POLITIK HUKUM PERTANAHAN BERBASIS HUKUM PROGRESIF DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN I

183

Unmas Denpasar

POLITIK HUKUM PERTANAHAN BERBASIS HUKUM PROGRESIF DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana E mail: [email protected] ABSTRAK Pemenuhan kesejahteraan menjadi hak setiap orang, apalagi berkait dengan persoalan tanah yang sesuai sifat dan fungsinya tak bisa dilepaskan sepanjang hidup manusia.Tanah adalah modal sosial yang menyentuh semua elemen berbangsa dan melibatkan peran negara. Negara berdasarkan kewenangannya mengatur semua hubungan hukum mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang dinaungi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Amanat pencapaian kemakmuran dan mewujudkan kesejahteraan menjadi tanggung jawab negara sehingga perlu perumusan kebijakan pertanahan yang komprehensif serta diarahkan untuk mencapai kepastian hukum ,keadilan dan kemanfaatan. Orientasi kepentingan umum dalam politik pertanahan selama ini masih dipatok oleh standar baku sistem positivis hukum Indonesia.Hal ini membawa akibat terjadinya beraneka konflik agraria yang secara masif tidak mudah untuk diselesaikan dengan tuntas. Quo vadis politik hukum pertanahan sudah semestinya berarah kepada pemberian tiga nilai dasar keberlakuan hukum yang dicetuskan Gustav Radbruch yang memungkinkan dicapai dengan cara berhukum yang progresif. Penelitian ini berfokus pada permasalahan tentang politik hukum pertanahanan yang berbasis pada hukum progresif dengan metode kepustakaan. Bertujuan menemukan bagaimana tatanan hukum bidang keagrariaan yang bertumpu pada hukum yang dapat dipersembahkan bagi kehidupan manusia berbasis hukum progresif melalui terobosan hukum ( rule breaking) sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi rakyat( bringing justice to the people). Kata Kunci: politik hukum pertanahan, hukum progresif, kesejahteraan ABSTRACT The fulfillment of welfare is the right of every individual, especially in relation to the land issues that is based on its function and existence cannot be separated from human life. Land is the social capital that touches all elements of the nation and involves the role of the state. The nation with its authority regulates all legal relations regarding land, water and natural resources as determined in the article 33 of the Republic of Indonesia Constitution in the Year 1945. The achievement of prosperity and the welfare is the state responsibility so that a comprehensive land policy formulation is needed which is directed to achieve law certainty, justice and expediency. The orientation of the public interest in the politics of land is still based on the fundamental standards set by the legal positivist of Indonesian law system. This situation leads to the massive agrarian conflicts which are not easy to be resolved completely. The quo vadis of political land laws should be directed to the provision of three basic values as proposed by Gustav Radbruch which can be achieved by means of a progressive law order. This study is a library research that focuses on the politic of legal land issues based on a progressive law. It aims at discovering how the legal order in the land management which is based on the law dedicated to human life based on progressive law through a legal breakthrough (rule breaking). Thus, it can be used to realize bring justice to the people). Keywords: land law politic,progressive law,welfare Diselenggarakan oleh : LEMBAGA PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPPM) UNMAS DENPASAR JL. KAMBOJA NO. 11 A KOTA DENPASAR – PROVINSI BALI 29 – 30 AGUSTUS 2016

184

Unmas Denpasar

PENDAHULUAN Pemenuhan kesejahteraan menjadi hak setiap orang, apalagi berkait dengan persoalan tanah yang sesuai sifat dan fungsinya tak bisa dilepaskan sepanjang hidup manusia. Sejak dilahirkan, mempertahankan kelangsungan hidupnya dan kemudian kehidupan berakhir pun, siklus manusia berhubungan dengan tanah. Tanah menjadi modal sosial bersama yang dalam konteks lebih luas negaralah yang memegang dominasi melalui kebijakan yang ditetapkan berdasar amanat konstitusi, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran negara dalam aspek pertanahan dan jaminan atas terlaksananya ketentuan konstitusi menjelma menjadi hak menguasai tanah oleh negara dan peraturan perundangundangan berbagaisektor terkait tanah dan sumber daya alam. Dari perspektif hukum dan kebijakan pemerintah, ideologi dan paradigma penguasaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam mengacu pada konstitusi dan peraturanperundang-undangan negara. Jabarannya dituangkan dalam produk hukum yang dinamakan peraturan perundangundangan.Substansi norma yang dibuat dalam peraturan perundang-undangan mencerminkan politik hukum yang dibangun pemerintahyang mengatur penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya yang tertuang dalam pengaturan hak menguasai dari negara.1 Legitimasi negara atas tanah sebagaimana amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan berbagai sektor salah satunya tertuang seperti dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( UUPA) yang menyatakan : (1) Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa , termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. (2) Hak Menguasai dari Negara tersebut dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk : a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hokum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa (3) Wewenang yang bersumberdari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyatdalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaandalam masyarakat dan negara hukum indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. (4) Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakankepadadaerah-daerah swatantra dan masyarakat masyarakat hukum 1

I Nyoman Nurjaya, 2006, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektf Antropologi Hukum, UM Press, Malang, h.88 Diselenggarakan oleh : LEMBAGA PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPPM) UNMAS DENPASAR JL. KAMBOJA NO. 11 A KOTA DENPASAR – PROVINSI BALI 29 – 30 AGUSTUS 2016

185

Unmas Denpasar

adat sekedar diperlukan dan tdak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Berdasar ketentuan ini dapat dilihat bagaimana kemudian politik hukum pertanahan dibuat, dan diarahkan. Idealnya penguasaan tanah oleh negara tetap dimaknai dan dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemaknaan kata “ dikuasai negara bukan berarti dimiliki, melainkan hak yang memberi wewenang kepada negara untuk mengatur 3 hal berdasar Pasal 2 UUPA.2 Namun fakta hukum menunjukkan masih rumitnya permasalahan agrarianasional yang memberi cermin bahwa kebijakan pertanahan belum menyentuh tujuannya. Catatan konsorsium agraria tahun 2015 misalnya menyimpulkan situasi agraria nasional yang masih diliputi berbagai persoalan mulai dari konflik lahan, hilangnya akses rakyat miskin, persoalan ketimpangan struktur agraria nasional yang masih membuat ketidakjelasan arah politik hukum pertanahan.Konflik agraria tercatat 252 kasus dengan luasan 400.430 hektar yang melibatkan 108.714 keluaga mulai dari persoalan pembangunan infrastuktur hingga berbagai sektor yang terkait tanah dan sumber daya alam.3 Sungguh pun tertuang secara mendasar dalam konstitusi, peraturan perundangundangan dan ditetapkan secara ideal melalui rencana strategis kebijakan pertanahan, tetapi fakta-fakta persoalan tanah yang berkait dengan berbagai elemen masyarakat, negara dan investor tetap saja muncul sebagai persoalan hukum yang memerlukan pemecahannya.Hal ini sebagaimana amanat atas kesejahteraan itu hendak dipenuhi. Manifestasi tindakan negara atas nama hak menguasai negara diamati banyak kalangan sebagai cermin persoalan serius dalam bidang agraria di negara ini yang memerlukan solusi melalui perbaikan sistem yang menyeluruh. Orientasi kepentingan umum yang dikendalikan negara dalam politik pertanahan selama ini masih dipatok oleh standar baku sistem positivis hukum Indonesia.Hal ini membawa akibat terjadinya beraneka konflik agraria yang secara masif tidak mudah untuk diselesaikan dengan tuntas.Quo vadis politik hukum pertanahan sudah semestinya berarah kepada pemberian tiga nilai dasar keberlakuan hukum yang dicetuskan Gustav Radbruch yang memungkinkan dicapai dengan cara berhukum yang progresif.Bagaimana tatanan hukum bidang keagrariaan yang bertumpu pada hukum yang dapat dipersembahkan bagi kehidupan manusia berbasis hukum progresif melalui terobosan hukum ( rule breaking) sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi rakyat( bringing justice to the people)akan didalami dalam penelitian ini. METODE PENELITIAN Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu semua permasalahan dikaji pada tinjauan hukum, baik secara normatif maupun berdasarkan doktrin ilmu hukum. Pada penelitian ini melihat isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan 2

Muhammd Bakri, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara ( Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria),2007, Citra Media, Yogyakarta, h. 46 3

http//www. Print.kompas.com, diakses 10 Agustus 2016 Diselenggarakan oleh : LEMBAGA PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPPM) UNMAS DENPASAR JL. KAMBOJA NO. 11 A KOTA DENPASAR – PROVINSI BALI 29 – 30 AGUSTUS 2016

186

Unmas Denpasar

dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu bagaimana sebaiknya suatu peristiwa itu menurut hukum.4 Pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini didasarkan pada dua jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual melalui telaah kepustakaan.Pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan tema sentral penelitian ini yaitu tentang politik hukum pertanahan berbasis hukum progresif yang selanjutnya diargumentasikan secara teoritik berdasarkan konsep. Bahan hukum yang telah dikumpulkan berkenaan dengan masalah dalam penelitian ini akan dianalisis secara normatif-kualitatif yaitu containt analisis. Analisa ini adalah dilakukan terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan untuk menemukan jawaban dari permasalahan penelitian. HASIL DAN PEMBAHASAN Realitas selama ini berlangsung dan berkembangnya konflik struktural yang dipicu kebijakan negara yang mendorong terjadinya kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan di daerah yang sangat kaya sumber daya alam. Konflik struktural ini melibatkan masyarakat loka lbaik atas dasar kebutuhan dan historis mempunyai keterkaitan dengan objek konflik, para pelaku usaha atau investor yang memperoleh akses dan akses dalam skala besar, dan pemerintah atau pemerintah daerah sebagai pelaksana kewenangan dalam pembuatan kebijakan dan pendistribusian akses dan aset. Jumlah dan intensitas konflik terus berlangsung sejalan dengan rendahnya tingkat harapan masyarakat akan kemungkinan terjadinya perubahan yang memberikan perlindungan hukum terhadap akses memperoleh hak atas tanah. 5 Bila memperhatikan fakta hukum yang terlihat dari kasus-kasus pertanahan yang melemahkan rakyat kecil dan pemberian prioritas kapital pada investor maka penguasaan oleh Negara sesuai UUD 1945 dan turunannya dalam peraturan perundang-undangan yang jelas menunjukkan arah politik hukum pertanahan negara kita selama ini. Akses peradilan rakyat kecil pun menyulitkan bila secara posivisitk berpaku pada konteks penguasaan menjadi kepemilikan oleh Negara. Terlebih orientasi kepentingan umum semata-mata tampak sebagai janji semu yang tak menyentuh hingga dirasa adil oleh masyarakat yang tanahnya tergusur tanpa ganti rugi memadai dan atas nama pengadaan tanah yang berfungsi sosial. Keadilan yang ingin diwujudkan dalam aspek ptanahan memerlukan kerangka dasar yang berbasis pada hukum yang mengabdi bagi kepentingan masyarakat. Cara berhukum progresif yang mencoba melakukan terobosan dalamsistem positivistikdiharapkan dapat memberi pemecahannya. Konsep rekonstruksi kebijakan hukum pertanahan akan mencapai keadilan substantif jika melalui pendekatan hukum progresif. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap

4

Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 5

Nurhasan Ismail, 2012, “ Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat, Jurnal Rechtsvinding Volume 1 Nomor 1 April 2012, h.49 Diselenggarakan oleh : LEMBAGA PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPPM) UNMAS DENPASAR JL. KAMBOJA NO. 11 A KOTA DENPASAR – PROVINSI BALI 29 – 30 AGUSTUS 2016

187

Unmas Denpasar

terhadap kelemahan kebijakan hukum pertanahan pada konsep sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi dan prosedur, sehingga sangat berpotensi meminggirkan kebenaran dan keadilan. Konsep hukum yang digagas oleh Satjipto Rahardjo ini berangkat dari kenyataan bahwa dalam praktik-praktik hukum tidak terkecuali hukum ( kebijakan hukum pertanahan) dalam sistem birokrasi dan pelayanan publik, tampak sekali intervensi perilaku aktor terhadap normatifitas dari hukum.6 Rekonstruksi kebijakan hukum pertanahan merupakan langkah-langkah perbaikan atas terjadinya pembusukankebijakan Negara khususnya di bidang pertanahan dan rusaknya perilaku birokrasi dan pelayanan publik BPN. Sistem hukum dan problemnya dalam tata hukum Indonesia dewasa ini, terutama dalam rangka menyusun arah reformasi hukum perlu memperhitungkan terjadinya perubahan lingkungan kerja dan kecenderungan dinamika budaya ( culture) dan sosial ekonomi masyarakat secara universal. 7 Hukum progresif bertumpu pada manusia. Dalam gerakan hukum progresif, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhn manusia.Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolut dan secara otonom. Terobosan-terobosan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum.8 Bila dikaitkan dengan kemana tujuan hukum ditujukan dalam hukum progresif maka tidak dapat dilepaskan pula dengan apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch melaluitiga ide dasar hukum masing-masing keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.Prioritas pun ditetapkan Radbruch melalui asas prioritas dalam pemenuhan ketiga unsur ini dalam mewujudkan keadilan sebagai unsur pertama dalam pencapaian keberlakukan hukum, kemudian kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.9 Terwujudnya nilai kepastian hukum, keadilan serta kegunaan atau kemanfaatan barulah ada artinya jika hal tersebut menjadian kemakumuran dan sejahtera. Sekarang ini kesejahteraan menempatkan dirinya sebagai nilai tersendiri yang ingin dicapai oleh semua Negara yang belum sejahtera. Ini berarti tertuju pada harapan diakhirinya pertikaian sengketa tanah antara rakyat dan kaum pengusaha asing dengan aparat-aparatnya yang mengadudombakan pemerintah dengan rakyatnya sendiri. UUPA sendiri yang pijakan filosofisnya berbasis kerakyatan secara yuridis formal masih berlaku tetapi dengan banyaknya ekspansi modal yang menggeser hak-hak rakyat, menunujukkan sulitnya memenuhi nilai-nilai kerakyatan yang harus diwujudkannya.10 SIMPULAN Cara berhukum progresif dalam politik hukum pertanahan memberi pedoman pengingat bahwa arah dan perwujudannya ditujukan bagi kesejahteraan bukan bagaimana negara mengimplemtasikan penguasaan tanah pada negara atasnama kekuasaan. Konsep 6

Widhi Handoko, 2014, Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif, Thafa Media, h. 5 7

Ibid, h.328 Suteki, 2015, Masa Depan Hukum Progresif, Thafa Media, Yoyakarta, h. 8 9 Amminuddin Sale, 2007, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Total Media Yoyakarta, h.67 10 Muhammad Ilham Ari Saputra, 2015, Reforma Agraria Di Indonesia, Sinar Grafika Jakarta, h.97 8

Diselenggarakan oleh : LEMBAGA PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPPM) UNMAS DENPASAR JL. KAMBOJA NO. 11 A KOTA DENPASAR – PROVINSI BALI 29 – 30 AGUSTUS 2016

188

Unmas Denpasar

rekonstruksi kebijakan hukum pertanahan akan mencapai keadilan substantif jika melalui pendekatan hukum progresif yang melakukan koreksi terhadap terhadap kelemahan kebijakan hukum pertanahan pada konsep sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi dan prosedur sebagaimana sistem positivistik membentuknya. Dalam keadaan yang hanya berpedoman pada standar baku peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih satu sama lain dalam pertanahan dan sumber daya alam yang bahkan becorak eksploitatif ,maka hal ini akan berpotensimeminggirkan kebenaran dan keadilan.Hukum progresif memberi pembaharuan sehingga hukum dapat dipersembahkan bagi kehidupan yanglebih baik dan tidak menempatkannya hanya sebagai pelaksanaprogram negara (positivis instrumentalis) semata. UCAPAN TERIMA KASIH Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih bagi semua pihak yang telah memberikan dukungannya sehingga publikasi ilmiah ini dapat disajikan sebagai hasil dari suatu kreativitas akademik. Pemikiran ini diharapkan turut memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum secara umum. Terimakasih tertuju pada Rektor Universitas Udayana, Dekan dan staf pimpinan FH Unud, ketua LPPM Unud, rekan- rekan sejawat dosen civitas akademika Fakultas Hukum Unud, utamanya di bagian hukum dan masyarakat, serta semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu. Terutama untuk LPPM Unmas yang telah membuka kesempatan dan memberikan wadah untuk mempublikasikan hasil pemikiran tentang Politik Hukum Pertanahan Berbasis Hukum Progresif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan ini. Harapannya, semogakarya memberi manfaat bagi kita semua. DAFTAR PUSTAKA Amminuddin Sale, 2007, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Total Media Yogyakarta I Nyoman Nurjaya, 2006, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektf Antropologi Hukum,UM Press, Muhammad Bakri,2007, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria, Citra Media Yogyakarta Muhammad Ilham Ari Saputra, 2015, Reforma Agraria Di Indonesia, Sinar Grafika Jakarta Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Nurhasan Ismail, 2012, “Arah Politik Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat, Jurnal Rechtsvinding Volume 1 Nomor 1 April 2012 Suteki, 2015, Masa Depan Hukum Progresif, Thafa Media, Yoyakarta Widhi Handoko, 2014, Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif, Thafa Media http/www.jurnalbhumi.stpn.ac.id, diakses 10 Agustus 2016 http/www. print.kompas.com, diakses 10 Agustus 2016 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria

Diselenggarakan oleh : LEMBAGA PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPPM) UNMAS DENPASAR JL. KAMBOJA NO. 11 A KOTA DENPASAR – PROVINSI BALI 29 – 30 AGUSTUS 2016