LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI PP NO. 1 TAHUN

LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN – PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI PP NO. 1 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN ABSTRAK

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945; UU Nomor 41 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

STATUS

:

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ¬ Diundangkan pada tanggal 5 Januari 2011.

CATATAN

: Tingginya tekanan terhadap lahan yang disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk tiap tahunnya sementara luas lahan yang ada relatif tetap berdampak pada ketidaktersediaan lahan untuk usaha pertanian. Sedangkan ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat mutlak guna mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan terutama dalam mewujudkan kemandirian, kedaulatan, dan ketahanan pangan nasional. Keberadaan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian telah banyak dikeluarkan, namun implementasinya dinilai tidak efektif karena tidak adanya pengaturan mengenai sanksi pidana dalam peraturan-peraturan tersebut. Hal inilah yang membedakan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 dengan peraturan-peraturan sebelumnya.

KAWASAN EKONOMI KHUSUS PP NO. 2 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS ABSTRAK

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 dan UU No. 39 Tahun 2009. Undang-Undang ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Pengusulan KEK 3. Penetapan KEK 4. Pembangunan KEK 5. Pengelolaan 6. Evaluasi Pengelolaan KEK 7. Ketentuan Penutup

STATUS

:

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 5 Januari 2011

PENERBITAN SAHAM BARU PADA PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA- PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA PP NO. 3 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA. ABSTRAK

:

Bahwa untuk meningkatkan kinerja dan nilai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia, perlu melakukan restrukturisasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia dengan cara melakukan konversi utang Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk melalui penerbitan saham baru. Restrukturisasi tersebut telah didahului dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Nomor RIS-33/D3.MBU/2006 tanggal 1 November 2006 yang menyetujui pengeluaran saham baru dalam rangka konversi Obligasi Wajib Konversi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II, dan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Nomor 06.04/00/12/2009/001, BS.477/HK.09.01/2009-DU, KEP-257/MBU/2009 tanggal 28 Desember 2009, yang menyetujui pengeluaran saham baru dalam rangka konversi Obligasi Wajib Konversi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia. Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; PP Nomor 44 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia.

STATUS

:

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 11 Januari 2011.

PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA- PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA PP NO. 4 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA. ABSTRAK

:

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia serta peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia, perlu melakukan penerbitan dan penjualan saham baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia yang tidak diambil bagian oleh Negara. Penjualan saham tersebut telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor PW.01/5972/DPRRI/IX/2009 tanggal 16 September 2009. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia. Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia.

STATUS

:

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 11 Januari 2011.

KAWASAN PERDAGANGAN DAN PELABUHAN BEBAS BATAM - PERUBAHAN PP NO. 5 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM ABSTRAK

:

Bahwa dalam melaksanakan tugas pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengalami kendala dalam pengalihan aset dan pegawai dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta pengelolaan keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha dan dengan memperhatikan terbatasnya kemampuan serta daya dukung yang tersedia di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu memperluas penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang meliputi pula Pulau Janda Berias dan gugusannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu menetapkan untuk Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 44 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) diubah; 2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 2A, Pasal 2B, Pasal 2C, Pasal 2D, dan Pasal 2E; 3. Ketentuan Pasal 3 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4); 4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A;

STATUS

:

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 4 Februari 2011.

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN PELABUHAN BEBAS BATAM – PENGELOLAAN KEUANGAN PP NO. 6 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM. ABSTRAK

:

Bahwa dalam rangka menghadapi tantangan perekonomian global, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor XX Tahun XXXX, Batam berikut dengan batas-batas yang telah ditentukan, telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam agar selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, perlu diatur pengelolaan keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Pengelolaan keuangan tersebut merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yarg sehat sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya untuk mendorong kegiatan pengembangan dan pembangunan kawasan dan dapat mengantisipasi tantangan persaingan global. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007; UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor XX Tahun XXXX.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Asas dan Tujuan; 3. Pengelolaan Keuangan; 4. Pembinaan dan Pengawasan; dan 5. Ketentuan Penutup. STATUS

:

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 4 Februari 2011.

DARAH - PELAYANAN PP NO. 7 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAYANAN DARAH ABSTRAK

STATUS

:

:

-

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Darah.

–

Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 36 Tahun 2009.

–

Undang-Undang ini mengatur tentang : Pelayanan Darah, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 3. Pelayanan Transfusi Darah; 4. Pelayanan Apheresis; 5. Fraksionasi Plasma; 6. Pendonor Darah; 7. UTD, BDRS, dan Jejaring; 8. Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan; 9. Pengiriman dan Penerimaan Darah Dari dan Ke Luar Indonesia; 10. Pendanaan; 11. Pencatatan dan Pelaporan; 12. Pembinaan dan Pengawasan; 13. Ketentuan Peralihan; dan 14. Ketentuan Penutup.

-

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3165), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Diundangkan pada tanggal 4 Februari 2011.

-

MULTIMODA – ANGKUTAN PP NO. 8 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANGKUTAN MULTIMODA ABSTRAK

STATUS

:

:

-

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Pasal 165 ayat (4) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Angkutan Multimoda.

−

Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009.

−

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : Angkutan Multimoda, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Kegiatan Angkutan Multimoda; 3. Dokumen Angkutan Multimoda; 4. Badan Usaha Angkutan Multimoda; 5. Pengguna Jasa Angkutan Multimoda; 6. Penerima Barang Angkutan Multimoda; 7. Batas Tanggung Jawab; 8. Asuransi; 9. Tarif Angkutan Multimoda; 10. Pembinaan; 11. Ketentuan Penutup.

−

Mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan; Diundangkan pada tanggal 4 Februari 2011.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR – PEMBERIAN PINJAMAN - TATA CARA PP NO. 9 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMERINTAH KEPADA LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA ABSTRAK

STATUS

:

:

PINJAMAN

DARI

-

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

−


−

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Perencanaan Pinjaman; 3. Pemberian Pinjaman dan Penerusan Pinjaman; 4. Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, Penatausahaan dan Pengawasan; 5. Ketentuan Lain-Lain; 6. Ketentuan Penutup.

−

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Diundangkan pada tanggal 10 Februari 2011.

HIBAH/PINJAMAN – PENERIMAAN/PENGADAAN - TATA CARA PP NO. 10 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH ABSTRAK

STATUS

:

:

-

Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

−


−

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Pinjaman Luar Negeri; 3. Hibah; 4. Penatausahaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah; 5. Pengadaan Barang/Jasa; 6. Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengawasan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah; 7. Publikasi; 8. Pertanggungjawaban; 9. Pajak dan Bea Masuk; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup.

−

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Diundangkan pada tanggal 12 Februari 2011.

−

PNS – PERATURAN GAJI - PERUBAHAN PP NO. 11 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL ABSTRAK

STATUS

:

:

-

Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

−

Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; PP No. 7 Tahun 1977 sebagaimana telah duabelas kali diubah terakhir dengan PP No. 25 Tahun 2010.

−

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah duabelas kali diubah dengan Peraturan Pemerintah.

−

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Diundangkan pada tanggal 16 Februari 2011.

GAJI ANGGOTA TNI - PERUBAHAN PP NO. 12 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ABSTRAK

STATUS

:

:

-

bahwa gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia perlu diubah dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Tentara Nasional Indonesia;

‐

Dasar hukum: Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 19 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 34 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 1973; PP No. 28 Tahun 2001; PP No. 39 Tahun 2010.

‐

Undang-Undang ini mengatur tentang: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI.

‐

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2011.

GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN - PERUBAHAN PP NO. 13 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ABSTRAK

STATUS

:

:

-

bahwa gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diubah dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

‐

Dasar hukum: Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 2 Tahun 2002; PP No. 29 Tahun 2001; PP No. 42 Tahun 2010.

‐

Undang-Undang ini mengatur tentang: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian.

‐


PENETAPAN PENSIUN –PNS DAN JANDA/DUDA PP NO. 14 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA ABSTRAK

STATUS

:

:

-

bahwa perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, berkenaan dengan adanya perubahan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

‐

Dasar hukum: Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 11 Tahun 1969; UU No. 8 Tahun 1974; PP No. 7 Tahun 1977.

‐

Undang-Undang ini mengatur tentang: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

‐


PENETAPAN PENSIUN – PURNAWIRAWAN, DLL PP NO. 15 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ABSTRAK

STATUS

:

:

-

bahwa pensiun pokok purnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu dan tunjangan orang tua Anggota Tentara Nasional Indonesia perlu ditetapkan atau disesuaikan berdasarkan gaji pokok baru, berkenaan dengan adanya perbaikan gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia;

‐

Dasar hukum: Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 1966; UU No. 34 Tahun 2004; PP No. 2 Tahun 1951; PP No. 36 Tahun 1968; PP No. 28 Tahun 2001; PP No. 39 Tahun 2010.

‐

Undang-Undang ini mengatur tentang: Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia.

‐


PENETAPAN PENSIUN – PURNAWIRAWAN KEPOLISIAN PP NO. 16 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PURNAWIRAWAN, WARAKAWURI/DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU, ANAK YATIM PIATU, DAN TUNJANGAN ORANG TUA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ABSTRAK

STATUS

:

:

-

bahwa pensiun pokok purnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu ditetapkan atau disesuaika n berdasarkan gaji pokok baru, berkenaan dengan adanya perbaikan gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

‐

Dasar hukum: Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 1966; UU No. 2 Tahun 2002; PP No. 2 Tahun 1951; PP No. 36 Tahun 1968; PP No. 29 Tahun 2001; PP No. 42 Tahun 2010.

‐

Undang-Undang ini mengatur tentang: Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian.

‐


PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEMERDEKAAN - PERUBAHAN PP NO. 18 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN / KEMERDEKAAN ABSTRAK

:

Bahwa besaran tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan yang terakhir kali diubah dengan PP No. 32 Tahun 2010 tidak seseuai dengan perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan. Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, UU No. 5 Prps Tahun 1964, dan PP No. 14 Tahun 1985. Undang-Undang ini mengatur tentang : 1. Pasal 1 diubah, dan 2. Pasal 3 diubah

STATUS

:

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 16 Februari 2011

PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN - PERUBAHAN PP NO. 19 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA ABSTRAK

:

Bahwa besaran tunjangan veteran yang terakhir kali diubah dengan PP No. 33 Tahun 2010 tidak seseuai dengan perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan. Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, UU No. 7 Tahun 1967, PP No. 38 tahun 1958 dan PP No. 34 Tahun 1985. Undang-Undang ini mengatur tentang : 1. Pasal 4 diubah, dan 2. Pasal 5 diubah

STATUS

:


PENAMBAHAN MODAL PP NO. 20 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA ABSTRAK

:

Bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal yang berasal dari pengalihan seluruh saham milik Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Bahtera Adhiguna yang dinilai dapat memberikan peran untuk meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan PP No. 44 Tahun 2005. Undang-Undang ini mengatur tentang : Penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Perusahaan Listrik Negara.

STATUS

:

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 4 Maret 2011

TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN DAERAH – PEMBENTUKAN & SUSUNAN PP NO. 21 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2011TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, DAN TATA KERJA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH ABSTRAK

:

bahwa sebagai pelaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah. Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 37 Tahun 2008 dan UU No. 25 Tahun 2009. Undang-Undang ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan Perwakilan Ombudsman 3. Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Perwakilan Ombudsman 4. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman 5. Pengangkatan dan Pemberhentian 6. Hak Atas Penghasilan Kepala Perwakilan Ombudsman 7. Ketentuan Peralihan 8. Ketentuan Penutup

STATUS

:

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 30 Maret 2011

ANGKUTAN DI PERAIRAN – PERUBAHAN PP PP NO. 22 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN

ABSTRAK

:

- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan belum mengatur mengenai penggunaan kapal asing untuk kegiatan lain selain kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri; - Bahwa untuk melakukan kegiatan lain selain kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri diperlukan kapal tertentu yang berbendera asing dalam rangka menunjang kelangsungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, kegiatan pengerukan, kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air; - Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2008. - Peraturan Presiden ini mengatur mengenai : 1. Mengubah Pasal 5 ayat (2); 2. Menghapus Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4); 3. Menghapus penjelasan Pasal 5 4. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disispkan 1 (satu) bab yakni BAB XIIIA, Pasal 206a;

STATUS

:

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - Ditetapkan pada tanggal 4 April 2011.

GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI – TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN – PERUBAHAN PP NO. 23 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI ABSTRAK

:

Bahwa dalam upaya meningkatkan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah khususnya dalam rangka memantapkan sinergitas pusat dan daerah, perlu adanya pengaturan mengenai peran gubernur dalam pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi belum mengatur secara tegas ketentuan mengenai peran gubernur sehingga perlu diubah. Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 19 Tahun 2010. Peraturan Presiden ini mengatur mengenai : 1. Pasal 3 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d; 2. Diantara Pasal 3 dan Pasal $ disisipkan Pasal 3 dan Pasal 4 disipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A; 3. Ketentuan Pasal 4 diubah; 4. Diantara pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A; 5. Ketentuan Pasal 5 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a); 6. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) dan penjelasan ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan; 7. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a); 8. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakniPasal 7A; 9. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) 10. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 9A; 11. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) diubah; 12. Ketentuan pasal 18 diubah.

STATUS

:


BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN PP NO. 24 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN ABSTRAK

:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1974. Peraturan Presiden ini mengatur mengenai : 1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan dan Tugas; 3. Susunan Keanggotaan; 4. Banding Administratif; 5. Pendanaan; 6. Ketentuan Peralihan; 7. Ketentuan Penutup.

STATUS

:


NARKOTIKA – PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU PP NO. 25 TAHUN 2011 2011 PERATURAN NARKOTIKA ABSTRAK

:

PEMERINTAH

TENTANG

PELAKSANAAN

WAJIB

LAPOR

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1959. Peraturan Presiden ini mengatur mengenai : 1. Ketentuan Umum; 2. Wajib Lapor; 3. Rehabilitasi; 4. Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi; 5. Pendanaan; 6. Ketentuan Peralihan; 7. Ketentuan Penutup.

STATUS

:

PECANDU


PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN – PROVINSI SUMATERA BARAT PP NO. 26 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN KOTA PADANG DARI WILAYAH KECAMATAN PADANG BARAT KE WILAYAH KECAMATAN KOTOTANGAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT ABSTRAK

:

Bahwa Kota Padang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Bahwa dengan terjadinya bencana gempa bumi yang melanda Kota Padang pada tahun 2009 telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur pemerintahan Kota Padang, serta kemungkinan terjadinya risiko bencana gempa bumi yang sama pada masa yang akan datang; Berdasarkan zonasi wilayah rawan bencana gempa bumi dan tsunami dunia, lokasi pusat pemerintahan Kota Padang saat ini berada pada zona bahaya tinggi terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Berdasarkan pemetaan wilayah rawan bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Padang, Kecamatan Kototangah termasuk dalam zona yang relatif aman terhadap risiko bencana gempa bumi dan tsunami, sehingga dinilai layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pusat pemerintahan Kota Padang. Pemindahan pusat pemerintahan Kota Padang dari wilayah Kecamatan Padang Barat ke wilayah Kecamatan Kototangah Kota Padang dimaksudkan untuk mengurangi konsentrasi masyarakat di kawasan pantai yang rawan bahaya gempa bumi dan tsunami, serta untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Padang. Sehingga perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang dari Wilayah Kecamatan Padang Barat ke Wilayah Kecamatan Kototangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 17 Tahun 1980. Peraturan Presiden ini mengatur mengenai : 1. pusat pemerintahan Kota Padang dipindahkan dari wilayah Kecamatan Padang Barat ke wilayah Kecamatan Kototangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat; 2. Batas-batas Wilayah Kecamatan Kototangah digambarkan dalam Peta Wilayah Kecamatan Kototangah Pusat Pemerintahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut: a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman; b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solok; c. sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Kuranji, dan Kecamatan Pauh Kota Padang; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Mentawai. 3. Pendanaan yang diperlukan untuk pemindahan pusat pemerintahan Kota Padang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang; 4. penyelenggaraan pemerintahan Kota Padang dipindahkan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di pusat pemerintahan Kota Padang.

STATUS

:

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - Ditetapkan pada tanggal 18 April 2011

PEMINDAHAN IBU KOTA – PROVINSI JAMBI PP NO. 27 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN KERINCI DARI WILAYAH KOTA SUNGAI PENUH KE WILAYAH KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI ABSTRAK

:

Bahwa Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai UndangUndang, tempat kedudukan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat II Kerinci di Sungai Penuh.Dimana dalam perkembangannya Kota Sungai penuh yang sejak tahun 1958 merupakan wilayah tempat kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci telah menjadi daerah otonom dan terpisah dari Kabupaten Kerinci berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, sehingga Ibu Kota Kabupaten Kerinci harus dipindahkan dari wilayah Kota Sungaipenuh ke wilayah Kabupaten Kerinci. Bahwa wilayah Kecamatan Siulak di Kabupaten Kerinci dinilai layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Kerinci dan pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci dari wilayah Kota Sungaipenuh ke wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kerinci. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci dari Wilayah Kota Sungaipenuh ke Wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Dasar hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2008. Peraturan Presiden ini mengatur mengenai : 1. Ibu Kota Kabupaten Kerinci dipindahkan dari wilayah Kota Sungaipenuh ke wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi; 2. Batas-batas Wilayah Kecamatan Siulak digambarkan dalam Peta Wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut: a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gunungtujuh, Kecamatan Kayuaro, dan Kecamatan Gunungkerinci; b. sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bungo; c. sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Airhangat, Kecamatan Depatitujuh, Kecamatan Sungaipenuh, dan d. sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.. 3. Pendanaan yang diperlukan untuk pemindahan pusat pemerintahan Kota Padang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci; 4. penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kerinci dipindahkan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di ibukota Kabupaten Kerinci.

STATUS

:


PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN PP NO. 35 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MALUKU TENGGARA DARI WILAYAH KOTA TUAL KE WILAYAH KECAMATAN KEI KECIK KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU ABSTRAK

:

Bahwa berdasarkan UU No. 60 tahun 1958 dimana disebutkan tempat kedudukan Pemerintah Daerah Swatantra tingkat II Maluku Tenggara ada di Tual. Dalam perkembangannya Tual telah menjadi daerah otonom dan terpisah dari Kabupaten Maluku Tenggara berdasar UU No. 31 Tahun 2007, sehingga kota kabupaten Maluku Tenggara perlu dipindahkan dari kota Tual ke Kabupaten Maluku Tenggara dimana Kecamatan Kei Kecil dinilai layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, UU No. 6 Tahun 1958, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 31 Tahun 2007, PP No. 35 Tahun 1952 dan PP No 78 Tahun 2007. Undang-Undang ini mengatur tentang : Pemindahan ibu kota kabupaten Maluku Tenggara dari wilayah kota Tual ke wilayah kecamatan Kei Kecil kabupaten Maluku Tenggara provinsi Maluku.

STATUS

:


JABATAN HAKIM AGUNG PP NO. 36 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP OLEH HAKIM AGUNG DAN HAKIM ABSTRAK

:

Bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1993 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Hakim Agung dan Hakim sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan peradilan, sehingga perlu diganti. Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, UU No. 14 Tahun 1985, UU No. 2 Tahun 1986, UU No. 5 Tahun 1986, UU No. 7 Tahun 1989 dan UU No 48 Tahun 2009. Undang-Undang ini mengatur tentang : Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim.

STATUS

:

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku PP No. 13 tahun 1993 Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 22 Juli 2011

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PP NO. 37 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ABSTRAK

:

bahwa untuk bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 dan UU No. 22 Tahun 2009. Undang-Undang ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. Fungsi dan Mekanisme Kerja Forum 4. Keanggotaan Forum 5. Ketentuan Penutup

STATUS

:

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 25 Juli 2011

SUNGAI - PENETAPAN PP NO. 38 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG SUNGAI ABSTRAK

:

bahwa dalam rangka konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sungai Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 dan UU No. 7 Tahun 2004. Undang-Undang ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Ruang Sungai 3. Pengelolaan Sungai 4. Perizinan 5. Sistem Informasi Sungai 6. Pemberdayaan Masyarakat 7. Ketentuan lain-lain

STATUS

:

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku PP No. 35 Tahun 1991 Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 27 Juli 2011

PNBP di LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA - PENETAPAN PP NO. 39 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ABSTRAK

:

Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sekretariat Negara. Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, UU No. 20 Tahun 1997, dan PP No. 22 Tahun 1997. Undang-Undang ini mengatur tentang : Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sekretariat Negara.

STATUS

:

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 6 September 2011

KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI – PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN PEMULIHAN PP NO. 40 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, DAN PEMULIHAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN ATAU PELAKU PORNOGRAFI ABSTRAK

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 dan UU No. 44 Tahun 2008. Undang-Undang ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Pembinaan 3. Pendampingan 4. Pemulihan 5. Pengawasan 6. Pendanaan 7. Ketentuan Penutup

STATUS

:


KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA - PENGEMBANGAN PP NO. 41 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA, SERTA PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN ABSTRAK

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (5), dan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan. Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 dan UU No. 40 Tahun 2009. Undang-Undang ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Tugas dan Tanggung Jawab 3. Perencanaan 4. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 5. Pengembangan Kepeloporan Pemuda 6. Pennnyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan 7. Pendanaan 8. Ketentuan Penutup

STATUS

:


PENYERTAAN MODAL - PENAMBAHAN PP NO. 42 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA ABSTRAK

:

Bahwa untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara yang berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Sekretariat Negara berupa peralatan dan mesin yang pengadaannya berasal dari dana APBN Tahun Anggaran 2005 dan pengalihan barang milik negara pada Kementerian Komunikasi dan Informatika berupa peralatan dan mesin yang pengadaannya berasal dari dana APBN Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007. Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan PP No. 44 Tahun 2005. Undang-Undang ini mengatur tentang : Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

STATUS

:


PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL – PERUBAHAN PP NO. 44 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. ABSTRAK

: -

Bahwa sesuai dengan dinamika perkembangan jabatan di lingkungan kementerian negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara perlu mengatur perpanjangan batas usia pensiun bagi wakil menteri. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

− Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang‐Undang Nomor 8 Tahun 1979; Undang‐Undang Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dengan sistimatika sebagai berikut : Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah dua kali diubah dengan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1); dan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141) diubah; STATUS

:

CATATAN

:

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ¬ Diundangkan pada tanggal 30 November 2011.

PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL – PENILAIAN PP NO. 46 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN ABSTRAK

:

Bahwa untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, perlu dilakukan penilaian prestasi kerja. Penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta untuk memenuhi ketentuan mengenai penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Dasar Hukum

: Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, dengan sistimatika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum;

STATUS

:

2.

Sasaran Kerja Pegawai;

3. 4. 5. 6.

Perilaku Kerja; Penilaian; Ketentuan Lain ; Ketentuan Penutup. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. − Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014. − Diundangkan pada tanggal 30 November 2011

PNBP PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – JENIS DAN TARIF PP NO. 47 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA KEMETERIAN PERINDUSTRIAN. ABSTRAK

: - Bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kemeterian Perindustrian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perindustrian, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kemeterian Perindustrian. − Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang‐Undang Nomor 20 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kemeterian Perindustrian.

STATUS

:

CATATAN

:

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ¬ Diundangkan pada tanggal 2 Desember 2011.

PEGADAIAN – PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUM MENJADI PERSERO PP NO. 51 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) ABSTRAK

:

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara, perubahan bentuk badan hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dasar Hukum

: Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; PP Nomor 43 Tahun 2005 .

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). STATUS

:

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

− Diundangkan pada tanggal 13 Desember 2011

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL – PERUBAHAN KEDUA PP NO. 52 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAHDAERAH TERTENTU. ABSTRAK

:

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu, perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu. Dasar Hukum

: Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008; PP Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 62 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang‐bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah‐daerah Tertentu, dengan perubahan sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a); 2. Di antara Pasal 4A dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4B; 3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A.

STATUS

:



PT PAL INDONESIA – PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PP NO. 53 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PAL INDONESIA ABSTRAK

:

Bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia. Dasar Hukum

: Pasal 5 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2011; PP Nomor 44 Tahun 2005 .

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia.

STATUS

:



PT PUPUK SRIWIDJAJA – PENYERTAAN MODAL NEGARA PP NO. 54 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT PUPUK ISKANDAR MUDA YANG SELANJUTNYA DIALIHKAN SELURUHNYA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PUPUK SRIWIDJAJA

ABSTRAK

:

Bahwa untuk penyelamatan perekonomian nasional melalui penguatan program pemerintah di bidang ketahanan pangan khususnya penyediaan pupuk oleh PT Pupuk Iskandar Muda dan untuk meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja, perlu melakukan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Pupuk Iskandar Muda yang selanjutnya dialihkan seluruhnya menjadi penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Pupuk Iskandar Muda Yang Selanjutnya Dialihkan Seluruhnya ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja. Dasar Hukum :

Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2011; PP Nomor 44 Tahun 2005.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Pupuk Iskandar Muda Yang Selanjutnya Dialihkan Seluruhnya ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja.

STATUS

:



PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA – PENYERTAAN MODAL NEGARA PP NO. 55 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA ABSTRAK

:

Bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dalam rangka penjaminan proyek infrastruktur, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Dasar Hukum :


Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

STATUS

:



PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA – PEMBIAYAAN PROYEK PP NO. 56 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA ABSTRAK

:

Bahwa pembiayaan proyek melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, memerlukan dasar hukum untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan obyek hasil pembiayaan yang penganggarannya bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. Dasar Hukum :

Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2008; PP Nomor 56 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, dengan sistimatika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Cakupan Dan Persyaratan Proyek; 3. Prosedur Pengusulan Dan Penilaian Kelayakan; 4. Penganggaran; 5. Pelaporan, Pemantauan Dan Evaluasi; 6. Pengelolaan Obyek Pembiayaan;

STATUS

7.

Ketentuan Penutup.

:



PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III – PERUSAHAAN PP NO. 57 TAHUN 2011 2011

PENDIRIAN

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III ABSTRAK

: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dapat dilakukan melalui Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara, pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia III.

. Dasar Hukum :

Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2008; PP Nomor 56 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia III, dengan sistimatika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Pendirian; 3. Anggaran Dasar; 4. Pertanggungjawaban; 5. Ketentuan Penutup. STATUS

:



PT PELABUHAN INDONESIA II – PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PP NO. 58 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II ABSTRAK

: Bahwa untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II yang berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Perhubungan berupa Dermaga beton hasil kegiatan pembangunan Fasilitas Pelabuhan yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

. Dasar Hukum :


Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

STATUS

:



PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES – PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PP NO. 59 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES ABSTRAK

: Bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines.

. Dasar Hukum

:

Pasal 5 ayat (2) UUD Republik Indonesia 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2011; PP Nomor 44 Tahun 2005.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines.

STATUS

:



PT ASURANSI KREDIT INDONESIA – PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PP NO. 60 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI KREDIT INDONESIA ABSTRAK

: Bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh usaha mikro, kecil, dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia.

. Dasar Hukum :


Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia.

STATUS

:



PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENYERTAAN MODAL NEGARA PP NO. 61 TAHUN 2011 2011

JAMINAN

KREDIT

INDONESIA

–

PENAMBAHAN

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA ABSTRAK

: Bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

. Dasar Hukum :

Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; UUNomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2011; PP Nomor 44 Tahun 2005.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

STATUS

:



PT GEO DIPA ENERGI – PENETAPAN SEBAGAI PERUSAHAAN PERSEROAN PP NO. 62 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PT GEO DIPA ENERGI SEBAGAI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GEO DIPA ENERGI ABSTRAK

: Bahwa sehubungan dengan hibah saham milik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina pada PT Geo Dipa Energi kepada Negara sehingga Negara Republik Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas, maka perlu menetapkan PT Geo Dipa Energi sebagai Perusahaan Perseroan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan PT Geo Dipa Energi sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi.

. Dasar Hukum :

Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; PP Nomor 44 Tahun 2005.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : Penetapan PT Geo Dipa Energi sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi.

STATUS

:



PENYERTAAN MODAL PP NO. 63 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBENTUKAN CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY ABSTRAK

:

Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan pasar obligasi di negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)+3 (China, Jepang dan Korea), diperlukan pemberian dukungan penjaminan terhadap perusahaan di negara tersebut dalam rangka penerbitan surat utang dan obligasi, maka bersama Asian Development Bank sepakat untuk membentuk Credit Guarantee and Investment Facility.Dalam rangka pembentukan Credit Guarantee and Investment Facility ini, dipandang perlu melakukan penyertaan modal negara pada Credit Guarantee and Investment Facility yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 10 Tahun 2010. Undang-Undang ini mengatur tentang : Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pembentukan Credir Guarantee and Investment Facility.

STATUS

:

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PP NO. 64 TAHUN 2011 2011

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2011 PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL MONETARY FUND ABSTRAK

:

TENTANG

PENAMBAHAN

Bahwa Negara Republik Indonesia merupakan anggota dari International Monetary Fund yang memiliki kewajiban untuk menyetor sejumlah dana sebagai penyertaan modal negara, dan dalam rangka mempertahankan besaran persentase modal Negara Republik Indonesia pada International Monetary Fund dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal negara pada International Monetary Fund. Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 10 Tahun 2010. Undang-Undang ini mengatur tentang : Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Monetary Fund.

STATUS

:



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT ABSTRAK

:

Bahwa Negara Republik Indonesia merupakan anggota dari International Bank for Reconstruction and Development yang memiliki kewajiban untuk menyetor sejumlah dana sebagai penyertaan modal negara dan dalam rangka mempertahankan besaran persentase modal Negara Republik Indonesia pada International Bank for Reconstruction and Development serta melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal negara pada International Bank for Reconstruction and Development Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 10 Tahun 2010. Undang-Undang ini mengatur tentang : Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Bank for Reconstruction and Development.

STATUS

:



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC DEVELOPMENT BANK ABSTRAK

:

Bahwa Indonesia merupakan anggota dari Islamic Development Bank yang memiliki kewajiban untuk menyetor sejumlah dana sebagai penyertaan modal negara dan dalam rangka mempertahankan besaran persentase modal Negara Republik Indonesia pada Islamic Development Bank, perlu melakukan penambahan penyertaan modal negara pada Islamic Development Bank. Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 10 Tahun 2010. Undang-Undang ini mengatur tentang : Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Islamic Development Bank.

STATUS

:



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT ABSTRAK

:

Bahwa Indonesia merupakan anggota dari International Fund for Agricultural Development yang memiliki kewajiban untuk menyetor sejumlah dana sebagai penyertaan modal negara dan dalam rangka mempertahankan besaran persentase modal Negara Republik Indonesia pada International Fund for Agricultural Development dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara pada International Fund for Agricultural Development. Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 10 Tahun 2010. Undang-Undang ini mengatur tentang : Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Fund for Agricultural Development.

STATUS

:



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENDIRIAN ASEAN INFRASTRUCTURE FUND ABSTRAK

:

PENYERTAAN MODAL

Bahwa dalam rangka mendukung pembiayaan bagi proyek infrastruktur di ASEAN, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia, Pemerintah Filipina, Pemerintah Singapura, Pemerintah Kerajaan Thailand, Pemerintah Kerajaan Brunei Darussalam, Pemerintah Vietnam, Pemerintah Laos, Pemerintah Kamboja, dan Asian Development Bank telah menyepakati untuk mendirikan ASEAN Infrastructure Fund yang berkedudukan di Malaysia, dan untuk itu, perlu melakukan penyertaan modal negara dalam rangka pendirian ASEAN Infrastructure Fund yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 10 Tahun 2010. Undang-Undang ini mengatur tentang : Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada ASEAN Infrastructure Fund. STATUS

:



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR ABSTRAK

:

Bahwa Negara Republik Indonesia merupakan anggota dari Islamic Corporation for the Development of the Private Sector yang memiliki kewajiban untuk menyetor sejumlah dana sebagai penyertaan modal negara dan untuk mempertahankan besaran persentase modal Negara Republik Indonesia pada Islamic Corporation for the Development of the Private Sector dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara pada Islamic Corporation for the Development of the Private Sector Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 10 Tahun 2010. Undang-Undang ini mengatur tentang : Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Islamic Corporation for the Development of the Private Sector.

STATUS

:



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL ABSTRAK

:

Bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;

Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2010 dan PP No. 44 tahun 2005. Undang-Undang ini mengatur tentang : Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial. STATUS

:



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INHUTANI I ABSTRAK

:

Bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dipandang perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Inhutani I yang bersumber dari Konversi utang pokok dividen tahun buku 2000 Perseroan (Persero) PT Inhutani I kepada Negara Republik Indonesia;

Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2010 dan PP No. 44 tahun 2005. Undang-Undang ini mengatur tentang : Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Inhutani I. STATUS

:



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DIRGANTARA INDONESIA ABSTRAK

:

Bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia yang berasal dari konversi piutang dana talangan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional tahun 2003, konversi pokok pinjaman berdasarkan Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman tahun 1983, 1984, 1987, 1988, 1989, 1991, dan 1993. Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2010 dan PP No. 44 tahun 2005. Undang-Undang ini mengatur tentang : Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia.

STATUS

:


HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN – TATA CARA PELAKSANAAN

PP NO. 74 TAHUN 2011 2011 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ABSTRAK

: Bahwa untuk lebih memberikan kemudahan dan kejelasan bagi masyarakat dalam memahami dan memenuhi hak serta kewajiban perpajakan perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

. Dasar Hukum :

Pasal 5 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang : Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dengan sistimatika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan, Pengungkapan Ketidakbenaran, Dan Tata Cara Pembayaran Pajak; 3. Pembukuan Dan Pemeriksaan;

4. Penetapan Dan Ketetapan; 5. 6.

Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, Pembatalan, Dan Gugatan; Imbalan Bunga;

7. Penagihan; 8.

Kuasa Wajib Pajak, Rahasia Jabatan, Dan Permintaan Keterangan Kepada Pihak Ketiga; 9. Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda; 10. Pemeriksaan Bukti Permulaan Dan Penyidikan; 11. Ketentuan Peralihan; 12. Ketentuan Penutup. STATUS

:



PENYERTAAN MODAL - PERUBAHAN PP NO. 75 TAHUN 2011 2011

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN ABSTRAK

:

Bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat diperlukan tersedianya likuiditas yang berkesinambungan dan keselarasan kegiatan perseroan dalam kaitannya dengan pengaturan di bidang pasar modal, perlu memperjelas maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan serta kewenangan pembinaan dan pengawasan. Untuk itu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, UU No. 19 Tahun 2003, dan PP No. 5 tahun 2005. Undang-Undang ini mengatur tentang : 1. Pasal 2 Diubah 2. Dalam BAB V Ketentuan Penutup disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A

STATUS

:

Mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya PP Nomor 5 Tahun 2005. Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011


PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I ABSTRAK

:

Bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I yang berasal dari pengalihan barang milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 dan 1999/2000. Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2010 dan PP No. 44 tahun 2005. Undang-Undang ini mengatur tentang : Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I.

STATUS

:



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENGERUKAN INDONESIA ABSTRAK

:

Bahwa untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengerukan Indonesia, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengerukan Indonesia yang berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Perhubungan berupa 5 (lima) unit kapal split barge hasil pelaksanaan proyek yang pengadaannya berasal dari dana pinjaman Exim Bank of USA dengan Credit Aggrement Nomor AP.066945 tanggal 13 September 1995 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006;. Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2010 dan PP No. 44 tahun 2005. Undang-Undang ini mengatur tentang : Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengerukan Indonesia.

STATUS

:



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV ABSTRAK

:

Bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV yang berasal dari pengalihan barang milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001/2002, 2002, 2003, 2004, dan 2005; Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2010 dan PP No. 44 tahun 2005. Undang-Undang ini mengatur tentang : Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV.

STATUS

:



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I ABSTRAK

:

Bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I yang berasal dari pengalihan barang milik Negara pada Kementerian Perhubungan berupa dermaga, trestel, dan sarana bantu navigasi di Pelabuhan Malahayati Banda Aceh yang merupakan hasil kegiatan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (2) UUD RI Tahun 1945, UU No. 19 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2010 dan PP No. 44 tahun 2005. Undang-Undang ini mengatur tentang : Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I.

STATUS

:


LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI PP NO. 1 TAHUN

Recommend Documents