KONSEP PENERAPAN MEKANISME INSENTIF DAN DIINSENTIF LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN
5.1
TUJUAN DAN SASARAN PENERAPAN MEKANISME INSENTIF DAN DISINSENTIF LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN Pengembangan penerapan mekanisme insentif dan disinsentif lahan pertanian sebagai
bagian dari pengembangan lahan pertanian khususnya pertanian pangan di Kabupaten Serdang Berdagai, pada dasarnya juga mempunyai tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata material dan spiritual. Tujuan tersebut pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang perlu dicapai adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui informasi perubahan penggunaan lahan dilihat dari aspek luas dan jenis penggunaan lahan;
2. Menyusun kebijakan mekanisme insentif dan disinsentif bagi pemanfaatan lahan pertanian, khususnya pertanian pangan;
3. Menyusun kebijakan Landreform dalam pendistribusian pemanfaatan lahan. 4. Terciptanya sarana pendukung lingkungan yang memadai
5.2
TINJAUAN KEBIJAKAN PENERAPAN MEKANISME INSENTIF DAN DISINSENTIF UNTUK MEMPERTAHANKAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun
2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian
5-1
Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
5.2.1 Kebijakan Penerapan Alih Fungsi Lahan Dalam Uu No 26 2007 Pasal 33 1)
Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata
ruang
dilaksanakan
dengan
mengembangkan
penatagunaan
tanah,
penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain. 3) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah. 4) Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya. Pasal 77 1) Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang. 2) Pemanfataan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian. Penjelasan Bagian Umum point 33. Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan pelindungan terhadap fungsi ruang dan
5-2
pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.
5.2.2 Kebijakan Potensi lahan pertanian khususnya pertanian pangan. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangannya terhadap PDB, penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri. Kesadaran terhadap peran tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat masih tetap memelihara kegiatan pertanian mereka meskipun negara telah menjadi negara industri. Sehubungan dengan itu, pengendalian lahan pertanian merupakan salah satu kebijakan nasional yang strategis untuk tetap memelihara industri pertanian primer dalam kapasitas penyediaan pangan, dalam kaitannya untuk mencegah kerugian social ekonomi dalam jangka panjang mengingat sifat multi fungsi lahan pertanian.
5.2.3 Kebijakan ketentuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan Berdasarkan PP No. 1 Tahun 2011 Pasal 35 dinyatakan bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialih fungsikan. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka : a. Pengadaan tanah untukkepentingan umum; b. terjadi bencana.
Dalam PP No. 1 Tahun 2011 Pasal 36 dinyatakan bahwa Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum, meliputi: a) jalan umum; b) waduk; c) bendungan; d) irigasi; e) saluran air minum atau air bersih; f)
drainase dan sanitasi;
g) bangunan pengairan;
5-3
h) pelabuhan; i)
bandarudara;
j)
stasiun dan jalan kereta api;
k) terminal; l)
fasilitas keselamatan umum;
m) cagar alam;dan/atau n) pembangkit dan jaringan listrik.
Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan persayaratan (Pasal 30) : a. memilikikajiankelayakanstrategis; b. mempunyai rencana alih fungsi lahan; c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah;dan d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan. Berdasarkan Pasal 45 PP No. 1 Tahun 2011, alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan karena sering terjadi bencana hanya dapat ditetapkan setelah tersedia lahan pengganti. Dalam hal bencana mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan 1. membebaskankepemilikanhaktanah;dan 2. menyediakan lahan penggantu terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
5.2.4 Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
5-4
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan : 1. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; 2. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; 3. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; 4. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; 5. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; 6. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; 7. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; 8. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan 9. mewujudkan revitalisasi pertanian.
Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2009 Pasal 6, dinyatakan bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan (Pasal 18): a. KawasanPertanianPanganBerkelanjutan; b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;dan c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pengalihfungsian lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dilakukan terhadap Tanah Terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5-5
Tanah Telantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan apabila: 1. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberianhak;atau 2. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutanapabila: a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.
Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi. Kawasan pertanian pangan merupakan bagian dari penataan kawasan perdesaan pada wilayah kabupaten. Dalam kenyataannya lahan-lahan pertanian pangan berlokasi di wilayah kota juga perlu mendapat perlindungan. Perlindungan kawasan pertanian pangan dan lahan pertanian pangan meliputi perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat, dan pembiayaan. Perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan dilakukan dengan menghargai kearifan budaya lokal serta hak-hak komunal adat.
5.2.5 Kebijakan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif pada pemilik lahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diantaranya mengatur mengenai pemberian insentif dan disinsentif kepada petani pangan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pemerintah
5-6
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Berikut ringkasannya: Definisi:
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan
untuk
dilindungi
dan
dikembangkan
secara
konsisten
guna
menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
Petani Pangan (Petani) adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Jenis Insentif Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa:
bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;
jaminan penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
pengembangan infrastruktur pertanian;
penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.
penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Insentif kepada Petani berdasarkan pertimbangan:
tipologi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
kesuburan tanah;
luas tanam minimal 25 (dua puluh lima) hektar dalam satu hamparan.
5-7
irigasi;
tingkat fragmentasi lahan;
produktivitas usaha tani;
lokasi;
kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
praktik usaha tani ramah lingkungan.
Bagi Petani penerima Insentif diwajibkan untuk:
memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;
menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
mencegah kerusakan lahan; dan
memelihara kelestarian lingkungan.
Pencabutan Insentif dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal:
Petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
Petani tidak mentaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.
5.3 KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI MEMPERTAHANKAN LAHAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 5.3.1 Kebijaksanaan Spatial Dalam rangka mempertahankan luasan lahan pangan padi sawah beririgasi di Kabupaten Serdang Bedagai, maka kebijaksanaan yang diambil berupa penetapan lahan pertanian pangan padi sawah berkelanjutan yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai 20 tahun ke depan. Hal ini dimaksudkan untuk secara spatial dapat dealiniasi kawasan yang berfungsi sebagai lahan pertanian pangan dengan lokasi dan luasan lahan sudah jelas dan terpetakan secara baik dan akurat, sehingga terhindar dari pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Peta spatial memuat informasi tentang luasan dan lokasi serta penyebaran lahan-lahan pertanian padi sawah di Kabupaten Serdang Bedagai secara keseluruhan.
5-8
Selian itu, penetapan secara tegas lahan-lahan pertanian yang beririgasi sedapat mungkin untuk dipertahankan dengan memperhatikan factor pembatas lahan sehingga optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian dapat dicapai semaksimal mungkin. 5.3.2 Kebijaksanaan Sosial Kemasyarakatan Sisi lain yang merupakan faktor pendukung dalam merealisasikan penerapan insentif dan disinsentif guna mendukung keberlanjutan lahan pertanian pangan di Kabupaten Serdang Bedagai adalah factor social kemasyarakatan. Hal yang perlu mendapatkan dukungan oleh pemerintah adalah aspek pendidikan, kesehatan, dan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat petani. Kebijaksanaan yang ditempuh untuk meningkatkan sumber daya petani adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan peran serta dalam pembangunan melalui komunitas masyarakat
petani,
sehingga
petani
memiliki
dukungan
yang
kuat
untuk
mempertahankan diri dari hambatan yang akan ataupun sedang dihadapi. 5.3.3 Kebijaksanaan Sosial Ekonomi Untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang sesuai dengan keinginan petani di Kabupaten Serdang Bedagai, maka kebijaksanaan yang dapat diambil oleh pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat petani melalui peningkatan kemampuan manajerial pertanian dan keterampilan petani di sektor lain. 5.3.4 Kebijaksanaan Aspek Sarana dan Prasarana Kebijaksanaan yang dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan petani di sisi alin adalah dengan meningkatankan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pendukung meliputi: jaringan jalan termasuk jalan usaha tani (farm road), irigasi, pasar, air bersih, pemanfaatan air limbah, dan pengolahan sampah (zero waste), alat-alat produksi pertanian, dan sarana pengolahan hasil pertanian. Dengan demikian akan terjadi peningkatan sarana prasarana kesejahteraaan sosial meliputi pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan sarana-prasarana umum lainnya seperti listrik, telekomunikasi dan lain sebagainya akibat kesejahterahan semakin meningkat. 5.3.5 Kebijaksanaan Bidang Kelembagaan Peran serta kelembagaan di pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai untuk menciptakan sistem pertanian lahan pangan berkelanjutan sangat tinggi. Dengan demikian, kebijaksanaan yang dapat diambil di bidang kelembagaan adalah peningkatan
5-9
kinerja kelembagaan yang berkaitan dengan peningkatan sektor pertanian secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dari kebijaksanaan yang dijabarkan di atas, maka untuk dapat dilaksanakan secara baik dan tapat sasaran maka perlu disusun strategi pencapaian kebijaksanaan tersebut. Strategi yang di ambil adalah sebagai berikut ; 1. Strategi pencapaian kebijaksanaan aspek spatial Dalam rangka perlindungan dan pengendalian lahan pertanian secara menyeluruh dapat ditempuh melalui 4 (tiga) strategi, yaitu : a. Menetapkan lahan pangan berkelanjutan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. o
Membuat batasan-batasan kawasan lahan pertanian berkelanjutan scara jelas;
o
Menetapkan lokasi dan luasan kawasan lahan pertanian berkelanjutan di masing-masing lokasi tersebut;
o
Memetakan lokasi kawasan beserta luasannya di dalam peta rencana pola ruang Kabupaten Serdang Bedagai;
o
Memertahankan, meningkatkan, dan mengembangkan lahan pertanian dan sistem pertanian di wilayah Sebelah Utara Kabupaten Serdang Bedagai (pesisir) sebagai lahan pertanian pangan (padi sawah) berkelanjutan karena lebih memeiliki potensi baik dari sisi fisik lingkungan alam, maupun aksesibilitas ke pasar dan sarana lainnya. Untuk wilayah sebelah Selatan dapat dipertahankan untuk pengembangan lahan pangan non pertanian padi sawah sesuai dengan potensi dan daya dukung lahan dan fisik lingkungan alamnya.
b. Memperkecil peluang terjadinya konversi Dalam rangka memperkecil peluang terjadinya konversi lahan sawah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran dapat berupa insentif kepada pemilik sawah yang berpotensi untuk dirubah. Dari sisi permintaan pengendalian sawah dapat ditempuh melalui: o mengembangkan pajak tanah yang progresif; o meningkatkan efisiensi kebutuhan lahan untuk non pertanian sehingga tidak ada tanah yang terlantar. o mengembangkan prinsip hemat lahan untuk industri, perumahan dan perdagangan misalnya pembangunan rumah susun.
5-10
c. Mengendalikan Kegiatan Konservasi Lahan o membatasi konversi lahan sawah yang memiliki produktivitas tinggi, menyerap tenaga kerja pertanian tinggi, dan mempunyai fungsi lingkungan tinggi. o mengarahkan kegiatan konversi lahan pertanian untuk pembangunan kawasan industri, perdagangan, dan perumahan pada kawasan yang kurang produktif. o membatasu luas lahan yang dikonversi di setiap kabupaten/kota yang mengacu pada kemampuan pengadaan pangan mandiri. o menetapkan Kawasan Pangan Abadi yang tidak boleh dikonversi, dengan pemberian insentif bagi pemilik lahan dan pemerintah daerah setempat. d. Instrumen Pengendalian Konservasi Lahan Instrumen yang dapat digunakan untuk perlindungan dan pengendalian lahan sawah adalah melalui instrumen yuridis dan non yuridis, yaitu: o
instrumen yuridis berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat (apabila memungkinkan setingkat undang-undang) dengan ketentuan sanksi yang memadai.
o
instrumen insentif dan disinsentif bagi pemilik lahan sawah dan pemerintah daerah setempat.
o
pengalokasian dana dekonsentrasi untuk mendorong pemerintah daerah dalam mengendalikan
konversi
lahan
pertanian
terutama
sawah.
d. Instrumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan perizinan lokasi.
2. Strategi pencapaian kebijaksanaan aspek social kemasyarakatan o
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dasar, menengah, dan atas di Kabupaten Serdang Bedagai;
o
Meningkatkan peluang masyarakat petani untuk mendapatkan pelayanan di bidang pendidikan melalui berbagai bantuan baik dana dalam bentuk subsidi maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya;
o
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat petani melalui bantuan akses keluarga petani ke sarana kesehatan dan keringanan biaya perobatan bagi petani kurang mampu;
o
Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat petani yang kurang mampu;
o
Peran serta masyarakat
5-11
Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang bertumpu pada partisipasi masyarakat adalah dengan melibatkan peran serta aktif segenap pemangku
kepentingan
perencanaan,pelaksanaan,
(stakeholders) pengawasan,
dan
sebagai penilaian
entry
point
(fokus
analisis)
perundang-undangan dan peraturan yang ada. Namun perlu digarisbawahi bahwa partisipasi masyarakat tidak akan terwujud bila tidak diiringi dengan pendekatan dalam bentuk sosialisasi dan advokasi. Hal demikian mengingat masyarakat sendiri memiliki tipologi kemajemukan yang antara lain dicirikan oleh perbedaan (stratifikasi) sosial dengan ikatan kaidah, institusi, dan perilaku. Pola yang bersifat penekanan atau bujukan (inducement) seyogyanya dihindari dan digantikan dengan pendekatan yang berlandaskan tipologi kemajemukan masyarakat diiringi dengan pemahaman dan apresiasi terhadap kearifan lokal (local wisdom) setempat. Dalam skala makro, salah satu pendekatan yang patut dipertimbangkan adalah yang bersifat filosofis eksistensi lahan dan manusia. Mengingat sudah terjadinya proses alih fungsi lahan di Kabupaten Serdang Bedagai, maka prioritas strategi pengendaliannya adalah berlandaskan falsafah manusia mengikuti lahannya. Salah satu maknanya, apabila penempatan dan pengelolaan lahan diatur sedemikian rupa secara partisipatif, maka masyarakat akan mengikuti aturan-aturan tersebut. Jadi, fokus utamanya adalah penegakan (enforcement) perundang-undangan dan peraturan alih fungsi lahan secara konsekuen. Kemudian sangat perlu pembenahan sumber daya manusia seiring penegakan perundang-undangan dan peraturan pengendalian fungsi lahan.
3. Strategi pencapaian kebijaksanaan aspek sosial ekonomi Ada beberapa strategi yang dapat ditempuh di dalam upaya pengembangan perekonomian masyarakat petani di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu sebagai berikut : o
Penciptakan iklim usaha yang baik bagi ekonomi masyarakat petani di Kabupaten Serdang Bedagai melalui pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat petani tersebut untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah untuk segala bentuk kepentingan peningkatan kesejahteraan petani di masa yang akan datang;
5-12
o
Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha pertanian, selain peranannya yang penting sebagai mediator konsultasi, juga merupakan sumber motivasi bagi petani untuk mengembangkan pola pertanian dengan sistem kemitraan dan mengadopsi pola pertanian yang modern guna untuk meningkatkan hasil pertanian;
o
Pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis dalam produksi, meningkatkan daya saing terhadap produk import dan meningkatkan sikap kooperatif antara sesama pelaku ekonomi
o
Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan, untuk secara terusmenerus
melakukan
kajian
tentang
pengembangan
produk
baru,
pengembangan teknologi baru dan pencarian pasar-pasar baru. Selain itu, strategi lainnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Serdang Bedagai adalah sektor sumber daya manusia, yang merupakan aspek yang paling penting dalam proses pengembangan ekonomi. Perencanaan pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara antara lain : o
Pelatihan dengan sistem costumized training, sistem pelatihan seperti ini adalah sistem pelatihan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan sipemberi kerja.
o
Pembuatan Bank Keahlian, informasi yang ada pada bank keahlian berisi data tentang keahlian dan latar belakang orang yang mengganggur di suatu daerah. Informasi ini bermanfaat bagi pengembangan jenis pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan pengganggur tersebut. Pada akhirnya bank keahlian ini dapat juga di gunakan untuk pembentukan Koperasi. Bank kehlian ini juga sangat berguna bagi petani yang memiliki luas lahan pertanian yang kecil, sehingga dapat mendukung perekonomian rumah tangga dan tidak berkeinginan mengalih fungsikan lahannya menjadi lahan non pertanian padi sawah.
o
Penciptaan iklim yang mendukung bagi berkembang lembaga – lembaga pendidikan dan keterampilan di Kabupaten Serdang Bedagai;
5-13
4. Strategi pencapaian kebijaksanaan aspek sarana dan prasarana o
Peningkatan jalan menuju sentra-sentra produksi pertanian dan rumah-rumah petani;
o
Peningkatan dan pengembangan sarana produksi pertanian;
o
Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
o
Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti listrik, air bersih, telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah dan persampahan di lingkungan permukiman masyarakat petani;
o
Peningkatan dan pengembangan saluran irigasi sampai ke hirarki terkecil (saluran tersier);
o
Peningkatan dan pengembangan sarana perkoperasian masyarakat petani.
5. Strategi pencapaian kebijaksanaan aspek kelembagaan o
Meningkatkan kinerja kelembagaan yang berhubungan dengan sektor pertanian baik dari kelembagaan pemerintahan, swasta, maupun masyarakat petani;
o
Menjalin kerjasama dengan lembaga pertanian masyarakat di daerah-daerah di luar Kabupaten Serdang Bedagai sebagai mitra dalam pengkayaan wawasan dan keterampilan dalam menemukan cara-cara lain yang lebih efektif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani;
o
Merancang sistem komunikasi yang intens antara petani, pemerintahan, swasta (kelembagaan pendanaan seperti bank, koperasi dan lain-lain) untuk membuat kerjasama-kerjasama, program-program pengembangan usaha petani dan pemberdayaan
potensi
petani
kearah
yang
lebih
maju
dan
lebih
menguntungkan. 5.4 Mekanisme Penerapan Insentif dan Disinsentif Dalam rangka mewujudkan kebijaksanaan dan strategi yang ditempuh di atas, maka perlu disusun perangkat regulasi sebagai landasan operasional yang lebih rinci dalam bentuk insentif dan disinsentif di sektor pertanian pangan (padi sawah) di Kabupaten Serdang Bedagai. Merujuk kepada Undang-undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka dalam rangka mempertahankan lahan pangan
5-14
berkelanjutan di Kabupaten Serdang Bedagai terutama di sektor padi sawah, perlu disusun suatu regulasi dalam bidang pertanian berupa insentif dan disinsentif bagi masyarakat petani agar tetap mempertahankan lahan pertanian mereka untuk menopang kebutuhan bahan pangan tersebut. Pemberian insentif dan disinsentif ini merujuk ke Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan, dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012, tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berdasarkan potensi dan permasalahan yang terdapat di sektor pertanian lahan pangan (padi sawah) di Kabupaten Serdang Bedagai, maka penerapan insentif dan disinsentif yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Insentif Pemberian insentif di Kabupaten Serdang Bedagai dapat dikatagorikan ke dalam 2 katagori yaitu pemberian insentif secara langsung dan pemberian insentif secara tidak langsung. Pemberian insentif secara langsung di Kabupaten Serdang Bedagai berbentuk ; o
Keringanan pajak yaitu yang menyangkut pajak-pajak yang menjadi kewenangan dan hak pemerintahan daerah;
o
Kemudahan Prosedur Perizinan yaitu kemudahan di dalam pengambilan air tanah untuk pertanian;
o
Pengatur penguasaan dan/atau pemilikan tanah yaitu pemberian kemudahan untuk mensertifikasikan tanah yang dimiliki masyarakat petani;
o
Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yaitu pengembangan jalan yang dapat memperlancar arus komoditas pertanian, irigasi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan peningkatan produksi pertanian masyarakat;
o
Pemberian penghargaan yaitu pemberian berupa tropi, uang, atau penghargaan lainnya untuk petani yang dapat mempertahankan lahan pertaniannya secara berkelanjutan, dan mengembangkan hasil produksi pertaniannya;
o
Pelayanan berupa penyuluhan, bantuan teknis (meningkatkan dan mengembangkan skil bertani dan bidang lainnya/bakat lain para petani) dan pemasaran yaitu melakukan bimbingan-bimbingan baik berupa arahan maupun teknis pelaksanaan pengelolaan
5-15
pertanian yang baik dan berkelanjutan, serta membantu petani di dalam sistem pemasaran untuk menghindari akses petani ke tengkulak; o
Rehabilitasi rumah petani miskin namun dapat memertahankan lahan pertaniannya sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Serdang Bedagai.
o
Pemberian kendaraan angkutan hasil produksi kepada kelompok-kelompok tani yang dapat membina dan mengembangkan pengetahuan anggotanya tentang lahan pangan berkelanjutan, untuk memertahankan lahan pertanian padi sawah mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
o
Pemberian bantuan kepada kelompok tani yang dapat mempertahankan lahan pangan mereka
(anggotanya)
berupa
rehabilitasi
ataupun
pengadaan
bangunan
Pertemuan/Kantor Kelompok Tani tersebut; o
Jaminan untuk mendapatkan prioritas pendidikan bagi anak-anak petani yang dapat memertahankan lahan pertaniannya sebagai lahan pangan berkelanjutan;
o
Jaminan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan murah/gratis bagi keluarga petani yang dapat memertahankan lahan pangan berkelanjutan mereka.
Pengembangan Infrastruktur Pertanian Pengembangan infrastruktur pertanian meliputi: a) pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi; b) pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani; c) perluasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; d) perbaikan kesuburan tanah; dan/atau e) konservasi tanah dan air. Pembiayaan Penelitian dan Pengembangan Benih dan Varietas Unggul meliputi: a) penyediaan demonstrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan lokal; b) pembinaan dan pengawasan penangkar benih. Kemudahan dalam Mengakses Informasi dan Teknologi a) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi berbentuk penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi. b) Penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi melalui kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian
5-16
a) Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan b) fasilitas produksi. c) Fasilitas produksi pertanian meliputi: i.
penggilingan padi dan lantai jemur; dan
ii.
gudang.
d) Sarana dan prasarana produksi pertanian diberikan kepada Petani sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari tim penilai yang dibentuk oleh Menteri. Sedangkan pemberian insentif secara tidak langsung berupa : o
Jaminan harga input/output pertanian masyarakat yaitu pengontrolan/pemberian subsidi terhadap harga bahan-bahan pokok (input) untuk kegiatan pertanian seperti pupuk, bibit, alat-alat pertanian, serta penjaminan harga gabah yang stabil sesuai dengan standar harga yang harus diterima petani,sehingga petani masih dapat bertahan di kondisi harga gabah terendah;
o
Pengaturan penguasaan/pemilikan lahan pertanian yaitu pembatasan kepemilikan lahan pertanian sehingga tercipta pemerataan luas pertanian bagi masyarakat petani. Dengan demikian dapat mengurangi kepemilikan lahan berskala besar di satu pihak.
Mekanisme yang diterapkan di dalam pemberian insentif ini dapat melalui langkah-langkah sebagai berikut ; o
Pemerintah daerah melalui instansi teknis melakukan inventarisasi daerah pertanian beririgasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
o
Masyarakat yang memiliki lahan pertanian pada lokasi yang telah ditetapkan diberitahukan melalui instansi terkait berkaitan pengaturan insentif;
o
Masyarakat yang memiliki lahan pertanian yang beririgasi yang akan mempertahankan lahannya dapat mengajukan insentif kepada kepala daerah melalui instansi teknis dengan melengkapi persyaratan:
Pernyataan yang di tanda tangani pemohon untuk tidak akan mengalihfungsikan lahannya;
5-17
Photo copy sertifikat tanah yang dimiliki, bagi mereka yang telah memiliki sertifikat. Bagi yang belum memiliki sertifikat dianjurkan untuk membuat sertifikat dengan insentif biaya ringan dan subsidi dari pemerintah;
o
Kartu identitas yang masih berlaku. Instansi teknis menerima permohonan dari para pemilik lahan pertanian beririgasi dan
melakukan pemeriksaan baik administrasi maupun teknis; o
Hasil pemeriksaan instansi teknis disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan keputusan masyarakat yang berhak memperoleh insentif;
o
Pemerintahan Daerah yang dalam pelaksanaannya melalui instansi teknis melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian insentif;
o
Kepala daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif sesuai dengan bentukbentuk yang dapat disediakn oleh pemerintahan daerah.
2. Disinsenitf Penerapan mekanisme pemberian disinsentif di Kabupaten Serdang Bedagai dapat diberikan kepada petani sebagai pemilik lahan pertanian yang akan mengalihfungsikan lahan pertanian beririgasi. Disinsentif yang diberikan berupa ; a. Pengenaan pajak yang tinggi (Pajak yang menyangkut hak dan kewenangan pemerintahan daerah) sesuai dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak akibat pengalihfungsian tersebut. b. Pembatasan penyediaan infrastruktur yaitu jalan dan infrastruktur lainnya; c. Pengenaan kompensasi yaitu pemberian sejumlah uang oleh pemilik lahan yang akan mengalihfungsikan lahannya kepada pemerintah. Pengenaan kompensasi dihitung dalam persentase terhadap NJOP (contoh : 15% x NJOP, atau 25% x NJOP). d. Pengetatan izin IMB atau sertifikat, yaitu pembayaran administrasi pengurusan IMB atau sertifikat sebesar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai dari harga jual berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) (contoh ; 15% x NJOP) e. Pinalti yaitu peringatan dan pembongkaran bangunan yang menyalahi tata ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
5-18
f.
Pencabutan insentif yang telah diberikan oleh pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai.
Mekanisme yang dapat diterapkan di dalam penerapan ketentuan disinsentif di Kabupaten serdang Bedagai ini berupa : a. Setiap
masyarakat
yang
memiliki
lahan
pertanian
beririgasi
yang
akan
mengalihfungsikan lahannya wajib memberitahukan kepada instansi teknis; b. Instansi teknis memberitahukan kepada pemilik yang akan mengalihfungsikan tentang adanya ketentuan disinsentif; c. Instansi yang berkaitan terhadap pelaksanaan disinsentif wajib menjalankan ketentuan disinsentif. Dalam rangka menerapkan insentif dan disinsentif, kerjasama antar lembaga di pemerintahan sangat penting, sehingga efektifitas regulasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Instansi yang berhubungan dengan penerapan insentif dan disinsentif di Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut ; 1. Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai Tugas dan wewenang :
Melakukan koorinasi kepada instansi terkait berkaitan penerapan insentif dan disinsentif untuk mendukung lahan pangan berkelanjutan;
Bersama-sama dengan terkait melakukan inventarisasi daerah-daerah yang memiliki irigasi dan telah ditetapkan di rencana tata ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai daerah pertanian;
Bersama-sama dengan instansi terkait melakukan evaluasi atas pelaksanaan insentif dan disinsentif di Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Dinas Pertanian Tugas dan wewenang :
Melakukan inventarisasi daerah-daerah pertanian beririgasi yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayahsebagai daerah zonasi pertanian;
Menerima permohonan insentif dari pemilik lahan pertanian beririgasi;
Melukan pemeriksaan administrasi dan teknis;
Dalam melakukan pemeriksaan teknis dapat bekerjasama dengan instansi terkait, aparatur desa dan/atau Perkumpulan Petani pemakai Air (P3A);
5-19
Berwenang merekomendasikan masyarakat pemilik lahan pertanian beririgasi yang berhak mendapatkan insentif;
Berwenang merekomendasikan jenis dan bentuk insentif yang akan diberikan kepada petani;
Mengajukan hasil rekomendasi kepada kepala daerah;
Mendistribusikan insentif yang diberikan kepada pemilik lahan pertanian beririgasi yang berhak.
3.
Kantor Pertanahan Tugas dan wewenang :
Kantor pertanahan mendapatkan pemberitahuan penerapan insentif dan disinsentif;
Badan Pertanahan memeriksa pengajuan untuk dapat memberikan keringanan dalam pengurusan sertifikat tanah bagi tanah-tanah yang oleh pemiliknya akan dipertahankan sebagai daerah pertanian dan tidak akan dialihfungsikan;
Badan pertanahan memutuskan memberikan keringanan biaya pengurusan sertifikat;
Badan Pertanahan dapat mensinergikan pelaksanaan prona dengan insentif berupa keringanan dalam pengurusan.
4. Dinas Pekerjaan Umum Tugas dan Wewenang :
Bersama-sama dengan dinas pertanian melakukan inventarisasi daerah-daerah yang memiliki irigasi dan telah ditetapkan di rencana tata ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai daerah pertanian;
Berkewajiban untuk melaksanakan keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan pemberian insentif dan disinsentif;
Melaksanakan tugas memeriksa kelengkapan permohonan pengajuan IMB yang diajukan para pemohon pemilik lahan irigasi yang akan dialihfungsikan;
Melakukan pemeriksaan lapangan berkaitan pengajuan IMB pada daerah pertanian beririgasi;
Menetapkan biaya kompensasi;
Menetapkan dan menolak IMB yang diajukan.
5. Kepala Desa Tugas dan Wewenang :
5-20
Bersama-sama dengan dinas pertanian melakukan inventarisasi daerah-daerah yang memiliki irigasi dan telah ditetapkan di rencana tata ruang wilayah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai daerah pertanian;
Kepala Desa memberitahukan kepada warga yang memiliki lahan pertanian yang beririgasi mengenai ketentuan insentif dan disinsentif;
Berwenang menerima permohonan warga yang memiliki lahan pertanian beririgasi untuk mendapatkan insentif, selanjutnya di ajukan kepada Dinas Pertanian dengan surat pengantar dari Kepala Desa;
Bersama-sama dengan Dinas Pertanian melakukan evaluasi atas pelaksanaan insentif dan Disinsentif di wilayahnya.
Selain instansi pemerintah, peran serta masyarakat juga sangat diharapkan didalam pelaksanaan penerapan insentif dan disinsentif ini yaitu sebagai berikut : 1. Dapat bekerjasama membantu pelaksanaan insntif dan disinsentif di wilayahnya melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat; 2. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dapat diikut sertakan di dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pemberian insentif dan disinsentif lahan pangan berkelanjtan tersebut. 3. Masyarakat petani dapat diikut sertakan di dalam pelaksanaan pembangunan infrastuktur utama dan pendukung lahan pertanian sehingga pelaksanaan dapat berlangsung dengan baik.
5-21
