Tanggal 15 Juni 2011

DOKUMEN PENGADAAN JASA KEAMANAN KANTOR Nomor : 02 / PK.U / II / 2011 Tanggal 15 Juni 2011

Organisasi/SKPD

: 1.02.020 BLUD Puskesmas Kec. Gambir JAKPUS 1.07.01.5700.000

Urusan

: 1.02 KESEHATAN

Program

: 1.02.01. Program Penerapan Kaidah Good Governance dalam Penyelenggaran Urusan Kesehatan

Kegiatan

: 1.02.01.003 Biaya Jasa Keamanan Kantor

Nama Pekerjaan

: Belanja Jasa Keamanan Kantor

Kode rekening

: 5.2.2.03.34

Kualifikasi

: Kecil

Tahun Anggaran

: 2011

Lokasi

: Puskesmas Kec. Gambir Jl. Tanah Abang I No. 10 Jakarta Pusat 10160

PUSKESMAS KECAMATAN GAMBIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT Jl. Tanah Abang I No.10 Telp. 3810051 Jakarta Pusat 10160

Dokumen Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor Puskesmas Kecamatan Gambir Tahun Anggaran 2011

Page 1

BAB I Pasal 1 UMUM A. Dokumen pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut : Jasa lainnya : yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem Jasa tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa konsultasi, pelaksanaan Jasa lainnya dan pengadaan Barang. HPS : Harga Perkiraan Sendiri; HEA : Harga Evaluasi Akhir; Kemitraan : kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis; LDP : Lembar Data Pemilihan; LDK : Lembar Data Kualifikasi; PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan; SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja. C. Pelelangan Umum Belanja Jasa Pengamanan Kantor pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDK. D. Panitia Pengadaan mengumumkan pelaksanaan pelelangan umum dengan pascakualifikasi melalui website : lpse.jakarta.go.id, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. BAB II PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM ULANG DENGAN PASCAKUALIFIKASI Kop Surat K/L/D/I Pengumuman Pelelangan Umum Ulang dengan Pascakualifikasi Nomor : 05/PK.U/II/2011 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Puskesmas Kecamatan Gambir akan melaksanakan Pelelangan Umum Ulang dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan jasa lainnya sebagai berikut : 1. Paket Pekerjaan Nama paket pekerjaan : Belanja Jasa Keamanan Kantor Lingkup pekerjaan : Jasa Keamanan Kantor di 5 (lima) Puskesmas (Puskesmas Kec. Gambir, Puskesmas Kel. Petojo Utara, Puskesmas kel. Petojo Selatan, Puskesmas Kel. Duri Pulo dan Puskesmas Kel. Kebon Kelapa) Nilai total HPS : Rp. 299.992.000 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) Sumber pendanaan : APBD (DPA SKPD Puskesmas Kec. Gambir Tahun Anggaran 2011


Page 2

2. Persyaratan Peserta a. Merupakan Badan Usaha bukan perorangan b. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kategori K (Kecil) untuk bidang/sub bidang yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilelangkan 3. Pelaksanaan Pengadaan Tempat dan alamat : Lt.III Puskesmas Kecamatan Gambir Jl. Tanah Abang I No. 10, Jakarta Pusat Website : lpse.jakarta.go.id 4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan : No Kegiatan Pendaftaran dan Pengambilan a. dokumen pengadaan b. c. d.

Pemberian Penjelasan

Kamis/ 23 Juni 2011

Pemasukan dokumen penawaran Pembukaan dokumen penawaran

Jumat/ 24 Juni s/d Kamis/30 Juni 2011

Waktu 09.30 s/d 12.00 WIB 10.00 WIB s/d selesai 09.30 s/d 12.00 WIB

Kamis/ 30 Juni 2011

13.00 WIB

e.

Evaluasi Penawaran

f.

Pengumuman pemenang

g.

Masa Sanggah

h.

Penerbitan SPPBJ

Hari/Tanggal Jumat /17 Juni s/d Senin/ 27 Juni 2011

Jumat/1 Juli s/d Senin/4 Juli 2011 Selasa/ 5 Juli 2011 Rabu/ 6 Juli s/d Selasa/12 Juli 2011 Rabu/ 13 Juli 2011

-

5. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal. 6. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil dokumen pengadaan. BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN DAN SUMBER DANA A. Panitia Pengadaan mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket pengadaan Jasa Keamanan Kantor yang tercantum dalam LDP. B. Nama paket dan lingkup pekerjaan ditentukan dalam LDP. C. Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak. D. Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP. Pasal 3 PESERTA PEMILIHAN A. Pemilihan penyedia Jasa Keamanan Kantor ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta pengadaan yang berbentuk badan usaha, kemitraan atau peserta perorangan yang memenuhi kualifikasi.


Page 3

B. Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut. C. Peserta kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi. Pasal 4 LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENIPUAN A. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut : 1. berusaha mempengaruhi anggota Panitia Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; 2. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pemilihan, sehingga mengurangi/menghambat/mempeerkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; 3. membuat dan/atau menyampaikan dokumen/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini. B. Peserta yang menurut penilaian Panitia Pengadaan terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf A diatas dikenakan sanksi sebagai berikut : 1. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang; 2. sanksi pencantuman dalam daftar hitam; 3. gugatan secara perdata; dan/atau 4. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. C. Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Panitia Pengadaan kepada PA/KPA. Pasal 5 LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN A. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki peran ganda/terafiliasi. B. Peran ganda sebagaimana dimaksud huruf A diatas antara lain meliputi : 1. Seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu badan usaha tidak boleh merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada pelelangan yang sama; 2. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan perencana (apabila ada) menjadi penyedia Jasa Lainnya atau menjadi konsultan pengawas untuk pekerjaan fisik yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) atau Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi; 3. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan pengawas (apabila ada) menjadi penyedia Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang diawasi, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) atau Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi; 4. Pengurus koperasi pegawai dalam suatu unit atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang Pelelangan. C. Afiliasi sebagaimana dimaksud huruf A di atas adalah keterkaitan hubungan, baik antar peserta, maupun antara peserta dengan PPK dan/atau anggota Panitia Pengadaan yang antara lain meliputi :


Page 4

1. 2. 3.

Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; PPK dan/atau anggota Panitia Pengadaan, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan dan menjalankan perusahaan peserta; Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.

D. Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luar tanggungan negara. Pasal 6 PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI A. Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan jasa lainnya yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia (produksi dalam negeri). B. Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa lainnya dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) dengan ketentuan: 1. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor; 2. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; 3. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; 4. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi perbankan, dan pemeliharaan; 5. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan 6. peserta diwajibkan membuat daftar barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran. C. Pengadaan Barang Impor dimungkinkan dalam hal : 1. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; 2. spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau 3. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Pasal 7 SATU PENAWARAN TIAP PESERTA A. Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya boleh memasukkan penawaran untuk satu paket pekerjaan. B. Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan yang lain pada paket pekerjaan yang sama. Pasal 8 DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA A. Dokumen Pengadaan terdiri atas Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan.


Page 5

B. Dokumen Pengadaan meliputi : 1. Umum; 2. Pengumuman pelelangan; 3. Instruksi kepada peserta; 4. Lembar data Pemilihan 5. Bentuk Dokumen Penawaran: a. Surat Penawaran b. Bentuk Surat Kuasa; c. Bentuk Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO); d. Dokumen Penawaran Teknis; e. Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN; f. Jaminan Penawaran; 6. Bentuk Surat Perjanjian 7. Syarat-Syarat Umum Kontrak; 8. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; 9. Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau gambar; 10. Daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan; 11. Bentuk Dokumen lain : a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); c. Jaminan Sanggahan Banding d. Jaminan Pelaksanaan; e. Jaminan Uang Muka; f. Jaminan Pemeliharaan. C. Isi Dokumen Kualifikasi, meliputi : 1. Lembar Data Kualifikasi; 2. Pakta Integritas; 3. Formulir Isian Kualifikasi; 4. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi 5. Tata cara evaluasi kualifikasi. D. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan resiko peserta. E. Peserta dapat meminta penjelasan secara tertulis mengenai isi Dokumen Pengadaan kepada Panitia Pengadaan sebelum batas akhir pemasukan penawaran. F.

Panitia Pengadaan wajib menanggapi setiap permintaan penjelasan yang diajukan peserta secara tertulis.

G. Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan menggunakan bahasa Indonesia. Pasal 9 PEMBERIAN PENJELASAN A. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/ menggugurkan penawaran. B. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Panitia Pengadaan. C. Bagi peserta perorangan yang hadir pada saat pemberian penjelasan tidak boleh diwakilkan, dan menunjukkan tanda pengenal kepada Panitia Pengadaan. D. Dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta mengenai : 1. metode pemilihan; 2. cara penyampaian dokumen penawaran; 3. kelengkapan yang harus dilampirkan bersama dokumen penawaran; 4. pembukaan dokumen penawaran;


Page 6

5. 6. 7. 8.

metode evaluasi; hal – hal yang menggugurkan penawaran; jenis kontrak yang akan digunakan; ketentuan dan tata cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri; 9. ketentuan tentang penyesuaian harga; 10. ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha Mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil, dan 11. ketentuan tentang asuransi dan ketentuan lain yang dipersyaratkan. E. Apabila dipandang perlu, Panitia pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta. F.

Pemberian penjelasan mengenai isi dokumen pengadaan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari Panitia Pengadaan, perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan lapangan, serta keterangan lainnya harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh anggota panitia pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

G. Apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani BAPP, maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan yang hadir. H. Apabila dalm BAPP sebagaimana dimaksud dalam huruf H di atas terdapat halhal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Dokumen pengadaan. I.

Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal.

J.

Peserta diberitahu oleh Panitia Pengadaan untuk mengambil salinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen Pengadaan.

K. Peserta dapat mengambil salinan BAPP dan/atau Adendum Dokumen Pengadaan yang disediakan oleh Panitia Pengadaan atau mengunduhnya melalui website yang tercantum dalam LDP. L.

Setelah pemberian penjelasan dan sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, Panitia Pengadaan dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi Dokumen Pengadaan.

M. Dalam Adendum Dokumen Pengadaan, Panitia Pengadaan dapat memberikan waktu tambahan untuk memasukkan dokumen penawaran. Pasal 10 PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN A. Biaya dalam Penyiapan Dokumen Penawaran 1. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran. 2. Panitia tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta. B. Bahasa Penawaran 1. Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia 2. Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing. 3. Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.


Page 7

C. Dokumen Penawaran meliputi : 1. Surat penawaran yang di dalamnya mencantumkan : a. Tanggal; b. Masa berlaku penawaran; c. Harga penawaran; d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan e. Tanda tangan : i. Direktur utama/pimpinan perusahaan; ii. Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; iii. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; iv. Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau v. Peserta perorangan. 2. Jaminan penawaran asli; 3. Daftar kuantitas dan harga, apabila dipersyaratkan; 4. Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan); 5. Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari : a. Metode pelaksanaan; jadwal waktu penyerahan; b. Identitas (jenis, tipe dan merek) barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas apabila dipersyaratkan); c. Jaminan purna jual (apabila dipersyaratkan); d. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan; e. Spesifikasi teknis; f. Daftar personil inti; g. Tenaga teknis (apabila dipersyaratkan); dan h. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan. 6. Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN; 7. Dokumen isian kualifikasi; dan 8. Dokumen lain yang dipersyaratkan. D. Harga Penawaran 1. Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. 2. Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan. 3. Untuk kontrak lump sum, peserta mencantumkan harga satuan untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan. 4. Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket jasa lainnya ini diperhitungkan dalam total harga penawaran. 5. Untuk kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, ditulis “penyesuaian harga dapat diberlakukan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat umum/khusus kontrak’’. E. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran 1. Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang yang ditetapkan dalam LDP. 2. Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak. F. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan 1. Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan dalam LDP.


Page 8

2. Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Panitia Pengadaan dapat meminta seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu. 3. Peserta dapat : a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; b. Menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi. 4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP. G. Pengisian Dokumen Isian Kualifikasi. 1. Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi. 2. Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi ditandatangani oleh : a. Direktur utama/pimpinan perusahaan; b. Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; c. Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; d. Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau e. Peserta perorangan. H.

Pakta Integritas 1. Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan jasa lainnya. 2. Pakta Integritas dimasukkan dalam Dokumen Isian Kualifikasi dan menjadi bagian Dokumen Penawaran.

I.

Jaminan Penawaran 1. Peserta menyerahkan Jaminan Penawaran dalam mata uang penawaran sesuai yang tercantum dalam LDP. 2. Jaminan penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP c. Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran; d. Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; e. Nama Panitia Pengadaan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Panitia Pengadaan yang mengadakan pelelangan. f. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan; g. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pengadaan diterima oleh penerbit Jaminan; h. Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan. 3. Jaminan penawaran dari pemenang lelang akan dikembalikan setelah pemenang lelang menyerahkan jaminan pelaksanaan. 4. Jaminan Penawaran dari peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan setelah pengumuman pemenang pelelangan. 5. Jaminan Penawaran akan disita apabila : a. Peserta terlibat KKN; b. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal harga penawarannya di bawah 80% HPS;


Page 9

c. d. J.

Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 setelah dilakukan evaluasi, tidak hadir dalam klarifikasi dan/ atau verifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.

Bentuk Dokumen Penawaran Dokumen penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap serta ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”. Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen asli dan rekaman, maka dokumen asli yang berlaku. Pasal 11 PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

A.

Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran 1. Penyampulan dokumen penawaran dengan metode 1 (satu) sampul. 2. Dokumen Penawaran terdiri dari : a. Penawaran administrasi; b. Penawaran teknis; c. Penawaran harga; dan d. Dokumen Isian Kualifikasi 3. Peserta memasukkan dokumen penawaran asli dan rekamannya ke dalam 2 (dua) sampul yang masing-masing ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”, kemudian kedua sampul tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul untuk menjaga kerahasiaannya. 4. Dokumen penawaran dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis “DOKUMEN PENAWARAN”, nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukan kepada Panitia Pengadaan dengan alamat yang ditentukan dalam LDP. 5. Bila sampul dokumen tidak direkat, Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul terhadap Dokumen penawaran.

B.

Penyampaian Dokumen Penawaran 1. Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Panitia Pengadaan sesuai jadual yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, dan Panitia Pengadaan memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan. 2. Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima Panitia Pengadaan sebelum batas akhir pemasukkan penawaran serta atas segala risiko keterlambatan dan kerusakan dokumen menjadi risiko peserta. 3. Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat Panitia Pengadaan. 4. Peserta boleh menarik, mengganti, mengubah dan menambah dokumen penawarannya, sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. 5. Penariakan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda sesuai dengan isi sampul dengan penambahan pencantuman kata : “PENARIKAN”, “PENGGANTIAN, “PENGUBAHAN” atau “PENAMBAHAN”, tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya.

C.

Batas akhir waktu pemasukan dokumen penawaran Penawaran harus disampaikan kepada atau harus sudah diterima oleh Panitia pengadaan paling lambat di tempat dan waktu yang ditentukan dalam LDP.

D.

Penawaran Terlambat 1. Setiap penawaran yang diterima oleh Panitia Pengadaan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan dalam keadaan tertutup (sampul tidak dibuka).


Page 10

2. Terhadap penawaran yang terlambat yang disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, Panitia membuka sampul luar untuk mengetahui nama dan alamat peserta serta memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali penawaran tersebut. Pasal 12 PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN A.

Pembukaan Penawaran 1. Dokumen penawaran dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam LDP yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi. 2. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada Panitia Pengadaan. 3. Bagi peserta perorangan yang hadir pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak boleh diwakilkan, dan menunjukkan tanda pengenal kepada Panitia Pengadaan. 4. Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka panitia Pengadaan menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam. 5. Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar Panitia pengadaan yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan. 6. Panitia Pengadaan membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran di hadapan para peserta. 7. Panitia Pengadaan meneliti kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan menghitung jumlah Dokumen Penawran yang masuk di hadapan peserta. 8. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta makan pelelangan dinyatakan gagal. 9. Dokumen Penawaran dengan sampul bertanda “PENARIKAN”, “PENGGANTIAN”, “PENGUBAHAN” atau “PENAMBAHAN”, harus dibuka dan dibaca terlebih dahulu. 10. Dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibuka apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”. 11. Panitia Pengadaan membuka sampul Dokumen Penawaran di hadapan peserta kemudian dijadikan Lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran. 12. Panitia Pengadaan memeriksadan menunjukkan di hadapan para peserta mengenai kelengkapan (Sampul I/Tahap I) yang meliputi : a. Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan harga penawaran; b. Jaminan Penawaran asli c. Daftar Kuantitas dan Harga untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, apabila ada; d. Surat kuasa dari pimpinan/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan); e. Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila ada); f. Dokumen penawaran teknis; g. Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN; h. Dokumen isian kualifikasi; dan i. Dokumen lain yang dipersyaratkan. 13. Panitia Pengadaan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan penawaran. 14. Salah satu anggota Panitia Pengadaan bersama 1 (satu) orang saksi memaraf Dokumen Penawaran asli yang bukan miliknya 15. Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran yang paling sedikit memuat : a. Jumlah dokumen penawran yang masuk; b. Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak lengkap; c. Harga penawaran masing-masing peserta;


Page 11

d. e. f. g. 16. 17. 18. 19.

B.

Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam dokumen penawaran (apabila ada); Keterangan lain yang dianggap perlu; Tanggal pembuatan Berita Acara; dan Tanda tangan anggota Panitia Pengadaan dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan apabila tidak ada saksi dari peserta. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita Acara. Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan yang hadir dan 2 (dua) orang saksi. Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran. Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran dan Panitia Pengadaan dapat mengunggah salinan tersebut melalui website sebagaimana yang tercantum dalam LDP yang dapat diunduh oleh peserta.

Evaluasi Penawaran 1. Evaluasi penawaran harga dilakukan dengan metode sistem gugur. 2. Sebelum evaluasi penawaran dilakukan koreksi aritmatik. Untuk penawaran dengan kontrak lump sum yang melampirkan daftar kuantitas dan harga, koreksi aritmatik hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan tanpa mengubah nilai penawaran. 3. Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur. 4. Pelaksanaan evaluasi dengan system gugur dilakukan oleh Panitia Pengadaan untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. 5. Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran. 6. Panitia Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi : a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; dan c. evaluasi harga. 7. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut : a. Panitia Pengadaan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Pengadaan ini; b. Panitia Pengadaan dan/atau peserta dilarang mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran; c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; d. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah : i. Penyimpangan dari Dokumen Pengadaan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau ii. Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta yang memenuhi syarat. 8. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Panitia Pengadaan selama melakukan proses evaluasi. 9. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta Panitia pengadaan dan atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka : a. Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;


Page 12

b. c.

Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud di atas, maka pelelangan dinyatakan gagal.

10. Evaluasi Administrasi : a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi; b. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila : i. Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi, khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, maka penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDNnya dianggap 0 (nol); ii. Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut : (a) Ditandatangani oleh :  Direktur utama/pimpinan perusahaan;  Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinana perusahaan yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;  Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;  Pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau  Peserta perorangan. (b) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP; (c) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP; (d) Bertanggal; iii. Jaminan penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut : (a) Diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; (b) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP; (c) Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran; (d) Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; (e) Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; (f) Nama Panitia Pengadaan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Panitia Pengadaan yang mengadakan pelelangan. (g) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan; (h) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pengadaan diterima oleh penerbit Jaminan; (i) Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan. (j) Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah diklarifikasi secara tertulis oleh Panitia Pengadaan kepada penerbit Jaminan; c. Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan. d. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;


Page 13

e. b. 11.

Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.

Evaluasi Teknis : a. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan; b. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan; i. Panitia Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP; ii. Penilaian persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap : a) Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan; b) Jadual waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam LDP; c) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai denhgan yang ditetapkan dalam LDP; d) Spesifikasi teknis dan gambar memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini; e) Identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkapdan jelas (apabila dipersyaratkan); f) Jaminan purnajual (apabila dipersyaratkan); g) Asuransi (apabila dipersyaratkan); h) Tenaga teknis (apabila dipersyaratkan); i) Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaa sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; j) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP. iii. Evaluasi teknis dalam sistem gugur dapat menggunakan ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai iv. Dalam evaluasi teknis dengan sistem gugur menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas mainimal yang ditetapkan dalam LDP. v. Panitia pengadaan dapat meminta uji mutu /teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam LDP; c. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran; d. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga; e. Apabila peserta yang lulus evaluasi teknis kurang dari 3 (tiga), maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga; f. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis, maka pelelangan dinyatakan gagal.

12. Evaluasi Harga a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan : i. Total harga penawaran dibandingkan terhadap nilai total HPS; ii. Harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi.Harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang dan hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga;


Page 14

iii. iv.

Mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; Untuk kontrak lump sum : a) Apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angaka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf; b) Apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau c) Apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.

b.

Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut : i. Klarifikasi dalam hal penawaran harga komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri; ii. Klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan : a) Apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan pelaksanaannya menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan b) Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk Negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

c.

Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri dengan ketentuan : i. Rumus perhitungan sebagai berikut : 1 HEA = ( -------------- ) X HP 1 + KP HEA KP HP

= Harga evaluasi akhir = Koefisien Preferensi (TKDN dikali preferensi tertinggi Barang/Jasa) = Harga Penawaran (harga penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi)

ii.

d.

e. f. 13.

Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang. iii. Pemberian preferensi harga tidak mengubah harga penawaran dan hanya digunakan oleh Panitia Pengadaan untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Panitia Pengadaan memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara. Panitia Pengadaan menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).

Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan antara peserta, Panitia Pengadaan dan/ atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka :


Page 15

a. b. c. d.

Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam; Anggota Panitia Pengadaan dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana; Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, maka pelelangan dinyatakan gagal.

C.

Evaluasi Kualifikasi 1. Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada). 2. Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan metode penilaian system gugur. 3. Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum pemasukan penawaran. 4. Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kualifikasi. 5. Apabila calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) tidak lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

D.

Pembuktian Kualifikasi 1. Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi. 2. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinannya. 3. Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. 4. Apabila hasil pembuktian klarifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan dalam Daftar Hitam. 5. Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal. Pasal 13 PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN

A. Pengumuman Pemenang

Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di website sebagaimana yang tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya : 1. Nama paket pekerjaan dan nilai total HPS; 2. Nama dan alamat penyedia; 3. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 5. Hasil evaluasi pelelangan untuk seluruh peserta yang dievaluasi.

B. Sanggahan 1.

2. 3. 4. 5.

Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada Panitia Pengadaan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP yang tercantum dalam LDP. Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi : Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau Penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya;


Page 16

6. 7. 8.

Panitia wajib memberikan jawaban tertulis semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Panitia Pengadaan menyatakan pelelangan gagal. Sanggahan yang disampaikan bukan kepada Panitia Pengadaan atau disampaikan di luar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

C. Sanggahan Banding 1.

2.

3. 4. 5. 6.

Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Panitia Pengadaan, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi sebagaimana yang tercantum dalam LDP, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Panitia Pengadaan dan APIP K/L/D/I yang tercantum dalam LDP. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi sebagaimana yang tercantum dalam LDP, wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding. Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding sebesar ketentuan dalam LDP dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding. Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah Panitia Pengadaan. Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan. Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi sebagaimana yang tercantum dalam LDP atau disampaikan di luar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti. Pasal 14 PENUNJUKAN PEMENANG

A.

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 1. Panitia Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). 2. PPK menerbitkan SPPBJ apabila ernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku, dengan ketentuan : a. tidak ada sanggahan dari peserta; b. Sangggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c. Masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir. 3. Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut dengan ketentuan : a. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Panitia Pengadaan, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam LDP; atau b. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Panitia Pengadaan, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan diacairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam LDP serta dimasukkan dalam Daftar Hitam; atau c. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka Jaminan penawaran yang bersangkutan tidak boleh dicairkan. 4. Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan jaminan penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya. 5. Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.


Page 17

6.

SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan. 7. SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab. 8. Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak. 9. Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan : a. Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau b. Apabila PA/KPA sependapat dengan Panitia Pengadaan, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh Panitia Pengadaan bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ. 10. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. B.

Kerahasiaan Proses Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Panitia Pengadaan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang. Pasal 15 PELELANGAN GAGAL

A.

Pelelangan Gagal 1. Panitia Pengadaan menyatakan pelelangan gagal, apabila : a. Jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta; b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; c. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; d. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan lebih tinggi dari HPS; atau seluruh harga penawaran yang masuk untuk kontrak lump sum di atas HPS e. Sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 dan Dokumen Pengadaan ternyata benar; f. Sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau g. calon pemenang dan calon pemenang 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi. 2. PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal, apabila : a. PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010; b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Panitia Pengadaan dan/atau PPK ternyata benar; c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang; d. sanggahan dari penyedia jasa lainnya atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan ternyata benar; e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010; f. Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; atau g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri. 3. Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan Institusi sebagaimanan tercantum dalam LDP selaku PA menyatakan pelelangan gagal, apabila :


Page 18

a.

4. 5.

sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan KPA, PPK dan/atau Panitia Pengadaan, ternyata benar; atau b. pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar. Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Panitia Pengadaan memberitahukan kepada seluruh peserta. setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Panitia Pengadaan yang ditugaskan meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan : a. evaluasi ulang; b. penyampaian ulang Dokumen penawaran; c. pelelangan ulang; atau d. penghentian proses pelelangan. Pasal 16 SURAT JAMINAN PELAKSANAAN

A.

Surat Jaminan Pelaksanaan 1. Surat Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal kontrak dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan; c. Nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam Surat Jaminan Pelaksanaan; d. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan; e. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf; f. Nama PPK yaandatangani kontrak; g. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ; h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh penerbit Jaminan; i. Jaminan Pelaksanaan atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan/KSO; dan j. Memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin. 2. Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani kontrak. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Surat Jaminan Pelaksanaan diatur dalam SSUK.

B.

Penandatangan Kontrak 1. Sebelum penandatanganan kontrak, PPK wajib memeriksa apakah pernyataan dalam dokumen isian kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut tidak dipenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan. 2. Penandatangan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan : i. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran/penawaran terkoreksi di atas 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai penawaran/penawaran terkoreksi; ii. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi atau dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.


Page 19

3. 4. 5. 6.

7.

8. 9.

PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak, kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran. perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak. PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak. Menetapkan urutan, hierarki, bagia-bagian Dokumen Kontrak dalam surat perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut : i. Adendum Surat Perjanjian; ii. Pokok Perjanjian; iii. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga; iv. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; v. Syarat-Syarat Umum Kontrak; vi. Spesifikasi khusus; vii. spesifikasi umum; viii. gambar-gambar; dan ix. dokumen lain, seperti :  jaminan-jaminan;  SPPBJ;  BAHP;  BAPP. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu : i. sekurang-kurangnya 2 (dua) kontrak asli, terdiri dari : a) kontrak asli pertama, untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan b) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; ii. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak, atas nama penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam akta pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pihak lain yang bukan direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalan akta pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf h di atas dalam Kontrak menandatangani kontrak, sepanjang mendapat kuasa/ pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi/Pihak yang sah berdasarkan akta pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani kontrak.


Page 20

BAB IV LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) A.

Lingkup Pekerjaan 1. 2. 3. 4. 5.

Nama Panitia : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Puskesmas Kec. Gambir Alamat Panitia : Jl. Tanah Abang I No.10 Jakarta Pusat 10160 Website : lpse.jakarta.go.id Nama Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Keamanan Kantor Uraian singkat pekerjaan : Jasa keamanan kantor 5 Puskesmas (Puskesmas Kecamatan Gambir, Puskesmas Kelurahan Duri Pulo, Puskesmas Kelurahan Petojo Selatan, Puskesmas Kelurahan Petojo Utara, Puskesmas Kelurahan Kebon Kelapa) 6. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan : 12 (dua belas) bulan B.

Sumber Dana Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Pemprov DKI (DPA SKPD Puskesmas Kec. Gambir Tahun Anggaran 2011)

C.

Metode Pemilihan Pemilihan penyedia Jasa Keamanan Kantor dilaksanakan dengan metode Pelelangan Umum Pascakualifikasi.

D.

Peserta yang Dapat Mengikuti Pemilihan Pemilihan ini terbuka dan diikuti oleh penyedia dalam negeri yang berbentuk badan usaha.

E.

Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan akan dilaksanakan pada : Hari : Kamis Tanggal : 23 Juni 2011 Pukul : 13.00 WIB s.d selesai Tempat : Puskesmas Kecamatan Gambir Lt. 3

F.

Peninjauan Lapangan (Apabila Diperlukan) Peninjauan lapangan (apabila diperlukan, berdasarkan permintaan peserta) akan dilakukan pada hari dan tanggal yang sama dengan pemberian penjelasan.

G. Dokumen Penawaran 1. Daftar Personel inti yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan : Komandan Keamanan : 1 orang Petugas Keamanan (satpam): 11 orang 2. Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan : a. Seragam petugas keamanan sesuai standar (terlampir) b. Alat – Alat perlengkapan keamanan ( terlampir) H.

Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran 1. Mata uang yang digunakan adalah rupiah 2. Pembayaran dilakukan per triwulan (3 bulan)

I.

Masa Berlakunya Penawaran Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.


Page 21

J.

Jaminan Penawaran 1. Besarnya jaminan penawaran adalah : Rp.5.999.840,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) 2. Masa berlakunya jaminan penawaran adalah 30 (tiga puluh) hari kalender 3. Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah

K.

Pemasukan Dokumen Penawaran Hari : Jum’at s.d Kamis Tanggal : 24 s.d 30 Juni 2011 Pukul : 09.30 s.d 12.00 WIB (kecuali terakhir pemasukan penawaran) Tempat : Puskesmas Kecamatan Gambir Lt.3

L.

Batas akhir waktu penyampaian penawaran Hari : Kamis Tanggal : 30 Juni 2011 Pukul : 12.00 WIB

M. Pembukaan Penawaran Tempat : Puskesmas Kecamatan Gambir Lt.3 Hari : Kamis Tanggal : 30 Juni 2011 Pukul : 13.00 WIB N.

Ambang Batas Sistem Gugur Ambang Batas Nilai Teknis : 70

O. Sanggahan, Sanggahan Banding dan Pengaduan 1. Sanggahan ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Puskesmas Kec. Gambir 2. Tembusan sanggahan ditujukan kepada: a. PPK : dr. Mirsad b. KPA : dr. Mirsad 3. Sanggahan Banding ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 4. Tembusan sanggahan banding ditujukan kepada a. PPK : dr. Mirsad b. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Puskesmas Kecamatan Gambir c. APIP : Inspektorat Kota Administrasi Jakarta Pusat 5. Pengaduan ditujukan kepada Inspektorat Kota Administrasi Jakarta Pusat P.

Jaminan Sanggahan Banding 1. Besarnya jaminan sanggahan banding: Rp.599.984,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) 2. Jaminan sanggahan banding ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Puskesmas Kecamatan Gambir Tahun Anggaran 2011 3. Jaminan sanggahan banding dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah

Q. Jaminan Pelaksanaan 1. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan sejak penandatangan kontrak. 2. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah R.

Jaminan Uang Muka Jaminan uang muka dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah


Page 22

BAB V Pasal 17 LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) A.

Lingkup Kualifikasi Nama Pokja ULP : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Puskesmas Kec. Gambir Alamat Pokja ULP : Jl. Tanah Abang I No.10 Jakarta Pusat 10160 Paket pekerjaan : Belanja Jasa Pengamanan Kantor

B.

Persyaratan Kualifikasi 1.

Formulir kualifikasi ditandatangani oleh: a. direktur utama/pimpinan perusahaan; b. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya; c. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; d. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau e. peserta perorangan

2.

peserta harus memiliki surat izin untuk menjalankan kegiatan/usaha jasa Pengamanan Kantor

3.

perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya atau peserta perorangan, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dinyatakan dalam surat pernyataan;

4.

salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;

5.

memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);

6.

peserta berbentuk badan usaha harus memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi penyedia yang baruberdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

7.

memiliki tenaga teknis yang Kantor;

8.

memiliki fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan jasa keamanan kantor.


diperlukan

peserta

untuk pekerjaan jasa Pengamanan

Page 23

BAB VI PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, AMANDEMEN DAN PEMUTUSAN KONTRAK A. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 1. Kontrak berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK. 2. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. 3. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK. 4. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak. B. Pelaksanaan Pekerjaan 1. Penyerahan Lokasi Kerja a.

b. c.

PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja. Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak. Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) a. b.

PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

3. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak a.

b.

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: i. program mutu; ii. organisasi kerja; iii. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; iv. jadwal pelaksanaan pekerjaan; v. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; vi. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.


Page 24

4. Mobilisasi a. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK. b. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: i. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; ii. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau mendatangkan personilpersonil. c. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. 5. Pemeriksaan Bersama a. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran. b. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. c. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak. d. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

A. Pengendalian Waktu 1. Waktu Penyelesaian Pekerjaan a.

b. c.

d.

Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambatlambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

2. Perpanjangan Waktu a.

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan memperpanjang tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.


Page 25

b.

PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

3. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK. 4. Rapat Pemantauan a. b. c. d.

Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini. Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihakpihak yang menghadiri rapat. Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

5. Peringatan Dini a. Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia. b. Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut. E. Penyelesaian Kontrak 1. Serah Terima Pekerjaan a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya. d. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.


Page 26

2. Pengambilalihan PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan. F.

Perubahan Kontrak 1. Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak. 2. Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pelaksanaan pekerjaan, pekerjaan perubahan dan/atau penyesuaian harga. 3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/ Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. 4. Perubahan Lingkup Pekerjaan a. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain : i. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; ii. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; iii. mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau iv. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal. c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal. d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak. 5.Perubahan Jadual Pelaksanaan Pekerjaan a. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: i. pekerjaan tambah; ii. perubahan disain; iii. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; iv. masalah yang timbul di luar kendali v. penyedia; dan/atau vi. keadaan kahar. b. Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan pada angka 5a. c. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. d. PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan. e. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak.


Page 27

G. Keadaan Kahar 1. Keadaan Kahar Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan Keadaan Kahar adalah: a. bencana alam; b. bencana non alam; c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; dan/atau f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. 2. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang. 3. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. 4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi. 5. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak. H. Penghentian dan Pemutusan Kontrak i.

Penghentian dan Pemutusan Kontrak Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. 2. Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK; b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan; c. biaya langsung demobilisasi Personil. 3. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.


Page 28

4. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: a. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; b. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; c. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; d. penyedia berada dalam keadaan pailit; e. penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; f. penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan; g. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan; h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; i. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; j. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau k. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. 5. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; c. penyedia membayar denda; dan/atau d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. 6. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. 7. Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.


Page 29

BAB VII DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA BIAYA JASA PENGAMANAN KANTOR HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) UNTUK KEBUTUHAN TAHUN 2011 S/D 2012

NO

URAIAN ANGGARAN

I

Honorarium Komandan Keamanan

II

Honorarium Petugas Keamanan

1

SPESIFIKASI

SATUAN

JUMLAH

HARGA SATUAN (Rp)

1 orang X 13 bulan

Bulan

13

1.850.000

Puskesmas Kec. Gambir

3 orang X 13 bulan

Bulan

39

1.650.000

2

Puskesmas Kel. Duri Pulo

2 orang X 13 bulan

Bulan

26

1.650.000

3

Puskesmas Kel. Petojo Selatan

2 orang X 13 bulan

Bulan

26

1.650.000

4

Puskesmas Kel. Petojo Utara

2 orang X 13 bulan

Bulan

26

1.650.000

5

Puskesmas Kel. Kebon Kelapa

2 orang X 13 bulan

Bulan

26

1.650.000

III

Perlengkapan Petugas Keamanan

1

Pakaian Seragam Lengkap

12 orang X 2 stel

stel

24

200.000

2

Sepatu PDH + Kaos Kaki

12 orang X 1 pasang

pasang

12

225.000

3

Kopel Rim

12 orang X 1 buah

buah

12

75.000

4

Ikat Pinggang

12 orang X 1 buah

buah

12

30.000

5

Topi Pet

12 orang X 1 buah

buah

12

40.000

6

Senter + Batu Baterai

12 orang X 1 buah

buah

12

50.000

7

Borgol

12 orang X 1 buah

buah

12

100.000

8

Pentungan

12 orang X 1 buah

buah

12

40.000

9

Mantel Hujan

12 orang X 1 buah

buah

12

100.000

Jumlah Harga (Rp) Terbilang : Dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah


JUMLAH HARGA (Rp) 24.050.000

64.350.000 42.900.000 42.900.000 42.900.000 42.900.000

4.800.000 2.700.000 900.000 360.000 480.000 600.000 1.200.000 480.000 1.200.000

272.720.000

PPN 10% (Rp)

27.272.000

Total HPS (Rp)

299.992.000

Page 30

BAB VIII PENUTUP Dokumen Pengadaan ini sebagai dasar dalam pelaksanaan pengadaan Jasa Keamanan Kantor, dengan tetap mengacu pada Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam proses pengadaan ini mengacu pada Standar Dokumen Pengadaan yang ditentukan oleh LKPP.

Jakarta, 15 Juni 2010 Kepala Puskesmas Kecamatan Gambir Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Panitia Pengadaan Barang/Jasa Puskesmas Kec. Gambir Tahun Anggaran 2011 Ketua,

dr. MIRSAD NIP.196909262002121003

drg. LAMIRIN NIP.196002231991021001


Page 31

Tanggal 15 Juni 2011

Recommend Documents