RAMBU-RAMBU IMPLEMENTASI AZAS DAN PRINSIP SJSN DALAM PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL OLEH BPJS KETENAGAKERJAAN Jakarta, 31 Maret 2016
AZAS
PROGRAM
• Kemanusiaan • Manfaat • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
• Jaminan Kesehatan • Jaminan Kecelakaan Kerja • Jaminan Hari Tua • Jaminan Pensiun • Jaminan Kematian
PRINSIP • • • • • • • • •
Kegotong-royongan Nirlaba Keterbukaan Kehati-hatian Akuntabilitas Portabilitas Kepesertaan wajib Dana amanat Hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesarbesarnya untuk kepentingan peserta
IMPLEMENTASI AZAS DAN PRINSIP SJSN DALAM PELAKSANAAN TUGAS BPJS KETENAGAKERJAAN
Tugas BPJS Ketenagakerjaan
Indikator Penerapan Azas SJSN
Indikator Penerapan Prinsip SJSN
1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta
Azas Kemanusiaan Pelayanan, proses, mekanisme dan penetapan persyaratan pendaftaran peserta Azas Manfaat Proses pendaftaran harus efektif dan efisien Azas Keadilan Sosial Anti Diskriminasi
Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Universal Coverage seluruh pekerja dan pembari kerja
2. Memungut & mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja
Azas Manfaat Sistem pengumpulan iuran yang efektif dan efisien serta kemudahan penyetoran iuran
Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan data iuran yang akurat Prinsip Keterbukaan Akses informasi mengenai ketepatan waktu pembayaran iuran
Tugas BPJS Ketenagakerjaan
3. Mengelola Dana Jaminan Sosial (DJS) untuk kepentingan peserta
Indikator Penerapan Azas SJSN Azas Manfaat Menggunakan dana untuk memberikan manfaat kepada peserta Azas Keadilan Sosial Pendistribusian hasil pengembangan dana secara proporsional
Indikator Penerapan Prinsip SJSN Prinsip Nirlaba Hasil pengembangan dana untuk kepentingan peserta Prinsip Kehati-hatian Pemilihan instrument investasi aset DJS dan BPJS dengan risiko minimal Prinsip Akuntabilitas Keakuratan pengelolaan keuangan, penggunaan aset dan dana operasional, anti kepentingan politik, laporan keuangan dan pengelolaan program dapat dipertanggungjawabkan dan konsisten
Tugas BPJS Indikator Ketenagakerja- Penerapan Azas an SJSN
Indikator Penerapan Prinsip SJSN Con`t…
Prinsip Dana Amanah DJM adalah titipan peserta instrument investasi yg menguntungkan peserta Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Seluruhnya untuk Pengembangan dan Kepentingan Peserta Dana operasional untuk riset dan kajian pengembangan program dan manfaat peserta, penyampaian informasi kepada masyarakat, serta akses pelayanan peserta didaerah terpencil
Tugas BPJS Ketenagakerjaan 4. Mengumpulkan & mengelola data peserta program Jaminan Sosial
Indikator Penerapan Azas SJSN Azas Manfaat Pengelolaan data secara efektif dan efisien
Indikator Penerapan Prinsip SJSN Prinsip Akuntabilitas Akurasi data kepesertaan dengan berkoordinasi dengan instansi ketenagakerjaan/perusahaan untuk data jumlah pekerja Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Koordinasi dengan instansi ketenagakerjaan dan BPS untuk menjamin seluruh pekerja dan pemberi kerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
Tugas BPJS Indikator Penerapan Ketenagakerja Azas SJSN -an 5. Membayar manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai ketentuan program jaminan sosial
Azas Kemanusiaan Pelayanan, proses, mekanisme dan penetapan persyaratan pembayaran manfaat Azas Manfaat Proses pelayanan dan pembayaran klaim harus efektif dan efisien Azas Keadilan Sosial Anti diskriminasi, akses pelayanan daerah terpencil
Indikator Penerapan Prinsip SJSN Prinsip Kerterbukaan Akses informasi seluas-luasnya kepada peserta (call center) Prinsip Akuntabilitas Pembayaran klaim kepada peserta akurat & dapat dipertanggung jawabkan Prinsip Portabilitas Sistem pelayanan pembayaran manfaat secara berkelanjutan meskipun berpindah pekerjaan Prinsip Dana Amanah DJS merupakan titipan peserta. Peraturan internal tidak boleh mengurangi hak peserta
Tugas BPJS Ketenagakerjaan
Indikator Penerapan Azas SJSN
Indikator Penerapan Prinsip SJSN
6. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada masyarakat
Azas Manfaat Penyampaian informasi mempertimbangkan efisiensi biaya dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami Azaz Keadilan Sosial Anti diskriminasi penyampaian informasi ke seluruh masyarakat
Prinsip Keterbukaan Penyampaian informasi secara detail kepada peserta dan seluruh masyarakat serta mempublish laporan yang sudah diaudit akuntan publik
IMPLEMENTASI AZAS DAN PRINSIP SJSN DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN BPJS KETENAGAKERJAAN
Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan 1. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta
2. Mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta
Indikator Penerapan Azas SJSN Azas Manfaat Teknis pemberian dilakukan secara efektif dan efisien Azas Keadilan Sosial Anti diskriminasi
Indikator Penerapan Prinsip SJSN Prinsip Akuntabilitas Dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggung jawabkan
Prinsip Kehati-hatian Cermat dan teliti dalam mengambil keputusan instrumen investasi dengan resiko minimal Prinsip Akuntabilitas Pengambilan keputusan instrument investasi harus dapat dipertanggung jawabkan Prinsip Dana Amanah Karena DJS merupakan titipan peserta, maka pemilihan instrumen investasi harus menguntungkan peserta
Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan 3. Memberikan informasi melalui media massa, cetak & elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembanganya
Indikator Indikator Penerapan Prinsip Penerapan Azas SJSN SJSN Prinsip Keterbukaan Memberikan informasi yg sebenarnya, tidak menutupi demi pencitraan Prinsip Akuntabilitas Data dalam informasi yang disampaikan harus akurat, konsisten dan dapat dipertanggung jawabkan
Kewajiban BPJS Indikator Penerapan Ketenagakerjaan Azas SJSN 4. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan UU SJSN
Azas Kemanusiaan Pelayanan, proses, mekanisme dan penetapan persyaratan pembayaran manfaat Azas Manfaat Pelayanan efektif dan efisien. Peserta memperoleh manfaat sesuai haknya Azas Keadilan Sosial Anti diskriminasi akses pelayanan walaupun di daerah terpencil
Indikator Penerapan Prinsip SJSN Prinsip Akuntabilitas Keakuratan perhitungan manfaat JKK, pembayaran manfaat JKK, JKm, JP dan JHT secara tepat waktu Prinsip Portabilitas Sistem pelayanan pembayaran manfaat secara berkelanjutan meskipun berpindah pekerjaan Prinsip Dana Amanat DJS merupakan titipan peserta dan peraturan internal BPJS tidak boleh mengurangi hak dan membayar manfaat kepada peserta sesuai ketentuan UU
Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan
Indikator Penerapan Azas SJSN
Indikator Penerapan Prinsip SJSN
5. Memberikan informasi kepada seluruh peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku
Azas Manfaat Pemberian informasi yang efektif dan efisien Azas Keadilan Sosial Anti diskriminasi akses informasi hak dan kewajiban peserta
Prinsip Keterbukaan Memberikan informasi hak dan kewajiban peserta secara detail
6. Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban
Azas Manfaat Pemberian informasi yang efektif dan efisien Azas Keadilan Sosial Anti diskriminasi akses informasi prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban
Prinsip Keterbukaan Informasi tentang hak dan kewajiban disampaikan secara detail
Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan
Indikator Penerapan Azas SJSN
Indikator Penerapan Prinsip SJSN
7. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo JHT dan pengembangannya 1 kali dalam 1 tahun
Azas Manfaat Peserta dapat mengakses tepat waktu Azas Keadilan Sosial Anti diskriminasi dapat akses informasi saldo JHT
Prinsip Keterbukaan Pencantuman prosentase hasil pengembangan DJS dalam saldo individu JHT
8. Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1 kali dalam 1 tahun
Azas Manfaat Peserta dapat mengakses tepat waktu Azas Keadilan Sosial Anti diskriminasi dapat akses informasi hak pensiun
9. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum
Prinsip Kehati-hatian Cermat dan teliti dalam memperhitungkan jumlah cadangan teknis
Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan
Indikator Penerapan Azas SJSN
Indikator Penerapan Prinsip SJSN
10. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akutansi yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial
Prinsip Kehati-hatian Pembukuan secara cermat, teliti dan tertib Prinsip Akuntabilitas Data dalam pembukuan akurat, konsisten dan dapat dipertanggung jawabkan
11. Melakukan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN
Prinsip Kehati-hatian Cermat, teliti dan tertib dalam membuat laporan keuangan pengelolaan aset DJS dan aset BPJS Prinsip Akuntabilitas Data dalam laporan akurat, konsisten, dan dapat dipertanggung jawabkan Prinsip Keterbukaan Mempublish laporan pengelolaan program dan laporan keuangan dana BPJS dan DJS yang sudah diaudit akuntan publik
Terima Kasih
