PERAN DINAS KEHUTANAN SEBAGAI MITRA UTAMA DDPI KALTIM Oleh DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM ACARA PELATIHAN GCF YANG BERJUDUL PENGUATAN KERANGKA KERJA KELEMBAGAAN PROVINSI MENGENAI PERUBAHAN IKLIM DAN PEMBANGUNAN RENDAH EMISI BALIKPAPAN, 24 NOPEMBER 2014
VISI DINAS KEHUTANAN MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN YANG TERPADU DAN BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KALIMANTAN TIMUR
MISI DINAS KEHUTANAN Misi 1. Mewujudkan kelembagaan dan sumberdaya manusia yang berkualitas bagi tata kelola kehutanan yang baik secara professional, efisien dan efektif; Misi 2. Mewujudkan eksistensi kawasan hutan yang mantap guna menjamin kepastian sumberdaya hutan yang multifungsi didukung kualitas data dasar hutan dan kehutanan yang akurat; Misi 3. Mewujudkan perlindungan, pengamanan, Rehabilitasi, dan konservasi sumberdaya alam yang optimal; Misi 4. Mewujudkan peningkatan pemanfaatan hutan dan industri kehutanan melalui diversifikasi hasil hutan kayu serta pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan yang atraktif dan berdaya saing; Misi 5. Mewujudkan peningkatan peran kehutanan daerah dalam lingkup nasional, regional dan global, terutama dalam mendukung peran Kaltim sebagai propinsi kunci dalam mitigasi perubahan iklim dan REDD+.
STRUKTUR ORGANISASI DISHUT KEPALA DINAS SEKRETARIAT
SUB BGIAN PERENCANAAN PROGRAM
BIDANG PERENCANAAN DAN TATA GUNA HUTAN
BIDANG PRODUKSI DAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN
SUB BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG PEREDARAN DAN INDUSTRI HASIL HUTAN
BIDANG PEMBINAAN PERLINDUNGAN HUTAN
SEKSI PENGELOLAAN HUTAN
SEKSI PRODUKSI HH DAN, SARANA DAN TENAGA TEKNIS
SEKSI TERTIB IURAN PEMANFAATAN HH
SEKSI REHABILITASI LAHAN DAN HUTAN
SEKSI RENCANA PEMANFAATAN HUTAN
SEKSI PEMANFAATAN HH, KAWASAN DAN JASA LINGKUNGAN
SEKSI TERTIB PEREDARAN HH
SEKSI HUKUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKSI PEMOLAAN HUTAN
SEKSI PEMUNGUTAN HH DAN BINA USAHA HH
SEKSI INDUSTRI PRIMER HH
SEKSI PENGAMANAN HUTAN
UPTD
KEADAAN PEGAWAI DISHUT NO
UNIT KERJA
S3
S2
S1/D4
D3
SLTA
SLTP
SD
JUMLAH
1.
DISHUT
1
15
68
-
61
2
1
148
2.
UPTD PPHH WIL TENGAH
1
2
15
-
11
-
2
31
3.
UPTD PPHH WIL SELATAN
-
1
10
-
41
3
2
57
4.
UPTD PPHH WIL UTARA
-
-
14
1
50
3
1
69
5.
UPTD PPHH WIL TIMUR
-
3
6
-
11
-
-
20
6.
UPTD PLANHUT SAMARINDA
-
2
6
4
26
1
1
40
7
UPTD PLANHUT BALIKPAPAN
-
3
5
-
7
-
1
16
8.
UPTD PLANHUT TARAKAN
-
1
5
-
11
1
-
18
9.
UPTD PPA
-
4
6
2
11
1
1
25
10.
UPTD PKHL
-
-
10
-
12
3
-
25
2
31
145
7
241
14
9
449
JUMLAH
CATATAN : DATA TAHUN 2013, SAAT INI TELAH TERJADI REORGANISASI DIMANA UPTD PPHH TELAH DILEBUR DAN DIGANTI DENGAN UPTD KPHP MERATUS, KPHP BONGAN, KPHP SANTAN, DAN PENGELOLA TAHURA BUKIT SOEHARTO
PROGRAM PRIORITAS RENSTRA 2014-2018 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
7. PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG DAS SERTA RTH BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 8. PROGRAM PENINGKATAN PERAN, PERENCANAAN, PELAPORAN CAPAIAN AKSES DAN ANEKA USAHA KINERJA DAN SISTEM INFORMASI KEHUTANAN MASYARAKAT KEHUTANAN 3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
9. PROGRAM REVITALISASI DAN DIVERSIFIKASI INDUSTRI KEHUTANAN
4. PROGRAM PERENCANAAN MAKRO BIDANG KEHUTANAN DAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
10. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN
5. PROGRAM PENGAMANAN KAWASAN HUTAN DAN PENEGAKAN HUKUM
11. PROGRAM PENGEMBANGAN HASIL HUTAN NON KAYU DAN JASA LINGKUNGAN
6. PROGRAM KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PERLINDUNGAN HUTAN
12. PROGRAM MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN REDD+
AKTIFITAS DINAS KEHUTANAN TERKAIT PERUBAHAN IKLIM Ø IKUT
MENDUKUNG PENYUSUNAN POKJA PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEJAK TAHUN 2008, KEPALA DINAS KEHUTANAN SEBAGAI KETUA Ø IKUT MENDUKUNG RENCANA AKSI MITIGASI SEKTOR KEHUTANAN Ø MENDUKUNG PROGRAM LCGS Ø TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN SRAP Ø TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH GAS RUMAH KACA Ø MENSUPLAI DATA UNTUK PENYUSUNAN PEP
AKTIFITAS DINAS (lanjutan) Ø MELAKUKAN
SOSIALISASI, PELATIHAN, DAN FGD TENTANG REDD+ Ø MENGALOKASIKAN DANA UNTUK KEGIATAN MITIGASI REDD+ Ø MEMASUKKAN KEGIATAN PENURUNAN EMISI DI DALAM RENSTRA 2014-2018 Ø DINAS KEHUTANAN JUGA BERPERAN SEBAGAI LEADING SEKTOR UNTUK ISU REDD+ DALAM BEBERAPA TAHUN TERAKHIR
REALISASI PENDANAAN TERKAIT PENURUNAN EMISI DINAS KEHUTANAN TAHUN 2013 (ANGGARAN Rp. 568.000.000) Ø SOSIALISASI STRATEGI DAN RENCANA AKSI PROVINSI (SKPD) Ø SOSIALISASI STRATEGI DAN RENCANA AKSI PROVINSI (NON SKPD) Ø TRAINING REDD PENYULUH KEHUTANAN Ø TRAINING PERENCANAAN DAN PENGITEGRASIAN REDD/SRAP Ø RISET PENGEMBANGAN PENCADANGAN AREAL KEHUTANAN MASYARAKAT Ø RISET TENURIAL DAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP HUTAN DAN SUMBERDAYA HUTAN
REALISASI PENDANAAN (lanjutan) TAHUN 2014 (ANGGARAN Rp. 811.950.000) Ø Ø
PELATIHAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM BAGI PELATIH/PENYULUH KEHUTANAN PELATIHAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM BAGI TENAGA PENGAJAR PADA SEKOLAH ADIWIYATA SE KALTIM DI BALIKPAPAN
Ø
PELATIHAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM BAGI TENAGA PENGAJAR PADA SEKOLAH ADIWIYATA SE KALTIM DI SAMARINDA
Ø
PELATIHAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG WORKSHOP KONSEP GREEN GROWTH PADA TINGKAT OWNER IUPHHK WORKSHOP KONSEP GREEN GROWTH PADA TINGKAT MANAJER/ DIREKTUR IUPHHK
Ø Ø Ø
Ø
RISET EVALUASI IMPLEMENTASI SURAT GUBERNUR TENTANG PENERBITAN IJIN DAN AUDIT PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN RISET PENGEMBANGAN ASPEK BIODIVERSITY DAN PES (PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HIJAU)
REALISASI PENDANAAN (lanjutan)
TAHUN 2015 (USULAN ANGGARAN Rp. 1.144.000.000) Ø PERCEPATAN
PEMANFAATAN LAHAN DEGRADASI BAGI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI Ø FASILITASI REVISI SRAP KALTIM Ø ESTIMASI TAMPUNGAN KARBON DARI KAYU OLAHAN Ø KAJIAN DATA KARBON C TANAH HUTAN KALTIM
PERAN DINAS KEHUTANAN DALAM KELEMBAGAAN DDPI KALTIM Ø SEBAGAI ANGGOTA
DALAM KELEMBAGAAN
DDPI Ø BERPERAN AKTIF DALAM FORUM/ PERTEMUAN PERUBAHAN IKLIM PADA BERBAGAI LEVEL Ø MENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN PENURUNAN EMISI YANG DILAKSANAKAN OLEH DDPI Ø MEMFASILITASI PENDANAAN DDPI (MULAI TAHUN 2015 ANGGARAN KEGIATAN DDPI BERADA PADA DINAS KEHUTANAN)
AMANAH UU NOMOR 23 TAHUN 2014 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, MENGAMATKAN BAHWA BEBERAPA KEWENANGAN PENGURUSAN HUTAN TERMASUK DI DALAMNYA UPAYA-UPAYA UNTUK MELAKUKAN PENURUNAN EMISI AKAN DIKEMBALIKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI. DENGAN INFRASTRUKTUR KELEMBAGAAN YANG ADA, DINAS KEHUTANAN PROVINSI AKAN MELAKUKAN KOLABORASI DAN KERJASAMA YANG SANGAT KUAT DENGAN DINAS-DINAS KEHUTANAN KABUPATEN, TERMASUK UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN/ KOTA SERTA PROVINSI, DAN KERJASAMA DENGAN UPT KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN AGAR MAMPU MENJALANKAN AMANAH UNDANG-UNDANG TERSEBUT.
