PERAN SJSN DALAM MENURUNKAN KETIMPANGAN DAN MEMPERKUAT KOHESI SOSIAL DI INDONESIA Dewan Jaminan Sosial Nasional Jakarta 21 DESEMBER 2016 Jakarta,
Adalah Suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. manfaat, Indonesia
Tujuan
[
Memberikan M b ik jaminan j i t terpenuhinya hi k b t h kebutuhan d dasar hid hidup yang layak l k bagi setiap peserta dan/ atau anggota keluarganya.
Prinsip Diselenggarakan berdasarkan prinsip kegotong‐royongan; nirlaba; keterbukaan; kehati‐hatian; akuntabilitas; portabilitas; kepesertaan bersifat amanat, Dana Jaminan b if t WAJIB; WAJIB dana d t dan d hasil h il pengelolaan l l D J i Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar‐besarnya kepentingan peserta 3
Aspek
Kondisi sebelum 1 Januari 2014
Kondisi yang akan dicapai
Perundang‐ P d undangan
Penyelenggaraan Jamsos diatur berbagai P l J di t b b i PerUU
P Penyelenggaraan jamsosnaker sesuai PerUU l j k i P UU
Kepesertaan
Segmentasi dan terbatas (PT. Jamsostek; PT. Taspen; PT. ASABRI) PT. Taspen; PT.
Seluruh Pekerja menjadi Peserta BPJS Naker
Program
• Fragmentasi program • Penyelenggara oleh BUMN
• Penyelenggara Universal • Penyelenggara BPJS
Pengelolaan Aset dan Investasi
• Manfaat Manfaat bagi pemegang saham bagi pemegang saham • Iuran dan hasil investasi DJS menjadi satu
• BPJS BPJS berbentuk berbentuk Hukum Publik Nirlaba Hukum Publik Nirlaba • DJS terpisah dari BPJS • Kebijakan investasi likuiditas, solvabilitas dan kepentingan peserta
Keuangan dan Pelaporan
• Aset dan kewajiban untuk DJS dan PT belum terpisahkan • Belum memiliki format baku pelaporan
• Sistem pelaporan sesuai UU SJSN; UU BPJS dan Pedoman SAK dan pelaporan (IFRS) • Pemisahan laporan keuangan berdasarkan program baik aset maupun kewajiban
Org. dan SDM
• Status Hukum BUMN
• Status Badan Hukum Publik
Proses Bisnis dan IT dan IT
• Proses bisnis dikembangkan untuk JPK, • Proses bisnis baru untuk mendukung JKK, JKK JHT dan JKm JKK, JHT dan JKm JHT, JP dan JKm JHT JP dan JKm
Sosialisasi
• Akses informasi terbatas
• Ketersediaan informasi yg mudah diakses
Monev
• Standar KPI BUMN
• Sismonev berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS
4
Aspek p
Capaian p Realisasi Program Jamsosnaker g
Kepesertaa n
• JKK/JKM/Jakon : 20.457.183 peserta • JHT : PPU aktif 13.476.331 PBPU aktif 71.224 • JP : 8.642.842 peserta JP : 8 642 842 peserta
Pembayara n Manfaat
• • • •
JKK : Rp597M JKm : Rp443M JHT R 14 04T JHT : Rp14,04T JP : Rp9M
5
Aspek Regulasi
Permasalahan Permasalahan a. Regulasi Program JKK/JKm dalam PP No. 44 Tahun 2015 yang mengubah manfaat mekanisme ganti rugi plafon biaya Rp20jt menjadi inkind benefit seusai medical need, yang diperkuat PerDir No. 151 Tahun 2015. Kenyataannya di lapangan diterapkan p sistem p pembayaran y dengan g sistem p perhitungan g khusus dari BPJS Naker b. Belum jelasnya pengaturan koordinasi antara program JKK, JKN dan Kecelakaan Lalu Lintas antara BPJS, BPJS Jasaraharja dan PT Taspen c. Permenaker 19 Tahun 2015 menjadikan proses penarikan JHT terus berlangsung d. Produk hukum PP No. 70 Tahun 2015 merupakan turunan produk hukum dari UU ASN
Aspek
Permasalahan
Regulasi
e. Kebijakan tentang pajak progresif jaminan sosial dirasakan memberatkan peserta, secara substansi belum disosialisasikan secara jelas f. Regulasi internal BPJS Naker belum sepenuhnya disosialisasikan dengan baik
Kepesertaan
a. Cakupan kepesertaan cenderung fluktuatif karena adanya kebijakan dalam pencairan JHT b. BPJS Naker menerima pendaftaran kepesertaan meskipun dengan NIK yang belum valid c. Masih terdapat PDSU, PDSTK dan PDSProgram
Pelayanan
a. Ditemukan kasus santuan beasiswa program JKm belum dibayarkan b. Masih perlu penjelasan mengenai prosedur dan manfaat JKm akibat Kecelakaan Kerja
Aspek
Permasalahan
Pelayanan
c. Ketentuan pajak progresif masih menjadi pertanyaan dan keberatan peserta d. Pelayanan kepesertaan bersifat sentralisasi e. Masih terjadi penarikan JHT di semua lokasi kantor cabang
Iuran
a. Fungsi dan peran agregator dalam pengumpulan iuran yang p g perlu ditingkatkan b. Kepatuhan dan wasrik masih lemah c. Keterbatasan petugas pengawas Disnaker
Pembayaran
Penarikan klaim JHT Penarikan klaim JHT
Sosialisasi, Dukungan a. Sebagian besar peserta belum memahami hak dan kewajiban IT sebagai peserta b Updating informasi tidak terkomunikasikan secara reguler b. Updating informasi tidak terkomunikasikan secara reguler kepada BU c. Prosedur, mekanisme, pengambilan manfaat dirasakan belum jelas
Aspek Sosialisasi, Dukungan IT
Permasalahan d. Pajak progresif belum tersosialisasikan dengan baik e. Jaringan IT terkenala listrik, jaringan internet f. Inkonsistensi data (data cabang, data program bulanan, data laporan keuangan bulanan)
1. Regulasi g yyangg disusun oleh BPJS Ketenagakerjaan g j hendaknya y disusun melalui proses konsultasi dengan DJSN 2. Meningkatkan perluasan kepesertaan 3 Meningkatkan intensitas sosialisasi yang terprogram dan dapat diukur 3. 4. Meningkatkan penggunaan teknologi dan informasi 5. Meningkatkan kepatuhan 6 Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait 6. 7. Konsistensi data
10
1. Meninjau j kembali kebijakan j terkait p program g JHT,, khususnya y terkait Permanaker 19 Tahun 2015 2 Meningkatkan mendayagunakan tenaga fungsional pengawas di daerah 2.
11
1. Pencegahan g kemiskinan serta p pemberdayaan y masyarakat y miskin dan tidak mampu; 2. Penciptaan pendapatan hari tua bagi peserta karena iuran jaminan hari tua pada dasarnya merupakan penangguhan sebagian pendapatan di usia produktif untuk dibayarkan di hari tua; 3. Redistribusi pendapatan dari peserta berpendapatan tinggi kepada peserta berpendapatan rendah melalui ketentuan besaran iuran ditetapkan sesuai tingkat pendapatan untuk manfaat yang sama, serta adanya bantuan iur bagi masyarakat miskin; 4 Meminimalisasi M i i li i peredaran d k (uang ( i ) untukk tujuan j 4. uang di masyarakat primer) investasi jangka panjang melalui penguncian dana publik oleh program jaminan hari tua dan jaminan pensiun; 5. Pengikat berdirinya Negara Republik Indonesia karena adanya kepastian pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak untuk mewujudkan persatuan bangsa p g dan kesejahteraan j sosial. 12
PENGADUAN MASYARAKAT PENGADUAN MASYARAKAT
0822 21 500500 0822-21-500500
[email protected] @ j g Sekretariat DJSN Jalan Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat - 10110
DJSN500500 Jakarta 10000
Terima kasih
13
