MEKANISME DISTRIBUSI PEMBAYARAN REDD : Studi Kasus Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan PUSLITSOSEK 2009
Pendahuluan Upaya-upaya mitigasi dan adaptasi disepakati secara global dalam kerjasama antar negara, yaitu UNFCC ratifikasi UNFCC berkewajiban untuk mengatasi perubahan iklim prinsip permasalahan bersama dengan tanggung jawab berbeda (common but differentiated responsibilities). Salah satunya upaya dalam mitigasi perubahan iklim mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD). Implementasi REDD di Indonesia membutuhkan suatu mekanisme distribusi insentif kepada para pihak yang berhak menerima insentifsalah satu pilar kesiapan REDD
Oleh karena itu kami ingin mengetahui : •Para pihak yang terlibat dan peran masingmasing dalam REDD. • Merancang mekanisme pembayaran dan distribusi pembayaran REDD yang adil dan proporsional. • Mengetahui dan menghitung proporsi besaran pembayaran REDD terhadap masing-masing pihak.
Metodologi Penelitian Kerangka Pemikiran Identifikasi aktor
Initial mapping Value Chain (VC) dari proses REDD Hutan untuk REDD (proponent)
Rekomend asi (Pemda)
Registrasi (Komnas REDD)
Verifika si (LPI)
Sertifikasi (KAN)
Perantara (Broker)
Konsumen
Analisis biaya tiap aktor / proses
Harga jual pengurangan emisi (CO2)
Distribusi manfaat berdasarkan VC
Mekanisme pembayaran REDD
Metode Analisis Data Untuk mengetahui para pihak dan perannya analisis stakeholder. Untuk menyusun rancangan mekanisme distribusi pembayaran REDD analisis deskriptif serta studi literatur, berdasarkan pada kebijakan yang berlaku. Untuk mengetahui besar proporsi setiap aktor analisis rantai nilai (value chain analysis).
Nilai tambah untuk masing-masing aktor didekati : (1) untuk pengelola menggunakan biaya abatasibiaya yang dikeluarkan untuk mengurangi emisi CO2didekati biaya korbanan (opportunity cost) berbagai alternatif penggunaan lahan Net Present Value (NPV) dari berbagai alternatif penggunaan lahan di lokasi penelitian. (2) pelaku lainnya pendekatan biaya implementasi REDD
Responden dalam penelitian ini mencakup berbagai pihak relevan berikut : (1) Departemen Kehutanan; (2) Departemen Keuangan; (3) Bappenas; (4) Funding partner; (5) Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten; (6) Perusahaan di bidang kehutanan dan perkebunan; (7) Akademisi; (8) Instansi Pemerintah Daerah , (9) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan (10) Tokoh masyarakat sekitar hutan.
Penelitian dilakukan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan pada Lokasi pilot project REDD
HASIL PENELITIAN Para Pihak Dalam Implementasi REDD • Sudah ada penetapan tim kerja penanganan rencana aksi perubahan iklim oleh Gubernur baik di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan dengan anggota : Bappeda, Bapedalda, Dishut, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian dan satuan kerja lainnya. • Dalam tahap persiapan ini, para pihak yang terlibat aktif dalam REDD di lokasi Penelitian : Kalimantan Tengah : Bappeda Propinsi, Dishut Propinsi, Bappeda Kabupaten Kapuas dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kapuas serta tim KFCP (Kalimantan Forest Carbon Partnership) Sumatera Selatan : Dishut Propinsi, Bappeda Musi Banyuasin, dan Dinas Kehutanan Musi Banyuasin serta tim MRPP. (Merang REDD Pilot Project)
Rancangan Mekanisme Distribusi Pembayaran REDD menurut Responden International Buyer
Financial Intermediary Pemerintah Pusat
CER Tax
Pemerintah Daerah
Permit fee
Implementer
Permit fee = 1- 1,5 % dari nilai investasi (flow investment) CER Tax = 5 % dari harga per ton karbon
Rancangan Mekanisme Distribusi yang diusulkan Rancangan mekanisme distribusi pembayaran REDD skema voluntary market
Buyer Pemerintah Pusat DBH Kehutanan dari REDD
1. Pungutan atas CER yang dijual 2. Iuran ijin kegiatan REDD
Pemda : 1. Propinsi 2. Kabupaten/Kota penghasil
Masyarakat Pengelola
CER
Skema Voluntary Market, buyer langsung melakukan transaksi dengan para pemilik lahan atau pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, dengan atau tanpa pihak ketiga sebagai pengembang. Penerimaan yang bersumber dari hasil penjualan sertifikat REDD merupakan hak pengelola Jika lokasi REDD berada dalam kawasan hutan, pengelola berkewajiban membayar rente ekonomi kepada negara berupa : (1) iuran ijin kegiatan REDD dan (2) pungutan atas CER yang dijual. Mekanisme distribusi dan proporsi bagi hasil dari iuran ijin REDD dan pungutan atas CER yang dijual ini mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) No.55/ 2005 tentang dana perimbangan.
Proporsi bagi hasil dari iuran ijin REDD , mengikuti DBH Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan : 1. Pemerintah pusat 20 % ; 2. Pemerintah Daerah 80 % : Propinsi (16 %), Kabupaten (64 %). Proporsi bagi hasil untuk pungutan atas CER yang terjual, diusulkan mengikuti proporsi DBH dari Dana Reboisasi, 1. Pemerintah pusat : 60 % 2. Pemerintah Daerah : 40 % untuk daerah. Dasar : implementasi REDD berdasarkan pendekatan nasional melibatkan kelembagaan yang kompleks karena lintas sektoral
Rancangan mekanisme distribusi pembayaran REDD untuk skema compliance market
Buyer 3
Pungutan atas CER
CER
Pemerintah Pusat
5
Dana Jaminan REDD nasional
4 Pembayaran atas CER 6
Pemda : 1. Propinsi 2. Kabupaten/Kota penghasil
2
1
Pengelola
7
Masyarakat
Dalam compliance market, peran pemerintah menjadi sentral karena dana yang berasal dari negosiasi bilateral maupun multilateral akan dikelola secara sentralistik untuk kemudian didistribusikan kepada pihakpihak yang terlibat dalam proyek REDD. Pada skema ini penerimaan atas CER yang dijual masuk ke pemerintah pusat sebelum akhirnya disalurkan kembali ke pengelola setelah dipotong iuran ijin usaha dan pungutan atas CER yang dijual. Mekanisme distribusi dan proporsi bagi hasil dari iuran ijin dan pungutan REDD mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) No.55/ 2005 tentang dana perimbangan.
Proporsi bagi hasil dari iuran ijin REDD , mengikuti DBH Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan : 1. Pemerintah pusat 20 % ; 2. Pemerintah Daerah 80 % : Propinsi (16 %), Kabupaten (64 %). Proporsi bagi hasil untuk pungutan atas CER yang terjual, diusulkan mengikuti proporsi DBH dari Dana Reboisasi, 1. Pemerintah pusat : 60 % 2. Pemerintah Daerah : 40 % untuk daerah. Dasar : implementasi REDD berdasarkan pendekatan nasional melibatkan kelembagaan yang kompleks karena lintas sektoral Bagian penerimaan pemerintah pusat digunakan sebagai dana jaminan REDD
Estimasi Harga Karbon dan Besarnya Proporsi Para Pihak
Informasi dasar yang digunakan : Studi Kasus Sumatera Selatan Luas Areal
24,000
Ha
Biaya Implementasi DAREDD/tahun
481,750
Euro
Estimasi pengurangan emisi/tahun
540,000 ton CO2 eq
Opportunity Cost(NPV pengelolaan berbagai penggunaan lahan) 11,852,000
Rp
Kelapa sawit-plasma smallholdings (ha)
6,066,000
Rp
Kebun karet(ha)
7,793,921
Rp
Kelapa sawit-PBS (ha)
Estimasi Cost for REDD radiness di Indonesia
22,864,000,000
US $
Estimasi Harga Karbon Estimasi biaya persiapan REDD di indonesia/ha
0.01
Euro
Estimasi biaya Project Developer (per ha)
20.07
Euro
Estimasi pengurangan emisi/ha
22.50 ton CO2
Biaya Opportunity cost PBS/ha
846.57
Euro
Plasma/ha
433.29
Euro
Kebun Karet/ha
556.71
Euro
Estimasi harga karbon (Euro/ton CO2) PBS
38.52
Plasma
20.15
Kebun Karet
25.63
Harga Karbon yang layak untuk investasi : 20 – 39 Euro
Besarnya proporsi distribusi pendapatan para pihak Persepsi Responden Broker = 5 %
Investor = 20 %
Pengelola= 25 %
Pihak yang langsung terlibat dalam pengurangan emisi= 50 %
Perhitungan Sementara Item Estimasi biaya persiapan REDD di indonesia= biaya nasional Project Developer=biaya daerah Total Biaya Transaksi = Pungutan per ton CO2 Biaya Opportunity cost=biaya pengelola Total
PBS
plasma
karet
0.002
0.003
0.002
2.316
4.427
3.480
2.318
4.430
3.482
97.682
95.570
96.518
100.000
100.000
100.000
Biaya pungutan = 2,3 – 4,4 % dari harga per Ton CO2 eq
Kesimpulan dan saran Kesimpulan 1. Para pihak yang akan terlibat dalam implementasi REDD pada tingakat lokal adalah Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten, dan Bappeda Propinsi dan Kabupaten. 2. Prediksi harga karbon di Sumatera Selatan agar proyek REDD layak dilaksanakan adalah sebesar 20 – 39 uro 3. Proporsi distribusi manfaat dapat mengikuti mekanisme dana bagi hasil pemerintah pusat dan daerah DBH Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Dana reboisasi. Pungutan atas penerimaan dari jasa penyerapan karbon berkisar antara 2,3 sampai dengan 4,4 % dari harga jual per ton CO2 yang diperdagangkan
Saran Regulasi yang kuat yang mengatur mekanisme pembayaran dan distribusi REDD, dalam bentuk Peraturan Pemerintah, karena banyaknya pihak yang terlibat. Diperlukan kejelasan kelembagaan pengelolaan lahan hutan. Konflik atas lahan hutan akan menyebabkan inefisiensi dan keengganan investasi. Peran para pihak yang terlibat perlu diperjelas melalui regulasi setingkat peraturan pemerintah karena lintas departemen terkait. Perlu ada penguatan pemahaman atas skema REDD sendiri, transaksi pembayaran REDD, serta hak dan kewajiban di antara pihak yang terlibat sehingga diperoleh kejelasan dalam melakukan mekanisme pembayaran dan menyusun kesepakatan dengan entitas internasional. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, workshop, konsultasi publik dan media lainnya.
