PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI YANG SANTUN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Oleh I Gde Made Metera1 Abstrak: Partai Politik (Parpol) adalah salah satu kelengkapan utama negara demokrasi. Parpol memiliki peran penting dalam mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang santun. Parpol juga memiliki peran untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara mengusulkan kepentingankepentingan rakyat untuk dijadikan kebijakan publik. Kalau parpol tidak melaksanakan peran itu, maka ia akan ditinggalkan oleh pemilihnya dan kehilangan alasan eksistensinya. Kata kunci: Partai Politik, demokrasi santun, pilihan publik, dan kesejahteraan rakyat. 1) I Gde Made Metera adalah staf edukatif pada Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Panji Sakti Singaraja. Pendahuluan Parpol adalah salah satu kelengkapan utama dari negara demokrasi. Negara tanpa Parpol tidaklah layak disebut negara demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling populer di seluruh dunia. Karena, demokrasi diyakini mampu mewujudkan tujuan bernegara yakni, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi segenap warga negara. Kalau demokrasi tidak dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, maka ia kehilangan alasan untuk ada. Sama halnya kalau Parpol tidak dapat mewujudkan kehidupan berdemokrasi (yang santun), ia juga tidak memiliki alasan eksistensial. Tulisan ini mengulas secara teoretis bagaimana seharusnya Parpol berperan mewujudkan demokrasi yang santun dan kesejahteraan rakyat agar tidak ditinggalkan oleh konstituen yang rasional. Demokrasi Salah satu faktor yang menyebabkan demokrasi disukai di seluruh dunia adalah ia memiliki ciri eksistensial menjamin kebebasan dan kesetaraan bagi segenap warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bersama. Kehidupan bersama di negara demokrasi secara prosedural diatur oleh hukum. Di negara demokrasi kedaulatan ada di tangan mayoritas. Ciri kehidupan bersama yang demikian 46 WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 10 No. 3 April 2011
memberikan peluang yang luas bagi segenap warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bersama dan mencapai kepentingannya masing-masing menurut kemampuannya. Demokrasi pertama kali diterapkan dalam kehidupan bernegara di negara kota (Polis) Yunani kuno. Pada awalnya demokrasi dipahami sebagai partisipasi politik langsung warga negara (kota) yang sudah dewasa dalam proses politik. Ciri utama demokrasi di Yunani kuno itu adalah adanya pengelolaan bersama kehidupan politik oleh seluruh warga polis yang jumlah penduduknya relatif kecil. Proses politik yang berlangsung di negara kota Yunani kuno itu oleh Aristoteles dipandang sebagai bentuk negara yang ideal (Nurtjahyo, 2006). Demokrasi di Yunani kuno, meskipun dipandang sebagai bentuk negara yang ideal oleh Aristoteles, namun sebenarnya belum memberikan kebebasan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara karena masih ada, diskriminasi bagi perempuan, anak-anak, dan budak. Mereka tidak dilibatkan dalam proses politik pengelolaan kehidupan bernegara (Russell, 2002). Namun demikian, nilai penting dari pengelolaan kehidupan bernegara Yunani kuno adalah adanya partisipasi politik warga negara, walaupun masih sebagian. Praktik kehidupan politik itu merupakan persemaian nilainilai demokrasi. Kemudian dalam perkembangan kehidupan bernegara, ada gerakan pembela hak-hak politik kaum perempuan, ada gerakan antiperbudakan. Gerakan-gerakan ini menuntut kebebasan dan kesetaraan dalam kehidupan politik. Nilai-nilai ini kemudian menjadi ciri eksistensial dari demokrasi. Dalam perkembangannya, negara tidak hanya berupa negara kota seperti Yunani kuno. Banyak muncul negara yang jauh lebih besar dari negara Yunani kuno, dengan warga negara yang jauh lebih banyak yang menuntut berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan politik. Pengelolaan partisipasi politik warga negara memerlukan prosedur. Demokrasi kemudian memerlukan adanya ciri prosedural, yaitu Partai politik. Ciri prosedural lainnya dari demokrasi adalah kedaulatan ada di tangan mayoritas. Proses dari pengelolaan kehidupan politik, dan warganegara yang berpartisipasi harus tunduk kepada hukum juga merupakan ciri dari demokrasi. Fungsi Partai Politik: Kerangka Teori Secara teoretis Parpol setidaknya memiliki lima fungsi yang semestinya diperankan dalam proses kehidupan bernegara yang demokratis yaitu, (1) fungsi artikulasi kepentingan, (2) fungsi agregasi kepentingan, (3) fungsi sosialisasi politik, (4) fungsi rekrutmen politik, dan (5) fungsi komunikasi politik (Putra, 2003).
47 WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 10 No. 3 April 2011
1. Artikulasi Kepentingan Setiap individu ataupun kelompok masyarakat sebagai warga negara memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan-kepentingan itu bisa sejalan dan bisa berbeda dan bahkan bertentangan satu sama lain. Parpol harus bisa memerankan fungsinya mengajukan kepentingan-kepentingan rakyat dalam proses perumusan kebijakan publik, sehingga kepentingan-kepentingan rakyat dapat terlayani oleh kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memegang kedaulatan. Kalau parpol mampu memerankan fungsinya mengajukan kepentingan-kepentingan rakyat seperti itu, maka parpol yang demikian akan memeroleh dukungan rakyat. Sebaliknya jika Parpol tidak mampu menyuarakan kepentingan rakyat, maka ia akan ditinggalkan oleh pemilihnya. 2. Agregasi Kepentingan Rakyat sebagai warga negara memiliki berbagai kepentingan yang diajukan untuk dipenuhi oleh kebijakan publik. Parpol dalam proses perumusan kebijakan publik harus dapat memerankan fungsinya menggabungkan kepentingan-kepentingan yang merupakan tuntutan rakyat menjadi alternatif-alternatif terbaik yang memenuhi aspirasi rakyat. Menggabungkan kepentingan-kepentingan yang beragam yang terkadang bertentangan menjadi alternatif-alternatif terbaik membutuhkan intelektualitas yang tinggi. Parpol yang mampu memerankan fungsinya seperti itu akan menjadi pilihan rakyat. Sebaliknya Parpol yang tidak mampu memerankan fungsinya akan ditinggalkan. 3. Sosialisasi Politik Setiap negara memiliki nilai-nilai dan etika politik yang dipandang baik yang berlaku di negara yang bersangkutan. Parpol harus memerankan fungsinya menyosialisasikan nilai-nilai dan etika politik yang berlaku kapada warga negara. Sosialisasi nilai-nilai dan etika politik harus dilakukan secara terus-menerus. Warga negara supaya memeroleh sosialisasi politik seperti itu sepanjang hidupnya, sehingga nilainilai dan etika politik yang berlaku mempribadi pada diri warga negara. Parpol yang tidak melakukan sosialisasi politik seperti itu dapat dipertanyakan komitmennya terhadap negara. Di sisi lain rakyat seharusnya bisa berlaku kritis terhadap Parpol yang demikian. Misalnya untuk Indonesia, nilai-nilai dan etika politik yang berlaku adalah yang sejalan dengan Pancasila, Undang-Undan Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Kaelan, 2009; Tim Penerbit Buku Pancasila, 2005). Parpol yang tidak menyosialisasikan nilai-nilai dan etika politik itu seharusnya tidak dipilih rakyat.
48 WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 10 No. 3 April 2011
4. Rekrutmen Politik Parpol memiliki kepentingan untuk menempatkan kader-kadernya pada jabatan-jabatan politik di pemerintahan untuk menyuarakan dan mengajukan kepentingan partai dan rakyat yang diwakili. Agar dapat menempatkan kader-kader terbaik di pemerintahan, Parpol harus mampu memerankan fungsinya melakukan rekrutmen politik. Parpol harus memiliki prosedur rekrutmen politik yang diberlakukan bagi kadernya. Dalam rekrutmen politik inilah Parpol seharusnya menunjukkan kemampuannya berdemokrasi di internal partai. Kalau di internal partai tidak bisa berdemokrasi, bagaimana Parpol bisa berdemokrasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara? 5. Komunikasi Politik Melalui komunikasi politik Parpol mengomonikasikan informasi, isu, gagasan, dan program-program partai sehingga dapat diketahui oleh rakyat. Segenap struktur partai supaya dapat memerankan fungsinya melakukan komunikasi politik. Komunikasi politik ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia secara legal. Muara dari semua peran Parpol itu adalah formulasi dan implementasi kebijakan publik yang merespons kepentingan rakyat. Pemilih yang rasional akan memilih Parpol yang mampu memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang merespons kepentingan rakyat. Jika Parpol tidak mampu melaksanakan peran dan fungsi yang demikian, maka akan ditinggalkan oleh konstituennya yang rasional (Rachbini, 2002). Karena itu Parpol semestinya mulai meninggalkan cara-cara yang tidak rasional dalam memengaruhi pemilih. Sejalan dengan peningkatan tingkat pendidikan, masyarakat akan berubah dari irasional ke rasional dalam menentukan pilihan. Kerangka teori tersebut dapat digambarkan seperti gambar 1.
49 WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 10 No. 3 April 2011
Negara Demokrasi
1,&2
Pemerintah Berdaulat
Parpol
Kebijakan Publik
3
Parpol
4 Mayarakat Madani 5 Gambar 1 Kerangka Teori Peran Partai Politik Dalam Kehidupan Berdemokrasi Keterangan Gambar: 1. Menempatkan orang pada jabatan politik setelah melalui rekrutmen politik. 2. Mengusulkan kepentingan rakyat agar masuk sebagai kebijakan publik (artikulasi kepentingan). 3. Analisis dan sintesa kepentingan-kepentingan menjadi alternatif-alternatif kebijakan publik. 4. Kontrol implementasi kebijakan publik. 5. Sosialisasi politik dan komunikasi politik. Praksis Peran Partai Polirik Apakah Parpol di Indonesia sudah memerankan fungsinya secara semestinya dalam mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang santun dan kesejahteraan rakyat? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut tergantung pada jawaban atas pertanyaanpertanyaan berikut. 1. Apakah Parpol melakukan rekrutmen secara demokratis untuk ditempatkan pada jabatan-jabatan politis?
50 WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 10 No. 3 April 2011
2. Apakah Parpol sudah memerankan fungsinya mengusulkan kepentingan-kepentingan rakyat untuk dijadikan kebijakan publik? Apakah Parpol mampu memenuhi janji-janji pemilu? 3. Apakah Parpol mampu mengelola berbagai kepentingan menjadi alternatifalternatif kebijakan publik? 4. Apakah Parpol sudah memerankan fungsinya menyosialisasikan nilai-nilai dan etika politik yang berlaku? Apakah Parpol sudah betul-betul memiliki komitmen terhadap Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI? 5. Apakah Parpol sudah memerankan fungsinya menyampaikan informasi, isu, gagasan, dan program-program partai yang bermanfaat bagi rakyat? Jika jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas positif, maka Parpol telah berupaya dalam mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang santun. Juga Parpol telah berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara mengusulkan kepentingan-kepentingan rakyat untuk dijadikan kebijakan publik. Jika sebaliknya yang dilakukan oleh Parpol, maka sesuai dengan teori pilihan publik (Rachbini, 2002) maka parpol yang demikian akan ditinggalkan oleh pemilihnya. Penutup Parpol memiliki peran penting dalam mewujudkan kehidupan berdemokrasi yang santun melalui ketaatan dan komitmen menerapkan nilai-nilai dan etika politik yang berlaku. Parpol juga memiliki peran untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara mengusulkan kepentingan-kepentingan rakyat untuk dijadikan kebijakan publik. Kalau parpol tidak melaksanakan peran itu, maka ia dapat ditinggalkan oleh pemilihnya dan kehilangan alasan eksistensinya. Daftar Pustaka Kaelan. 2009. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma. Nurtjahjo, Hendra. 2006. Fisafat Demokrasi. Jakarta Bumi Aksara. Putra, Fadillah. 2003. Partai Politik dan Kebijakan Publik, Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rachbini, Didik J. 2002. Ekonomi Politik, Paradigma dan Teori Pilihan Publik. Jakarta: Ghalia Indonesia.
51 WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 10 No. 3 April 2011
Russell, Bertrand. 2002. Sejarah Peradaban Barat, Kaitannya dengan Kondisi SosioPolitik Zaman Kuno Hingga Sekarang. Penerjemah Sigit Jatmiko (dkk.). Jakarta: Pustaka Pelajar. Tim Penerbit Buku Pancasila. 2005. Pancasila Bung Karno. Yogyakarta: Paksi Bhineka Tunggal Ika.
52 WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 10 No. 3 April 2011
