SOSIAL AUDIT SUMARNI B JUFRI
Tahapan Audit 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Batasan dan Ruang Lingkup Audit. Identifikasi Para Pihak. Pembentukan Komite Auditor. Metode Penggalian Data. Analisis Data. Penyimpulan dan Penyusunan Rekomendasi. Penulisan Laporan.
Muatan dalam Laporan Pencegahan korupsi Memperkecil ruang pungli Meningkatkan kualitas layanan Memperbaiki kebijakan Layanan yang responsif Akuntabilitas keuangan
Laporan Audit Sosial Dapil III Panakkukang Kec. Panakkukang dan Manggala Berdasarkan hasil diskusi team Audit Sosial Dapil III di bidang pendidikan ada beberapa temuan yang mendasar terkait dengan program pendidikan gratis dan subsidi penuh di beberapa sekolah SD dan SMP: 1. Berdasarkan laporan orang tua murid SD In. Perum. Antang 1/1, di sekolah tersebut dikenakan biaya seragam sekolah yang harus dibeli. Setelah diklarifikasi dari team audit, ternyata info tersebut benar adanya dan menjadi keharusan di sekolah tersebut. 2. Sekolah SD Inp. Pampang 2 dan SD Inp. Karuwisi 2, pakaian seragam dibeli oleh orang tua murid masing-masing. 3. SD Neg. Kassi, pendaftaran murid baru dikenakan biaya sebesar Rp. 750.000. Alasannya untuk perlengkapan seragam sekolah (belum diklafikasi oleh team audit sosial karena sekolah diliburkan). 4. Ibu-ibu di Antang mengeluh tentang beasiswa yang tidak transparan dan tidak tepat sasaran. 5. SMP Neg. 17 Makassar, sudah mengadakan LKS gratis. Akan tetapi, tetap masih ada penjualan LKS yang harganya Rp. 10.000/buku.
6. Di SMP Neg. 17 dan SMP Neg. 19, pada saat penerimaan murid baru dikenakan biaya Rp. 565.000 dengan alasan untuk biaya baju batik, baju olahraga dan baju putih biru 1 pasang. Padahal kalau ini di beli di luar mungkin haya menghabiskan biaya Rp. 300.000. 7. Temuan selanjutnya, bahwa pada program subsidi penuh yang hanya diperuntukkan untuk siswa miskin tetapi kenyataannya program ini juga dirasakan oleh siswa yang mampu. Ini di temukan pada saat kami melakukan audit di SD Inp. Pampang 2 dimana jumlah siswanya 366 orang yang mendapatkan program subsidi sedangkan jumlah siswa miskin hanya 131 orang. Setelah kami melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Ternyata untuk menyatakan seluruh siswanya miskin maka dilampirkanlah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan dan temuan ini mungkin perlu mendapaktan perhatiandari sistem pendataan. Sementara ada sekolah yang justru angka siswa miskinnya banyak tetapi tidak mendapatkan Program Subsidi penuh. Contohnya pada SD Neg. Tamamaung. Pada SD Inp. Pampang 2 juga kami menerima laporan bahwa jumlah buku LKS yang diberikan oleh Dinas Pendidikan tidak sesuai dengan julah murid, sehingga bagi murid yang tidak mendapatkan LKS terkadang harus memfoto copy LKS temannya.
Khusus untuk program pendidikan gratis dan subsidi penuh ini perlu benar-benar mendapatkan perhatian serta pengelolaan, penyaluran dan pendataan yang akurat sehingga program ini ke depan benar-benar dirasakan masyarakat.
Bidang Kesehatan 1.
Temuan terkait dengan pelayanan Jampersal. Berdasarkan temuan, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya Jampersal tersebut. Untuk itu dibutuhkan sosialisasi baik lewat media cetak maupun elektronik. 2. Masyarakat masih sulit mendapatkan Jamkesmas diakibatkan pendataan yang kurang akurat. 3. Untuk program KESEHATAN GRATIS. Kami dari TIM AUDIT SOSIAL DAPIL III memang seringkali mendapat laporan dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan baik itu di PUSKESMAS dan rumah sakit. Ada beberapa kasus terkait JAMKESMAS dan JAMKESDA yang sempat kami dampingi, yaitu:
Kasus seorang janda bernama Syamsiah. Dia punya anak yang sakit kemudian dibawa ke RS Ibnu Sina 45 Makassar dengan menggunakan kartu Jamkesmas. Pada saat masuk hari Sabtu jam 1 malam, petugas Askes sudah pulang sehingga status anak tersebut untuk sementara Umum. Setelah hari Senin, ternyata nama anak tersebut tidak ada setelah diinput di komputer dan yang ada hanya nama bapaknya. Maka status anak tersebut dinyatakan umum. Mendengar hal tersebut, tanpa berpikir panjang Syamsiah langsung memulangkan anaknya yang masih dalam keadaan diinfus karena tidak sanggup untuk membayar biaya rumah sakit. Kami dari tim audit mencoba mengkonfirmasi dengan pihak rumah sakit ternyata aturannya memang seperti itu. Terkait dengan kasus ini, kami meminta ke pihak ASKES sekiranya menempatkan petugasnya di rumah sakit 1x24 jam agar pasien pengguna Jamkesmas tidak mengalami hal serupa. Pada Puskesmas Ujung Pandang Baru, seorang ibu disuruh membayar Rp. 500.000 setelah melahirkan dansudah mau pulang. Padahal administrasinya lengkap. Setelah tim audit mengkonfirmasi para petugas Puskesmas tersebut mau mencoba melakukan pungli (pungutan liar). Hal tersebut juga terjadi kepada seorang pengguna Jamkesmas yang sedang menjalani operasi di RS Ibnu Sina 45 . Ia dikenakan biaya alat sebesar Rp. 2.500.000, yang kemudian setelah kami selidiki itu hanya pungutan liar.
Kasus yang terjadi di Rumah Sakit Daya, ada pengguna Jamkesda yang membayar dan ada yang tidak membayar pada saat operasi padahal mereka sama-sama pengguna Jamkesda. Setelah Tim Audit Dapil 3 mengkonfirmasi hal tersebut, ternyata yang dibayar adalah obat anti nyeri. Akan tetapi, ada juga pasien pengguna Jamkesda di operasi di RS Faisal tidak membeli obat dan tidak merasakan sakit. Pasien bertanya dimana letak perbedaannya? Tolong penjelasan dinas kesehatan. Seorang ibu melahirkan di Puskesmas Batua, karena bayi yang dilahirkan tidak normal (ususnya keluar) maka di rujuk ke RS Labuang Baji. Setelah beberapa hari dirawat inap, tidak ada yang mengerjakan dengan alasan tidak ada alat. Akhirnya Fitriani (nama bayi tersebut) di rujuk ke RS Wahidin . Setelah seminggu di RS Wahidin, anak ini pun tidak mendapat perhatian untuk dilakukan penindakan dengan alasan administrasi tidak lengkap. Setelah tim audit mencoba ke Dinas Sosial, alhasil bisa mendapatkan Kartu Jamkesmas. Setelah berhasil mendapatkan kartu, nama si bayi yang salah. Tim audit mencoba mengurus kembali, tetapi sebelum sempat mengurus perbaikan nama, anak tersebut pun meninggal dunia.
Terima kasih
