VISI KADIN INDONESIA DAN PERAN BIROKRASI Tulus Tambunan Kadin Indonesia, 2007
Visi Kadin Visi Kadin Indonesia 2010 menekankan pada pembangunan sektor industri. Ada tiga misi utama pembangunan industri nasional atau industrialisasi, yakni (1) Pertumbuhan ekonomi di atas 7% (atau paling tidak sama seperti pertumbuhan rata-rata per tahun pada era Orde Baru), melalui: (a) peningkatan ekspor produk berteknologi tinggi seperti elektronika dan komponen elektronika, otomotif dan komponen otomotif, industri padat modal dan keterampilan sumber daya manusia seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), sepatu dan alas kaki; (b) peningkatan kapasitas ekspor produk industri olahan berbasis bahan baku migas dan non-Migas, yang berasal dari eksplorasi sumur minyak dan gas alam yang baru; dan (c) pembangunan 9 (sembilan) refineries yang diintegrasikan dengan pengembangan industri petrokimia, dan pengembangan industri berbasis teknologi yang menyerap banyak tenaga kerja. (2) Peningkatan daya tarik investasi dan daya saing bangsa, melalui: (a) langkah restrukturisasi untuk penciptaan struktur biaya produksi yang kompetitif dengan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri dari industri pengembang infrastruktur seperti pengembang jalan tol, industri pembangkit sumber enersi, industri telekomunikasi; dan (b).implementasi kebijakan pendalaman struktur industri untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan komponen setengah jadi, dengan pengembangan klaster industri pendukung dan jaringan industri komponen, agar terjadi: (i). pengurangan impor bahan baku dan produk komponen setengah jadi, dengan kebijakan stimulus fiskal bagi terciptanya jaringan industri pendukung dan industri komponen pada sektor elektronika dan otomotif, (ii). penciptaan dan implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk rintangan-rintangan non-tarif bagi produk industri negara lain, (iii). pemberantasan penyelundupan untuk menghilangkan distorsi pasar domestik, (iv) pembenahan infrastruktur jalan raya dari kawasan industri ke pelabuhan bongkar muat dan bandara, untuk penurunan biaya transportasi, logistik dan distribusi produk industri ke pasar, dan (v) modernisasi alat peralatan produksi dengan penggunaan mesin berenergi efisien dan ramah lingkungan. (3) Penciptaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan, melalui: (a) langkah pemberdayaan: (i). sektor industri berbasis pertanian dan perkebunan, dan (ii) sektor industri berbasis tradisi dan gbudaya, dan (iii). sektor industri TPT, sebagai motor pencipta lapangan kerja; (b) pelaksanaan reorientasi kebijakan ekspor, dari orientasi ekspor bahan mentah menjadi orientasi ekspor produk setengah jadi atau produk akhir, dan (c) pelaksanaan langkah restrukturisasi total industri nasional untuk 1
peningkatan efisiensi dan produktivitas, dengan pengembangan klaster industri dan modernisasi permesinan. Untuk mencapai tiga misi tersebut, ada tiga ujung tombak kebijakan strategis, yakni: (1) kebijakan untuk melakukan restrukturisasi total industri nasional; (2) kebijakan untuk melakukan reorientasi arah kebijakan ekspor bahan mentah; dan (3) kebijakan untuk melakukan penataan ulang tata niaga pasar dalam negeri. Pengembangan industri nasional menurut visi Kadin tersebut (roadmap industri nasional 2010) terfokus pada pengembangan 10 klaster industri dengan pembagian menurut perannya masing-masing sebagi berikut: (1) Empat klaster industri unggulan pendongkrak pertumbuhan ekonomi di atas 7%: - industri tekstil dan produk tekstil (TPT), sepatu dan alas kaki -industri elektronika dan komponen elektronika -industri otomotif dan komponen otomotif -industri perkapalan (2) Tiga klaster industri unggulan peningkatan daya tarik investasi dan daya saing bangsa -industri pengembang infrastruktur, seperti: industri pembangkit sumber energi, industri telekomunikasi, pengembang jalan tol, konstruksi, industri semen, baja dan keramik -industri barang modal dan mesin perkakas -industri petrokimia hulu/antara, termasuk industri pupuk (3) Tiga klaster industri unggulan penggerak penciptaan lapangan kerja dan penurunan jumlah orang miskin: -industri pengolahan hasil laut & kemaritiman -industri pengolahan hasil pertanian, peternakan, kehutanan dan perkebunan, termasuk industri makanan dan minuman -industri berbasis tradisi dan budaya, utamanya : industri Jamu, kerajinan kulit-rotan dan kayu (permebelan), rokok kretek, batik dan tenun ikat Globalisasi Ekonomi Dunia Jelas visi Kadin tersebut diatas harus bisa mempersiapkan industri nasional dalam menghadapi globalisasi ekonomi dunia. Proses globalisasi ekonomi dunia adalah perubahan perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau struktural dan proses ini akan berlangsung terus dengan laju yang akan semakin cepat mengikuti perubahan teknologi yang juga akan semakin cepat dan peningkatan serta perubahan pola kebutuhan masyarakat dunia. Perkembangan ini telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan ekonomi dan juga mempertajam persaingan antarnegara, tidak hanya dalam perdagangan internasional tetapi juga dalam investasi, keuangan, dan produksi. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya
2
batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, tetapi semakin mengglobal menjadi “satu” proses yang melibatkan banyak negara. Globalisasi ekonomi biasanya dikaitkan dengan proses internasionalisasi produksi, 1 perdagangan dan pasar uang. Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses yang berada diluar pengaruh atau jangkauan kontrol pemerintah, karena proses tersebut terutama digerakkan oleh kekuatan pasar global, bukan oleh kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh sebuah pemerintah secara individu. Dalam tingkat globalisasi yang optimal arus produk dan faktor-faktor produksi (seperti tenaga kerja dan modal) lintas negara atau regional akan selancar lintas kota di dalam suatu negara atau desa di dalam suatu kecamatan. Pada tingkat ini, seorang pengusaha yang punya pabrik di Surakarta atau Jawa Tengah setiap saat bisa memindahkan usahanya ke Serawak atau Filipina tanpa halangan, baik dalam logistik maupun birokrasi yang berkaitan dengan urusan administrasi seperti izin usaha dan sebagainya. Sekarang ini tidak relevan lagi dipertanyakan negara mana yang menemukan atau membuat pertama kali suatu barang. Orang tidak tau lagi apakah lampu neon merek Philips berasal dari Belanda, yang orang tau hanyalah bahwa lampu itu dibuat oleh suatu perusahaan multinasional yang namanya Philips, dan pembuatannya bukan di Belanda melainkan di Tangerang. Banyak barang yang tidak lagi mencantumkan bendera dari negara asal melainkan logo dari perusahaan yang membuatnya. Banyak produk dari Disney bukan lagi dibuat di AS melainkan di Cina, dan dicap made in China. Sekarang ini semakin banyak produk yang komponen-komponennya di buat di lebih dari satu negara (seperti komputer, mobil, pesawat terbang, dll.). Banyak perusahaan-perusahaan multinasional mempunyai kantor pusat bukan di negara asal melainkan di pusat-pusat keuangan di negara-negara lain seperti London dan New York, atau di negara-negara tujuan pasar utamanya. Semakin menipisnya batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi secara nasional maupun regional yang berbarengan dengan semakin hilangnya kedaulatan suatu pemerintahan negara muncul disebabkan oleh banyak hal, diantaranya menurut Halwani (2002) adalah komunikasi dan transportasi yang semakin canggih dan murah, lalu lintas devisa yang semakin bebas, ekonomi negara yang semakin terbuka, penggunaan secara penuh keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara, metode produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang semakin efisien, dan semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di hampir seantero dunia. Selain itu, penyebab-penyebab lainnya adalah semakin banyaknya industri yang bersifat footloose akibat kemajuan teknologi (yang mengurangi pemakaian sumber daya alam), semakin tingginya pendapatan dunia rata-rata per kapita, semakin majunya tingkat pendidikan mayarakat dunia, ilmu pengetahuan dan teknologi di semua bidang, dan semakin banyaknya jumlah penduduk dunia. Derajat globalisasi dari suatu negara di dalam perekonomian dunia dapat dilihat dari dua indikator utama. Pertama, rasio dari perdagangan internasional (ekspor dan impor) dari negara tersebut sebagai suatu persentase dari
1
Misalnya dalam pembuatan pesawat Boeing, lebih dari 50 negara terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang masing-masing negara membuat bagian-bagian tertentu dari pesawat tersebut. Juga untuk produksi pesawat Airbus, sejumlah negara di Eropa terlibat dalam proses pembuatannya. Contoh lainnya adalah dalam pembuatan pesawat-pesawat tempur AS seperti F-16, sejumlah negara di Asia juga terlibat seperti Taiwan dan Jepang, terutama untuk bagian elektroniknya.
3
jumlah nilai atau volume perdagangan dunia, atau besarnya nilai perdagangan luar negeri dari negara itu sebagai suatu persentase dari PDB-nya. Semakin tinggi rasio tersebut menandakan semakin mengglobal perekonomian dari negara tersebut. Sebaliknya, semakin terisolasi suatu negara dari dunia, seperti Korea Utara, semakin kecil rasio tersebut. Kedua, kontribusi dari negara tersebut dalam pertumbuhan investasi dunia, baik investasi langsung atau jangka panjang (penanaman modal asing; PMA) maupun investasi tidak langsung atau jangka pendek (investasi portofolio). Sebagai suatu negara pengekspor (pengimpor) modal neto, semakin besar investasi dari negara itu (negara lain) di luar negeri (dalam negeri), semakin tinggi derajat globalisasinya. Derajat keterlibatan dari suatu negara (negara lain) dalam investasi di negara lain (dalam negeri) bisa diukur oleh sejumlah indikator. Misalnya, untuk investasi langsung oleh rasio dari PMA dari negara tersebut (negara asing) di dalam pembentukan modal tetap bruto di negara lain (dalam negeri). Sedangkan dalam investasi portofolio diukur oleh antara lain nilai investasi portofolio dari negara tersebut (negara asing) sebagai suatu persentase dari nilai kapitalisasi dari pasar modal di negara tujuan investasi (dalam negeri), atau sebagai persentase dari jumlah arus masuk modal jangka pendek di dalam neraca modal dari negara tujuan investasi (dalam negeri). Peran dari kemajuan teknologi terhadap proses globalisasi juga diakui oleh Friedman yang mendapat penghargaan atas bukunya mengenai globalisasi (2002) yang menyatakan berikut ini: era globalisasi dibangun seputar jatuhnya biaya telekomunikasi – berkat adanya mikrochip, satelit, serat optik dan internet/ Teknologi informasi yang baru ini mampu merajut dunia bersama-sama bahkan menjadi lebih erat. ……. Teknologi ini juga dapat memungkinkan perusahaan untuk menempatkan lokasi bagian produksi di negara yang berbeda, bagian riset dan pemasaran di negara yang berbeda, tetapi dapat mengikat mereka bersama melalui komputer dan komperensi jarak jauh seakan mereka berada disatu tempat. Demikian juga berkat kombinasi antara komputer dan telekomunikasi yang murah, masyarakat sekarang dapat menawarkan pelayanan perdagangan secara global - dari konsultasi medis sampai penulisan data perangkat lunak ke proses data – pelayanan yang sesungguhnya tidak pernah dapat diperdagangkan sebelumnya. Dan mengapa tidak? Sambungan telepon untuk 3 menit pertama (dalam dolar, thn 1986) antara New York dan London biayanya adalah 300 dolar di tahun 1930. Sekarang hal itu hampir bebas biaya melalui Internet (20a). Friedman mengatakan bahwa globalisasi memiliki definisi teknologi sendiri: komputerisasi, miniaturisasi, digitalisasi, komunikasi satelit, serat optik dan internet. Besarnya pengaruh dari kemajuan teknologi terhadap perubahan kehidupan manusia di dunia yang mendorong proses globalisasi ekonomi semakin pesat sebenarnya sudah diduga sebelumnya oleh sejumlah orang, diantaranya adalah Alvin Toffler (1980). Menurutnya, akibat progres teknologi, akan terjadi kejutan-kejutan masa depan yang melahirkan revolusi baru. Kehidupan manusai atau kegiatan ekonomi dunia tidak lagi dipimpin oleh industri, namun informasi akan muncul sebagai penggerak pendulum. Revolusi informasi yang sarat dengan teknologi akan membawa perubahan-perubahan di dalam kehidupan manusia sehari-hari yang jauh lebih radikal daripada revolusi industri yang memerlukan waktu, biaya, lahan, dan pasar yang besar. Toffler mengatakan bahwa revolusi informasi yang dipicuh oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, akan membawa wajah baru, yakni masyarakat global lantaran kaburnya batas-batas wilayah dan negara.
4
Pada tahun 1990-an, muncul seorang futurolog baru bernama John Naisbitt yang lebih rinci dalam memetakan wajah dunia ke depan dalam publikasinya yang sangat terkenal: Megatrend Asia 2000. Naisbitt meramalkan bahwa akibat perubahan-perubahan super cepat di Asia, yang didorong oleh kemajuan teknologi dan sumber daya manusia (SDM) di kawasan tersebut, pada abad ke 21 akan terjadi pergeseran dalam pusat kegiatan ekonomi dunia dari AS dan Eropa ke Asia, khususnya Asia Tenggara dan Timur. Walaupun dalam kenyataannya, pergeseran tersebut tidak terjadi, atau paling tidak tertunda untuk sementara waktu akibat terjadinya krisis ekonomi di Asia pada tahun 1997/98. Secara garis besar, Toffler dan Naisbitt mempunyai beberapa kesamaan dalam meramal dunia di masa depan, diantaranya adalah bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahun merupakan motor penggerak utama proses globalisasi ekonomi. Perubahan radikal pada teknologi juga telah menciptakan perubahan pada politik, sosial dan budaya. Mereka juga sependapat bahwa masyarakat dunia dewasa ini sedang memasuki era masyarakat informasi yang beralih dari masyarakat industri. Artinya adalah bahwa masyarakat tidak bisa lagi menutup diri dari luar karena teknologi informasi mampu menembus batas-batas wilayah kekuatan negara
Pengaruh radikal dari kemajuan
teknologi terhadap kehidupan masyarakat saat ini terutama sangat ketara sekali pada kegiatan bisnis sehari-hari atau produk-produk yang dihasilkan. Misalnya, fitur hand phone (HP) hampir setiap saat berganti sehingga HP menjelma menjadi alat bertukar informasi melalui teknologi Internet ataupun SMS, berfungsi sebagai games, kamera digital dan fungsi-fungsi lainnya. Kemampuan komputer beserta program-programnya semakin canggih. Perubahan teknologi yang sangat pesat sekarang ini juga telah mempengaruhi agro industri yang semakin tumbuh kencang dengan varianvarian hasil produk, baik melalui rekayasa genetika maupun akibat penemuan-penemuan varietas unggul. Demikian juga dalam sektor kesehatan, produk-produknya juga mengalami revolusi dengan banyak ditemukan jenis-jenis obat (supplement) baru yang memungkinkan manusia lebih sehat atau lebih panjang usianya (Halwani, 2002). Pada gilirannya, perubahan di sisi suplai (produksi) tersebut telah membuat perubahan di sisi permintaan sesuai fenomena supply creates its own demand: perilaku konsumen semakin bervariatif mengikuti pilihan produk yang semakin kompetitif. Perubahan pola konsumen telah terjadi tidak hanya di negara-negara maju tetapi juga di NSB; tidak hanya di daerah perkotaan tetapi juga di daerah perdesaan atau pedalaman. Walaupun tidak ada data empiris yang bisa mendukung, tetapi dapat diduga bahwa jumlah penduduk di perdesaan di Indonesia yang sudah pernah minum coca cola sekarang ini jauh lebih banyak dibandingkan pada awal tahun 1970an; demikian juga jumlah penduduk di perdesaan yang memiliki HP saat ini jauh lebih banyak dibandingkan pada awal tahun 1990-an. Bahkan banyak orang yang membeli HP atau rutin menggantinya dengan seri baru bukan karena perlu tetapi karena mengikuti trend yang sangat dipengaruhi oleh reklame dan pergaulan. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Anthony Giddens (2001) bahwa globalisasi saat ini telah menjadi wacana baru yang menelusup ke seluruh wilayah kehidupan baik di perkotaan maupun perdesaan. Globalisasi telah memberi perubahan yang radikal dalam semua aspek kehidupan, mulai dari sosial, budaya, politik, ekonomi, hingga gaya hidup sehari-hari. Dalam komunikasi juga sangat nyata sekali pengaruh dari kemajuan teknologi yang jangkauannya sudah menyebar dan melewati batas-batas negara yang semakin mempersempit dunia. Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, semakin mudah pula masyarakat untuk mengaksesnya. Misalnya, dapat diduga bahwa saat ini jumlah orang di Indonesia yang bisa akses ke siaran CNN atau FOX jauh lebih banyak dibandingkan pada akhir dekade 80-
5
an. Jumlah orang yang bisa melihat siaran langsung perang Irak II pada pertengahan tahun 2003 diperkirakan jauh lebih banyak dibandingkan pada saat perang Irak I (Perang Teluk) pada awal tahun 1990-an. Contoh lainnya, menurut Giddens (2001), sebelum ada teknologi Internet, diperlukan waktu 40 tahun bagi radio di AS untuk mendapatkan 50 juta pendengar. Sedangkan dalam jumlah yang sama diraih oleh komputer pribadi (PC) dalam 15 tahun. Setelah ada teknologi Internet, hanya diperlukan waktu 4 tahun untuk menggaet 50 juta warga AS. Faktor pendorong kedua yang membuat semakin kencangnya arus globalisasi ekonomi adalah semakin terbukanya sistem perekonomian dari negara-negara di dunia baik dalam perdagangan, produksi maupun investasi/keuangan. Fukuyama (1999) menegaskan bahwa dewasa ini baik negara-negara maju maupun NSB cenderung mengadopsi prinsip-prinsip liberal dalam menata ekonomi dan politik domestik mereka. Seperti yang dapat dikutip dari Friedman (2002), Ide dibelakang globalisasi yang mengendalikannya adalah kapitalisme bebas – semakin Anda membiarkan kekuatan pasar berkuasa dan semakin Anda membuka perekonomian Anda bagi perdagangan bebas dan kompetisi, perekonomian Anda akan semakin efisien dan berkembang pesat. Globalisasi berarti penyebaran kapitalisme pasar bebas ke setiap negara di dunia. Karenanya globalisasi juga memiliki aturan perekonomian tersendiri – peraturan yang bergulir seputar pembukaan, deregulasi, privatisasi perekonomian Anda, guna membuatnya lebih kompetitif dan atraktif bagi investasi luar negeri. (halaman 9). Menurut catatan dari Friedman (2002), pada tahun 1975, di puncak Perang Dingin, hanya 8% dari negara di seluruh dunia yang mempunyai rezim kapitalis pasar bebas. Sampai tahun 1997, jumlah negara dengan rezim perekonomian liberal menjadi 28%. Jadi, dapat dikatakan bahwa faktor pendorong kedua ini dipicu, kalau tidak bisa dikatakan dipaksa oleh penerapan liberalisasi perdagangan dunia dalam konteks WTO atau pada tingkat regional seperti AFTA, UE dan NAFTA. Dalam kata lain, liberalisasi perdagangan dunia mempercepat laju dari proses globalisasi ekonomi. Dapat diprediksi bahwa pada tahun 2020 nanti, tahun di mana semua negara di dunia sudah harus menerapkan kebijakan tarif impor dan subsidi ekspor nol, derajat dari globalisasi ekonomi akan jauh lebih tinggi daripada saat ini. Faktor pendorong ketiga adalah mengglobalnya pasar uang yang prosesnya berlangsung berbarengan dengan keterbukaan ekonomi dari negara-negara di dunia (penerapan sistem perdagangan bebas dunia). Sebenarnya faktor ketiga ini dengan faktor kedua di atas saling terkait, atau tepatnya saling mendorong satu sama lainnya: semakin mengglobal pasar finansial membuat semakin mudah dan semakin besar volume kegiatan ekonomi antarnegara; sebaliknya semakin liberal sistem perekonomian dunia semakin mempercepat proses globalisasi finansial karena semakin besar kebutuhan pendanaan bagi kegiatan-kegiatan produksi dan investasi. Dampak dari globalisasi ekonomi terhadap perekonomian suatu negara bisa positif atau negatif, tergantung pada kesiapan negara tersebut dalam menghadapi peluang-peluang maupun tantangan-tantangan yang muncul dari proses tersebut. Secara umum, ada empat (4) wilayah yang pasti akan terpengaruh, yakni : 1. Ekspor. Dampak positifnya adalah ekspor atau pangsa pasar dunia dari suatu negara meningkat; sedangkan efek negatifnya adalah kebalikannya: suatu negara kehilangan pangsa pasar dunianya yang selanjutnya berdampak negatif terhadap volume produksi dalam negeri dan pertumbuhan produk domestiik bruto (PDB) serta meningkatkan jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Dalam beberapa tahun belakangan ini ada kecenderungan bahwa peringkat Indonesia di pasar dunia untuk sejumlah produk tertentu yang selama ini
6
diunggulkan Indonesia, baik barang-barang manufaktur seperti tekstil, pakaian jadi dan sepatu, maupun pertanian (termasuk perkebunan) seperti kopi, cokelat dan biji-bijian, terus menurun relatif dibandingkan misalnya Cina dan Vietnam. Ini tentu suatu pertanda buruk yang perlu segera ditanggapi serius oleh dunia usaha dan pemerintah Indonesia. Jika tidak, bukan suatu yang mustahil bahwa pada suatu saat di masa depan Indonesia akan tersepak dari pasar dunia untuk produk-produk tersebut. 2. Impor. Dampak negatifnya adalah peningkatan impor yang apabila tidak dapat dibendung karena daya saing yang rendah dari produk-produk serupa buatan dalam negeri, maka tidak mustahil pada suatu saat pasar domestik sepenuhnya akan dikuasai oleh produk-produk dari luar negeri. Dalam beberapa tahun belakangan ini ekspansi dari produk-produk Cina ke pasar domestik Indonesia, mulai dari kunci inggris, jam tangan tiruan hingga sepeda motor, semakin besar. Ekspansi dari barang-barang Cina tersebut tidak hanya ke pertokoan-pertokoan moderen tetapi juga sudah masuk ke pasar-pasar rakyat dipingir jalan. 3. Investasi. Liberalisasi pasar uang dunia yang membuat bebasnya arus modal antarnegara juga sangat berpengaruh terhadap arus investasi neto ke Indonesia. Jika daya saing investasi Indonesia rendah, dalam arti iklim berinvestasi di dalam negeri tidak kondusif dibandingkan di negara-negara lain, maka bukan saja arus modal ke dalam negeri akan berkurang tetapi juga modal investasi domestik akan lari dari Indonesia yang pada aknirnya membuat saldo neraca modal di dalam neraca pembayaran Indonesia negatif. Pada gilirannya, kurangnya investasi juga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan produksi dalam negeri dan ekspor. Seperti telah di bahas sebelumnya, sejak krisis ekonomi 1997/98, arus PMA ke Indonesia relatif berkurang dibandingkan ke negara-negara tetangga; bahkan di dalam kelompok ASEAN, Indonesia menjadi negara yang paling tidak menarik untuk PMA karena berbagai hal, mulai dari kondisi perburuan yang tidak lagi menarik investor asing, masalah keamanan dan kepastian hukum, hingga kurangnya insentif, terutama insentif fiskal bagi investasi-investasi baru. Sebaliknya, Vietnam, sebagai suatu contoh, menjadi sangat menarik bagi investor asing karena tidak hanya tenaga kerjanya sangat disiplin dan murah, juga pemerintah Vietnam memberikan tax holiday bagi investasi-investasi baru. 4. Tenaga kerja. Dampak negatifnya adalah membanjirnya tenaga ahli dari luar di Indonesia, dan kalau kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia tidak segera ditingkatkan untuk dapat menyaingi kualitas SDM dari negara-negara lain, tidak mustahil pada suatu ketika pasar tenaga kerja atau peluang kesempatan kerja di dalam negeri sepenuhnya dikuasai oleh orang asing. Sementara itu, tenaga kerja Indonesia (TKI) semakin kalah bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara lain di luar negeri. Juga tidak mustahil pada suatu ketika TKI tidak lagi diterima di Malaysia, Singapura atau Taiwan dan digantikan oleh tenaga kerja dari negara-negara lain seperti Filipina, India dan Vietnam yang memiliki keahlian lebih tinggi dan tingkat kedisiplinan serta etos kerja yang lebih baik dibandingkan TKI.
Keempat jenis dampak tersebut secara bersamaan akan menciptakan suatu efek yang sangat besar dari globalisasi ekonomi dunia terhadap perekonomian dan kehidupan sosial di setiap negara yang ikut berpartisipasi di dalam prosesnya, termasuk Indonesia. Lebih banyak pihak yang berpendapat bahwa globalisasi ekonomi akan lebih merugikan daripada menguntungkan negara sedang berkembang (NSB) seperti Indonesia. Seperti misalnya pendapat
7
yang pesimis mengenai globalisasi dari Khor (2002) sebagai berikut: Globalisasi adalah suatu proses yang sangat tidak adil dengan distribusi keuntungan maupun kerugian yang juga tidak adil. Ketidakseimbangan ini tentu saja akan menyebabkan pengkutuban antara segelintir negara dan kelompok yang memperoleh keuntungan, dan negaranegara maupun kelompok yang kalah atau termajinalisasi. Dengan demikian, globalisasi, pengkutuban, pemusatan kesejahteraan dan marjinalisasi merupakan rentetan peristiwa menjadi saling terkait melalui proses yang sama. Dalam proses ini, sumber-sumber investasi, pertumbuhan dan teknologi moderen terpusat pada sebagian kecil (terutama negara-negara Amerika Utara, Eropa, Jepang dan negara-negara industri baru (NICs) di Asia Timur). Majoritas NSB tidak tercakup dalam proses globalisasi atau ikut berpartisipasi namun dalam porsi yang sangat kecil dan acapkali berlawanan dengan kepentingannya, misalnya liberalisasi impor dapat menjadi ancaman bagi produsen-produsen domestik mereka dan liberalisasi moneter dapat menyebabkan instabilitas moneter dalam negeri (hal.18). Masih menurut Khor, Manfaat dan biaya liberalisasi perdagangan bagi NSB menimbulkan persoalan yang kian kontroversial. Pandangan kontroversial bahwa liberalisasi perdagangan merupakan sesuatu yang penting dan secara otomatif atau pada umumnya memiliki dampak-dampak positif bagi pembangunan dipertanyakan kembali secara empiris maupun analitis. Kini saatnya meneliti sejarahnya dan merumuskan berbagai pendekatan yang tepat bagi kebijakan perdagangan di NSB. (hal.32). Dengan demikian, Khor (2002) berpendapat bahwa globalisasi ekonomi mempengaruhi berbagai kelompok negara secara berbeda. Secara umum, menurutnya, dampak dari proses ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga grup negara. Grup pertama adalah sejumlah kecil negara yang mempelopori atau yang terlibat secara penuh dalam proses ini mengalami pertumbuhan dan perluasan kegiatan ekonomi yang pesat, yang pada umumnya adalah negara-negara maju. Grup kedua adalah negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sedang dan fluktuatif, yakni negara-negara yang berusaha menyesuaikan diri dengan kerangka globalisasi ekonomi atau liberalisasi perdagangan dan investasi. Misalnya negara-negara dari kelompok NSB yang tingkat pembangunan/kemajuan industrinnya sudah mendekati tingkat dari negara-negara industri maju. Grup ketiga adalah negara-negara yang termarjinalisasikan atau yang sangat dirugikan karena ketidakmampuan mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dari proses tersebut dan persoalan-persoalan pelik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan globalisasi ekonomi seperti hargaharga komoditas primer yang rendah dan fluktuatif serta hutang luar negeri. Grup ini didominasi oleh NSB terutama di Afrika, Asia Selatan (terkecuali India) dan beberapa negara di Amerika Latin (tidak termasuk negara-negara yang cukup berhasil seperti Brazil, Argentina, Chile dan Meksiko). Perkiraan bahwa sebagian besar dari NSB, terutama di tiga wilayah tersebut di atas termarjinalisasikan dalam proses globalisasi ekonomi bukan sesuatu tanpa alasan kuat. Data deret waktu dari UNCTAD menunjukkan bahwa dalam empat (4) dekade terakhir, pangsa NSB di dalam ekspor dunia menurun secara konstan dari 3,06% pada tahun 1954 ke 0,42% pada tahun 1998. Laju penurunannya lebih dalam periode 1960-an dan 1970-an. Data UNCTAD tidak hanya membedakan antara negara-negara maju (developed countries) dengan NSB, tetapi di dalam kelompok NSB itu sendiri dibedakan antara yang sudah maju (developing countries) seperti NICs, Thailand, Malaysia, Indonesia, India, Cina, Pakistan, Israel di Asia dan Brasil, Argentina, Chile dan Meksiko di Amerika Latin, dan negara-negara yang terbelakang dalam tingkat pembangunan/industrialisasinya (least developed countries) yang didominasi terutama oleh
8
negara-negara miskin di Afrika dan Asia Selatan. NSB dari katetori least developed countries paling kecil pangsa pasar dunianya, dan dalam 4 dekade terakhir ini menunjukkan suatu tren yang menurun yang mengindikasikan bahwa kelompok ini semakin termarjinalisasikan.
Faktor-faktor Utama Peningkatan Daya Saing Indonesia Kemampuan Indonesia untuk menembus pasar global atau meningkatkan ekspornya ditentukan oleh suatu kombinasi dari sejumlah faktor keunggulan relatif yang dimiliki masing-masing perusahaan di dalam negeri atas pesaing-pesaingnya dari negara-negara lain. Dalam konteks ekonomi/perdagangan internasional pengertian daripada keunggulan relatif dapat didekati dengan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Suatu negara memiliki keunggulan bisa secara alami (natural advantages) atau yang dikembangkan (acquired advantages). Keunggulan alami yang dimiliki Indonesia adalah jumlah tenaga kerja, khususnya dari golongan berpendidikan rendah dan bahan baku yang berlimpah. Kondisi ini membuat upah tenaga kerja dan harga bahan baku di Indonesia relatif lebih murah dibandingkan di negara-negara lain yang penduduknya sedikit dan miskin SDA. Keunggulan alamih ini sangat mendukung perkembangan ekspor komoditas-komoditas primer Indonesia seperti minyak dan pertanian dan sebagian besar ekspor manufaktur khususnya yang padat karya dan berbasis SDA (seperti produk-prduk dari kulit, bambu, kayu dan rotan) hingga saat ini. Sedangkan yang dimaksud dengan keunggulan yang dikembangkan adalah misalnya tenaga kerja yang walaupun jumlahnya seidkit memiliki pendidikan atau keterampilan yang tinggi dan penguasaan teknologi sehingga mampu membuat bahan baku sintesis yang kualitasnya lebih baik daripada bahan baku asli, atau berproduksi secara lebih efisien dibandingkan negara lain yang kaya SDA. Inti daripada paradigma keunggulan kompetitif adalah bahwa keunggulan suatu negara atau industri di dalam persaingan global selain ditentukan oleh keunggulan komparatif yang dimilikinya, yang diperkuat dengan proteksi atau bantuan dari pemerintah, juga sangat ditentukan oleh keunggulan kompetitifnya. Faktor-faktor keungggulan kompetitif yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan/pengusaha nasional dan Brebes pada khususnya untuk dapat unggul dalam persaingan di pasar dunia adalah diantaranya yang paling penting: 1) Penguasaan teknologi dan know-how; 2) SDM (pekerja, manajer, insinyur, saintis) dengan kualitas tinggi, dan memiliki etos kerja, kreativitas dan motivasi yang tinggi, dan inovatif; 3) Tingkat efisiensi dan produktivitas yang tinggi dalam proses produksi; 4) Kualitas serta mutu yang baik dari barang yang dihasilkan; 5) Promosi yang luas dan agresif; 6) Sistem manajemen dan struktur organisasi yang baik; 7) Pelayanan teknikel maupun non-teknikel yang baik (service after sale); 8) Adanya skala ekonomis dalam proses produksi; 9) Modal dan sarana serta prasarana lainnya yang cukup; 10) Memiliki jaringan bisnis di dalam dan terutama di luar negeri yang baik;
9
11) proses produksi yang dilakukan dengan sistem just in time; 12) tingkat entrepreneurship yang tinggi, yakni seorang pengusaha yang sangat inovatif, inventif, kreatif dan memiliki visi yang luas mengenai produknya dan lingkungan sekitar usahanya (ekonomi, sosial, politik, dll.), dan bagaimana cara yang tepat (efisien dan efektif) dalam menghadapi persaingan yang ketat di pasar global. 13) Birokrasi yang efisien dan kondusif bagi pengembangan usaha.
Secara teoritis (hipotesis), faktor-faktor yang diduga punya pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja ekspor Indonesia dapat dibedakan antara faktor-faktor dari sisi permintaan dan faktor-faktor dari sisi penawarannya. Dari sisi permintaan pasar adalah terutama pendapatan dan selera masyarakat dunia (atau negara tujuan ekspor), yang merupakan dua faktor eksternal yang tidak dapat dipengaruhi oleh pengusaha itu sendiri (negara eksportir), Sedangkan dari sisi penawaran, sebagian adalah faktor-faktor yang hingga tingkat tertentu dapat dipengaruhi oleh pengusaha bersangkutan seperti dalam hal peningkatan SDM, penyediaan modal, dan penguasaan atau pengembangan teknologi. 2
Birokrasi di Indonesia: Fakta dan Diskusi
Belakangan ini banyak pernyataan di media masa dan seminar-seminar mengenai daya saing atau kesiapan perusahaan-perusahaan Indonesia dalam bertarung di dalam negeri maupun di global dalam era perdagangan bebas dan ekonomi globalisasi sekarang ini. Satu hal yang jelas adalah bahwa, seperti yang dijelaskan di Tambunan (2006), kinerja bisnis yang termasuk juga daya saingnya, dari semua skala usaha (mikro, kecil, menengah dan besar) di semua sektor berada di dalam suatu lingkungan yang dinamis dan sangat kompleks. Oleh karena itu, kinerja dari suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh linkungannya. Usaha pemerintah dalam mempromosikan atau membantu suatu jenis kegiatan usaha tertentu tidak akan membuat hasil yang optimal tanpa mempertimbangkan lingkungan dari jenis usaha tersebut dan konteks dari suatu pembangunan ekonomi yang lebih luas yang menciptakan ”aturan main” untuk semua kegiatan/jenis usaha dan yang mana mempengaruhi cara bisnis dan pasar bekerja. Demikian juga, usaha meningkatkan kegiatan di sektor riil dengan memperbesar kucuran kredit tidak akan bermanfaat tanpa pada waktu yang bersamaan memperhitungkan faktor-faktor determinan lainnya
2
Baik di sisi permintaan maupun di sisi penawaran, tidak semua faktor-faktor tersebut merupakan variabel-variabel bebas, melainkan terdapat sejumlah interdependent variables, yakni saling mempengaruhi satu sama lainnya. Bahkan saling mempengaruhi antar variabel tidak hanya terjadi di dalam kelompok masing-masing, tetapi juga lintas kelompok. Misalnya, dari sisi permintaan, kebijakan WTO mengenai lingkungan yang dikaitkan dengan perdagangan dunia (misalnya dalam konteks ISO) membuat teknologi dan SDM menjadi dua faktor produksi dari sisi penawaran yang sangat penting. Dalam perkataan lain, apabila perusahaan-perusahaan Indonesia tidak bisa memenuhi ketetapan-ketetapan yang terkandung di dalam, misalnya ISO 14000 karena kekurangan teknologi dan SDM, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam pemasaran produk-produknya di pasar global.
10
Lingkungan di mana bisnis beroperasi dapat dibagi dalam dua macam, yakni lingkungan langsung dan lingkungan yang lebih luas (Gambar 1). Lingkungan yang lebih luas adalah lingkungan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap suatu kegiatan bisnis, yang terdiri dari komponen-komponen berikut: ekonomi makro (seperti kebijakan perdagangan, kebijakan industri, kebijakan sektor keuangan, dan kebijakan moneter dan fiskal), pemerintah dan politik pada tingkat nasional dan lokal (misalnya legislatif dan proses pembuatan kebijakan, judisiari, dan keamanan dan stabilitas), jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah (seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, utilitas dan jasa keamanan), pengaruh-pengaruh eksternal (seperti perdagangan global, bantuan luar negeri, tren dan selera masyarakat dunia, teknologi, dan informasi), sosial dan kultur (seperti demografi, selera konsumer, dan sikap terhadap bisnis), dan iklim serta lingkungan alam (misalnya sumber daya alam, cuaca, dan siklus pertanian). Sedangkan, yang dimaksud lingkungan langsung adalah lingkungan berpengaruh secara langsung terhadap semua kegiatan usaha, yakni pasar (misalnya consumen, tenaga kerja, keterampilan dan teknologi, material dan alat-alat produksi, lokasi, infrastruktur, modal, dan jaringan-jaringan kerja), regulasi dan birokrasi (seperti undang-undang, peraturan-peraturan, tarif pajak dan sistem perpajakan, lisensi dan perijinan, standar produk dan prses, dan perlindungan konsumer dan lingkungan), dan intervensi-intervensi yang didanai oleh uang publik (seperti jasa keuangan untuk bisnis). 3 Survei WEF juga menanyakan masalah-masalah utama yang dihadapi pengusaha dalam bisnis mereka sehari-hari. Untuk kasus Indonesia, Gambar 2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa kurangnya infrastruktur (atau kondisinya yang buruk) sebagai kendala utama. Dua masalah berikutnya yang dinyatakan oleh banyak pengusaha Indonesian yang menjawab pertanyaan tersebut adalah birokrasi pemerintah yang tidak efisien dan kebijakan yang tidak stabil. Yang menarik dari hasil survei ini untuk kasus Indonesia adalah bahwa hanya 4,69 persen dari responden yang mengatakan bahwa kurangnya akses ke keuangan merupakan kendala utama. Selain infrastruktur, birokrasi pemerintah yang bertele-tele dan tidak efisien juga merupakan masalah utama bagi sebagian responden . Hal ini dapat diukur dengan sejumlah indikator, tiga diantaranya yang menjadi topik penelitian WEF adalah: a) banyaknya prosedur yang harus dilakukan; b) jumlah hari yang harus dilewati untuk memulai suatu bisnis; dan c) banyaknya waktu yang terbuang untuk bernegosiasi dengan pejabat-pejabat pemerintah (bureaucratic red tape) Dilihat dari perspektif global, memang posisi Indonesia dalam dua indikator birokrasi pertama tersebut adalah yang terburuk di dalam kelompok ASEAN, walaupun masih lebih baik dibandingkan China. Untuk indikator (a), yang masuk di dalam kelompok 10 negara dengan birokrasi pemerintah yang tersederhana dan terefisiensi (jumlah prosedur paling sedikit) 3
Komponen-komponen di dalam linkungan langsung ini juga merupakan komponen-komponen penting di dalam model “berlian” yang terkenal dari Porter (1998a,b) yang sangat berpengaruh pada daya saing negara.
11
adalah negara-negara maju (Tabel 1). Untuk indikator (b) yang masuk di dalam 10 negara dengan jumlah hari paling sedikit dalam pengurusan ijin dan sebagainya untuk buka suatu usaha juga didominasi oleh negara-negara maju (Tabel 2). 4 Gambar 1:Dunia Usaha di Dalam Lingkungan Langsung dan Lebih Luas
Sedangkan untuk indikator ©, pengukurannya adalah jumlah jam yang digunakan untuk berurusan dengan pemerintah sebagai suatu persentase dari jam kerja dengan skor sebagai berikut: 1 = 0%, 2 = 1-10%, 3 = 11-20%, 4 =21-30%, 5 = 31-40%, 6 = 41-60%, 7= 61-80%, dan 8 =81-100%. Hasilnya di Tabel 3 4
Mungkin hasil survei ini bisa digunakan sebagai suatu bukti empiris lagi bahwa efisiensi dalam administrasi pemerintahan yang berurusan langsung dengan bisnis (seperti prosedur pengurusan ijin buka usaha baru) memang turut serta (bersama-sama dengan banyak faktor determinan lainnya seperti yang ditunjukkan di Gambar 1) memainkan peran yang krusial. Hipotesanya adalah bahwa semakin efisien birokrasi pemerintahan, semakin pesat pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi (termasuk pertumbuhan investasi) dan semakin pesat pertumbuhan ekonomi.
12
menunjukkan bahwa yang masuk di dalam 10 negara dengan waktu yang terbuang paling sedikit juga didominasi oleh negara-negara maju. Yang menarik dari table ini adalah bahwa posisi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan indikator-indikator sebelumnya. Gambar 2: Masalah-masalah utama dalam melakukan bisnis di Indonesia dalam The Global Competitiveness Report 2006-2007*
Salah satu aspek penting dari pelaksanaan birokrasi yang tidak efisien adalah korupsi. Indonesia sampai saat ini, masih terkenal sebagai negara yang korup di dunia. Banyak analisis yang mengatakan, korupsi itu timbul karena berbelitnya birokrasi dalam segala hal termasuk yang dialami oleh dunia usaha. Dalam konteks ini, Hatta pernah menulis seperti ini: pemerintah harus banyak campur tangan dalam pelaksanaan Ekonomi Terpimpin dengan mengadakan petunjuk, tetapi harus bebas dari perbuatan birokrasi. Dalam pelaksanaan ekonomi yang berpedoman kepada prinsip murah, lancar, dan cepat, tidak ada yang lebih berbahaya dari pada birokrasi. Jelaslah dari tulisan itu bahwa Hatta menganjurkan campur tangan pemerintah dalam pengaturan ekonomi tetapi tidak menghendaki adanya birokrasi yang rumit. Menurut bahasa Hatta, pengaturan ekonomi dan bisnis oleh pemerintah itu seharusnya murah, lancar, dan cepat. Pemikiran ini ternyata masih relevan dengan kondisi Indonesia saat ini dimana lebih-lebih dengan
13
pelaksanaan otonomi daerah justru birokrasi menjadi lebih rumit. Birokrasi yang rumit di tingkat pemerintah daerah tersebut tentu saja menghasilkan "Ekonomi Biaya Tinggi" dan merajalelanya korupsi yang sangat memberatkan masyarakat umum dan dunia usaha (Nugroho, 2004). Tabel 1: Jumlah prosedur yang diperlukan untuk memulai suatu bisnis dalam The Global Competitiveness Report 2006-2007*
Birokrasi tetap menjadi salah satu problem terbesar yang dihadapi bukan hanya Indonesia tetapi juga banyak negara lain di Asia, termasuk di negara-negara yang terkena krisis ekonomi 1997/98, meskipun reformasi dalam skala lumayan telah berlangsung di negara-negara tersebut. Sebagai suatu ilustrasi, dari sejumlah negara yang diteliti oleh lembaga think-tank Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hongkong, Indonesia termasuk terburuk dan tak mengalami perbaikan yang berarti sejak 1999, meskipun masih lebih baik dibanding Cina, Vietnam dan India. Pada tahun 2000, misalnya, Indonesia memperoleh skor 8,0 atau tak bergerak dari skor 1999, dari kisaran skor yang dimungkinkan, yakni nol untuk terbaik dan 10 untuk terburuk. Tahun 1998, PERC juga menempatkan Indonesia sebagai negara nomor satu paling korup di Asia. Sementara Transparency International (TI) tahun 1998 mendudukkan Indonesia di posisi keenam negara paling korup sedunia, setelah tahun 1995 peringkat pertama (Kompas, Senin, 13 Maret 2000). Masih menurut Kompas yang sama, skor 8,0 atau jauh di bawah rata-rata ini didasarkan pada pertimbangan masih banyak pejabat tinggi pemerintah yang memanfaatkan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang dekat mereka. "Dalam kasus Indonesia, masalahnya adalah 14
pada mahalnya persetujuan atau lisensi. Banyak pejabat senior pemerintah terjun ke bisnis atau menggunakan posisi mereka untuk melindungi dan mengangkat kepentingan bisnis pribadinya," demikian disebutkan oleh PERC yang dikutip dari Kompas yang sama. 5 Tabel 2: Jumlah Hari dalam Pengurusan Ijin dan lainnya untuk buka suatu usaha dalam The Global Competitiveness Report 2006-2007*
Kelemahan birokrasi Indonesia antara lain karena banyak kegiatan yang tidak perlu dilakukan, tetapi tetap dipaksakan untuk dijalankan oleh pemerintah. Program pelatihan di lingkungan birokrasi yang selama ini dilakukan juga tidak kompetitif. Apalagi yang melaksanakan pelatihan tersebut adalah pemerintah sendiri. Selain itu, jenjang dalam birokrasi di Indonesia sebenarnya sudah ada sehingga program pelatihan menjadi sekadar formalitas. Misalnya, pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Penyebab lainnya dari buruknya pelaksanaan birokrasi di Indonesia selama ini adalah rendahnya pendapatan pegawai negeri tingkat bawah. Secara logis bisa dipahami bahwa Jika pegawai negeri tidak memperoleh gaji yang cukup tinggi, tidak mengherankan jika pegawai level bawah atau bahkan menengah berusaha menambah pendapatan mereka atau anggaran departemen dengan menarik pungutan khusus dari pihak yang membutuhkan pelayanan atau persetujuan dari mereka.
5
Menurut laporan yang sama dari PERC, untuk Cina, India dan Vietnam, memperkaya diri sendiri tampaknya bukan menjadi motif utama. Tindakan para pejabat tingginya yang sangat birokratif, lebih banyak didasarkan pada keinginan mempertahankan kekuasaan, selain memang ada keinginan kuat para pejabat di semua level untuk menjaga kepentingan menteri-menteri atau wilayah-wilayah tertentu yang mereka wakili."Sangat sedikit atau tidak ada insentif untuk bekerja sama dengan sektor swasta," demikian PERC. Dengan kondisi tersebut, India tetap negara dengan birokrasi terburuk, dengan skor 9,1. Negara Asia lain yang skornya juga di bawah rata-rata adalah Vietnam dan Cina yang masing-masing 8,5, Malaysia 7,5, Filipina 6,5 dan Taiwan 6,33.
15
Tabel 3: Banyaknya waktu yang terbuang untuk bernegosiasi dengan pejabat pemerintah dalam The Global Competitiveness Report 2006-2007*
Sumber: WEF (2006)
Secara teoretis, peranan birokrasi dalam suatu negara sebenarnya sangat baik sebagai instrumen penyeimbang mekanisme pasar. Tapi dalam kenyataannya, tidak semua peranan birokrasi ini dapat mencapai tujuannya. Ada memang sejumlah negara di dunia yang berhasil mengembangkan birokrasi yang relatif efisien dan menghasilkan pembangunan ekonomi yang baik, seperti, misalnya, Singapura dan Jepang. Menurut hasil suatu wawancara dengan Amien Rais di JawaPos (14 Oktober, 1997 Selasa), setidaknya, ada empat kelemahan yang membuat otonomi birokrasi menjadikan pembangunan berjalan tidak efisien. Pertama, terjadinya problem dari
picking the winners, yakni dalam menentukan siapa yang berhak
mendapatkan fasilitas ekonomi, birokrasi bisa saja melakukan kesalahan. Ini terjadi karena adanya bias kepentingan politik serta tidak adanya informasi yang akurat. Dalam posisi seperti ini, kelompok yang dekat dengan pusat kekuasaan birokrasi biasanya memperoleh fasilitas ekonomi terbanyak. Kedua, besarnya biaya transaksi untuk memperoleh fasilitas ekonomi juga akan mengubah orientasi aktivitas ekonomi dari sektor yang produktif menuju sektor yang tidak produktif, yakni bergerak di bidang usaha yang secara politis menguntungkan. Bukan yang efisien dan kompetitif. Ketiga, terdapat diktum bahwa sekali fasilitas ekonomi diberikan kepada suatu kelompok tertentu, maka dalam jangka panjang tidak dapat dengan mudah dicabut begitu saja. Menurutnya, kondisi ini akan membuat inovasi di bidang ekonomi semakin sulit dijalankan. Padahal, kunci keberhasilan suatu perusahaan atau negara dalam berkompetisi di tingkat internasional terletak pada kemampuan melakukan inovasi. Sedangkan kelemahan keempat, birokrasi biasanya berkembang menjadi semakin elitis. Kebijakan ekonomi birokrasi semakin jauh dari keberpihakan pada kepentingan masyarakat banyak, tapi lebih ditentukan oleh segelintir kelompok yang memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan ekonomi. Menurutnya, bila keempat faktor tadi saling melengkapi,
16
yang tercipta adalah sebuah birokrasi yang predatorik, yang sama sekali tidak bermanfaat dalam proses pembangunan. Zuhro (2007) juga berpendapat yang sama bahwa reformasi ekonomi, politik dan sosial di Indonesia harus dibarengi dengan reformasi birokrasi. Menurutnya, Indonesia sering dijadikan contoh dari masyarakat yang mengalami perubahan ekonomi, sosial, dan politik, tapi masih menampakkan beberapa ciri tradisional, dengan sistem politik yang berwajah patrimonial. Masalah yang dihadapi birokrasi mencakup rendah kinerja, yang disebabkan oleh pola pikir pegawai negeri sipil (PNS) yang kurang berorientasi pada profesionalisme. Hal ini disebabkan oleh belum diberlakukannya penghargaan dan imbalan gaji sesuai pencapaian prestasi dan masih berlangsungnya hubungan kerja yang kolutif, diskriminatif, serta kurang mendidik. Menurutnya, ada beberapa alasan penting mengapa reformasi birokrasi perlu mendapat perhatian serius. Pertama, sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa birokrasi senantiasa tidak ditempatkan pada posisi, fungsi, dan perannya sebagai sebuah organisasi yang mengurus negara secara profesional. Hal ini bisa ditelusuri mulai masa sebelum kolonial Belanda sampai era transisi sekarang ini. Kedua, semasa orde baru, Indonesia tergolong negara yang relatif maju secara ekonomi, tapi terbelakang secara politik. Asumsi yang mengatakan bahwa Indonesia mengalami kemajuan ekonomi ternyata tidak sepenuhnya benar. Krisis yang melanda Indonesia membuktikan secara konkret bahwa fundamental ekonomi Indonesia tidak cukup kuat. Ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak diikuti pembangunan politik menghasilkan rapuhnya institusi demokrasi. Ketiga, dibanding Singapura, Malaysia, dan Thailand, birokrasi Indonesia tertinggal jauh. Di ketiga negara tersebut birokrasi mereka sudah memasuki tahap profesional. Keemapt, isu korupsi dalam birokrasi terus saja menjadi berita harian berbagai media. Di era transisi ini, isu tersebut tak juga mereda. Sebarannya malah meluas. Asumsi dasar pentingnya agenda reformasi birokrasi di Indonesia salah satunya karena eksistensinya sebagai prasyarat penting bagi keberhasilan peningkatan daya saing Indonesia. Sulit dibantah bahwa rendahnya daya saing global Indonesia hingga kini adalah karena kentalnya praktik ekonomi biaya tinggi dalam birokrasi dan regulasi yang tidak probisnis. Untuk melakukan reformasi birokrasi yang mendukung kesiapan dunia usaha di Indonesia menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi ekonomi dunia saat ini dan dimasa mendatang, Zuhro (2007) menegaskan perlunya pemahaman mengenai konsep birokrasi modern, karena reformasi birokrasi harus yang mengarah ke birokrasi modern dan rasional yang dianut banyak negara maju selama. 6 6
Seperti yang dijelaskannya, ini tak dapat dilepaskan dari gagasan Weber yang memandang birokrasi sebagai sebuah organisasi yang hierarkhis, di mana PNS berkewajiban melaksanakan tugas yang berkaitan dengan urusan-urusan publik. Sebagai sebuah lembaga, birokrasi juga melaksanakan fungsi dan kewajiban pemerintahan. Idealnya, dalam suatu negara demokrasi, PNS memfokuskan tugasnya pada masalah pelayanan kepada masyarakat. Bagi Weber, birokrasi modern dan rasional dipandang
17
Sedangkan, Kartasasmita (1996) menghubungkan antara etika birokrasi dengan administrasi pembangunan. Menurutnya, di NSB seperti Indonesia masalah etika ini proporsinya jauh lebih besar dibandingkan di negara-negara maju (NM). Pandangan itu didukung oleh observasi yang umum dalam kondisi administrasi di NSB seperti antara lain sebagai berikut. Pertama, belum tercipta tradisi administrasi yang baik, yang menjaga timbulnya masalah etika seminimal mungkin. NSB mengembangkan administrasi mereka sesuai dengan kebudayaan mereka, tetapi mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku umum atau yang berlaku di NM sehingga pelaksanaannya tidak optimal karena adanya benturan antara kebudayaan lokal di NSB dan pola pikir NM. Kedua,
adanya keterbatasan dalam sumber daya, yang menyebabkan
pengembangan administrasi yang baik tidak bisa cepat berjalan. Keterbatasan itu adalah baik dalam hal sumber
dana
maupun
SDM.
SDM
administrasi
sangat
terbatas
kualitas,
kompetensi,
dan
profesionalismenya, dan keadaan itu diperberat oleh imbalan yang rendah karena keterbatasan dana pemerintah. Ketiga, administrasi hidup dalam suatu sistem politik, dan di banyak NSB sistem politik itu sendiri masih berkembang. Baru belakangan ini saja NSB berupaya menerapkan dengan sungguh-sungguh prinsip-prinsip demokrasi ke dalam sistem politik mereka. Itu pun masih banyak ragamnya dan masih banyak masalahnya. Dalam keadaan demikian, menurutnya, administrasi secara politis berperan lebih besar dibandingkan dengan di NM yang sistem demokrasinya telah lebih maju. Peran politik yang besar itu, acapkali tidak diimbangi dengan kebertanggungjawaban (accountability) kepada rakyat seperti layaknya dalam sebuah sistem demokrasi. Dalam suasana demikian, maka alokasi kekuasaan berjalan secara tertutup, dan tidak terkendali oleh sistem konstitusi, sistem demokrasi, dan sistem hukum. Dengan sendirinya sistem yang demikian (atau ketiadaan sistem yang juga merupakan sistem tersendiri) akan mengabaikan etika, dan menjadi lahan subur untuk berkembangnya penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi, dan sebagainya. sebagai bentuk yang paling efisien ketimbang administrasi patrimonial. Ini karena birokrasi modern dianggap sebagai suatu lembaga yang aktivitasnya terukur dan dapat diprediksi. Ini yang membedakannya dengan sistem administrasi patrimonial yang tidak mempertimbangkan gagasan tentang profesionalisme. Namun, dijelaskannya (berdssarkan studi literaturnya) bahwa pemikiran Weber tersebut kurang partisipatif. Birokrasi perlu memerhatikan kerja tim dan kontrol rekan kerja dan bukan semata didominasi atau dikontrol atasan. Paradigma baru birokrasi setidaknya memiliki ciri-ciri berikut: mengarahkan, memberdayakan, dan menciptakan persaingan dalam pelayanan publik. Ini yang disebut model birokrasi entrepreneur, yang memerlukan sinergi antara pemerintah dan birokrasi. Keduanya perlu memosisikan diri sebagai pengarah dan bukan sebagai pengurus semua bidang kehidupan. Oleh karena itu, ke depan perlu membangun birokrasi yang dapat mendukung secara luas terciptanya ruang partisipasi publik, pemberdayaan, dan peningkatan kreativitas masyarakat. Selain itu, penting pula bagi birokrasi untuk merekrut sumber daya manusia (SDM) dari luar guna memperkuat institusi dan transformasi birokrasi entrepreneur. Birokrasi yang kompetitif mengisyaratkan pentingnya membangun semangat kompetisi di dalam dan antarbirokrasi. Sebagai contoh, kehadiran Telkom, Indosat, dan perusahaan telekomunikasi lainnya, bisa menimbulkan persaingan yang sehat, menghindari terjadinya kelangkaan barang, dan memberikan harga terbaik bagi konsumen. Masalahnya, seperti yang dijelaskan lebih lanjut di Zuhro (2007), sekarang ini adalah bagaimana membangun semangat kepeloporan dan mengurangi 'budaya petunjuk'. Setiap birokrat perlu membiasakan diri mencari cara-cara baru yang praktis untuk pelayanan publik, inisiatif, antisipatif dan proaktif, tangkas membaca kebutuhan publik, memandang semua orang sederajat di depan hukum, serta menghargai prinsip kesederajatan. Kentalnya budaya petunjuk, misalnya, telah membuat lambannya pelayanan publik di negeri ini. Bila perbaikan kinerja birokrasi dipandang sebagai hal yang signifikan dan lebih menjanjikan, maka reformasi birokrasi adalah suatu hal yang niscaya dan saatnya menjadi gerakan nasional.
18
Oleh karena, Kartasasmita (1996) menegaskan bahwa upaya memperbaiki birokrasi termasuk didalamnya upaya menanamkan etika sebagai nilai utama dalam administrasi, yang tercermin baik dalam etika perorangan maupun etika organisasi adalah pekerjaan yang memerlukan kesabaran, dan hasilnya pun tidak dapat diharapkan akan spektakuler, tetapi akan lebih banyak bersifat inkremental. 7
Daftar pustakanya Friedman, Thomas L. (2002), Memahami Globalisasi. Lexus dan Pohon Zaitun, Penerbit ITB. Fukuyama, Francis (1999), The End of History and The Last Man. Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal, Edisi Baru, Penerbit Qalam. Giddens, Anthony (2001), Runaway World-Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Halwani, R. Hendra (2002), Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. Henriques, D.B. (1986), The Machinery of Greed: Public Authority Abuse and What to do About It, Lexington, Mass.: Lexington Books Hummel, R.P. (1987), The Bureaucratic Experience, New York: St. Martin Press. Kartasasmita, Ginandjar (1996), ”Etika Birokrasi dalam Administrasi Pembangunan. Tantangan Menghadapi Era Globalisasi”, Orasi Ilmiah Dies Natalis ke-41 FISIPOL UGM, 19 September, Yogyakarta. Khor, Martin(2002), Globalisasi & krisis Pembangunan Berkelanjutan, Seri Kajian Global, Yogyakarta, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas. Lewis, Carol W. (1991), The Ethics Challenge in Public Service, San Francisco: Jossey-Bass. Naisbitt, John (1997), Megatrends Asia 2000, London: Nicholas Brealey Publishing. Nugroho SBM (2004), ”Bung Hatta, Kemiskinan dan Birokrasi”, Suara Merdeka, Selasa 13 Juli Pops, Gerald M (1994), “A Teleological Approach to Administrative Ethics” dalam Cooper, Terry L., Handbook of Administrative Ethics, New York, N.Y.: Marcel Dekker, Inc, Porter, M.E. (1980), Competitive Strategy, New York: Free Press. Porter, M.E. (1998a), The Competitive Advantage of Nations: With a New Introduction, New York: The Free Press. Porter, M.E. (1998b), On Competition, Boston: Harvard Business School Press.WEF (2004), The Global Competitiveness Report 2004-2005, Oxford University Press. Sternberg, S.S. dan Austern, D.T. (1990), Goverment, Ethics, and Managers: A Guide to Solving Ethical Dilemmas in The Public Sector, New York: Praeger. Stillman, R.J. (1992), Public Administration: Concepts and Cases, edisi ke 5, Boston: Houghton Mifflin Company. Tambunan, Tulus (2004), Globalisasi dan Perdagangan Internasional, Jakarta: Ghalia Indonesia. Tambunan, Tulus (2006), Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama hingga Pasca Krisis, Jakarta: Pustaka Quantum. Thompson, Dennis F. (1987), Political Ethics and Public Office, Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Toffler, Alvin (1980), Future Shock, London: Pan Book Ltd. 7
Berkaitan dengan reformasi birokrasi yang mengedepankan etika, Kartasasmita (1996) menganjurkan perlunya diupayakan untuk menerapkan dua pendekatan yakni bersifat teleologis maupun deontologis. Menurutnya, yang diperlukan oleh Indonesia adalah birokrasi yang terdiri atas manusia-manusia yang berkarakter. Karakter yang dilandasi sifat-sifat kebajikan akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat dan mencegah tujuan menghalalkan segala cara. Karakter ini harus ditunjukkan bukan hanya dengan menghayati nilai-nilai kebenaran dan kebajikan yang mendasar, tetapi juga nilai-nilai kejuangan. Hal terakhir ini penting karena dengan semangat kejuangan itu seorang birokrat, meskipun dengan imbalan tidak terlalu memadai, akan sanggup bertahan dari godaan untuk tidak berbuat yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan. Birokrasi Indonesia hendaknya memiliki juga semangat keadilan sosial, yang akan tercermin dalam keberpihakan kepada yang lemah dalam kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakannya. Selanjutnya seperti dianjurkan oleh pandangan regim nilai, birokrasi Indonesia harus berpegang teguh kepada konstitusi dan segenap ketentuan pelaksanaannya. Sebaliknya, birokrasi harus menentang habis-habisan setiap upaya yang tidak konstitusional apalagi yang bertentangan dengan konstitusi. Mengenai dua pendekatan tersebut, lihat misalnya Henriques (1986), Hummel (1987), Lewis (1991), Pops (1994), Sternberg dan Austern (1990), Stillman (1992), Thompson (1987) dan Vasu dkk. (1990).
19
Vasu, Michael L., Steward D.W., dan Gorson, G.D (1990), Organizational Behavior and Public Management, edisi ke 2, New York, N.Y.: Marcel Dekker, Inc. WEF (2006), The Global Competitiveness Report 2006-2007, Geneva: World Economic Forum Zuhro, R Siti (2007), Reshuffle dan Reformasi Birokrasi”, Republika (online), Senin, 30 April.
20
