PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2011 Tentang
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Ditjen PSP, Kementerian Pertanian
ALUR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PENATAAN RUANG BIDANG PERTANIAN Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 48 ayat (2) Perlindungan lahan abadi pertanian pangan diatur undang-undang UU 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan PP 1/2011 Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan
PP 12/2012 Insentif PLP2B
Pasal 20 ayat (6) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan peraturan pemerintah PP Nomor 26/2008 Tentang RTRWN Permentan 41/2009 Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian
PP 25/2012 Permentan 07/2012 Sistem Informasi LP2B Pedoman Teknis Kriteria dan persyaratan kawasan, lahan,, PP 30/2012 lahan cadangan P2B Pembiayaan PLP2B
KAWASAN, LAHAN DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
Pasal 66 ayat (2) Kriteria teknis kawasan peruntukan pertanian ditetapkan oleh Menteri
HORTIKULTURA PERKEBUNAN
PETERNAKAN
UU 13/2010 UU 18/2004 UU 18/2009
TANAMAN PANGAN 2
Latar Belakang
Ketentuan Umum
Ruang Lingkup
Tujuan
Undang‐Undang 41 Tahun 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Amanat Pasal 26 dan 53 PP No.1 Tahun 2011 Penetapan dan Alih Fungsi LP2B
PP No.12 Tahun 2012 Insentif PLP2B
PP No.25 Tahun 2012 Sistem Informasi LP2B
Pencapaian 10 juta ton surplus beras di tahun 2014 dan Ketahanan Pangan Nasional
PP No.30 Tahun 2012 Pembiayaan PLP2B
Latar Belakang
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Ketentuan Umum
Ruang Lingkup
Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Lahan pengganti Ganti rugi
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Tujuan
Kawasan peruntukan pertanian Kawasan strategis nasional Infrastruktur dasar Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah Pemerintah daerah Menteri Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
Latar Belakang
Ketentuan Umum
Ruang Lingkup Ruang Lingkup a.Penetapan Lahan Pertanian Pangan a.Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan Berkelanjutan; dan b. b. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berkelanjutan.
Ruang Lingkup
Tujuan
Tujuan Tujuan a. a. mewujudkan dan menjamin tersedianya mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b. b. mengendalikan alih fungsi Lahan mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Pertanian Pangan Berkelanjutan; c. c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional; dan kedaulatan pangan nasional; meningkatkan pemberdayaan, meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi pendapatan dan kesejahteraan bagi petani; petani; d. d. memberikan kepastian usaha bagi pelaku memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani; usaha tani; e. e. mewujudkan keseimbangan ekologis; dan mewujudkan keseimbangan ekologis; dan f.f. mencegah pemubaziran investasi mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian. infrastruktur pertanian.
Umum
Kriteria & Persyaratan
Tata Cara Penetapan
Pasal
Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi: a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada kawasan peruntukan pertanian terutama pada kawasan perdesaan.
4 5
Umum
Kriteria & Persyaratan
Tata Cara Penetapan
Pasal
6 Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara hierarki terdiri atas:
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional;
meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas provinsi
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.
meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam 1 (satu) kabupaten/kota
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan berdasarkan kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan.
7
Umum
Kriteria & Persyaratan
Tata Cara Penetapan
Pasal KAWASAN
PERSYARATAN
KRITERIA
a.
b.
a.
b.
memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau nasional. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
LAHAN a.
b.
c. d. a.
b.
berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi; memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; didukung infrastruktur dasar; dan/atau telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
LAHAN CADANGAN a.
b.
c.
berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi; memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; dan/atau didukung infrastruktur dasar
8 9 10 22 23 24 30 31
a. b.
c.
tidak dalam sengketa; status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
32
Umum
Kriteria&Persyaratan
Tata Cara Penetapan
Pasal Usulan penetapan kawasan
disampaikan oleh Menteri kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang
untuk dikoordinasikan dengan
Menteri
disampaikan kembali oleh menteri yang menyelenggarak an urusan pemerintahan di bidang penataan ruang kepada
Usulan penetapan kawasan yang telah dikoordinasikan
12 mengusulkan ke
Presiden
untuk ditetapkan menjadi
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional dalam rencana tata ruang wilayah nasional.
instansi terkait
Umum
Kriteria&Persyaratan
Tata Cara Penetapan
Pasal Kepala Dinas Provinsi Usulan penetapan kawasan
disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi
kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah Provinsi
disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah Provinsi kepada
untuk dikoordinasikan dengan
instansi terkait
Usulan penetapan kawasan yang telah dikoordinasikan
Usulan penetapan kawasan
diusulkan oleh Kepala Dinas Provinsi
Gubernur untuk ditetapkan menjadi
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi
Penetapan Kawasan, lahan dan lahan cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan
14
Umum
Kriteria&Persyaratan
Tata Cara Penetapan
Pasal Kepala Dinas Kabupaten/Kota
Usulan penetapan kawasan,lahan dan lahan cadangan disampaikan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah Kab/Kota
disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kab/kota kepada
untuk dikoordinasikan dengan
instansi terkait
Usulan penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan yang telah dikoordinasikan
Usulan penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan
diusulkan oleh Kepala Dinas kab/kota kepada
Bupati untuk ditetapkan menjadi
Kawasan, lahan dan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten/Kota dalam rencana tata ruang wilayah kab/kota
Penetapan Kawasan, lahan dan lahan cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana tata ruang wilayah Kab/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan
16 26 34
Umum
Persyaratan
Tata Cara Penetapan
Pasal
35 Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka: a.pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan/atau b.terjadi bencana.
Umum
Persyaratan
Tata Cara Penetapan
Pasal Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum yang meliputi: a. b. c. d. e. f. g.
jalan umum; waduk; bendungan; irigasi; saluran air minum atau air bersih; drainase dan sanitasi; bangunan pengairan;
h. i. j. k. l. m. n.
pelabuhan; bandar udara; stasiun dan jalan kereta api; terminal; fasilitas keselamatan umum; cagar alam; dan/atau pembangkit dan jaringan listrik.
36
Umum
Persyaratan
Tata Cara Penetapan
Pasal memiliki kajian kelayakan strategis;
a. b. c. d.
luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan; potensi kehilangan hasil; resiko kerugian investasi; dan dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.
mempunyai rencana alih fungsi lahan
a. b. c. d. e.
luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan; jadwal alih fungsi; luas dan lokasi lahan pengganti; jadwal penyediaan lahan pengganti; dan pemanfaatan lahan pengganti.
pembebasan kepemilikan hak atas tanah
a.
memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi. Besaran ganti rugi dilakukan oleh Penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐ undangan.
b.
ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan
a. b.
memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam Mempertimbangkan luasan hamparan lahan; tingkat produktivitas lahan; dan kondisi infrastruktur dasar.
39 40 41 44
Umum
Persyaratan
Tata Cara
Pasal
46 Usulan alih fungsi lahan Setelah disetujui Menteri Pertanian
disampaikan oleh Pihak yg akan mengalihfungsikan kepada
Presiden (dalam hal Lintas provinsi)
Gubernur (dalam hal Lintas kab/Kota dalam satu provinsi)
Bupati/Walikota (dalam hal satu kab/Kota
Persetujuan Ya/Tidak
Dibantu Tim Verifikasi
47
Umum
Persyaratan
Tata Cara
Ganti Rugi Pasal
50 Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan Penggantian nilai investasi infrastruktur diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti Selain ganti rugi kepada pemilik pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan. Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota instansi yang melakukan alih fungsi. Besaran nilai investasi infrastruktur didasarkan pada: a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti. Taksiran nilai investasi infrastruktur dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian
Umum
Persyaratan
Tata Cara
Ganti Rugi Pasal
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan di Jakarta, 5 Januari 2011
Terima Kasih
