PERAN DAN POLA KERJASAMA KADIN DALAM PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DAERAH[ Tulus Tambunan Kadin Indonesia, 2008
Visi 2030 dan Roadmap 2010 Kadin mengenai Industri Nasional (1) Empat klaster industri unggulan pendongkrak pertumbuhan ekonomi di atas 7%: - industri tekstil dan produk tekstil (TPT), sepatu dan alas kaki -industri elektronika dan komponen elektronika -industri i d t i otomotif t tif dan d komponen k otomotif t tif -industri perkapalan
(2) Tiga klaster industri unggulan peningkatan daya tarik investasi dan daya saing bangsa -industri pengembang infrastruktur, seperti: industri pembangkit sumber energi, industri telekomunikasi, pengembang b jalan j l tol, t l konstruksi, k t k i industri i d t i semen, baja b j dan d keramik -industri barang modal dan mesin perkakas -industri petrokimia hulu/antara, termasuk industri pupuk
(3) Tiga klaster industri unggulan penggerak penciptaan lapangan kerja dan penurunan jumlah orang miskin: -industri industri pengolahan hasil laut & kemaritiman -industri pengolahan hasil pertanian, peternakan, k h t kehutanan dan d perkebunan, k b ttermasuk k iindustri d ti makanan dan minuman -industri berbasis tradisi dan budaya, utamanya j kulit-rotan dan kayu y industri Jamu, kerajinan (permebelan), rokok kretek, batik dan tenun ikat
Peran Kadin Pasal 7 (bab IV) mengenai fungsi dan kegiatan, khususnya butir-butir berikut ini: ((a)penyampaian ) i informasi i f i mengenaii permasalahan l h dan perkembangan perekonomian dunia, yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomin dan dunia usaha nasional, kepada pemerintah dan para pengusaha; (b) penyaluran l aspirasi i i dan d kepentingan k ti para pengusaha di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi; dan (c) penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha Indonesia. Indonesia
Pasal 9 mengenai fungsi (bab IV mengenai fungsi, t tugas pokok k k dan d etika tik bi bisnis) i ) yang menyatakan t k sebagai berikut: Kadin berfungsi sebagai wadah dan wahana k komunikasi, ik i iinformasi, f i representasi, t i kkonsultasi, lt i fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, antara para pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan antara para pengusaha Indonesia dan para pengusaha asing asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, p g g ,p perindustrian,, dan jjasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang b ih ttransparan d bersih, dan profesional, f i l serta t mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi nasional. nasional
Pasal 10 mengenai tugas pokok Kadin, y yyang g sangat g p penting g adalah: diantaranya (a) memfasilitasi penciptaan sinergi antara pengusaha Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya; (b) melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha; (c) mewakili dunia usaha dalam berbagai forum penentuan kebijaksanaan ekonomi.
Enam langkah strategis dan riil yang disarankan Kadin: 1) Dukungan Insentif fiskal dan pendanaan bagi Peningkatan Investasi dan Daya Saing Industri melalui pembenahan dan modernisasi sarana-prasarana, seperti : Pembangkit Listrik dan Sumber Energi Lainnya, Industri Telekomunikasi, P Pengembangan b JJalan l T Tol, l K Konstruksi, t k i IIndustri d tiS Semen, B Baja j d dan K Keramik, ik Industri Barang Modal dan Mesin Perkakas. 2) D Dukungan k Fi Finansial i lb bagii IIndustri d tiP Pengolahan l h H Hasilil L Lautt d dan K Kemaritiman, iti melalui integrasi antara Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Hasil Laut dengan Program Peningkatan Produktivitas Nelayan dan Program Peningkatan Kestabilan Feedstock. Feedstock Hal ini terkait dengan : – Pengembangan Kawasan/Zona Penangkapan Ikan, Ikan Klaster Pelabuhan dan Tempat Pelelangan ikan yang menyediakan fasilitas “cold storage”, SPBU penyedia solar dan bahan bakar bersubsidi bagi perahu nelayan. – Pengembangan kapasitas Laboratorium Uji Produk Perikanan di sentrasentra sentra produksi. – Pengembangan Pusat Benih Unggul dan Sentra Produksi Pakan Ikan Budi y Daya. – Pemberdayaan Industri Perkapalan Dalam Negeri untuk program motorisasi perahu nelayan dan pengembangan Armada Kapal Penangkap Ikan Nasional .
3))
A. Dukungan g p prioritas kebijakan j ekonomi bagi g terwujudnya kemampuan Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan di dalam negeri, melalui integrasi antara Klaster Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan dengan Program Peningkatan dan Kestabilan Feedstock yang berkualitas tinggi. B. Dukungan Peningkatan Kepastian Hukum dan J i Jaminan K Keamanan untuk t k Pengembangan P b H Hutan t Tanaman Industri serta Pencegahan Illegal gg g, bagi g terwujudnya j y integrasi g Industri Logging, Kehutanan (Pengolahan Kayu, Pulp & Kertas dan Industri Mebel) dengan jaminan Feedstock Hal ini juga terkait dengan Program Peningkatan Produktivitas Lahan Lahan, Penggunaan Benih Unggul Unggul, Pupuk Majemuk dan Pupuk Nutrisi, Pembenahan Infrastruktur Irigasi dan Skema Pembiayaan Pertanian.
4) Restrukturisasi, Modernisasi dan Pendalaman Struktur I d tiP Industri Padat d t Modal M d l dan d Teknologi. T k l i M Modernisasikan d i ik mesin/peralatan produksi Industri Tekstil dan Produk Tekstil Kembangankan Industri Komponen dan Tekstil. Pendukung (Supporting Industries) Elektronika dan Otomotif. Diperlukan Insentif-insentif Insentif insentif untuk Investasi yang berorientasi pada pengembangan Industri Komponen dan Supporting Industry, modernisasi permesinan dan peningkatan kandungan teknologi produk. Misal : modernisasi permesinan untuk Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Tekstil perpindahan Teknologi dari Analog ke Digital untuk Industri Elektronika yang diikuti dengan Pengembangan Industri Komponen dan Supporting Industry. Pengembangan basis “global value chain” untuk Industri Otomotif.
5) Reorientasi Pendekatan Hubungan Dagang Bilateral Bilateral, Regional dan Multilateral serta Penguatan Jaring-Jaring Pengaman Pasar Domestik untuk Menciptakan Persaingan yang Adil bagi Pertumbuhan Industri Dalam Negeri
Lebih selektif dalam liberalisasi perdagangan internasional dengan memperhatikan kondisi objektif i d tid industri dalam l negeri, i tterutama t ffaktor-faktor kt f kt eksternal k t l yang menghadang perkembangan dunia usaha. Merekomendasikan agar Pemerintah melakukan Langkah-langkah Proaktif untuk mengatur pola kompetisi pasar domestik. Perlindungan Pasar Domestik dari penetrasi barang ilegal (selundupan (selundupan, barang palsu/tiruan), produk impor yang tidak memenuhi g g Bekas yyang g Standar Nasional Indonesia,, Barang-barang Membahayakan Kesehatan dan Lingkungan.
6) Reorientasi Kebijakan Ekspor Produk Bahan Mentah MIGAS dan Non MIGAS. Laksanakan proses “shifting” kebijakan ekspor bahan mentah mentah, menjadi kebijakan ekspor produk bernilai tambah tinggi melalui proses produksi di dalam negeri • Kembangkan klaster Petrokimia terintegrasi yang j g Industri Pengolah g Crude Oil terdiri dari jjejaring (Refineries) dan Gas Alam dengan industri Olefin, Aromatik dan Pupuk serta Industri Hilir seperti Tekstil, Plastik sebagai bahan baku Industri Komponen Elektronika, Otomotif, Perkapalan dan Industri Packaging Bangun industri Bio Packaging. Bio-Fuel Fuel berbasis CPO dan Etanol untuk sustainability sumber energi bagi masa depan industri
• • • • • • • • • • • •
•
Kekuatan Daya Saing Industri Daerah Penguasaan teknologi dan know-how; SDM (pekerja, manajer, insinyur, saintis) dengan kualitas tinggi, dan memiliki etos kerja, kreativitas dan motivasi yang tinggi, dan i inovatif; tif Tingkat efisiensi dan produktivitas yang tinggi dalam proses produksi; K lit serta Kualitas t mutu t yang b baik ik dari d i barang b yang dihasilkan; dih ilk Promosi yang luas dan agresif; Sistem manajemen dan struktur organisasi yang baik; Pelayanan teknikel maupun non-teknikel yang baik (service after sale); Adanya skala ekonomis dalam proses produksi; Modal dan sarana serta prasarana lainnya yang cukup; Memiliki jaringan bisnis di dalam dan terutama di luar negeri yang baik; proses produksi yang dilakukan dengan sistem just in time; tingkat entrepreneurship yang tinggi, yakni seorang pengusaha yang sangat inovatif, inventif, kreatif dan memiliki visi yang luas mengenai produknya dan lingkungan sekitar usahanya (ekonomi, sosial, politik, dll.), dan bagaimana cara yang tepat (efisien dan efektif) dalam menghadapi persaingan yang ketat di pasar global. Birokrasi yang ang efisien dan kond kondusif sif bagi pengembangan usaha. saha
Tabel 1: Peringkat g Indeks Daya y Saingg Global ((GCI)) Indonesia No 2007-2008 2006-2007 2005-2006 1 AS Swiss AS 2 Swiss Finlandia Finlandia 3 Denmark Sweden Denmark Swiss 4 Sweden Denmark gp Singapura gp 5 Jerman Singapura 6 Finlandia AS Jerman 7 Singapura Jepang Sweden gp p g 8 Jepang Jerman Taiwan, China 9 Inggris Belanda Inggris gg gg 10 Belanda Inggris Jepang
Indonesia (54)
Indonesia (50)
Indonesia ((69))
Gambar 1: Tiga Kelompok Faktor Utama Penentu Daya Saing Negara versi M. Porter
Tabel 2: Tiga Sub-indeks dari GCI Indonesia Periode Persyaratan Efisiensi Inovasi dasar 2006-007 68 50 41 2007 008 2007-008 82 37 34
Tabel 3: Empat Sub-indeks dari Persyaratan Dasar, Indonesia Periode i d Kelembagaan l b Infrastruktur f k S bili Stabilitas Kesehatan h & ekonomi makro pendidikan primer 2006-007 2006 007 52 89 57 72 2007-008 91 89 78 63
Tabel 4: 4 Empat Sub-indeks S i darii Penggerak Efisiensi, fi i i Indonesia i Periode Pendidikan Efisiensi ppasar Kesiapan p Luas ppasar tinggi & teknologi pelatihan 2006-07 53 27 72 2007-08 65 -pasar barang: b 23 75 15 -pasar p buruh: 31 -pasar keuangan: 50 (kecanggihan)
Tabel 5: Dua Sub Sub-indeks indeks dari Inovasi Inovasi, Indonesia Periode Kecanggihan Bisnis Inovasi 2006-07 42 37 2007-08 33 41
Gambar 2: Kapasitas untuk Inovasi Kambodia
113 60
Filipina Thailand
56
Indonesia
51 41
Vietnam Singapura
23
Malaysia
22
Jerman
1 0
20
40
60
80
100
120
Gambar 3: Kualitas dari Lembaga R&D 118
Kambodia 94
Vietnam 85
Filipina 45
Thailand Indonesia
28
Malaysia
17
Singapura
13
Swiss
1 0
20
40
60
80
100
120
140
Gambar 4: Pengeluaran Perusahaan untuk R&D 66
Kambodia 57
Vietnam 53
Filipina 43
Thailand Indonesia
27
Malaysia
11
Singapura
10
Swiss
1 0
10
20
30
40
50
60
70
Gambar 5: Kerjasama antara Universitas dan Perusahaan 93
Kambodia 78
Vietnam 67
Filipina 64
Indonesia Thailand
28
Malaysia
16
Singapura
7
AS
1 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Gambar 6: Kemampuan perusahaan menyerap teknologi 102
Kambodia 67
Indonesia 52
Filipina 46
Vietnam Thailand
44
Malaysia
15
Singapura
9
I l d Iceland
1 0
20
40
60
80
100
120
Gambar 7: Ketersediaan teknologi baru 104
Kambodia 84
Vietnam 58
Filipina 51
Indonesia Thailand
41
Malaysia
22
Singapura
12
S d Sweden
1 0
20
40
60
80
100
120
Gambar 8: Hak Kekayaan 115
Indonesia
111
Kambodia 79
Vietnam 75
Filipina Thailand
50
Malaysia
23
Singapura
5
Jerman
1 0
20
40
60
80
100
120
140
Gambar 9: Perlindungan g Kekayaan y Intelektual 112
Kambodia 101
Vietnam 90
Filipina p 87
Indonesia Thailand
44
Malaysia y
25
Singapura
5
Jerman
1 0
20
40
60
80
100
120
Gambar 10: Kepercayaan Masyarakat terhadap Pejabat 112
Kambodia
119
Filipina 67
Kambodia 63
Indonesia Th il d Thailand
60
Vietnam
52
Malaysia
18
Singapura
1 0
20
40
60
80
100
120
140
Gambar 11: Kemandirian Judisial 118
Kambodia 98
Indonesia 85
Filipina p 73
Vietnam Th il d Thailand
43
Malaysia
30
Singapura
19
Jerman
1 0
20
40
60
80
100
120
140
Gambar 12: Masalah-masalah utama dalam melakukan bisnis di Indonesia, 2006-2007
Gambar 13: Masalah-masalah utama dalam melakukan bisnis di Indonesia, 2007-2008 Kriminal & pencurian
0.5
Etik kerja TK buruk
1.8
Pajak terlalu besar
2
Pemerintah yang tidak stabil
2.2
Regulasi uang asing
3.7 4.2
Korupsi Inflasi
5.5
Keterbatasan tenaga kerja terdidik
5.6
Regulasi perpajakan tidak kondusif
8
Peraturan ketenaga kerjaan yang restriktif
8.5
Kebijakan tidak stabil
10.7
Akses terbatas untuk pendanaan
10.8
Birokrasi tidak efisien
16.1 20.5
Infrastruktur buruk 0
5
10
15
20
Gambar 14: Kualitas Infrastruktur Indonesia
102
Filipina
101 90
Vietnam 83
Kambodia Thailand
28
Malaysia
18
Singapura
3
Swiss
1 0
20
40
60
80
100
120
