PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KOTA BITUNG Nowzellita Makahinda Daicy Lengkong Deysi Tampongangoy Abstract : Vision and Mission of the realization of Bitung Bitung City as an international port city, industry, trade, services and tourism environmentally sound and superior in the era of globalization. Furthermore, the mission outlined in Bitung City Government namely Panca Bina where one of them is the Human Development. One program in Human Development's mission is determined Bitung City Government and seeks to prepare people qualified and highly skilled so that they can compete in the era of globalization while preserving the ethical values, moral and religious norms. But until now the Government's attention to the development of the tourism industry Bitung is still very minimal. Less successful development of tourism in the city of Bitung not be separated from the implementation of policies that are still using the top-down approach is the approach of the party from top to bottom. In the process of implementation of the government's role is very big, in this approach is the assumption that occurs decision makers is a key actor in the success of implementation, while the other parties involved in the implementation process hampered, so that the decision makers underestimate the strategic initiatives coming from the level of bureaucracy Low and subsystems wisdom another. And the non-involvement of the public in policy making from planning, organizing, implementation and supervision. This research uses qualitative research is research that is used to examine the Role of the Government in which the researcher is a key instrument. While data collection techniques used by researchers is a method that is based on the Interview Interview Guide (interview guide), documentation and observation. Researchers carrying out research in the Department of Tourism and Culture City of Bitung by using the techniques of data collection guidelines the Department of Tourism. Based on the results of the study: The role of the department of tourism is very important for the development of tourism industry strongly support the economy of the town Bitung. And to attract tourists and the infestor engaged in tourism. The role of the tourism department is very influential on the development of the tourism industry in the city of Bitung. Role of department of tourism is very important because tourism agencies provide recommendations and input for monitoring the development of the tourism industry. Suggestions for Bitung City Tourism Office is a need for dissemination to the public of the importance of tourism development. The government should be more active in implementing tourism development, both in terms of promoting the attraction - attraction to the local level and also to the level of long-distance, in order to make it more widely known by the public tourist or foreign countries about tourism in the city of Bitung. Expected also for the tourism department of government even Bitung for mutual coordination even coordinated with the central government related to the development of tourism, in order to resolve the problems or obstacles in the development of tourism. Keyword: Role of the Department, Tourism
memperluas lapangan kerja dan kesempatan
PENDAHULUAN Pariwisata pada saat ini merupakan suatu
berusaha. Undang Undang No. 10 tahun 2009
kebutuhan mutlak manusia, baik yang melakukan
tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan
perjalanan wisata maupun masyarakat sekitar
pariwisata adalah berbagai macam kegiatan
daerah tujuan wisata. Wisatawan butuh dipuaskan
wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta
keinginannya,
layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha,
sementara
masyarakat
sekitar
lokasi berharap akan mendapatkan implikasi
Pemerintah
positif berupa peningkatan pendapatan dan
Pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan
kesejahteraan. Fenomena ini harus menjadi
dengan baik dan maksimal akan mampu menarik
perhatian para pembantu kebijakan sebagaimana
wisatawan domestik maupun wisatawan asing
diamanatkan
pembangunan
untuk datang dan membelanjakan uangnya dalam
kepariwisataan nasional diarahkan menjadi sektor
kegiatan berwisatanya. Dari transaksi itulah
andalan
akan
masyarakat daerah wisata akan terangkat taraf
devisa
hidupnya serta negara akan mendapat devisa dari
terbesar yang akan mendorong pertumbuhan
wisatawan asing yang menukar mata uang
ekonomi,
daerah,
negaranya dengan rupiah. Berdasarkan Pasal 4
masyarakat,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
dan
diterjemahkan
bahwa
unggulan sebagai
meningkatkan
memberdayakan JAP NO.31 VOL III 2015
secara
luas
penghasilan
pendapatan
perekonomian
dan
Pemerintah
Daerah.
Page 1
Kepariwisataan dapat diketahui bahwa pariwisata
melaksanakan
bertujuan
pertumbuhan
mengarahkan pada skala prioritas yang dapat
ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat,
menggerakkan roda perekonomian rakyat dan
menghapus
menjamin
untuk
meningkatkan
kemiskinan,
mengatasi
pembangunan
kelangsungan
dengan
pembangunan
pengangguran, melestarikan alam, lingkungan
berkelanjutan
dan sumber daya, memajukan kebudayaan,
Disamping itu kemajuan teknologi informasi dan
mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta
efek globalisasi telah menciptakan persaingan
tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan
antar kekuatan ekonomi semakin meningkat,
bangsa, mempererat persahabatan antar bangsa.
menuntut proses pembangunan yang semakin
Kota Bitung merupakan kota multi dimensi dengan
keragaman
kesehariannya
etnis
berkembang
yang
dalam
dalam
nuansa
(sustainable
yang
development).
efisien serta menghasilkan produk dengan daya saing
yang
semakin
menjadi
pembangunan
kedepan.
Beberapa
tantangan program
kebersamaan dengan menghargai keragaman
prioritas pembangunan pada era otonomi daerah
tersebut dengan didukung semangat dan budaya
telah memberi peluang bagi daerah untuk
Mapalus. Kelurahan yang ada masih ada yang
mengelola sumber daya yang ada secara optimal
mempunyai ciri pedesaan baik dilihat dari segi
untuk
fisik maupun pola hidup masyarakatnya. Masih
mengutamakan
ada
pelaksanaan pembangunan.
beberapa
kelurahan
yang
bercirikan
kelurahan pesisir (Bitung Selatan, Bitung Timur
Visi
kesejahteraan
dan
masyarakat
berbagai
Misi
isu
Kota
dengan
publik
dalam
Bitung
yakni
dan beberapa kelurahan di Bitung Utara) maupun
Terwujudnya Bitung sebagai kota pelabuhan
kelurahan yang bercirikan masyarakat petani
internasional, industri, perdagangan, jasa dan
(Bitung Utara). Keberhasilan pembangunan Kota
pariwisata yang berwawasan lingkungan dan
Bitung yang dicerminkan dari laju pertumbuhan
unggul di era globalisasi. Selanjutnya dijabarkan
ekonomi cukup menggembirakan, telah menjadi
dalam misi Pemerintah Kota Bitung yakni Panca
daya tarik tersendiri bagi para migran untuk
Bina dimana salah satunya adalah Bina Manusia.
tinggal dan bekerja di Kota Bitung.
Salah satu program dalam Misi Bina Manusia
Menyadari heterogenitas penduduk dengan berbagai
latar
belakang
pembangunan Kota Terwujudnya
Kota
budaya
Bitung
adalah Pemerintah Kota Bitung bertekad dan
maka
berupaya untuk menyiapkan masyarakat yang
diarahkan pada
berkualitas dan berkemampuan tinggi sehingga
kota
mampu bersaing di era globalisasi dengan tetap
pelabuhan Internasional, Industri, Pariwisata,
menjaga kelestarian nilai-nilai etika, moral serta
Perdagangan
norma agama.
dan
Bitung
Jasa
yang
sebagai
berwawasan
lingkungan dan unggul di era globalisasi sesuai
Sebagai industri yang prospektif, maka upaya
dengan visi yang akan dicapai oleh pemerintah
mengembangkan pariwisata untuk mendorong
dan masyarakat Kota Bitung. Berbagai tantangan,
kemajuan ekonomi bangsa dilakukan berbagai
potensi dan dinamika lingkungan strategis yang
Negara,
mempengaruhi
pembangunan
pengembangan pariwisata menjadi salah satu
Kota Bitung merupakan motivasi bagi pemerintah
program pembangunan nasional di Indonesia
dan masyarakat serta semua stake holders
yang secara terus menerus menjadi perhatian
pembangunan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta
perkembangan
untuk
JAP NO.31 VOL III 2015
merancang
dan
tak
terkecuali
Indonesia.
Program
Page 2
menjadi salah satu andalan Pemerintah dalam
(gabungan), analisis data bersifat induktif dan
memulihkan dari kondisi krisis bangsa.
hasil penelitian kualitatif lebih menekankan
Pada saat ini, kedudukan sektor pariwisata
makna dari pada generelisasi. Disebut sebagai
menjadi salah satu sektor andalan yang dapat
metode kualitatif karena hanya ada satu variabel
meningkatkan devisa negara sebagai pendukung
dan data yang terkumpul analisisnya bersifat
komoditi ekspor migas maupun non migas.
kualitatif.
Pengembangan
dituangkan
sektor
pariwisata
dilakukan
Dalam
penelitian
secara
deskriptif
kualitatif, dalam
data
bentuk
karena mampu memberikan kontribusi yang
laporan dan uraian (Nasution, 2001). Penelitian
cukup besar bagi penerimaan devisa negara dan
deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan
disamping itu kegiatan pariwisata merupakan hal
menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti
yang terkait erat dengan sumberdaya yang unik
(Sugiyono, 2008).
dari suatu tujuan wisata yaitu dalam bentuk daya tarik alam dan daya tarik budaya.
b. Fokus Penelitian Sebagaimana telah disebutkan pada bagian
Namun sampai saat ini perhatian Pemerintah terhadap pembangunan pariwisata khas Kota Bitung dinilai masih sangat minim. Kurang berhasilnya pembangunan pariwisata di Kota
pendahuluan di atas bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Peran dinas Pariwisata dan
Budaya
dalam
Pembangunan
industri
pariwisata kota bitung”.
Bitung tidak lepas dari penerapan kebijakan yang masih menggunakan pendekatan top down yaitu pendekatan secara satu pihak dari atas ke bawah. Dalam proses implementasi peranan pemerintah sangat besar, pada pendekatan ini asumsi yang terjadi adalah para pembuat keputusan merupakan aktor kunci dalam keberhasilan implementasi, sedangkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses
implementasi
dianggap
menghambat,
sehingga para pembuat keputusan meremehkan inisiatif strategi yang berasal dari level birokrasi rendah
maupun
subsistem-subsistem
kebijaksanaan yang lain. Dan tidak dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan kebijakan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
c. Sumber data dan informan Salah satu sifat penelitian kualitatif adalah tidak terlalu mementingkan jumlah sumber data atau informan, tetapi lebih mementingkan isi (content),
relevansi,
sumber/informan
yang
benar-benar dapat memberikan informasi baik mengenai orang, peristiwa atau hal. Oleh karena itu teknik yang tepat untuk menentukan sumber data/informan adalah “purposive sampling” yaitu penentukan sumber data berdasarkan tujuan tertentu (Sugiono, 2009). Yang menjadi informan maupun sumber data dalam penelitian ini adalah: Kepala Dinas Pariwisata Dan Budaya, dan kepala - kepala lingkungan yang masuk dalam lokasi obyek wisata yang akan di kembangkan atau dipromosi.
METODE PENELITIAN a. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi JAP NO.31 VOL III 2015
d. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif penelitian merupakan instrumen utama. Atas pertimbangan inilah maka
Page 3
dalam pengumpulan data pada penelitian ini digunakan teknik sebagai berikut : 1. Wawancara dilakukan
pengumpulan data primer yang dianalisis adalah
(interview). pada
informasi
Pengumpulan data. Dalam penelitian ini
Wawancara
menggunakan
yang
berpedoman
telah
teknik
wawancara
pada
(interview)
pernyataan-pernyataan
ditentukan untuk mendapatkan data dan
(pedoman wawancara) yang telah dipersiapkam
informasi yang jelas dan akurat tentang
terlbih dahulu.
berbagai hal yang berhubungan dengan
Reduksi
data,
ialah
pemutusan
digunakan pedoman wawancara sebagai
pengabstraksian, dan transformasi data kasar
paduan wawancara agar dapat lebih terfokus
yang muncul dari catatan-catatan dilapangan.
dan konsistensi hasil pendataan.
Kegiatan mereduksi data ini dilakukan secara
digunakan
untuk
mengumpulkan
data
pada
pemilihan,
masalah yang diteliti. Dalam wawancara ini
2. Studi dokumentasi. Studi dokumentasi ini
perhatian
proses
penyederhanaan,
terus menerus selama penelitian berlangsung. Penyajian data, data yang telah direduksi
sekunder pendukung data primer hasil
disajikan
wawancara. Data sekunder dikumpulkan
mempermudah pemahaman, penafsiran data dan
dari dokumen-dokumen yang telah tersedia
penarikan kesimpulan.
di kantor pariwisata dan budaya.
dalam
bentuk
teks
naratif
guna
Penarikan kesimpulan atau verifikasi, ialah merupakan
e. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam
langkah
terakhir
dari
analisis
kualitatif yaitu mmbuat atas hasil analisis.
penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong,
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Undang-Undang No. 22 tahun 1999
2006), bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistesiskan data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kepada
orang
lain.
Sedangkan
menurut Seidel (dalam Moleong, 2006), analisis data kualitatif prosesnya terdiri dari : mencatat dan
menghasilkan
catatan
mengumpulkan, mengklasifikasikan,
lapangan;
memilah-milah, mensistesiskan,
membuat
ikhtisar dan membuat indeksnya; berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menentukan pola dan hubungan-hubungan temuan umum.
dan
membuat
temuan-
telah di revisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa
penyelenggaraan
otonomi
daerah
dilakukan atas dasar peran serta masyarakat, prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
Implikasinya
rekonseptualisasi
adalah
sistem
pentingnya perencanaan
pembangunan dalam konteks arus pergeseran peran pusat ke daerah dalam sistem dan mekanisme pengelolaan pembangunan. Wigyo Adiyoso, (2009:61) Secara
yuridis,
peraturan
daerah
termasuk dalam tata urutan perundang-undangan paling bawah dan hal itu merupakan refleksi dari kebijakan daerah yang mencerminkan kekuasaan dan sekaligus kewenangan dari pemerintah daerah. Dengan pemerintah daerah memiliki
JAP NO.31 VOL III 2015
Page 4
keleluasaan
sebagai
sumber
kewenanganya
yang sah, Dalam hal ini melalui pariwisata.
tersebut untuk secara bebas mengatur dan
Untuk itu pemerintah daerah berperan untuk
mengurus segala macam urusan rumah tangganya
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat,
sendiri sesuai dengan batas kewengannya yang
menyediakan fasilitas sosial, dan fasilitas umum
dilimpahkan oleh pemerintah pusat dan diterima
yang layak, mengembangkan sumber produktif di
oleh pemerintah daerah UU No. 10 tahun 2004
daerah,
tentang Pembentukan Peraturan Perundang –
melestarikan
Undangan, Suriansyah murhani (2008 : 9).
pengembangan pariwisata di Kota Bitung
Secara umum, peran pemerintah daerah
melestarikan
Pasal
nilai
22
lingkungan sosial
Urusan
hidup,
budaya
demi
pemerintah
yang
dalam pembangunan pariwisata merupakan satu
menjadi kewenangan pemerintah daerah yang
kesatuan yang tidak terpisahkan dari kewenangan
merupakan urusan pilihan diatur dalam PP 38
dan urusan yang melekat sebagaimana ditentukan
Tahun 2007 tentang pembagian urusan antara
dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang
pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah
Pemerintah Daerah.
kabupaten/kota. Pasal 7 ayat 4 huruf (e) terutama
Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Perencanaan
di bidang pariwisata.
dan pengendalian pembangunan. (i) fasilitasi pengembangan
koperasi,
usaha
kecil
dan
Sektor pariwisata mempertemukan dua atau lebih budaya yang berbeda. Wisatawan
menengah. (j) dalam hal pengendalian dan
memperoleh pengalaman
pelestarian lingkungan hidup, terutama dalam
sementara penduduk lokal memainkan proses
hubunganya
pengembangan
edukasi perihal lingkungan spesifik lokal dan
pariwisata pada hakekatnya melestarikan dan
mendapatkan penghasilan. Sinergi tersebut harus
memanfaatkan alam dan budaya masyarakat,
dapat dipelihara dengan dukungan kebijakan
Sentosa Sembiring (2009 : 10).
pemerintah yang kondusif bagi beroperasinya
Ayat
dengan
2
konsep
urusan
dari budaya lokal,
pemerintahan
sektor swasta dan bantuan dari kelompok
kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi
masyarakat nirlaba. Oleh karena itu, penduduk
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan
lokal harus ramah, terbuka, toleransi, dan
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan
memiliki
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan
memahami karakter wisatawan khususnya dari
potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
mancan Negara. Iwan Nugroho, (2011:241)
motivasi
tinggi
untuk
belajar
Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan
Pembangunan dan pembinaan hukum
yang secara nyata ada” dalam ketentuan ini sesuai
Indonesia didasarkan pada pancasila dan Undang-
dengan kondisi, kekahsan, dan potensi yang
Undang
dimiliki antara lain pertambangan, perikanan,
pembinaan hukum diarahkan agar dapat :
pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata,
-
Sarman, dan Mohammad Taufik Makarao (2011 :70).
Dasar
1945.
Pembangunan
dan
Memantapkan hasil pembangunan yang telah dicapai.
-
Menciptakan kondisi yang lebih mantap,
Undang-Undang 32 Tahun 2004 pasal 21
sehingga setiap anggota masyarakat dapat
menentukan bahwa, dalam menyelanggarakan
menikmati suasana serta iklim ketertiban
ekonomi
dan kepastian hukum yang berintikan
daerah
mempunyai
hak
untuk
mendapatkan sumber - sumber pendapatan lain
JAP NO.31 VOL III 2015
keadilan sosial.
Page 5
-
Lebih memberi dukungan dan pengamanan
di Kota Bitung. Oleh karena tugas pokok dan
untuk mencapai kemakmuran, (Mulyana W.
fungsi melekat di dinas pariwisata”. Menurut Ikke, “dinas pariwisata sangat
Kusumah 1986 :43). Kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran
mendukung setiap stakeholder pariwista yang
serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun
ada
pemerintah
membangun kerja sama yang baik dengan
daerah.
Pemerintah
bertanggung
jawab atas empat hal utama yaitu : 1. perencanaan
(planning)
Kota
Bitung.
Sebab
dengan
hanya
stakeholder pariwisata maka industri pariwisata daerah
atau
dapat berjalan dengan baik dan pembangunan dapat berjalan dengan merata”.
kawasan pariwisata. 2. pembangunan (development) fasilitas utama dan pendukung pariwisata.
Sedangkan menurut Yolanda Singal, SP, M.Si Si (golongan kepangkatan III d, masa kerja PNS
3. pengeluaran kebijakan (policy) pariwisata, dan pembuatan dan penegakan peraturan (regulation).
12 Tahun, jabatan Kasi) bahwa: “Peran dinas pariwisata sangat penting karena
dinas
pariwisata
memberikan
Menurut, Astra M. Ligouw, SH, M.Si (golongan
rekomendasi dan masukan untuk pengawasan
penata tkt I. III d, masa kerja 15 tahun, jabatan
pembangunan industri pariwisata”.
Kasi.
Pengembangan
Pasar
dan
Informasi
pariwisata) Yaitu;
Sedangkan Menurut : Edward Monangin, S.IK (golongan kepangkatan III d, masa kerja 13
1. Bekerja sama denga instansi yang terkait.
Tahun, jabatan Kasi. Pemberdayaan Masyarakat
2. Melakukan monitoring atau pengawasan
Destinasi Pariwisata) dan Joice Natarang, SS,
terhadap
wilayah
destinasi
pariwisata
M.Pd (golongan III b, masa kerja 7 tahun,
berserta industri pariwisata yang ada dikota
jabatan Kasi. Industri Pariwisata) memberikan
bitung.
tanggapan yang sama terkait dengan peran dari
3. Adanya informasi pariwisata dan data
pada Dinas Pariwisata Kota Bitung. Bahwa “Peran Dinas Pariwisata sampai sejauh ini
promosi pariwisata. Olga O. Somba, SE (golongan III c, masa
Dispar (Dinas Pariwisata) memiliki peran yang
kerja 12 Tahun, jabatan Kasie. Desain dan
belum terlalu terlibat jauh karena pengurusan
Arsitektur) juga menambahkan mengenai peran
ijin / rekomendasi usaha indsutri pariwisata
dari pada dinas pariwisata Yaitu :
bersifat 1 (satu) pintu diperijinan. Dispar (dinas
“Sangat industri
penting pariwista
karena sangat
pembangunan
pariwisata) hanya memiliki wewenang untuk
menunjang
mengatasi / mengevaluasi industri pariwisata
perekonomian kota bitung. Dan untuk menarik kunjungan wisatawan dan para infestor yang bergerak dibidang pariwisata”. Menurut Kevin Kambey, S.Sos, (golongan penata muda tkt I. III b, masa kerja 5 tahun, jabatan Kasie. Pengembangan Industri Perfilman) Bahwa : “peran dinas pariwisata sangat berpengaruh atas pembangunan industri pariwisata yang ada
JAP NO.31 VOL III 2015
yang telah ada”. Berikut ini adalah penjelasan mengenai peran - peran pemerintah dalam bidang pariwisata tersebut di atas: Subadra, I Nengah (2006 : 16) a. Perencanaan (planning) pariwisata Pariwisata merupakan industri yang memiliki kriteria - kriteria khusus, mengakibatkan dampak positif dan negatif. Untuk memenuhi kriteria khusus tersebut, memaksimalkan dampak positif
Page 6
dan
meminimalkan
dampak
negatif
yang
bersih, dan proyek pembuangan limbah
ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan
merupakan
pariwisata, diperlukan perencanaan pariwisata
Selain itu, pemerintah juga beperan sebagai
yang matang. Kesalahan dalam perencanaan akan
penjamin dan pengawas para investor yang
mengakibatkan
menanamkan
munculnya
berbagai
macam
tanggung
jawab
modalnya
pemerintah.
dalam
bidang
permasalahan dan konflik kepentingan di antara
pembangunan pariwisata.
para stakeholders. Masing - masing daerah tujuan
Menurut Astra M. Ligow, SH, M.Si, proses
wisata memiliki permasalahan yang berbeda dan
dalam
memerlukan jalan keluar yang berbeda pula.
pariwisata khususnya bagi para investor adalah
Dalam pariwisata, perencanaan bertujuan untuk
sebagai berikut:
mencapai cita-cita atau tujuan pengembangan pariwisata.
Secara
garis
besar
perencanaan
pariwisata mencakup beberapa hal penting yaitu: 1) Perencanaan pembangunan ekonomi yang bertujuan
untuk
memacu
pertumbuhan
berbagai jenis industri yang berkaitan dengan pariwisata,
melaksanakan
pembangunan
idustri
1. Investor melakukan survey lokasi untuk pembangunan industri pariwisata. 2. Investor
melakukan
atau
menghubungi
instansi yang terkait. 3. Investor melengkapi berkas – berkas yang harus disediakan. Menurut Olga O. Somba, SE menambahkan
2) Perencanaan penggunaan lahan,
bahwa:
3) Perencanaan infrastruktur yang berhubungan
“faktor – faktor hambatan yang mempengaruhi
dengan jalan, bandar udara, dan keperluan
pelaksanaan pembangunan pariwisata adalah;
lainnya seperti; listrik, air, pembuangan
kurangnya
sampah dan lain-lain,
penunjang pengembangan pariwisata, dan tidak
4) Perencanaan
pelayanan
sosial
yang
investor,
kurangnya
ketrampilan
memiliki dana, kesadaran masyarakat”.
berhubungan dengan penyediaan lapangan
Yang menjadi permasalahan lain menurut Astra
pekerjaan, pelayanan kesehatan, pendidikan
M. Ligow, SH, M.Si adalah: “Berkas – berkas
dan kesejahtraan sosial, dan
yang disiapkan oleh investor tidak lengkap, dan
5) Perencanaan
keamanan
yang
mencakup
keamanan internal untuk daerah tujuan wisata dan para wisatawan.
tidak adanya komunikasi yang lebih baik”. c. Kebijakan Pariwisata Kebijakan merupakan perencanaan jangka panjang yang mencakup tujuan pembangunan
b. Pembangunan pariwisata Pembagunan pariwisata umumnya dilakukan
pariwisata dan cara atau prosedur pencapaian
oleh sektor swasta terutama pembangunan
tujuan tersebut yang dibuat dalam pernyataan
fasilitas
Namun,
- pernyataan formal seperti hukum dan
pengadaaan infrastruktur umum seperti jalan,
dokumen - dokumen resmi lainya. Kebijakan
listrik dan air yang berhubungan dengan
yang dibuat permerintah harus sepenuhnya
pengembangan pariwisata terutama untuk
dijadikan panduan dan ditaati oleh para
proyek - proyek yang berskala besar yang
stakeholders. Kebijakan - kebijakan yang
memerlukan dana yang sangat besar seperti
harus
pembangunan bandar udara, jalan untuk
kebijakan
transportasi darat, proyek penyediaan air
pertumbuhan
dan
JAP NO.31 VOL III 2015
jasa
pariwisata.
dibuat
dalam
yang
pariwisata
berhubungan ekonomi,
adalah dengan
peningkatan
Page 7
kesempatan kerja, dan hubungan politik
mempertinggi
terutama politik luar negeri bagi daerah tujuan
Peraturan - peraturan penting yang harus
wisata yang mengandalkan wisatawan manca
dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan
negara.
tersebut ialah:
Umumnya kebijakan pariwisata di masukkan ke
dalam
kebijakan
ekonomi
secara
pengalaman
perjalanannya.
1. Peraturan perlindungan wisatawan terutama bagi
biro
perjalanan
wisata
yang
keseluruhan yang kebijakannya mencakup
mengharuskan wisatawan untuk membayar
struktur dan pertumbuhan ekonomi jangka
uang muka (deposit payment) sebagai jaminan
panjang. Kebijakan ekonomi yang harus
pemesanan jasa seperti akomodasi, tour dan
dibuat sehubungan dengan pembangunan
lain-lain,
pariwisata
adalah
ketenagakerjaan,
kebijakan
penanaman
mengenai modal
dan
2. Peraturan
keamanan
kebakaran
mencakup
pengaturan
mengenai
yang jumlah
keuangan, industri - industri penting untuk
minimal lampu yang ada di masing-masing
mendukung
lantai
kegiatan
pariwisata,
dan
perdagangan barang dan jasa. Kita harus melihat fungsi hukum sebagai suatu alat atau sarana
penting
dan
alat-alat
pendukung
keselamatan lainnya, 3. Peraturan keamanan makanan dan kesehatan
menunjang
yang mengatur mengenai standar kesehatan
kelangsungan pembangunan. Disini hukum
makanan yang disuguhkan kepada wisatawan,
dalam fungsinya sebagai “a toll of social
4. Peraturan standar kompetensi pekerja-pekerja
engineering” bukan saja untuk dijadikan
yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian
landasan bagi program pembangunan dalam
khusus seperti seperti pilot, sopir, dan
artian
nahkoda.
bahwa
untuk
hotel
keseluruhan
proses
pembangunan itu harus dilaksanakan di atas
Selain itu, pemerintah juga bertanggung
rel nya hukum, akan tetapi juga dari ketentuan
jawab atas pengelolaan sumber daya alam seperti;
- ketentuan hukum akan diharapkan beberapa
flora dan fauna yang langka, air, tanah dan udara
in-put
proses
agar tidak terjadi pencemaran yang dapat
Abdurrahman,
mengganggu bahkan merusak suatu ekosistem.
dalam
pembangunan
itu
mempercepat sendiri,
(1979 : 12).
Oleh karena itu, penerapan semua peraturan
Menurut Kevin Kambey, S.Sos bahwa:
pemerintah dan undang - undang yang berlaku
straregi yang diperlukan untuk menghadapi permasalahan
dalam
pembangunan
industri
pariwisata Kota Bitung adalah; “Aturan
atau
administrasi
regulasi jangan
yang
mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam pariwisata juga telah dikemukakan oleh Wahab. S (2008:112):
jelas,
dipersulit,
serta dan
Pengembangan atau renovasi akan tempat / objek wisata yang belum terjamah dengan baik”.
a. Peran Pemerintah dalam Ekonomi Pariwisata Pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan
yang
berencana
secara
menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi
d. Peraturan pariwisata Peraturan pemerintah memiliki peran yang
ekonomi,
sangat penting terutama dalam melindungi
tersebut harus mengintegrasikan pengembangan
wisatawan
pariwisata kedalam suatu program pembangunan
dan
JAP NO.31 VOL III 2015
memperkaya
atau
sosial
dan
cultural.
Perencanaan
Page 8
ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. Di
-
Sumber pendapatan
samping itu, rencana tersebut harus mampu
-
Sumber biaya bagi sektor lain.
memberikan
kerangka
Tetapi di beberapa negara pariwisata masih
pemerintah,
untuk
mengendalikan Peranan
kerja
kebijakan
mendorong
pengembangan
pemerintah
dan
pariwisata.
tidak
menonjol aktivitas
kegiatan sehingga
peranan dalam perolehan
pendapatan tidak
dalam
mengembangkan
terperhatikan. Sebaliknya dalam rangka otonomi
garis
besarnya
ialah
daerah, pariwisata banyak diandalkan sebagai
menyediakan infrastuktur (tidak hanya dalam
unsur utama dalam PAD. Pajak dalam pariwisata
bentuk fisik),
bisa dalam bentuk :
pariwisata
dalam
memperluas berbagai
bentuk
fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur
-
Pajak atas produk pariwisata
pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan
-
Pajak dibebankan kepada konsumen yang
promosi umum ke luar negeri.
bertindak sebagai wisatawan
Ikke (staf pegawai di dinas pariwisata Kota Bitung) juga menyampaikan hal yang sama,
-
Pajak
dibebankan
kepada
pemakai
jasa
pariwisata.
yaitu: tahap – tahap dalam melaksanakan
c. Pengeluaran Pemerintah dalam Pariwisata
pembangunan industri yaitu: “Melihat setiap
Dari satu sisi pemerintah memperoleh pendapatan
investor yang akan datang ke Kota Bitung,
dari pariwisata, tetapi disisi lain pemerintah
Menyerahkan lahan bagi industri pariwisata,
banyak mengeluarkan untuk pariwisata. Tiga
Memberikan promosi pariwisata Kota Bitung
pengeluaran besar pemerintah bagi pariwisata
baik
adalah :
dalam
Negeri
maupun
luar
Negeri,
Menyediakan sumber daya manusia yang handal
1. Investasi dan pemeliharaan infrastruktur.
dan Memiliki standar inti dalam mengembangkan
2. Fasilitas pengembangan pariwisata.
pembangunan pariwisata”.
3. Pemasaran pariwisata
Tidak
dapat
dipungkiri
bahwa
hampir
Investasi
infrastruktur
pada
umumnya
diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi
disiapkan pemerintah bagi kepentingan ekonomi
pariwisata, maka yang perlu diperhatikan adalah
seluruh sektor tidak hanya sektor pariwisata saja.
sarana transportasi, keadaan infrasruktur dan
Hanya bagian kecil dalam aktivitas pariwisata
sarana-sarana
infrastrukturnya dibangun oleh sektor pariwisata.
pariwisata.
Pemerintah
dalam
pariwisata digambarkan sebagai berikut : -
Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
Regulasi, (Lisensi, perencana, klasifikasi
mendukung
system, pengupahan)
pariwisata, karena melihat akan tumbuhnya
-
Penerimaan (pajak, retribusi)
pendapatan
-
Pengeluaran
(Infrastruktur,
investasi,
bantuan, pinjaman) -
-
Redistribusi
(pajak,
sepenuhnya
dari
kegiatan
pengembangan
pariwisata
yang
terwujud dari adanya pengembangan tersebut. Untuk ini pemerintah akan memberi bantuan
kesejahteraan,
pengeluaran
bagi
pengembangan
pelatihan)
tersebut.
Ekonomi (pemasok konsumen)
pengembangan pariwisata :
b. Pajak dalam pariwisata Banyak pemerintah memanfaatkan pariwisata
Pengeluaran
pariwisata
pemerintah
dalam
a. Pengeluaran langsung : 1. Subsidi / bantuan.
sebagai :
JAP NO.31 VOL III 2015
Page 9
2. Partisipasi
pemerintah
dalam
menyeimbangkan pembangunan.
h) Pengaturan harga atas pasokan produk.
3. Bunga Bank.
Deregulasi dalam pariwisata ini memberikan
4. Bantuan bagi penelitian. 5. Bantuan
g) Klasifikasi fasilitas akomodasi
bagi
dampak yang bermanfaat bagi konsumen dalam
pendidikan
dan
pelatihan.
hal : 1. Penurunan tarif transportasi (udara) dengan
b. Reduksi dari reabilitas :
penurunan
1. Reduksi pajak.
konsumen
2. Bebas – pajak bagi barang / jasa
perjalanan.
tertentu.
biaya
promosi,
lebih
bergairah
membuat mengadakan
2. Integrasi antar perusahaan perjalanan atau
3. Jaminan / Garansi.
integrasi
4. Jaminan atas pinjaman komesrsial.
dengan perusahaan komponen paket wisata
5. Jaminan ijin atas pekerja asing
lainnya akan menimbulkan suatu produk
Pengeluaran bagi pemasaran pariwisata yang dikerjakan pemerintah, antara lain untuk :
antar
perusahaan
perjalanan
yang bersaing dengan produk paket wisata biasa.
a) Riset dan kegiatan pemasaran
3. Peraturan
subsidi
silang
antar
rute
b) Public Relation
penerbangan dengan rute penerbangan yang
c) Iklan dan promosi lainnya
tidak menguntungkan akan menyebabkan
d) Komunikasi dan distribusinya
keberlangsungan operasi penerbangan bagi
e) pengembangan pokok
kedua rute tersebut.
f) Pengembangan produk
Pemerintah
harus
berupaya
c. Pengawasan ekonomi dalam pariwisata.
mengimplementasikan kebijakan untuk menjaga
Pemerintah
sektor
pelestarian terhadap sumber daya yang tidak
pariwisata untuk tujuan perlindungan terhadap
dapat diperbaharui ke sumber daya alam yang
konsumen
dapat diperbaharui dimasa mendatang. Kebijakan
(memperbaiki
turut
campur
dengan peraturan
dalam
membuat lama
/
peraturan melakukan
sektor
publik
tersebut
didasarkan
kepada
deregulasi) menyangkut :
kesadaran bahwa jika pengembangan pariwisata
1. Peraturan perlindungan terhadap konsumen.
yang dilakukan hanya mengendalikan potensi
2. Peraturan tentang keteraturan pemasaran.
sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, tanpa
Peraturan tersebut diatas mengemukakan jaminan
mengendalikan sumber daya lainnya yang dapat
atas :
diperbaharui, kemungkinan besar pengembangan
a) Pemasok barang / jasa
pariwisata tidak dapat bersaing dengan daerah
b) Kuantitas barang / jasa serta uang yang
lainnya, oleh karena peranan pemerintah dalam
diperdagangkan
upaya
memperbaharui
sumber
daya
harus
c) Harga yang diciptakan
merupakan kebijakan dan program yang dapat
d) Kondisi barang / jasa yang diperdagangkan
dilaksanakan dalam reklamasi dan rehabilitasi.
e) Pembayaran (perlindungan atas pembayaran
Sumber
dimuka) f) Lisensi usaha berfungsi sebagai perlindungan konsumen
JAP NO.31 VOL III 2015
daya
alam
meliputi,
Gumelar
S.
Sastrayuda (2010 : 89). a. Melakukan penelitian terhadap sumber daya yang perlu direhabilitasi dan reklamasi yang
Page 10
dapat
memberikan
kalah besarnya dengan pariwisata yang sudah
meminggirkan.
ada bersama masyarakat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, ditempuh
partisipasi
masyarakat
berkesinambungan,
melalui
yang
memiskinkan
dan
upaya - upaya peningkatan mutu pelayanan publik
melalui
peningkatan
kapasitas
profesionalisme
bentuk mengelola seluruh potensi ekonomi
akuntabilitas
yang menguasai hajat hidup orang banyak
masyarakat berdasarkan pelayanan minimum
dengan menerapkan prinsip atau asas ekonomi
serta
kerakyatan. Pemerintah memberikan hak dan
kepemerintahan yang baik lainnya. Disamping
kesempatan kepada masyarakat luas untuk
pelaksanaan pembangunan memerlukan sumber
memiliki akses ekonomi secara profesional
daya alam, sumber daya manusia dan teknologi,
dan memperluas usaha ekonomi masyarakat
pembangunan yang dilaksanakan secara baik
secara kemitraan dengan prinsip kemitraan,
dimana
sebagai berikut:
dengan baik sebagai regulator dan fasilitator
Saling pengertian ini dikembangkan dengan
dapat membentuk dan menciptakan iklim yang
cara peningkatan pemahaman yang sama
kondusif bagi peningkatan akses dan partisipasi
mengenai lingkungan yang sama mengenai
masyarakat. Pemerintah sebagai pembuat dan
lingkungan, permasalahan lingkungan serta
pengelola
peranan masing-masing komponen.
menjembatani
Kesepakatan
organisasi-organisasi masyarakat sipil dengan
bersama,
kesepakatan
pihak-pihak yang bersangkutan.
aparatur,
dan
pengembangan ekonomi kerakyatan dalam
merupakan awal dari satu kerjasama antara
-
3. Perlindungan masyarakat dari praktek dan kekuatan
secara
-
terhadap
pengembangan pariwisata baru yang tidak
b. Mengembangkan
-
dukungan
publik,
penyegaran
akuntabilitas
pemerintah
kebijakan
peningkatan
prinsip
pelayanan
-
prinsip
melaksanakan
publik,
hubungan
fungsinya
harus
mampu
kemitraan
antara
sektor bisnis. a) Masyarakat harus melakukan pengawasan
Tindakan bersama adalah tekad dan komitmen
atas perkembangan kegiatan penyediaan
untuk mengembangkan lingkungan.
prasarana dasar yang sedang dibangun untuk
c. Tindakan bersama (collective action) tindakan
itu mereka sering membutuhkan bantuan
bersama ialah tekad bersama-sama untuk
teknik untuk mengambil keputusan dan
mengembangkan kepedulian lingkungan.
perlu diberikan informasi yang utuh dan
Disamping
berbagai
itu
pemerintah
berupaya
bimbingan
akan
pentingnya
mengembangkan tata pemerintahan yang baik
pengembangan pariwisata bagi masyarakat
(good governance), bertujuan untuk mendekatkan
dengan
pemerintah
kerugiannya bagi masyarakat.
dengan
masyarakat
terutama
masyarakat di sekitar lokasi pariwisata, dengan mengedepankan
peran
pemerintah
sebagai
fasilitator dan regulator melalui : 1. Penciptaan
iklim
yang
kondusif
bagi
2. Peningkatan aset dan kapabilitas masyarakat,
JAP NO.31 VOL III 2015
b) Mengajak
keuntungan
organisasi
meningkatkan
lokal
kesejahteraan
dan
untuk dengan
dibangunnya kawasan pariwisata melalui
peningkatan akses dan partisipasi masyarakat.
dan
berbagai
aktivitas
ekonomi
pengembangan kegiatan
usaha
seperti
UKM
dalam
kerajinan,
koperasi, berbagai makanan,
minuman, perdagangan, pertanian dan lain-
Page 11
lain,
sehingga
mereka
akan
banyak
peningkatan pendapatan maupun perluasan
mengambil manfaat dari pengembangan
kesempatan kerja yang dapat diperoleh
infrastruktur.
masyarakat. Infrastruktur yang meliputi
c) Masyarakat harus lebih dibimbing secara berkesinambungan
terhadap
jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi, air
berbagai
bersih merupakan infrastruktur dasar yang
keuntungan yang dinikmati masyarakat
keberadaannya menjadi keharusan untuk
setempat, baik secara perorangan maupun
dibangun baik di pariwisata maupun pada
kelompok.
jalur yang menuju ke lokasi pariwisata,
Pembagian
keuntungan
memainkan peran penting, untuk mencapai
terutama
sasaran itu perlu dibahas peran, tanggung
memungkinkan wisatawan dengan mudah
jawab dan hak mereka secara jelas. Sistem
mencapai pariwisata. Hal tersebut penting
“Share Holder” atas modal masyarakat
diperhatikan karena pada umumnya lokasi
seperti lahan/tanah terkena pengembangan
pariwisata berada pada posisi yang agak
prasarana dasar, merupakan satu upaya yang
sulit dijangkau oleh kendaraan roda empat
ditawarkan
seperti bus, minibus. Untuk pengembangan
kepada
masyarakat
untuk
jalan
dan
jembatan
mencegah hilangnya uang masyarakat yang
infrastruktur
diperoleh dari penjualan lahan atau tanah
kerjasama yang tinggi diantara instansi
yang dibeli pengembang, dengan belanja
pemerintah atau BUMN pengelola kegiatan
yang
Untuk
seperti listrik, telepon, air bersih dan dalam
mengikutsertakan modal masyarakat atas
hal penyediaan sangat dibutuhkan peran
penjualan tanah/lahan mereka perlu dibuat
aktif
satu aturan main yang jelas, transparan,
kemitraan
tepercaya
setempat
bersifat
konsumtif.
dan
memiliki
jangkauan
membutuhkan
yang
instansi-instansi dimana
bagian
penting
penentu
mendatang, sehingga pertumbuhan nilai
infrastruktur
di
modal
bagi
pengembangan
pariwisata.
yang
permasalahan
kepemilikan
menjadi harta
pendorong
dan
benda
bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. d) Membentuk
kelompok
terjaminnya
dan
penyediaan
wilayah/daerah
yang
Banyak
muncul
manakala
pengembang/pengelola
pemangku
sistem
masyarakat
keuntungan bagi penanaman modal dimasa
dapat
untuk
melalui peran
menjadi
tingkat
pariwisata
membangun infrastruktur
dasar,
kepentingan lokal yang akan intensif dalam
ketersediaan
lahan
kegiatan pembangunan prasarana dasar,
tanah/lahan
seringkali
pembentukan ini dapat melibatkan individu
pemerintah yang harus memperoleh legalitas
maupun institusi yang dapat berperan aktif
untuk pemanfaatannya.
dalam menyuarakan berbagai kepentingan
f) Memberikan
yang
seperti
melibatkan
masyarakat
informasi
secara
atau
terbuka
masyarakat pada tatanan pengelola kegiatan
terhadap dampak negatif yang dapat terjadi
dan pengambilan keputusan.
dengan berkembangnya kawasan pariwisata
e) Memberikan wawasan yang seluas-luasnya terhadap
manfaat
keuntungan
dengan
baik
dari
sikap
wisatawan
yang
akan
kehadiran
mengganggu
kegiatan pengembangan kawasan pariwisata
ketenangan,
dengan
perubahan pola hidup masyarakat, dan efek
kegiatan
JAP NO.31 VOL III 2015
konservasi.
Baik
pola
wisatawan,
transportasi,
efek
Page 12
mungkin
“sosialisasi tentang pentingnya pariwisata
berkembangnya kawasan pariwisata di satu
terhadap masyarakat, dan pelatihan seperti
wilayah/daerah.
pembelajaran bahasa asing”.
-
efek
sosial
lainnya
yang
Menurut Menurut Astra M. Ligow, SH, M.Si,
bahwa
diharapkan
keterlibatan
pemerintah
yang
“Masyarakat harus aktif membantu program
melaksanakan
– program yang sudah diterapkan pemerintah
masyarakat
dalam
Kevin juga menambahkan bahwa,
pembangunan industri pariwisata kota bitung
terutama yang menyangkut tentang pariwisata”
adalah: “Masyarakat
mengsukseskan
program
pemerintah Kota Bitung yang ingin kotanya
KESIMPULAN DAN SARAN a. Kesimpulan
mengalami pembangunan menjadi lebih maju,
Peran dari Pemerintah atau dinas pariwisata
dan Masyarakat membantu investor dalam
berawal dari perencanaan (planning) daerah atau
kemudahan pembangunan”.
kawasan
Astra
M.
Ligow,
juga
menyampaikan
pariwisata,
pembangunan
(development), fasilitas utama dan pendukung
mengenai langkah – langkah yang diperlukan
pariwisata,
pengeluaran
agar masyarakat lebih berperan aktif dalam
pariwisata,
dan
melaksanakan pembangunan industri pariwisata,
peraturan (regulation).
yaitu;
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan antara
kebijakan
pembuatan
dan
(policy) penegakan
“Adanya sosialisasi dari pihak – pihak yang
lain; Peran dari dinas pariwisata sangat penting
terkait kepada masyarakat, dan Masyarakat
karena pembangunan industri pariwista sangat
diberi
menunjang perekonomian kota bitung. Dan untuk
kesempatan
untuk
ikut
dalam
pembangunan industri pariwisata”.
menarik kunjungan wisatawan dan para infestor
Prasarana yang digunakan untuk menentukan tingkat
partisipasi
masyarakat
yang bergerak dibidang pariwisata. Peran dinas
dalam
pariwisata sangat berpengaruh atas pembangunan
pengembangan prasarana dasar ialah, semua
industri pariwisata yang ada di Kota Bitung. Oleh
lapisan masyarakat, merasakan manfaat atas
karena tugas pokok dan fungsi melekat di dinas
penyediaan prasarana dasar yang dibangun di
pariwisata. Peran dinas pariwisata sangat penting
daerahnya. Prasarana merupakan indikator yang
karena dinas pariwisata memberikan rekomendasi
mampu
ekonomi
dan masukan untuk pengawasan pembangunan
masyarakat, dengan terlihatnya kemampuan daya
industri pariwisata. Peran Dinas Pariwisata
beli masyarakat dan kemampuan masyarakat
sampai sejauh ini Dispar (Dinas Pariwisata)
untuk
ketersediaan
memiliki peran yang belum terlalu terlibat jauh
prasarana dasar sebagai modal utama bagi
karena pengurusan ijin / rekomendasi usaha
peningkatan kepercayaan kepada pemerintah,
indsutri
pengusaha/ pengembang kawasan pariwisata dan
diperijinan. Dispar (dinas pariwisata) hanya
kebanggaan/prestise
memiliki
meningkatkan
memelihara,
derajat
menjaga
masyarakat
terhadap
daerah/wilayahnya. Menurut Menurut Kevin Kambey, S.Sos, bahwa langkah – langkah yang diperlukan agar masyarakat lebih berperan aktif adalah;
JAP NO.31 VOL III 2015
pariwisata
bersifat
wewenang
untuk
1
(satu)
pintu
mengatasi
/
mengevaluasi industri pariwisata yang telah ada. b. Saran Kurang berhasilnya pembangunan pariwisata di Kota Bitung, diakibatkan oleh beberapa faktor
Page 13
yaitu antara lain; kurangnya sosialisai atau membangun kesadaran
Hari Sabarno, 2007. Memandu Otonomi Daerah
terhadap masyarakat
Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika,
tentang atau mengenai pentingnya pariwisata dalam
perekonomian
masyarakat.
Sehingga
Jakarata. Iwan
Nugroho,
2011.
masyarakat lebih cenderung tidak aktif untuk
Pembangunan
berperan dalam pembangunan pariwisata.
Pelajar, Yogyakarta.
Untuk itu perlu adanya sosialisasi kepada
Kualitatif,
pariwisata. Dalam melaksanakan sosialisasi perlu
Rosdakarya.
masyarakat
lebih
memahami
akan
Berkelanjutan,
dan
Pustaka
Moleong, L.J. 2006. Metodologi Penelitian
masyarakat tentang pentingnya pembangunan
untuk dilakukan beberapa kali, guna untuk
Ekowisata
Bandung
:
PT.
Remaja
Mulyana W. Kusumah. 1986. Perspektif, Teori,
arti
dan Kebijaksanaan Hukum. CV. Rajawali.
pembangunan pariwisata. Masyarakat memiliki
Jakarta.
peran sentral, seahingga keberhasilan suatu
Pendit, Nyoman. 2002. Ilmu Pariwisata : Sebuah
pembangunan itu karena keterlibatan dari pada
Pengantar Perdana. Jakarta : PT Pradnya
seluruh masyarakat.
Paramiata.
Seharusnya Pemerintah lebih aktif lagi dalam melaksanakan pembangunan pariwisata, baik itu dalam hal mempromosikan objek – objek wisata
Pitana,
I
Gede.
2005.
Sosiologi
Pariwisata.Yogyakarta : ANDI Samsuridjal,
2006.
Peluang
di
Bidang
ke tingkat lokal dan juga ke tingkat interlokal,
Pariwisata, PT Mutiara Sumber Widya,
agar supaya lebih banyak dikenal oleh turis atau
Jakarta.
masyarakat manca Negara tentang pariwisata yang ada di Kota Bitung.
Metodologi penelitian. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.
DAFTAR PUSTAKA Amirudin, dan H. Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta. PT. Raja
Abdurrahman. 1979. Aneka Masalah Hukum Pembangunan
Di
Indonesia.
Burkart, A. J. dan Medlik, S. 1981. Tourism:
Budi Santoso dkk, Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata, Penerbit YPAPI, Yogyakarta. Cohen, Erik. 1974. Who Is A Tourist A Clarification.
The
Sociological Review, 22. The Hebrew
Pokok–pokok
Sugiono. 2009. Metodologi Dan Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta.
Sastrayuda.
murhani.
Pengawasan
2008.
Aspek
Pemerintah
Hukum Daerah.
Sentosa Sembiring. 2009. Pemerintahan Daerah. Nuansa Aulia. Bandung. Sarman, dan Mohammad Taufik Makarao. 2011. Hukum
Pemerintahan
Daerah
Di
Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta. Subadra, I Nengah. 2006. Ekowisata Hutan
University. S.
2009.
Laksbang Mediatama. Jakarta.
Past, Present and Future. London:
Gumelar
Soekanto.
Sosiologi. Jakarta. PT. Raja Grafindo
Suriansyah
Alumni. Bandung.
Conceptual
Soerjono
Persada.
Grafindo Persada.
Dalam
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004.
2010.
Strategi
Pengembangan dan pengelolaan Resort
Mangrove
dalam
Pembangunan
Pariwisata.
And Leisure. JAP NO.31 VOL III 2015
Page 14
Wahab,S. 2008. “Manajemen Kepariwisataan”. Penerbit PT. Pradnya Paramita. Jakarta
Masyarakat,
Putra
Media
Nusantara,
Surabaya.
Wigyo Adiyoso, 2009. Menggugat Perencanaan Partisipatif
JAP NO.31 VOL III 2015
Dalam
Pemberdayaan
Page 15
