Jakarta, 6 DESEMBER 2016

RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PKP2Trans TAHUN 2017 DIREKTORAT PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI Jakarta, 6 DESEMBER 2016 1

ARAH KEBIJAKAN

2

PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK PENYIAPAN CALON TRANS • • • • • •

Pemberian informsi Pendaftaran Seleksi administrasi Seleksi teknis Penetapan catran Pelatihan

PENYIAPAN PERPINDAHAN • • •

Penyerasian rencana perpindahan Adm perpindah (SPP) Adm STP

PERPINDAHAN

• • • • • •

Pengangkutan Transsito (permakanan, kesehatan) Penetapan transmigran Pembekalan/latihanan Perbekalan Angkut ke SP

Catrans kompeten – pindah serasi Fasilitasi pat yang prima, catrans layak pindah (sosially acceptable and skilled)

PENATAAN & ADAPTASI LINGK • • •

Penerimaan Pembagian RTJK dan lahan Adaptasi lingkungan

VISI: Transmigran ditempatkan berkualitas

kompeten – siap pindah 3

KEBIJAKAN PENGALOKASIAN PROGRAM PENEMPATAN TRANSMIGRASI • Alokasi dan Komposisi Program Penempatan Transmigrasi disusun secara normatif mendasarkan kepada komposisi

50 % TPA : 50% TPS

• Pengecualian terhadap norma tersebut apa bila ada permintaan khusus dari pemerintah Kabupaten Tujuan sesuai dengan kondisi yang ada di lokasi (misal Aceh, Papua /Barat, NTT, NTB)

4

• Pengalokasian Dasar (TPA) mendasarkan beberapa hal :

Kerja sama antar daerah yang didukung naskah kerjasama yang telah ditandatangani oleh bupati dan wali kota (yg menunjuk lokasi) Permintaan pemerintah Daerah Tujuan melalui surat atau pada saat pembahasan usulan Program PTB Komitmen tertulis melalui surat antar pemerintah daerah asal dan tujuan Usulan pemerintah daerah asal melalui surat kepada Dirjen P2KTrans. Kebijakan khusus dari Ditjen PKP2Trans apabila empat ketentuan tersebut tidak dipenuhi.

5

I. SELEKSI CATRANS 1. Melibatkan pihak-pihak terkait ( aparat desa, kecamatan, kepolisian, kesehatan, catatan sipil, tokoh agama/masyarakat) ; 2. Proses seleksi harus senatiasa dalam pengawasan dinas kabupaten/provinsi. Jangan diserahkan kepada pihak yg bukan aparat yang sah; 3. Periksa identitas calon secara teliti pada saat pendaftaran dan seleksi; 4. Seleksi (verifikasi) ulang terhadap calon trans dalam proses pemberangkatan

II.PENINGKATAN KETERAMPILAN CALON TRANSMIGRAN  Semua Catrans TPS/TPA diberikan pelatihan sebelum diberangkatkan;  Jenis pelatihan yg diberikan minimal Pelatihan Calon Tansmigran;  Pelatihan diberikan sebelum diterima SPP dari Dirjen PKP2Trans (sesuai surat Dj P2KTrans no : B.523/P2KTRANS/VII/2012)  Bagi motivator diberikan pelatihan khusus yg berbasis pada kebutuhan pengembangan lokasi/kawasan trans tujuan;  Pelatihan dilaksanakan oleh pemprov/kab/kota dan atau Ditjen PKP2Trans bekerjasama dg BBPLK/BBLK/Balatrans;

PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Perspektif kedepan (sesuai Permen PPP dan Kepemen 12/2014) (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan diberikan kepada calon trans. untuk mencapai standar kompetensi berdasarkan permintaan secara tertulis dari SKPD Kab./Kota (2) Permintaan Pelatihan disampaikan paling sedikit 60 hari sebelum jadwal pelaksanaan perpindahan yang tertuang dalam naskah KSAD (3) Pelaksana pelayanan pendidikan dan pelatihan : a. SKPD yang menyelenggarakan fungsi pelatihan bagi calon trans jenis TU b. SKPD yang menyelenggarakan fungsi pelatihan bagi trans atau badan usaha yg memiliki IPT bagi jenis TSB dan TSM c. Lembaga Pelatihan lain sesuai ketentuan (4) SKPD yg mempunyai fungsi pelatihan dapat memberikan pelatihan bagi calon transmigran jenis TSM (5) Calon trans yg dinyatakan mencapai standar kompetensi berhak mendapat sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh SKPD yang menyelenggarakan fungsi pelatihan trans (6) Sertifikat pelatihan disertai peringkat kelulusan

III.PELAKSANAAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI  Catrans TPA/TPS harus diberikan

PELATIHAN

 Mendasarkan pada SPP Dirjen (DT &DA)  Ditetapkan Kep. Bupati /walikota daerah asal dan daerah tujuan;  Dilengkapi Berita Acara penerimaan/pembagian RTJK dan lahan;  Perubahan alokasi TPA/TPS harus atas persetujuan Dirjen.

9

Hal-Hal Perlu Mendapat Perhatian 1. Sebagai antisipasi diterimanya STP Gubernur yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, perlu ditempuh dengan cek lokasi. 2. Dirjen PKP2Trans hanya akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Penempatan atas dasar STP yang ditandatangani oleh Gubernur daerah tujuan atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur.

3. Perlu ditingkatkan pengendalian terhadap proses rekruitment control  untuk menghindari praktek percaloan  Menghindar didapat catrans tidak berkualitas (ulang alik, tidak sehat jasmani/ rohani, tidak cukup motivasi, berpotensi sebagai provokator di lokasi transmigrasi dan mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan lokasi. 4. Melaksanakan seleksi dan pelatihan catrans lebih awal sebelum SPP diterima

5. Penyiapan catrans Daerah Asal diarahkan kepada penduduk yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan transmigran 6. Penyiapan Catrans Daerah Tujuan kepada penduduk sekitar, diutamakam yang menyerahkan lahan untuk pembagian transmigrasi. 7. Perpindahan dan Penempatan dilaksanakan berdasarkan kesiapan permukiman transmigrasi, calon transmigran dan sarana pendukung

8. Fasilitasi dan pelayanan perpindahan dilaksanakan untuk terciptanya perjalanan uang nyaman, aman dan tidak melelahkan yang di dukung dengan perbekalan sesuai kebutuhan 9. Pengaturan penempatan transmigrasi diarahkan untuk mendukung kemudahan dan adaptasi dengan lingkungan fisik dan sosial budaya. 10

PROGRAM TAHUN 2016

11

REAL PELAKSANAAN PROGRAM PERPINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI TAHUN 2016 Program Penataan Persebaran Penduduk

5.277 KK (TPS : 3.712 KK ) (TPA : 1.565 KK)

STP 3.421 KK (64,83 %)

SPP 3.421 KK (64,83 %)

Penempatan 1.658 KK (31,42 %)

12

TARGET / REALISASI (KK) NO

PROVINSI

PROGRAM TPS

1.

ACEH

2.

TPA

STP JMLH

TPS

SPP

TPA

JMLH

TPS

PATAN

TPA

JMLH

TPS

TPA

JMLH

728

-

728

200

-

200

200

-

200

392

-

392

SUMATERA BARAT

20

10

30

20

10

30

20

10

30

-

-

-

3.

RIAU

26

-

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

BENGKULU

25

75

100

25

75

100

25

75

100

25

-

25

5.

SUMATERA SELATAN

225

155

380

-

145

145

-

145

145

-

-

-

6.

KALIMANTAN BARAT

271

100

371

150

100

250

150

100

250

-

-

-

7.

KALIMANTAN TENGAH

77

73

150

77

73

150

77

73

150

75

73

148

8.

KALIMANTAN SELATAN

50

25

75

50

25

75

50

25

75

-

-

-

9.

KALIMANTAN TIMUR

72

-

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

280

580

300

280

580

300

280

580

-

250

250

36

20

56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

208

237

445

3

187

190

3

187

190

3

109

112

10.

KALIMANATAN UTARA

11.

SULAWESI UTARA

12.

GORONTALO

13.

SULAWESI SELATAN

53

22

75

25

25

50

25

25

50

25

22

47

14.

SULAWESI TENGAH

200

120

320

200

120

320

200

120

320

-

-

-

15.

SULAWESI TENGGARA

269

244

513

269

244

513

269

244

513

117

144

261

16.

SULAWESI BARAT

140

85

225

140

85

225

140

85

225

-

-

-

17.

NTT

300

-

300

295

-

295

295

-

295

300

-

300

18.

MALUKU UTARA

137

119

256

-

23

23

-

23

23

8

15

23

19.

PAPUA

200

-

200

-

-

-

-

-

-

100

-

100

20.

PAPUA BARAT

375

-

375

275

-

275

275

-

275

-

-

-

3.712

1.565

5.277

2.029

1.392

3.421

2.029

1.392

3.421

1.045

613

1.658

JUMLAH PERSENTASE

64,83

64,83

31,42

13

PROGRAM, REALISASI STP, SPP DAN PENEMPATAN PROGRAM PENEMPATAN TRANSMIGRASI TAHUN 2016 (DAERAH ASAL TRANSMIGRASI)

NO

PROVINSI

TARGET / REALISASI STP SPP PATAN

PROG.

1.

LAMPUNG

90

85

85

35

2.

BANTEN

95

65

65

27

3.

JAWA BARAT

262

218

218

4.

DKI

16

6

6

6

5.

JAWA TENGAH

328

293

293

152

6.

DIY

180

180

180

68

7.

JAWA TIMUR

462

413

413

240

8.

BALI

50

50

50

-

9.

NTB

72

72

72

17

10.

NTT

10

10

10

-

1.565

1.392

1.392

613

JUMLAH

14

PELATIHAN CALON TRANSMIGRAN YANG TERTUNDA  Pelatihan calon transmigrasi berbasis kompetensi tahun 2016 yang tertunda untuk Provinsi daerah asal 4 angkatan, diantaranya :  Jawa Tengah : 2 angkatan  DIY : 1 angkatan  Jawa Timur : 1 angkatan  Pelatihan calon transmigrasi berbasis kompetensi tahun 2016 yang tertunda untuk Provinsi daerah penempatan 65 angkatan, diantaranya :  Sumatera Barat : 3 angkatan  Riau : 1 angkatan  Bengkulu : 3 angkatan  Sumatera Selatan : 7 angkatan  Kalimantan Barat : 10 angkatan  Kalimantan Tengah : 2 angkatan  Kalimantan Selatan : 2 angkatan  Kalimantan Utara : 10 angkatan  Sulawesi Selatan : 2 angkatan  Sulawesi Tengah : 6 angkatan  Sulawesi Tenggara : 10 angkatan  Sulawesi Barat : 4 angkatan  Papua : 3 angkatan  Papua Barat : 4 angkatan 15

PAGU ANGGARAN PERBEKALAN DI DAERAH PER PROVINSI KEGIATAN BIDANG PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK TAHUN 2016

NO.

PROVINSI

URAIAN

PAGU

KONTRAK

REALISASI

SISA PAGU

1 Lampung

Pengadaan perbekalan dan angkutan perbekalan

77,400,000

76,950,000

76,950,000

450,000

2 Banten


180,600,000

177,555,000

177,555,000

3,045,000

3 Jawa Barat


257,232,000

257,232,000

257,232,000

4 DKI Jakarta

Punya stock

5 Jawa Tengah


610,600,000

547,034,000

547,034,000

63,566,000

6 D.I. Yogyakarta


48,000,000

47,989,500

47,989,500

10,500

7 Jawa Timur

Kekurangan perbekalan dibantu dari Pusat

41,280,000

41,280,000

41,280,000

-

8 Bali


113,800,000

113,800,000

113,800,000

-

9 NTB


103,200,000

102,742,500

102,742,500

457,500

10 NTT

Pengadaan perbekalan (814.748.000)

903,225,000

855,973,000

855,973,000

47,252,000

Angkutan perbekalan (41.225.000)

-

-

-

-

NO.

PROVINSI

11 NAD

URAIAN Pengadaan perbekalan (1.655.564.000)

PAGU

KONTRAK

REALISASI

SISA PAGU

1,746,619,000

1,743,431,000

1,743,431,000

3,188,000

Angkutan perbekalan (87.867.000) 12 SUMBAR


67,100,000

66,160,000

66,160,000

940,000

13 Riau


67,000,000

66,820,000

66,820,000

180,000

340,875,000

314,930,000

314,930,000

25,945,000

Angkutan perbekalan (3.120.000) 14 Bengkulu

Pengadaan perbekalan (298.630.000) Angkutan perbekalan (16.300.000)

15 SUMSEL


752,625,000

749,020,000

749,020,000

3,605,000

16 KALBAR


855,945,000

853,590,000

853,590,000

2,355,000

17 KALTENG

- Alat perbekalan (135.180.000)

289,875,000

268,665,000

268,665,000

21,210,000

149,500,000

148,766,000

148,766,000

734,000

1,068,350,000

1,067,850,000

1,067,850,000

500,000

- Alat Pertukangan dan pertanian (133.485.000) 18 KALSEL


19 KALTARA


20 SULUT

Punya stock

21 Gorontalo


-

-

-

-

669,815,000

661,728,100

661,728,100

8,086,900

96,625,000

79,965,000

79,965,000

16,660,000

498,750,000

481,445,000

481,445,000

17,305,000

Angkutan perbekalan (46.687.300) 22 SULSEL


23 SULTENG


24 SULTERA


1,181,630,000

1,180,432,000

1,180,432,000

1,198,000

25 SULBAR

pengadaan dan angkutan perbekalan CO Th.2017

479,475,000

462,500,000

462,500,000

16,975,000

26 MALUT


517,400,000

462,000,000

462,000,000

55,400,000

27 Papua

Belum proses ( Adanya perubahan nomenklatur )

569,000,000

28 Papua Barat


995,750,000

991,000,000

991,000,000

4,750,000

12,681,671,000

11,818,858,100

11,818,858,100

862,812,900

TOTAL

-

-

-

PAGU ANGGARAN PERBEKALAN DI DAERAH PER PROVINSI KEGIATAN BIDANG PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK TAHUN 2016

NO.

PROVINSI

URAIAN

PAGU

KONTRAK

REALISASI

SISA PAGU

1 Lampung


77,400,000

76,950,000

76,950,000

450,000

2 Banten


180,600,000

177,555,000

177,555,000

3,045,000

3 Jawa Barat


257,232,000

257,232,000

257,232,000

4 DKI Jakarta

Punya stock

5 Jawa Tengah


610,600,000

547,034,000

547,034,000

63,566,000

6 D.I. Yogyakarta


48,000,000

47,989,500

47,989,500

10,500

7 Jawa Timur

Kekurangan perbekalan dibantu dari Pusat

41,280,000

41,280,000

41,280,000

-

8 Bali


113,800,000

113,800,000

113,800,000

-

9 NTB


103,200,000

102,742,500

102,742,500

457,500

10 NTT


903,225,000

855,973,000

855,973,000

47,252,000

Angkutan perbekalan (41.225.000)

-

-

-

-

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT PENETAAN PERSEBARAN PENDUDUK TAHUN ANGGARAN 2016 Dilihat dari OMSPAM

NO

SATKER

PAGU

REALISASI

%

SISA

1.

PUSAT

12.652.349.000,-

10.466.973.290,-

81,69

2.345.875.710,-

4.

DAERAH

59.129.847.000,-

25.1699.103.221,-

42,56

33.962.743.779,-

71.782.196.000,-

35.634.076.511,-

49,53

36.308.619.489,-

TOTAL

19

PREDIKSI TIDAK BISA PENEMPATAN SESUAI HASIL MONITORING Kasus 1 – STP Belum Ada

NO 1.

2.

3.

4.

PROGRAM PATAN (KK)

PROVISI/KABUPATEN/LOKASI ACEH Kab. Aceh Barat Daya  Pante Cermis RIAU Kab. Bengkalis  Makeruh SULAWESI SELATAN Kab. Takalar  Tanakeke MALUKU UTARA Halmahera Timur  Patlean SP.5

JUMLAH KASUS 1

KET.

TPS

TPA

JMLH

12

0

12

26

0

26

• STP belum ada. • RTJK belum fungsional. • STP belum ada. • RTJK belum Fungsional.

25

0

25

57

36

93

120

36

156

RTJK Belum fungsional

STP belum ada.

20

LANJUTAN…….

Kasus 2 – STP dari Bupati

NO 1.

2.

PROGRAM PATAN (KK)

PROVISI/KABUPATEN/LOKASI SULAWESI UTARA Kab. Bolaang Mangondow Timur  Matongkat

MALUKU UTARA Halmahera Tengah  Waleh Sula  Mahadopi

JUMLAH KASUS 2

KET.

TPS

TPA

JMLH

36

20

56

30 50

45 15

75 65

116

80

196

STP Bupati ada, layak huni sudah, LP belum rancang kavling, SAB ada disekitar FU, Lahan belum TTP, belum penyemprotan. STP Bupati ada, TPS tidak tersedia biaya angkutan dan permakanan. STP Bupati ada, TPS kesiapan trans ada 35 KK diprediksi 15 KK TPS tidak bisa penempatan karena tidak ada calon

21

LANJUTAN…….

Kasus 3 – Tidak tersedia biaya angkutan dan permakanan NO 1.

2.

PROGRAM PATAN (KK)

PROVISI/KABUPATEN/LOKASI PAPUA Kab. Keerom  Senggi SP.2 PAPUA BARAT Kab. Fak-Fak  Tomage SP.1

KET.

TPS

TPA

JMLH

100

0

100

RTJK belum fungsional. Tidak tersedia biaya angkutan dan permakanan.

200

0

200

300

0

300

Jumlah Kasus 1

120

36

156

Tidak ada STP

Jumlah Kasus 2

116

80

196

STP dari Bupati

Jumlah Kasus 3

300

0

300

Tdk tersedia biaya angkut

JUMLAH TOTAL

536

116

652

JUMLAH KASUS 3

 Dari jumlah 5.277 KK dari target diprediksi tidak bisa penempatan sejumlah 652 KK (12,35%)  Prediksi Penempatan 87,65 % 22

NO

PROVINSI

TARGET / REALISASI (KK) KOMPOSISI PENEMPATAN TRANSMIGRASI (KK)

PENEMPATAN TRANSMIGEASI (KK) TPS

TPA

JMLH

TPA

TPS

LAMP

BANTEN

JABAR

DKI

JATENG

DIY

JATIM

BALI

NTB

NTT

JMLH

TOTAL

1

SUMATERA BARAT

25

-

25

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

2

SUMATERA SELATAN

60

50

110

60

5

-

15

-

10

10

10

-

-

-

50

110

3

KALIMANTAN BARAT

275

-

275

275

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

275

4

KALIMANATAN UTARA

-

100

100

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

100

100

5

GORONTALO

35

40

75

35

-

10

10

5

5

10

-

-

-

-

40

75

6

SULAWESI SELATAN

15

10

25

15

-

-

-

-

-

-

10

-

-

10

25

7

SULAWESI TENGAH

45

55

100

45

-

-

10

-

-

15

10

15

5

-

55

100

8

SULAWESI TENGGARA

85

65

150

85

-

-

20

5

15

5

15

-

5

-

65

150

9

SULAWESI BARAT

40

35

75

40

-

-

-

-

-

-

15

20

-

-

35

75

100

-

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

20

15

35

20

5

-

-

-

-

-

10

-

-

-

15

35

10

NTT

11

MALUKU UTARA

12

PAPUA

100

-

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

13

PAPUA BARAT

100

-

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

900

370

1.270

900

10

10

55

10

130

40

70

35

10

-

370

1.270

JUMLAH

23

PROGRAM TERTUNDA 2017

NO 1.

2.

3.

4.

PROGRAM PATAN (KK)

PROVISI/KABUPATEN/LOKASI SUMATERA BARAT Kab. Dharmasraya  Padang Hilalang SP.2 KALIMANTAN BARAT Kab. Bengkayang  Semunying SULAWESI TENGAH Kab. Tojo Una Una  Uetangko/ Uematopa SP.1 SULAWESI TENGGARA Kab. Muna Barat  Lakabu dan Momuntu

JUMLAH

KET.

TPS

TPA

JMLH

25

0

25

150

0

150

20

30

50

25

25

50

220

55

275

24

PREDIKSI PROGRAM 2017

NO

PROGRAM PATAN (KK)

PROVISI/KABUPATEN/LOKASI

TPS 1.

Program Tertunda 2017

2.

Program Murni 2017

JUMLAH

TPA

KET.

JMLH

220

55

275

680

315

995

900

370

1.270

25

1. Seleksi dilakukan mulai dari Bulan Januari. 2. Peralatan, perbekalan dan angkutan transmigran sudah siap pada Bulan Januari 3. Penempatan yang tertunda dimulai pada Bulan Februari 4. Semua program penempatan tahun 2017 paling lambat Bulan Oktober 5. Syarat diterbitkannya SPP Dirjen PKP2Trans cukup dengan STP Bupati/Walikota/Sekda. 6. STP dapat dikeluarkan setelah RTJK fungsional sejumlah 25 Unit

Terima Kasih 27

Jakarta, 6 DESEMBER 2016

Recommend Documents