ARAH KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA DALAM PERDAGANGAN DAN INVESTASI RIIL Tulus Tambunan Pusat Studi Industri dan UKM, Universitas Trisakti I. PENDAHULUAN Ada tiga kebijakan yang dibahas di tulisan ini, yakni kebijakan perdagangan luar negeri (PLN), kebijakan perdagangan dalam negeri (PDN), dan kebijakan investasi riil (pembentukan modal tetap). Tiga kebijakan ini sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena teori ekonomi konvensional mengajarkan bahwa PLN (ekspor plus impor), pembentukan modal tetap (investasi), dan konsumsi rumah tangga merupakan tiga motor penggerak pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga berkorelasi positif dengan pertumbuhan PDN. Dalam masing-masing kebijakan tersebut, banyak sekali isu-isu. Misalnya di dalam kebijakan PLN, isu-isu besarnya antara lain komitmen pemerintah Indonesia terhadap World Trade Organisation (WTO), berbagai free trade areas (FTA) yang telah disepakati antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah-pemerintah dari sejumlah negara lainnya. Demikian juga, dalam kebijakan PDN, isu bervariasi mulai dari masalah logistik atau infrastruktur hingga berbagai macam distorsi pasar, termasuk perdagangan antar wilayah. Dalam kebijakan investasi, isu mulai dari efektivitas dari Undang-undang Penanaman Modal yang berlaku hingga iklim investasi. Tujuan utama dari kajian kebijakan ini adalah menjawab dua pertanyaan: 1) isu-isu besar apa saja saat ini yang menjadi tantangan besar ke depan bagi Indonesia yang oleh karena itu sangat mendesak untuk segera direspons oleh pemerintah lewat suatu kebijakan yang tepat? 2) Setelah mengidentifikasi isu-isu besar, bagaimana arah kebijakan yang tepat di masa depan? Seperti telah dijelaskan di atas, karena setiap dari tiga kebijakan tersebut, banyak sekali isunya, maka di dalam pengkajian ini, untuk setiap dari ketiga kebijakan tersebut, hanya beberapa isu besar saja yang akan dibahas. II. PERDAGANGAN LUAR NEGERI Dalam era perdagangan global, kebijakan PLN menjadi sangat penting. Di dalam menyusun kebijakan PLN, pemerintah Indonesia mempunyai komitmen terhadap sejumlah blok perdagangan, khususnya berikut ini: 1) WTO. Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO, kebijakan yang diterapkan harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan di bidang perdagangan internasional yang telah disepakati bersama di dalam WTO yang menuju perdagangan bebas dunia sepenuhnya. 2) APEC. Kebijakan PLN Indonesia harus juga sejalan dengan kesepakatan dalam APEC yang menerapkan perdagangan bebas oleh negara-negara maju (NM) anggota APEC pada tahun 2010 dan diikuti oleh negaranegara berkembang (NSB) anggota APEC pada tahub 2020.
1
3) ASEAN. Kebijakan PLN negeri Indonesia juga harus sejalan dengan kebijakan AFTA menuju perdagangan bebas yang telah dimulai sejak tahun 2003, termasuk sejumlah ASEAN Plus, seperti FTA ASEAN dengan Korea, China, Jepang, India, New Zealand, Amerika dan Serikat. Juga kebijakan PLN Indonesia harus sejalan dengan kesepakatan untuk mempercepat integrasi Ekonomi ASEAN dari 2020 menjadi 2015. 4) EPA. Indonesia telah menandatangani Economic Partnership Agreement (EPA) dengan Jepang pada awal tahun 2006. Oleh karena itu, kebijakan PLN Indonesia juga harus disesuaikan dengan kesepakatan tersebut. 5) KEK. Indonesia juga telah membuat kesepakatan untuk membentuk Kawasan Ekonomi Khusus dengan Singapura, dan ini berarti Indonesia punya suatu komitmen yang harus dicerminkan di dalam kebijakan PLNnya. Bukan lagi suatu rahasia umum bahwa era perdagangan bebas adalah era persaingan. Oleh sebab itu Indonesia harus meningkatkan efisiensi, produktivitas, kapasitas produksi dan inovasi disetiap sektor untuk secara bersama menunjang peningkatan daya saing produk Indonesia dipasar dunia maupun di pasar domestik dalam menghadapi persaingan dari produk-produk impor. Ini tentu bukan hanya tugas dari Departemen Perdagangan, melainkan juga tanggung jawab dari semua departemen terkait. Oleh karena itu, efektivitas dari kebijakan perdagangan luar negeri, selain ditentukan oleh baik tidaknya kebijakan itu sendiri dan pelaksanaannya, juga ditentukan oleh kebijakan-kebijakan lainnya (Gambar 1).
Gambar 1: Keterkaitan Antara Kebijakan PLN dengan Kebijakan-kebijakan Utama Lainnya Kebijakan Teknologi & pendidikan
Kebijakan Moneter & Fiskal
Kebijakan infrastruktur
Kebijakan Industri
Kebijakan Perbankan
Kebijakan Hukum Kebijakan PLN
Kebijakan Sektor-sektor Tradable lainnya Kebijakan Enerji
Kebijakan Pertanian
Kebijakan Investasi
Kebijakan perburuan
Kebijakan umum dibidang PLN pada dasarnya terdiri dari kebijakan ekspor dan kebijakan impor. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari fungsi pemerintah di sektor PLN seperti fungsi trade advocacy, market penetration, akses ke pasar dan lain-lain. Tujuan utama dari kebijakan ekspor adalah meningkatkan ekspor dengan prasyarat bahwa kebutuhan pasar domestik telah terpenuhi. Sedangkan tujuan utama dari kebijakan impor adalah dua, yakni (1) mengurangi impor dengan prasyarat bahwa produksi dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan pasar
2
dalam negeri dengan tingkat efisiensi yang paling tidak sama dengan produk impor, atau (2) menambah impor jika produksi dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam kata lain, kebijakan PLN harus tetap berlandaskan pemikiran bahwa sebuah negara akan melakukan ekspor jika negara itu memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif atas negara lain, dan, mengimpor jika sebaliknya. Beberapa isu besar terkait dengan kebijakan PLN yang akan dibahas di sini adalah: 1) Kesepakatan perdagangan global dan regional (WTO, FTA (multilateral atau bilateral), EPA, ASEAN-AFTA, termasuk ASEAN “Plus” dan Integrasi Ekonomi ASEAN) 2) Standarisasi 3) Penentuan sektor-sektor unggulan (picking the winners) 4) Kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga komoditas di pasar dunia 5) Anti-dumping 6) Diplomasi Ekonomi II.1 Kesepakatan Perdagangan Global, Regional dan Bilateral Indonesia sebenarnya menghadapi dua pilihan, yakni lebih memilih mengikuti WTO atau lebih fokus terhadap kesepakatan-kesepakatan regional dan bilateral dengan sejumlah negara. 1 Sebagai salah satu negara anggota WTO, jelas Indonesia harus taat WTO, yang artinya kebijakan PLN Indonesia harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan di bidang perdagangan internasional yang telah disepakati bersama di dalam WTO yang menuju perdagangan bebas dunia sepenuhnya. Sebenarnya, sesuai dengan arah dari WTO,
dapat dikatakan bahwa regim PLN
Indonesia termasuk yang paling liberal, terutama di kawasan Asia Tenggara, khususnya setelah krisis ekonomi 1997/98. 2 Namun demikian, terbukti bahwa keikut-sertaan Indonesia dalam WTO tidak menjamin daya saing global dari produk-produk Indonesia karena selama ini kebijakan PLN Indonesia yang cenderung semakin liberal tidak didukung oleh langkah-langkah konkrit lainnya.
Dilihat dari nilai totalnya, berdasarkan data WTO 2007,
Indonesia tidak termasuk 10 besar di dunia. Sedangkan dilihat dari persentasenya terhadap produk domestik bruto (atau GDP), posisi Indonesia juga relatif kecil jika dibandingkan, misalnya, dengan beberapa negara ASEAN lainnya. Sementara itu, menurut penelitian dari McKinsey Global Institute (2005), ekspor industri Indonesia masih terpusatkan di industri-industri yang pertumbuhannya relatif rendah. Misalnya hasil studinya menunjukkan untuk
1
Liberalisasi perdagangan mulai dari era GATT hingga sekarang (WTO) telah mengalami perluasan cakupan, mulai dari Putaran Dillon dan Putaran Kennedy yang hanya mencakup perdagangan barang saja, hingga merambah ke perdagangan dan penanaman modal, dan dalam Konperensi Tingkat Menteri WTO di Singapura telah mengarah ke isu-isu lainnya, seperti tenaga kerja dan lingkungan. Lihat lampiran mengenai tarif yang berlaku sesuai kesepakatan WTO untuk Indonesia. 2 Pembahasan lebih luas mengenai kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia dapat dilihat antara lain di Vanzetti dkk. (2005), Chowdhury (2002), DFAT (2000), Feridhanusetyawan (2001), Feridhanusetyawan dan Pangestu (2003), James (2001), James dkk. (2003), Kim (2004), McGuire (2004), dan Thee (2003).
3
periode 2000-2004 lebih dari 50% dari ekspor produk industri Indonesia adalah di pengolahan makanan, alas kaki, dan tekstil; sedangkan untuk mesin, alat-alat produksi, dan produk-produk dari elektronik hanya sekitar 7%. 3 Dalam beberapa tahun belakangan ini pemerintah Indonesia juga berupaya membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan negara-negara yang berbatasan langsung. Yang sudah terbentuk adalah dengan Singapura. Tujuan dari pembentukan KEK ini adalah untuk meningkatkan perdagangan antara kedua negara, dan sekaligus juga merealisasikan pertumbuhan KEK di Indonesia, khususnya KEK di Batam, Bintan dan Karimun. Selain itu, pemerintah Indonesia juga semakin gencar membentuk bilateral FTA atau EPA. Pemerintah berarguman bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia secara global, diupayakan perwujudan Economic Partnership Agreement (EPA) dengan banyak negara potensial. Misalnya bilateral FTA dengan Korea Selatan yang telah ditandatangani pada bulan Juni 2006, dan EPA dengan Jepang (IJ-EPA), yang ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2006 lalu di Tokyo. Tujuan dari IJ-EPA ini adalah untuk meningkatkan perdagangan antar kedua negara, dan untuk mewujudkannya ada tiga pilar penting, yakni kerja sama peningkatan kapasitas produksi antara kedua pemerintah yang dilakukan melalui pusat pengembangan industri manufaktur yang akan difasilitasi Jepang, fasilitas perdagangan, serta liberalisasi yang menghapus sebagian besar tarif bea masuk ke kedua negara. akan memfokuskan pada peningkatan kapasitas di 13 sektor penunjang investasi Jepang di Indonesia, yaitu pengerjaan logam, percetakan alat mesin, promosi ekspor dan investasi, usaha kecil dan menegah (UKM), komponen otomotif, elektronik, baja, tekstil, petrokimia/oleokimia, logam non besi, dan makanan dan minuman. Ke 13 sektor itu masuk program pengembangan kapasitas industri melalui Manufacturing Industry Development Centre (MIDEC). MIDEC adalah bagian dari pilar pengembangan kapasitas untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia. Kesepakatan ini menyangkut lebih dari 90% dari jumlah pos tarif yang akan dihapuskan atau dikurangi Di dalam suatu seminar bertemakan “Liberalisasi Perdagangan Melalui Perjanjian Perdagangan Bilateral: Dampak Terhadap Indonesia di Sektor Domestik dan Strategi Dalam Perundingan WTO”, yang membahas isu liberalisasi perdagangan melalui jalur kesepakatan perdagangan bebas bilateral (BFTA), yang diselenggarakan oleh Institute for Global Justice (IGJ) bekerjasama dengan Departemen Luar Negeri (Deplu) RI dan forum WTO Indonesia, Agustus 2006, Ketua delegasi perundingan IJ-EPA, Soemadi Brotodiningrat, mengatakan bahwa ada beberapa isu penting yang waktu itu dirundingkan Jepang dan Indonesia dalam JI-EPA termasuk: (1) perdagangan barang, yakni akses pasar dengan cara penurunan tarif yang diharapkan dapat langsung berjalan setelah diadakannya kesepakatan di antara kedua pihak. Namun, pemerintah Indonesia masih berpikir bahwa perlu adanya 3
Hingga saat ini isu besar WTO adalah perundingan Doha yang telah berjalan 6 tahun sejak, termasuk di Cancun 2003 yang tidak dapat memenuhi deadline. Maka muncul ide untuk memperkecil perundingan. Semula G-6 (Australia, Brasilia, UE, India, Jepang, dan AS) menjadi G-4 (AS, UE, Brasilia dan India). Yang dibahas di dalam perundingan yang gagal itu adalah: (1) pembuatan aturan-aturan yang menyangkut empat hal: (a) tindakan-tindakan pengamanan darurat (misalnya jika ada indikasi pasar jasa domestik akan dibanjiri oleh produk-produk jasa dari luar negeri), perlakuan dari pemerintah (misalnya mengenai pemberian akses pasar dan perlakuaan terhadap investasi asing, dan mengenai transparansi), subsidi, dan peraturan domestik (misalnya mengenai penentuan mana yang bisa dan mana yang tidak bisa disubsidi, persyaratan dan prosedur mendapatkan lisensi dan kualifikasi, dan standar teknis), dan (2) akses pasar, yang mana Indonesia mendukung liberalisasi perdagangan sektor jasa secara bertahap.
4
pengembangan kapasitas terlebih dahulu, yang didahului oleh satu bentuk kajian kelayakan; (2) perdagangan bidang jasa, dimana Jepang masih meminta adanya komitmen tetap di tempat, atau standstill committment, dimana diusahakan agar komitmen yang sudah ada dari kedua pihak tidak dikorbankan setelah adanya EPA; (3) penanaman modal, dimana masih ada beberapa perbedaan pendapat di antara kedua pihak mengenai definisi terminologi ini, yakni apakah penanaman modal akan berbentuk PMA (atau FDI) atau portfolio. Selain itu, saat ini pemerintah Indonesia juga masih menunggu pembahasan rencana undang-undang penanaman modal di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum dapat menentukan posisi Indonesia dalam isu penanaman modal dalam JIEPA; (4) sumber-sumber energi dan mineral (EMR – Energy and Mineral Resources), dimana Jepang menginginkan adanya aspek keamanan penyediaan energi ke negara tersebut. 4 Perjanjian IJ-EPA itu sendiri akan berlaku efektif 1 Juli 2008 yang memuat tiga pilar, yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitasi perdagangan dan investasi, dan pengembangan kapasitas untuk mengangkat daya saing. Dalam peningkatan kapasitas produksi, selain elektronika dan otomotif, tekstil dan produk tekstil (TPT) juga merupakan salah satu industri yang difokuskan dalam kerja sama tersebut. Ini semua tentu diharapkan dapat memberi kesempatan besar bagi pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bisa mengekspor atau meningkatkan ekspor produk-produk mereka ke Jepang. 5 Namun demikian, menurut Menteri Perdagangan RI, Dr. Mari Elka Pangestu, dalam seminar forum WTO Indonesia, Agustus-2006 di Jakarta, Indonesia perlu lebih serius memanfaatkan BFTA sehingga produk-produk domestik yang diekspor ke luar negeri tidak mengalami diskriminasi (hal ini disebabkan barang-barang dari Indonesia tidak diberikan konsesi khusus di, misalnya, Jepang, selayaknya barang-barang yang masuk dari Singapura di Jepang). Juga apabila Indonesia tidak aktif terlibat dalam BFTA, maka Indonesia akan mengalami dampak diversi perdagangan di negara-negara mitranya. 6 Dalam ASEAN, Pemerintah Indonesia juga sangat mendukung percepatan integrasi ekonomi ASEAN dari 2020 menjadi 2015. Hal ini diperkuat oleh paket kebijakan ekonomi pemerintah 2008-2009 yang tertuang dalam 4
Soemadi Brotodiningrat mengatakan bahwa terdapat beberapa alasan utama kanapa Jepang mau melakukan BFTA dengan Indonesia: (1) Jepang merupakan mitra ekonomi Indonesia sejak lama dengan rekam jejak yang jelas. Oleh sebab itu, Indonesia sudah dapat melihat baik sisi positif maupun negatif keberadaan Jepang di negara ini; (2) Jepang merupakan penanam modal dan pasar ekspor terbesar bagi Indonesia; (3) Jepang merupakan donor terbesar bagi Indonesia; (4) terdapat tingkat komplementaritas ekonomi yang tinggi di antara kedua negara; (5) Jepang bisa dijadikan sumber bagi pengembangan kapasitas Indonesia; (6) kecenderungan menurunnya daya tarik Indonesia secara relatif sebagai mitra dagang dan tujuan PMA Jepang; dan (7) Jepang sendiri sudah merundingkan sejumlah BFTA / EPA dengan negara-negara pesaing Indonesia. 5 Dengan pengesahan EPA ini, selambat-lambatnya Maret 2007, Jepang akan menurunkan bea masuk TPT Indonesia dari rata-rata 6,7% menjadi 0%. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Benny Sutrisno, harga TPT Indonesia dapat berselisih 7% hingga 10% dibandingkan TPT China. Namun agar TPT Indonesia bisa memanfaatkan peluang tersebut, industri TPT Indonesia perlu segera dibenahi dengan antara lain bantuan teknis, pendidikan pertekstilan, dan restrukturisasi mesin tekstil (dikutip dari Kompas, “Siapkah Kita Rebut?”, Teropong Ekonomi, Jumat, 1 Desember 2006: 34) 6 Sebagai ilustrasi, BFTA antara Thailand dan AS. Indonesia merupakan pengekspor besar ke AS, namun karena Thailand memiliki bilateral FTA dengan AS, maka produk-produk Indonesia mengalami diskriminasi. Contoh lainnya adalah di sektor perikanan. Jepang masih mengembargo ikan tuna sirip biru yang ditangkap kapal ikan dari Indonesia karena Indonesia belum menjadi anggota Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT), walau tuna sirip biru hidup di Samudera Hindia dan hanya bertelur di wilayah perairan selatan Bali dna selatan Lombok. Padahal, tiap tahun kapal tuna Indonesia menangkap tidak kurang 1.500 ton tuna jenis ini dari kuota 700 ton per tahun, tetapi ditolak Jepang dengan alasan ditangkap secara ilegal (Damardono, 2007).
5
Inpres Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 yang antara lain memuat kebijakan pelaksanaan komitmen masyarakat ekonomi ASEAN. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam dialog FTA ASEAN dengan Korea, China, Jepang, India, Selandia Baru, AS. Ada sejumlah studi telah dilakukan untuk menganalisis prestasi atau kemampuan Indonesia dalam menghadapi peluang yang muncul dari integrasi ASEAN yang cenderung semakin menguat dalam beberapa tahun belakangan ini. Salah satu studinya adalah dari Bank Indonesia (BI, 2008), yang menemukan bahwa Indonesia tertinggal dibandingkan beberapa negara anggota lainnya, terutama Singapura, Malaysia dan Thailand dalam banyak hal, khususnya kualitas sumber daya manusia (SDM), teknologi dan stok kapital. Kekurangan faktor produksi yang terakhir ini disebabkan terutama oleh buruknya kondisi infrastruktur, kelembagaan dan SDM di Indonesia. Berdasarkan itu semua, studi ini menyimpulkan sebagai berikut: ….. apabila menggunakan patokan kondisi relatif faktor-faktor produksi, nampaknya manfaat terbesar dari integrasi ASEAN hanya akan dinikmati oleh beberapa negara tertentu, dalam hal ini adalah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sementara itu, peluang Indonesia untuk turut menikmati kue ekonomi pascaintegrasi tentu saja masih sangat terbuka, yaitu apabila dalam periode 7-8 tahun ini Indonesia mampu melakukan perubahan substansial dalam hal perbaikan SDM maupun fisik (human and physical capital) (halaman 35). Pertanyaan yang sering muncul salama ini adalah: apakah Indonesia bisa memanfaatkan sepenuhnya kesempatan dari FTA, EPA, KEK atau kesepakatan berbagai ASEAN Plus. Pertanyaan ini muncul karena alasanalasan klasik: kualitas SDM masih rendah sehingga tidak mampu menyerap transfer teknologi, birokrasi yang tidak efisien, penjabaran kebijakan pemerintah lintas sektoral maupun lintas wilayah (kebijakan perdagangan, kebijakan industri, kebijakan pertanian, kebijakan fiskal, dll) yang tidak seirama, buruknya infrastruktur, prosedur pabean yang kurang terprediksi (dari sudut pandang pengusaha asing), langkah-langkah yang diambil instansiinstansi pemerintah yang kebanyakan bersifat ad hoc yang tidak memberi kepastian jangka menengah (apalagi jangka panjang) kepada pelaku usaha atau calon investor, 7 implementasi kebijakan di lapangan yang sering tidak efektif (tidak ada kepemimpinan yang kuat dan fokus untuk get things done dari pelaksana, misalnya pemerintah 7
Banyak sekali contoh yang dapat diberikan disini, seperti kebijakan pemakaian smart card atau rencana Perusahaan Listrik Negara menerapkan tarif listrik non-subsidi dalam respons pemerintah terhadap kenaikan harga BBM, atau pemekaran wilayah yang berlebihan yang justru memperpanjang rantai perizinan dan ekonomi biaya tinggi. Menurut Direktur Utama PT Sumber Alam Sutera Babay Chalimi (2007) yang dikutip oleh Prabowo dan Hamzirwan (2007), rendahnya minat investor menanamkan modal di Indonesia (khususnya di bidang pertanian) salah satunya karena tidak ada konsistensi kebijakan pemerintah. Investor kerap ragu mengambil keputusan sebab kebijakan pemerintah kerap berubah sewaktu-waktu. Contoh lainnya, pada tahun 2006 pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura menandatangani persetujuan kerangka kerja sama ekonomi yang dimaksud untuk meningkatkan investasi di Indonesia, khususnya di Batam, Bintan, dan Karimun. Akan tetapi, baru setahun kemudian, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perpu) No.1/2007 tentang perubahan atas UU No.36/2000 tentang Penetapan Perpu No.1/2000 tentang kawasan perdagangan bebas (KPB) dan pelabuhan bebas (PB). Perpu ini ditetapkan 4 Juni 2007. Ketentuan UU No 36/2000 ini adalah ketetapan bahwa KPB dan PB alias kawasan ekonomi khusus (KEK) dapat dibentuk cukup dengan peraturan pemerintah (PP), bukan dengan UU. Berikutnya, daerah mana yang ditetapkan sebagai KEK akan ditetapkan dengan PP terpisah. Sampai akhir 2007 belum jelas kapan PP penetapan Batam, Bintan dan Karimum akan dirampungkan pemerintah (Kompas, “Kawasan Ekonomi Khusus. Sudah Terlalu Lama Diambangkan”, Bisnis & Keuangan, Jumat, 13 Juli: 21). Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Kadin Batam Nada Faza Soraya, pelaku usaha tidak minta banyak. Kami butuh kepastian. Jangan satu kebijakan dikeluarkan, nanti diubah lagi (Kompas yang sama, halaman 21).
6
daerah atau menteri), 8 sistem-sistem perburuhan dan perpajakan yang dirasakan merugikan dunia usaha, tidak harmonisnya tariff, ekonomi biaya tinggi yang masih marak (yang membuat profit usaha menurun sehingga terjadi demotivasi dari para pelaku usaha/investor), dan ketidaksanggupan pemerintah mencegah penyelundupan dan pemalsuan sejumlah produk termasuk produk-produk elektronik, 9 yang semua ini ditambah lagi dengan masalah kepastian hukum dan keamanan, dll.membuat iklim investasi di tanah air tidak kondusif. Bahkan Hidayati (2008) menegaskan bahwa untuk memanfaatkan peluang EPA, para pelaku industri menilai sebagian besar pekerjaan rumah yang masih harus dikerjakan merupakan porsi pemerintah. Tanpa strategi pengembangan industri yang jelas, dukungan kebijakan yang konsisten, serta iklim investasi yang ditawarkan, peluang yang ditawarkan EPA pun akan terbuang (halaman 10). Data dari ASEAN-Japan Center 2005 menunjukkan bahwa dari total ekspor ASEAN ke Jepang, porsi Indonesia untuk hampir semua produk jauh lebih kecil. Bahkan untuk komoditas pertanian, yang mana Indonesia merupakan negara agraris terbesar di ASEAN, ternyata ekspornya seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan lainnya jauh dibawah, misalnya, Thailand. Juga untuk produk-produk manufaktur tertentu, posisi Indonesia paling lemah. Menanggapi lemahnya ekspor pertanian Indonesia ke Jepang tersebut, Saragih (2007) menegaskan bahwa hal ini terkait erat dengan lemahnya Indonesia dalam kualitas, dan oleh karena itu, salah satu langkah yang harus segera diambil adalah perbaikan sertifikasi produk, selain tentu hal-hal lain seperti peningkatan kualitas SDM dan teknologi merupakan prasyarat yang mutlak. Sebenarnya, pemerintah Indonesia menyadari bahwa daya saing global Indonesia cenderung melemah, dan oleh karena itu, dalam rapat kerja Departemen Perdagangan RI pada tanggal 26 – 28 Juli 2006 lalu di Jakarta, Menteri Perdagangan menjelaskan beberapa hal pokok yang perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan daya saing Indonesia, yang dijabarkan dalam empat misi utama. Keempat misi tersebut adalah 1) meningkatkan kelancaran distribusi, penggunaan produk dalam negeri, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; 2) memaksimumkan keuntungan daya saing bangsa Indonesia dalam persaingan global; 3) mewujudkan pelayanan publik dan good governance; 4) meningkatkan peran penelitian dan pengembangan, dan proses konsultasi publik dalam pengambilan keputusan di sektor perdagangan. Guna mencapai misi tersebut, Departemen Perdagangan menggunakan metode Balanced Score Card sebagai alat untuk menjembatani rencana strategis dengan operasional agar pencapaiannya dapat terwujud dan terukur, secara merata di seluruh penjuru Indonesia. Selain hal-hal di atas Departemen Perdagangan juga menyadari 8
Misalnya, dalam hal ini, Samhadi (2007b) menanyakan: bagaimana investasi dari luar negeri (misalnya Jepang dalam kasus EPA) bisa digenjot kalau pembebasan lahan selalu bermasalah dan pelabuhan Tanjung Priok justru semakin menjadi sarang mafia, kendati sudah dilakukan reformasi kepabeanan. 9 Menurut data perkiraan terakhir, sekitar 40% dari produk elektronik yang beredar di Indonesia diperkirakan ilegal, yakni barang selundupan atau produk palsu. (Kompas, “Sektor Unggulan Fokuskan pada Industri Komponen”, Fokus Kemitraan Indonesia-Jepang, Sabtu, 25 Agustus: 37).
7
pentingnya arti sinergi antara pusat dan daerah sehingga seluruh kebijakan dan implementasinya dapat terkordinasikan dan dijalankan dengan baik. Selain itu, pemerintah terus berusaha memperkuat posisinya di dalam WTO, agar Indonesia bisa lebih diuntungkan oleh kesepakatan-kesepakatan WTO. Untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, upaya yang dilakukan Departemen Perdagangan antara lain menurunkan ekonomi biaya tinggi, memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan daya saing komoditi ekspor. Implementasinya dengan menyederhanakan prosedur perizinan, mengurangi hambatan distribusi (perda dan retribusi); transparansi kebijakan dan memfasilitasi infrastruktur perdagangan dalam negeri. Agar keempat misi tersebut dapat dilakukan secara optimal, diperlukan adanya pemahaman bersama dari semua takeholders dalam mendukung peningkatan daya saing produk Indonesia. Untuk itu, Departemen Perdagangan telah menyusun road map peningkatan daya saing produk Indonesia dengan target pada tahun 2010 akan tercipta 200 merk yang mempunyai daya saing di pasar domestik dan internasional. Ke-200 merk tersebut akan menjadi produk-produk dengan disain yang bagus buatan Indonesia dengan dukungan 3 kekuatan (branding, packaging, product design); yang dilindungi dengan HKI. Sementara itu, peranserta daerah dalam hal ini dapat diwujudkan melalui pemetaan produk unggulan yang bermerk yang siap bersaing di pasar Internasional. Juga pemerintah Indonesia telah membentuk National dan ASEAN Single Window; memberdayakan ATDAG (Atase Perdagangan atau ITPC (seperti misalnya KDEI Taipe); serta menyempurnakan fasilitasi perdagangan melalui harmonisasi tarif bea masuk dan mempercepat restitusi pajak. Namun masih banyak hal lain seperti banyak forum, fasilitas atau jalur perdagangan dunia atau regional yang kurang dimanfaatkan selama ini oleh (pemerintah) Indonesia. Misalnya jalur kesepakatan perdagangan bebas bilateral (BFTA – Bilateral Free Trade Agreement) yang belakangan ini semakin marak dalam sistem perdagangan internasional. Sejauh ini Indonesia memang telah terlibat dalam BFTA dengan China, dalam kerangka Kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN-China, melaksanakan perundingan dengan Jepang guna mendorong terciptanya Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Jepang-Indonesia (JIEPA), dan telah menerima sejumlah tawaran untuk melakukan BFTA dengan beberapa mitra dagang utamanya, termasuk dari Amerika Serikat (AS) dan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA – European Free Trade Association). II.2 Standarisasi Indonesia sudah punya aturan mengenai standarisasi, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No 102/2000. Di dalam Pasal 3, dinyatakan bahwa standardisasi nasional bertujuan untuk: (1) meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; (2) membantu kelancaran perdagangan; dan (3) mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.
8
Memang ironis sekali bahwa, di satu sisi, disadari bahwa kualitas sangat penting untuk bisa unggul di pasar dunia, atau, misalnya, dalam hal IJ-EPA, agar produk-produk Indonesia bisa menembus pasar Jepang, sedangkan, di sisi lain, Indonesia sampai saat ini masih punya masalah serius untuk memenuhi standar kualitas. Hingga Agustus 2007, pemerintah Indonesia telah menetapkan 3.200 standar nasional industri (SNI), tetapi baru 215 SNI produk yang diwajibkan. SNI yang diwajibkan itu pun sebagian besar masih berlaku sukarela karena baru 34 SNI produk yang dinotifikasi ke WTO. Tanpa notifikasi tersebut, tidak ada mekanisme pengawasan dan sanksi yang diterapkan. 10 Di tingkat ASEAN, hingga tahun 2007 sudah 140 jenis standar produk yang diharmonisasi, dan ditargetkan mencapai 189 produk pada tahun 2011. Sementara, Indonesia hingga saat ini baru mengikutkan 19 standar produk dalam harmonisasi ASEAN (Hidayati, 2008). Artinya, walaupun pasar ASEAN semakin terbuka, banyak produk Indonesia yang tidak akan bisa masuk pasar ASEAN karena belum punya standar produknya (Hidayati, 2007). Hal ini mencerminkan lemahnya pengembangan standar dan lembaga akreditasi di Indonesia; walaupun Indonesia sudah memiliki (PP) No 102/2000. Padahal, penguatan standar, lembaga akreditasi, dan kelengkapan fasilitas laboratorium penguji tidak bisa diabaikan. Dalam persaingan di pasar global, hambatan nontarif, baik yang bersifat teknis, seperti standar keamanan produk, maupun nonteknis, seperti ketentuan label, menjadi perkara serius (Hidayati, 2008, 10). Menurut Chief Executive Officer Garudafood (tahun 2006) Sudhamek Agoeng WS, 11 hambatan utama yang dihadapi pengusaha Indonesia dalam menjalin hubungan perdagangan, terutama dengan Jepang, adalah masalah standar kualitas. Selama ini barang-barang Indonesia tidak mudah masuk ke pasar Jepang karena negara tersebut sangat luar biasa menerapkan standar kualitas. Sedangkan, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (tahun 2006) Achmad Widjaya mengatakan bahwa daya saing industri nasional di pasar global, termasuk di pasar Jepang, masih lemah karena lemahnya SDM dan teknologi dan ini semua disebabkan Indonesia belum memiliki visi industri: mau kemana industri nasional dikembangkan, atau industri apa yang akan dijadikan industri kunci dan bagaimana mengembangkannya. 12 Sebagai satu contoh. Salah satu produk Indonesia yang hingga saat ini sulit diterima oleh pasar Jepang adalah ekspor komponen otomotif. Sampai saat ini Indonesia masih belum bisa menembus langsung pasar komponen Jepang karena soal kepercayaan, dan ini menyangkut langsung soal kemampuan Indonesia memenuhi standar kualitas yang diminta Jepang. Selama ini, industri nasional menjalin kerja sama dengan principal Jepang sebagai penjamin produk. Seluruh produk komponen buatan Indonesia dites terlebih dahulu oleh principal sebelum dipasok ke industri otomotif di Jepang. Misalnya, produk klep sepeda motor yang diekspor ke Jepang setelah melalui pengembangan atau dua kali pengawasan mutu. 13
10
Lihat Bab terakhir soal lingkungan hidup terkait dengan perdagangan dan investasi. Sumber: lihat catatan kaki no.9. 12 Sumber: lihat catatan kaki no.9. 13 Biasanya suatu produk bisa diterima di pasar Jepang jika industri komponen memiliki sertifikat ISO-TS 16949, tentang pelatihan manajemen dan proses produksi. Sumber: lihat catatan kaki no.9. 11
9
Bahkan untuk produk-produk tradisional yang mana sebenarnya Indonesia mempunyai keunggulan komparatif seperti alas kaki dan TPT bukan primadona ekspor Indonesia ke Jepang. Selain karena kalah bersaing dengan produk-produk dari China (hingga saat ini sekitar 81% pasar Jepang untuk TPT dikuasai China) dan Vietnam, juga banyak hambatan nontarif, termasuk masalah standarisasi (Hidayati dan Astono, 2007). 14 Selain starndarisasi produk, standarisasi prosedur-prosedur perdagangan juga sangat penting. Standarisasi prosedur perdagangan termasuk bagian penting dari fasilitas perdagangan. Bagian penting lainnya dari fasilitas perdagangan adalah harminisasi dan modernisasi dari prosedur-prosedur perdagangan. Tujuan utama dari standarisasi, harmonisasi dan modernisasi dari prosedur-prosedur perdagangan adalah untuk menurunkan biayabiaya transaksi dalam perdagangan internasional, khususnya antara pelaku usaha dengan pemerintah (misalnya bead dan cukai) di perbatasan nasional (Grainger, 2007). 15
II.3 Penentuan sektor-sektor unggulan (picking the winners) Selama ini dalam upaya meningkatkan kinerja ekspor atau industri nasional, pemerintah Indonesia menetapkan sektor-sektor atau industri-industri unggulan, atau prioritas atau strategis, yang umum dikenal dengan sebutan strategi picking the winners. Misalnya, dalam visi Indonesia 2030, pemerintah menyiapkan 10 produk nonmigas unggulan Indonesia berdasarkan kriteria potensi ekspor, kandungan impor, dan sumber daya alam (SDA), seperti industri minyak goreng dan minyak kelapa sawit, industri bubuk cokelat, dan industri konsentrat makanan ternak, dan 10 produk nonmigas unggulan Indonesia berdasarkan kriteria potensi ekspor, kandungan impor, dan padat karya seperti industri alat pertanian, alat pertukangan, alat pemotong dan alat dapur lainnya, industri perabot rumah tangga, industri lampu dari logam, industri mesin pertanian dan perlengkapannya, dan industri mesin pengolahan. Baru-baru ini, Menperdag mengeluarkan sejumlah program prioritas tahun 2008, diantaranya pengembangan 10 produk utama, 10 produk potensial dan tiga jasa (10+10+3). Sepuluh produk utama meliputi udang, kopi, CPO, kakao, karet, Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), alas kaki, elektronika, komponen otomotif dan furniture, sedangkan 10 produk potensial mencakup kerajinan tangan, ikan dan produk ikan, tumbuhan obat, kulit dan produk kulit, makanan olahan, perhiasan, minyak atsiri, rempah-rempah, peralatan kantor bukan kertas, dan alat kesehatan. Sementara tiga jasa perdagangan terdiri dari konstruksi, teknologi informasi dan tenaga kerja. Namun pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada tidak selalu konsisten dengan apa yang ingin dicapai. Seperti yang dinyatakan oleh Samhadi (2007b) berdasarkan pengamatannya selama itu 14
Oleh karena itu, menurut Hidayati dan Astono (2007), satu-satunya peluang bagi pelaku-pelaku industri TPT dan alas kaki di Indonesia untuk bisa masuk atau meningkatkan ekspor mereka ke pasar Jepang adalah berburu mitra strategis dari Jepang agar menanamkan investasi di Indonesia, dan bersama mereka menembus pasar Jepang 15 Untuk pembahasan lebih luas mengenai pentingnya fasilitas perdagangan internasional dan kesepakatan global mengenai perbaikan fasilitas perdagangan internasional, lihat, antara lain, Widdowson dan World Bank (2007), Beattie (2006), Browning (2003), Butterly (2003), Hellqvist (2002, 2003), Verwaal dan Donkers (2003), Appels dan de Swielande (1998), dan terbitan-terbitan dari WTO khusus mengenai fasilitas perdagangan internasional.
10
terhadap kebijakan industri nasional sebagai berikut: ….kebijakan industri sejak tahun 2000 dapat dikatakan hanya tambal sulam. Tidak ada implementasi kebijakan yang fokus dan komprehensif mengenai industri mana yang aka didorong, prasarana dan fasilitas apa yang akan diberikan, keterkaitan industri apa yang akan dibangun atau daerah mana yang akan dijadikan basis industri apa. Kebijakan industri yang ada hanya bersifat responsive. Para menteri hanya membuat kebijakan berdasarkan surat permohonan dari pelaku industri tertentu, sebagaimana halnya dengan insentif perpajakan (halama 33). Ia berpendapat bahwa dengan kondisi seperti ini, sangat sulit mengharapkan Indonesia bisa diuntungkan dengan perdagangan bebas atau BFTA atau EPA. . Satu contoh konkrit, industri elektronik Indonesia hingga saat masih sangat tergantung pada impor komponen dan bahan baku utama. Ironisnya, bea masuk (BMM) impor bahan baku dan komponen ke Indonesia selama ini berkisar 5% hingga 20%, sedangkan impor produk jadi elektronik dikenai BMM 0%. Selain itu, industri elektronik nasional juga dihadapi oleh pemberlakuan pajak penjualan atas barang mewah (PPn-BM) untuk sejumlah klasifikasi pendingin udara (AC), televisi, lemari es, dan mesin cuci. Untuk klasifikasi produk yang sama, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand tidak memberlakukan PPnBM. 16 Sebenarnya pemilihan industri-industri tertentu sebagai suatu strategi tidak ada salahnya. Cara ini juga dilakukan oleh Korea Selatan. Pembangunan industri di negara ini sejak awal, yang dimulai pada dekade 1960-an, sudah berorientasi keluar, karena pasar domestiknya relatif kecil. Sesuai analisis dari Samhadi (2008), pada dekade 1960-an, pemerintah Korea Selatan memilih mendorong industri manufaktur ringan karena pada saat itu keunggulan komparatif yang dimiliki oleh negara tersebut adalah di industri-industri padat karya. Pada tahun 1970-an, fokus kebijakan industri bergeser ke industri kimia dan industri berat. Selanjutnya, pada dekade 80-an, diterapkan kebijakan industri yang berorientasi pada teknologi, seperti industri elektronik. Pada dekade 90-an hingga sekarang, kebijakan industrinya berorientasi pada pengembangan industri teknologi informasi (IT). Menurut Kyo-kim (2008), ada sejumlah pelajaran penting dari pengalaman industrialisasi di Korea Selatan bagi NSB, termasuk Indonesia. Pertama, adaptasi kebijakan untuk menyesuaikan dengan iklim ekonomi global yang ada. Kedua, harmonisasi kebijakan, terutama antara kebijakan industri dan kebijakan perdagangan¸kebijakan pengembangan teknologi, dan kebijakan pengembangan SDM. Tiga, kebijakan proteksi (substitusi impor) terhadap industri-industri domestik yang masih baru (sering disebut masih ”bayi”) hanya sementara. Empat, sektor swasta harus sebagai pemain utama yang kuat, efisien, dan berdaya saing tinggi. Lima, strategi pembangunan industri yang berorientasi ke luar (ekspor). Enam, semua langkah-langkah tersebut harus selalu didukung oleh ekonomi makro yang stabil. II.4 Kebijakan pemerintah terhadap perubahan harga komoditas di pasar dunia Perubahan harga dari suatu komoditas di pasar dunia bisa berpengaruh negatif atau positif terhadap Indonesia, terutama dalam bentuk perubahan biaya produksi atau inflasi. Demi menjaga stabilitas harga di pasar domestik 16
Kompas, “Sektor Unggulan Fokuskan pada Industri Komponen”, Fokus Kemitraan Indonesia-Jepang, Sabtu, 25 Agustus : 37.
11
akibat perubahan harga suatu komoditas di pasar dunia, pemerintah memiliki sejumlah strategi atau instrument untuk digunakan. Misalnya, dalam kasus minyak goring, sejak 1 Februari 2008, pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen untuk minyak goreng yang dijual di dalam negeri baik curah maupun kemasan. Kebijakan itu diharapkan dapat menahan laju kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri akibat kenaikan harga minyak kelapa sawit (CPO) di dunia. Kebijakan ini sudah berjalan cukup baik, yakni berhasil meredam kenaikan harga minyak goreng karena harga CPO di pasar internasional naik Pemerintah tidak akan melarang maupun membatasi ekspor CPO. Namun, untuk menjamin pasokan CPO bagi produsen minyak goreng di dalam negeri, yang berarti menjaga stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri, pemerintah telah menetapkan kebijakan Pungutan Ekspor (PE) progresif. Besaran tarif PE selama Maret 2008 ditetapkan 10 persen, mengingat patokan harga rata-rata CPO di Rotterdam sebesar 1.068 dolar AS per ton. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.011/2008, besaran PE CPO ditetapkan 10 persen jika harga referensinya antara 850 –1.100 dolar AS per ton. PE ini akan dinaikkan lagi bila harga internasional naik lagi. Sedangkan untuk komoditas-komoditas impor yang merupakan bahan baku utama bagi sejumlah industri dalam negeri, pemerintah menggunakan tarif bea masuk (BM) sebagai instrumennya. Misalnya, pada bulan Januari 2008 Departemen PLN R.I menurunkan tarif BM kedelai dari 10% menjadi 0%. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi biaya produksi makanan berbasis kedelai (seperti kecap, tauco, susu kedelai, keripik kedelai, dll. akibat lonjakan harga kedelai di pasar dunia. Kebijakan ini bersifat sementara hingga harga kedelai di pasar dunia kembali normal Kebijakan terakhir pemerintah mengenai pengaturan harga ekspor adalah Peraturan Menteri Perdagangan R.I. No.26/M-DAG/PER/7/2008 tentang penetapan harga patokan ekspor (HPE) atas barang ekspor tertentu, yakni kelapa sawit dan produk-produknya (seperti CPO dan produk-produk turunannya), kayu; rotan, dan kulit. Menurut peraturan tersebut, HPE akan ditetapkan setiap bulan, dan penetapannya berpedoman pada harga rata-rata internasional dan atau harga rata-rata FOB di beberapa pelabuhan di Indonesia dalam satu bulan sebelum penetapan HPE. Sedangkan tarif PE seperti yang telah dibahas sebelumnya di atas untuk komoditi kelapa sawit dan turunannya berpedoman pada harga rata-rata CPO CIF Rotterdam satu bulan sebelum penetapan HPE, yakni sebesar 1182,94 dollar AS/MT.
II.5 Anti-Dumping Anti-dumping diatur oleh Artikel VI GATT tahun 1994, yang merupakan salah satu instrument penting bagi pengamanan industri dalam negeri suatu negara anggota WTO dari praktek perdagangan tidak adil yang dilakukan dalam bentuk tindakan dumping. Tarif yang diikat (binding tariff) dan pemberlakuannya secara sama kepada
12
semua mitra dagang anggota WTO merupakan kunci pokok kelancaran arus perdagangan barang. 17 Artikel tersebut mengijinkan otoritas di suatu negara untuk mengenakan bea masuk tambahan dalam bentuk bea anti dumping terhadap produk-produk impor yang diduga dijual di bawah harga normal atau harga lebih murah dari harga di pasar domestik dari negara asal barang. Indonesia sebagai salah satu anggota WTO yang telah meratifikasi seluruh kesepakatan WTO berdasarkan UU No.7 Tahun 1994 telah mengimplementasikan ketentuan Artikel GATT tersebut melalui PP No.34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan (Erlina, 2006). Indonesia sudah sering berurusan dengan masalah anti-dumping. Misalnya dalam kasus sengketa dengan dengan Korea Selatan untuk produk kertas tertentu dari Indonesia. Indonesia sebagai Penggugat dan Korea Selatan sebagai Tergugat, menggugat Korsel karena menetapkan bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap produk kertas asal Indonesia. Kasus ini bermula ketika industri kertas Korea Selatan mengajukan petisi anti-dumping terhadap produk kertas Indonesia kepada Korean Trade Commission (KTC) pada 30 September 2002. Perusahaan yang dikenakan tuduhan dumping adalah PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT. Pindo Deli Pulp & Mills, PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan April Pine Paper Trading Pte Ltd. Produk kertas Indonesia yang dikenai tuduhan dumping mencakup 16 jenis produk, tergolong dalam kelompok uncoated paper and paper board used for writing, printing, or other graphic purpose serta carbon paper, self copy paper and other copying atau transfer paper. Indonesia untuk pertama kalinya memperoleh manfaat dari mekanisme penyelesaian sengketa atau Dispute Settlement Mechanism (DSM) sebagai pihak penggugat utama (main complainant) yang merasa dirugikan atas penerapan peraturan perdagangan yang diterapkan oleh negara anggota WTO lain. Indonesia mengajukan keberatan atas pemberlakuan kebijakan anti-dumping Korea ke DSM dalam kasus Anti-Dumping untuk KoreaCertain Paper Products. Indonesia berhasil memenangkan sengketa anti-dumping ini. Indonesia telah menggunakan haknya dan kemanfaatan dari mekanisme dan prinsip-prinsip multilateralisme sistem perdagangan WTO terutama prinsip transparansi (Binchoutan, 2008). 18 Sering kali kebijakan anti-dumping di negara tujuan terhadap produk dari negara lain (bukan Indonesia) menguntungkan Indonesia. Misalnya kebijakan anti-dumping yang dikenakan oleh UE terhadap sepatu dari China 17
Pengertian dumping dalam konteks hukum perdagangan internasional adalah suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut. Sedangkan menurut kamus hukum ekonomi dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain, pada umumnya, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan produsen pesaing di negara pengimport. Ada 5 tipe dumping yang dilihat dari tujuan eksportir, kekuaran pasar dan struktur pasar import, antara lain: Market Expansion Dumping, Cyclical Dumping, State Trading Dumping, Strategic Dumping, Predatory Dumping. Praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak fair, karena bagi negara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampak ikutannya seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengganguran dan bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri (Binchoutan, 2008). 18 Investigasi anti-dumping juga harus dihentikan jika fakta dilapangan membuktikan bahwa marjin dumping dianggap tidak signifikan (dibawah 2% dari harga ekspor) .Dan jika volume impor dari suatu produk dumping sangat kecil volume impor kurang dari 3% dari jumlah ekspor negara tersebut ke negara pengimpor, tapi investigasi juga akan tetap berlaku jika produk dumping impor dari beberapa negara pengekspor secara bersamaan diperhitungkan berjumlah 7% atau lebih (Binchoutan, 2008)..
13
dan Vietnam pada tahun 2005 lalu. Kebijakan ini membuat pesanan sepatu dari kedua negara itu berkurang hingga 20 persen. Hal ini membuat produk sepatu dari negara selain Cina dan Vietnam bisa berpeluang masuk ke negaranegara Eropa, termasuk Indonesia (Hariyanto, 2005). Tuduhan dumping dan pemberian subsidi pun kerap menjadi jurus AS untuk menghalang serbuan produk negara lain, termasuk dari Indonesia. Indonesia juga kerap jadi tumbal kebijakan anti-dumping AS. Sedikitnya 20 kebijakan anti-dumping dan antipemberian subsidi yang diterapkan AS terhadap sejumlah produk Indonesia. AS pernah menyerang Indonesia lewat tuduhan dumping kertas. Akibatnya, Indonesia dikenai bea masuk antidumping sebesar 8 persen dan bea masuk antisubsidi sebesar 22 persen. Namun, lantaran tuduhan itu tidak terbukti, sanksi yang dijatuhkan harus dicabut. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pada saat ekonomi global, khususnya di negara-negara maju seperti AS cenderung mengalami resesi, kebijakan anti-dumping di negara-negara tersebut juga cenderung menguat. II.6 Diplomasi PLN Diplomasi PLN, yang merupakan bagian dari diplomasi ekonomi, juga merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan ekspor Indonesia Indonesia. 19 Dengan semakin kuatnya persaingan yang dihadapi Indonesia dalam PLN, diplomasi PLN harus menjadi ujung tombak sekaligus prioritas utama politik luar negeri Indonesia. Secara sederhana, diplomasi PLN merujuk pada upaya-upaya diplomasi untuk mendapatkan pasar yang lebih luas bagi ekspor Indonesia. Pembentukan dan penguatan kerjasama ekonomi, misalnya dengan Jepang dalam konteks IJ-EPA, dan promosi barang-barang buatan Indonesia di berbagai pameran di dunia merupakan dua upaya dalam konteks diplomasi PLN. Menurut Perwita (2008), diplomasi ekonomi paling tidak menghadapi 3 isu penting: (1) hubungan antara ekonomi dan politik; (2) hubungan antara lingkungan serta aneka tekanan domestik dan internasional; dan (3) hubungan antara aktor negara dan nonnegara (aktor swasta). Kombinasi ketiga hubungan itulah yang akhirnya menjadi salah satu warna utama dinamika hubungan internasional kontemporer. Isu pertama mengacu kondisi di tengah perkembangan intensitas dan kompleksitas yang kian tinggi dari tiga pola interaksi itu serta isu ekonomi global yang kian rumit, hubungan ekonomi dan politik kerap tidak dapat berjalan seiring. Banyak kasus menunjukkan, isu-isu politik menjadi penghambat hubungan atau diplomasi ekonomi yang dimiliki negara. Sebaliknya, ada banyak kasus terjadi, di mana hubungan ekonomi suatu negara dengan negara lain terbentuk secara efektif tanpa disibukkan hubungan politik yang mereka miliki. Isu kedua merujuk tingkat ekonomi domestik sebagai basis instrumen kebijakan ekonomi luar negeri (atau kebijakan PLN). Dalam konteks ini, tingkat kesiapan domestik yang rendah kerap menjadi kerikil dalam meningkatkan diplomasi ekonomi suatu negara. Hal 19
Demikian juga dalam bidang investasi. Relatif masih buruknya perkembangan investasi riil di dalam negeri, diplomasi investasi merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan secara lebih agresif oleh pemerintah.
14
ini dimaknai sebagai rendahnya kesiapan domestik suatu negara atau kerap dimaknai sebagai rendahnya daya saing negara di bidang ekonomi dan PLN dibandingkan negara lain. Alhasil, tingkat kesiapan domestik dan daya saing negara juga akan menentukan kapasitas dan kemampuan ekonomi nasional suatu negara dalam arena ekonomi dan politik global. Isu ketiga terkait kemampuan negara dan swasta dalam hubungan ekonomi/PLN. Semakin harmonis hubungan pemerintah (negara) dan swasta serta kian tingginya tingkat koordinasi hubungan antara aktor negara dan nonnegara, akan berdampak positif terhadap efektivitas diplomasi ekonomi yang dimiliki. Sebaliknya, banyak kasus di NSB, termasuk di Indonesia, menunjukkan, betapa lemahnya hubungan dan rendahnya koordinasi antara sesama institusi pemerintah dan swasta. Akibatnya, diplomasi ekonomi yang dimiliki bersifat sporadis dan tidak dapat secara efektif mencapai kepentingan ekonomi nasional. Memang, Presiden SBY secara aktif telah memimpin upaya diplomasi ekonomi antara lain melalui berbagai lawatannya ke berbagai negara untuk memperkuat kerjasama ekonomi, teruama dalam PLN, dan menarik investasi asing ke Indonesia. Tentu, pelaku diplomasi tidak terbatas hanya presiden dan kementerian luar negeri, tapi juga didukung sepenuhnya oleh departemen-departemen lainnya, terutama Departemen Perdagangan untuk bidang PLN dan BKPM untuk bidang investasi. Nemun demikian, seperti yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Binny Buchori yang dikutip dari TEMPO Interaktif,
20
:diplomasi ekonomi Indonesia masih lemah, terutama dihadapan lembaga-
lembaga ekonomi internasional, seperti WTO, Bank Dunia dan IMF. Indonesia belum bisa menempatkan diri untuk mengambil peran dalam tata kelola globalisasi ekonomi. Menurutnya Indonesia membutuhkan visi dan strategi nasional yang visioner dalam menghadapi globalisasi. Katanya, Indonesia harus berhenti menempatkan diplomasi ekonomi sebagai bagian sekunder dari diplomasi politik. Peran diplomasi Indonesia harus diperluas dengan menggunakan politik luar negeri sebagai instrumen untuk mencapai pembangunan ekonomi. Indonesia, juga dituntut untuk memperkuat hubungan dengan Bank Dunia dan IMF. Sementara itu, Asosiate Director Perkumpulan Prakarsa Sugeng Bahagijo menyarankan agar Indonesia menyususn White Paper mengenai globalisasi dan diplomasi ekonomi. Selain itu, Departemen Luar Negeri agar diikutsertakan dalam kordinasi perekonomian. 21 Menurut Perwita (2008), kecenderungan diplomasi ekonomi Indonesia selama ini lebih bersifat reaktif dan sporadis. Ketidakmampuan pemerintah Indonesia menghasilkan perangkat diplomasi ekonomi yang utuh, komprehensif, dan berjangka panjang hanya akan menghasilkan ekspor terbatas. Sebaliknya, jika pemerintah Indoesia dapat mengoptimalkan diplomasi ekonomi, hal itu akan berdampak amat signifikan bagi peningkatan kapasitas dan kapabilitas ekonomi nasional Indonesia yang kini sedang terpuruk. Karena itu, meurutnya,
20
“Diplomasi Ekonomi Indonesia Masih Lemah”, Kamis, 10 April 2008, http://www. tempointeraktif. com/ hg/ ekbis/ 2008/ 04/ 10/ brk, 20080410-120909,id.html 21 Dikutip dari Tempo yang sama tersebut.
15
pemerintah Indonesia perlu lebih serius memikirkan pentingnya diplomasi ekonomi yang bersifat berkelanjutan dan jangka panjang. Namun, satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa sehebat apapun juga diplomasi ekonomi, itu tidak akan efektif jika tidak didukung oleh kondisi ekonomi, sosial dan politik yang kondusif di dalam negeri. Stabilitas politik, sosial dan ekonomi domestik ditambah dengan perkembangan demokrasi yang semakin baik di Indonesia merupakan hal penting yang dapat menjadi modal positif dalam mendukung kiprah diplomasi ekonomi Indonesia. Karena itu, pemerintah harus secara serentak, di satu sisi, memperkuat upaya diplomasi ekonomi ke luar negeri, dan, di sisi lain, pada saat yang sama, memperbaiki kondisi domestik (Suwito, 2007).
III Perdagangan Dalam Negeri Perdagangan dalam negeri (PDN) juga mempunyai berbagai isu atau permasalahan, dan di dalam kajian ini hanya beberapa isu besar saja yang dibahas, yakni: 1) infrastruktur dan logistik 2) barang selundupan/impor ilegal 3) persaingan 4) distribusi 5) hambatan-hambatan PDN lainnya III.1 Infrastruktur dan Logistik Bukan lagi rahasia umum bahwa infrastruktur di dalam negeri sangat buruk, terutama sejak krisis ekonomi 1997/98. Laporan tahunan dari WEF menunjukkan bahwa Indonesia selalu berada di peringkat rendah, bahkan terendah di dalam kelompok ASEAN. Seperti yang dapat dilihat di Gambar 2, Indonesia berada di posisi 102, satu poin lebih rendah daripada Filipina. Padahal, salah satu penentu utama keberhasilan suatu negara untuk dapat bersaing di dalam era globalisasi dan perdagangan bebas adalah jumlah infrastruktur yang mencukupi dengan kualitas yang baik. Buruknya infrastruktur dengan sendirinya meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya menurunkan daya saing harga dengan konsukwensi ekspor menurun. Konsukwensi lainnya adalah menurunnya niat investor asing, terutama penanaman modal asing, untuk membuka usaha di dalam negeri, dan ini pasti akan berdampak negatif terhadap produksi dan ekspor di dalam negeri. Penemuan tersebut diatas juga didukung dengan hasil studi dari Bank Indonesia (BI, 2008). Dengan menggunakan data dari International Telecommunication Union 2007, studi tersebut menemukan bahwa walaupun Indonesia adalah negara terbesar di kawasan ASEAN, namun dalam hal infrastruktur, khususnya jaringan telepon dan pemakaian listrik yang merupakan dua basis elemen dari infrastruktur untuk pertumbuhan bisnis posisi Indonesia relatif buruk (Tabel 1).
16
Gambar 2: Kualitas Infrastruktur 102
Indonesia
101
Filipina 90
Vietnam 83
Kambodia 28
Thailand 18
Malaysia 3
Singapura 1
Swiss 0
20
40
60
80
100
120
Sumber: (WEF, 2006, 2007)
Tabel 1: Kondisi Infrastruktur ASEAN
Sumber: ITU 2007 (diambil dari Tabel 3.13 di BI, 2008).
Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dalam infrastruktur adalah antara lain (a) memperbaiki semua infrastruktur yang rusak, seperti jalan-jalan raya yang belobang dan bergelombang dan yang sebagian hancur karena tanah longsor dalam waktu singkat; (b) membangun jalan tol atau jalan kereta api ke pelabuhan, dan memperluas kapasitas pelabuhan seperti Tanjung Priok dan lainnya yang selama ini menjadi pintu keluar masuk barang dalam beberapa tahun ke depan; (c) meningkatkan akselerasi listrik dalam dua tahun ke depan, dan banyak lagi. Logistik merupakan bagian terpenting dari infrastruktur dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi atau urat nadi perdagangan pada khususnya. Terutama dalam hal pusat produksi regional, logistik, seperti pelabuhan dan jalan raya dari pabrik ke pelabuhan atau sebaliknya atau dari pelabuhan ke pusat pemasaran, sangat penting, Tanpa kelancaran logistik, proses produksi dan perdagangan dapat terganggu. Inflasipun akan dapat menjadi lebih tinggi akibat terjadinya ketersendatan di jalan raya dan di pelabuhan. Yang jelas, daya saing juga sangat ditentukan oleh kecepatan barang masuk dan keluar.
17
Saking pentingnya logistik membuat sektor ini menjadi yang pertama yang akan diintegrasikan.di dalam proses pelaksanaan ASEAN economic community. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi Indonesia sekarang adalah kesiapan sektor logistik Indonesia dalam menghadapi upaya integrasi ASEAN tersebut. Pemerintah memang sudah berupaya untuk menekan pungutan-pungutan yang terkait dengan tingginya biaya logistik, namun permasalahan di sektor logistik bukan hanya menyangkut pengurangan ongkos angkut. Perkembangan logistik yang baik harus selalu dikaitkan dalam mata rantai suplai dan arus barang/jasa. Ketentuan hukum yang jelas pun dibutuhkan untuk mengurangi ketidakpastian dalam menjalankan usaha logistik. Perlu dipertegas kewenangan instansi untuk menangani sektor logistik yang penting ini, karena selama ini telah terjadi perebutan kewenangan antara departemen perdagangan, departemen perhubungan dan kementerian komunikasi dan informasi. Sementara, hasil survei dari JETRO mengenai faktor-faktor penghambat pertumbuhan bisnis atau investasi di sejumlah negara di Asia juga menunjukkan bahwa untuk Indonesia (ID) faktor-faktor penghambat terbesar termasuk infrastruktur yang buruk (Tabel 2). Tabel 2: Problem Utama dalam Investasi di Indonesia (%)
Sumber: JETRO 22
Pengadaan listrik juga merupakan komponen yang sangat krusial dari infrastruktur bagi kelancaran kegiatan bisnis (termasuk perdagangan dan investasi). Belakangan ini kelangkahan energi (gas maupun listrik) atau biayanya yang cenderung meningkat terus (terutama sejak Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) berlakukan tarif nonsubsidi) menjadi kendala dominan bagi para pelaku di industri manufaktur. Industri-industri nasional yang sangat terpukul dengan masalah pasokan energi adalah TPT, sepatu dan makanan; padahal produk-produk ini termasuk yang selama ini diandalkan Indonesia untuk ekspor. Industri TPT, misalnya, jika ingin menjalankan mesin produksi selama 24 jam untuk mencapai skala ekonomi yang tinggi, justru berisiko tinggi. Industri ini bukan mendapatkan dukungan insentif dalam bentuk penurunan biaya energi, tetapi justru dikenai penalti. Bukan hanya industri TPT tetapi banyak industri lainnya yang biasa bekerja sampai 24 jam untuk mencapai skala ekonomis. Selain itu, banyak industri-industri lain yang kelabakan karena tekanan gas yang masuk ke pabrikpabrik mereka terlalu rendah, berkisar 0,3 sampai 0,7 bar, padahal kebutuhan mereka untuk bisa berproduksi optimal mencapai antara 0,1 bar sampai 1,5 bar, dan pada saat yang sama kondisi pasokan listrik pun mengalami defisit (Astono, 2007). 22
Dikutip dari Kompas (2006), “Daya Saing Industri Kritis Tanpa Perbaikan”, Bisnis & Keuangan, Rabu, 15 Februari:1.
18
Banyak kasus yang sudah diceritakan di banyak media masa mengenai masalah energi di Indonesia yang merugikan pengusaha. Misalnya yang diceriterakan oleh Astuti dan Astono (2007) di dalam tulisan mereka sebagai berikut .....pelaku usaha di Jawa Timur tak henti-hentinya mengeluhkan tentang tingginya tarif untuk pemasangan listrik baru dan penambahan daya yang ditetapkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara. .......dampak dari tingginya tarif listrik tidak hanya melemahkan daya saing produk yang dihasilkan, tetapi juga menutup peluang bagi masuknya investor ke Jatim. Calon investor akan semakin enggan masuk ke Jatim karena ....dikenai beban tarif listrik yang mahal.........Di pabriknya, PT Inter World Steel Mills Indonesia, yang merupakan industri baja, dibutuhkan daya listrik 50 kilovolt ampere. Kemudian dilakukan negosiasi dengan PLN untuk pengenaan tarif multiguna. Dengan demikian, biaya beban akan dikenakan pada beban riil yang digunakan industri. Namun, .....kebijakan negosiasi .......ini kemudian dicabut. Alat khusus yang mengatur tarif multiguna itu dilepas dan dikembalikan pada alat meter semula. Pada saat pengembalian itulah perusahaannya dikenai tarif biaya sambung yang nilainya mencapai miliaran rupiah karena daya yang digunakan sangat besar. Padahal, alat yang digunakan adalah meter lama dan bukan sambungan baru (halaman 21). Bahkan kawasan-kawasan perdagangan bebas, atau umum disebut, Free Trade Zone (FTZ), mengalami krisis listrik. FTZ Batam, Bintan, dan Karimum, misalnya, dalam beberapa bulan terakhir ini mengalami krisis listrik yang dapat menjadi hambatan serius bagi investasi yang selanjutnya bisa mengakibatkan kegagalan pelaksanaan FTZ tersebut. Sejak akhir April 2008, PT PLN Batam mulai melakukan pemadaman listrik bergilir. Alasannya, pasokan gas dari Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) menyusut sampai 50%. Ini membuat hampir 50% daya listrik di Batam yang disuplai PLN anjlok (Santoso, 2008). Kendala infrastruktur semakin terasa di luar Jawa, sehingga potensi keuntungan dari membubungnya hargaharga komoditas perkebunan dan pertambangan tak sepenuhnya bisa terwujud secara optimal. Padahal, booming komoditas perkebunan dan pertambangan bisa menjadi pengimbang dan sekaligus pengompensasi dari berakhirnya era kejayaan migas. Selain itu, tambahan penerimaan negara dalam bentuk pajak maupun nonpajak bisa disalurkan untuk membantu sektor-sektor maupun kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tertekan akibat kenaikan tajam harga minyak. Tidak sepatutnya windfall profit dari komoditas digunakan untuk menambal subsidi BBM yang terus menggelembung, karena sama saja artinya kita menoleransikan pemborosan energi yang kian langka.
III.2 Barang Selundupan/Impor Ilegal Dalam beberapa tahun belakangan ini, perdagangan dalam negeri di landa oleh semakin maraknya barang-barang selundupan atau impor ilegal, termasuk dari China. Terutama melemahnya perekonomian global, terutama di AS dan UE, menambah semakin banyaknya produk-produk selundupan/impor ilegal dari China membanjiri pasar dalam negeri. Indonesia memang sangat rawan terhadap penyelundupan atau impor ilegal karena secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak pintu masuk tanpa pengawasan yang ketat.
19
Penelitian dari Kuntari dkk. (2007) memperkirakan bahwa nilai selundupan/impor ilegal TPT ke pasar domestik sejak era reformasi telah mengalami suatu lonjakan yang sangat signifikan. Dilihat dari nilainya, meningkat dari hanya 1 juta dollar AS tahun 2001 menjadi 454 juta dollar AS tahun 2005. Informasi terakhir dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), yang dikutip dari Kompas (28 Mei 2008), produk garmen lokal pada tahun 2007 hanya menguasai 22% dari pasar domestik, merosot dari sekitar 45% pada tahun 2006. Bukan hanya TPT tetapi juga industri elektronika Indonesia mengalami hal yang sama; padahal industri elektronika seperti halnya industri TPT di Indonesia sangat padat karya dan merupakan dua produk ekspor nonmigas (manufaktur) yang sangat diandalkan Indonesia selama ini. Menurut Gabungan Elektronika Indonesia, pada tahun 2007 sekitar 45% dari total produk elektronika yang beredar di pasar domestik adalah produk-produk elektronik selundupan impor ilegal.
III.3 Persaingan Persaingan sehat di Indonesia diatur oleh UU RI No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaiangan tidak sehat, dan pelaksanaan UU tersebut diawasi oleh komisi khusus yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Di Pasal 3, dikatakan bahwa tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk: (a) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; (b) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; (c) mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan (d) terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Menurut UU tersebut, perjanjian yang dilarang: oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust,
oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan luar negeri yang bisa
menciptakan monopoli. Sedangkan kegiatan yang dilarang: monopoli, monopsoni, penguasaan pasar; dan persekongkolan. Salah satu ketentuan penting di dalam UU tersebut adalah mengenai penguasaan pasar Di Pasal 19 dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (a) menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; dan (b) atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Untuk menguji efektivitas dari pelaksanaan UU tersebut di lapangan adalah dengan melihat kasus persaingan antara ritel modern dengan ritel tradisional. Alasan memilih kasus ritel, karena potensi persaingan tidak sehat
20
dapat muncul dalam bentuk penyalahgunaan kekuatan pasar, antara lain, dalam bentuk syarat-syarat dagang antara peritel dan pemasok. Dalam beberapa tahun belakangan ini, pertumbuhan omset dari ritel modern sangat pesat melebihi pertumbuhan omset dari ritel tradisional, khususnya di Jakarta (Gambar 3). Menurut Data Biro Perekonomian DKI Jakarta, pada tahun 1985 terdapat 156 pasar tradisional versus hanya 42 ritel modern; tahun 1995 perbandingannya 159: 249, dan pada tahun 2004 adalah 151:449. Menurut survei AC Nielsen (Hidayat, 2007b), diantara beberapa bentuk ritel modern seperti supermarket, minimarket, pusat grosir, dan hipermarket, pertumbuhan paling cepat dialami oleh hipermarket. Tahun 2003 terdapat 43 hipermarket beroperasi di Indonesia. Tahun 2005, sudah tercatat 83 hipermarket di Indonesia. Sementara supermarket bertambah dari 896 unit pada tahun 2003 menjadi 961 unit pada tahun 2005. Penyebab perbedaan yang menyolot ini dalam pertumbuhan dapat dijelaskan pernyataan dari Hidayati (2007b) sebagai berikut: pekan lalu, seorang pengusaha pemasok sebuah pasar modern mengaku, pembiayaan yang disyaratkan dalam perjanjian dagang dengan manajemen pasar modern tersebut menelan 66 persen dari omset penjualannya di situ. Sementara pasar modern makin kokoh menjadi barometer penetrasi produk di dalam negeri, pasar tradisional kian tersingkir (halaman 21). Menurutnya, ketidakadilan itu berakar pada lemahnya aturan perdagangan di dalam negeri. Juga hal ini disebabkan oleh aturan penentuan lokasi ritel modern dan tradisional hingga saat ini masih mandul. Walaupun penyempurnaan aturan tersebut sedang berjalan hingga saat ini, yakni masih berupa draft PP tentang Penataan dan Pembinaan Usaha Pasar Modern dan Usaha Toko Modern. 23 Gambar 3: Pertumbuhan Ritel Modern dan Tradisional di Jakarta (% dari total omset ritel) 80
Modern Tradisional
70 60 50 40 30 20 10 0 1985
1995
2004
Sumber: Biro Perekonomian DKI Jakarta
III.4 Distribusi Sistem jaringan koleksi dan distribusi nasional masih lemah. Hingga saat ini jaringan koleksi dan distribusi barang dan jasa perdagangan dalam negeri banyak mengalami hambatan karena belum terintegrasinya sistem perdagangan di tiga tingkatan pasar (pengumpul, eceran, dan grosir) serta maraknya berbagai pungutan dan 23
UU ritel sangat perlu melihat pengalaman di Thailand. Pada tahun 1995 Bangkok mulai terbuka bagi ritel hipermarket asing yang masuk dengan dalih segmen pasarnya berbeda dengan paritel tradisional. Dalam kurun waktu 10 tahun kemudian, pasar tradisional di Bangkok menciut dari 20 menjadi tinggal 2 pasar saja. Di sisi lain, hipermarket terus tumbuh pesat. Melihat ini pemerintah Thailand langsung membuat UU Ritel. Dengan adanya UU ini, sekarang Bangkok memiliki zona perdagangan eceran/pasar tradisional yang dilindungi oleh pemerintah.
21
peraturan di tingkat daerah akibat penyelenggaraan otonomi. Masalah ini tidak hanya menghambat kelancaran perdagangan antar wilayah, khususnya antar pulau, tetapi juga menyebabkan berkurangnya daya saing produk dalam negeri untuk dimanfaatkan sebagai bahan antara karena kalah bersaing dengan produk impor sejenis dan berkurangnya daya saing produk untuk ekspor. Masalah ini juga menyebabkan berkurangnya atau bahkan terbatasnya pilihan pemasaran para produsen ke dalam jaringan pasar dalam negeri yang dampaknya lebih jauh adalah kelesuan untuk peningkatan volume produksinya. Perbaikan dalam sistem jaringan koleksi dan distribusi nasional, selain bermanfaat untuk peningkatan kelancaran perdagangan dalam negeri dan peningkatan daya saing produk Indonesia, baik di pasar dometik maupun di pasar ekspor, juga akan meningkatkan ketahanan ekonomi karena mendorong integrasi komponen-komponen produksi dalam negeri yang terkait. Kasus yang paling nyata soal masih buruknya sistem distribusi di dalam negeri adalah pasar buah-buahan. Dalam beberapa tahun ke depan, buah impor diperkirakan tetap mendominasi perdagangan di pasar buah dalam negeri. Hal ini karena distribusi buah lokal masih memiliki mata rantai yang panjang. Dengan demikian, tidak cukup efisien menghasilkan buah berkualitas bagus dan harga yang bersaing di tingkat konsumen. Mata rantai yang panjang berimbas pada sektor hulu (produksi). Para pedagang besar menekan harga di tingkat petani karena mahalnya biaya distribusi. Sementara, sistem distribusi seperti ini juga sangat memengaruhi kualitas buah karena semakin panjang dan rumitnya sistem distribusi, maka akan semakin lama buah sampai ke konsumen. Panjangnya jalur distribusi juga disebabkan oleh sentra produksi buah yang tersebar. Sistem distribusi yang buruk ini disebabkan antara lain karena belum ada peta produksi, transportasi tidak memadai, dan teknologi distribusi kurang berkembang
III.5 Hambatan-hambatan Lainnya Perdagangan dalam negeri selain dipengaruhi oleh masalah-masalah di atas tersebut, juga dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya yang semuanya membentuk iklim berusaha di dalam negeri. Bank Dunia dalam laporan tahun 2008 mengenai mudah sulitnya melakukan usaha di 178 negara memposisikan Indonesia di peringkat ke 123 dengan peringkat terburuk untuk “memulai usaha”, yakni 168 (Tabel 3). 24 Peringkat Indonesia yang relatif buruk ini tentu tidak lepas dari berbagai hambatan yang dihadapi pengusaha/pedagangan dalam berusaha, mulai dari masih banyaknya pungutan (termasuk pungutan liar) dan peraturan-peraturan daerah yang membingungkan atau mempersulit kelancaran usaha hingga birokrasi dalam pengurusan izin dsb.nya
24
Lihat selanjutnya laporan lengkap dari Bank Dunia (2008).
22
Tabel 3: Melakukan Usaha di Indonesia versi Bank Dunia, 2008.
Sumber: Bank Dunia (2008).
IV. Investasi Riil Dalam kawasan ASEAN, Indonesia pun masih tertinggal dengan dengan negara-negara utama ASEAN lainnya seperti Malayssia, Thailand dan Singapura, khususnya dalam menarik PMA dari luar ASEAN (ASEAN-ekstra). Bahkan menurut database dari Sekretariat ASEAN, untuk periode 2005-2006, persentase pertumbuhan arus masuk neto PMA ke Indonesia negatif dibandingkan negara-negara anggota lainnya, terkecuali Myanmar. Ini merupakan suatu masalah serius bagi Indonesia, karena dalam penerapan AFTA, Indonesia juga sekarang ini menghadapi tantangan sebagai negara tujuan investasi ASEAN. Dengan pasar tunggal ASEAN, maka produsen-produsen internasional tidak harus mempunyai pabrik di setiap negara untuk dapat mensuplai produknya ke negara-negara ASEAN. Mereka dapat memilih satu negara di kawasan ini untuk dijadikan basis produksinya. Tentunya negara yang dipilih sebagai negara basis produknya adalah negara yang dianggap paling menguntungkan dalam arti produksinya paling efisien. Sayangnya, Indonesia tampaknya masih tertinggal dalam menciptakan daya tarik untuk dijadikan pusat produksi. Satu contoh konkrit adalah pusat produksi mobil penumpang segala kelas (HS 8702), yang berhasil direbut oleh Thailand. Negara ini menjadi pusat pembuatan mobil penumpang di ASEAN, dimana semua produsen-produsen mobil dunia mempunyai pabrik di negara tersebut dan dari sana mensuplai mobil ke negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Indonesia. Hasil studi dari Sadewa (2006) menunjukkan bahwa pada tahun 2000 nilai ekspor Thailand ke Indonesia untuk produk dalam kategori ini hanya mencapai 4 juta dollar AS. Namun, sejak AFTA diimplementasikan, nilai ekspor Thailand ke Indonesia untuk produk ini mengalami kenaikan yang amat signifikan. Pada tahun 2005 ekspor mobil dari
23
Thailand ke Indonesia sudah mencapai 416 juta dollar AS. Sebaliknya, ekspor mobil dari Indonesia ke Thailand tidak mengalami kenaikan setinggi yang dialami oleh Thailand tersebut. Dalam kajian kebijakan investasi riil ini, dibahas empat (4) isu besar, yakni: 1) Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi dan UU Penanaman Modal No.25/2007 2) Daftar negatif 3) Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 4) Kawasan Perdagangan Bebas (KPB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
IV.1 Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi dan UU Penanaman Modal No.25/2007 Sebenarnya Pemerintah telah banyak berupaya meningkatkan investasi riil di Indonesia. Terakhir adalah dengan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi 2008-2009 yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009. Paket ini memuat berbagai kebijakan ekonomi yang dapat dikelompokkan ke dalam 8 bidang, yakni kebijakan perbaikan iklim investasi, kebijakan ekonomi makro dan keuangan, kebijakan ketahanan energi, dan kebijakan sumber daya alam, lingkungan dan pertanian. 25 Sebelumnya, pada akhir Februari 2006, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan investasi dalam bentuk Inpres No. 3 Tahun 2006. Paket kebijakan Perbaikan Iklim Investasi itu mencakup lima aspek yaitu: (1) bidang umum termasuk memperkuat kelembagaan pelayanan investasi, sinkronisasi peraturan daerah dan pusat, dan kejelasan ketentuan mengenai kewajiban amdal; (2) bidang kepabean dan cukai, termasuk percepatan arus barang, pengembangan peranan kawasan berikat, pemberantasan penyelundupan, dan debirokratisasi di bidang cukai; (3) perpajakan termasuk insentif perpajakan untuk investasi, melaksanakan system “melakukan pengkajian sendiri” secara konsisten,revisi pajak pertambahan nilai untuk mempromosikan ekspor, melindungi hak wajib pajak, dan mempromosikan transparansi dan “disclosure”; (4) ketenagakerjaan yang mencakup penciptaan iklim hubungan industrial yang mendukung perluasan lapangan tenaga kerja, perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri., penyelesaian berbagai perselisihan hubungan industrial secara cepat, murah, dan berkeadilan, mempercepat proses penerbitan perizinan ketenagakerjaan, penciptaan pasar tenaga kerja fleksibel dan produktif, dan terobosan paradigma pembangunan transmigrasi dalam rangka perluasan lapangan kerja; dan (5) bidang usaha kecil, menengah, dan koperasi. Dari program-program yang terdapat dalam paket kebijakan investasi tersebut, salah satu yang menjadi fokus program adalah pembentukan perusahaan dan izin usaha. Masalah pelayanan perizinan, selama beberapa tahun belakangan ini, memang sering dikeluhkan oleh pengusaha karena pelayanan perizinan di Indonesia sebelum dan sesudah otonomi daerah membawa implikasi pada pungutan yang lebih besar dan biaya resmi. Biaya pungutan dan mekanisme prosedur perizinan ini merupakan biaya traksaksi. Karena biaya transaksi terlalu tinggi, dampaknya 25
Empat bidang lainnya adalah kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kebijakan pelaksanaan komitmen masyarakat ekonomi ASEAN, kebijakan menyangkut infrastruktur, dan kebijakan menyangkut ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
24
menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Untuk menggairahkan kegiatan investasi dan pelayanan investasi, pemerintah menawarkan konsep pelayanan satu atap. Kegiatan investasi pelayanan satu atap ini lahir dengan keluarnya Keppres No. 29 Tahun 2003. Lahirnya Keppres tersebut dilatarbelakangi suasana euforia UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Desentralisasi disemangati secara berlebih, sehingga daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) mengeluarkan berbagai perda pajak dan retribusi daerah, yang pada akhirnya memberatkan dunia usaha dan investasi. 26 Mungkin upaya pemerintah meningkatkan investasi riil di dalam negeri mencapai klimaksnya pada saat UU Penanaman Modal No.25, 2007 diterbitkan. Dalam Pasal 4-nya, pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk: (a). mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan (b). mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menetapkan kebijakan dasar tersebut, pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi. Tetapi, pertanyaan sekarang adalah apakah dengan lahirnya UU PM yang baru itu, segala persoalan sekitar kegiatan investasi di Indonesia sudah terpecahkan? Apakah UU PM tersebut sudah sempurna dalam berarti tidak akan ada lagi permasalahan dalam perijinan penanaman modal di Indonesia? Atau, apakah UU PM No.25, 2007 sudah menjamin bahwa pertumbuhan arus masuk PMA atau volume investasi pada umumnya di Indonesia akan mengalami akselerasi? Untuk menjawab ini, perlu dipahami bahwa kegiatan bisnis, yang berarti juga kegiatan investasi, dipengaruhi oleh banyak faktor, yang tidak semuanya bisa ditangani secara langsung oleh UU PM (Gambar 4).
26
Hingga awal tahun 2006, terdapat kurang lebih 500 perda tentang pajak dan retribusi daerah yang sedang ditelaah Departemen Keuangan. Dari jumlah itu terdapat 40 Perda yang telah dibatalkan. Dari 40 perda tadi, pada intinya menetapkan retribusi yang sebetulnya tidak perlu dan terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang di atasnya. Seringkali terdapat kekeliruan dalam menerapkan asas lahirnya perda tersebut, yaitu dengan menggunakan asas lex spesialis derogat lex generalis - ketentuan khusus mengensampingkan ketentuan umum. Padahal asas itu harus digunakan terhadap suatu ketentuan yang sederajat. Artinya kalau undangundang mau disimpangi dengan asas lex spesialis, haruslah oleh UU lagi. Dari eurofia tersebut, dampaknya, izin investasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2003 kembali menjadi kewenangan BKPM. Dalam Pasal 3 Keppres tersebut dikatakan "pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal sebagaimana dalam Pasal 2 huruf c dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM, berdasarkan pelimpahan wewenang dari menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen yang membina bidang-bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap". Dapat dibayangkan kalau dalam kegiatan investasi terdapat lebih dari 11 izin yang berkaitan dengan investasi, ditambah dengan persyaratan pendukung, maka pengurusan penanaman modal akan memakan waktu lama. Masalah ini merupakan sorotan dalam paket kebijakan investasi, yang menyatakan bahwa pendirian perusahaan dan izin usaha cukup 30 hari. Kenyataannya, kepala kantor pelayanan satu atap atau kelembagaan yang memberikan pelayanan satu atap, tidak memiliki kompetensi mengeluarkan izin karena apabila izin masih sektoral akibatnya waktu pengurusan tetap saja lama. Ini mengakibatkan personal contact dan dapat berdampak pada kolusi (Jayus, 2008).
25
Gambar 4: Faktor-faktor Utama di dalam Lingkungan Langsung dari Suatu Bisnis Ekspor & impor
Lokasi/lahan
Pasar output
Sektor
Bisnis
Transportasi & Komunikasi
Investasi
Keamanan
Infrastruktur
Pasar input
Tenaga Kerja
Perbankan
Modal
Ekspor & Impor
Enerji
Input lainnya
Pasar Modal
UU PM No.25 tahun 2007 dapat dikatakan sudah mencakup semua aspek penting (termasuk soal pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak dan kewajiban investor, ketenagakerjaan, dan sektor-sektor yang bisa dimasukin oleh investor) yang terkait erat dengan upaya peningkatan investasi dari sisi pemerintah dan kepastian berinvestasi dari sisi pengusaha/investor. Dua diantara aspek-aspek tersebut yang selama ini merupakan dua masalah serius yang dihadapi pengusaha, dan oleh karena itu akan sangat berpengaruh positif terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia jika dilaksanakan denga baik sesuai ketentuannya di UU PM tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Bab I Pasal 1 No. 10 mengenai ketentuan umum: pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Sistem pelayanan satu atap ini diharapkan dapat mengakomodasi keinginan investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah, dan cepat. Memang membangun sistem pelayanan satu atap tidak mudah, karena sangat memerlukan visi yang sama dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah yang berkepentingan dalam penanaman modal (Tambunan, 2007).
26
Dapat dipastikan apabila ketentuan ini benar-benar dilakukan, dengan asumsi faktor-faktor lain (seperti kepastian hukum, stabilitas, pasar buruh yang fleksibel, kebijakan ekonomi makro, termasuk rejim perdagangan yang kondusif dan ketersediaan infrastruktur) mendukung, pertumbuhan investasi di dalam negeri akan mengalami akselerasi. Bagi seorang pengusaha manca negara yang ingin berinvestasi di sebuah wilayah di Indonesia, adanya pelayanan satu atap melegakan karena ia tidak perlu lagi menunggu dengan waktu lama untuk memperoleh izin usahanya di Indonesia. Bahkan ia tidak lagi perlu mengeluarkan biaya pajak maupun pungutan lainnya yang dapat membengkak dari tarif resmi akibat panjangnya jalur birokrasi yang harus ditempuh untuk memperoleh izin usaha tersebut sebelum adanya pelayanan satu atap. 27 Kedua, Bab III Pasal 4 No.2b mengenai kebijakan dasar penanaman modal: menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum yang tidak ada di Indonesia sejak berlalunya era Orde Baru sering dikatakan sebagai salah satu penghambat investasi, khusunya PMA, di dalam negeri. Hasil studi yang dilakukan oleh LPEM-FEUI (2001) menunjukkan bahwa masalah-masalah yang dihadapi pengusaha dalam melakukan investasi di Indonesia selain persoalan birokrasi, ketidakpastian biaya investasi yang harus dikeluarkan serta perubahan peraturan pemerintah daerah yang tidak jelas atau muncul secara tiba-tiba, juga kondisi keamanan, sosial dan politik di Indonesia. Terakhir, Dalam membahas atau mengidentifikasi kendala perijinan penanaman modal di Indonesia, ada tiga hal yang perlu dipahami. Hal pertama, ijin investasi tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi harus menjadi satu paket dengan ijin-ijin lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha atau menentukan untung ruginya suatu usaha. Sebagai contoh, di Tabel 4 dijabarkan sejumlah UU dan peraturan menteri yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses mulai dari awal investasi hingga menjadi suatu perusahaan yang siap beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Jika UU yang tertera di Tabel 8 tersebut berbenturan dengan UU PM No.25, 2007, sangat kecil harapan bahwa kehadiran UU PM yang baru ini akan memberi hasil optimal. Misalnya, kontradiksi selama ini antara upaya pemerintah meningkatkan investasi lewat salah satunya mempermudah pengurusan izin penanaman modal dengan UU Migas No 22 tahun 2001 yang menyatakan bahwa investasi di sektor migas harus melalui tiga pintu, yaitu izin dari Dirjen Migas pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha (BP) Migas dan Dirjen Bea Cukai (Depkeu). Juga seorang pengusaha asing kemungkinan besar akan tetap membatalkan niatnya berinvestasi di Indonesia walaupun proses pengurusan ijin investasi menjadi lebih lancar dan lebih murah setelah 27
Sebenarnya, hal ini sudah diupayakan sebelumnya lewat Keppres No 29 tahun 2004 mengenai penyelenggaraan penanaman modal, baik PMA maupun dalam neegri PMDN melalui sistem pelayanan satu atap semasa era Presiden Megawati Soekarno Putri. Dalam kepres tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanaman modal khususnya yang berkaitan dengan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dilaksanakan oleh BKPM. Pelayanan satu atap ini meliputi penanaman modal yang dilakukan baik di tingkat propinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada BKPM. Jadi, BKPM bertugas melakukan koordinasi antara seluruh departemen atau instansi pemerintah lainnya, termasuk dengan pemerintah kabupaten, kota, serta propinsi yang membina bidang usaha penanaman modal (Tambunan, 2007).
27
dilaksanakannya UU PM No.25 2007 tersebut, jika UU mengenai kepabeanan dirasa tidak menguntungkannya karena pengusaha tersebut akan banyak melakukan impor, atau pasar tenaga kerja di Indonesia dirasa tidak fleksibel akibat berlakunya UU No.13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan. Tabel 4: Beberapa UU/Peraturan yang Berpengaruh terhadap Efektivitas UU PM No.25, 2007 UU/Peraturan Peraturan Mendaz 37/M-DAG/Per/9 Peraturan Mendag 36/M-DAG/Per/9 UU No.40 UU No. 39 UU No. 17 UU No. 2 UU No.13 UU No. 22
Tahun 2007 2007 2007 2007 2006 2005 2003 2001
Isu Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan Penerbitan SIUP Perseroan Terbatas Cukai Kepabeanan Penyelesaian hubungan industrial Ketenaga kerjaan Investasi di sektor migas
Di sektor perhotelan, misalnya, jumlah ijin yang diperlukan mencapai 37 buah, karena setiap bagian dari hotel harus memiliki ijin khusus dari departemen terkait. Misalnya untuk membangun restoran di dalam hotel perlu ijin dari Departemen Kesehatan karena menyangkut makanan yang sehat dan aman bagi konsumen, sedangkan untuk membangun kolam bernang harus dapat ijin dari Departemen olah raga, dan untuk pemakaian tenaga kerja harus dapat ijin dari Departemen Tenaga Kerja dan jelas harus mengikuti peraturan yang tercantum di UU Ketenaga kerjaan yang berlaku, dan seterusnya. Dapat dibayangkan, jika izin penanam modal sudah keluar, tetap seorang investor yang akan membangun sebuah hotel di Jakarta akan tetap skeptis apabila beberapa atau semua dari izinizin lainnya itu tidak jelas atau prosedurnya sangat bertele-tele. Pembahasan di atas bukan mau mengatakan bahwa UU PM yang baru ini perlu ditambah dengan pasal-pasal yang mengatur faktor-faktor linkungan langsung tersebut di atas. Lagi pula, UU tersebut sudah disetujui dan berlaku. Satu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengkaji ulang semua peraturan, Kepres, atau UU yang berlaku yang mengatur faktor-faktor tersebut (terkecuali investasi karena sudah diatur sendiri dengan UU PM No.25 2007) untuk melihat apakah semua peraturan, Kepres atau UU tersebut konsisten dengan UU PM yang baru tersebut. Yang tidak konsisten atau tidak mendukung tujuan dari UU PM No.25 tersebut harus segera dirubah/direvisi. Ini yang dimaksud dengan kebijakan investasi dalam satu paket. Sama seperti armada angkatan laut Amerika Serikat yang biasanya terdiri dari satu kapal induk didampingi oleh puluhan kapal, termasuk kapal perang, kapal pengangkut bahan bakar dan kapal selam. Jadi, UU PM No.25 2007 adalah kapal induknya, sedangkan peraturan, Kepres dan UU lainnya adalah kapal-kapal pendukung. Hal kedua yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah masalah koordinasi. Dalam hal ini pemerintah harus tegas bahwa koordinasi nasional mengenai penanama modal di Indonesia adalah BKPM, walaupun sekarang ini dalam era otonomi daerah, pemda punya hak mengaturnya di lapangan, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 No. 11, Bab I (Ketentuan Umum) dari UU PM No.25 2007 sbb.: Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu mengingat
28
bahwa buruknya koordinasi antar departemen sudah merupakan salah satu masalah klasik di republik ini, dan jangan dibiarkan koordinasi ini menjadi lebih buruk akibat otonomi daerah. Hal ketiga, ada baiknya pemerintah pusat membantu sungguh-sungguh upaya pemerintah daerah dalam menyederhanakan proses perizinan penanaman modal di daerah. Walaupun ada sejumlah daerah seperti Jepara dan Yogyakarta telah berhasil membuat pelayanan satu atap, namun masih lebih banyak lagi daerah yang bahkan sama sekali tidak tahu bagaimana memulai pembangunan satu atap. Juga di daerah-daerah yang sama sekali tidak ada kesamaan visi dari lembaga-lembaga pemerintah, ditambah lagi tidak ada keseriusan dari Bupati, sangat sulit diharapkan daerah-daerah tersebut bisa membangun pelayanan satu atap. Di sini peran pemerintah pusat sangat diharapkan. Adanya UU PM No.25 2007 harus diakui merupakan suatu kemajuan besar dalam upaya selama ini menyederhanakan proses perizinan penanaman modal untuk meningkatkan investasi di dalam negeri. Namun, hasilnya sangat tergantung pada bagaimana implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, implementasiya harus dimonitor secara ketat, khususnya di daerah. Karena, lagi-lagi, masalah klasik lainnya di republik ini adalah Indonesia termasuk jempolan dalam membuat konsep atau memformulasikan suatu UU. Tetapi, hanya sedikit dari UU yang ada hingga saat ini di bidang ekonomi yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Persoalannya juga klasik: (1) ada orang-orang pemerintah, di pusat maupun di daerah, khususnya di bidang-bidang yang ”basah”, merasa dirugikan dengan suatu UU, sehingga mereka akan dengan segala cara menghalangi pelaksanaan UU tersebut; dan (2) akibat gaji yang rendah, banyak pegawai negeri yang ditugaskan melaksanakan UU tersebut di lapangan bisa dengan mudah di sogok oleh pihak yang merasa dirugikan oleh UU tersebut, sehingga akhirnya UU tersebut tidak berlaku efektif di lapangan. IV.2 Daftar Negatif (DN) Dalam Pasal 12 dari UU PM No.25/2007, disebutkan bahwa: (1) semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan; (2) bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah: (a) produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan (b) bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang; (3) pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan ,dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya; (4) kriteria dan persyaratan bidang usaha. yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan PP; dan (5)
pemerintah
menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi,
29
pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah. Berkaitan dengan butir (1) tersebut di atas, persyaratan untuk menentukan bidang-bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka bagi kegiatan penanaman modal ditentukan oleh persyaratan berdasarkan PP No. 76 Tahun 2007 dan No.77 Tahun 2007. Berdasarkan dua PP tesebut, maka terdapat 25 bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanam modal termasuk penanaman modal asing, 43 bidang-bidang usaha yang dicadangkan untuk mikro, kecil, menengah dan koperasi, 36 bidang usaha yang harus bermitra, 120 bidang usaha yang diatur besarnya nilai modal asing, 19 bidang usaha yang diatur lokasinya, 25 bidang usaha yang harus memiliki izin khusus, 48 bidang usaha yang modal dalam negeri 100% dan 22 bidang usaha yang diatur pemilik modal dan lokasinya. Aspirasi dari dunia usaha (diwakili oleh Kadin Indonesia) adalah agar daftar negatif investasi saat ini dapat direvisi dan dengan demikian diharapkan dapat memberikan kejelasan perihal apa saja yang diperbolehkan/ diizinkan dan apa saja yang tidak diperbolehkan, termasuk persyaratan-persyaratannya. Ada 3 utama
yang
persoalan
menjadi keprihatinan dunia usaha. Pertama, adanya “gray areas” yang sangat membutuhkan
kejelasan informasi yang lebih tegas dan jernih. Sebagai contoh, dalam DN terdapat berbagai kasus dimana industri yang sama memiliki tingkatan kepemilikan modal asing yang berbeda. Atau pada industri yang sama terdaftar sebagai bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal pada lampiran yang pertama, sedangkan pada lampiran yang lainnya dinyatakan sebagai bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu. Kedua, dunia usaha masih diliputi berbagai pertanyaan berkenaan dengan dasar pemikiran rasional atau filosofi yang melatarbelakangi keputusan penentuan kriteria pada DN ini. Sebagai contoh, dalam DNI terdapat sejumlah 11 persentase yang berbeda untuk kepemilikan modal asing maksimum yang diijinkan. (persentase pada DN dimulai dengan 99% kememilikan modal asing yang diijinkan dan 1% local atau 99/1 hingga 95/5, 85/15, 80/20, 75/25, 65/35, 60/40, 55/45, 50/50, 49/51, 25/75 hingga 100% tertutup.). Masyarakat dunia usaha juga bertanya mengenai banyaknya perbedaan persentase dan apa yang melatarbelakangi perbedaan persentase ini? Beberapa perbedaan persentase ini tidak menyediakan insentif bagi dunia usaha dan mungkin tidak memberikan daya tarik bagi ekonomi nasional. Ini tentunya hak pemerintah untuk menyusun dan menetapkan tingkat kepemilikan modal asing, tetapi kami dunia usaha harus pula memahami landasan filosofi ini. Ketiga, ketidakpastian mengenai proses perubahan dan transisi serta bagaimana perubahan DN ini dapat diaplikasikan dimasa depan. Sebagai contoh, apa yang terjadi bila sebuah perusahan yang telah berdiri ingin melakukan ekspansi? Apakah mereka harus mengikuti peraturan DN yang baru atau mengikuti peraturan yang berlaku pada saat perusahaan tersebut berdiri? IV.3 Koordinasi Pusat –Daerah Masalah buruknya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terasa semakin parah sejak pelaksanaan otonomi daerah. Banyak peraturan pemerintah atau keputusan presiden tidak bisa berjalan efektif
30
karena adanya tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang semuanya merasa paling berkepentingan atas penanaman modal di daerah.Dalam kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi, kabupaten dan kota diberikan kewenangan dalam bidang penanaman modal. Namun, sejak pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat terpaksa mengeluarkan kepres khusus mengenai penanaman modal karena banyaknya kendala yang dihadapi oleh para investor yang ingin membuka usaha di daerah, khususnya yang berkaitan dengan proses pengurusan izin usaha. Investor seringkali dibebani oleh urusan birokrasi yang berbelitbelit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan disertai dengan biaya tambahan yang cukup besar. Persoalan ini muncul atau tidak adanya koordinasi yang baik antara pusat dan daerah tersebut jelas disebabkan tidak adanya penjelasan lebih lanjut secara teknis, termasuk di dalam isi pasal 11 UU No 22 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk soal pelaksanaannya penanaman modal daerah yang berakibat tidak efisiennya pengurusan perizinan usaha. Karena tanpa suatu panduan yang jelas, pemerintah daerah menafsirkan berbeda dengan pemerintah pusat mengenai wewenang dalam pengurusan penanaman modal di daerah. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, pengurusan izin usaha dilakukan oleh BKPM (pemerintah pusat) dan BKPMD (pemerintah daearah). Namun setelah berlakunya otonomi daearah, terjadi ketidakjelasan mengenai pengurusan izin usaha/investasi dan bukan hanya itu saja, juga terdapat tarik menarik antara kegiatan BKPMD dengan BKPM serta instansi-instansi pemerintah daerah lainnya yang menangani kegiatan investasi. Sejak penerapan otonomi daerah hingga sekarang ini banyak pemberitaan di media masa yang menunjukkan bahwa di sejumlah daerah kewenangan penanaman modal digabung dalam dinas perindustrian dan perdagangan, atau bagian perekonomian. Ada beberapa daerah yang membentuk suatu dinas khusus untuk mengurus penanaman modal. Bahkan banyak kabupaten/kota yang sangat serius dalam menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif dengan membentuk kantor pelayanan satu atap. Misalnya, di Jepara dan Yaogyakarta,
menurut Majalah
Swasembada (2004), dengan sistem satu atap ini surat perizinan usaha dapat diperoleh dalam waktu rata-rata 5 hari hingga satu minggu. Demikian halnya dengan Pemda Kotamadwa Yogyakarta. Tetapi sayangnya masih lebih banyak daerah yang belum mampu merumuskan kebijakan atau regulasi sendiri, sehingga masih terikat dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal penanaman modal. Hasil survei dari LPEM-FEUI (2001) menunjukkan bahwa menurut responden Pemda, lama waktu pengurusan izin usaha baru apabila semua persyaratan dipenuhi dapat dikeluarkan paling lama dalam 3 bulan. Sementara itu, dari sisi pelaku usaha, waktu yang diperlukan untuk mengurus ijin usaha baru adalah antara 1-3 bulan (44%) dan antara 3-6 bulan (21.5%). Koordinasi antara pemerintah pusat (dalam hal ini BKPM) dan pemerintah daerah yang buruk telah menjadi semacam faktor disinsentif bagi pertumbuhan investasi di daerah. Bukan itu saja, buruknya koordinasi tersebut, juga antar sesama pemerintah daerah, telah menciptakan ekstra ekonomi biaya tinggi. Hal ini jelas disebabkan tidak adanya visi dan pemahaman yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun antar sesama pemerintah daerah mengenai pembangunan atau pentingnya investasi.
31
Buruknya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga diungkapkan oleh Astuti dan Astono (2007) berdasarkan pengamatan mereka selama itu, pemerintah, khususnya pemerintah daerah, kerap kali membuat kebijakan yang menabrak aturan yang telah dibuat. Mereka pula yang memersepsikan setiap kebijakan menjadi berbeda-beda ketika dilaksanakan oleh pengusaha di lapangan (halaman 21). Satu pertanyaan penting disini adalah menyangkut mekanisme yang tepat untuk mempermudah proses sinkronisasi antara kebijakan investasi dan perda. IV.4 Kawasan Perdagangan Bebas dan Kawasan Ekonomi Khusus Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, selain kerjasama dalam bentuk BFTA atau EPA, membentuk suatu kawasan perdagangan bebas (atau FTZ) juga merupakan salah satu cara yang popular untuk meningkatkan ekspor dan investasi. Dengan fasilitas-fasilitas khusus, diharapkan pembentukan suatu FTZ di suatu wilayah akan menarik banyak investor untuk menanam modalnya di FTZ tersebut yang selanjutnya akan meningkatkan ekspor dari wilayah tersebut pada khususnya dan dari negara bersangkutan pada umumnya. Salah satu FTZ yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah adalah di kawasan Batam, Bintan dan Karimun (FTZ BBK). FTZ BBK ditargetkan akan menarik investasi asing lima (5) kali lipat dalam lima (5) tahun ke depan dari 1 miliar dollar AS menjadi minimal 5 miliar dollar AS. Untuk ini, pemerintah akan menyiapkan semua fasilitas yang bisa meningkatkan daya tarik kawasan tersebut. Konkritnya, menurut berita di Kompas per 17 Mei 2008, badan pengelola kawasan tersebut akan dibentuk sebulan lagi. Selain itu, pelayanan akan ditingkatkan, kasus perpajakan akan diselesaikan, keimigrasian akan disederhanakan, dan masalah pembebasan tanah akan dipermudah. Untuk rencana ini, tiga Keppres telah diterbitkan sekaligus, yakni: (1) Keppres no. 9/2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, (2) Keppres no.10 tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan (3) Keppres no.11tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Total pelabuhan yang akan digunakan sebagai pintu masuk dan keluar barang dari FTZ BBK mencapai lima (5) pelabuhan, termasuk Batuampar, Kijang, dan Tanjung Pinang. Semua barang yang masuk tidak melalui kelima pelabuhan tersebut tidak akan mendapatkan fasilitas FTZ, berupa antara lain kelonggaran pemeriksaan bea dan cukai, pajak serta imigrasi. Tentu FTZ BBK tidak hanya merupakan wilayah kebijakan investasi tetapi juga wilayah kebijakan PLN. Oleh karena itu, dari sisi kebijakan PLN, untuk mendukung FTZ tersebut, insentif yang akan diberikan adalah a.l. kemudahan transaksi ekspor-impor dan mekanisme keluar masuknya barang. Selain mengembangkan FTZ, pemerintah juga mengembangkan sejumlah kawasan ekonomi khusus (KEK). Untuk KEK pemerintah merencanakan akan memberikan tambahan insentif yang lebih lengkap. Hingga saat ini
32
penyusunan RUU KEK sudah pada tahap sinkronisasi tim antar departemen, sehingga dalam waktu dekat ini akan segera diserahkan ke DPR. Dua masalah utama yang masih dihadapi oleh FTZ BBK hingga saat ini, yang lebih bersifat mendasar dan sekaligus merupakan prasyarat utama dari keberhasilan suatu FTZ, yakni: (1) infrastruktur yang terbatas, dan (2) pasokan gas yang terbatas, terutama ke pulau Batam, yang saat ini tercatat sekitar 40 juta setara satuan panas (MMBTU). Padahal, gas merupakan sumber utama tenaga listrik di kawasan tersebut. 28
V. Arah Kebijakan V.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009 yang menyangkut perdagangan dan investasi dijabarkan di Bab 17. Dalam bidang PLN, di bab tersebut ditegaskan bahwa dalam rangka mendukung perkuatan daya saing dari produk-produk ekspor Indonesia, arah kebijakan PLN adalah meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor serta perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir. Aspeknya meliputi: (1) mendorong secara bertahap perluasan basis produk ekspor dengan tetap memperhatikan kriteria produk ekspor yang ramah lingkungan; (2) peningkatan nilai tambah ekspor secara bertahap terutama dari dominasi bahan mentah (sektor primer) ke dominasi barang setengah jadi dan barang jadi; (3) revitalisasi kinerja kelembagaan promosi ekspor dan perkuatan kapasitas kelembagaan pelatihan eksportir kecil; (4) peningkatan jenis dan kualitas pelayanan ekspor melalui konsep bantuan di tingkat perusahaan kepada para eksportir dan calon eksportir UKM potensial; (5) peningkatan perbaikan kinerja diplomasi perdagangan internasional, baik untuk NM maupun NSB; (6).peningkatan fasilitasi perdagangan melalui penyederhanaan prosedur ekspor–impor melalui implementasi konsep satu (1) dokumen, mengurangi sistem tata niaga untuk komoditi-komoditi non-strategis dan yang tidak memerlukan pengawasan, dan perkuatan kapasitas lembaga uji mutu produk ekspor-impor; (7) optimalisasi sarana penunjang perdagangan internasional seperti kelembagaan pendanaan perdagangan untuk ekspor; (8) optimalisasi implementasi berbagai bentuk kerjasama perdagangan seperti skema imbal dagang dan perdagangan bebas antar negara; (9) perkuatan kelembagaan pengamanan perdagangan internasional (safeguard dan anti-dumping) serta kelembagaan harmonisasi tarif; dan (10) peningkatan keberterimaan produk di pasar global melalui pengembangan SNI dan kerjasama standardisasi regional dan internasional. 28
Kompas (2008), “Serap Investasi Lima Kali Lipat”, Bisnis & Keuangan, Sabtu, 17 Mei: 18.
33
Dalam bidang PDN, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga, dan kepastian berusaha. Langkah-langkahnya mencakup: (1) harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, penyederhanaan prosedur perijinan yang menghambat kelancaran arus barang serta pengembangan kegiatan jasa perdagangan; (2) perkuatan kelembagaan perdagangan yaitu kelembagaan perlindungan konsumen, kemetrologian, bursa berjangka komoditi, dan kelembagaan persaingan usaha, dan kelembagaan perdagangan lainnya; (3) fasilitasi pengembangan prasarana distribusi tingkat regional dan prasarana sub-sistem distribusi pada daerah tertentu (kawasan perbatasan dan daerah terpencil) dan sarana penunjang perdagangan melalui pengembangan jaringan informasi produksi dan pasar serta perluasan pasar lelang lokal dan regional; dan (4) peningkatan efektivitas pelaksanaan perlindungan konsumen, tertib ukur, dan perkuatan sistem pengawasan barang beredar dan jasa. Sedangkan, dalam bidang investasi, ditegaskan di Bab 17 tersebut bahwa kebijakan investasi diarahkan untuk: (1) mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi baik untuk tahapan memulai maupun tahapan operasi suatu bisnis. Inti dari kegiatan ini adalah penuntasan deregulasi (pemangkasan birokrasi) peraturan dan prosedur perijinan dan pengembangan kapasitas lembaga publik pelaksananya. Langkah-langkah yang akan ditempuh antara lain meliputi: 29 a. menata aturan main yang jelas pemangkasan birokrasi dalam prosedur perijinan dan pengelolaan usaha dengan prinsip transparansi dan tata kepemerintahan yang baik; b. menata aturan main yang jelas pemangkasan birokrasi dalam pengelolaan aktivitas ekspor/impor (kepabeanan dan kepelabuhanan) dengan prinsip transparansi dan tata kepemerintahan yang baik; c. menata aturan main yang jelas peningkatan efisiensi waktu dan biaya administrasi perpajakan, terutama untuk verifikasi nilai pajak dan pengembalian (restitusi) PPN; (2) menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum, terutama berkenaan dengan kepentingan untuk menghormati kontrak usaha, menjaga hak kepemilikan (property rights), terutama berkenaan dengan kepemilikan lahan, dan pengaturan yang adil pada mekanisme penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat (dispute settlements) terutama berkenaan dengan perselisihan niaga, perkuatan implementasi persaingan usaha, perkuatan implementasi standardisasi produk-produk yang dipasarkan, serta penyelesaian konflik antara produsen dan konsumen untuk tujuan perlindungan konsumen; (3) memperbaiki kebijakan investasi dengan merumuskan cetak biru pengembangan kebijakan investasi ke depan termasuk di dalamnya melakukan revisi terhadap RUU Penanaman Modal sesuai dengan praktek internasional terbaik dan mengutamakan perlakukan yang non-diskriminatif antara investor asing dan domestik serta antara 29
Revitalisasi pelaksanaan dan penegakan semua peraturan serta perundangan sebagaimana digariskan di dalam Inpres Nomor 5 tahun 2003 (White Paper) dapat menjadi titik awal untuk penyelenggaraan kegiatan ini.
34
investor besar dan investor skala kecil-menengah, merumuskan sistem insentif dalam kebijakan investasi dalam rangka bersaing (dengan negara lain) menarik investor asing, serta merumuskan reformasi kelembagaan penanaman modal sebagai lembaga fasilitasi dan promosi investasi yang berdaya saing; 30 dan (4) memperbaiki harmonisasi peraturan perundangan antara pusat dan daerah terutama di dalam pengembangan (formalisasi) dan operasionalisasi usaha di daerah-daerah dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, deregulasi (simplifikasi) dan efisiensi dalam biaya dan waktu pengurusan. V.2 Paket Kebijakan Ekonomi 2008-2009 Arah kebijakan ekonomi dalam RPJM Nasional 2004-2009 dikonkritkan lewat berbagai paket kebijakan ekonomi pemerintah. Yang terakhir adalah yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009. Paket ini memuat berbagai kebijakan ekonomi yang dapat dikelompokkan ke dalam 8 bidang: kebijakan perbaikan iklim investasi, kebijakan ekonomi makro dan keuangan, kebijakan ketahanan energi, dan kebijakan sumber daya alam, lingkungan dan pertanian. Empat bidang lainnya adalah kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kebijakan pelaksanaan komitmen masyarakat ekonomi ASEAN, kebijakan menyangkut infrastruktur, dan kebijakan menyangkut ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Paket kebijakan ekonomi berdasar Inpres Nomor 5 tahun 2008 itu memuat 109 program ekonomi dalam bentuk matriks yang antara lain memuat sasaran, target waktu penyelesaian, dan penanggung jawab pelaksanaan kebijakan.
31
Paket kebijakan itu merupakan kelanjutan dari paket kebijakan ekonomi sebelumnya yaitu Inpres
nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Berbagai kebijakan yang termuat di dalamnya merupakan program-program ekonomi prioritas selama 2008-2009 yang memerlukan koordinasi dari berbagai pejabat mulai dari tingkat menteri hingga tingkat bupati/walikota 32 .
V.3. Rencana Stratejik Departemen Perdagangan Tahun 2004-2009 Rencana Stratejik (Renstra) Departemen Perdagangan 2004-2009 merupakan penjabaran dari RPJM Nasional 2004-2009 yang disusun sebagai implementasi pelaksanaan kebijakan dan program bagi pembangunan perdagangan selama periode 2004-2009 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Departemen Perdagangan. Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan stratejik baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan perdagangan. Tujuan yang ingin dicapai dengan Renstra 2004-2009 ini adalah sebagai berikut: 30
Mengingat permasalahannya yang cross-sectoral, kuatnya koordinasi di tingkat kabinet yang terkait akan sangat menentukan. Hingga 2009 kebijakan ekonomi pemerintah akan tetap dalam bentuk matriks. Selama ini berbagai paket kebijakan ekonomi yang pernah diterbitkan pemerintah seperti Inpres Nomor 3/2006 dan Inpres Nomor 6/2007 juga berbentuk matriks. Bentuk matriks tersebut memuat kebijakan pemerintah, program, tindakan, keluaran, target penyelesaian, sasaran, dan penanggung jawab. Matriks kebijakan ini merupakan alat untuk mengkoordinasi kebijakan dan peta jalan (roadmap) selama 2 tahun ke depan (2008-2009). 32 Lebih lengkap mengenai kebijakan dan program, khususnya dalam bidang investasi, PLN, dan aspek-aspek penting yang terkait seperti lingkungan dan infrasstruktur, lihat Lampiran 2. 31
35
1) menekan ekonomi biaya tinggi dengan deregulasi, debirokratisasi, dan transparansi, pelayanan publik yang prima dan meningkatkan sarana dan parasarana perdagangan; 2) meningkatkan ekspor non-migas dan mewuujudkan Indonesia menjadi negara pemasok produk berkualitas dan bernilai tambah tinggi; 3) meningkatkan efisiensi dan produktifitas sektor perdagangan serta mengamankan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan strategis; 4) menciptakan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen, dan mengembangkan kemitraan usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar; dan 5) mewujudkan pengelolaan resiko harga, pembentukan harga yang transparan dan menyediakan sarana alternatif pembiayaan bagi dunia usaha. Adapun sasaran pembangunan perdagangan yang ingin dicapai selama 2004-2009 meliputi: 1) meningkatnya pelayanan prima kepada dunia usaha melalui penyederhanaan prosedur, transparansi kebijakan dan penerapan teknologi informasi serta meningkatnya peran lembaga, sarana dan instrumen perdagangan; 2) meningkatnya daya saing berkelanjutan di pasar global melalui akses dan penetrasi pasar; kemitraan strategi global yang melibatkan perusahaan-perusahaan nasional; penciptaan merek dagang yang dapat menerobos pasar global; 3) terwujudnya diversifikasi negara tujuan ekspor non migas dan jumlah komoditi/produk yang diekspor serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku ekspor
yang didukung
oleh jaringan pemasaran global dan
melibatkan peusahaan-perusahaan nasional; 4) meningkatnya kemampuan market intelligence dan negosiasi serta meningkatnya kualitas pelayanan dan kuantitas lembaga promosi di luar negeri; 5) meningkatnya kemampuan early warning system, pengamanan perdagangan luar negeri (trade defense dan trade diplomacy); 6) terwujudnya sistem distribusi nasional yang erfektif dan efisien melalui pembangunan sarana dan prasarana perdagangan; 7) terwujudnya keamanan pasar dalam negeri yang menyangkut keselamatan, kesehatan, keamanan dan lingkungan serta kepentingan industri dalam negeri, meningkatnya tertib ukur dan terwujudnya pemberdayaan konsumen serta pemberdayaan produksi dalam negeri; dan 8) termanfaatkannya secara optimal kegiatan pengelolaan
resiko harga, pembentukan harga dan alternatif
pembiayaan dalam rangka mendukung kegiatan dunia usaha. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka strategi pengembangan perdagangan dalam jangka pendek dan menengah seperti yang ditetapkan di dalam Renstra ini adalah meningkatkan kinerja ekspor non migas, dengan menurunkan ekonomi biaya tinggi, memperlancar arus barang dan jasa dengan meningkatkan efisiensi distribusi, meningkatkan daya saing komoditi ekspor, memberikan dukungan bagi pengembangan sektor lainnya
36
seperti sektor pertanian, kelautan, kehutanan, pertambangan dan industri. Strateji tersebut diarahkan pula untuk pengembangan produk yang memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komperatif, meningkatkan produktivitas dan penguasaan teknologi, meningkatkan SDM yang berwawasan global, mengembangkan kualitas produk sesuai standar internasional dan mengembangkan disain Indonesian Brand Image. Strateji ini dalam jangka pendek dijabarkan ke dalam beberapa kebijakan yaitu : 1) menurunkan ekonomi biaya tinggi dengan cara dilakukan antara lain mengurangi/menyedehanakan dokumen administrasi di sektor perdagangan, meningkatkan transparansi, melakukan invetarisasi dan evaluasi seluruh perijinan di sektor perdagangan termasuk Peraturan Daerah (Perda) agar secara bertahap dapat disederhanakan sehingga dapat di peroleh lebih mudah, cepat, dengan biaya wajar; 2) memperlancar arus barang dan jasa dengan meningkatkan efisiensi distribuís. Upaya ini dilakukan antara lain dengan
menghilangkan hambatan-hambatan yang membebani distribusi termasuk Perda dan retribusi di
daerah dan meningkatkan ketersediaan dan keandalan sarana transportasi dan distribuís; 3) meningkatkan daya saing komoditi ekspor dengan cara antara lain melalui diversifikasi komoditi ke arah yang lebih mempunyai nilai tambah tinggi dan
peningkatan produktivitas, serta mempertahankan dan
meningkatkan ekspor ke pasar tradisional, dan meningkatkan penetrasi pasar ke negara-negara non tradisional; menggarap potensi pasar melalui pengiriman misi dagang dan promosi ekspor yang efektif. Selain itu, promosi ekspor di setiap wilayah otonom dilakukan secara terpadu dan terkoordinir. Selain itu, upaya lain yang akan dilakukan adalah meningkatkan perdagangan lintas batas; meningkatkan akses pasar dengan memanfaatkan keberadaan berbagai FTAs; serta menyempurnakan fasilitas perdagangan melalui harmonisasi tarif bea masuk, mempercepat restitusi pajak dan penyederhanaan prosedur perijinan; 4) memberikan dukungan bagi pengembangan sektor prioritas, yakni pertanian, kehutanan, pertambangan dan industri, baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor. Khusus untuk sektor industri, dukungan yang akan diberikan pada pengembangan industri-industri prioritas meliputi mengamankan ketersediaan bahan baku, mendorong peningkatan nilai tambah produk dengan pemberian insentif, menyediakan informasi pasar, peningkatan ketrampilan SDM di bidang kemasan dan pemasaran, meningkatkan akses pasar di luar negeri, membangun merek nasional di pasar internasional, membangun jaringan pemasaran global, pengamanan pasar dalam negeri (penataan tarif, peningkatan produksi dan pengendalian impor), mengembangkan promosi dan pemasaran, meningkatkan kemitraan antara industri dengan petani, pedagang, pabrikan dan eksportir, peningkatan pengawasan penerapan SNI, membangun aliansi dengan perusahaan terkemuka dunia, memberantas penyelundupan dan illegal trading, peningkatan sarana pergudangan dan membangun tumbuh berkembangnya waralaba lokal. Kebijakan jangka menengah diprioritaskan untuk mengembangkan
produk yang memiliki keunggulan
kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif; meningkatkan produktivitas dan penguasaan teknologi; meningkatkan SDM yang berwawasan global, meningkatkan kualitas sesuai standar internasional dan
37
mengembangkan disain yang mengarah pada Indonesian brand image, serta mewujudkan Indonesia Incorporated. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut di atas diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif sehingga dapat menarik bagi investor asing maupun investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kebijakan jangka panjang untuk mewujudkan lingkungan kondusif di sektor perdagangan yang mampu memacu daya saing yang berkelanjutan, memperlancar arus barang, mendukung peningkatan penguasaan desain dan teknologi, penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Sedangkan, kebijakan dalam strategi operasional diarahkan kesejumlah aspek, termasuk: 1) menata aturan yang jelas, pemangkasan birokrasi dalam prosedur perijinan dan pengelolaan usaha dengan prinsip transparansi dan tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan program deregulasi dan debirokratisasi melalui penyederhanaan prosedur ekspor dan impor. 2) menata aturan yang jelas peningkatan efisiensi waktu dan biaya administrasi. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan program peningkatan jaringan informasi ekspor dan impor; 3) pengembangan kapasitas lembaga publik dan aparat pelaksananya, yang dilakukan dengan tiga program: transparansi dan kepemerintahan yang baik (good governance); peningkatan SDM, pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur; dan program peningkatan kemampuan manajemen litbang perdagangan; 4) memperkuat daya saing di pasar global. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan sejumlah program, antara lain: pengembangan komoditi/produk ekspor Indonesia yang berdaya saing di pasar global; perkuatan kelembagaan, sarana dan prasarana ekspor; pengembangan dan implementasi fasilitasi ekspor dan impor; pengembangan kebijakan PLN yang menunjang bisnis dan persaingan sehat; sinkronisasi kebijakan PLN antara pusat dan daerah; pengembangan sistem informasi perdagangan; peningkatan kapasitas SDM, prasarana teknologi dan bahan-bahan; dan program peningkatan kualitas pelayanan kepada para eksportir melalui pendekatan perusahaan; 5) mempertahankan dan meningkatkan akses dan penetrasi pasar ke pasar tradisional mapun non-tradisional dengan sejumlah program, antara lain: peningkatan peran Indonesia dalam kerjasama perdagangan multilateral (WTO), regional (ASEAN, APEC), bilateral (pembentukan FTA/EPA) dan perdagangan lintas batas; peningkatan beberapa litbang seperti litbang iklim usaha perdagangan dalam pengembangan ekspor dan litbang PLN; dan program sosialisasi hasil-hasil kesepakatan perundingan WTO dan kerjasama regional (ASEAN, APEC dll.); 6) meningkatkan kemampuan kantor perwakilan perdagangan di luar negeri dan kualitas pelayanan serta pembukaan kantor baru dinegara/kawasan mitra dagang. Pelaksanaan kebijakan dilakukan melalui dua program yaitu peningkatan akses, promosi dan penetrasi pasar dan program perkuatan sumber daya aparatur atase perdagangan termasuk penyediaan tenaga magang;
38
7) meningkatkan kinerja diplomasi
perdagangan internasional, baik untuk negara maju maupun negara
berkembang. Pelaksanaan kebijakan dilakukan melalui program monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan kerjasama multilateral, regional dan bilateral; 8) memperkuat
kelembagaan
pengamanan perdagangan internasional (safeguard dan
anti dumping) serta
kelembagaan hamonisasi tarif. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan dua program: fasilitasi penyelesaian sengketa perdagangan (termasuk advokasi dan bantuan teknis) seperti dumping, subsidi dan safeguard dan program peningkatan efektivitas koordinasi penanganan berbagai isu perdagangan internasional; 9) mengembangkan prasarana distribusi tingkat regional dan prasarana sub-sistem distribusi didaerah tertentu (kawasan perbatasan dan daerah terpencil) dan sarana penunjang
perdagangan melalui pengembangan
jaringan informasi produksi dan pasar serta perluasan pasar lelang lokal dan regional. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan tiga program: perumusan, alternatif solusi, dan implementasi penyelesaian permasalahan termasuk harmonisasi dari berbagai perangkat peraturan perundang-undangan tentang distribusi dll; peogram peningkatan infrastruktur; dan program pengembangan sarana distribusi dan pengembangan kawasan perbatasan, daerah terpencil, dan pulau kecil terluar; 10) harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penyederhanaan prosedur, perinjinan yang menghambat kelancaran arus barang dan jasa serta pengembangan kegiatan jasa perdagangan. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan dua program: sinkronisasi dan harmonisasi peraturan PDN antara pusat dan daerah dan program peningkatan litbang PDN; dan 11) memperkuat kelembagaan perlindungan konsumen, kemetrologian dan kelembagaan persaingan usaha dan kelembagaan perdagangan lainnya. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan sejumkah program, antara lain pemberdayaan konsumen dan peningkatan kapasitas lembaga perlindungan konsumen, promosi penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan penerapan peraturan kebijakan persaingan usaha. Namun demikian, efektivitas dari semua kebijakan di atas sangat tergantung pada banyak faktor, termasuk faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja Departemen Perdagangan. Faktor-faktor tersebut dapat dicermati dari aspek kekuatan dan kelemahan. Dari aspek kekuatan, hingga pada saat ini baru dilengkapi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the WTO, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Disamping itu dimiliki pula peraturan perundangan yang berkaitan dengan keberadaan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di sektor perdagangan yang dapat melakukan pemeriksaan dan penyidikan dalam rangka penegakan hukum perdagangan yang adil. Peraturan lainnya berkaitan dengan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang dapat mengamankan pasar ekspor Indonesia terhadap perlakuan tidak adil (dumping) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang dapat melindungi pasar dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dari barang impor.
39
Sedangkan aspek kelemahannya, sektor perdagangan di Indonesia belum memiliki perangkat dasar peraturan dalam bentuk Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Sistem Resi Gudang serta peraturan perundangan-undangan lainnya antara lain yang berkaitan dengan pemberian insentif dan fasilitasi UKM. Dilihat dari sisi komposisi dan kualifikasi pendidikan aparatur di beberapa strata belum seimbang dan belum sesuai. Sementara pola pembinaan dan pengembangan karier belum jelas dan belum diterapkan analisis jabatan. Adapun sumber daya aparatur perdagangan sebagian besar sudah melebihi usia 40 tahun dan tidak terdistribusi secara proporsional.Sarana dan prasarana terbatas dan perkantoran belum terpusat. Sementara sistem kesejahteraan bagi pegawai Departemen Perdagangan belum memadai. Tidak adanya instansi vertikal di daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan Otonomi Daerah mengakibatkan Program Sektor Perdagangan di daerah kurang berjalan secara optimal ditandai dengan tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah. Dari aspek pengawasan masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas auditor serta kinerja instansi guna meningkatkan kinerja dan transparansi auditan (obyek yang diperiksa) sehingga menunjang tercapainya tujuan rencana stratejik serta terwujudnya good governance. V.4 Analisis Cakupan Kebijakan Dari penjabaran RPJM Nasional 2004-2009, Paket Kebijakan Ekonomi 2008-2009, maupun Renstra 2004-2009 dari Departemen Perdagangan, dapat dikatakan bahwa semua isu-isu utama terkait PLN, PDN, dan investasi riil sudah termasuk di dalam arah kebijakan (Tabel 5). Namun demikian, ada beberapa isu yang tidak tercakup di dalam RPJM 2004-2009, Paket Kebijakan Ekonomi 2009-2009, atau Renstra 2004-2009 dari Departemen Perdagangan. Misalnya, kebijakan pemerintah dalam merespons terhadap perubahan, terutama kenaikan harga komoditas di pasar dunia. Tetapi, seperti telah dibahas sebelumnya di Bab II.4, pemerintah memiliki beberapa peraturan mengenai penetapan harga ekspor untuk komoditas-komoditas tertentu yang di satu pihak, dibutuhkan di pasar domestik, dan di pihak lain, memiliki potensi ekspor yang besar. Tabel 5: Isu-isu Terkait PDN, PLN, dan Investasi Riil yang Masuk Dalam Arah Kebijakan (Berdasarkan Kata Kunci) Bidang PDN
PLN
Arah Kebijakan - Harmonisasi kebijakan/peraturan - Prosedur & perizinan - Kelembagaan perdagangan dan persaingan usaha - Distribusi - Sistem pengawasan /illegal trading - Ekonomi biaya tinggi (efisiensi) - Kelembagaan - Pelayanan - Diplomasi - Fasilitasi - Pendanaan - Kerjasama - Pengamanan (safeguard & anti dumping) - Standarisasi
40
Investasi Riil
- Ekonomi biaya tinggi (efisiensi) - Kepastian usaha/hukum - RUU Penanaman Modal - Sistem insentif - Harmonisasi peraturan - Kelembagaan (fasilitas, pelayanan & promosi) - Distribusi - Kepabeanan - Perpajakan - Pengamanan Pasar Sumber: RPJM Nasional 2004-2009, Paket Kebijakan Ekonomi 2008-2009, maupun Renstra 2004-2009 (Departemen Perdagangan).
Dalam bidang PDN, walaupun masalah persaingan di dalam negeri merupakan salah satu isu yang tercakup di dalam RPJM 2004-2009, yang arah kebijakannya adalah pada penguatan kelembagaannya, namun tidak disebut langkah-langkah konkrit, misalnya, dalam menangani kasus retail modern versus retail tradisional. Dalam investasi, arah kebijakan pemerintah jangka menengah atau panjang mengenai implementasi daftar negatif (DN) juga belum jelas. Pertanyaannya adalah apakah DN yang berlaku saat ini akan bertahan dalam periode jangka menengah atau akan dirubah secara bertahap sampai akhirnya semua sektor bisa dimasuki oleh investor swasta dalam negeri maupun luar negeri? VI Kebijakan Lingkungan Hidup dalam Konteks Perdagangan dan Investasi Masalah lingkungan hidup tidak hanya masalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup saja, akan tetapi sudah merupakan bagian integral dari masalah pembangunan. Masalah lingkungan hidup menjadi sesuatu yang lintas sektoral, multi displin, dan melibatkan semua lapisan masyarakat, serta sangat terkait dengan masalahmasalah global lainnya termasuk liberalisasi perdagangan dunia. PBB mengadakan konferensi mengenai lingkungan hidup untuk pertama kalinya, yang kemudian dikenal dengan The United Nations Conference on the Human Environment pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia dan merupakan sejarah penting dalam kepedulian terhadap lingkungan hidup global. Dalam konferensi tersebut dihasilkan kesepakatan mengenai keterkaitan antara konsep pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup. Persoalan lingkungan hidup diidentikkan dengan kemiskinan, keterbelakangan, tingkat pembangunan yang masih rendah dan pendidikan rendah, intinya faktor kemiskinan yang menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan hidup didunia. Sedangkan dalam dokumen konfrensi Stockholm tersebut, The Control of Industrial Pollution and International Trade secara langsung mendorong GATT untuk meninjau kembali kebijakannya (Fithriani, 2004?). Tahun 1992 dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro, menjadikan persoalan lingkungan hidup ini semakin jelas dengan adanya hubungan antara ekonomi perdagangan dan lingkungan hidup dengan adanya pembahasan tentang kesepakatan hambatan non-tariff dalam perdagangan sebagai kontrol terhadap produk ekspor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.(Hernandez, 2000).
41
Seperti yang dijelaskan oleh Soemarno (2004?) di dalam makalahnya, keterkaitan antara dunia usaha, termasuk perdagangan internasional dan investasi, dan lingkungan telah disadari sejak dilaksanakannya konferensi Stockholm tersebut, yang dilanjutkan di Nairobi pada tahun 1982. Konperensi tersebut melahirkan pemikiran bahwa pembangunan industri yang tidak terkendali akan mempengaruhi kelangsungan dunia usaha. Pemikiran tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan United Nations Environment Program (UNEP) dan World Commission on Environment and Development (WCED). Sebagai upaya pencegahan pencemaran secara sistematik, pada bulan Mei 1989 UNEP memperkenalkan program “produksi bersih”, yang diajukan secara resmi pada bulan September 1990 pada seminar mengenai the Promotion of Cleaner Production" di Cantebury, lnggris. 33 Selain itu, untuk pertama kalinya, istilah ”pembangunan berkelanjutan” diperkenalkan dalam laporan WCED pada tahun 1987 yang mencakup pengertian bahwa kalangan industri sudah harus mulai mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan secara efektif. Selanjutnya diselenggarakan United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)" di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Menindaklanjuti gagasan tersebut, lnggris mengeluarkan standar pengelolaan lingkungan yang pertama kali di dunia pada tahun 1992, yaitu British Standard (BS) 7750. Komisi Uni Eropa (UE) mulai memberlakukan Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) pada 1993. Dengan diberlakukannya EMAS, BS 7750 direvisi dan kembali ditetapkan pada tahun 1994.
Beberapa negara Eropa yang lain juga mulai
mengembangkan standarisasi pengelolaan lingkungan. 34 Khusus untuk bidang kehutanan, dalam pertemuan ke delapan ITTO (International Tropical Timber Organization) di Bali pada tahun 1990, telah dibuat suatu komitmen bagi terlaksananya hutan yang lestari yang harus tercapai paling lambat tahun 2000. Selanjutnya, mulai tahun 2000 dilakukan pemberian label atau sertifikat bagi produk yang terbuat dari kayu tropis (Adi, 2007).
Di tingkat internasional, atas dorongan kalangan usaha, International Standardization Organization (ISO) dan International Electrotechnical Commission (IEC) membentuk Strategic Advisory Group on the Environment (SAGE) pada bulan Agustus 1991. SAGE merekomendasikan kepada ISO akan perlunya suatu Technical Committee (TC) yang khusus bertugas untuk mengembangkan suatu seri standar pengelolaan lingkungan yang berlaku secara internasional.
33
UNEP mendefinisikan produksi bersih sebagai berikut: ”pelaksanaan yang terus menerus mengurangi sumber pencemaran secara terpadu guna mencegah pencemaran udara, air dan tanah pada proses industri dan produk dan meminimalkan risiko bagi populasi manusia dan lingkungan”. Untuk “proses”, produksi bersih mencakup upaya penghematan bahan baku dan energi, tidak menggunakan bahan baku B3 (bahan berbahaya dan beracun), mengurangi jumlah toksin semua limbah dan emisi yang dikeluarkan sebelum produk meninggalkan proses. Untuk “produk”, produksi bersih memfokuskan pada upaya pengurangan dampak yang timbul di keseluruhan daur hidup produk, mulai dari ekstraksi bahan baku sampai pembuangan akhir setelah produk tidak dapat digunakan lagi. Strategi produksi bersih mencakup upaya pencegahan pencemaran melalui pilihan jenis proses yang akrab lingkungan, minimisasi limbah, analisis daur hidup, dan teknologi bersih. Keuntungan yang didapat melalui penerapan produksi bersih adalah: (1) sebagai pedoman bagi perbaikan produk dan proses; penghematan bahan baku dan energi yang sekaligus pengurangan ongkos produksi per satuan produk; (3) peningkatan daya saing melalui penggunaan teknologi baru dan/atau perbaikan teknologi; (4) pengurangan kebutuhan bagi penaatan baku mutu dan peraturan yang lebih banyak; (5) perbaikan citra perusahaan di mata masyarakat; dan (6) pengurangan biaya secara nyata sebagai alternatif solusi pengolahan “ujung pipa” yang mahal (Soemarno, 2004?). 34 Beberapa keuntungan yang dapat dari pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan adalah: (1) pptimisasi penghematan biaya dan efisiensi; (2) mengurangi risiko lingkungan; (3) meningkatkan citra organisasi; (4) meningkatkan kepekaan terhadap perhatian Publio; dan (5) memperbaiki proses pengambilan keputusan (Soemarno, 2004?).
42
Pada tahun 1993, ISO membentuk TC 207 yang khusus bertugas mengembangkan standar pengelolaan lingkungan yang dikenal sebagai ISO seri 14000. 35 Standar yang dikembangkan mencakup rangkaian enam aspek, yaitu: (1) sistem manajemen lingkungan; (2) pemeriksaan lingkungan; (3) pemberian label lingkungan terhadap produk, (4) evaluasi kinerja linkungan; (5) analisis tentang daur hidup produk dari bahan mentah; dan (6) terminology dan definisi (TD). 36
Keterkaitan antara perdagangan internasional dan perlindungan lingkungan di bahas dalam KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannerburg, Afrika Selatan pada tanggal 26 Agt – 4 Sept 2002. Di dalam pertemuan tersebut, dikatakan bahwa NSB (termasuk Indonesia) belum siap mengadopsi standar lingkungan yang diterapkan oleh negara-negara maju NM. Ketidaksiapan dikarenakan keterbatasan finansial, SDM dan prioritas pada pembangunan menyebabkan penerapan standar yang berbeda tidak dapat dihindarkan Upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan dan investasi, dapat dilakukan dengan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan regulasi yakni perintah dan pengawasan oleh pemerintah. Ini merupakan perangkat yang diterapkan oleh pemerintah melalui baku mutu lingkungan dan program lain. Kedua, pendekatan masyarakat (termasuk dunia usaha), yakni melaksanakan peraturan sendiri. Ini merupakan tindakan proaktif dalam pencegahan pencemaran oleh perusahaan yang membawa keuntungan adanya kelenturan pada perusahaan untuk mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kondisi perusahaannya. Ketiga, pendekatan ekonomi yang dapat dilakukan melalui pemberian insentif, disinsentif, dan izin memperdagangkan emisi. Untuk yang terakhir ini, industri diberi hak menggunakan jasa lingkungan untuk membuang limbah; hak ini dapat diperjual-belikan. Fungsi utama perangkat ekonomi di sini adalah untuk menciptakan sebuah perubahan perilaku dengan cara menghukum atau memberi penghargaan secara moneter.37 35
Arti dari ISO seri 14000 adalah sistem pengelolaan lingkungan, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa alat bantu tentang: (1) kajian pelaksanaan program lingkungan dan sistem pengelolaan lingkungan; (2)evaluasi kinerja lingkungan yang dicapai organisasi; (3) pemberian label lingkungan terhadap produk; dan (4) kajian tentang daur hidup produk dari bahan mentah, proses (limbah) hingga pada produk yang tak dapat dimanfaatkan kembali (sampah). Beberapa pokok pemikiran yang mendasari ISO seri 14000 adalah sebagai berikut: (1) menyediakan elemen-elemen dari suatu sistem pengelolaan lingkungan yang efektif dan dapat dipadukan dengan persyaratan pengelolaan lainnya; (2) membantu tercapainya tujuan ekonomi dan lingkungan dengan meningkatkan kinerja lingkungan dan menghilangkan serta mencegah terjadinya hambatan dalam perdagangan; (3) tidak dimaksudkan sebagai hambatan perdagangan non-tarif atau untuk mengubah ketentuan-ketentuan hukum yang harus ditaati; (4) dapat diterapkan pada semua tipe dan skala organisasi; dan (5) agar tujuan dan sasaran lingkungan dapat tercapai maka harus didorong dengan penggunaan teknologi pengendalian pencemaran terbaik yang praktis dan teknologi pengendalian pencemaran terbaik yang tersedia. Sistem pengelolaan lingkungan yang dikembangkan oleh ISO mengambil model continual improvement yang didefinisikan sebagai: process of enhancing the environmental management system, voth the purpose of achieving improvements in overall environmentaI performance, not necessarily in the areas of activity simultaneously, resulting from continuous efforts to improver in line with the organization's environmental policy (Soemarno, 2004?). 36 Fithriani (2004?) menegaskan bahwa adanya standar yang diterapkan oleh NM dan ditetapkan oleh standar internasional (ISO), dalam hal ini ISO 14000, membuat NSB harus kembali berada dibawah hegemoni dan pengawasan NM. Karena untuk mengadopsi dan memenuhi kriteria standar tersebut membutuhkan kerja keras. Pergeseran isu lingkungan hidup yang berkaitan dengan perdagangan internasional ini bisa diubah ke arah positif bagi negara berkembang. 37 Pada mulanya (sekitar tahun 1950-an) pendekatan pengeluaran sumberdaya alam dan lingkungan dititikberatkan pada kegiatan regulasi. Dari pengalaman NM yang telah melaksanakan pendekatan tersebut disimpulkan bahwa pendekatan yang dititikberatkan pada regulasi ternyata tidak efisien. Ditetapkannya baku mutu lingkungan yang harus diindahkan oleh kegiatan-pembangunan temyata tidak mendorong kegiatan pembangunan mengambil inisiatif untuk menurunkan tingkat pencemarannya. Melalui penelitian teoritik dan
43
Berhubungan dengan beberapa pasal dalam kesepakatan GATT/WTO mengenai liberalisasi perdagangan dunia., pelaksanaan ketentuan-ketentuan untuk melindungi lingkungan hidup bisa menimbulkan persoalan Misalnya, Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO mengeluarkan suatu kebijakan untuk melindungi lingkungan hidup di dalam negeri, yang tidak hanya mempengaruhi daya saing produk domestik relatif terhadap produk impor, tetapi bisa juga menjadi suatu hambatan non-tarif (NTB) terhadap barang-barang impor, dan hal ini bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip GATT/WTO. Bisa bertentangan apabila, misalnya, Indonesia mengenakan tarif diskriminatif terhadap produk-produk impor yang tidak memenuhi persyaratan lingkungan hidup yang diterapkan Indonesia. Padahal dalam Pasal I, WTO, mengenai most favored nation (non-diskriminasi terhadap produk sesama negara anggota WTO) dinyatakan bahwa apabila negara melakukan penurunan tarif/memberikan fasilitas/ kemudahan untuk komoditi impor tertentu dari suatu negara, maka secara otomatis berlaku juga kepada negara-negara lain yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlakuan yang menguntungkan. Juga masalah bisa muncul jika kebijakan lingkungan hidup dikaitkan dengan Pasal III mengenai national treatment (non diskriminasi antar produk serupa dari luar negeri) yang isinya adalah: apabila suatu produk impor telah memasuki suatu wilayah negara karena diimpor, maka produk impor ini harus mendapat perlakuan yang sama, seperti halnya perlakuan pemerintah terhadap produk dalam negeri yang serupa/produk lokal. Namun, Pasal XX (General Exception) memberikan keterkecualian terhadap Pasal I dan Pasal III tersebut untuk tujuan kesehatan dan konservasi. Juga, Pasal XI mendukung kebijakan lingkungan hidup mengenai pelarangan atau pembatasan kuantitatif atas ekspor dan impor, misalnya untuk barang-barang berbahaya atau ekspor kayu jati yang sudah hampir punah di dunia atau ekspor binatang-binatang langkah. Jadi, pertanyaan disini adalah bagaimana penerapan ketetapan-ketetapan WTO di satu sisi, dan, di sisi lain, penerapan-penerapan kesepakatan mengenai lingkungan seperti dalam CITES, Konvensi Basel, dan Protokol Montreal? CITES mengatur soal pembatasan atau pelarangan ekspor spesies yang terancam punah untuk dijual komersial melalui penetapan kuota atau pajak ekspor atau dengan cara lain. Konvensi Basel mengatur pembatasan atau pelarangan perdagangan limbah. Perdagangan antar negara atau regional memungkinkan mengimpor jasa lingkungan, termasuk pengolah limbah dari manapun.
Akibatnya perdagangan bebas dapat mengakibatkan
kerusakan, karena setiap negara dapat memperluas kemampuan kapasitas regenerasi dan absorbsinya dengan mengimpor kapasitas dari negara lain. lni berarti bahwa suatu negara dapat memutuskan menghindari skala ekologis melalui perdagangan dan dapat bergantung pada negara lain yang berkemampuan untuk mengadopsikan skala di mana negara pengimpor mencoba menghindarkannya. Oleh karena itu, perdagangan limbah yang tidak sesuai dengan aturan dan kesepakatan pada Konvensi Basel, apabila dianggap dapat merusak dan merugikan kepentingan Indonesia seyogianya ditolak. Sedangkan, Protokol Montreal (PM) mengatur pengurangan konsumsi dan produksi Ozone Depletion Substance (ODS) secara bertahap dan diterapkan secara berbeda. PM ini berisih empirik, dibuktikan bahwa pendekatan ekonomik, baik sistem insentif maupun sistem disinsentif mendorong pelaksana kegiatan pembangunan untuk menurunkan tingkat pencemarannya (Soemarno, 2004?)..
44
sejumlah pengawasan terhadap perdagangan antar negara/wilayah, yang mempunyai dua motivasi: (1) untuk menarik banyak negara untuk bergabung, dan (2) jika banyak negara tetap di luar (tidak bergabung), pengawasanpengawasan tersebut akan meminimalkan kebocoran, perpindahan dari produk-produk yang dilarang ke negaranegara yang tidak ikut bergabung (Brack, 1996). Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina tentang perlindungan lapisan ozone, Montreal Protocol serta amandemen Wina melalui Keppres No 23 tanggal 13 Mei 1992. Tujuan dari konvensi Wina tersebut adalah untuk melindungi lapisan ozone dari kerusakan akibat kegiatan manusia. Montreal Protocol membuat jadwal untuk penghapusan produksi dan membatasi konsumsi global CFC dan Halon dari 5 macam CFC dan 3 kelompok Halon. Upaya lainnya yang telah/sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan lingkungan hidup terkait dengan kegiatan ekonomi adalah kebijakan standardisasi produk Indonesia. Ada sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk nasional melalui konsep standardisasi, dua diantaranya adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Ekolabel (Adi, 2007). Landasan hukum dari SNI adalah: (1) PP No.102/2000 tentang standardisasi nasional; (2) ISO/IEC Guide 2/1996 tentang standardisasi dan kegiatan-kegiatan terkait (general vocabulary); (3) ISO/IEC Guide 7/1996 tentang Guidelines for Drafting of Standards Suitable for Use for Conformity Assessment; (4) ISO/IEC Guide 5/1996 tentang aspekaspek keselamatan (Guidelines for Their Inclusion in Standards); (5) PSN tentang Panitia Teknis Perumusan SNI; (6) PSN tentang adopsi standar internasional menjadi SNI; dan (7) PSN tentang penulisan SNI. Seperti yang dijelaskan di Adi (2007), pada dasarnya SNI dimaksudkan agar dalam lingkup nasional produkproduk yang sejenis mempunyai standar yang sama sehingga mudah dalam pemakainnya. Adapun tujuan dari Program Nasional Pengembangan SNI (PNPS) adalah untuk melindungi keselamatan manusia, kesehatan masyarakat, keamanan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kelancaran perdagangan serta keperluan lainnya. 38 Penerapan ekolabel di Indonesia hingga saat ini belum meluas, baru di sektor kehutanan. Ekolabel adalah label lingkungan (atau sertifikasi dalam kaitannya dengan masalah lingkungan) pada suatu produk yang merepesentasikan bahwa produk tersebut dapat didaur ulang, ramah lingkungan, hemat energi dan terdapat kandungan bahan-bahan daur ulang (Fitria, 2007). 39 Menurut Adi (2007), salah satu pertimbangannya adalah karena kerusakan hutan yang sudah sangat parah sebagai akibat dari pemanfaatan hutan yang tidak terkendali. Pada tahun 1993 dibentuk kelompok kerja ekolabel Indonesia untuk membahas, mencari dan memantapkan kriteria dan indikator pengelolaan hutan produksi lestari. Pada Februari 1998 dibentuk secara resmi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang bersifat independen dan nirlaba. Tujuannya adalah dalam rangka memperjuangkan terselenggaranya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara adil dan lestari melalui penerapan sistem 38
Penjelasan selanjutnya yang lebih luas, termasuk apa saja yang akan dihasilkan oleh sistem SNI, lihat Adi (2007). Label lingkungan adalah salah satu perangkat manajemen lingkungan, yang menjadi subyek ISO 14000. Label lingkungan ini memberikan informasi tentang keseluruhan sifat lingkungan dari produk yang ditetapkan berdasarkan suatu aspek lingkungan tertentu, atau beberapa aspek lingkungan produk (Purwanto, 2007). Lihat juga GEN (2004).
39
45
sertifikasi/ekolabel yang kredibel. Terdapat lima kegiatan/misi dari LEI: (1) mengembangkan sistem sertifikasi pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang berkelanjutan (sebut SDA-LH); (2) mengembangkan sistem akreditasi yang mengawasi penyelenggaraan sistem sertifikasi pengelolaan SDA-LH; (3) mengembangkan kapasitas SDM dan kelembagaan sistem sertifikasi pengelolaan SDA-LH; (4) memastikan pelaksanaan sistem sertifikasi/ekolabel yang kredibe;dan (4) mendorong terciptanya kebijakan pengelolaan SDA-LH yang berkelanjutan (Adi, 2007). Purwanto (2007) mengidentifikasi berbagai kebijakan penerapan ekolabel yang sudah ada di Indonesia hingga saat ini. Diantaranya: UU No.23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup Pasal 10 huruf e; UU No.8/1999 tentang perlindungan consumen; stándar ISO 14020 tentang prinsip umum ekolabel dan deklarasi lingkungan; dan ISO 14024 tentang panduan ekolabel tipe 1. Menurutnya, ekolabel dalam implementasinya banyak menggunakan tipe 1 ini yang masih bersifat sukarela dan proses sertifikasinya banyak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan yang dilakukan secara transparan dan obyektif melalui proses pengujian yang komprehensif dengan memperhatikan daur hidup produk. 40 Belum meluasnya penerapan ekolabel di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Menurut Firdausy (2007), penggunaan tipe 1 seperti yang dimaksud di atas (sukarela) sebagai salah satu penyebabnya. Selain itu, baik menurut Firdausy maupun suatu laporan dari Bank Dunia (2007), penyebab lainnya adalah: (1) belum ada sertifikasi yang sesuai model pengelolaan hutan rotan hingga saat ini, (2) sistem hukum di Indonesia belum mampu mendukung pengelolaan hutan lestari. Hal ini, menurutnya, antara lain karena penetapan hukum ini sangat berkaitan dengan masalah tanah pemilikan adat, (3) sistem resolusi konflik belum berjalan secara efektif, (4) biaya sertifikasi yang sangat mal, dan (5) belum adanya apresiasi masyarakat terhadap produk dalam negeri yang bersertifikasi ekolabel. Sedangkan menurut Sarjono (2005), ada sejumlah alasan. Pertama, tim skema ekolabel baru berhasil menyusun kriteria ekolabel hanya untuk 5 jenis produk manufaktur: serbuk deterjen pencuci sintetik untuk rumah tangga, tekstil dan produk tekstil (TPT), yertas cetak, produk kulit jadi dan sepatu casual. Kedua, masih ada keraguan dalam memilih sistem sertifikasi ekolabel stándar ketat (biayanya tinggi) atau stándar tidak ketat (biayanya rendah). Ketiga, proses penetapan produk ekolabel berbiaya tinggi yang bisa mengakibatkan daya saing dari produk tersebut menurun. Dalam bidang kehutanan, pemerintah mempunyai beberapa kebijakan. Pertama, peraturan tentang tebang pilihan, disebut Tebangan Pilihan Indonesia (TPI). Dengan TPI ini, tebangan pon didasarkan atas daur 35 tahun, di mana beberapa bagian dari konsesi hutan ditebang menurut urutan berbagai blok di konsesi tersebut, dan di mana pon-pohon di bawah ukuran tertentu tidak boleh ditebang sampai mereka mencapai ukuran pon dewasa (Harjono, 1994; Thee Kian Wie, 2007). Kedua, kebijakan hutan tanaman industri (HTI) yang diintrodusir pada tahun 1987. Tujuannya untuk mendorong pembukuan perkebunan kayu dengan menyediakan kredit murah yang diperoleh dari 40
Lihat juga UNCTAD (1994).
46
dana reboisasi (Ascher, 1993). Ketiga, kebijakan royalti dan pajak. Selama ini karena pajak atas rente SDA yang demikian rendah, maka para pemegang konsesi hutan cenderung untuk melakukan ekspoitasi hutan yang berlebihan. Diharapkan dengan membayar pajak yang lebih tinggi atas rente SDA, mereka tidak akan menebang pohon berlebihan jika tidak perlu (Thee Kian Wie, 2007). Keempat, kebijakan subsidi reboisasi yang diperkenalkan pada tahun 1980. Subsidi ini dibiayai dari pembayaran sumbangan wajib atau uang muka kepada Departemen Kehutanan oleh para pemegang konsesi hutan atas jumlah kayu yang ditebang. Tujuannya agar para pemegang konsesi tersebut menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebang untuk mendapat kembali sumbangan wajib mereka (Thee Kian Wie, 2007). 41 Relima, dalam upaya memberikan landasan hukum untuk memberantas penebangan kayu secara ilegal, pada tahun 2005 telah dikeluarkan Inores No.4/2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia. Inores ini memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, 15 pejabat setingkat menteri serta semua gubernur dan bupati/walikota untuk memberantas pembalakan liar (Thee Kian Wie, 2007). Sudah ada sejumlah penelitian yang dilakukan selama ini yang salah satunya memfokus pada efek dari semua kebijakan kehutanan terhadap kelestarian kehutanan di Indonesia. Semua studi tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan kehutanan di Indonesia pada umumnya justru mendorong kerusakan hutan. 42 Menurut Sambodo (2006), misalnya, kelemahan kelembagaan adalah suatu faktor pokok yang telah menyebabkan bahwa pengelolaan kawasan hutan yang lestari tidak berjalan atau kurang efektif. Sedangkan menurut Thee Kian Wie (2007), berdasarkan berita di Kompas (5/7/2007), pelaksanaan Inores No.4/2005 yang dibahas tersebut di atas hingga saat ini belum membawa hasil yang diharapkan. Salah satu sebab adalah bahwa banyak dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) palsu telah dikeluarkan oleh aparat kehutanan daerah yang korup. Selain itu, ada dugaan kuat tentang manipulasi data oleh perusahaan. Sementara, Fitria (2007) melakukan suatu evaluasi mengenai penerapan prinsip-prinsip ekolabel pada perkebunan kelapa sawit, dengan fokus telaahnya dari pelaku usaha. Pertanyaan penelitiannya ada dua: (1) apakah perangkat ketentuan ISO 14001 yang selama ini dijadikan rujukan oleh pengusahan perkebunan sudah dilaksanakan sebaik-baiknya? (2) apakah prinsip-prinsip RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil), yang merupakan kriteria lingkungan dalam aspek bisnis kelapa sawit, yang dikeluarkan pada tahun 2003, juga sudah diterapkan sebaik-baiknya?
41
43
Dari hasil wawancaranya dengan sejumlah perusahaan kelapa sawit, diketahui
Namun menurut Ascher (1993), pelaksanaan kebijakan ini tidak sepenuhnya berjalan baik. Salah satu masalah yang dihadapi oleh para
pemegang konsesi hutan adalah bahwa walaupun mereka telah melakukan reboisasi dengan baik, jarang sekali memperoleh kembali pembayaran wajib mereka. 42
Lihat misalnya Thee Kian Wie (2007), Sambodo (2006), dan Ascher (1993). Ada delapan prinsip, diantaranya yang menyangkut lingkungan adalah: bertanggung jawab terhadap lingkungan dan konservasi sumberdaya alamiah dan keanekaragaman hayati; bertanggungjawab pada pengembangan tanaman baru. Menurut Fitria (2007), bila dicermati satu persatu dari prinsip-prinsip sawit lestari, maka kedelapan prinsip tersebut merupakan sintesis dari prinsip-prinsip ekolabel (ISO 9001 dan ISO 14001). Lihat juga RSPO (2005). 43
47
bahwa banyak perusahaan yang memang selama ini sudah menerapkan prinsip dan kriteria RSPO tersebut dimulai saat praktik pembersihan alang-alang untuk penyiapan lahan kelapa sawit dan peremajaan. Di sektor perikanan, ekspor ikan Indonesia menghadapi tantangan yang sangat berat, khususnya dari Eropa (UE), yang berkaitan dengan berbagai tuntutan untuk menjamin mutu, keamanan pangan, dan ketertelusuran setiap produk bahan makanan, serta isu lingkungan dan keharusan equivalensi sistem mutu yang didasarkan pada konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Hal ini mendorong Departemen Pertanian (deptan) menerapkan Program Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan (PMMTHP) pada tahun 1992/93, yang sejak tahun 1998 berubah nama menjadi Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan (SMMTHP) melalu SK Mentan No.41/Kpts/IK.210/2/98 tentang SMMTHP. SK ini diperbaharui dengan SK Menter Kelautan dan Perikanan No. Kep.01/MEN/2002 tentang SMMTHP, yang mengatur bahwa sistem mutu hasil perikanan dituangkan dalam bentuk sertifikasi. Keputusan ini kemudian ditambah dengan ketentuan baru lewat UU No.31/2004 tentang perikanan yang memberi peran lebih besar kepada bidang pengawasan mutu untuk meningkatkan kualitas produk ekspor perikanan Indonesia di pasar global (Tjitroresmi, 2007). Seperti yang dijelaskan oleh Tjitroresmi (2007), dalam sistem tersebut, pengawasan mutu dilakukan sejak awal hingga akhir produk, seperti setiap produk perikanan harus memiliki bahan baku yang bagus, diangkut dengan peralatan yang memenuhi standar keamanan pangan, diolah di pabrik yang memenuhi persyaratan sanitasi teknik pengolahan ikan yang telah ditentukan dalam sertifikasi kelayakan pengolahan, dan dikerjakan oleh orang yang sehat. Oleh karena itu, ada 3 syarat yang harus terpenuhi: (1) sistem jaminan manajemen mutu, (2) sistem jaminan keamanan pangan, dan (3) ketertelusuran seluruh proses produksi secara terpadu. Hal ini dilakukan untuk merespon ketentuan baru UE yang dikeluarkan pada tahun 2004, dan tertuang dalam Council Directive No.91/493/EEC yang wajib diikuti oleh semua negara eksportir, dan mulai resmi diberlakukan per 1 Januari 2006.
48
Daftar Pustaka, Adi, Wijaya (2007), ”Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Ekolabel Bagi Peningkatan Daya Saing Komoditas Ekspor Indonesia”, dalam Zarmawis Ismail (penyunting), Pengaruh Eco-Labeling Terhadap Perdagangan Luar Negeri, Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Alimi, Taufiq (2005), ”Ekolabel: Bukan Panasea, Tapi Obat Yang Dibutuhkan”, dalam Gladi Hardiyanto (ed.), Label Hijau. Kompilasi Pengetahuan dan Pengalaman Sertifikasi Ekolabel Indonesia, Yogyakarta: CV. Qalam. Alimi, Taufiq (2007), “Sertifikasi Ekolabel dan Perdagangan Hasil Hutan”, makalah dalam Diskusi Kelompok tentang “Pengaruh Ekolabel Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia”, Maret, Jakarta. APEC (1997), “The Impact of Trade Liberalization in APEC”, Economic Committee of APEC, Singapore: APEC Secretary APEC (1999), “ The Impact of Trade Liberalization on Labor Markets in the Asia Pacific Region”, Report by the Network for Economic Development Management, Human Resource Development Working Group, Singapore: APEC Secretary. Appels, T. dan H. S. de Swielande (1998), "Rolling Back the Frontiers: The Customs Clearance Revolution." International Journal of Logistics”, Management, 9(1): 111-118. Arlini, Silvia Mila (2006), ”Arah Pengembangan Industri Manufaktur Indonesia”, makalah dalam Kongres ISEI ke-X, Menado, 18-20 Juni. Ascher, William (1993), “Political Economy and Problematic Forestry Policies in Indonesia: Obstacles to Incorporating Sound Economics and Science”, makalah, Juli, Center for Tropical Conservation, Duke University, Durham. Astono, Banu (2007), “Sektor Manufaktur Tumbuh, tetapi Masih Tetap Merana”, Kompas, 10 Tahun Krisis Multi Dimensi, 16 Agustus: 36. Astuti, Runik Sri dan Banu Astono (2007), “Kinerja Ekspor Kuncinya di Tangan Pemerintah”, Kompas, Bisnis & Keuangan, Jumat, 27 April: 21. Aswicahyono, H. dan Feridhanusetyawan, T. (2003), “Indonesia’s strategy for industrial upgrading”, makalah dipresentasikan pada sebuah lokakarya mengenai “Why Trade and Industry Policy Matters”, 14-15 January, Jakarta: UNSFIR. Aswicahyono, Haryo; Raymond Atje & Thee Kian Wie (2005), “Indonesia’s Industrial Competitiveness – A Study of the Garment, Auto Parts, and Electronics Industries”, Report for the Development Economics Research Group, The World Bank, Jakarta, March. Basuki, Orin (2008), ”Iklim Investasi. NSW, Upaya Menundukkan Raksasa Pungli”, Kompas, Bisnis & Keuangan, Sabtu, 12 Januari: 19. Beattie, A. (2006),"Forget Tariff Cuts, the Poor Need Trade Facilitation" , Financial Times, 1 April. BI (2008), ”Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012. Integrasi Ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional”, Januari, Jakarta: Bank Indonesia. Binchoutan (2008), “Dumping dan Penetapan Anti-Dumping (Studi Kasus)”, Juni 19, Jakarta (http://binchoutan. Wordpress.com/2008/06/19/dumping-dan-penetapan-anti-dumping-studi-kasus/ Brack, D. (1996), International Trade and the Montreal Protocol, London: The Royal Institute of International Affairs and Earthscan Publications, Ltd. Brewer, T.L. (2003), “The Trade Regime and the Climate Regime: Institutional Evolution and Adaptation,” Climate Policy,3(4): 329-341. Brewer, T.L. (2004a), “Multinationals, the Environment and the WTO: Issues in the Environmental Goods and Services Industry and in Climate Change Mitigation,” dalam S. Lundan, A. Rugman dan A. Verbecke (ed.), Multinationals, the Environment and Global Competition, Elsevier: 2004. Brewer, T.L. (2004b), “The WTO and the Kyoto Protocol: Interaction Issues,” Climate Policy, 4(1). Browning, D. (2003), Trade Facilitation Policy and New Security Initiatives. Sharing the gains of globalization in the new security environment, UNECE. Geneva, United Nations
49
Butterly, T. (2003). Trade Facilitation in a Global Trade Environment. Trade facilitation: the challenges for growth and development. UNECE. Geneva, United Nations. Charnovitz, Steven (2003), “Trade and Climate: Potential Conflicts and Synergies,” dalam Pew Center on Global Climate, Change Beyond Kyoto: Advancing the International Effort Against Climate Change. Charnovitz, Steven, dan Michael Weinstein (2001), “The Greening of the WTO,” Foreign Affairs, 80 (6): 147156. Chowdhury, A. (2002), ”Indonesia 2020: Long-term issues and prioritas”, discussion paper, Jakarta: BAPPENAS/ UNSFIR. Cosbey, Aaron, Sergio Saba, dan Lucas Assuncao (2003), “Implications, Including for Development, of the Interface Between Environment and Trade Policies for Oil-Exporting Countries”, United Nations Secretariat, Agustus, New York. Coutrier, P.L. (1996), “Pengembangan Program Ekolabel Indonesia”, makalah dalam Konferensi Ekolabel, “Sistem Ekolabel dan Rencana Penerapannya di Indonesia”, November, Jakarta. Damardono, Haryo (2007), “Ekspor ada cela di sektor perikanan”, Kompas, Fokus Kemitraan Indonesia-Jepang, Sabtu, 25 Agustus: 38. Damayanti, Doty (2008), “Investasi Migas. Produksi Tersandera Birokrasi”, Kompas, Fokus. Bisnis BBM, Jumat, 30 Mei: 47. Dariah, A.R. (2003), “Pengaruh Ekolabelling Terhadap Ekspor Kayu Lapis Indonesia di Pasar Internasional”, Wacanana Ekonomika, 1(1): 1-13. DFAT (2000), Indonesia: Facing the Challenge, DFAT East Asia Analytical Unit, Camberra: Australian Department of Foreign Affairs and Trade (www.dfat.gov.au). Dhanani, Shafiq (2000), “Indonesia: Strategy for Manufacturing Competitiveness”, Vol. II. Main Report, UNDP/UNIDO Project no. NC/INS/99/004, Jakarta, November. Doni, Edwin (1996), “Isu Lingkungan Global Terhadap Produk Indonesia”, Suara Pembangunan, 23 Desember. Erlina, Rita (2006), “Anti Dumping Dalam Perdagangan Internasional: Sinkronisasi Peraturan Anti Dumping Indonesia Terhadap WTO Anti Dumping Agreement”, Tesis, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan. Feridhanusetyawan, T. (2001), “Indonesia’s trade policy and performance”, working paper, Jakarta: Center for Strategic and International Studies. Feridhanusetyawan, T. dan Pangestu, M. (2003), “Indonesian textile liberalization: Estimating the gains”, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 39(1):51-74. Firdausy, Carunia Mulya (2007), “Masalah dan Kebijakan Ekolabel Rotan dalam Perdagangan Luar Negeri Indonesia”, dalam Zarmawis Ismail (penyunting), Pengaruh Eco-Labeling Terhadap Perdagangan Luar Negeri, Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Fithriani, Arin (2004?), ”Isu Lingkungan Hidup: Potensi Ancaman Perdagangan Internasional Negara Berkembang”, makalah, Universitas Budi Luhur, Jakarta. Fitria, Dina Nurul (2007), “Penerapan Prinsip-Prinsip Ekolabel pada Perkebunan Kelapa Sawit: Telaah dari Pelaku Usaha”, dalam Zarmawis Ismail (penyunting), Pengaruh Eco-Labeling Terhadap Perdagangan Luar Negeri, Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Frankel, Jeffrey (2004), "Kyoto and Geneva: Linkage of the Climate Change Regime and the Trade Regime", makalah, Konferensi FEEM/MIT, Venice. GEN (2004), “Introduction to Ecolabelling”, makalah, Global Ecolabelling Network, gensecretariat@ terrachoice.com. Grainger, Andrew (2007), “Trade Facilitation: A Review”, Working Paper, 25 June, http:// www. tradefacilitation.co.uk/content/view/17/39 Hamzirwan (2008), “Investasi Pulp. Asing, Ancaman atau Peluang?”, Kompas, Bisnis & Keuangan, Kamis, 15 Mei: 21. Hardjono, Joan (1994), ”Certification and Ecolabelling of Timber and Timber Products”, dalam Zarrilli, Simonetta; Veena Jha; dan Rene Vossenaar (ed.), Ecolabelling and International Trade, UN-UNCTAD, Macmillan Press.
50
Hariyanto (2005), ”Anti Dumping Uni Eropa Menguntungkan Indonesia”, Rabu, 27 Juli TEMPO Interaktif, Jakarta Hellqvist, M. (2002), “Trade Facilitation - Impact and Potential Gains”, SWEPRO, Stockholm: Kommerskollegium. Hellqvist, M. (2003), “Trade Facilitation from a Developing Country Perspective”, SWEPRO, Stockholm: Kommerskollegium. Hernandez, G. Carolina dan Gill Wilkins (ed) (2000), “Population, Food, Energy and The Environment : Challenges to Asia – Europe Cooperation”, Council for Asia – Europe Cooperation / CAEC, Manila. Hidayati, Nur (2007a), ”ASEAN 2015 Jangan Sampai Jadi Pecundang”, Kompas, Bisnis & Keuangan, Sabtu, 2 Juni: 21. Hidayati, Nur (2007b), ”Aturan perdagangan. Kemelut Ritel Vs Pemasok”, Kompas, Bisnis & Keuangan, Kamis, 15 Maret: 21. Hidayati, Nur (2008), ”EPA Jepang-Indonesia Bakal Percuma jika Tanpa Kejelasan Strategi”, Kompas, Internasional, Rabu, 23 Januari: 10. Hidayati, Nur dan Banu Astono (2007), “TPT dan Alas Kaki Pilih Mitranya, Baru Tembus Pasarnya”, Kompas, Fokus Kemitraan Indonesia-Jepang, Sabtu, 25 Agustus: 36. ILO (2007), Labour and Social Trends in ASEAN 2007: Integration, Challenges, and Opportunities, Geneva: International Labour Organization. International Country Risk Guide, berbagai tahun, Published Monthly by The PRS Group Inc., NY, USA. ISWA (2006), ”Revitalisasi Industri Kayu Olahan Menuju Industri Yang Kompetitif”, Kadin Roadmap Industri, 27 Juni, Kadin Indonesia. James, William (2001), “Implications for Indonesia’s International Economic Policy in the 21st Century”, makalah disampaikan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I., Jakarta: Partnership for Economic Growth (www.pegasus.or.id). James, William E; David J. Ray & Peter J. Minor (2003), “Indonesia’s Textiles and Apparel: The Challenges Ahead, Bulletin of Indonesian Economic Studies,39(1): 93-103. Jayus, Jaja Ahmad (2008), “Paket Kebijakan Investasi Dongkrak Investasi?”, Fiscal News, 19 Maret, Jakarta. Kim, C. (2004), “Industrial development strategy for Indonesia: Lessons from the Korean experience”, makalah dipresentasikan pada sebuah lokakarya mengenai “Why Trade and Industry Policy Matters”, 14-15 January, Jakarta: UNSFIR. Kuntari, Rien, Soelastri S., dan Khairina (2007), “Sepatu dan Tekstil. Sektor Riil yang Berjuang Sendirian”, Kompas, 10 Tahun Krisis Multi Dimensi, 16 Agustus: 37. Kyo-kim, Chuk (2008), ”Korea’s Development Policy Experience and Implications for Developing Countries”, makalah, Seoul: Institute for International Economic Policy (KIEP). Lall, Sanjaya & Kishore Rao (1995), “Indonesia: Sustaining Manufactured Export Growth”, Report submitted to Bappenas, Jakarta, August. Liu, Raymond (2006), “Outlook for Pulp & Paper Market”, Kadin Roadmap Industri, 27 Juni, Kadin Indonesia. LPEM-FEUI (2001), “Construction of Regional Index of Doing Business”, Laporan Akhir, Jakarta. McGuire, G. (2004), “A Future Trade Policy for Indonesia: Which Road to Take? UNSFIR Working Paper Series No. 04/02, Jakarta: UNSFIR. McKinsey Global Institute (2005), “Improving Indonesian Competitiveness”, makalah dipresentasikan dalam Indonesian Investment Climate Conference, 17 November, Jakarta. Pangestu, Mari, 2005, “Developing the Trade Sector: Challenges and Strategy Towards Strengthening Industreial Competitiveness”, Ceramah di Symposium “Reinventing Indonesia’s Industrial Competitiveness”, Jakarta, 1 Maret. Perwita, Anak Agung Banyu (2008), ”Diplomasi Ekonomi Indonesia”, Kompas, Senin, 28 April, http://cetak. kompas. com/read/ xml/2008/ 04/28/01253873/diplomas Porter, M.E. (1980), Competitive Strategy, New York: Free Press. Porter, M.E. (1998a), The Competitive Advantage of Nations: With a New Introduction, New York: The Free Press.
51
Porter, M.E. (1998b), On Competition, Boston: Harvard Business School Press.WEF (2004), The Global Competitiveness Report 2004-2005, Oxford University Press. Prabowo, Hermas E. dan Hamzirwan (2007), “Sektor agroindustri. Potensi Besar, Dukungan Kurang”, Kompas, Bisnis & Keuangan, Selasa, 15 Mei: 21. Purwanto, Antonius (2006), “Pengurusan Izin Rumit dan Mahal”, Kompas, Bisnis & Keuangan, Selasa, 21 Februari: 21. Purwanto (2007), ”Isu Lingkungan Dalam Dinamika Industri Pulp dan Kertas Indonesia”, dalam Zarmawis Ismail (penyunting), Pengaruh Eco-Labeling Terhadap Perdagangan Luar Negeri, Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Riyatno (2006?), ” Perlindungan lingkungan hidup dalam perdagangan internasional: studi mengenai ekspor Indonesia di bidang perikanan dan kehutanan”, disertasi S3 tidak dipublikasikan, Perpustakaan Universitas Indonesia (http://www.digilib.ui.edu/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=92296&lokasi=lokal). RSPO (2005), ”RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production”, Final Public Release, Maret, Roundtable Sustainable Palm Oil, www.rspo.org. Rustiani, Frida (2008), ”Perizinan Usaha dan Investasi”, Kompas, Opini Ekonomi, Jumat, 16 Mei:52. Sadewa, Purbaya Yudhi (2006), “Indonesia Harus Memanfaatkan AFTA”, Kompas, Bisnis & Keuangan, Senin, 20 November: 21. Sambodo, Maxensius Tri (2006), ”Dimensi Kelembagaan dalam Pengelolaan Hutan di Era Otonomi Daerah – Pengalaman Kabupaten Berau – Kalimantan Timur”, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, XIV (2): 153-184. Samhadi, Sri Hartati (2007a), “Indonesia dan Globalisasi”, Kompas, Fokus Nasionalisme, Sabtu, 18 Agustus:34. Samhadi, Sri Hartati (2007b), ”Menggantungkan harapan pada EPA”, Kompas, FOKUS, Sabtu, 25 Agustus:33 Samhadi, Sri Hartati (2008), ”Industrialisasi. Bangsa yang Dibangun di Atas Fondasi Ekspor”, Kompas, Fokus, Jumat, 18 Juli: 43. Santoso, Ferry (2008), ”Kerja sama Ekonomi. Kawasan FTZ Pun Krisis Listrik”, Kompas, Teropong, Nusantara, Senin, 19 Mei: 46. Saragih, Simon (2007), “RI-Jepang Hubungan Timpang”, Kompas, Internasional, Minggu, 19 Agustus: 5. Sarjono, Mustofa Agung (2005), Relevansi Prinsip Sosial dalam Sertifikasi, E-Label, edisi III, September. Soemarno (2004?), ”Sistem Perdagangan Global, Instrumen Ekonomi, Neraca Ekonomi dan Lingkungan Terpadu”, makalah, Jakarta Sumantyo, Riwi (2004), “Beberapa Tantangan Kebijakan Makro Ekonomi Pemerintahan Baru”, Suara Merdeka, Kamis, 4 November Supriyanto Suwito, Supriyanto (2007), “Memperkuat Diplomasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional Indonesia”, artikel, Jakarta: Departemen Luar Negeri, http://kommpak.com/index.php/12/05/2007/ memperkuat-diplomasi-ekonomi-dan-perdagangan-internasional-indonesia/ Swasembada (2004), “Apa Siapa Macan-macan Bisnis Daerah”, Edisi Khusus, No 8/XX/15-28 April. Tambunan, Tulus T.H. (2004), Globalisasi dan Perdagangan Internasional, Jakarta: Ghalia Indonesia. Tambunan, Tulus T.H. (2006), Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama hingga Pasca Krisis, Jakarta: P>T. Quantum Pustaka. Tambunan, Tulus T.H. (2007), “Daya Saing Indonesia dalam Menarik Investasi Asing”, makalah dipresentasikan dalam seminar Bank Indonesia, Rabu 19 Desember, Jakarta. Thee Kian Wie (2003), “Competition policy in Indonesia and the new anti-monopoly and fair competition law”, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 38(3): 331-342 Thee Kian Wie (2006), “Apakah Landasan Pembangunan Industri di Indonesia sudah tepat?”, makalah dalam Kongres ISEI ke-X, Menado, 18-20 Juni. Thee Kian Wie (2007), “Pengaruh Ekolabel terhadap Perdagangan Internasional Kayu Indonesia”, dalam Zarmawis Ismail (penyunting), Pengaruh Eco-Labeling Terhadap Perdagangan Luar Negeri, Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Thiono, Handri (2008), “Industri Indonesia Masih Berdaya Saing”, Kompas, Bisnis & Keuangan, Senin, 28 April, halaman 21.
52
Tjitroresmi, Endang (2007), “Perdagangan Luar Negeri Komoditas Udang: Isu Lingkungan dan Standar Mutu Pangan”, dalam Zarmawis Ismail (penyunting), Pengaruh Eco-Labeling Terhadap Perdagangan Luar Negeri, Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. UNCTAD (1994), Eco-Labelling and Market Opportunities for Environmentally Friendly Products, International Cooperation on Eco-Labelling and Eco-Certification Programmes and Market Opportunities for Environmentally Friendly Products, New York dan Geneva: United Nations Conference on Trade and Investment UNCTAD (2006), World Investment Report 2006, New York dan Geneva: United Nations Conference on Trade and Investment UNCTAD (2007a), World Investment Prospect Survey 2007-2009, New York dan Geneva: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). UNCTAD (2007b), Transnational Corporations, Extractive Industries and Development, World Investment Report, New York dan Geneva: United Nations Conference on Trade and Development. UNCTAD (2007c), World Investment Report 2007, New York & Geneva: United Nations Conference on Trade and Development. Verwaal, E. dan B. Donkers (2003), "Customs-related Transaction Costs, Firm Size and International Trade Intensity," Small Business Economics, 21(3): 257-271. WEF (2005), The Global Competitiveness Report 2005-2006, Geneva: World Economic Forum. WEF (2006), The Global Competitiveness Report 2006-2007, Geneva: World Economic Forum. WEF (2007), The Global Competitiveness Report 2007-2008, Geneva: World Economic Forum. Widdowson, David dan World Bank (2007), “WTO Negotiations on Trade Facilitation Self Assessment Guide”, TN/TF/W/143, 12 April, Negotiating Group on Trade Facilitation, World Trade Organisation. World Bank (2004), Doing Business in 2005: Removing Obstacles to Growth, Washington, D.C. World Bank (2005a), Iklim Investasi yang Lebih Baik bagi Setiap Orang, Laporan Pembangunan Dunia 2005, The World Bank, Jakarta: Penerbit Salemba Empat. World Bank (2005b), “Averting an Infrastructure Crisis”, Infrastructure Policy Brief, January, Jakarta World Bank (2007), “Global Economic Prospect 2007: Realizing the development promise of the Doha Agenda”, Washington, D.C. World Bank (2008), Doing Business 2008. Indonesia, Washington, DC.
53
Lampiran 1: Tarif bagi Indonesia sesuai kesepakatan dalam WTO
54
Lampiran 2: Paket Kebijakan Ekonomi, Inpres No. 5/2008, dalam bidang investasi, lingkungan, PLN, infrastruktur 1) Investasi
55
56
57
58
59
60
61
2) Lingkungan
62
3) PLN (Pelaksanaan Komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN).
63
64
65
4) Infrastruktur
66
67
68
69
70
71
