EVALUASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI DAN PERANANNYA DI ERA OTONOMI DAERAH (Suatu Studi Di Desa Mosum Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat )
MUSA OROCOMNA MASJE PANGKEY SONNY ROMPAS ABSTRACT : This research purpose to determine the performance evaluation Badan Permusyawaratan Desa(BPD) in performing its functions and its role in the era of regional autonomy, and get an over view about things related to How the achievement of performance in carrying out its duties and functions in the village Mosum. The method used in this research is descriptive. Were used as informants in research amount to as many as 10 people. BPD Kampung Mosum absorb the aspirations of the people is done by holding meetings that presents the various elements of the villagers; One of the problems that can be solved by the BPD in relation to indigenousaeg is functionis a matter of customary land; Implementation of legislative function by BAPERKA Mor BPD has not been implemented functions properly; oversight function has been implemented relatively well by BPD Kampung Mosum, where surveil lanceis done on the implementation of the village budget(APBDes); BPDMosum village, where member ship has reflected the diversity of socio-economic status communities that BPD has fulfilled the function of representation. In general, the performance Consultative Body (BPD) seen from the implementation of the functions has been going well, although not achieving optimal results. It turns out that the legislative function optimally etreceived attention to the still relatively low level of knowledge and expertise of representatives in formulating a draft Regulation is good village, due to the lowquality of human resources. Recommendations from this research to improve the performance of the necessary involvement of all elements of society, especially indigenous stakeholders/heads of tribes in Kampung Mosum. Keywords: Performance Evaluation and Badan Permusyawaratan Desa Function Role, the Local Otonomy
perubahan konfigurasi pemerintahan desa
PENDAHULUAN Undang-undang Nomor 22 Tahun
dengan
menghadirkan
Badan
1999 tentang Otonomi Daerah yang
Permusyawratan Desa (BPD) sebagai
kemudian
Undang-
institusi perwakilan rakyat di tingkat
undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan
Desa yang mempunyai kedudukan sejajar
salah satu dimensi penting dalam rangka
dan menjadi mitra Pemerintah Desa
mewujudkan cita-cita demokratisasi dan
(Anonimous, 2013).
reformasi dalamnya
direvisi
dengan
pemerintahan juga
Pemerintahan
mengatur
Desa.
yang
di
Tugas dan fungsi pemerintahan
mengenai
desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Dengan
adanya
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
perangkat hukum tersebut telah membuka
Pemerintah desa merupakan lembaga
peluang bagi terwujudnya demokratisasi
eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga
sampai pada tingkat pedesaan melalui
legislatif desa. Pemerintah desa terdiri
dari kepala desa dan perangkat desa.
kebijakan
Perangkat
menyangkut masalah bersama harus
desa
bertugas
membantu
yang
kinerja kepala desa dalam melaksanakan
dapat
tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah
dipertanggungjawabkan
desa.
publik.
Perangkat
sekretaris
desa
desa dan
terdiri
dari
perangkat
desa
diakses
dihasilkan
Badan
lainnya. Bersama perangkat desa, kepala
(BPD),
desa
penyelenggara
sebagai
pimpinan
struktur
serta
mampu kepada
Permusyawaratan
sebagai
salah
satu
Pemerintahan
Desa unsur Desa
pemerintah desa memiliki peranan yang
terbentuk sebagai wahana pelaksanaan
signifikan dalam pengelolaan proses
demokrasi
sosial dalam masyarakat desa.
menunjukkan
Tugas diemban
utama
demokratik,
Desa
peran
penting
perwujudan
dalam
harus
desa
adalah
penyelenggaraan pemerintahan desa yang
menciptakan
kehidupan
baik melalui pelaksanaan fungsi dan
memberikan
pelayanan
perannya.
sosial yang baik sehingga membawa
mendukung
diharapkan
yang
pemerintah
bagaimana
di
Kehadiran
tata
Badan
masyarakatnya pada kehidupan yang
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
sejahtera,
dan
Pemerintahan Desa dengan berbagai
berkeadilan. Pemerintah desa dituntut
fungsi dan kewenangannya diharapkan
untuk
mampu mewujudkan sistem check and
rasa
lebih
menjadi
tenteram,
memahami
kebutuhan
dari
apa
yang
warganya
balances
dalam
penyelenggaraan
yang terdiri dari berbagai lapisan.
Pemerintahan Desa. Namun demikian di
Artinya,
bahwa
pemerintah
dalam
sisi lain, kehadiran BPD juga disinyalir
dan
dalam
menimbulkan berbagai permasalahan di
pembuatan kebijakan, dituntut untuk
tingkat desa terutama yang menyangkut
melibatkan seluruh unsur masyarakat
hubungan kerja antara BPD dengan
untuk mengetahui secara langsung
Kepala Desa yang diatur berdasarkan
sejauh mana, seperti apa kondisi dan
kaidah normatif.
pemerintahannya
apa
yang
sesungguhnya
menjadi
Kondisi
ini
tentunya
perlu
kebutuhan masyarakatnya. Hal itu,
dihindari, karena alasan apapun antara
berarti bahwa tata pemerintahan dan
Pemerintah desa dan BPD menjalankan
proses
satu fungsi yang utuh dalam suatu sistem
pembuatan
kebijakan
dan
pemerintahan desa. Oleh karena itu,
Dengan demikian, dapat diamati adanya
diperlukan sinergitas antar semua unsur,
indikasi bahwa fungsi dan peran BPD
terutama antara kepala desa dengan BPD.
belum dijalankan secara optimal. Oleh
Dengan
akan
karena itu,c penelitian ini dimaksudkan
mendorong peningkatan kinerja BPD itu
untuk melakukan evaluasi secara ilmiah
sendiri.
tentang kinerja BPD dalam menjalankan
demikian
diharapkan
Namun demikian, sesuai hasil pra survei
menunjukkan
bahwa
fungsi
dan
penelenggaraan
perannya
dalam
pemerintahan
desa,
penyelenggaraan pemerimntahan desa,
khususnya di Kampung Mosum, Distrik
khususnya
Moskona Utara kabupaten teluk Bintuni.
di
desa
Mosum
Distrik
Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni sebagai
lokasi
penelitian
Kajian lebih mendalam tentang
ini
kinerja Badan Permusyawaratan Desa
memperlihatkan fenomena yang kurang
(BPD) dalam menjalankan tugas dan
menggembirakan. Artinya bahwa BPD
fungsinya
di
yang ada di
Moskona
Utara
desa tersebut
kurang
Desa
Mosum
Distrik
Kabupaten
Teluk
berperan dalam menjalankan fungsinya,
Bintuni.
baik sebagai lembaga legislasi desa,
METODE PENELITIAN
lembaga
A. Jenis Penelitian
pengayom
adat,
lembaga
penyalur aspirasi masyarakat desa dan lembaga
pengawas
Menurut Sugiyono (2009) jenis
penyelenggaraan
penelitian dapat dikelompokan menurut
pemerintahan desa. Hal ini diindikasikan
tujuan, pendekatan, tingkat ekplanasi dan
dengan frekuensi pertemuan atau rapat-
jenis data. Sesuai dengan fokus penelitian
rapat
yaitu
yang dilaksanakan oleh BPD
evaluasi
kinerja
penelitian
minim. Rapat hanya dilakukan pada saat
apabila tingkat ekplanasi menggunakan
penyusunan
penelitian deskriptif.
Pendapatan
dan
(RAPBDes)
yang
Anggaran
lebih
maka
(bersama dengan pemerintah desa) sangat
Rencana
ini
BPD,
Belanja
Desa
Penelitian
dituangkan
dalam
mengembangkan
memungkinkan
ini konsep tetapi
hanya dan
bentuk Peraturan Desa. Hal ini pun sering
menghimpun
fakta
tidak
mengalami kendala atau hambatan dari
melakukan
pengujian
sisi jumlah kehadiran anggota BPD
(Singarimbun dan Effendi, 1995). Oleh
sehingga sering mengalami penundaan.
karena itu, penelitian ini terbatas pada
hipotesis
usaha mengungkapkan suatu keadaan
responsibilitas
atau
keadaan
publik;
sekarang
4. Pelaksanaan
peristiwa
subyek/obyek
atau
pada
saat
dan
akuntabilitas
fungsi
pengawasan
berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau
dilihat dari dimensi responsivitas,
sebagaimana adanya (fact finding).
responsibilitas
B. Fokus Penelitian
publik;
Berdasarkan perumusan masalah dan
tujuan
penelitian
dikemukakan
yang
sebelumnya,
BPD
maka
responsivitas,
kajian tenatng evaluasi kinerja Badan Permusyawatan berkaitan
Desa
dengan
akuntabilitas
5. Pelaksanaan fungsi Representasi oleh
telah
penelitian ini memfokuskan diri pada
dan
dilihat
dari
dimensi
responsibilitas
dan
akuntabilitas publik C. Informan
(BPD)
yang
Yang dijadikan informan dalam
pelaksanaan
tugas
penelitian ini terdiri dari beberapa unsur,
pokok dan fungsinya di era otonomi
yaitu
daerah, khususnya di desa Mosum Distrik
sebanyak 5 orang, unsur pemerintah desa
Moskona
sebanyak 3 orang dan unsur tokoh agama
Utara
Kabupaten
Teluk
Bintuni.
unsur
Pengurus/anggota
BPD
dan masyarakat adat sebanyak 2 orang,
Dimaksudkan
dengan
evaluasi
sehingga jumlah keseluruh informan
kinerja BPD adalah penilaian hasil
sebagai sumber data primer sebanyak 10
pelaksanaan fungsi-fungsi BPD dilihat
orang.
dari tiga dimensi kinerja, sebagai berikut
D. Teknik Pengumpulan Data
:
Dalam penelitian ini, jenis data 1. Pelaksanaan aspirasi
fungsi
masyarakat
penyerapan dilihat
dari
yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif
dimensi responsivitas, responsibilitas
maupun
kuantitatif.
Data
primer
dan akuntabilitas publik;
merupakan data yang diperoleh langsung
2. Pelaksanaan fungsi pengayoman adat
dari stakeholders yang terkait, sedangkan
dilihat dari dimensi responsivitas,
untuk data sekunder diperoleh melalui
responsibilitas
data yang telah diteliti dan dikumpulkan
dan
akuntabilitas
publik;
oleh fihak lain yang berkaitan dengan
3. Pelaksanaan fungsi Legislasi dilihat dari
dimensi
responsivitas,
permasalahan penelitian ini. Adapun instrumen dan teknik pengumpulan data
dapat dikemukakan sebagai berikut :
selama proses pengumpulan data,
Wawancara Dokumentasi
peneliti berusaha untuk menganalisa
, Observasi
E. Cara/langkah-langkah Pengolahan dan Analisis Data Teknik
analisis
data
yang
data yang dikumpulkan. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Hasil Wawancara
digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis
model
interaktif
(interactive
analysis) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009) yang terdiri dari 3 (tiga) langkah, yaitu : 1.
Reduksi data (data reduction), yakni data
yang
diperoleh
penelitian
(data
dituangkan
dilokasi lapangan)
dalam
uraian
atau
laporan yang lengkap dan terinci. Laporan
dari
lapangan
akan
direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. 2.
memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan bagian-bagian
penelitian.
Data
tertentu yang
dari
disajikan
adalah ringkasan data primer (hasil wawancara)
dan
data
sekunder
(dokumen-dokumen) dalam bentuk tabel gambar maupun deskripsi. 3.
hasil
wawancara
terhadap beberapa informan kunci yaitu : 5 orang dari unsur BPD, 3 orang dari unsur aparat pemerintah desa/Kampung, dan
2
orang
masyarakat/pemangku
dari
tokoh
adat.
Dengan
demikian jumlah informan yang akan diwawancatrai sebanyak 10 orang, namun yang dapat diwawancarai hanya 8 orang, sementara 2 orang lainnya tidak bersedia diwawancarai. Adapun
hasil
sebagaimana
wawancara
telah
dipaparkan
sebelumnya, dapat dirangkum dalam Tabel berikut ini.
Penyajian Data (data display), yakni
atau
Berdasarkan
yakni
sebagai masyarakat adat Moskona dengan beberapa sub-adar (sub-etnis) yang
berada
diwilayah
Distrik
Moskona. BPD sebagai lembaga masyarakat telah menjalankan fungsi pengayoman adat. Terdapat berbagai masalah
adat,
seperti
:
hak
kepemilikan tanah adat, menurut
Penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification),
1. Evaluasi Kinerja BPD
sejak
awal memasuki lokasi penelitian dan
sebagian besar informan telah dapat diselesaikan
melalui
forrum
musyawarah BPD Kampung Mosum.
2. Pelaksanaan fungsi pengayoman adat Salah
satu
fungsi
BPD
adalah
fungsi
utama
BPD
dalam
penyelenggaraan pemerintahan kampung
membuat peraturan desa (Perdes)
Mosum
atau peraturan Kampung (Perkam).
Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu : (1)
Menurut sebagian informan bahwa
Pelaksanaan fungsi penyerapan aspiras
fungsi legislasi ini telah dilaksanakan
masyarakat kampung; (2) Pelaksanaan
dengan baik, namun ada sebagian
fungsi pengayoman adat; (3) Pelaksanaan
besar informan yang menganggap
fungsi Legislasi; (4) Pelaksanaan fungsi
belum optimal dilakukan fungsi ini
Pengawasan; dan (5). Pelaksanaan fungsi
oleh BPD Kampung Mosum.
Representasi
3. Pelaksanaan fungsi Pengawasan Hampir
keseluruhan
menyatakan
informan
bahwa
fungsi
pengawasan telah dijalankan dengan baik oleh BPD di Kampung Mosum, mulai
dari
tahap
pelaksanaan
sampai
perencanaan, pada
tahap
fungsi
Representasi
(keterwakilan) Pelaksanaan fungsi Representasi (keterwakilan) oleh BPD Kampung Mosum, menurut sebagian besar informan telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini nampak dari setiap pertemuan atau rapat selalu melibatkan berbagai unsur yang ada dalam masyarakat kampung Mosum dan sebagian besar aspirasi dapat diselesaikan sesuai keragaman kebutuhan masyarakat.
Moskona
(keterwakilan).
Utara
Kelima
dimensi tersebut akan dibahas secara berurutan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat BPD Kampung Mosum menyerap aspirasi
dari
disampaikan
masyarakat kepada
untuk
Pemerintah
pertemuan-pertemuan
yang
menghadirkan
unsr
berbagai
masyarakat desa, antara lain : unsur pemerintah
desa,
wakil
anggota
masyarakat
dan
BPD.
Aspirasi
masyarakat yang telah diserap dan disalurkan kepada pemerintah desa, antara lain : (1) Jalan padat karya dari
kampung
ke
distrik;
(2)
Pemekaran kampung baru sebanyak 4 buah; (3) Listrik masuk desa; (3)
B. Pembahasan Pembahasan
Distrik
Desa, dilakukan dengan mengadakan
pemanfaatannya. 4. Pelaksanaan
di
dilakukan
dengan
Air bersih masuk desa; (4) Jembatan
rangkuman
masuk desa, sebanyak 4 unit; (5)
wawancara. Pembahasan meliputi lima
Koperasi desa; (6) Rumah layak huni
mengacu
pada
hasil
bagi masyarakat sebanyak 10 unit.
Dalam hubungan ini, Sekretaris BPD
dalam masyarakat desa. Salah satu
Kampung
Mosum
masalah yang dapat diselesaikan
bahwa
“Pelaksanaan
membenarkan fungsi
oleh BPD dalam kaitannya dengan
penyerapan aspirasi masyarakat desa
fungsi pengayoman adat adalah
oleh BPD yang kami sudah usulkan
masalah
yang pertama pemekaran 4 kampung
ditegaskan
oleh
baru,
Kampung
Mosum,
perumahan
sosial
bagi
tanah
adat.
Hal
Ketua
ini BPD
sekaligus
masyarakat desa, dan jalan padat
sebagai Kepala Suku, menekankan
karya dari desa ke distrik. Aspirasi
bahwa
yang
Desa (BPD) yang ada di desa
kami
pemerintah
usulkan
daerah
kepada
adalah
hasil
“Badan
Mosum
Permusyawatan
memang
sudah
musyawarah bersama, dan hasil dari
melaksanakan fungsi pengayoman
musyawarah desa melahirkan 3 (tiga)
adat
aspirasi
Beberapa tahun yang lalu kami
tersebut
diatas.
Semua
berjalan
sebagai
terjawab oleh pemerintah Daerah
menyelesaikan beberapa masalah
Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi
adat
Papua Barat”.
menghambat pembangunan desa,
tersebut
pada di
hasil
atas,
wawancara
maka
dapat
yang
telah
baik.
aspirasi yang kami usulkan sudah
Mengacu
BPD
dengan
berhasil
menjadi
faktor
seperti masyarakat yang menuntut tanah
adat
kepada
pemerintah
dikatakan bahwa kinerja BPD dalam
desa, maka kami sebagai BPD
penyelenggaraan pemerintahan Desa
menyelesaikan secara adat.
dari
Hal
aspek
pelaksanaan
penyerapan
aspirasi
fungsi
senada
ditekankan
oleh
masyarakat
Sekretaris BPD Kampung Mosum,
Kampung Mosum telah dilaksanakan
bahwa “BPD yang ada di desa
dengan baik.
Mosum sudah menjalankan fungsi
2. Pelaksanaan fungsi pengayoman adat Pengayoman adat merupakan salah satu fungsi BPD, bertujuan untuk menjaga maupun mempertahankan nilai-nilai
khas
adat-istiadat
daerah,
yang
seperti
berkembang
pengayoman adat bagi masyarakat desa
Mosum
dengan
baik
dan
beberapa masalah yang terjadi dalam masyarakat di desa Mosum kami sebagai BPD menyelesaikan dengan secara adat”.
Dengan demikian, dapat disimpulkan
Kampung
sementara
bahwa
BPD
“Pelaksanaan fungsi legislasi oleh
Kampung
Mosum
dari
BPD memang sudah berjalan, tetapi
pengayoman
belum maksimal. Kami sebagai BPD
adat, telah dijalankan denagan baik
yang ada di desa, rencananya tahun
dalam menyelesaikan permasalahan
akan datang ini kami berusaha
adat
meningkatkan lebih baik lagi dari
pelaksanaan
kinerja dilihat
fungsi
yang
mungkin
menghambat
dapat pelaksaan
pembangunan di Kampung Mosum.
Fungsi BPD yang ketiga adalah legislasi
atau
bahwa
yang sebelumnya” Hal ini dibenarkan oleh Bendahara BPD, bahkan lebih ditekankan lagi
3. Pelaksanaan fungsi Legislasi
fungsi
Mosum
fungsi
bahwa “Pelaksanaan fungsi legislasi oleh BAPERKAM atau BPD selama
pembuatan Peraturan Desa. Dalam
ini
belum
melaksanakan
fungsi
pasal 209 Undang-undang Nomor 32
dengan baik, karena banyak anggota
Tahun
disebutkan
bahwa
BPD jarang berada bersama ketua
Permusyawaran
Desa
BPD untuk duduk bersama membuat
mempunyai fungsi legislasi yaitu
program atau aspirasi yang diusulkan
merumuskan
untuk di putuskan bersama ketua
2004
Badan
Peraturan
dan Desa
menetapkan bersama-sama
Pemerintah Desa. Dalam pembuatan peraturan desa, rancangan Peraturan
BPD,
makanya
apa
yang
di
programkan tidak di jalankan dengan baik”.
Desa dapat berasal dari pihak BPD
Berdasrkan hasil wawancara di atas,
atau dari pihak Pemerintah desa.
maka dapat disimpulkan sementara
Kemudian
bahwa
Rancangan
Anggaran
kinerja
BPD
dari
sisi
Pendapatan dan Belanja Desa yang
pelaksanaan fungsi legislati belum
merupakan rancangan peraturan desa
berjalan dengan baik sehingga dapat
tersebut di musyawarahkan dalam
menghambat
forum rapat musyawarah desa yang
pemerintahan
dihadiri oleh anggota BPD, Kepala
desa,
Desa serta Pejabat Kecamatan.
Mosum Distrik Moskona. Artiny
Hal ini dinyatakan oleh Ketua Badan
bahwa setiap aspiras yang diusulkan
Permusyawaratan
tetap ditindaklanjuti dan hasilnya
Desa
(BPD)
pelaksaan dan
khususnya
pembangunan di
Kampung
hanya
dituangkan dalam
bentuk
memperhatikan/mengindahkan
program, kemudian direalisasikan
peringatan tersebut, sehingga tidak
berasarkan anggran yang tersedia,
sempat menjadi masalah besar yang
walaupun
merugikan masyarakat.
tanpa
secara
formal
tertuang dalam bentuk peraturan
Hasil
desa.
bahwa
4. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
wawancara
menunjukkan
pelaksanaan
fungsi
pengawasan oleh BPD cukup baik.
Fungsi BPD yang keempat adalah
Hal ini ditegaskan oleh hampir
fungsi
mana
semua informan yang diwawancarai
pengawasan yang dilakukan adalah
membenarkan bahwa BPD cukup
meliputi
intens dalam menjalankan fungsi
pengawasan,
di
pengawasan
terhadap
pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes)
pengawasan,
atau Peraturan kampung (Perkam),
pelaksanaan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan
desa/kampung,
dan Belanja Desa serta pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Keputusan Kepala Desa.
Desa
Prinsip pengawasan yang harus di
Keputusan Kepala Desa.
jalankan bahwa pengawasan bukan
baik
terhadap peraturan pelaksanaan
maupun
pelaksanaan
Ketua BPD “Pelaksanaan fungsi
mencari kesalahan, melainkan untuk
pengawasan
menghindari
berjalan dengan baik, pengawasan
kesalahan
dan
oleh
yang
demikian BPD dalam melaksanakan
pengawasan terhadap anggaran yang
fungsi
di berikan dari pemerintah ke desa.
terhadap
lakukan
sudah
kebocoran yang lebih besar. Dengan
pengawasan
kami
BPD
pertama
pemerintah desa hendaknya sudah
Kedua
pengawasan
dimulai sejak perencanaan suatu
program
yang
kegiatan akan dilaksanakan apakah
pemerintah
perencanaannya tepat dan apabila
terhadap kinerja kepala desa dalam
dalam
menjalankan pemerintahan desa.
pelaksanaannya
terdapat
gejala-gejala penyimpangan, maka
Dengan
sejak
pengawasan
awal
mengingatkan pemerintah
BPD dan
sudah
dapat
kewajiban desa
terhadap
dijalankan
desa.
oleh
Pengawasan
demikian, relatif
fungsi telah
dilaksanakan dengan baik oleh BPD Kampung
Mosum,
dimana
pengawasan
dilakukan
terhadap
perwakilan kepentingan warga dalam
pelaksanaan anggaran pendapatan
pemerintahan desa, maka BPD desa
dan
Mosum
belanja
desa
pelaksanaan
(APBDes),
program-program
pembangunan
desa
dan
kinerja
yang diwakilinya dapat terakomodasi dalam
lembaga perwujudan
Rangkuman
terbesar
merupakan
demokrasi
unsur
mana
aspirasi
tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk I (satu) kali masa jabatan berikutnya, pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai kepala desa dan perangkatnya.
penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah dengan
cara
musyawarah dan mufakat. BPD Desa Mosum
merupakan
ekonomi
status
masyarakatnya
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan hasil-hasil
rangkuman wawancara dan pembahasan sebagaimana telah dikemukakan pada bagian
sebelumnya,
maka
dapat
disimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut : 1.
Secara
umum,
kinerja
Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
Anggota BPD adalah wakil dari
ditetapkan
keragaman
Berdasarkan
Masa jabatan anggota BPD adalah 6
telah
telah terpenuhi.
masyarakat.
yang
membenarkan
sehingga fungsi keterwakilan BPD
untuk menetapkan Peraturan Desa
menyalurkan
sebagian
keanggotaannya
sosial
Pemerintahan Desa. BPD berfungsi
dan
wawancara
bahwa
informan
mencerminkan
penyelenggara
bersama kepala Desa, menampung
dan
bahwa BPD Kampung Mosum, di
dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai
Hasil
menunjukkan
BPD adalah
yang
program-program
kebijakan-kebijakan desa Mosum.
5. Pelaksanaan fungsi Representasi (keterwakilan) Badan Permusyawaratan desa yang disebut
kewajiban
kepada warganya atau kelompok
pemerintah desa.
selanjutnya
mempunyai
representasi
kekuatan sosial-politik-budaya dan
penyelenggaraan pemerintahan Desa di
Kampung
Mosum
Distrik
Moskona dilihat dari pelaksanaan fungsi-fingsnya dengan
baik,
telah walaupun
mencapai hasil optimal.
berjalan belum
2. Dari lima fungsi BPD yang telah dilaksanakan, legislasi
ternyata
fungsi
secara
optimal
belum
mendapat perhatian BPD. Hal ini disebabkan
oleh
masih
bentuk pelatiahan bagi anggota BPD guna
meningkatkan
kemampuan
komseptual merka.
relatif
rendahnya pengetahuan dan keahlian anggota BPD dalam merumuskan sebuah rancangan Peraturan Desa
DAFTAR PUSTAKA Anonimous,
2013,
http://desacangaan2012.blogspot.co m/2012/12/efektifitas-kinerja-bpd-
yang baik. 3. Dengan demikian, faktor kendala atau hambatan yang dihadapi BPD dalam mencapai kinerja yang tinggi adalah
mengambil tindakan kontrit dalam
faktor
relatif
rendahnya
sebagai-unsur.html
(Sabtu,
12
Oktober 2013, Jam 10,47 Wita Anonimous,
2004,
Republik
Undang-Undang
Indonesia
Nomor
32
kualitas SDM anggota BPD itu
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
sendiri, terutama berkaitan dengan
Daerah. Anonimous, 2005, Peraturan Pemerintah
kemampuan konseptual mereka.
No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
B. Saran-saran Mengacu
pada
hasil
temuan
Bernardin dan Russel. 1998, Human
dalam penelitian ini maka dapat diberikan
Resource
beberapa saran untuk ditindaklanjuti oleh
Approach,
pihak terkait, antara lain :
Internatioal Editions,United State.
1.
Untuk meningkatkan kinerja BPD
Experiental McGraw-Hill
Dunn William, 1988, Analisis Kebijakan
Kampung Mosum, maka diperlukan
Publik,
keterlibatan
dari
Graha Widya, Yogyakarta.
masyarakat,
terutama
semua
unsur
pemangku
adat/kepala-kepala suku yang ada di Kampung Mosum. 2.
An
fungsi legislasi yang diakibatkan relatif
Hanindita
Dwiyanto, Agus.1995, Penilaian Kinerja Organisasi
Pelayanan
Publik,
Seminar sehari Kinerja Organisasi
Mengingat lemahnya pelaksanaan
oleh
terjemahan,
rendahnya
kualitas
Sektor
Publik,
Kebijakan
dan
Penerapan, 20 Mei 1995, FISIPOL UGM, Yogyakarta.
Sumber Daya Manusia anggota BPD, maka
pemerintah
daerah
perlu
---------, 1999, Evaluasi Program dan Kebijakan Pemerintah (Makalah
pada
Pelatihan
Teknik
dan
Prawirosentono,
Manajemen Kebijakasanaan Publik
Kebijakan
University Gadjah Mada Angkatan
BPFE- Yogyakarta.
II) MAP-UGM, Jakarta. Gomes,
Faustino
Cardoso,
1999,
Andi Offset, Yogyakarta.
Daerah, Dahara Prize, Semarang.
UT, Karunia UT, Jakarta.
Organisasi dan Manajemen, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
Daerah
Manajemen
: dan
Kebijakan,” Seminar sehari Kinerja Sektor
Publik,
Kebijakan dan Penerapan, 20 Mei 1995, Fisipol UGM, Yogyakarta.
Manajemen
2002,Otonomi Keuangan
& Daerah,
Andi, Yogyakarta. Ndraha, Taliziduhu, 2003, Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I, PT. Rineke Press,Yogyakarta Poerwadarminta, W.J.S. 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
2003,
Teori
Praktek
Jakarta
1995,Methode Penelitian Survey, VIII,
Pustaka
LP3ES
Indonesia, Jakarta. Steers, Ricard, M., 1980, Efektivitas Organisasi (Kaidah Tingkah Laku),
Keban, Jeremias.T. 1995, “Indikator
Mardiasmo.,
----------.,
Cetakan
Kast, F.E dan J.E. Rosenzweig, 1982,
Organisasi
Bumi Aksara, Jakarta,
Singarimbun, Masri dan Sofian,Effendi,
Islamy I., 1993, Kebijakan Publik, Modul
Pendekatan
Karyawan,
Kepemimpinan, PT. Rineke Cipta,
Ibrahim, M. J., 1991, Prospek Otonomi
Pemerintah
Kinerja
1999,
Siagian,S.P., 1995, Manajemen Stratejik,
Manajemen Sumber Daya Manusia,
Kinerja
Suryadi,
(diterjemahkan
oleh
Magdalena
Jamin), Erlangga Jakarta. Sugiyono,
1992,Methode
Penelitian
Administrasi, Alfabeta, Bandung.
