PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PENYELENGGARAN PEMBANGUNAN DI KOTA MANADO
Oleh : CINDY RATU NIM : 090813068
ABSTRAKSI Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai pemerintahan integral dari system pemerintahan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara historis telah mengalami berbagai perubahan pada tatanan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditandai dengan adanya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang diteruskan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar terwujud dengan baik. Berdasarkan hal tersebut maka disetiap daerah otonom dibentuk suatu badan yang dinamakan Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagaimana halnya dikota Manado. . Tugas pokok dan fungsi BAPPEDA di Kota Manado haruslah berperan aktif dalam menjalankan wewenangnya sebagai lembaga non department langsung dibawah koordinasi Walikota pengawasan internalnya ada pada inspektorat, hal ini ditekankan mengingat pembangunan diwilayah daerah pemerintahan di Kota Manado dirasakan belum maksimal dan merata. Perencanaan pembangunan daerah haruslah di sokong dengan implementasi pemerintahan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis, tentunya
juga tugas pokok dan fungsi lembaga BAPPEDA
mustilah konsisten dengan komitmen terhadap apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsure-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai pemerintahan integral dari system pemerintahan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara historis telah mengalami berbagai perubahan pada tatanan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditandai dengan adanya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang diteruskan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Melaksanakan pembangunan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, namun sebaliknya adalah salah satu pekerjaan yang sangat berat dan sulit. Oleh karena itu dibutuhkan tenaga dan pikiran yang benar-benar mampu dan sesuai dengan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawab, untuk itu dibutuhkan orang-orang yang mempunyai dedikasi, kejujuran, dan tanggung jawab akan pelaksanaan tugas dan wewenang yang diemban oleh setiap penyelenggara pemerintahan didaerah maupun dipusat. Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar terwujud dengan baik. Berdasarkan hal tersebut maka disetiap daerah otonom dibentuk suatu badan yang dinamakan Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagaimana halnya dikota Manado. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sangat dibutuhkan supaya perencanaan pembangunan didaerah dapat berjalan dengan baik karena ada lembaga yang bertanggung jawab secara langsung, peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi public dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Kurang maksimalnya kinerja BAPPEDA di Kota Manado menurut pengamatan penulis antara lain disebabkan sumber daya manusia atau aparat BAPPEDA yang tidak kompeten dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti tingkah laku PNS yang tidak disiplin. Hal ini membuat kinerja aparat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi lemah, sehingga perencanaan pembangunan di Kota Manado tidak maksimal. Untuk itu perlu kita
ketahui apa arti dari pada tugas pokok yang sebenarnya beserta prosedur yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Perencanaan pembangunan daerah haruslah di sokong dengan implementasi pemerintahan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis, tentunya
juga tugas pokok dan fungsi lembaga
BAPPEDA mustilah konsisten dengan komitmen terhadap apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsure-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini jelas diatur dalam UU nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsure penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. B. Perumusan Masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka akan dibatasi dalam permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana peranan Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA)
Kota manado dalam
penyelenggaraan pembangunan?” C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penelitian Penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan metode ilmiah untuk dapat menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk: Untuk mengetahui peranan BAPPEDA di Kota Manado dalam penyelenggaraan pembangunan. 2. Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan penelitian ini adalah: a. Secara Teoritis Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam ilmu pemerintahan khususnya dalam sistem Pemerintahan Daerah. b. Secara Praktis
Bagi pemerintahan daerah penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BAPPEDA didaerah. BAB II KERANGKA KONSEPTUAL A.Konsep Peranan a). Peranan Menurut Grass, Mason dan MC Eachern yang dikutip dalam buku pokok-pokok pikiran dalan sosiologi karangan David Bery mendefinisikan”Peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan social tertentu. b). Soerjono Soekanto. Ia mengatakan bahwa “peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia akan menjalankan suatu peranan. B.Konsep Pemerintahan Daerah Pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan peubahan dari pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan penyempurnaan dari Undang-Undang No.5 tentang pokok-pokok pemerinatahan di Daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” C. Konsep Perencanaan Pembanguan di Daerah Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses persiapan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada tiap jenis usaha manusia. pekerjaan-pekerjaan itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut W.J.S Poerwadarminta, dalam buku nya Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan “rencana” dalam hal ini dapat diartikan sebagai rancangan (rangka sesuatu yang akan dikerjakan), misalnya rancangan-rancangan yang akan
dilaksanakan, rancangan sesuatu usaha (pembangunan dan sebagainya yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu (Poerwadaminta, 1987:156). Perencanaan dalam arti seluas-luasnya, tidak lain adalah suatu proses persiapan secaraq sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada tiap jenis usaha manusia (Tjokromodjojo, 1990:12), D. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan dianggap sebagai “Alat” pembangunan, karena perencanaan merupakan alat strategis dalam menetukan jalannya pembangunan. Suatu perencanaan yang disusun secara acak-acakan (tidak sistematis) dan tidak memperhatkan aspirasi target (sasaran), maka pembangunan yang dihasilkan juga tidak seperti yang diharapkan (Soekartawi, 1990:24). Selanjutnya diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang system peencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu yang dapat diartikan Nasuttion (1996:63) sebagai pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan atau subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang yang nampak atau sebagaimana adanya. B. Fokus Penelitian Objek penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Manado dengan berfokus pada kedudukan, tugas pokok dan fungsi BAPPEDA serta bagaimana implementasinya dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Manado menurut UndangUndang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. C. Jenis dan Sumber Data 1. Data Primer 2. Data Sekunder D. Teknik Pengumpulan Data 1. Teknik observasi
2. Teknik wawancara 3. Teknik analisa data 4. Teknik dokumentasi
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Tugas dan Tanggung Jawab BAPPEDA Kota Manado Untuk menghasilkan pembangunan daerah yang berhasil guna dan efektif, maka BAPPEDA Kota Manado mempunyai tugas pokok yang tertuang pada Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah, melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, dan statistik. Selanjutnya fungsi dari BAPPEDA berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan dan statistic. b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan statistik. d. Melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program, dan kegiatan pembangunan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik. f. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi kesekretarian, program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian pengembangan dan statistik.
Hal di atas menegaskan, bahwa BAPPEDA Kota Manado adalah perencana dan penggerak system dari pemerintahan daerah yang mengacu pada undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tugas dan wewenang lain dari kepala BAPPEDA dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah sebagai berikut : a. Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D). b. Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-D). c. Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RKPD). d. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) daerah. e. Menetapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (renja-SKPD). f. Dan sebagainya.
B. Peranan BAPPEDA dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kota Manado Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini jelas di atur dalam dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsure penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Selajutnya
dijelaskan
oleh
Sekretariat
BAPPEDA
tentang
Rencana
Kerja
Pembangunan Daerah : 1. Mendorong pembangunan, menjamin pemerataan yang seluas-luasnya didukung oleh sumber daya manusia yang kualitas, infrastruktur yang maju, penerapan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, pembangunan yang berwawasan lingkungan, serta didukung oleh kondisi keamanan yang kondusif. 2. Mendorong pembangunan akhlak mulia generasi muda, saling menghormati, rukun dan damai, tidak deskriminatif, mengabdi pada kepentingan masyarakat luas menghormati Hak Azasi Manusia. 3. Mendorong pembangunan yang merata, pemanfaatan dan sumber daya yang adil dan guna mampu mewujudkan kesejahtraan masyarakat, rasa aman dan damai, mampu menampung aspirasi masyarakat yang dinamis, menegakkan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dengan ditopang oleh tata pemerintahan yang baik.
4. Mendorong terciptanya supermasi hukum dan masyarakat yang taat hukum, menghilangkan praktek deskriminasi hukum, mendorong pembangunan system pemerintahan yang akuntabel, transparan, professional, dan mampu menjalankan fungsinya sebagai fasilitator bagi semua stakeholder. Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini jelas di atur dalam dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsure penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi public dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, kualitas sumber daya manusia aparatur, dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. Dengan penataan ruang diharapkan dapa terwujud kehidupan dan penghidupan yang aman, lancar, tertib, sehat dan efisien dalam lingkungan yang serasi dan saya dukung yang lestari atau dapat terwujudnya pemanfaatan ruang yang optimal.
C. Koordinasi BAPPEDA Kota Manado dengan Instansi Vertikal Lainnya Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan vertikal didaerah yang dimaksud dengan koordinasi adalah : Upaya yang dilakasanakan oleh kepala wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan baik rencana maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal, dan antara lain instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya. Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi administratif yang membantu tercapainya koordinasi (hubungan kerja) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil dan berdaya guna (efektif dan efisien). Dari pengertian koordinasi dan hubungan kerja tersebut diatas, dapatlah deketahui betapa besarnya peranan koordinasi dalam melaksanakan pemerintahan termasuk didalamnya pemerintahan daerah, yaitu agar tercapainya kesatuan tindakan antara unit-unit dari organisasi yang satu dengan yang lainnya, sehingga apa yang
diinginkan tercapai secara berdaya guna dan berhasil. Dengan wewenang yang dimiliki Bappeda kota manado sebagai perpanjang-tanganan Walikota, dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan, mempunyai mekanism dalam rangka mengkoordinasi rencana-rencana pembangunan tersebut. Dalam rangka kebijaksanaan perimbangan keuangan, maka pemerintahan pusat meminta kepada daerah-daerah untuk mengajukan daftar usulan proyek-proyek yntuk rencana pembangunan daerah tahun anggaran berikutnya, untuk melengkapi bahan penyusunan program/proyek pembangunan untuk tahun anggaran berikutnya. Selain menggunakan paket usul rencana/program pembangunan hasil rumusan temu karya pembangunan tingkat kecamatan, Walikota juga meminta kepada dinas-dinas satuan perangkat kerja daerah melalui Sekretaris daerah mengajukan rencana/program proyek pembangunan tahunan masing-masing. D. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas BAPPEDA Kota Manado Menurut Kepala BAPPEDA Kota Manado yang diwawancarai, mengatakan bahwa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas BAPPEDA Kota Manado adalah sebagai berikut : 1.
Kurangnya sarana dan prasarana. Dengan suatu peralatan yang kurang memadai akan dapat menghambat lancarnya kegiatan dalam melakukan pekerjaan.
2.
Kurangnya kesigapan apabila diberi tugas mendadak.
3.
Masih rendahnya kesadaran pegawai untuk berbuat dank bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas misalnya kelambatan masuk kerja.
4.
Kurangnya perangkat peraturan disiplin, misalnya kurang tegasnya pimpinan yaitu kepala Bappeda dalam menjatuhkan sanksi pada setiap pelanggaran kedisiplinan.
5.
Kurangnya sistem pengawasan, perangkat pengawasan dan upaya tindak lanjut yang kurang akan dapat membuka peluang pegawai untuk melakukan berbagai pelanggaran.
6.
Setiap pelanggaran disiplin pegawai selalu berkilah untuk dibina sevara administratif.
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian yan telah dikemukakan terdahulu, maka diambillah beberapa kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut : 1.
Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat II / Pemerintahan Kota Manado, berdasarkan keputusan President nomor 27 tahun 1980 dan dilanjutkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Manado, yang mengacu juga kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu langkah yang sangat tepat untuk dapat terwujudnya pembangunan yang terarah dan terpadu.
2.
Untuk menghasilkan pembangunan daerah yang berhasil guna dan efektif, maka BAPPEDA Pemerintahan Kota Manado mempunyai tugas pokok yang tertuang pada Peraturan Daerah tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik.
3.
Realisasi tugas BAPPEDA Kota Manado adalah menyusun Rencana Pembangunan Daerah baik jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Rencana umum tata ruang, pengentasan kemiskinan serta mengkoordinasikan seluruh rencana pembangunan dengan dinas dan istansi vertikal yang ada didaerah Kota Manado.
4.
Dengan penataan ruang diharapkan dapat terwujud kehidupan dan penghidupan yang aman, lancar, tertib, sehat dan efisien dalam lingkungan yang serasi dan daya dukung yang lestari atau dapat terwujudnya pemanfaatan ruang yang optimal sesuai dengan arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis serta sangta dipengaruhi oleh adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. B. Saran Setelah penulis memaparkan kesimpulan hasil penelitian diaatas, maka berikut ini
sebagai bahan masukan bagi aparat BAPPEDA serta untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas-tugas dimasa yang akan datang, berikut ini penulis memberikan / menguraikan beberapa saran-saran : 1.
Agar sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan lenih berhasil dan berdaya guna maka perlunya BAPPEDA mengadakan analisa dan evaluasi, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah : a. Upaya memperbaiki yang belum sempurna.
b. Upaya menggali, meningkatkan serta memanfaatkan potensi yang ada. c. Upaya menciptakan yang belum ada, kesemuanya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 2.
Untuk mencapai pembangunan daerah yang terpadu, terarah serta tepat sasaran, BAPPEDA Kota Manado supaya meningkatkan koordinasi dengan Dinas dan Instansi Vertikal didaerah melalui planning, monitoring dan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan.
3.
Dalam mempersiapkan rencana dan program pembangunan didaerah, BAPPEDA selalu senantiasa melakukan dan memelihara hubungan kerja secara konsultatif dengan instansi-insatansi yang ada didaerah dibawah pengawasan Walikota dan diharapkan memelihara dan mengembangkan rencana pembangunan didaerah secara terpadu.
4.
Pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam di kota manado dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yan dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu BAPPEDA perlu merevisi Rencana Umum Tata Ruang yang telah ada sesuai dengan tuntutan pembangunan.
5.
Perlu dikembangkan lagi kerja sama antara aparat pembangunan dengan masyarakat terutama pihak swasta yang ada didaerah untuk mendukung pembangunan tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Bintoro Tjokroamidjojo,Prof,MA, Perencanaan Pemabangunan, Haji Masagung, Jakarta, 1990 David Berry. Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995 Grass, Mason dan Mc Eachhern, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, Jakarta, 1985 Sadono Sukirno,Drs,Msc, Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembaharuan Daerah, Fakultas ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1982
Soekartawi,DRS, Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan Nasional, Raja Wali, Jakarta, 1990 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1987 Peraturan Perundang-undangan : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
