai
kepentingannya
semata-mata dengan penetapan nilai yang
terpenuhi
aktual,
diperlihatkan,
melainkan
person
Menurut Fisher dan Ury terdapat tiga faktor
juga
atas
dasar
kebersamaan antara satu hal dengan hal yang lainnya (aequalitas rei ad rem). Ada dua bentuk kesamaan yaitu :19
dan
status
hak-haknya kekuasaannya
dimanfaatkan
serta
dipertahankan.21 Penerapan azas proporsionalitas akan membantu memberikan justifikasi mengenai
a. Kesamaan proporsional (acqualitas
putusan terhadap perkara dimaksud, dengan berpedoman pada azas atau prinsip berikut :22
quantitas) b. Kesamaan
tercapai,
kuantitas
atau
jumlah
(acqualitas quantitas)
a. Hakim tidak boleh bersikap berat sebelah
(prinsip
fair
trial)
dan
memihak 19
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, LaksBang Mediatama Yogyakarta, Oktober, 2008, hal. 37
20
Agus Yudha Hernoko, Op.Cit, hal. 37-38 Agus Yudha Hernoko, Ibid, hal. 25 22 Agus Yudha Hernoko, Ibid, hal. 22 21
11
parsial (prinsip imparsialitas - tidak
berpedoman kepada berat dalilnya yang
memihak).
dituntut
untuk
hendak dibuktikan. Hakim harus membagi
membagi
beban
beban pembuktian sedemikian rupa agar
pembuktian kepada pihak-pihak yang
secara proporsional berlangsung seimbang,
bersengketa
sehingga pihak yang dibebani kewajiban
secara
Hakim
bijaksana
secara
adil
dan
pembuktian, tidak lebih ringan dari pihak
proporsional. b. Menegakkan Pembebanan
Risiko
Alokasi
Pembuktian.
Dalam
lawan apabila dia mengajukan pembuktian. Dalam hal ini, jika ternyata terbukti
mekanisme alokasi tersebut melekat
melanggar
risiko
bersangkutan
yang
harus
ditanggung
hukum
maka
dokter
dapat
yang
dimintakan
akibatnya oleh masing-masing pihak.
pertanggungjawabannya. Sudah saatnya pihak
Pihak yang menurut hukum dibebani
berwenang mengambil sikap proaktif dalam
pembuktian, berarti mendapat alokasi
menyikapi
fenomena
untuk membuktikan hal itu. Apabila
malpraktik.
Dengan
terdapat pihak yang tidak mampu
hukum dan keadilan dapat tercipta bagi
membuktikan apa yang dialokasikan
masyarakat umum dan komunitas profesi.
kepadanya,
tersebut
Dengan adanya kepastian hukum dan keadilan
menanggung risiko kehilangan hak
pada penyelesaian kasus malpraktik ini maka
atau
kegagalan
diharapkan agar para dokter tidak lagi
memberi bukti yang relevan atas hal
menghindar dari tanggung jawab hukum
tersebut. Dengan demikian, apabila
profesinya
maka
kedudukan
pengalokasian dilakukan memihak,
pihak
atas
beban
secara hakim
maraknya demikian
gugatan kepastian
pembuktian
adil
dan
harus
tidak
3.2
tegas
Pengaturan Pembayaran Ganti Rugi Asuransi Tanggung Gugat Profesi
menegakkan risiko atas kegagalan
Dokter
membuktikan apa yang dipikulkan
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 4-
kepada suatu pihak Penerapan asas kepatutan suatu perkara
8 disebutkan setiap orang berhak atas
dalam sidang di pengadilan, dimana saling
kesehatan; akses atas sumber daya; pelayanan
berhadapan
dua
kesehatan
tergugat)
yang
pihak
(penggugat
dan
yang
aman,
bermutu
dan
ingin
terjangkau; menentukan sendiri pelayanan
membenarkan dalil-dalilnya. Hakim wajib
kesehatan yang diperlukan; lingkungan yang
memberikan kesempatan yang sama dengan
sehat;
sama-sama
info
dan
edukasi
kesehatan
yg
cara meletakkan beban pembuktian yang 12
seimbang
dan
bertanggungjawab;
dan
Hakimlah
yang
punya
kewenangan
menentukan.
informasi tentang data kesehatan dirinya.
Apabila
Dasar penuntutan ganti rugi malpraktik
kita
simpulkan
ketentuan
dokter dalam Undang-Undang Nomor 36
pemberian ganti rugi dari segi hukum perdata,
Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu terdapat
tanggung jawab tersebut dapat mengandung
dalam pasal 58 ayat 1 dan ayat 2, dimana
beberapa aspek yaitu dapat ditimbulkan
menyatakan bahwa, yaitu :
karena
(1) Setiap orang berhak menuntut ganti
“wanprestasi”
(tidak
memenuhi
prestasi), karena perbuatan melanggar hukum
tenaga
(onrecht matigedaad), dapat juga karena
kesehatan, dan/atau penyelenggara
kurang hati-hatinya mengakibatkan matinya
kesehatan
orang (moedwillige/onrecht matigedoodslag)
rugi
terhadap
kerugian
seseorang,
yang akibat
menimbulkan kesalahan
atau
dan
juga
karena
kurang
kelalaian dalam pelayanan kesehatan
mengakibatkan
yang diterimanya.
veroorzichtige van lichame lijke letsel).
(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana
Apabila
cacat
hati-hatinya
wanprestasi
badan
maka
(het
ketentuan
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
peraturannya terdapat dalam pasal 1243-1289
bagi
KUH
tenaga
kesehatan
yang
Perdata,
sedangkan
kalau
melakukan tindakan penyelamatan
Onrechtmatigedaad dalam pasal 1365-1366
nyawa atau pencegahan kecacatan
KUH
seseorang dalam keadaan darurat.
menyebabkan mati terdapat dalam pasal 1370
Untuk aspek perdata apabila terjadi malpraktek yang mengakibatkan kerugian,
Perdata,
karena
kurang
hati-hati
KUH Perdata, dan apabila mengakibatkan cacat badan pasal 1371 KUH Perdata.23
dapat diukur dengan nilai material. Pada
Pada prinsipnya sanksi perdata adalah
umumnya perbuatan dokter, hampir pasti
pemberian ganti rugi kepada pihak yang
tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan
dirugikan. Sanksi yang berupa ganti rugi itu
malpraktek. Sebagai kompensasi bila terjadi
sendiri dapat diklasifikasikan dua macam
malpraktek,
diharuskan
yakni, sanksi material dan imaterial. Untuk
memberikan ganti rugi terhadap kerugian
sanksi yang berbentuk material masih dapat
yang dialami oleh pasien atau keluarganya.
dilakukan pengukuran, artinya masih bisa
Untuk ganti rugi keperdataan berupa imbalan
diukur dengan materi (uang). Sebaliknya
yang bersifat material. Besarnya ganti rugi
untuk sanksi yang bersifat imaterial, sampai
seorang
dokter
tentunya berdasarkan putusan pengadilan, yang tinggi rendahnya ganti rugi hanya
23
Endang Kusumah Astuti, Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis, Semarang, 2003, hal .14
13
saat ini belum ada tolak ukurnya. Tetapi
risiko besar untuk digugat oleh kliennya atas
dalam
dugaan
prakteknya
ganti
rugi
imaterial
malpraktek.24
Asuransi
tanggung
dikonversikan menjadi nilai material / uang,
jawab profesi dokter merupakan salah satu
sehingga tidak sedikit seseorang menggugat
bentuk dari asuransi tanggung jawab hukum
pihak lain dengan tuntutan imaterial yang
profesi, objek asuransi tanggung gugat profesi
diukur dengan
dokter
nilai
uang
yang dalam
adalah
adanya
kewajiban
untuk
menentukan jumlahnya semaunya sendiri. Hal
membayar ganti rugi kepada pasien yang
ini dikarenakan tidak adanya alat ukur,
timbul karena adanya kelalaian atau kesalahan
sehingga penentuan jumlah tuntutan yang
dokter dalam menjalankan tugasnya, dimana
sangat
kelalaian
atau
walaupun tidak didasarkan asas kepantasan
tercantum
di
atau kepatutan.
asuransi antara dokter dengan pasien.
tinggi
Dalam Tahun
seakan
dianggap
Undang-Undang
benar,
Nomor.
2
1992 tentang Usaha Perasuransian,
kesalahan dalam
Pembayaran
tersebut
klausula
ganti
rugi
telah
perjanjian
di
dalam
perjanjian asuransi tanggung jawab gugat
peran dari asuransi berdasarkan Pasal 3 huruf
profesi
(a) Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
mengganti kerugian kepada pihak tertanggung
1992 tentang Usaha Perasuransian adalah
sejumlah ganti rugi, sebagai akibat dari
menerima pengalihan resiko kerugian yang
praktek
timbul akibat adanya tuntutan dari pihak
tertanggung
ketiga, dan dalam asuransi tanggung jawab
menjalankan profesinya yang diasuransikan.
hukum profesi dokter, perusahaan asuransi
Dimana yang secara hukum bertanggung
juga berperan dalam pendampingan saat
jawab membayar ganti rugi dari kerugian
dokter menghadapi tuntutan pasien dengan
yang timbul dari cedera badan pada pasien
pembentukan
tim
dan
yang disebabkan oleh tindakan medis dari
pendampingan
dalam
litigasi.
tertanggung yang terjadi di daerah lingkup
medikolegal proses
Mengingat profesi dokter sangat berisiko,
dokter,
yaitu
kedokteran terhadap
penanggung
yang pasien
akan
dilakukan selama
jaminan.25
sebaiknya seluruh dokter memiliki asuransi
Pembayaran ganti rugi seperti yang
tanggung jawab hukum profesi dokter dan
dimaksud dalam perjanjian asuransi meliputi
dalam
biaya tuntutan ganti rugi dan biaya hukum
menjalankan
tugasnya
sebaiknya
dokter lebih berhati-hati dan selalu menambah ilmu kedokteran agar tidak terjadi malpraktek. Asuransi
profesi
dibuat
untuk
memberikan pertanggungan pada anggota suatu profesi yang dianggap mempunyai
24
Djaja Surya Atmadja, “Malpraktek Medis, Pembuktian Dan Pencegahan”, Simposium Dua Hari (Akreditasi IDI), 28-29 Agustus, 2004, hlm. 46 25 Polis Standart Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967, hal. 1
14
penyelesaian klaim, maksimal sebesar nilai
dahulu diketahui berapa nilai atau harga dari
pertanggungan yang tercantum dalam ikhtisar
objek yang diasuransikan.
polis. Penanggung hanya bertanggungjawab berdasarkan polis untuk membayarkan ganti
IV KESIMPULAN DAN SARAN
rugi atau biaya klaim setelah dikurangi
4.1
jumlah risiko sendiri yang menjadi tanggung
Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat
jawab
ditarik kesimpulan bahwa;
Tertanggung
(Insured’s
Retained
Amount) pada setiap kejadian dan apabila
1.
Kesimpulan
Tingkat
kesalahan
dokter
belum
syarat-syarat dalam polis telah dipenuhi. Dan
dipergunakan sebagai dasar pertimbangan
setiap Batas Kejadian yang dinyatakan dalam
dalam penentuan dan pembayaran ganti
Ikhtisar
rugi dalam kasus malpraktek karena
Pertanggungan
adalah
jumlah
tertinggi yang dibayarkan Penanggung pada
peraturan
setiap kejadian berupa total jumlah :26
mengatur pelayanan kesehatan belum
Pada prinsipnya dalam Undang-Undang Nomor
2
Tahun
menentukan hal tersebut. Dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Perasuransian, ganti rugi merupakan suatu
Kesehatan mengatur tentang tuntutan
tujuan
risk
ganti rugi terhadap tenaga kesehatan yang
atau
menimbulkan
transfer
asuransi
mechanism.
tentang
yang
Usaha
bahwa
1992
perundang-undangan
merupakan
Mengalihkan
kerugian
terhadap
membagi risiko yang kemungkinan akan
seseorang atas sesuatu yang timbul baik
diderita atau dihadapi tertanggung atas suatu
fisik maupun non fisik akibat kesalahan
peristiwa yang tidak dikehendaki dan belum
atau
pasti terjadi. Namun, satu hal yang perlu
kesehatan. Dalam KUH Perdata mengatur
diketahui
Keseimbangan
tentang tanggung jawab yang timbul
(Indemnity Principle) ini, bahwa tertanggung
karena wanprestasi, karena perbuatan
tidak
melanggar hukum yang mengakibatkan
dalam
Prinsip
diperkenankan
untuk
memperoleh
kelalaian
dalam
pelayanan
keuntungan dari ganti rugi yang diberikan
kematian
oleh penanggung. Besarnya ganti rugi yang
mengakibatkan cacat badan. Sedangkan
diterima oleh tertanggung harus seimbang
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
atau sama dengan kerugian yang dideritanya.
1992
Untuk menciptakan keseimbangan antara
mengatur
kerugian dengan ganti rugi harus terlebih
kemungkinan risiko yang diderita atau
pada
tentang
seseorang
Usaha
tentang
ganti
dan
Perasuransian rugi
dari
dihadapi tertanggung atas suatu peristiwa 26
Polis Standart Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967, hal. 2
yang tidak dikehendaki dan belum pasti terjadi. Besarnya ganti rugi yang diterima 15
oleh tertanggung harus seimbang atau
skema ganti rugi secara proporsional
sama dengan kerugian yang dideritanya.
sesuai dengan tingkat kesalahan dokter
Untuk menciptakan keseimbangan antara
masing-masing
untuk
dapat
kerugian dengan ganti rugi harus terlebih
menyelaraskan
ketimpangan
beban
dahulu diketahui berapa nilai atau harga
kewajiban bertanggung jawab sesuai
dari objek yang diasuransikan.
dengan proporsinya antara dokter yang melakukan
2.
Pengaturan sebagai
pembayaran
kesalahan
dokter
dengan
pertimbangan
dalam
kesalahan besar.
tingkat
dasar
tingkat
ganti
rugi
dokter
kesalahan
kecil
melakukan
tingkat
keseriusan
pihak
seharusnya
dilakukan secara eksplisit dalam Undang-
2.
Perlu
adanya
Undang Kesehatan. Ketentuan peraturan
pemerintah,
perundang-undangan
mengatur
ketentuan pengaturan tingkat kesalahan
pelayanan kesehatan seharusnya memuat
dokter sebagai dasar pertimbangan dalam
ketentuan
penentuan
pembayaran ganti rugi malpraktek, untuk
tingkat kesalahan dokter sebagai dasar
dapat menyelaraskan ketimpangan beban
untuk menentukan tanggung jawab ganti
kewajiban bertanggung jawab sesuai
rugi berdasarkan asas proporsionalitas.
dengan proporsinya antara dokter yang
Instrumen atau indikator yang dapat
melakukan
digunakan
sebagai
dengan
menentukan
tingkat
tentang
yang
syarat
dasar
untuk
untuk
segera
tingkat
dokter
membuat
kesalahan
melakukan
kesalahan
rugi
kepastian hukum dan keadilan dapat
berdasarkan tingkat kesalahan itu adalah
tercipta bagi masyarakat umum dan
Standard Profesi Medis (SPM) dalam
komunitas profesi.
selanjutnya
menentukan
ganti
Dengan
tingkat
dan
kesalahan
besar.
kecil
demikian
melakukan tindakan medis dan Standard Prosedur
Operasional
(SPO)
di
lingkungan Rumah Sakit dimana dokter tersebut bekerja.
DAFTAR PUSTAKA Agus Yudha Hernoko Agus Yudha Hernoko, Hukum
Perjanjian
Proporsionalitas 4.2 1.
Saran Pengaturan nilai ganti rugi dalam kasus malpraktek dokter, khususnya dokter dalam sebuah tim dokter pelaksana
Komersial,
Dalam
LaksBang
Asas Kontrak Mediatama
Yogyakarta, Oktober, 2008 Djaja Surya Atmadja, “Malpraktek Medis, Pembuktian
Dan
Pencegahan”,
tindakan medis sebaiknya menggunakan 16
Simposium Dua Hari (Akreditasi IDI), 28-29 Agustus, 2004
Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
Endang Kusumah Astuti, Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis, Semarang,
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
2003 PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, Buku Panduan Asuransi Tanggung
Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme
Gugat Profesi Dokter : Mekanisme Penanganan Klaim Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter, Jakarta Selatan, Biodata Penulis :
2010 Polis Standart Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter PT. Asuransi Umum
Ni Putu Ayu Myra Gerhana Putri, SH, AAAIK, mahasiswa program magister ilmu hukum Universitas Udayana, konsentrasi
Bumiputeramuda 1967
hukum bisnis, bertempat tinggal di Jalan Anonim, Dokter “Kejar Setoran” Memicu Malpraktek, http : http://www.mailarchive.com/gorontalomaju2020@yaho ogroups.com/msg09972.html, PMK
No.
755
Tahun
2011
Letda Reta gg XII/5 Denpasar, 80234. Penulis saat ini bekerja di PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Denpasar. Dapat
dihubungi
melalui
Tentang
[email protected]
Penyelenggaraan Komite Medik Di
telepon seluler 08123611674
atau
email
:
melalui
Rumah Sakit
17
