KINERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGGERAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT (SUATU STUDI DI KELURAHAN SENDANGAN KECAMATAN KAWANGKOAN KABUPATEN MINAHASA)
Oleh : Jufri Frani Rompas
ABSTRAK
Salah satu upaya meningkatkan lembaga kemasyarakatan
yakni melalui Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang secara organisasi merupakan wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi masyarakat, dalam fungsinya lembaga ini telah membantu pemerintah kelurahan dalam perencanaan pembangunan, menggerakan partisipasi masyarakat serta menjadi fasilitator dalam menyalurkan aspirasi, sedangkan pemerintah kelurahan memiliki peranan dan membina hubungan kerjasama yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sendangan dalam
menggerakkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan.Dilihat dari sisi undang-undang LPMK mempunyai peran dan fungsi yang sangat besar dalam kesejahteraan masyarakat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berusahan menggambarkan Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sendangan terutama dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan Kinerja LPM masih kurang baik, terlihat dari kurangnya peran mereka pada pelaksanaan pembangunan, memberikan saran dan mengajukan program, kegiatan LPM tergantung kepada Lurah.Hal ini disebabkan tidak meratanya pendidikan anggota LPM, kurangnya pengalaman anggota LPM dalam berorganisasi.
Keywords : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pemikiran Dengan menyimak dari apa yang dikemukakan diatas maka ada beberapa hal yang ingin dilaksanakan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah (UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2008) khususnya di tingkat kelurahan (PP No. 73 tahun 2005)
yaitu perlu
meningkatkan peran lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada baik di kota maupun didesa agar mereka dapat mengambil bagian sekaligus menjadi pelaku dalam setiap program pembangunan demi terlaksananya pelaksanaan otonomi daerah yang mantap dan berkelanjutan. Salah satu upaya meningkatkan lembaga kemasyarakatan
yakni melalui Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang secara organisasi merupakan wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi masyarakat, dalam fungsinya lembaga ini telah membantu pemerintah kelurahan dalam perencanaan pembangunan, menggerakan partisipasi masyarakat serta menjadi fasilitator dalam menyalurkan aspirasi, sedangkan pemerintah kelurahan memiliki peranan dan membina hubungan kerjasama yang baik.
Hubungan kerjasama
antara pemerintah kelurahan dengan
kelembagaan yangada haruslah bersifat saling mengisi, tanpa adanya intervensi dari masingmasing.
Dasar pembentukan LPM merujuk pada PerMendagri No. 5 tahun 2007 tentang
Pedoman Penataan Lembaga Kemayarakatan, dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) adalah merupakan partner atau mitra kerja pemerintah pada pasal 8 menyebutkan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan
secara
partisipatif,
menggerakkan
swadaya
gotong
royong
masyarakat,
melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Di Kelurahan Sendangan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk oleh Lurah dengan surat Keputusan Nomor 01/SK/K-S/III-2011 dengan tugas dan fungsi merujuk pada permendagri nomor 5 tahun 2007 yakni memotivasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan. Belum berfungsinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ditingkat Kelurahan disebabkan karena belum berfungsinya tingkat partisipasi masyarakat dan belum maksimalnya hubungan kerjasama antara pemerintah Kelurahan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terlihat dari belum maksimalnya pembangunan yang ada di Kelurahan seperti pembangunan poskamling, pengadaan air bersih, pembuatan balai pertemuan kelurahan. Sehingga berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut diatas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengajukan judul: “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Menggerakan Partisipasi Masyarakat (Suatu Studi di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa). 2
B.
Perumusan Masalah Adapun perumusan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut : 1. Bagaimana Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) dalam menggerakan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Sendangan? 2. Bagaimana hubungan kerjasama antara pemerintah kelurahan dengan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPMK) akan mampu meningkatkan perencanaan dan menggerakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan penelitian Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : a. Ingin mengetahui peranan Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam menggerakan Partisipasi Masyarakat. b. Memberikan gambaran tentang hubungan kerjasama antara pemerintah kelurahan dengan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam meningkatkan perencanaan dan menggerakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan,
2. Manfaat Penelitian. a. Manfaat Praktis. - Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan bahan masukan bagi pemerintah kelurahan dalam meningkatkan peran dan kemitraan antara pemerintah kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam usaha perencanaan dan peningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan - Sebagai bahan pembanding bagi pemerintah kelurahan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dihari-hari yang akan datang b. Manfaat Ilmiah. - Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya sumbangan nyata
Ilmu Pemerintahan dalam
meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan menggerakan partisipasi masyarakat - Menjadi bahan dan referensi bagi para peneliti dalam melakukan penelitian dihari-hari yang akan datang.
3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Pemberdayaan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan menurut Suhendra (2003:17) adalah suatu kegiatan
yang
berkesinambungan, dinamis, secara sinergis, mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif, dengan keterlibatan semua potensi. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang saling menghormati tanpa ada yang merasa asing dalam komunitasnya. Istilah pemberdayaan menurut Sedarmayanti (2005:47)dipergunakan secara lebih luas oleh berbagai lapisan masyarakat yang berarti mengembangkan potensi ekonomi rakyat, hakekat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya , sehingga terpelihara tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan berpusat pada masyarakat menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomijika nilai tambah sosial dan budaya masyarakat memiliki kekuatan yang bila digali dan disalurkan akan berubah menjadi energi besar untuk mengatasi masalah yang mereka alami. Program kemitraan usaha misalnya merupakan program andalan yang dipromosikan pemerintah dalam meningkatkan bentuk intensif lain dari pemerintah disamping memacu investasi swasta dan memperluas kesempatan kerja, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan keluarga merupakan keharusan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan yang ditandai dengan adanya kemakmuran yaitu meningkatkan konsumsi yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan. B. Konsep Lurah dan Pemerintah Kelurahan Lurah adalah merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan,kemasyarakatan
dan
pembangunan.
Dalam
Ibukota
Negara,
ibukota
propinsi,ibukota Kotamadya/Kabupaten ,Kota Administratif dan kota-kota lain yang dianggap sudah memenuhi persyaratan, maka dibentuklah kelurahan. Kelurahan merupakan unit terkecil dalam pemerintah Negara republik Indonesia (Suryasubrata,1990:74). Terbentuknya suatu kelurahan harus memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Dalam pelaksanaa UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dikatakan Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan, langsung dibawah Camat, dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
4
C. Konsep Partisipasi Masyarakat Kata “partisipasi” dalam bahasa inggris adalah “participation” yang oleh Poerwardamita (1980:21) diartikan sebagai hal yang mengambil bagian atau keikutsertaan. Dalam Eksiklopedia pendidikan oleh Poerbakawatja dan Harahap(1980:103) dikatakan partisiapasi adalah suatu fenomena demokrasi dimana peran diikutsertakan masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat pada kepentingannya dan ikut memikul tanggungjawabnya; partisipasi itu terjadi itu baik didalam fisik maupun dalam bidang mental serta dalam bidang penentuan kebijaksanaan. Menurut Suparman dan Soejiono (1980:52), Partisipasi masyarakat adalah sebagai keinginan, kemauan, keikutsertaan (keterlibatan aktif), kesanggupan, kesadaran dari setiap warga masyarakat
untuk
melaksanakan
usaha-usaha
pembangunan
guna
tercapainya
tujuan
pembangunan. D. Hubungan lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Lurah, serta organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada di Kelurahan.
Hubungan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Kepala Kelurahan, adalah sebagai berikut : a. Lembaga pemberdayaan masyarakat membantu kepala kelurahan dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembngunanyang sesuai dengan aspirasi masyarakat b. Kepala kelurahan menggunakan lembaga pemberdayaan masyarakat untuk membantu didalam menggerakan
serta meningkatkan aspirasi,prakarsa serta partisipasi masyarakat untuk
melaksanakan setiap program pembangunan dan menumbuhkan kondisi yang dinamis serta kemampuan masyarakat menuju terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. 1. Hubungan antara lembaga pemberdayaan masyarakat dengan organisasi lainnya yang ada di kelurahan adalah sebagai berikut : a. Hubungan antara lembaga pemberdayaan masyarakat dengan organisasi lainnya yang ada di Kelurahan bersifat saling mengisi b. Segala kegiatan organisasi masyarakat yang ada di Kelurahan rencananya harus terpadu dengan LPM baik meliputi ssaran dan lokasinya serta dalam pelaksanaan/penyelenggaranya dilakukan secara terorganisir.
5
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Meleong, (1996:27) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif
adalah suatu penelitian ilmiah, yang
bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Fokus Penelitian dan Penentuan Informan. Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya maka fokus penelitian ditekankan Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) dalam menggerakan Partisipasi di Kelurahan Sendangan, yang meliputi: 1. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif 2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat 3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Serta hal-hal lainnya yang akan berkembang saat penelitian ini dilaksanakan. B. Teknik Pengumpulan dan pengolahan data. Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu melalui : 1. Observasi/pengamatan. 2. Wawancara. 3. Data Primer dan data sekunder 4. Studi Dokumen. C. Teknik Analisis Data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berpatokan pada penelitian kualitatif yang lazim digunakan oleh setiap peneliti, oleh karena itu penulis mengambil petunjuk yang dikembangkan oleh para ahli peneliti kualitatif, yakni berpatokan pada konsep yang dibangun oleh Miles dan Huberman (1992 dalam Moleong ,1996:78).
6
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.
Hasil Penelitian
1.
Kemampuan Dalam Merencanakan Pembangunan Penyusunan rencana kegiatan program dilakukan langsung oleh masyarakat dan kepala
lingkungan yang disesuaikan dengan pedoman umum yang tetapkan oleh penanggung jawab program tingkat Kabupaten,untuk membantu masyarakat dalam menyusun rencana kegiatan, di tingkat kelurahan disiapkan fasilitator tingkat kelurahan. Sebagai lembaga yang menjadi mitra pemerintah kelurahan dalam pembangunan, sebenamya LPM dapat berperan dalam proses perencanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di kelurahan. Sesuai dengan tugas pokoknya LPM dapat memberikan masukan-masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan program maupun terlibat langsung dalam penyusunan program, baik yang berasal dari pemerintah maupun yang merupakan swadaya masyarakat. Beberapa pemyataan yang berkaitan dengan peran LPM dalam melaksanakan fungsi merencanakan pembangunan dapat kemukakan sebagai berikut. Dalam wawancara di rumah informan, Bapak Steven Simbawamengatakan : "Keterlibatan kami dalam kedudukan sebagai pengurus LPM dalam proses penyusunan rencana pembangunan kelurahan masih sangat kurang, hanya sebatas ikut sebagai peserta dalam setiap rapat yang diadakan untuk menyusun rencana kegiatan pembangunan yang akan di laksanakan. Saya ikut pertemuan kalau diberitahu oleh lurah atau orang yang dia suruh, untuk ikut pertemuan". Sementara itu Lurah Sendangan, ketika diwawancarai mengatakan: "Beberapa tahun yang lewat, ada kebijakan dari atas dimana salah satu program yang turun di kelurahan sebagai penanggungjawabnya ditunjuk pengurus LKMD.Saya ingat, waktu itu setelah uangnya diterima, pengurus LKMD kerumah lurah menanyakan bagaimana penggunaan uang yang sudah terima.Padahal untuk dapat menerima uang, sebelumnya sudah dibuat daftar usulan rencana kegiatan". Dalam hal penyampaian pendapat dalam pertemuan, partisipasi pengurus LPM masih sangat rendah. Dari beberapa pemyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di kelurahan, inisiatifnya lebih banyak berasal dari lurah. Demikian pula dalam hal penyampaian gagasan dalam pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan masih didominasi oleh pemerintah kelurahan. Hal ini jelas menunjukan bahwa peran
7
LPM dalam menyusun kegiatan, program kerja masih sangat rendah, karena sepanjang tahun 2013 belum pernah ada program yang sifatnya inisiatif dari LPM. 2.
Kemampuan Dalam Pemberdayaan, Swadaya Gotong-Royong
Masyarakat
Komponen kedua yang berkaitan dengan peran LPM yang dikaji adalah kemampuan dalam
menggerakkan
swadaya
gotong-royong
masyarakat.
Keterlibatan
LPM
dalam
pemberdayaan swadaya gotong royong-masyarakat dapat dilihat dan keterlibatan dalam menggerakkan massa dan kesediaan dalam mengumpulkan dana. Dari berbagai pemyataan dari berbagai informan dapat disimpulkan bahwa LPM terlibat langsung dalam pemberdayaan swadaya masyarakat untuk kegiatan yang bersifat rutin seperti pembersihan lingkungan.Sedangkan dalam pelaksanaan program pembangunan keterlibatan LPM dalam menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat sangat tergantung kepada kebijakan lurah untuk melibatkan pengurus LPM.
3.
Peran Melaksanakan, Memantau dan Mengevaluasi Kegiatan Pembangunan Komponen selanjutnya yang dikaji untuk mengetahui peran LPM adalah kemampuan
melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pembangunan.Pada program pengadaan sarana air bersih, peran LPM dalam mendorong swadaya gotong-royong masyarakat sangat minim.Peran ini masih sangat dominan dilaksanakan oleh lurah/kepala lingkungan.Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pengadaan sarana air bersih sangat baik.Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.Dukungan yang diberikan oleh masyarakat berupa penyediaan tenaga lokal dan material lokal. Berbagai program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan Sendangan, tidak pemah diadakan evaluasi, sehingga tidak diketahui bagaimana manfaat program terhadap kelompok sasaran, faktor-faktor yang menjadi pendorong atau penghambat pelaksanaan kegiatan serta ketepatan waktu pelaksanaan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Kinerja LPM tersebut di atas, dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu (1) tingkat pendidikan, (2) pengalaman kerja, (3) motivasi, (4) persepsi, dan faktor ekstemalnya adalah (5) Masyarakat belum memanfaatkan LPM.
B. Pembahasan Pengembangan masyarakat adalah pembangunan altematif yang komprehensif dan berbasis komunitas. Oleh sebab itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komunitas, karena pendekatan ini mempunyai ciri: (1) partisipasi yang berbasis luas, (2) komunitas merupakan konsep yang penting, (3) kepeduliannya bersifat holistik. Dengan pendekatan komunitas dapat menyelesaikan masalah yang menjadi kepentingan masyarakat.Keunggulan 8
menggunakan pendekatan komunitas adalah adanya partisipasi tinggi dari warga dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan, adanya penelaahan masalah-masalah secara menyeluruh dan menghasilkan perubahan-perubahan yang didasari oleh pengertian, dukungan moral pelaksanaan oleh seluruh warga.Dengan dasar itulah, sesuai dengan hasil evaluasi kinerja LPM di Kelurahan Sendangan, untuk meningkatkan kinerja LPM penulis mencoba mengajak elemen-elemen dalam masyarakat untuk mencari penyebab mengapa kinerja LPM rendah dan memikirkan bagaimana altematif pemecahannya serta membuat rancangan program atau kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja LPM. Dalam kegiatan ini sesuai dengan prinsip pengembangan masyarakat, mengutamakan partisipasi dari bawah, bersama-sama dengan elemen-elemen masyarakat mengembangkan kesadaran atas potensi, masalah dan kebutuhan masarakat khususnya dalam peningkatan kinerja LPM.Untuk mewujudkan hal ini, maka pola pengembangan masyarakat yang digunakan adalah metode partisipatrf, karena partisipasi merupakan salah satu altematif yang diutamakan dalam pengembangan masyarakat. Dengan menggunakan metode partisipatif, terdapat tiga tahapan penting yang digunakan dalam menyusun program peningkatan peran LPM, dimana pada setiap tahapan tersebut yang berperan sebagai aktor utama adalah masyarakat, tokoh masyarakat, pengurus LPM, serta pemerintah Kelurahan dan pemerintah kecamatan. Tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan adalah : a. Identifikasi potensi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil pertemuan dengan masyarakat telah teridentifikasi permasalahan yang ada dan altematif pemecahannya, seperti tercantum dalam tabel di bawah ini:
Masalah
Tabel Preposisi hasil penelitian Penyebab Tingkat pendidikan pengurus LPM yang rendah(tidak merata)
Peran LPM dalam proses kegiatan pengembangan masyarakat masih rendah
Cara Mengatasi Peningkatan kualitas sumber daya manusia Pengurus LPM melalui kegiatan pelatihan
Pengalaman berorganisasi pengurus LPM yang minim
Praktek kerja dan Pendampingan
Motivasi pengurus LPM Rendah
Pelatihan, praktek kerja dan pendampingan
Persepsi pengurus terhadap keberadaan organisasi LPM
Pelatihan dan pendampingan
Masyarakat belum memanfaatkan Sosialisasi pada saat kegiatan LPM pendampingan
9
b.
Kegiatan Pendampingan Pada tahap-tahap awal setelah memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis, masih
diperlukan kegiatan pendampingan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh LPM. Kegiatan pendampingan dilaksanakan dalam hal-hal sebagai berikut : 1. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan dalam rangka pengembangan masyarakat. 2. Teknik menggali swadaya gotong-royong masyarakat dalam mendukung program pengembangan masyarakat. 3. Menghimpun aspirasi masyarakat untuk penyusunan program pengembangan masyarakat. 4. Memfasilitasi program pengembangan masyarakat yang melibatkan berbagai pihak. 5. Pengendalian pelaksanaan program pengembangan masyarakat Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat ganda. Disatu sisi pengurus LPM dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan dan di sisi lain akan terjadi sosialisasi fungsi dan tugas pokok LPM baik kepada pengurus LPM maupun kepada masyarakat. Dengan tersosialisanya fungsi dan tugas pokok LPM kepada masyarakat, diharapkan akan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memfungsikan lembaga ini untuk mengatasi berbagai persoaian yang dihadapi oleh masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat.
10
BAB VI PENUTUP A.
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan padasebelumnya, maka
dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Berbagai program pengembangan masyarakat yang pernah dilaksanakan belum memberikan
pengaruh terhadap peningkatan peran LPM. LPM belum menjadi pemeran utama dalam proses kegiatan pembangunan. 2. Rendahnya peran LPMK Sendangan disebabkan oleh faktor internal organisasi LPM yang
meliputi tingkat pendidikan, pengalaman organisasi, motivasi pengurus yang rendah serta persepsi pengurus terhadap keberadaan LPM dan faktor ekstemalnya adalah masyarakat belum memanfaatkan LPM dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. 3. Untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya peran LPM, maka diperlukan
program peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengurus LPM dalam bentuk pelatihan dan praktek kerja serta kegiatan pendampingan yang pelaksanaannya berbasis komunitas. 4. Dengan ketertibatan berbagai stakeholder pada berbagai level, baik ditingkat kelurahan,
maupun kecamatan dalam program yang akan dilaksanakan, akan dapat memberikan motivasi, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman serta mengubah persepsi pengurus sehingga dapat lebih beperan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. B.
Saran
1. Perlunya pembuatan kebijakan yang memberikan peluang untuk pengembangan kapasitas LPM sesuai dengan aspirasi masyarakat serta menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam setiap tahapan kegiatan. 2. Agar program-program pengembangan masyarakat yang berasal dari instansi sektoral disinergikan dengan upaya mengembangkan kapasitas dan peran LPM. 3. Mendorong instansi sektoral dan memfasilitasi agar pihak-pihak diluar instansi pemerintah ikut melakukan pendampingan terhadap LPM dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya. 4. Dalam proses pelaksanaan program pengembangan masyarakat, agar Iebih memberikan peran dan tanggung jawab kepada LPM sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.
11
DAFTAR PUSTAKA
Abe, Alexander,, 2001, Perencanaan daerah memperkuat prakarsa rakyat dalam otonomi daerah, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta. Abe, Alexander, 2002, Perencanaan Daerah Partisipatif, Penerbit Pondok Edukasi,
Solo.
Adi,
Isbandi
Rukminto,
Pengembangan Masyarakat dan
2001,
Pemberdayaan,
Intervensi Komunitas, Lembaga
Penelitian FE-UI, Jakarta. Bayu Suryaningrat 1993, Pengantar Administrasi Pemerintahan Desa,Penerbit CV Rajawali Jakarta. Conyers, Diana, 1994, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Dadang Juliantara 2002, Arus bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa, Tim Lapera Pustaka Utama. Joko Siswanto, 1994, Administrasi Pemerintahan Desa , CV Rajawali Jakarta. Keith Davis, 1998, Human Relations At Work. Moleong, Lexy, 1996 ,Metodologi Penelitian Kualitatif , PT. Remaja Rosada Karya, Bandung. Mubiyarto, 1984, Pembangunan Pedesaan, P3PK UGM, Yogyakarta. Mikkelsen, Britha, 2006, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Milles, MB & Hubberman, AM, (1992) Analisis Data Kualitatif , Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto, UI Percetakan, Jakarta. Moelyarto, Tjokrowinoto, 1999, Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi, Kreasi Wacana, Yogyakarta. Ndraha
Taliziduhu,
2003,Pengantar
Teori
Pengembangan
Sumberdaya
manusia, Penebit Rineka cipta Jakarta. Pranarka dan Vindhy Andika, 2005, Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi, Penerbit Pradnya paramita Jakarta. Reardon. G. 1994, The Western Intellectual Tradition, New York, Barnes & Noble.
12
Sedarmayanti, Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, yayasan Dian Desa. Soemarno, 2005, Pembangunan Sumberdaya manusia, Penerbit PT Gramedia Jakarta. Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Rineka Cipta Jakarta. Suparman dan Soejono, 1980, Pembangunan Masyarakat, PT Gramedia Jakarta. Suhendra, 2003, Arus Bawah kekuasaan, Penerbit Tim Lappera. W.J.S. Poerwadarminta, 1980, Kamus Umum Bahasa Indonesia Penerbit Balai Pustaka Nasional. Sumber-sumber lain : -
UU No. 32 tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah,
-
UU No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
-
PP No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan
-
Peraturan Menteri Dalam negeri No. 5 tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
-
Surat Keputusan Lurah Sendangan Nomor 01/SK/K-S/III-2011 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
13
