Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Halmahera Timur
Frangky Ngongare Masye Pangkey Deysi Tampongangoy ABSTRACT : This research aims to know the role of the Regional Electoral Commission in organizing the election head East halmahera Regency area. And to know how the electoral region of East Halmahera Regency in increasing participation in the election of the head of the region. Electoral Commission is chosen and defined by law the inaugural election, where at the beginning of its formation, the Electoral Commission is the agency that consists of people who are nonpartisan and most of the colleges and non-governmental people. The regional Election Commission is subordinate to the Central Electoral Commission to organize the elections are tiered. The research methods used in this research is qualitative, descriptive methods, using primary data collection techniques. While the primary informants amounted to 3 people, yaitu: 1. Technical Defisi technical election subsection coconut and public relations Head of Sub-Division 3 programs and data and additional informants, those who can provide information although not directly involved in social interaction that is thorough, people namely , academic, and religious figures. From the results of the examination can be conclude that the performance of the Regional Electoral Commission East Halmahera in increasing community participation in elections of the head of the area can already say good, because in this case there is the occurrence of an increasing number of voters being 70%, in addition also many promotional activities and socialization activities performed by the Regional Electoral Commission in order to attract sympathetic community. Reference from the conclusions above, in order that the Commission recommend to the regional elections of East Halmahera can be more enterprising again socialisation in order public participation in choosing the higher. Key words: Regional Electoral Commission and community participation
PENDAHULUAN
Pengertian Demokrasi secara sederhana menurut josep schumpeter adalah Demokrasi
Negara demokrasi berarti negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut paham demokrasi. Dalam paham ini rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti rakyat berdaulat, berkuasa bagaimana untuk menentukan cara bagaimana ia harus di
merupakan metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga Negara di berikan kesempatan untuk memilih salah satu pemimpin-pemimpin yang bersaing meraih suara. Pada Pemilihan berikutnya, warga Negara dapat mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan untuk Memilih di antara pemimpin-pemimpin politik pada masa itu di sebut demokrasi.
perintah.
JAP NO.31 VOL III 2015
Page 1
Negara demokrasi menganggap Pemilihan
Salah satu yang dilakukan adalah dengan
Umum sebagai lambang dan sekaligus tolak
Mengeluarkan uu no 32 tahun 2004 bahwa
ukur
dimana
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
pelaksanaan dan hasil Pemilihan Umum tersebut
Daerah sesuai amanat undang-undang Dasar
merupakan refleksi dari kehidupan Demokrasi
Negara
dan akan menghasilkan aspirasinya masyarakat.
pemerintahan daerah, yang mengurus sendiri
Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan umum
urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi
adalah,
dalam
dan tugas pembantuan, diarahkan mempercepat
ikut
terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta
memberikan hak suaranya dalam Pemilihan
memperhatikan prinsip Demokrasi, dengan
Umum. Pemilihan umum (pemilu) menurut
Salah satu amanat tentang pelaksanaan Kepala
pasal 1 UU RI No 12 tahun 2003 adalah sarana
Daerah secara langsung. di mana aturan tidak
pelaksanaan Kedaulatan Rakyat dalam negara
ada sebelumnya.
utama
dalam
keikutsertaan
menentukan
Demokrasi,
masyarakat
Pemimpinnya
atau
Republik
Indonesia
tahun
1945
kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pemilihan Kepala Daerah dan wakilnya
Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara
secara langsung pada dasarnya merupakan suatu
Republik Indonesia tahun 1945.
proses politik bangsa menuju kehidupan yang
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung
lebih
Demokratis(kedaulatan
rakyat)
serta
merupakan langkah maju Demokratisasi lokal di
transparan dan bertanggung jawab. Selain itu,
indonesia, dimana dalam hal ini Pemilihan
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung
Kepala Daerah memberi peluang bagi para
tersebut menandakan adanya perubahan dalam
calon Kepala daerah untuk berkopetisi secara
Demokratisasi
jujur dan adil. Pelaksanaan Pilkada secara
Kepala
langsung berupaya untuk menghasilkan Kepala
menghasilkan
Daerah yang lebih baik, berkualitas, dan
mempunyai legitimasi langsung dari Masyarakat
memiliki akseptbilitas politik yang tinggi serta
dimana
derajat legitimasi yang kuat karena Kepala
Pertanggungjawaban publik dan Akuntabilitas
Daerah terpilih mendapat mandat langsung dari
sehingga
masyarakat. Pemilihan Kepala Daerah secara
menyeleweng. Kedua; iklim menumbuhkan
langsung juga akan menghasilkan Kepala
kondisi Daerah menemui moment dalam arti
daerah yang lebih efektif dan efisien. Oleh
bahwa peran kepala daerah yang di dukung
karena itu Indonesia mulai menyusun aturan-
peraturan mampu membawa kemajuan bagi
aturan yang mendukungnya dan merevisi aturan
masyarakat. Ketiga; Pemilihan Kepala Daerah
yang menghambat proses demokratisasi ini.
secara esensial akan mendukung Demokratisasi
JAP NO.31 VOL III 2015
Lokal.
Daerah
Pertama;
secara
langsung
akan
Daerah
yang
Pemerintahan
Pemerintah
tidak
Daerah
akan
Pemilihan
mempunyai
semena-mena
Page 2
lokal. Masa depan kehidupan Masyarakat di
Tugas,
Daerah menjadi cerah akibat terbukanya Ruang
kewajiban Komisi Pemilihan Umum Daerah
publik melalui Partisipasi masyarakat.
Pemilihan
Kepala
Daerah
dan
kewajiban-
Komisi pemilihan umum adalah yang
Dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuan
kewenangan,
secara
dipilih dan ditetapkan berdasarkan undangundang penyelenggara pemilihan umum, di
langsung sebagai sarana kedaulatan rakyat di
mana
suatu Daerah, maka pasal 56 ayat (1) uu no 32
(Komisi pemilihan umum) merupakan lembaga
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
yang
menyatakan; Kepala Daerah dan Wakil Kepala
nonpartisan dan kebanyakan dari kalangan
Daerah dipilih dalam suatu pasangan calon yang
perguruan
di laksanakan secara demokratis berdasarkan
masyarakat (LSM). Komisi pemilihan umum
asas langsung, umum, ebas, rahasia, jujur, dan
daerah (KPUD) merupakan bawahan komisi
adil.
pemilihan umum (KPU) pusat yang berfungsi Maka sebagai konsekuensi logisnya ,Asas-
Asas penyelenggaraan Pemilihan Umum harus tercermin
dalam
penyelenggaraan
pada
awal
pembentukannya,
beranggotakan
untuk
tinggi
dan
KPU
orang-orang
lembaga
menyelenggarakan
yang
swadaya
pemilihan
umum
secara berjenjang
Kepala
Dilihat dari tugas lembaga KPUD sebagai
Daerah Secara Langsung, Yaitu Langsung,
penyelenggara pelaksanaan pemilihan umum
Umum, Bebas, dan adil.
maupun
kepala
daerah,
maka
tingkat
Berkaitan dengan hal ini penyelenggaraan
keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum dan
Pemilihan Kepala Daerah Propinsi maupun
pemilihan pelaksanaan kepala daerah tersebut
Kabupaten/Kota di perlukan suatu Lembaga
sangat di tentukan oleh penyelenggaraannya.
yang Bersifat mandiri (Inpenden).pasal 27 ayat
Untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala
(1)Undang
Daerah,
no
32
tahun
2004
tentang
KPUD
mempunyai
tugas
dan
Pemerintahan Daerah dan pasal 4 ayat (1)Pp no
wewenang menurut UU no 22 tahun 2007
tahun 2005 menyebutkan Pemilihan Kepala
tentang penyelenggaraan pemilihan umum yaitu
Daerah
sebagai berikut:
dan
wakil
kepala
daerah
di
selenggarakan KPUD.’’KPUD mana yang di
1. Merencanakan
beri tugas menyelenggarakan pemilihan kepala
kabupaten/kota
pelaksanaan
pemilu
di
daerah, menurut pasal 1 ayat (21) UU no 32
2. Melaksanakan pemilu di kabupaten/ kota
tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
3. Menetapkan hasil pemilu di kabupaten/kota 4. Membentuk PPK, PPS, dan KKPS dalam wilayah kerjanya
JAP NO.31 VOL III 2015
Page 3
5. Mengoordinasi Pelaksanaan
Kegiatan
Panitia
1. Panitia pemilihan kecamatan (PPK), adalah
Pemilu Dalam wilayah
panitia yang bertugas melaksanakan pemilu
kerjanya
di kecamatan
6. Melaksanakan tugas lain yang di berikan
2. Panitia pemungutan suara (PPS),adalah
oleh KPU DAN KPU Propinsi Selanjutnya
panitia pemungutan suara di desa/kelurahan
KPUD kabupaten/kota berkewajiban antara
3. Ketua penyelenggara pemungutan suara
lain
(KPPS),adalah
1. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara
panitia
penyelenggara
pemungutan suara Berbagai lembaga tersebut di bentuk oleh
2. Menyampaikan informasi dan kegiatan pada masyarakat
komisi
pemilihan
umum
daerah
untuk
membantu mereka dalam pelaksanaan pemilihan
3. Menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari peserta pemilu dan masyarakat
umum daerah di daerahnya. Pelaksanaan pemilu juga akan berjalan lebih efektif dengan tersedianya penyelenggara
4. Menyampikan laporan secara periodik dan mempertanggungjawabkan
Pemilihan yang mencukupi untuk melaksanakan
seluruh
berbagai jenis kgiatan dan menjangkau seluruh
kegiatan pelaksanaan pemilu kepada KPU
Masyarakat, baik tingkat kecamatan maupun
propinsi
sampai ke desa. Dalam hal ini di katakan bahwa
5. Menyampaikan laporan secara periodik kepada bupati/wali kota 6. Mempertanggungjawabkan
Komisi Pemilihan Umum bertugas sebagai penyelenggara
Pemilihan
Umum
maupun
penggunaan
Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu,
anggaran yang di terima dari APBN dan
berbagai kegiatan yang di lakukan oleh Komisi
APBD
Pemilihan Umum dan lembaga yang terkait
7. Melaksanakan seluruh kewajiban lainnya yang di atur oleh undang-undang
sebelum
penyelenggara
mengarahkan
partisipasi
Pemilu, masyarakat
mampu untuk
mengikuti penyelenggara Pemilu. Sehingga Dalam membantu tugas komisi pemilihan umum daerah, KPUD di bantu oleh beberapa kelembagaan untuk penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah UU NO 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umu antara lain:
pelaksanaan
Pemilihan
mendapat
tingkat
Partisipasi masyarakat yang tinggi. Pemilu kada di Kabupaten Halmahera Timur, sesuai realitas yang saya temukan di lapangan masih banyak persoalan yang dihadapi di lapangan mulai dari pendataannya, ada sebagian masyarakat yang tidak dapat kartu
JAP NO.31 VOL III 2015
Page 4
pemilih padahal di tahun 2005 mereka ikut
menurut
Herbert McClosky adalah kegiatan
memilih, sementara ditahun 2010 mereka tidak
kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana
dapat memilih lagi. Dan adapulah sebagian
mereka
masyarakat yang mau berpartisipasi ketika
pemilihan penguasa, dan secara langsung atau
mereka dibayar atau dengan istilah many
tidak langsung, dalam proses pembentukan
politik, sementara sebagai penyelengarapun
kebijakan umum (budiarjo,2008;368) hal yang
belum mampu mempertahankan indepensinya
di teropong terutama adalah mengenai tindakan-
sebagaimana yang tercantum dalam undang
tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi
undang karena masih terjadi penggelembungan
keputusan-keputusan
suara, Hal ini di tujukan dengan tingkat
fokusnya lebih luas yaitu usaha-usaha untuk
partisipasi memilih yang tidak lebih dari 60
mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif
persen. Selain itu sebagian masyarakat terlibat
untuk masyarakat. Partisipasi dapat juga di
dalam proses Pemilihan Umum hanya sebatas
definisikan sebagai suatu sikap politik yang
pada pemungutan suara, sehingga kelompok-
mencakup segala kegiatan atau aktifitas yang
kelompok yang akan di pilih tidak di kenal
mempunyai relevansi politik ataupun hanya
dengan jelas oleh pemilih.
mempengaruhi
mengambil
bagian
dalam
pemerintah,
pejabat
proses
sekalipun
pemerintah
dalam
pengambilan keputusan. Dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung rakyat di tuntut untuk mampu berfikir
Huntington
dan
nelson
membagi
kritis, arif, dan cerdas terhadap tawaran yang di
partisipasi atas dua yaitu partisipasi otonom dan
berikan oleh para calon kepala daerah, serta
partisipasi
menentukan Siapakah yang pantas dan layak
partisipasi otonom adalah suatu jenis partisipasi
menjadi pemimpinnya. Sikap Masyarakat yang
yang diharapkan dari setiap individu dalam
tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala
agregat
daerah di sebabkan oleh beberapa faktor, antara
masyarakat,
lain
dan
mengenai ide dan konsep tentang sesuatu hal
kewajibannya sebagai warga negara, jenuh
pada pemerintah, mendirikan organisasi masa,
mengikuti pemilihan, atau tidak memiliki
menjadi kelompok-kelompok penekan bagi
pemahaman mengenai pemilu. Selain itu,
pemerintah, memberikan haknya pada saat
jauhnya pemungutan suara atau kurangnya
pemilihan
sosialisasi dari komisi pemilihan umum kepada
serangkaian partisipasi yang di inginkan oleh
masyarakat mengenai pemilihan kepala daerah.
masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan
Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala
keberadaan
daerah sangatlah penting. Partisipasi masyarakat
mobilisasi
karena
ketidaktahuan
JAP NO.31 VOL III 2015
atas
hak
mobilisasi
masyarakat baik
kepala
politik. adalah
(agustino,2009;190)
yaitu
keterlibatan
memberikan
daerah,
Sedangkan partisipasi
masukan
merupakan
partisipasi yang
lebih Page 5
mengedepankan dukungan masyarakat terhadap
umum dengan menggunakan hak suaranya.
pelaksanaan program-program yang telah dibuat
Penyelenggaraan
oleh
langsung
pemerintah.
Dalam
penyelenggaraan
pemilihan
kabupaten
kepala
Halmahera
oleh
timur
di
pemilihan kepala daerah, partisipasi masyarakat
selenggarakan
saat pemilihan harus berorentasi terhadap
Halmahera
peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan
pemilihan
kepala
masyarakat. Karena dalam pemilihan kepala
merupakan
hal
daerah tersebut, warga masyarakat diminta
pengetahuan
untuk memilih calon-calon yang ada dengan
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah masi
merujuk pada program-program kegiatan yang
terbatas. Karena itu penulis merasakan bahwa
di tawarkan oleh para calon pada saat mereka
penting sekali untuk melakukan penelitian
berkampanye. Berbicara tentang partisipasi
dengan “peranan komisi pemilihan umum
masyarakat berhubungan dengan teori kebijakan
daerah
publik, yang menjelaskan pendekatan dalam
Kepala daerah langsung dalam meningkatkan
analisis kebijakan publik. Partisipasi merupakan
partisipasi masyarakat di kabupaten halmahera
sala satu pendekatan dalam analisis kebijakan
timur”
timur.
KPUD
daerah
Mengingat daerah
yang
fenomena
langsung
masih
tentang
dalam
kabupaten
baru
ini maka
bagaimana
penyelenggaraan
pemilihan
publik saat ini, yaitu pendekatan peran serta warga negara. Hal ini didasarkan dari pemikiran demokrasi klasik dari jhon locke dan jhon sruart miil, yang menekankan pengaruh yang baik dari peran warga negara dalam perkembangan
METODE PENELITIAN A. Metode Metode
penelitian
yang
digunakan
dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode
kebijakan public.
penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang Melihat kenyataan yang demikian maka
diarahkan untuk memberikan gejala-gejala,
peran lembaga atau komisi pemilihan umum
fakta-fakta,
cukup vital dalam mengawal jalanya demokrasi
sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat
yang sedang di bangun. Dalam hal ini, komisi
populasi. Dalam penelitian deskriptif cenderung
pemilihan umum sangat berperan pelaksanaan
tidak perlu mencari atau menerangkan saling
pilkada, salah satunya memberikan informasi
hubungan dan menguji hipotesis.
pemilihan kepada masyarakat. Peranan komisi pemilihan
umum
ini
kejadian-kejadian
secara
Berdasarkan pengertian diatas, maka
menutup
penelitian ini adalah penelitian yang diarahkan
kemungkinan untuk meningkatkan partisipasi
untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta,
masyarakat,
dapat
atau kejadian-kejadian secara sistematis dan
menyalurkan aspirasinya melalui pemilihan
akurat mengenai sifat-sifat penelitian serta
sehingga
JAP NO.31 VOL III 2015
tidak
atau
masyarakat
Page 6
menganalisa kebenaranya bukan hanya dari
adanya tujuan tertentuh yang tetap berhubungan
hasil
dengan
dengan masalah penelitian. Maka yang menjadi
menggunakan wawancara mendalam, sehingga
kunci dalam informan penelitian ini ketua
hasil yang diperoleh sesuai dengan hasil yang
KPUD, sedangkan informan utama berjumlah 3
dilapangan untuk dapat menjadi instrumen
orang, yaitu: 1. Defisi Teknis2 kasubag teknis
penelitian
penulis
pemilu dan hubmas 3 kasubag program dan data
menggunakan dalam hal ini Boorg And Gall
dan informan tambahan, yaitu mereka yang
dalam bukunya Sugiyono untuk dapat menjadi
dapat memberikan informasi walaupun tidak
instrumen yang baik, peneliti dituntut untuk
secara langsung terlibat dalam interaksi sosial
memilki wawasan yang luas, baik wawasan
yang teliti yaitu masyarakat , akademisi, dan
yang dimiliki maupun yang diteliti.
tokoh agama.
pedoman
wawancara
yang
baik
tetapi
maka
D. Teknik Pengumpulan Data
B. Fokus dan lokasi penelitian
Untuk memperoleh data atau informasi
Penelitian ini dilakukan di lembaga komisi
pemilihan
umum
daerah
(KPUD)
dan keterangan-keterangan yang diperlukan,
kabupaten Halmahera timur, dengan fokus pada
maka
peran KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan
pengumpulan data primer dan sekunder.
kepala daerah kabupaten Halmahera timur tahun
peneliti
menggunakan
teknik
1. Teknik pengumpulan data primer, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan
2010.
secara langsung pada lokasi penelitian. C. Informan penelitian
Pengumpulan
Bentuk penelitian ini deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif tidak maksudkan untuk
data
primer
dilakukan
dengan instrumen a. Wawancara,
yaitu
dengan
wawancara
membuat generalisasi dari hasil penelitian yang
mendalam untuk memperoleh data yang
dilakukan sehingga subjek penelitian yang telah
lengkap dan mendalam dari informan.
tercermin dalam fokus penelitian ditentukan
Metode dilakukan dengan pertanyaan-
secara sengaja.
pertanyaan secara langsung dan terbuka
Oleh
karena
itu
,peneliti
akan
kepada
informan
atau
pihak
yang
menggunakan informan untuk memperoleh
berhubungan dengan objek atau masalah
berbagai informasi yang diperlukan selama
yang berhubungan dengan penelitian.
proses penelitian. Dipilih berdasarkan teknik
b. Kuesioner,
yang
dimaksudkan
untuk
purposive sampling yaitu penentuan informan
mendapatkan informasi dan data yang
tidak
kedudukan,
relevan dari responden melalui pertanyaan
pedoman atau wilayah tetapi didasarkan pada
tertutup yang diajukan dan dilengkapi
didasarkan
JAP NO.31 VOL III 2015
atas
strata,
Page 7
dengan berbagai alternatif jawaban yang
A. PEMBAHASAN
tersedia.
Penyelenggaraan
1. Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik pengumpulan
data
yang tidak
diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain, literatur
yang
penelitian
relevan
seperti
dengan
buku-buku,
,undang-undang,
judul artikel
peraturan-peraturan,
karya ilmiah, petunjuk pelaksana petunjuk teknis,
dan
lain-lain
yang
memiliki
relevansi dengan masalah yang diteliti.
Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan urian dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analis data kualitatif menguraikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan, dari para informan kunci. Teknik penganalisanya didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data, dan informasi, kemudian data yang diperoleh akan di analisis sehingga akan muncul yang
dapat
mengungkapkan
Teknik analisis data kualitatif yaitu dengan cara menyajikan hasil wawancara dan melakukan analisis terhadap masalah yang dilapangan,
sehingga
diperoleh
gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti dan kemudian menarik kesimpulan. JAP NO.31 VOL III 2015
daerah dikabupaten/kota diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum daerah. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang baik, tidak cukup hanya bagaimana kerja komisi pemilihan umum, tetapi juga
harus
diikuti
dengan
adanya
kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh bagaimana lembaga komisi pemilihan umum daerah mengarahkan, dan tingkat
partisipasi
masyarakat
juga
mempengaruhi baik tidaknya hasil perolehan
Partisipasi Halmahera
masyarakat
timur
dalam
kabupaten
penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah 2010 jika dilihat dari tingkat umur, maka dapat diketahui bahwa masyarakat
yang
penyelenggaraan
ikut
pemilihan
serta
dalam
kepala
daerah
berasal dari berbagai usia diatas 17 tahun. Dalam hal ini masyarakat yang telah memenuhi syarat-syarat yang berlaku dan terdaftar sebagai pemilih, memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Komisi kabupaten
permasalahan penelitian.
ditentukan
kepala
dari penyelenggaraan pemilihan umum.
E. Teknik analisis data
gambaran
pemilihan
lembaga
pemilihan
Halmahera yang
penyelenggara
telah pemilihan
umum
timur,
daerah
merupakan
ditetapkan
sebagai
umum,
maupun
pemilihan kepala daerah. Selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah, komisi pemilihan umum bertugas untuk melaksanakan kegiatankegiatan persiapan pemilihan kepala daerah, Page 8
merencanakan kegiatan, dan menetapkan hasil
pemilihan kepala daerah tersebut. Hal ini
pemilihan
Sebagai
dilakukan oleh pihak komisi pemilihan umum
penyelenggara pelaksanaan pemulihan umum
dengan cara melakukan sosialisasi kepada
maupun pemilihan kepala daerah, maka tingkat
masyarakat, dan juga melakukan penyuluhan
keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum dan
dengan cara tatap muka maupun monitoring.
pemilihan
Komisi
kepala
kepala
daerah.
daerah
tersebut
sangat
ditentukan oleh penyelenggaraannya.
umum
juga
membuat
pengumuman-pengumuman ditempat umum dan
Peranan komisi pemilihan umum dalam penyelenggaraan pemilihan
pemilihan
Kepala
Daerah
membuat informasi melalui media cetak dan elektronik.
Kabupaten Halmahera Timur dapat dilihat
KPU juga membuat penyusunan daftar
secara jelas oleh masyarakat selama masa
pemilih tetap, dimana dalam hal ini komisi
tahapan pemilihan kepala daerah. Komisi
pemilihan umum harus membuat penyusunan
pemilihan umum melaksanakan perannya dalam
daftar pemilih tetap itu dengan baik, sehingga
pemilihan kepala daerah mulai merencanakan
seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat
segala jenis kegiatan, membentuk PPK, PPS,
dalam pemilihan kepala daerah didata dengan
Dan
tepat dan ikut memberikan suaranya pada saat
KPPS
dalam
wilayah
kerjanya,
memberikan informasi mengenai pemilihan
pemungutan suara.
kepala daerah kepada masyarakat, melakukan
Berdasarkan hasil wawancara yang
kampanye kepada masyarakat, menyusun daftar
dilakukan penulis kepada informan yang berasal
pemilih, membagi kartu pemilih menetapkan
dari komisi pemilihan umum daerah kabupaten
TPS-TPS, sampai pada akhirnya pelaksanaan
Halmahera timur, mereka mengatakan bahwa
pemungutan
pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh
suara
dan
menetapkan
hasil
pemilihan kepala daerah.
komisi pemilihan umum daerah, dimana KPU
Dalam pelaksanaan pemilihan kepala
tersebut harus melakukan tugasnya selama masa
daerah, komisi pemilihan umum melakukan
tahapan pemilihan kepala daerah. Seperti yang
berbagai
dan
dikatakan oleh informan, divisi teknis dan
memberitahukan kepada masyarakat tentang
kasubag teknis pemilu dan hubmas, bahwa
pemilihan kepala daerah. Komisi pemilihan
sosialisasi
umum bertugas untuk memberitahukan kepada
merupakan salah satu hal yang sangat penting,
masyarakat
dimana sosialisasi kepada masyarakat telah
kegiatan
akan
dalam pemilihan
yang
mengajak
pentingnya
daerah
dilakukan
oleh
KPUD
sekaligus
dilakukan dan juga menyebar brosur atau surat-
memberitahukan bahwa masyarakat memiliki
surat pemberitahuan sehubungan dengan pilkada
hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan
ke tempat-tempat umum.
JAP NO.31 VOL III 2015
kepala
keikutsertaan
yang
Page 9
Demikian juga dengan wawancara yang
Pihak
komisi
pemilihan
umum
telah dilakukan oleh penulis kepada kasubag
kabupaten Halmahera timur telah melakukan
program dan data. Mereka mengatakan bahwa
berbagai
komisi pemilihan umum daerah juga melakukan
termotivasi untuk ikut serta dalam pemilihan
penyuluhan kepada masyarakat dengan cara
Kepala
melakukan tatap muka dan dialog kepada
dilakukan oleh KPU kabupaten Halmahera
masyarakat. Berbagai hal/informasi yang telah
timur
dilakukan
masyarakat adalah sebagai berikut:
tersebut
oleh
Komisi
diharapkan
Pemilihan sampai
supaya
Daerah.
untuk
masyarakat
lebih
Kegiatan-kegiatan
meningkatkan
yang
partisipasi
kepada
1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan
seluruh lapisan masyarakat, sehingga seluruh
dengan cara tatap muka dan monitoring
masyarakat sehingga masyarakat mendapat
kepada masyarakat.
informasi sehubungan dengan pemilihan kepala
Sosialisasi dan monitoring ini dilakukan
daerah.
oleh komisi pemilihan umum dengan Dalam
dapat
Umum
cara
penyelenggaraan
pemilihan
melibatkan
kepala daerah, partisipasi masyarakat dapat
kecamatan)
maupun
dilihat dari bagaimana masyarakat tersebut ikut
pemungutan
suara).
serta
kegiatan-kegiatan
penyuluhan dilakukan langsung dengan
sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan
mengumpulkan masyarakat disuatu tempat
kepala daerah. Komisi pemilihan umum daerah
dan
dalam hal ini berperan untuk menyelenggarakan
mereka.
terlibat
pemilihan
dalam
kepala
daerah
sekaligus
untuk
PPK
melakukan
2. Membuat
(panitia
pemilihan
PPS
(panitia
Sosialisasi
tanya
jawab
pengumuman
dan
dengan
mengenai
mengarahkan partisipasi masyarakat untuk ikut
pemilihan kepala daerah di tempat-tempat
serta memberikan hak suaranya.
umum.
Salah
satu
indikator
keberhasilan
Komisi
pemilihan
umum
membuat
sebuah pemilihan kepala daerah dapat dilihat
pengumuman-pengumuman berupa surat
dari tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.
pemberitahuan dan selebaran di tempat-
Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2010
tempat umum, sehingga masyarakat secara
Kabupaten Halmahera Timur, komisi pemilihan
keseluruhan mendapat informasi mengenai
umum telah melaksanakan perannya. Hal ini
pemilihan kepala daerah. Pengumuman
terbukti dengan ditetapkannya pasangan kepala
tersebut
daerah dengan partisipasi masyarakat sebesar 70
umum
%.
masjid), toko dan tempat umum lainnya.
JAP NO.31 VOL III 2015
di
sebarkan
seperti
rumah
ditempat-tempat ibadah
(gereja
Page 10
3. Memanfaatkan media yang dimiliki oleh
kepada masyarakat mengenai pemilihan Kepala
daerah untuk menyampaikan informasi-
daerah di tempat-tempat umum, dan sebagian
informasi
besar masyarakat sudah mendapat hal tersebut.
terbaru
kepada
masyarakat.
Pemberian informasi melalui media juga
Sebagian besar informan setuju akan
dilakukan oleh KPU kabupaten Halmahera
adanya
timur,
dilakukan oleh KPU melalui media cetak
yaitu
dengan
memanfaatkan
pemberian
informasi
elektronik.
Sebagian
yang
besar
telah
beberapa radio lokal dan surat kabar
maupun
juga
daerah.
menjawab bahwa telah melakukan penyusunan
Berdasarkan beberapa wawancara yang
DPT dengan baik. Demikian juga dengan
dilakukan penulis dengan kasubag program dan
tempat pemungutan suara. Berdasarkan jawaban
data beberapa hal yang mereka lakukan untuk
tersebut,
meningkatkan partisipasi masyarakat dengan
masyarakat
cara lebih berusaha lagi untuk meningkatkan
pemilihan umum kabupaten Halmahera timur
sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
telah melakukan perannya.
Begitu juga dengan pemberian informasi kepada
dapat
diketahui
menganggap
Namun,
dari
bahwa bahwa
informasi
sebagian komisi
masyarakat
masyarakat melalui media yang ada, selalu
dapat juga dilihat bahwa banyak masyarakat
ditingkatkan
sudah
sehingga
mendapatkan
masyarakat
informasi-informasi
luas
mengetahui
kegiatan
yang
penting
diselenggarakan oleh KPU mengenai pemilihan
dengan cepat dan mudah. Maka masyarakat
kepala daerah tetapi tidak mengikuti kegiatan
akan mengetahui tentang pemilihan kepala
tersebut secara antusias. Sebagian masyarakat
daerah dan tentu saja masyarakat tersebut
masih
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pemilihan kepala daerah. Hal ini dapat dilihat
setiap kegiatan-kegiatan selama masa tahapan
dari jawaban masyarakat mengenai pentingnya
pemilihan kepala daerah.
mengikuti kampanye dan sebagian masyarakat
Berdasarkan
wawancara,
bersikap
apatis
akan
pelaksanaan
informan
menjawab bahwa mereka tidak perlu mengikuti
menjawab bahwa komisi pemilihan umum telah
kampanye-kampanye. Sebagian masyarakat juga
melakukan
tahap-tahap
menjawab mereka kurang aktif dalam mengikuti
pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Peranan
kegiatan seperti sosialisasi yang dilakukan oleh
KPU dapat dilihat dari jawaban masyarakat
KPU. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat
mengenai adanya pelaksanaan sosialisasi oleh
tidak mau mengorbankan waktunya untuk
KPU. Masyarakat juga setuju bahwa KPU telah
mengikuti sosialisasi maupun penyuluhan yang
melakukan penyuluhan kepada masyarakat, dan
dilakukan oleh pihak KPU. Demikian juga
juga
dengan
perannya
membuat
JAP NO.31 VOL III 2015
dalam
pengumuman-pengumuman
DPS
(daftar
pemilih
sementara), Page 11
sebagian masyarakat tidak setuju mendaftarkan dirinya kembali sebagai pemilih tetap, karena mereka menganggap bahwa KPU lah yang bertugas mendata mereka.
d. Mendata masyarakat dan menyusun daftar pemilih. e. KPU juga mempersiapkan TPS yang efektif
dan
dapat
dijangkau
oleh
masyarakat. PENUTUP
3. Berdasarkan data dari pemilihan kepala
A. KESIMPULAN
daerah tahun 2010, jumlah partisipasi
Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh oleh penulis dari penelitian yang berjudul peranan
komisi
pemilihan
umum
dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut: 1. Komisi
masyarakat kabupaten Halmahera timur dikatakan baik, namun belum secara keseluruhan, atau sekitar 70% dari daftar pemilih tetap. Hal ini berarti sekitar 30 % masyarakat Halmahera timur yang terdaftar
pemilihan
umum
kabupaten
Halmahera timur telah melakukan tugasnya
sebagai pemilih tetap tidak ikut serta memberikan suaranya.
sebagai penyelenggara pemilihan umum khususnya pada pemilihan kepala daerah
DAFTAR PUSTAKA
tahun 2010. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan kepala daerah tahun 2010 telah menghasilkan
suatu
pasangan
kepala
2. Dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, komisi pemilihan umum kabupaten Halmahera timur melakukan berbagai hal untuk mengarahkan partisipasi Kegiatan
yang
dilakukan
sosialisasi
dan
penyuluhan
kepada masyarakat b. Membuat
Lokal,
Gava
Media.
Prof. Miriam Budiardjo. 2008 Dasar Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gamedia Pustaka Utama Sugiyono.
2009.
Metode
Penelitian
Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R Dan
antara lain: a. Membuat
politik
Yogyakarta
daerah dan wakil kepala daerah.
masyarakat.
Agustino Leo. 2009. Pilkada dan dinamika
surat pemberitahuan kepada
masyarakat
di
tempat-tempat
D. Bandung: PT Alfabeta SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN:
umum
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011
sehingga masyarakat secara keseluruhan
tentang penyelenggaraan pemilihan
mendapat informasi yang jelas.
umum
c. Membuat pengumuman melalui media seperti koran dan radio milik daerah. JAP NO.31 VOL III 2015
Page 12
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007
tentang perubahan kedua Undang-
tentang penyelenggaraan pemilihan umum
JAP NO.31 VOL III 2015
Page 13
