Penyiapan Dokumen Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta Pelabuhan Baubau, Sulawesi Tenggara
Dokumen Prakualifikasi TAHUN ANGGARAN 2015
Penyiapan Dokumen Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta Pelabuhan Baubau, Sulawesi Tenggara
Dokumen Prakualifikasi
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DOKUMEN PRAKUALIFIKASI PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PELABUHAN BAU BAU SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2015
DISCLAIMER 1. Dokumen Pra-Kualifikasi ("Dokumen PK") disiapkan semata-mata untuk tujuan membantu penawar (peserta lelang) sektor swasta prospektif ("Peserta") dalam membuat evaluasi proyek oleh mereka sendiri dan tidak dimaksudkan untuk menjadi sumber informasi yang lengkap semuanya secara inklusif atau untuk menampung semua informasi Peserta yang mungkin diperlukan. Semua Peserta harus membuat sendiri evaluasi proyek secara independen. Relevansi serta kecukupan Informasi yang terkandung dalam Dokumen PK ini hendaknya menjadi bahan awal guna membuat penyelidikan tambahan yang dianggap perlu untuk memutuskan apakah akan ikut serta atau tidak dalam proses lelang selanjutnya. 2. Informasi yang terkandung dalam Dokumen PK ini disajikan dengan itikad baik dan belum diverifikasi secara independen oleh Kementerian Perhubungan ("Kemenhub") (atau penasehatnya). Kemenhub (atau penasihat nya) tidak membuat pernyataan atau jaminan, tersurat maupun tersirat, atau menerima tanggung jawab atas kelengkapan, keakuratan atau kewajaran informasi yang terkandung dalam Dokumen PK ini, atau pernyataan tertulis lainnya tentang Proyek yang dikomunikasikan atau disediakan untuk Peserta. 3. Dokumen PK ini tidak dapat digunakan oleh seseorang atau untuk tujuan apapun selain sebagaimana diartikulasikan di atas. Oleh karena itu, Kemenhub (atau penasihat nya) tidak bertanggung jawab dengan cara apapun berkaitan dengan, atau akibat dari penggunaan Dokumen PK ini oleh orang lain untuk setiap tujuan selain di sebutkan di atas. 4. Dokumen PK ini tidak dimaksudkan untuk mejadi dasar dari setiap keputusan yang diambil Kemenhub berkaitan dengan apakah Kemenhub akan masuk ke dalam setiap hubungan kontrak. Tidak ada dalam Dokumen PK ini bagian yang merupakan keharusan untuk menjadi dasar dari kontrak yang disepakati dalam kaitannya dengan Proyek. Tiap Peserta wajib menepati syarat dan kondisi yang diterangkan dalam kontrak, pada saat, dan jika, disepakati dan dieksekusi, dengan memperhatikan berbagai batasan yang mungkin ditentukan dalam kontrak tersebut.
BAB 1 PENGUMUMAN
PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PELABUHAN BAU BAU SULAWESI TENGGARA 1. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berencana berencana memilih Badan Usaha yang berpotensi ( “Investor Proyek”) untuk membiayai, merancang, membangun, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur Pelabuhan Bau Bau Sulawesi Tenggara (“Proyek”), melalui suatu proses seleksi yang kompetitif; 2. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana berdasarkan Kerangka Peraturan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur sebagai berikut: a. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; b. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastrukur; c. Peraturan Kepala LKPP No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. 3. Ruang Lingkup pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Bau Bau sebagai berikut: a. Pembangunan Dermaga Peti Kemas b. Pembangunan sarana dan prasarana Bongkar Muat dan Penumpukan c. Operasi dan Pemeliharaan selama masa kerjasama 4. Bentuk kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Bau Bau Sulawesi Tenggara adalah Bangun Guna Serah selama …. tahun
5. Perkiraan nilai investasi pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Bau Bau sebesar Rp. 252.122.419.147,6. Persyaratan pengambilan dokumen adalah sebagai berikut: a. Membawa Surat Pernyataan Minat (Expression of Interest) yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat lain yang berwenang; b. Menunjukkan Surat Izin Usaha Asli dan menyerahkan copynya; c. Pendaftaran dan pengambilan dokumen dilakukan oleh Direktur Utama atau Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa bermeterai Rp. 6000,- dan menunjukkan identitas diri asli dan menyerahkan copynya. 7. Badan Usaha dapat mengambil Dokumen Prakualifikasi: Tanggal : s/d Desember 2015 Waktu : Tempat : Jakarta, … ………… 20…. Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Bau Bau – Sulawesi Tenggara
BAB 2 DEFINISI
Dalam Dokumen Prakualifikasi ini, istilah-istilah memiliki arti sebagai berikut: “Badan Usaha Proyek” adalah Badan Usaha Perseroan Terbatas yang secara spesifik didirikan oleh Pemenang Pengadaan berdasarkan Hukum di Republik Indonesia untuk melakukan dan melaksanakan Proyek yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama; “Batas Akhir Waktu Penyampaian Prakualifikasi” adalah batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan; “Calon Peserta Proses Prakualifikasi” adalah: - Badan usaha Indonesia baik sendiri-sendiri atau berbentuk sebuah konsorsium antar badan usaha Indonesia atau dengan badan usaha asing; atau - Badan usaha asing baik sendiri-sendiri atau berbentuk sebuah konsorsium. “COD” atau “Commercial Date” adalah tanggal satu hari setelah hari dimana “Proyek” berhasil melaksanakan proses commisioningnya sehingga mampu beroperasi secara komersial; “Dokumen Permintaan Proposal” adalah dokumen yang diterbitkan bagi Peserta yang memenuhi persyaratan Prakualifikasi, yang memuat prosedur pengadaan secara lengkap dan menyeluruh; “Dokumen Prakualifikasi” adalah dokumen “Proyek” termasuk lampiran-lampirannya yang dipergunakan pada Tahap Prakualifikasi; “EPC”adalahRekayasa, Pengadaan dan Konstruksi; “EPC Contractor”adalah penyedia layanan EPC yang akan dikontrak oleh Badan Usaha “Proyek” yang wajib memenuhi kriteria sebagaimana tertulis dalam Dokumen Pengadaan; “Hari Kerja” adalah hari dimana bank dan kantor-kantor Pemerintah di Indonesia buka dan beroperasi; “IAS”adalah Standar Akuntansi Internasional; “IDR” atau “Indonesian Rupiah” adalah mata uang sebagai alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia; “IFRS” adalah International Financial Reporting Standards (Standar Pelaporan Keuangan Internasional), termasuk IAS; “Indonesia” adalah Republik Indonesia; “Indonesian GAAP” adalah Generally Accepted Accounting Principles (Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum) di Indonesia; “Kekayaan Bersih” adalahtotal aset badan usaha dikurangi total kewajibannya;
“Kontraktor O&M” adalah penyedia jasa operasi dan pemeliharaan yang dikontrak oleh Badan Usaha dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; “O&M” adalah Operasi dan Pemeliharaan; “Panitia Pengadaan” adalah Panitia Pengadaan Badan Usaha yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan; “Pembiayaan Proyek” adalah pembiayaan untuk Badan Usaha Proyek termasuk pembiayaan melalui pinjamanan atau pembiayaan modal sendiri; “Pemegang Saham yang Terlibat” adalah pemegang saham yang tergabung dalam sebuah konsorsium Peserta yang memenuhi syarat pada saat atau sebelum Tanggal Pembentukan Konsorsium; “Pendapatan Bersih” adalahpendapatan yang dilaporkan sesudah dikurangi semua pengeluaran termasuk namun tidak terbatas pada bunga, penyusutan, amortisasi dan pajak pendapatan yang dihitung berdasarkan IAS, IFRS, US GAAP atau prinsip-prinsip akunting yang berlaku dalam jurisdiksi entitas tersebut; “Pengawasan” adalah kekuasaan untuk mengarahkan atau menyebabkan diarahkannya kebijakan-kebijakan manajemen sebuah korporasi melalui kontrak, agensi atau lainnya; “Penyampaian Dokumen Prakualifikasi” di dalam dokumen kualifikasi, termasuk lampiran-lampirannya yang sudah disusun oleh Calon Peserta Pengadaan berdasarkan persyaratan Dokumen Prakualifikasi dan disampaikan kepada Panitia dengan mengisi formulir-formulir yang dimuat dalam Dokumen Prakualifikasi; “Perjanjian Kerjasama” adalah Perjanjian Kerjasama dan semua perjanjian lainnya yang ditandatangani secara langsung antara Kementerian Perhubungan atau perjanjian hukum selanjutnya, badan sektor publik lainnya dengan Badan Usaha Proyek atau Badan Usaha Proyek berkaitan dengan “Proyek”; “Pernyataan Kualifikasi” adalah sebuah pernyataan yang memuat semua informasi sebagaimana diminta menurut Bagian II-G, dan disampaikan dalam bentuk lampiran seperti tampak di Lampiran B; “Perselisihan Material” adalah setiap perselisihan dengan Pemerintah Kota Batam atau instansi atau Badan Pemerintah Republik Indonesia lainnya mengenai: (a) perselisihan menyangkut nilai setidaknya Rp. 20.000.000.000. (Dua Puluh Milyar Rupiah) atau nilai setaranya; atau (b) terkait pengakhiran Perjanjian Kerjasama; “Perselisihan Material Lainnya” adalah setiap perselisihan yang melibatkan peserta dan jumlah yang disengketakan maksimal Rp. 20.000.000.000. (Dua Puluh Milyar Rupiah) atau nilai setaranya; “Perwakilan Resmi”adalah orang yang ditunjuk oleh Peserta (atau dalam hal Peserta berbentuk Konsorsium, orang yang ditunjuk oleh seluruh anggota konsorsium) melalui Surat Kuasa, untuk bertindak sebagai kontak penghubung dengan Kementerian Perhubungan menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan Proses Prakualifikasi dan Proses Lelang “Proyek”;
“Peserta” adalah setiap korporasi atau konsorsium yang menyampaikan Penyataan Kualifikasi bertujuan mengikuti proses Prakualifikasi agar dinyatakan sebagai Peserta yang Memenuhi Syarat; “Peserta yang Memenuhi Syarat” adalah peserta yang oleh Kementerian Perhubungan ditetapkan memenuhi kriteria menurut Bagian II-G Dokumen Prakualifikasi ini dan terpilih berdasarkan proses Prakualifikasi; “Pimpinan Konsorsium” adalah anggota apabila peserta berbentuk konsorsium atau peserta tunggal yang memenuhi memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan di Bagian II-G.1.; “Proses Lelang” adalah proses dan prosedur lelang sebagaimana dijabarkan di Bagian II-D yang selanjutnya diuraikan secara rinci dalam Dokumen Pengadaan; “Proyek” adalah Proyek Infrastruktur Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Bau Bau Sulawesi Tenggara “Proyek Sejenis” Pelabuhan;
adalahProyek
dengan
pembangunan
dan/atau
pengelolaan
“Surat Kuasa” adalah surat kuasa seperti tampak pada Lampiran D yang dibuat oleh Peserta (atau dalam hal peserta berbentuk konsorsium, oleh masing-masing anggota konsorsium); “Tanggal Pembentukan Konsorsium” adalah batas akhirwaktu yang dinyatakan dalam Dokumen Pengadaan bagi Peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan informasi dan dokumen kepada Pemerintah mengenai konsorsium lelang yang dibentuk oleh Peserta yang memenuhi syarat sesuai Bagian II-D.2.4 dan Bagian II-G Dokumen Prakualifikasi ini; “Total Aset” adalahseluruh aset konsolidasi dari Badan Usaha dan anak Badan Usahanya yang diukur berdasarkan IAS, IFRS, US GAAP atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di jurisdiksi Badan Usaha tersebut; “Total Kewajiban” adalahseluruh kewajiban konsolidasi dari Badan Usaha dan anak Badan Usahanya yang diukur berdasarkan IAS, IFRS, US GAAP atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di jurisdiksi Badan Usaha tersebut; “Undang-Undang yang Berlaku” berarti semua UU, konstitusi, statuta, aturan, putusan, peraturan, dekrit atau perintah yang berlaku bagi calon peserta, pemegang saham yang terlibat, atau “Proyek”, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia; ”US $” atau “US Dollars” adalah mata uang sebagai alat pembayaran yang sah di Amerika Serikat. “UU Republik Indonesia” adalah semua UU, konstitusi, statuta, aturan, Pengadilan, putusan, dekrit, atau Perintah Pengadilan, arbitrase atau Instansi Pemerintah lainnya dengan kewenangan jurisdiksi di Indonesia;
BAB 3 PROFIL RINGKAS PROYEK KPBU PELABUHAN BAU BAU 3.1.
LOKASI PROYEK Secara Geografis Pelabuhan Baubau terletak diantara 5 027’16,5” Lintang Selatan sampai 122036’31,4” Bujur Timur, tepatnya Pelabuhan Baubau terletak di Kota Baubau bagian selatan Sulawesi Tenggara, untuk lebih tepatnya Pelabuhan Baubau ini berada di Pulau Buton yang terletak di Selat Buton dengan Pelabuhan Utama menghadap ke utara.
Gambar 1 Lokasi Pelabuhan Bau Bau
3.2.
MODEL KERJASAMA Proyek ini diselenggarakan dengan mekanisme KPBU, mekanisme ini akan mengacu kepada ketentuan Hukum Indonesia dan norma- norma hukum internasional yang telah diakui dan diratifikasi di Indonesia. Badan Usaha
Pelaksana KPBU akan menandatangai Perjanjian KPBU dengan Menteri Perhubungan/ Otoritas Pelabuhan selaku PJPK.
3.3.
Lingkup Tanggung Jawab Badan Usaha Pelaksana Lingkup tanggung jawab Badan Usaha Pelaksana KPBU adalah meliputi namun tidak terbatas pada:
3.4.
1.
Pengelolaan Teminal Peti Kemas
2.
Pengelolaan Terminal Kargo Umum
3.
Penyediaan dan pelayanan peralatan pelabuhan (cranes dan gantry)
4.
Pergudangan
Periode kontrak KPBU Badan Usaha Pelaksana akan melaksanakan Perjanjian Kerjasama KPBU dengan Kementerian Perhubungan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak penandatanganan perjanjian KPBU Dengan masa pembangunan selama 3 tahun.
BAB 4 INSTRUKSI KEPADA PESERTA PRAKUALIFIKASI 4.1.
UMUM 1. Dokumen Prakualifikasi disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku. Semua informasi yang diperlukan wajib disampaikan kepada Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana oleh Peserta dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku. Dokumen pendukung dapat disampaikan dalam bahasa asing, namun harus dibuat ringkasannya dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 2. Penyampaian Prakualifikasi wajib disertai surat minat Penawaran Prakualifikasi sesuai Formulir di Lampiran A, yang harus ditandatangani oleh Wakil Resmi Peserta; 3. Keputusan Hasil Prakualifikasi ditetapkan semata-mata berdasarkan Dokumen Kualifikasi Peserta, yang harus diserahkan sesuai Formulir Lampiran B untuk masing-masing peserta. Informasi pendukung atau keterangan lainnya dinyatakan tidak diterima kecuali tanggapan Peserta atas klarifikasi yang secara khusus diminta oleh Panitia Pengadaan Badan Usaha. Wakil Resmi Peserta wajib membubuhkan parafnya di setiap halaman dan menandatangani Penyataan Kualifikasi dimaksud. 4. Masing-masing Peserta wajib menyerahkan Surat Kuasa menggunakan format seperti tampak pada Lampiran D disertai dokumen-dokumen terkaitnya (contoh: keputusan dewan direksi, AD/ART, dll., sebagaimana diperlukan) yang membuktikan kuasanya dalam menerbitkan Surat Kuasa tersebut mengenai penunjukkan Wakil Resmi untuk mewakili Peserta. Bagi peserta berbentuk konsorsium, maka konsorsium wajib menunjuk dan memberi wewenang kepada 1 (satu) dan hanya 1 (satu) wakil sebagai Wakil Resmi semua anggota konsorsium, dan menyerahkan Surat Kuasa disertai dokumen-dokumen terkaitnya (contoh: keputusan dewan direksi, AD/ART, dll. sebagaimana diperlukan) yang membuktikan kuasanya dalam menerbitkan Surat Kuasa tersebut, untuk setiap anggota konsorsium. Seorang Wakil Resmi dapat diganti dengan menunjuk seorang Wakil Resmi baru lainnya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Badan Usaha oleh Peserta, dan menyampaikan Surat Kuasa, menggunakan format seperti tampak di Lampiran D disertai dokumen-dokumen pendukungnya (contoh: keputusan dewan direksi) yang membuktikan kuasa dalam memberikan Surat Kuasa penggantian Wakil Resmi tersebut. Semua tindakan yang diambil oleh Wakil Resmi yang masih menjabat sebelum diterimanya surat pemberitahuan penggantian Wakil Resmi tersebut oleh Panitia Pengadaan Badan Usaha tetap dinyatakan berlaku dan mengikat
Peserta. 5. Terkait nilai tukar uang dollar AS, Peserta yang pembukuan keuangannya tidak dilakukan dalam mata uang dollar AS, wajib menerapkan nilai tukar resmi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal bersangkutan. Tingkat nilai tukar yang digunakan dalam laporan pendapatan harus berupa nilai tukar rata-rata untuk periode yang berlaku pada laporan keuangan. 6. Panitia Pengadaan Badan Usaha tidak melakukan korespondensi apa pun dengan Calon Peserta kecuali bagi Calon Peserta yang meminta klarifikasi terkait Proses Prakualifikasi dan kriteria Prakualifikasi, apabila dan bilamana diperlukan. 7. Peserta dapat meminta klarifikasi dari Panitia Pengadaan Badan Usaha menyangkut Proses Prakualifikasi dan kriteria Prakualifikasi dengan menyampaikan permintaan klarifikasi secara tertulis atau lewat email kepada Panitia Pengadaan Badan Usaha. Semua pertanyaan harus diterima paling lambat sepuluh (10) hari kerja sebelum Batas Akhir Waktu penyampaian Penawaran Prakualifikasi. Permintaan klarifikasi secara lisan tidak diijinkan. Meskipun Panitia Pengadaan Badan Usaha akan menanggapi pertanyaan yang diajukan sebisa mungkin, tetapi tidak ada kewajiban untuk itu, dan karenanya dapat menolak menanggapi pertanyaan atau permintaan klarifikasi semata-mata atas kewenangannya sendiri. 8. Semua pertanyaan dari salah satu Peserta yang sudah ditanggapi oleh Panitia Pengadaan Badan Usaha juga disampaikan ke Peserta lain. 9. Setiap dokumen yang sudah diserahkan Peserta ke Panitia Pengadaan Badan Usaha tidak dikembalikan. 10. Peserta wajib memberitahu Panitia Pengadaan Badan Usaha secara tertulis setiap perubahan material informasi yang dapat mempengaruhi status Prakualifikasinya setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran Prakualifikasi. 11. Peserta yang memenuhi syarat, wajib menyerahkan bukti-bukti kepada Panitia Pengadaan Badan Usaha bahwa kualifikasi mereka masih terpenuhi, apabila sewaktu-waktu diminta. 4.2.
Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan 1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi anggota Panitia Pengadaan Badan Usaha dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Prakualifikasi, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Prakualifikasi ini. 2. Peserta yang menurut penilaian Panitia Pengadaan Badan Usaha Badan Usaha terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi
sebagai berikut: a. sanksi administratif, yaitu digugurkan dari proses Prakualifikasi; b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; c. gugatan secara perdata; dan/atau d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. 3. Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Panitia Pengadaan Badan Usaha kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). 4.3.
Konflik Kepentingan 1. Para pihak yang terlibat dalam Pengadaan wajib menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antara para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk hubungan afiliasi. 2.
Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pihak yang terlibat pada tahapan Penyiapan dan/atau Transaksi sebagai konsultan atau Badan Penyiapan: 1) menjadi Peserta atau anggota konsorsium Peserta Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek KPBU yang sama; 2) sebagai pemegang saham dan/atau pengurus pada perusahaan yang menjadi Peserta atau perusahaan pada anggota konsorsium dalam Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek KPBU yang sama; 3) memberikan pembiayaan/pendanaan atau memberikan penjaminan pada Proyek KPBU yang sama; dan/atau 4) menjadi konsultan bagi Peserta Badan Usaha Pelaksana pada Proyek KPBU yang sama. b. pihak yang bertindak selaku konsultan pada lebih dari 1 (satu) Peserta dalam Proyek KPBU yang sama; c. anggota direksi atau dewan komisaris suatu Badan Usaha yang menjadi Peserta merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada Badan Usaha lain yang menjadi Peserta pada Proyek KPBU yang sama; d. anggota Panitia Pengadaan/Tim KPBU/PJPK memiliki hubungan afiliasi dengan Peserta pada Proyek KPBU yang sama; e. hubungan antara 2 (dua) atau lebih Badan Usaha yang menjadi Peserta pada Pengadaan yang sama dikendalikan oleh pihak yang sama, baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau f. kegiatan atau tindakan yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana tercantum pada ketentuan perundangan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
3.
Hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah:
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; dan/atau b. memiliki kendali pada perusahaan Peserta baik langsung maupun tidak langsung.
4.4.
4.
Para pihak yang memiliki pertentangan kepentingan dalam Proyek KPBU yang sama dilarang terlibat dalam proses Pengadaan.
5.
PJPK/Tim KPBU/Panitia Pengadaan/Peserta atau pihak lain yang terlibat dalam Pengadaan harus menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen untuk menghindari terjadinya pertentangan kepentingan.
Penyampaian Penawaran Prakualifikasi: 1. Penawaran Prakualifikasi Peserta, terdiri dari Surat Penawaran/Minat Prakualifikasi, Pernyataan Kualifikasi, Pakta Integritas, Surat Kuasa, Surat Dukungan Bank, dan Kelengkapan Perizinan Perusahaan yang harus dibuat sesuai formulir sebagaimana terlampir masing-masing di Lampiran A, Lampiran B, Lampiran C, Lampiran D, Lampiran E, dan Lampiran F. 2. Peserta wajib menyampaikan penawaran Prakualifikasi berupa satu (1) asli, empat (4) salinan dan dua (2) salinan elektronik dalam bentuk CD-ROM dan diterima oleh Panitia Pengadaan Badan Usaha sebelum Batas Akhir Waktu Penyampaian Prakualifikasi. 3. Dokumen-dokumen dalam format kertas yang disampaikan harus dengan jelas ditandai “Asli” atau “Salinan”, apabila dijumpai perbedaan antara yang Salinan dan Asli, maka yang berlaku adalah dokumen yang ditandai Asli. Setiap halaman penawaran harus diberi nomor dan diparaf oleh Wakil Resmi Peserta. 4. Dokumen berupa rekaman elektronik harus berformat Portable Document Format (PDF), dibuat di atas CD-ROM. Apabila terdapat perbedaan antara dokumen elektronik dan dokumen Asli, maka yang berlaku adalah dokumen bertanda Asli. 5. Penawaran Prakualifikasi disampaikan ke alamat berikut ini: 6. Peserta hanya dapat menyampaikan Penawaran Prakualifikasinya secara langsung kepada Panitia Pengadaan Badan Usaha pada tempat, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam Dokumen Prakualifikasi. 5. Panitia Pengadaan Badan Usaha menolak setiap penawaran Prakualifikasi Peserta yang disampaikan diluar ketentuan. 6. Panitia Pengadaan Badan Usaha, atas kewenangannya, dapat memperpanjang Batas Akhir Waktu Penyampaian Penawaran Prakualifikasi dimana semua hak dan kewajiban Peserta menurut batas akhir sebelumnya, dengan demikian juga menjadi diperpanjang. Panitia Pengadaan Badan Usaha memberitahukan perpanjangan batas akhir ini kepada seluruh Peserta secara tertulis. 7. Panitia Pengadaan Badan Usaha, atas kewenangannya, dapat mengubah Dokumen Prakualifikasi dengan menerbitkan addendum yang kemudian diberitahukan kepada seluruh Peserta. 8. Panitia Pengadaan Badan Usaha, atas kewenangannya, dapat menghubungi
Peserta untuk meminta klarifikasi informasi atau data di dalam penawaran Prakualifikasi atau meminta informasi tambahan. Setiap permintaan klarifikasi dan tanggapannya dilakukan secara tertulis. 9. Pemerintah Provinsi Bandung tidak bertanggung jawab atas pengeluaran apa pun oleh Calon Peserta terkait penyampaian penawaran Prakualifikasi. 4.5.
Prosedur Evaluasi 1. Prosedur evaluasi adalah prosedur pembukaan dan evaluasi Penawaran Prakualifikasi yang diterima dari Peserta. 2. Masing-masing Peserta memasukkan penawaran Prakualifikasinya ke dalam suatu paket. 3. Panitia Pengadaan Badan Usaha akan mencatat tanggal dan jam penerimaan paket Penawaran Prakualifikasi. Penawaran Prakualifikasi yang sudah disampaikan kepada Panitia Pengadaan Badan Usaha tidak akan dikembalikan dan tidak boleh diganti dengan alasan apa pun. 4. Semua penawaran keamanannya.
Prakualifikasi
yang
sudah
disampaikan
dijaga
5. Panitia Pengadaan Badan Usaha mengevaluasi Dokumen Kualifikasi Peserta, untuk kemudian dinyatakan “Lulus” atau “Tidak Lulus”. Peserta wajib memenuhi semua kriteria yang ditetapkan agar dinyatakan lulus proses evaluasinya. 6. Peserta maupun anggota konsorsium dilarang melakukan kontak langsung dengan anggota Panitia Pengadaan Badan Usaha jika tujuannya membahas Prakualifikasi, yang dimulai dari diterbitkannya Dokumen Prakualifikasi sampai pengumuman Peserta yang memenuhi syarat oleh Panitia Pengadaan Badan Usaha. 7. Informasi mengenai evaluasi Prakualifikasi dan Rekomendasi Prakualifikasi tidak akan diungkapkan kepada Peserta atau pihak lain yang tidak berkepentingan dengan proses tersebut sampai dengan disampaikannya pemberitahuan Prakualifikasi kepada Peserta. 8. Panitia Pengadaan Badan Usaha memberitahukan hasil evaluasi Prakualifikasi kepada setiap Peserta secara tertulis. Panitia Pengadaan Badan Usaha menyusun daftar nama Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat. 9. Peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dapat menyampaikan sanggahan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) secara tertulis, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengumuman hasil evaluasi Prakualifikasi.
BAB 5 KRITERIA PRAKUALIFIKASI Peserta dinyatakan lulus prakualifikasi, sehingga layak mengajukan penawaran, apabila memenuhi kriteria berikut ini: 5.1 Kriteria Kelengkapan Administrasi: 1. Peserta wajib menyampaikan Kelengkapan Administrasi berikut dengan cara seperti tercantum pada Lampiran-Lampiran Dokumen Prakualifikasi ini disertai dengan dokumen-dokumen pendukung: 2. Surat Penyampaian Penawaran Prakualifikasi dengan cara seperti tercantum pada Lampiran A; 3. Akta pendirian perusahaan dan surat izin usaha yang telah disahkan oleh institusi yang berwenang dengan cara seperti tercantum pada Lampiran F; 4. Profil perusahaan; 5. Surat penyataan tidak sedang dalam pengampuan, tidak sedang dipailitkan, perusahaannya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani perkara pidana dengan cara seperti tercantum pada Lampiran A yang didukung oleh Surat Keterangan dari Badan Peradilan. Dalam hal Peserta adalah badan hukum asing, maka surat pernyataan tersebut harus diterbitkan dari Institusi yang berwenang, dilegalisasi oleh notaris publik dan dikonsularisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Indonesia di negara mana surat pernyataan tersebut ditandatangani; 6. Surat dukungan dari pemegang saham (Perjanjian Sponsor); 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti setoran pajak 1 (satu) tahun terakhir kecuali Badan Usaha Internasional/Asing; 8. Untuk Peserta yang berbentuk konsorsium, diwajibkan melampirkan bukti perjanjian kerjasama pembentukan konsorsium yang dibuat di hadapan notaris dan berisi antara lain maksud dan tujuan, pembagian peran (Pimpinan Konsorsium atau anggota konsorsium), tugas dan kewajiban masing-masing anggota di dalam konsorsium (Operator, Kontraktor, dll). 5.2 Kriteria Komposisi Peserta: 1. Peserta dapat mengajukan diri sebagai badan usaha tunggal atau konsorsium. 2. Jika penawaran Prakualifikasi dilakukan secara konsorsium, masing-masing Pimpinan Konsorsium harus menyatakan diri dalam penawaran Prakualifikasi mereka mengenai kewajiban tanggung renteng dan tanggung jawabnya sendirisendiri atas tindakan, kewajiban dan pertanggungjawaban konsorsium. 3. Peserta harus terdiri dari satu atau lebih Anggota yang secara bersama-sama wajib memenuhi kualifikasi dan tanggung jawab seperti ditetapkan berikut ini: a.Pimpinan Konsorsium secara bersama-sama:
b. Menguasai setidaknya 51% (lima puluh satu persen) ekuitas jika mereka ditunjuk sebagai pemilik Badan Usaha Proyek; c. Paling tidak 1 (satu) Anggota harus: (1) Memenuhi Kriteria Pengalaman Operasi; dan (2) Memenuhi Kriteria Pengalaman EPC. d. Peserta dalam bentuk Konsorsium diperbolehkan memenuhi Kriteria Finansial secara agregat. e. Pimpinan Konsorsium tidak boleh berbentuk perseorangan/pribadi. 4. Badan usaha tunggal atau anggota dalam suatu konsorsium tidak diperbolehkan berpartisipasi secara langsung dalam Proses Prakualifikasi pada lebih dari satu (1) Peserta. 5. Peserta berbentuk konsorsium wajib menyediakan informasi sebagaimana diwajibkan di Lampiran B Pernyataan Kualifikasi Bagian B yang menjelaskan peran dan kepemilikan saham masing-masing Anggota. 6. Kegagalan dalam memenuhi persyaratan dapat mengakibatkan diskualifikasi Peserta bersangkutan oleh Panitia Pengadaan Badan Usaha. 7. Kepemilikan, Pengawasan dan Operasi Badan Usaha Proyek: a. Ekuitas: Investor Proyek wajib menyetorkan ekuitas kepada Badan Usaha Proyek minimum 30% (tiga puluh persen) untuk mendukung Pembiayaan Proyek. b. Periode Lock-in: Terdapat periode lock-in ekuitas yang diberlakukan kepada Peserta dan Pemegang Saham yang terlibat selama jangka waktu sebagaimana tersebut di dalam Perjanjian Kerjasama. c. Pengendalian Pimpinan Konsorsium: Dalam hal Peserta yang memenuhi syarat berbentuk Konsorsium, Pimpinan Konsorsium bersama anggota konsorsium lainnya wajib menyerahkan bukti-bukti memadai kepada Panitia Pengadaan Badan Usaha pada tanggal pengajuan penawaran, bahwa apabila konsorsium terpilih sebagai Investor Proyek, maka Pimpinan Konsorsium bersedia menandatangani sebuah perjanjian pemegang saham dengan anggota konsorsium lainnya dari Badan Usaha Proyek yang menyatakan bahwa masing-masing Pimpinan Konsorsium memiliki pengendalian atau pengendalian bersama secara efektif terhadap Badan Usaha Proyek, setidaknya selama periode lock-in sebagaimana dimaksud pada huruf b Perjanjian Pemegang Saham antara Pimpinan Konsorsium dan pemegang saham lainnya dari Badan Usaha Proyek merupakan bagian dokumen yang diserahkan pada saat penyampaian penawaran. 5.3 Kriteria Keuangan Peserta wajib menyampaikan informasi kriteria keuangan berikut dengan cara seperti tercantum pada Lampiran B Pernyataan Kualifikasi disertai dengan dokumen-dokumen pendukung:
1. Salinan laporan keuangan dari Peserta yang sudah diaudit, selama 3 (tiga) tahun anggaran terakhir, yang disusun berdasarkan standar akuntansi IAS, IFRS, Indonesia GAAP, atau wajib mendapat persetujuan dari Pemerintah, baik (a) prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di bursa saham nasional dimana Peserta tersebut tercatat, atau (b) prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dalam masyarakat atau institusi akuntansi publik di wilayah yurisdiksi badan usaha tersebut, dan memenuhi kriteria sebagai berikut: Total Asset, secara agregat lebih dari Rp………,- ( …… Rupiah) selama 3 (tiga) tahun anggaran terakhir; dan Kekayaan Bersih, secara agregat lebih dari Rp. ……,- (…… Rupiah) selama 3 (tiga) tahun anggaran terakhir. 2. Surat Referensi dari Bank untuk peserta atau masing-masing Pimpinan dan anggota konsorsium sesuai format di Lampiran E yang menyatakan bahwa kondisi usaha peserta bersangkutan tergolong sehat dan menurut pendapat Bank mampu membiayai pelaksanaan “Proyek”. 5.4 Kriteria Teknis: Peserta harus dapat membuktikan kemampuan teknis dalam mendesain, mengadakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara proyek sejenis, termasuk untuk menyediakan peralatan khusus dan tenaga ahli spesialis yang diperlukan dalam pelaksanaan Proyek. 5.4.1. Kriteria Pengalaman Operasi dan Pemeliharaan a.
Peserta wajib menyampaikan informasi pengalaman operasi dan pemeliharaan berikut dengan cara seperti tercantum pada Lampiran B Pernyataan Kualifikasi disertai dengan dokumen-dokumen pendukung: (1) Peserta telah memiliki pengalaman sukses operasional dan pemeliharaan minimal 1 (satu) proyek sejenis yang telah berjalan paling tidak selama 3 (tiga) tahun dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir; atau (2) Peserta telah menandatangani paling tidak 1 (satu) kontrak O&M dengan satu atau lebih kontraktor O&M untuk operasi dan pemeliharaan setidaknya 1 (satu) proyek sejenis (3) Daftar proyek Peserta yang dicantumkan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana kriteria adalah proyek dimana Peserta memiliki kendali terhadap kepemilikan ketika kegiatan O&M berlangsung, atau ketika jasa O&M diadakan berdasarkan kontrak O&M.
b. yang dimaksud dengan proyek yang operasional dan pemeliharaannya sukses adalah proyek yang kontrak O&M-nya tidak diberhentikan atau ditangguhkan oleh pemberi kontrak O&M akibat tindakan wanprestasi; dan tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan tentang lingkungan dan/atau keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap proyek.
5.4.2. Kriteria Pengalaman EPC a. Peserta wajib menyampaikan informasi pengalaman EPC berikut dengan cara seperti tercantum pada Lampiran B Pernyataan Kualifikasi disertai dengan dokumen-dokumen pendukung: (1) Peserta telah memiliki pengalaman sukses melakukan EPC setidaknya 1 (satu) proyek sejenis yang telah berjalan paling tidak selama 3 (tiga) tahun dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir; atau (2) Peserta menandatangani, dan mengelola selama tahap Konstruksi, setidaknya 1 (satu) kontrak EPC dengan satu atau lebih kontraktor EPC proyek yang memenuhi kriteria yang kontraknya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama lainnya dan dinyatakan diterima oleh lembaga pemberi pinjaman. Nama kontraktor EPC dan rincian proyek yang memenuhi kriteria di atas harus dicantumkan. (3) Daftar proyek Peserta yang dicantumkan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana kriteria adalah proyek dimana Peserta memiliki kendali terhadap kepemilikan ketika proyek mencapai tahap operasi komersial. c. Untuk mengukur pemenuhan persyaratan, maka yang dimaksud dengan proyek yang dibangun dengan sukses adalah proyek yang diselesaikan sesuai spesifikasi dan memenuhi semua kriteria penilaian kinerja di akhir pelaksanaan proyeknya. Proyek secara material juga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan selama tahap konstruksi semua izin dan persetujuan termasuk seluruh ijin dan persetujuan lingkungan sudah diperoleh dan dipatuhi. 5.5. Kriteria Lainnya: 1. Masing-masing Peserta tidak terlibat dalam Perselisihan Material Lainnya terhadapnya yang belum terselesaikan selama 5 (lima) tahun terakhir. 2. Masing-masing Peserta wajib menyebutkan secara rinci dalam Penyataan Kualifikasinya, setiap Perselisihan Material Lainnya terhadapnya yang telah diselesaikan (atau dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, terhadap setiap anggota konsorsium) lebih dari 5 (lima) tahun sebelum batas akhir waktu penyampaian Pernyataan Kualifikasi Peserta bersangkutan. 3. Peserta wajib melampirkan pada Pernyataan Kualifikasinya, sesuai urutan yang ditetapkan dalam Lampiran Pernyataan Kualifikasi, salinan dokumen yang dilegalisir yang tercantum pada Lampiran tersebut. 4. Afiliasi atau pemegang saham Peserta (atau dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, setiap anggota konsorsium) tidak sedang mengalami: a. Skorsing atau masuk dalam daftar hitam (blacklist) oleh instansi Pemerintah karena suatu alasan apa pun; b. Kinerja tidak memuaskan di masa lalu, termasuk pelanggaran kontrak, penyelesaian tidak tepat waktu, sejarah klaim yang buruk atau cacat mutu;
c. Menurut pendapat Panitia Pengadaan Badan Usaha, memiliki utang jatuh tempo yang jauh melebihi pendapatan atau kewajibannya kepada pihak otoritas kepabeanan di Indonesia atau pihak otoritas sejenis di negara Badan Usaha tersebut terdaftar. d. Memiliki catatan kasus perdata atau pidana yang masih ditangguhkan atau belum selesai terkait penghindaran pajak, bea atau kewajiban lainnya kepada instansi pemerintah. 5. Kegiatan usaha Peserta (atau, dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, setiap anggota konsorsium) tidak sedang dalam keadaan dihentikan. 6. Kriteria yang menggugurkan: Peserta dinyatakan gugur dari Proses Prakualifikasi jika mengalami hal-hal berikut ini kecuali dikesampingkan oleh Panitia Pengadaan Badan Usaha secara tertulis: a. Tidak memenuhi kriteria evaluasi dan/atau permintaan dan/atau persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Prakualifikasi ini atau kegagalan Peserta menyediakan informasi atau dokumen yang dibutuhkan dalam Penyataan Kualifikasinya; b. Apabila informasi yang disampaikan Peserta selama dan setelah Proses Prakualifikasi diketahui tidak benar atau menyesatkan; c. Apabila Perselisihan material lainnya yang ditangguhkan terhadap Peserta (atau, dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, terhadap setiap anggota konsorsium) terhitung pada Batas Akhir Waktu Penyampaian Prakualifikasi dan Perselisihan Material Lainnya tersebut kemudian dilanjutkan terhadap Peserta atau anggota konsorsium tersebut sebelum tanggal penyampaian Dokumen Penawaran; d. Penyampaian dokumen atau informasi yang diminta tidak lengkap; e. Klarifikasi yang diminta oleh Panitia Pengadaan Badan Usaha dari Peserta tidak diterima pada batas waktu yang telah ditetapkan secara wajar oleh Panitia Pengadaan Badan Usaha; f. Peserta (atau, dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, setiap anggota konsorsium) sedang mengalami likuidasi, di bawah pengawasan pengadilan atau proses sejenisnya selama Proses Prakualifikasi; atau g. Peserta (atau, dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, setiap anggota konsorsium) berpartisipasi dalam Proses Prakualifikasi pada lebih dari 1 (satu) peserta, atau Peserta (atau, dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, setiap anggota konsorsium) memiliki saham lebih dari 10% (sepuluh persen) pada Badan Usaha Peserta lain atau pada setiap anggota konsorsium dari Peserta lain yang berbentuk konsorsium
LAMPIRAN-LAMPIRAN PENAWARAN PRAKUALIFIKASI TERDIRI LAMPIRAN-LAMPIRAN BERIKUT INI: Lampiran A: Formulir Surat Penawaran Prakualifikasi yang harus ditandatangani oleh Wakil Resmi Peserta (atau, dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, oleh Wakil Resmi konsorsium). Lampiran B: Formulir Penyataan Kualifikasi untuk Peserta atau masing-masing anggota konsorsium, yang harus ditandatangani oleh Wakil Resmi Peserta (atau, dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, oleh Wakil Resmi konsorsium). Lampiran C: Formulir Pakta Integritas yang harus disediakan oleh masing-masing Peserta atau anggota konsorsium. Lampiran D: Formulir Surat Kuasa yang wajib ditandatangani oleh pihak yang berwenang memberikan kuasa Lampiran E: Surat Referensi dari masing-masing bank Peserta atau anggota konsorsium dalam format sesuai Lampiran E yang menyatakan bahwa Badan Usaha bersangkutan dalam kondisi sehat dan menurut pendapat bank mampu membiayai pelaksanaan “Proyek”. Lampiran F: Salinan dokumen-dokumen, termasuk izin-izin operasi, Badan Usaha Peserta (atau, dalam hal peserta berbentuk konsorsium, dokumen-dokumen Badan Usaha masing-masing anggota konsorsium) disertifikasi oleh notaris dalam wilayah hukum badan usaha tersebut, disertai terjemahan resmi dokumen-dokumen tersebut ke dalam Bahasa Inggris, apabila bahasa aslinya bukan Bahasa Inggris. Lampiran G: Informasi Memorandum Proyek. Lampiran H: Surat Dukungan Pemegang Saham
LAMPIRAN A : FORMULIR SURAT PENYAMPAIAN PENAWARAN PRAKUALIFIKASI
No : [.......] Perihal : Penyampaian Penawaran Prakualifikasi
[Kota], [Tanggal]
Kepada Yth.: Panitia Pengadaan Badan Usaha Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Proyek Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Bau Bau Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha
Sehubungan dengan Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Proyek Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Bau Bau, saya yang bertandatangan di bawah ini : Nama No Identitas Alamat Jabatan Nama Perusahaan Alamat Perusahaan
: : : : : :
dengan ini mengajukan Penawaran Prakualifikasi untuk mengikuti Proses Prakualifikasi dalam rangka seleksi calon Investor Proyek dimaksud. Sesuai dengan ketentuan Bab 5 Dokumen Prakualifikasi, saya juga menyatakan bahwa : a. berdasarkan surat .................................. (sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor akte pendirian/perubahan/surat kuasa dan tanggalnya), saya secara hukum mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama PT...............; b. memberi kewenangan kepada Panitia Pengadaan Badan Usaha untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh atau due diligence yang diperlukan dalam rangka verifikasi informasi yang kami sampaikan berkaitan dengan Proses Prakualifikasi ini; c. menjamin kebenaran informasi yang kami sampaikan dalam Penyataan Kualifikasi ini sehubungan dengan Proses Prakualifikasi; d. perusahaan saya tidak sedang dalam pengampuan, tidak sedang dipailitkan, tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani perkara pidana; e. tidak memiliki konflik kepentingan sebagaimana yang diatur dalam Bab 4 Angka 4.3 Dokumen Prakualifikasi. Saya menjamin bahwa saya menerima kriteria Prakualifikasi seperti ditetapkan dalam Dokumen Prakualifikasi tertanggal ……. tentang pelaksanaan Proyek ini dan mengesampingkan setiap hak untuk menuntut atau menggugat ke pengadilan, atau menggambil langkah-langkah hukum lainnya terhadap Pemerintah Kota Bandung dan otoritas Pemerintah lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan Proyek yang bisa menggagalkan atau menghambat Proses Prakualifikasi, Proses Pelaksanaan Penawaran, Pemberian Kontrak dan kegiatan terkait lainnya.
Hormat saya, Wakil Resmi untuk [Nama Perusahaan] Materai Rp.6000 ........................................................ [Nama Wakil Resmi Perusahaan]
LAMPIRAN B : FORMULIR PERNYATAAN KUALIFIKASI Tanggal Penyampaian: A. Keterangan Peserta Nama Kedudukan Hukum Badan Usaha Jenis organisasi
: : :
Alamat e-mail Nomor Telepon Nomor Faksimili
: : :
(Badan Usaha/ PerseroanTerbatas/ lainnya)
Data korespondensi perwakilan resmi : Nama Alamat Alamat e-mail Nomor Telepon Nomor Faksimili
: : : : :
Catatan: Peserta harus melampirkan fotokopi dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada Lampiran F Kelengkapan Perizinan Perusahaan di Pernyataan Kualifikasi ini. (Dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, harus disampaikan oleh masing-masing anggota konsorsium). B. Kriteria Komposisi Peserta No.
Deskripsi
1.
Badan Usaha Tunggal/ Konsorsium
2.
Nama Konsorsium
3.
Komposisi Konsorsium
4.
Peran dan tanggung jawab masing masing peserta beserta persentase partipasi dalam konsorsium
Uraian
C. Kriteria Keuangan Laporan keuangan masing-masing anggota konsorsium yang sudah diaudit untuk 3 (tiga) tahun anggaran terakhir (dilampirkan) sesuai kriteria dalam Bab 5 Bagian 5.3. D. Kriteria Teknis 1. Pengalaman Operasi dan Pemeliharaan. Berikan rincian minimum 1 (satu) Proyek sejenis sesuai kriteria dalam Bab 5 Bagian 5.4.1. No.
Deskripsi
1.
Nama Proyek
2.
Lokasi (Kota dan Negara)
3.
Nilai Proyek (Rp)
4. 5.
Kapasitas Pengolahan Sampah/Incinerator (ton/hari) Kapasitas Pembangkit (MW)
6.
Tahun Pembangunan
7.
Tahun Mulai Beroperasi
8.
Lama Beroperasi (tahun)
9.
Jika dioperasikan oleh kontraktor O&M, sebutkan nama kontraktor O&M Struktur Modal
10.
Uraian
a. Ekuitas (Rp) b. Pinjaman (Rp) 11.
Partner Ekuitas (bila ada)
12.
Jumlah Modal Partner Ekuitas (Rp)
13.
Institusi Pemberi Kontrak a. Nama Institusi b. Telp & Alamat e-mail
PT. A
PT. B
PT. C
2. Pengalaman EPC Berikan rincian minimum 1 (satu) Proyek sejenis sesuai kriteria dalam Bab 5 Bagian 5.4.2 No
Deskripsi
1.
Nama Proyek
2.
Lokasi (Kota dan Negara)
3.
Nilai Proyek (Rp)
4. 5.
Kapasitas Pengolahan Sampah/Incinerator (ton/hari) Kapasitas Pembangkit (MW)
6.
Tahun Mulai Pembangunan
7.
Tahun Selesai Pembangunan
8.
Jika dioperasikan oleh kontraktor EPC, sebutkan nama kontraktor EPC Struktur Modal
9.
Uraian
a. Ekuitas (Rp) b. Pinjaman (Rp) 10.
Partner Ekuitas (bila ada)
11.
Jumlah Modal Partner Ekuitas (Rp)
12.
Institusi Pemberi Kontrak
PT. A
PT. B
PT. C
a. Nama Institusi b. Telp & Alamat e-mail
E. Kriteria Lainnya No. 1. 2. 3. 4.
Perselisihan Material
Status
Nilai
F. Pernyataan Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika di kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditandatangani oleh : Materai Rp. 6000 Wakil Resmi [Nama Peserta]
LAMPIRAN C : PAKTA INTEGRITAS
Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama
: _____________________ [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan
: __________________________
Bertindak untuk dan atas nama
: PT._________________________
2. Nama
: _____________________ [nama wakil sah badan usaha]
Jabatan
: __________________________
Bertindak untuk dan atas nama
: PT. _________________________
3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota konsorsium] Dalam rangka pengadaan badan usaha proyek pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Bau Bau melalui mekanisme kerjasama pemerintah dengan badan usaha dengan ini menyatakan bahwa : 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. __________ [tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun] [Nama Badan Usaha] [tanda tangan], [nama lengkap]
[Nama Badan Usaha] [tanda tangan], [nama lengkap]
[Nama Badan Usaha] [tanda tangan], [nama lengkap]
[Dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota konsorsium]
LAMPIRAN D: FORMULIR SURAT KUASA SURAT KUASA
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama: Jabatan: Perusahaan: No. KTP: Alamat:
Nama: Jabatan: Perusahaan: No. KTP: Alamat:
Nama: Jabatan: Perusahaan: No. KTP: Alamat: [Bagian identitas dibuat sesuai dengan jumlah Pemberi Kuasa] Untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa", dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: Nama: Jabatan: Perusahaan:
No. KTP: Alamat: yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa") sehubungan dengan pengajuan penawaran prakualifikasi dalam rangka seleksi investor potensial untuk Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Bau Bau ("Proyek") untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: SECARA KHUSUS -
untuk membuat dan menandatangani setiap dan segala dokumen, surat, dan/atau instrumen lainnya sehubungan dengan pengajuan penawaran prakualifikasi ("Dokumen") Proyek untuk kepentingan Pemberi Kuasa;
-
mengisi dan menandatangani formulir-formulir dan dokumen-dokumen lainnya berkaitan dengan penyerahan Dokumen kepada Panitia Pengadaan Badan Usaha;
-
untuk keperluan tersebut di atas, Penerima Kuasa dikuasakan untuk menghadap panitia pengadaan Proyek untuk menyerahkan dan memasukkan, untuk memberikan dan meminta keterangan dalam proses prakualifikasi.
Surat Kuasa ini dan segala kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau sehubungan dengan Surat Kuasa ini diatur dengan, dan diinterpretasikan sesuai dengan, hukum Republik Indonesia. Surat Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku sampai dicabut oleh Pemberi Kuasa. Pemberi Kuasa dengan ini menegaskan bahwa Pemberi Kuasa dengan ini mengesahkan setiap dan semua tindakan yang diambil oleh Penerima Kuasa dalam melaksanakan surat kuasa ini.
Ditandatangani pada tanggal ___________________20__
Penerima Kuasa
Pemberi Kuasa
______________________________ Nama: Jabatan:
______________________________ Nama: Jabatan:
______________________________ Nama: Jabatan:
KONSULARISASI Hanya untuk badan hukum asing
LAMPIRAN E: FORMULIR SURAT DUKUNGAN BANK
(ATAU SESUAI FORMAT MASING-MASING BANK DENGAN SUBSTANSI YANG SAMA)
No: [.......] Perihal: Surat Dukungan Bank
[Kota], [Tanggal]
Kepada Yth.: Panitia Pengadaan Badan Usaha Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Bau Bau Sehubungan dengan Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Bau Bau, saya yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Bank : menyatakan bahwa [NAMA PERUSAHAAN] benar-benar adalah nasabah [NAMA BANK DAN CABANGNYA]. Kami mengetahui bahwa [NAMA PPERUSAHAAN] sedang mengikuti Proses Prakualifikasi dalam rangka seleksi calon Badan Usaha Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Bau Bau. Sepanjang pengalaman usaha kami bersama [NAMA PERUSAHAAN], kami berpendapat bahwa [NAMA PERUSAHAAN) memiliki kemampuan finansial memadai untuk bertindak sebagai Investor dengan menyediakan modal sendiri atau ekuitas dan layak mengajukan pinjaman untuk pembiayaan dan pelaksanaan Proyek tersebut.
Hormat kami. [TANDA TANGAN. NAMA DAN JABATAN PEJABAT DAN NAMA BANK]
KONSULARISASI Hanya untuk badan hukum asing
LAMPIRAN F: KELENGKAPAN PERIJINAN PERUSAHAAN (ISI FORMULIR DAN LAMPIRKAN DOKUMENNYA)
Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya No. : Tanggal : Kota dan Negara : Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. dan Tanggal (hanya berlaku untuk perusahaan dalam negeri) *) khusus untuk akta pendirian dan anggaran dasar, badan hukum asing wajib melampirkan ringkasan dokumen perusahaan dalam bahasa Indonesia. Ringkasan dokumen perusahaan minimal berisi: deskripsi bidang usaha, susunan pemegang saham, susunan direksi dan komisaris, pihak yang berwenang mewakili perusahaan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. Tanggal Kota dan Negara
: : :
Surat Ijin Usaha No. Tanggal Masa berlaku Diterbitkan oleh
: : : :
*) Dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, kelengkapan perijinan perusahaan dalam Lampiran F ini harus disampaikan oleh masing-masing perusahaan anggota konsorsium.
KONSULARISASI Hanya untuk badan hukum asing
LAMPIRAN G INFORMASI MEMORANDUM PROYEK
Catatan Penting Informasi yang dimuat dalam informasi memorandum Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Bau Bau ini disediakan untuk membantu pihak-pihak yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pengadaan Badan Usaha Proyek. Memorandum ini tidak dimaksudkan untuk dijadikan sumber informasi komprehensif mengenai Proyek ini, atau tidak pula memuat saran-saran atau rekomendasi tentang potensi investasi dalam Proyek. Dengan demikian, memorandum ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk maksud-maksud seperti tersebut tadi. Calon peserta Proyek harus melaksanakan penelitian dan investigasi mereka sendiri sebelum menyampaikan proposalnya. Informasi dalam memorandum ini adalah informasi proyek yang mencerminkan kondisi terbaru per Bulan Agustus 2015, dan kondisi ini bisa berubah sewaktu-waktu.
Gambaran Umum Pelabuhan Bau Bau Secara Geografis Pelabuhan Baubau terletak diantara 5027’16,5” Lintang Selatan sampai 122036’31,4” Bujur Timur, tepatnya Pelabuhan Baubau terletak di Kota Baubau bagian selatan Sulawesi Tenggara, untuk lebih tepatnya Pelabuhan Baubau ini berada di Pulau Buton yang terletak di Selat Buton dengan Pelabuhan Utama menghadap ke utara.
Fasilitas Pokok Pelabuhan Status Pelabuhan Baubau adalah Pelabuhan yang tidak diusahakan yang diselenggarakan oleh pengelolaan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Baubau sebagai UPT Pusat. Kondisi fasilitas pelabuhan yang ada saat ini pada dasarnya sangat memadai dengan adanya penambahan dermaga tahun anggaran 2009-2012 dengan panjang total 120 meter. Fasilitas Pelabuhan Baubau secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1 Fasilitas Pelabuhan di Pelabuhan Murhum Baubau No Fasilitas Dimensi Keterangan 1 Daerah Kerja Daratan 8 Ha Tanah urugan 2 Dermaga I 180 x 12 m Tipe lantai beton, dengan tiang pancang beton 3 Dermaga II (Baru) 120 x 15 m Tipe lantai beton, dengan tiang pancang beton Tipe lantai beton, dengan tiang pancang beton Dermaga Finger I 50 x 10 m D=400mm, dibangun tahun 2002 4 Tipe lantai beton, dengan tiang pancang beton Dermaga Finger II 50 x 10 m D=400mm, dibangun tahun 2012 (sedang berjalan) 5 Trantel I 97 x 8 m Tipe beton dengan tiang beton D=450mm
Lampiran G | 1
No 6 7 8 9 10
Fasilitas
Transtel II Causeway I Causeway II Causeway III Talud I Talud II
11
Mooring Dolphin
12 13 14 15 16 17
Kantor Pelabuhan Terminal Penumpang Gudang Rumah Jaga (jalan masuk) Rumah Jaga (jalan keluar) Lapangan Penumpukan Jalan – Utama I Jalan – Utama II Jalan – Extra Areal Parkir Klinik Kesehatan Pelabuhan Karantina Tumbuhan Karantina Hewan Kantor Perusahaan Pelayaran Kantor Buruh / TKBM Bak air Tangki BBM Pagar Alat Bantu Navigasi Suplay Listrik Suplay Air Telephone SRP / Stasiun Radio Taman I Taman II Lapangan Penumpukan
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Sumber: KUPP Pelabuhan Baubau, 2013
Dimensi 123 x 8 m 55 x 8 m 30 x 8 m 60 x 10 m P. 64 m P. 130 m 2 unit 250 m2 780 m2 Nihil 6x4m 2 1.800 m 94 x 11,5 m 32 x 6 m 53 x 6,75 m 42 x 68 m 12 m2 1 unit 3 unit 24 m3 300 m3 Tidak ada 335 m3 1 unit 1.500 KVA 100 m3 2 line SSB 53 x 6,30 m 33 x 6 m 68 x 64 m
Keterangan Tipe beton dengan tiang beton D=450mm Tipe Gravity Wall Tipe Gravity Wall Tipe Gravity Wall Dinding Penahan Tanah Dinding Penahan Tanah Tipe beton dengan tiang Pancang Beton D=450mm Tipe struktur beton, kondisi cukup baik Tipe struktur beton, kondisi cukup baik Tidak ada Tipe struktur beton, kondisi cukup baik Perkerasan dengan aspal kondisi cukup baik Perkerasan dengan aspal kondisi cukup baik Perkerasan dengan aspal kondisi cukup baik Menumpang di terminal Menumpang pada terminal penumpang Menumpang pada terminal penumpang Kapasitas 90 ton/jam Memakai mobil tangki Pagar BRC, kondisi cukup baik 1 lampu suar PLN PDAM PT Telkom
Pintu utama pelabuhan bagi orang dan kendaraan yang keluar masuk di pelabuhan mengalami hambatan karena belum terpisahnya pintu pejalan kaki dan kendaraan yang menyebabkan sering terjadi kemacetan pada pintu utama disaat kegiatan puncak yaitu embarkasi dan debarkasi penumpang Kapal Pelni.
Armada Angkutan Laut Berdasarkan data yang didapat dari KUPP Pelabuhan Baubau, potensi armada angkutan laut yang dioperasikan di Pelabuhan Baubau memiliki jumlah yang sangat besar. Terdapat 52 kapal yang beroperasi dengan trayek asal Baubau yang dikelola oleh sebanyak sebelas perusahaan termasuk PT Pelni. Lampiran G | 2
Angkutan Laut Pelabuhan Murhum Baubau Di Pelabuhan Murhum, aktifitas angkutan yang terselenggara meliputi 3 akfititas pelabuhan yang dicatat sebagai bagian dari aktifitas angkutan laut di Pelabuhan Murhum Baubau yaitu Pelabuhan Umum Dalam Negeri, Pelabuhan Rakyat dan Pelabuhan Perintis. Rekapitulasi aktifitas angkutan laut untuk kurun waktu 2010-2013 di Pelabuhan Murhum ini dijabarkan pada Tabel dan Gambar di bawah ini. Tabel 2 Aktifitas Angkutan Laut di Pelabuhan Murhum Baubau Tahun
Kapal Call
Barang (T/M3)
Isi Kotor (GT)
Panjang (m)
Bongkar
Penumpang (Org) Turun
Naik
2007
4.260
3.168.789
98.602
93.844
Muat 31.164
346.613
450.231
2008
4.441
3.798.409
114.955
103.944
207.387
372.947
504.375
2009
4.941
3.648.801
128.701
133.585
196.147
414.833
511.414
2010
5.052
4.302.453
159.981
189.960
237.218
428.784
473.353
2011
5.232
4.702.322
80.333
228.476
238.074
447.673
500.140
2012
5.230
5.820.272
154.738
254.268
175.264
491.149
532.080
2013
5.593
5.902.455
143.694
290.555
266.239
491.071
519.139
2014
5.802
6.377.392
149.640
325.758
290.628
389.609
458.652
Produktifitas Angkutan Laut di Pelabuhan Baubau 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 -
2007
2008
call
Gambar 1
2009
2010
isi kotor (x1000 GT)
2011
2012
2013
2014
panjang (x100m)
Produktifitas Angkutan Laut Pelabuhan Murhum Produktifitas Angkutan Barang di Pelabuhan Baubau
120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 -
2007
2008
2009
2010
brg bongkar (x10 ton/m3)
Gambar 2
2011
2012
2013
2014
brg muat (x100 ton/m3)
Produktifitas Angkutan Barang Pelabuhan Murhum Baubau
Lampiran G | 3
Produktifitas Penumpang di Pelabuhan Baubau 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 -
2007
2008
2009
pnp naik (org)
Gambar 3
2010
2011
2012
2013
2014
pnp turun (org)
Produktifitas Angkutan Penumpang Pelabuhan Murhum
Angkutan Peti Kemas Pelabuhan Murhum Angkutan peti kemas di Pelabuhan Baubau menunjukkan pertumbuhan yang cukup besar, ditunjukan dengan data dalam kurun waktu 2010-2013, bongkar peti kemas menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 37,73% (TEUS) / 42,14% (Ton) dan untuk muat peti kemas, pertumbuhan dalam periode tersebut rata-rata sebesar 41,12% (TEUS) / 33,10% (Ton). Penjabaran mengenai data angkutan peti kemas di Pelabuhan Murhum ini dijabarkan pada Tabel di bawah ini. Tabel 3 Produktifitas Angkutan Peti Kemas di Pelabuhan Murhum Bongkar Muat Tahun Teus Ton Kosong Teus Ton Kosong 2010 4.049 64.059 36 2.093 41.977 2.079 2011 5.634 90.867 21 2.958 59.115 2.383 2012 7.680 129.430 36 4.168 74.111 3.348 2013 8.580 137.199 0 5.252 86.568 3.401 2014 10.149 182.903 7 6.668 115.068 3.302
Gambaran Umum Proyek Dari hasil identifikasi kebutuhan pengembangan untuk Pelabuhan Bau Bau yang akan dilaksanakan dengan skema KPBU dengan prioritas tinggi yaitu Pembangunan Terminal Peti Kemas dan Multipurpose. Beberapa informasi mengenai pelaksanaan proyek ini adalah sebagai berikut: a. Proyek Kerjasama Permerintah Swasta untuk Penyelenggaraan Terminal Peti Kemas Pelabuhan Baubau meliputi perencanaan, pengelolaan, pembangunan dan operasional terminal peti kemas termasuk prasarana dan sarana yang ada didalamnya. b. Pelayanan jasa peti kemas di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Baubau termasuk hak untuk menetapkan tarif pelayanan dermaga Peti Kemas yang meliputi: 1) Kegiatan operasi kapal, terdiri atas: a) Kegiatan dermaga b) Stevedoring c) Haulage/trucking
Lampiran G | 4
d) shifting e) buka tutup palka f) lift on/lift off 2) Kegiatan operasi lapangan, terdiri atas: a) penumpukan b) lift on/lift off c) gerakan ekstra d) relokasi e) angsur 3) Kegiatan operasi container freight station, terdiri atas: a) stripping/ stuffing b) penumpukan c) penerimaan penyerahan 4) kegiatan pelayanan tambahan, terdiri atas: a) biaya administrasi nota b) biaya inter terminal transfer c) biaya SPP (Surat Penyerahan Petikemas) d) biaya kartu ekspor e) biaya hi-co scan f) biaya hi-co scan with behandle g) biaya stack awal (biaya penumpukan plus gerakan ekstra) h) biaya batal transaksi i) biaya after closing time j) biaya administrasi IT System k) biaya PLP (Pindah Lokasi Penumpukan) l) biaya site office m) biaya monitoring/supervisi
Spesifikasi Teknis Umum Standar Kinerja Teknis Operasional Pelabuhan Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan transportasi laut, maka perlu ditetapkan standar kinerja teknis operasional pelabuhan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan transportasi laut, sebagai instrumen perencanaan untuk menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang, sebagai instrumen perencanaan untuk mengalokasikan sumber daya/investasi, sebagai instrumen pemantauan (monitoring) dan evaluasi kinerja (performance evaluation) untuk pelaksanaan kegiatan, sebagai instrumen pembantu untuk pengambilan keputusan. Indikator Kinerja Pelayanan Operasional adalah variabel-variabel Pelayanan, penggunaan fasilitas dan peralatan pelabuhan. Indikator tersebut terdiri dari Waiting Time (WT) atau waktu tunggu kapal, Approach Time (AT) atau waktu pelayanan pemanduan, Effektive Time dibanding Berth Time (ET: BT), Produktivitas Kerja (T/G/J dan B/C/H), Receiving/Delivery Petikemas, Berth Occupancy Ratio (BOR) atau atau tingkat penggunaan dermaga, Shed Occupancy Ratio (SOR) atau tingkat penggunaan gudang, Yard Occupancy Ratio (YOR) atau tingkat penggunaan lapangan penumpukan, Kesiapan operasi peralatan.
Lampiran G | 5
Kondisi Teknis Lingkungan Pelabuhan Elevasi Pasang Surut Data elevasi pasang surut tertinggi dan terendah berdasarkan peramalan adalah sebagai berikut: Mean High Water Level (MHWL)
=
+ 2.00 m
Mean Low Water level (MLWL) =
+ 0.00 m
Tinggi Gelombang dan Kecepatan Arus Gelombang Tinggi gelombang rencana berdasarkan hasil simulasi perambatan gelombang laut dalam dari arah utara: Tinggi Gelombang
=
1.0 m
Periode
=
6.0 s
Bilangan gelombang
=
0.086
Arus Kecepatan arus rencana berdasarkan hasil simulasi arus pasang surut yang telah dilakukan: Kecepatan Arus (U)
=
0.5 m/s
Koefisien Drag
=
1
Koefisien Inersia
=
2
Kebutuhan Fasilitas Perairan Tipe Dermaga Pemilihan tipe dermaga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan yang akan dilayani (dermaga penumpang atau barang yang bisa berupa barang satuan, curah atau cair), ukuran kapal, arah gelombang dan angin, kondisi topografi dan tanah dasar laut, dan yang paling penting adalah tinjauan ekonomi untuk mendapatkan bangunan yang paling ekonomis. Pemilihan tipe dermaga didasarkan pada tinjauan berikut: 1. Tinjauan Topografi Daerah Pantai Di perairan yang dangkal sehingga kedalaman yang cukup agak jauh dari darat, penggunaan jetty akan lebih ekonomis karena tidak diperlukan pengerukan yang besar. Sedang di lokasi dimana kemiringan dasar cukup curam, pembuatan pier dengan melakukan pemancangan tiang di perairan yang dalam menjadi tidak praktis dan sangat mahal. Dalam hal ini pembuatan wharf adalah lebih tepat. Di suatu daerah yang akan dibangun daerah industri atau pertambangan dekat pantai, di mana daerah daratan rendah maka diperlukan penimbunan dengan menggunakan pasir hasil pengerukan di laut. Untuk menahan tanah timbunan diperlukan dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah tersebut dapat juga
Lampiran G | 6
sebagai dermaga dengan menambah fasilitas tambatan, bongkar-muat, perkerasan halaman dermaga, dan sebagainya. Dermaga ini disebut bulkhead wharf (wharf penahan tanah). 2. Jenis Kapal yang Dilayani Dermaga yang melayani kapal kontiner (container cargo) memerlukan peralatan bongkarmuat barang yang besar, rel khusus crane, gudang-gudang, dan lain-lain. Karena kebutuhan fasilitas bongkar muat tersebut, areal darat lebih cocok berupa timbunan. Apabila areal darat Untuk melayani kapal tersebut penggunaan pier atau jetty akan lebih ekonomis. 3. Daya Dukung Tanah Kondisi tanah sangat menentukan dalam pemilihan tipe dermaga. Pada umumnya tanah di dekat daratan mempunyai daya dukung yang lebih besar daripada tanah di dasar laut. Dasar laut umumnya terdiri dari dari endapan yang belum padat. Ditinjau dari daya dukung tanah, pembuatan wharf atau dinding penahan tanah lebih menguntungkan. Tetapi apabila tanah dasar berupa karang, pembuatan wharf akan mahal karena untuk memperoleh kedalaman yang cukup di depan wharf diperlukan pengerukan. Dalam hal ini pembuatan pier akan lebih murah karena tidak diperlukan pengerukan dasar karang. Dengan melihat kondisi di lapangan dan mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan diatas dipilihlah tipe pier atau jetty untuk struktur dermaga karena dinilai lebih ekonomis. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi pantai yang curam dan jenis kapal yang dilayani adalah kargo dengan spesifikasi 30.000 DWT. Perencanaan Layout dan Elevasi Penting Dermaga berfungsi sebagai tempat membongkar-muat (loading-unloading) dan berlabuh (berthing). Dasar pertimbangan dalam perencanaan dermaga: 1. Arah angin, arah arus, dan perilaku kestabilan pantai. 2. Panjang dan lebar dermaga disesuaikan dengan kapasitas/jumlah kapal berlabuh. 3. Letak dermaga dipilih sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan terhadap fasilitas darat yang tersedia dengan mempertimbangkan kedalaman perairan. 4. Elevasi lantai dermaga dengan memperhitungkan kondisi pasang surut dan gelombang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dermaga diuraikan di bawah ini. 1. Elevasi Dermaga Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dermaga adalah elevasi dermaga. Elevasi dermaga dibuat sedemikian rupa sehingga pada saat pasang tinggi air tidak melimpas ke permukaan dermaga. Penentuan elevasi lantai dermaga sesuai dengan kondisi pasang surut yaitu: E = MHWL + 1/2H + F
Lampiran G | 7
dengan: E
= Elevasi dermaga
MHWL
= Mean High Water Level, elevasi pasut tertinggi. (3.56m)
H
= tinggi gelombang. (1.0m)
F
= free board, tinggi jagaan (0.5-1.0 m)
Dari data-data yang dimiliki didapatkan elevasi dermaga: E = 2.00 + ½(1.0) + 1.00 = 3.5 m 2. Panjang Dermaga Penentuan kebutuhan panjang dermaga ditentukan oleh arus bongkar muat berdasarkan jenis komoditi, volume barang, dan jenis kemasan, dimana penentuan kebutuhan fasilitas tiap tahapan pengembangan dibagi menjadi tiga masa rencana, yaitu: a. Kebutuhan fasilitas pelabuhan untuk 5 tahun kedepan; b. Kebutuhan fasilitas pelabuhan untuk 10 tahun kedepan, dan; c. Kebutuhan fasilitas pelabuhan untuk 20 tahun kedepan. Dalam perhitungan kebutuhan dermaga diperlukan pengetahuan mengenai karakterisitik kapal yang akan digunakan dalam perencanaan seperti panjang (loa), lebar dan draft. Peningkatan kinerja operasional pelabuhan yang meliputi BOR, jumlah jam operasi, jumlah gang, serta produktifitas alat/gang mempengaruhi kebutuhan dermaga pada pelabuhan yang dikaji. Pada kasus Pelabuhan Baubau, terdapat tiga jenis angkutan utama yaitu angkutan penumpang, angkutan barang umum dan angkutan peti kemas. Perhitungan tiap tahapan pengembangan panjang dermaga Pelabuhan Murhum Baubau lebih lengkapnya disajikan pada Tabel 6. Tabel 4 Kebutuhan Pengembangan Dermaga Pelabuhan Murhum Baubau
Lampiran G | 8
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uraian
Satuan
Terminal Peti Kemas Bongka r mua t conta i ner TEUS Juml a h efekti f kerja per ha ri ja m Berth Occupa ncy Ra ti o % Produkti vi ta s cra ne da ra t per ja m box Produkti vi ta s cra ne da ra t per ha ri box Jeni s Ka pa l Si ngga h GT Pendeka ta n Pa nja ng Derma ga (ukura n ka pa l ) m Ka pa s i ta s Ka pa l box Shi p ca l l per ta hun ka l i Tota l Kebutuha n Efekti f Ha ri Kerja s el uruh ta mba ta n ha ri Juml a h ha ri kerja ha ri Juml a h Derma ga Conta i ner berth Tota l Pa nja ng derma ga ka pa l peti kema s m Terminal Multi Purpose Bongka r mua t ca rgo Ton Produkti vi ta s ga ng per ja m Ton Produkti vi ta s ga ng per ha ri Ton Berth Occupa ncy Ra ti o % Juml a h Ga ng per ha ri ga ng Kebutuha n Pa nja ng Derma ga Ca rgo m Jeni s Ka pa l Si ngga h GT Pendeka ta n Pa nja ng Derma ga (ukura n ka pa l ) m Juml a h Derma ga Ca rgo berth Tota l Pa nja ng derma ga ka pa l ca rgo m
Eksisting 2015
Pendek 2016-2020
Menengah 2016-2025
Panjang 2016-2035
11.848 12 63 5 60 5.000 130 206 58 316 330 1,0 130
31.564 14 60 8 112 7.000 130 288 110 472 330 2,0 260
45.833 14 55 10 140 10.000 160 412 112 599 330 2,0 320
81.073 18 55 12 216 15.000 160 618 132 687 330 3 480
529.532 15 180 68 8,91 655 1.000 68 10,0 680
1.088.340 15 210 70 15,70 1122 2.000 100 12,0 1200
1.544.458 25 350 70 13,37 955 3.000 110 9,0 990
2.890.237 35 630 70 14 993 5.000 130 8 1.040
3. Lebar Dermaga Lebar dermaga ditentukan bedasarkan peralatan dan kebutuhan bongkar muat barang di atas dermaga. Dalam hal ini alat-alat yang disediakan. Dalam studi ini lebar dermaga di desain sepanjang 20 m untuk memenuhi kebutuhan bongkar muat kontainer. Alur Pelayaran 1. Panjang Alur Panjang alur pelayaran tergantung dari topografi dasar perairan (bathimetri) dan kedalaman alur yang diinginkan, sedangkan arah alur pelayaran tergantung dari arah angin dominan, topografi dasar perairan, dan material dasar perairan. Berdasarkan pada karakteristik geografis Baubau, kedalaman alur pelayaran di Selat Masiri dan Selat Buton berkisar antara 10 – 20 meter dengan lebar alur pelayaran yang cukup memadai. Sedangkan arah alur pelayaran adalah dari arah barat daya Pelabuhan Baubau dan khusus alur dari Kendari, alur pelayaran dari arah utara pelabuhan. 2. Lebar Alur Dengan menggunakan kapal standar sebagaimana ditetapkan dalam rencana pengembangan, maka kebutuhan alur pelayaran didasarkan pada untuk ukuran kapal maksimum yaitu kapal dengan ukuran 15.000 DWT. Dengan asumsi alur pelayaran adalah dua jalur dengan alur pelayaran relatif panjang dengan kondisi alur kapal sering berpapasan, maka direncanakan lebar alur pelayaran sebesar = (7 x 24m) + 30m = 198 meter. Dengan penetapan lebar alur
Lampiran G | 9
pelayaran sebesar 14,5 mil (232 meter), alur pelayaran Pelabuhan Baubau cukup untuk memenuhi kebutuhan pelayaran sampai dengan jangka panjang. 3. Kedalaman alur Kedalaman air diukur terhadap muka air referensi nilai rata-rata dari muka air surut terendah pada saat pasang kecil (neap tide) dalam periode panjang yang disebut LLWL (Lowest Low Water Level), agar kapal dapat masuk dan keluar dengan lancar pada saat muka air rendah. Kedalaman alur pelayaran berdasarkan Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities In Japan ditentukan dengan rumus: D = d + 0.5H + s + c Keterangan: d D H s c
: Draft kapal (meter) : Kedalaman pelabuhan pada saat muka air terendah (meter) : Tinggi gelombang maksimum diambil 1.5 m : Squat (tinggi ayunan kapal yang berlayar, tergantung besarnya kapal), dimana s dan C diambil 0.5 untuk kapal >1.000 GT : Clearance sebagai pengaman, antara 25 – 100 cm, tergantung kondisi kekerasan dasar perairan
Perhitungan kedalaman alur pelayaran didasarkan kepada pertimbangan draft kapal maksimum (kapal peti kemas 15.000 DWT) adalah 8,7 meter. Berdasarkan pada kebutuhan draft kapal ini, direncanakan sisi luar dermaga dengan kedalaman minimum 9 meter. Dimensi Kolam Pelabuhan Untuk memenuhi syarat-syarat kolam pelabuhan harus direncanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan kriteria sebagai berikut: a. Kedalaman Kolam Perairan kolam harus memiliki kedalaman yang cukup supaya kapal-kapal dapat keluar-masuk dengan aman pada saat air surut terendah (LLWL). Kedalaman kolam dihitung dengan persamaan di bawah ini. h = d + ½H + C dengan: h = Kedalaman kolam pelabuhan saat surut terrendah. d = draft = tinggi bagian kapal yang terrendam air pada saat muatan penuh (8.2 m) H = Tinggi gelombang rencana (1.0 m) C = keel clearence = sebagai pengaman, diambil nilai 10-100 cm. Dari data-data yang dimiliki didapatkan kedalaman kolam putar: h = 11.0 + ½(1.0) + 0.5 = 12.0 m
Lampiran G | 10
b. Diameter Kolam Putar (Turning Basin) Kawasan kolam tempat kapal melakukan gerak putar untuk berganti haluan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga memberikan ruang cukup luas dan kenyamanan. Diameter putar turning basin yang ideal adalah: D = 2 x LOA dengan: D
= diameter putar turning basin.
LOA
= length overall = panjang total kapal (185 m)
Dari data-data yang dimiliki didapatkan diameter kolam putar: D = 2 x 185 = 370 m c. Lebar Alur Lebar alur pelabuhan yang ideal untuk 2 kapal sering berpapasan adalah: D = 7.6B dengan: B
= Lebar kapal terbesar yang akan masuk pelabuhan. (27.5)
Dari data-data yang dimiliki didapatkan lebar alur: B
= 7.6 x 27.5
D
= 209 ~ 210 m
d. Luas Kolam Pelabuhan
Perencanaan luas kolam harus menunjang kemudahan manuver kapal dan dapat menampung kegiatan yang dilakukan oleh kapal mulai dari kedatangan sampai berangkat. Formula perhitungan kebutuhan luas kolam pelabuhan adalah: A = A kolam putar + A sandar kapal Berdasarkan pada asumsi kapal maksimum (Peti Kemas dan Barang Umum) pada masing-masing tahapan pengembangan, diperhitungkan kebutuhan luar area dalam wilayah pelabuhan yang meliputi area alur pelayanan dari dan ke pelabuhan, tempat sandar, kolam putar, tempat labuh, pindah labuh kapal, alih muat kapal, area penempatan kapal mati, area keperluan darurat, percobaan berlayar, luas kolam pelabuhan dijabarkan pada Tabel 5. Tabel 5 Perhitungan Kebutuhan Area Perairan Pelabuhan Baubau No
1
Uraian Karakteristik Kapal Desain/Standar a. Ukuran
Satuan
DWT
Pendek (2014-2018) Peti Kemas
7,000
Menengah (2014-2023)
Barang Umum
2,000
Peti Kemas
10,000
Barang Umum
3,000
Panjang (2014-2033) Peti Kemas
Barang Umum
15,000
5,000
Lampiran G | 11
No
2
3
4
5
Uraian
b. LOA (Panjang), L c. Beam (lebar), B d. Draft minimum, D Jumlah Kapal dilayani a. Kedatangan b. Sandar, N c. Labuh d. Alih Muat e. Kapal Mati Panjang Dermaga a. Panjang Eksisting, Le b. Panjang rencana, Lr c. Panjang Tambahan, Lt Dimensi Alur Panjang Alur (Lalur) eksisting Lebar Alur eksisting Lebar Alur ukuran kapal a. 1-way b. 2-ways Kedalaman Alur Dimensi Kolam a. Areal Alur Pelayaran dari dan ke Pelabuhan b. Areal Tempat Sandar Lebar Panjang Luas untuk 1 kapal Luas Total c. Areal Kolam Putar Diameter (dgn tunda) Luas Diameter (tanpa tunda) Luas d. Areal Tempat Labuh Jari-jari Luas Luas Total e. Areal Pindah Labuh Kapal Jari-jari Luas Luas Total f. Areal Alih Muat Kapal g. Areal Penempatan Kapal Mati h. Areal Keperluan Keadaan Darurat
Satuan
m m m
Pendek (2014-2018) Peti Kemas
Menengah (2014-2023)
Barang Umum
Peti Kemas
Panjang (2014-2033)
Barang Umum
Peti Kemas
Barang Umum
109 20.1 6.8
81 12.7 4.9
135 20.8 7.6
92 14.2 5.7
158 23.3 8.7
109 16.4 6.8
7 7 1 1 1
7 7 1 1 1
7 7 1 1 1
7 7 1 1 1
8 8 1 1 1
7 7 1 1 1
m m m
180 260 80
512 576 64
260 320 60
576 562 -
320 320 -
562 630 68
m m
17,000 232
17,000 232
17,000 232
17,000 232
17,000 232
17,000 232
m m m
101 171 9-12
64 119 9-12
104 176 9-12
71 129 9-12
117 193 9-12
82 145 9-12
Ha
359
245
369
268
407
m m m2 Ha
164 196 32,079 22
122 146 17,715 12
203 243 49,208 34
138 166 22,853 16
237 284 67,403 54
m Ha m Ha
218 26 327 59
162 14 243 32
270 40 405 90
184 19 276 42
316 63 474 141
m
180
140
211
156
m2
101,562
61,928
139,337
76,650
Ha
10
6
14
8
240 181,25 7 18
164 196 32,079 22 218 26 327 59 180 101,56 2 10
m
180
140
211
156
m2
101,562
61,928
139,337
76,650
Ha Ha
10 10
6 6
14 14
8 8
240 181,25 7 18 18
180 101,56 2 10 10
Ha
5
6
14
8
18
Ha
5
3
7
4
9
unit unit unit unit unit
Lampiran G | 12
359
5 5
No
Uraian
Satuan
i .Areal Percobaan Berlayar Lebar (Minimum) Panjang (Minimum) j. Luas kolam pelabuhan Dengan tunda Tanpa tunda
Sumber :
Ha m m
Analisis Konsultan, 2015
Gambar 4
Pendek (2014-2018) Peti Kemas
Menengah (2014-2023)
Barang Umum
Peti Kemas
Barang Umum
Panjang (2014-2033) Peti Kemas
Barang Umum
30 171 1,744
15 119 1,296
38 176 2,160
19 129 1,472
49 193 2,528
30 171 1,744
48.58 81.24
26.83 44.86
74.52 124.62
34.61 57.88
116.66 195.09
48.58 81.24
Denah Pengembangan Dermaga dan Trestle
Kebutuhan Fasilitas Darat Lapangan Penumpukan Peti Kemas Lapangan penumpukan peti kemas/Container Yard (CY) harus memiliki luasan yang cukup untuk menampung peti kemas yang datang maupun yang akan diangkut. Letak lapangan ini sebaiknya dekat dengan dermaga untuk mengurangi perjalanan dari traktor-trailer. Luas area penumpukan dihitung dengan pendekatan sebagai berikut: {Bongkar muat pertahun X prosentase penumpukan di area terbuka X waktu tinggal X kebutuhan ruang X Fk X (1 + faktor keamanan)}/ jumlah hari kalender per tahun X rata rata tinggi tumpukan) di mana Fk = 1,25 adalah faktor musim sibuk (peak season factor). Selain pendekatan yang dilakukan diatas dilakukan juga pendekatan jumlah penumpukan petikemas yang terdpat di Pelabuhan Baubau pada jangka pendek, jangka menengah serta jangka
Lampiran G | 13
panjang. Pendekatan ini menghasilkan jumlah kebutuhan luasan yang diperlukan per TEUS (ARPTEU). Hasil perhitungan yang telah dilakukan disajikan pada Tabel 6. Tabel 6 Luas Container Yard (m2) untuk setiap Tahap Pengembangan Tahun 2020 2025 2035
ATF (ton/th) 473.467 687.498 1.216.101
CMPY (TEU) 31.564 45.833 81.073
ATT (hari) 4 4 4
ARPTEU (m2) 7,5 7,5 7,5
RAMSH
RSCF
0,6 0,6 0,6
25 25 25
HCR (TEU) 346 502 888
NTSR (m2) 2.594 3.767 6.664
GTSAR (m2) 4.324 6.279 11.106
CPA (m2) 5.405 7.848 13.882
Pelabuhan Barang Umum/Multipurpose Perhitungan luas area warehouse dihitung berdasarkan bongkar muat barang di mana dengan pendekatan luas gudang tertutup adalah {Bongkar muat per tahun x prosentase penumpukan di gudang x waktu tinggal x kebutuhan ruang x 1.25 x (1+ faktor keamanan)}/ jumlah hari kalender per tahun x rata rata tinggi tumpukan), di mana 1,25 adalah faktor perhitungan pada waktu sibuk. Perbandingan luas areal warehouse dengan transit shed adalah 1:2 dengan skenario komposisi barang sebagaimana dijabarkan pada Tabel 7. Tabel 7 Komposisi Penanganan Barang di Pelabuhan Komposisi Barang disimpan di Gudang disimpan di Open Storage langsung dibawa
Pendek 20% 10% 70%
Menengah 20% 10% 70%
Panjang 10% 10% 80%
Hasil perhitungan yang telah dilakukan disajikan pada Tabel 8. Tabel 8 Luas Transit Shed, Warehouse, dan Open Storage untuk Dermaga Multi Purpose yang Diperlukan pada Tiap Tahap Pengembangan (m2) Storage
Tahun
Transit Shed dan Ware 2020 House 2025 2035 Open Storage 2020 2025 2035
ATF
ATTS
ATT
DOC
ASH RCSF
(ton/th)
(ton/th)
(hari)
(ton/m3)
(m)
HCR
NHVR
GHVR
(ton)
m3
m3
ASAR1 ASAR2
m2
m2
1.088.340 1.544.458 2.890.237
217.668 308.892 289.024
6 6 6
0,7 0,7 0,7
4 4 4
40 40 40
3578 5078 4751
5112 7254 6787
6134 8705 8145
1533 2176 2036
2147 3047 2851
1.088.340 1.544.458 2.890.237
108.834 154.446 289.024
10 10 10
1 1 1
2,5 2,5 2,5
50 50 50
2982 4231 7918
2982 4231 7918
3578 5078 9502
1431 2031 3801
2004 2843 5321
Tabel 9 Rekapitulasi Kebutuhan Transit Shed, Ware House, dan Open Storage Tahun
Transit Shed
Ware House
2020 2025 2035
2.100 2.900 2.700
1.100 1.500 1.400
Open Storage 3.006 4.265 7.982
Parkir Kendaraan Parkir Truk Untuk perhitungan luas areal parkir truk untuk setiap pengembangannya dapat lihat sebagai berikut dengan asumsi:
Lampiran G | 14
DSA
m2 3006 4265 3991 3.006 4.265 7.982
Waktu menunggu maksiumum (jam) = pada jangka pendek dan menengah 4 jam, pada jangka panjang 3 jam
Jam kerja bongkar muat (jam)
= pada jangka pendek 15 jam, jangka menengah 18
jam, dan jangka panjang 18 jam
Tipe Truk yang dipergunakan: -
Panjang truk
= 20 feet
-
Daya muat
= 20 ton
-
Truk + ruang gerak truk
= 54 m²
Hari kerja
= 365 hari dalam setahun
Tabel 10 Kebutuhan Parkir Truk Cargo Dermaga Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
Bongkar Muat Barang per jam (ton) 220 260 487
Jumlah Truk Parkir 26 29 52
Luas Lahan (m2) 1.404 1.566 2.808
Parkir Non Truk
Parkir Kendaraan Non Bus Mobil + Ruang Gerak Mobil
= 14,4 m²
Jumlah Karyawan
= 61 orang
Jumlah Mobil Karyawan
= 15 unit
Jumlah Mobil Tamu
= 15 unit
Jumlah Mobil Penumpang Maksimum
= 20 unit
Jumlah Total
= 50 unit
Jadi kebutuhan luas lahan parkir = Jumlah Total Mobil x Ruang Gerak Mobil = 720 m² Perkantoran Berdasarkan kondisi yang terdapat dilapangan kebutuhan karyawan untuk setiap 750.000 TEUS (kontainer) dibutuhkan 165 karyawan, kebutuhan karyawan untuk Pelabuhan Baubau berdasarkan proyeksi kebutuhan petikemas dan Cargo adalah 54 orang karyawan. Adapun perkiraan jumlah karyawan / kelompok kerja per sub bidang, yaitu: -
Pusat administrasi pelabuhan
: 20 orang, 4 kelompok kerja
-
Pusat bea cukai
: 4 orang, 2 kelompok kerja
-
Admistrasi pelabuhan pembantu: 12 orang, 3 kelompok kerja
-
EMKL
-
Amenities
: 4 orang, 2 kelompok kerja
-
Keagenan
: 2 kelompok kerja
: 4 orang, 2 kelompok kerja
Lampiran G | 15
-
Terminal Penumpang: 2.907 orang 6 pemberangkatan 485 orang/pemberangkatan 1,5 faktor arus maksimum
-
Karantina
: 10 orang
Luas ruang kerja / kel.kerja = 45 m² Luas ruang kerja / kel.kerja + R.Meeting = 60 m² Luas sirkulasi (%) dari luas lantai efektif = 40% Luas ruang keagenan / kel kerja + R.Meeting = 30 m² Luas lantai ruang tunggu penumpang (m²) / penumpang = 2,4 m² Luas perkantoran untuk Terminal Penumpang = 120 m² Luas lantai ruang karantina (m²) / orang = 1,8 m² Luas perkantoran untuk Karantina = 100 m²
Tabel 11 Rekapitulasi Kebutuhan Ruang Perkantoran Rekapitulasi Kantor
Luas Efektif Lantai (m2)
- Pusat administrasi pelabuhan - Pusat bea cukai - Gedung terminal kontainer - Pusat bea cukai pembantu - Imigrasi -EMKL - Amenities - Keagenan - Terminal Penumpang - Karantina Total
240 120 180 60 60 120 120 60 1,283 118
Luas Sirkulasi (m2) 96 48 72 24 24 48 48 24 120
Total (m2) 336 168 252 84 84 168 168 84 1,403 118 2.865
Rekapitulasi Kebutuhan Fasilitas Daratan Rekapitulasi kebutuhan fasilitas daratan pada Pelabuhan Baubau yang didasarkan pada perhitungan standar kebutuhan ruang dengan prediksi kebutuhan masa datang (sesuai jangka pengembangan) serta memperhatikan ketersediaan lahan eksisting dijabarkan pada Tabel 12. Tabel 12 Rekapitulasi Kebutuhan Fasilitas Daratan Pelabuhan Baubau No
1 2 3 6 7 8 9
Uraian
Dermaga kapal container Dermaga kargo umum Lapangan Penumpukan Peti Kemas Gudang Cargo (Cargo Warehouse) Open Storage Transit Shed Lapangan parkir truk
Satuan
Eksisting 2015
Jgk Pendek 2016-2020
Jgk Menengah 2016-2025
Jgk Panjang 2016-2035
m m
130 680
260 1.200
320 990
480 1.040
m2
20.661
5.500
7.900
13.900
m2 m2 m2 m2
0 0 0 0
1.100 3.006 2.100 1.404
1.500 4.265 2.900 1.566
1.400 7.982 2.700 2.808
Lampiran G | 16
No
10 11
Uraian
Lapangan parkir umum Terminal penumpang
Satuan
m2 m2
Eksisting 2015
2.856 780
Jgk Menengah 2016-2025
Jgk Pendek 2016-2020
4.000 1.080
Jgk Panjang 2016-2035
4.000 2.160
4.000 2.160
Peralatan Penunjang Kebutuhan alat dan peralatan di Pelabuhan Baubau khususnya untuk mendukung operasional terminal peti kemas disesuaikan dengan besaran demand pada setiap tahapan pengembangan pelabuhan. Kebutuhan peralatan ini juga disesuaikan dengan kondisi ketersediaan lahan dengan memperhatikan ketersediaan lahan pelabuhan yang cukup terbatas. Kebutuhan peralatan di Terminal Peti Kemas Pelabuhan sampai dengan jangka panjang dijabarkan pada Tabel 14. Tabel 13 Kebutuhan Peralatan Terminal Peti Kemas Pelabuhan Baubau No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Uraian Crane 40 Ton Crane 25 Ton Crane 5 Ton Crane 3 Ton Reach Stacker 42 Ton Top Leader 36 Ton Bottom Lift 15 Ton Forklift 2 Ton Forklift 3 Ton Forklift 5 Ton Head Truck Mobile Crane 40 Ton Transtainer
Satuan
Eksisting 2015
unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0
Jgk Pendek 2016-2020
Jgk Mngah 2016-2025
0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 6 1 0
0 1 0 0 1 1 1 2 1 1 4 0 0
Jgk Panjang 2016-2035 1 1 0 0 0 2 0 2 1 1 4 0 1
Ketersediaan Lahan Saat ini lahan yang digunakan sebagai kawasan Pelabuhan Bau Bau merupakan milik Kementerian Perhubungan.
Aspek Lingkungan Semua kegiatan angkutan di perairan ke pelabuhan, harus memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia. Untuk itu Pembangunan Pelabuhan BauBau perlu direalisasikan dengan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, bahwa untuk kegiatan pelabuhan dengan luas > 6000 m2 merupakan kegiatan yang wajib
Lampiran G | 17
studi AMDAL. Dengan demikian perlu dilaksanakan studi AMDAL untuk melengkapi kegiatan Pelabuhan Bau Bau. Kegiatan yang diperkirakan dapat menjadi penyebab terjadinya dampak adalah sebagai berikut: 1. Konstruksi a.Mobilisasi tenaga kerja konstruksi b.Pembuatan dan pengoperasian base camp c. Mobilisasi alat berat dan material konstruksi d.Pekerjaan tanah e.Pembangunan fasilitas sisi darat f. Pembangunan fasilitas sisi perairan 2. Operasional a. Perekrutan tenaga kerja operasional b. Pengoperasian fasilitas sisi perairan Komponen lingkungan yang diperkirakan akan terkena dampak penting dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut: 1. Aspek Fisik Kimia a. Kualitas udara mencakup meliputi NO2, SO2 dan debu b. Kebisingan (Intensitas Kebisingan) c. Hidrologi dan Kualitas Air Debit air larian yang terjadi karena adanya pembangunan di lokasi tapak Kualitas fisik, kimia, air permukaan (sungai) dan air laut Kualitas fisik, kimia, sumber air bersih (air sumur dan air hujan) d. Limbah Padat Jumlah sampah yang dihasilkan 2. Aspek Tata Ruang dan Transportasi a. Pola ruang dan tata guna lahan Alokasi penggunaan ruang menurut Rencana Tata Ruang Penggunaan lahan sesuai kebijaksanaan tata ruang dan perijinan yang berlaku Penggunaan lahan eksisting b. Transportasi Air Jenis alat transportasi air Alur pelayaran 3. Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya Penelaahan aspek sosial, ekonomi dan budaya mencakup kondisi kependudukan (demografi), kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya. a. Kependudukan (Demografi)
Lampiran G | 18
Jumlah dan kepadatan penduduk serta penyebarannya Struktur penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan Tingkat pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja b. Kondisi Sosial Ekonomi Struktur jenis pekerjaan penduduk Tingkat pendapatan penduduk Analisis penurunan perekonomian penduduk Kesempatan kerja dan berusaha c. Kondisi Sosial Budaya Persepsi masyarakat terhadap kegiatan 4. Aspek Kesehatan Masyarakat a. Sanitasi Lingkungan b. Keselamatan dan kesehatan kerja c. Pola penyakit Selain komponen lingkungan yang tersebut di atas akan ditelaah pula komponen lingkungan yang dapat mempengaruhi intensitas, arah dan luas dari penyebaran dampak. Komponen lingkungan tersebut adalah: 1. Iklim a. Kelembaban dan temperatur udara b. Curah hujan c. Arah dan kecepatan angin 2. Hidrooceanografi a. Pola arus b. Pasang surut
Kerangka Komersial Kota Baubau merupakan daerah penghubung (connecting/transit area) antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kota Baubau juga berperan sebagai daerah pengumpul hasil produksi dan distributor kebutuhan daerah hinterland-nya, yaitu Kab. Buton, Kab. Muna, Kab. Wakatobi, dan Kab. Bombana. Potensi komoditas dari Kota Baubau dan hinterland-nya mencakup perikanan, budidaya rumput laut, budidaya mutiara, pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, perindustrian, pariwisata. Selama periode 2010-2013 bongkar muat peti kemas menunjukan pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu rata-rata sebesar 37.73% (TEUS) / 42.14% (Ton) untuk bongkar peti kemas dan ratarata sebesar 41,12% (TEUS) / 33.10% (Ton) untuk muat peti kemas. Melihat kondisi tersebut dan
Lampiran G | 19
rencana Kota Baubau untuk menjadi ibukota Provinsi Kepulauan Buton, maka pengembangan Pelabuhan Baubau dipandang perlu untuk dilaksanakan. Beberapa manfaat dari pengembangan Pelabuhan Baubau adalah sebagai berikut: 1. Memenuhi kebutuhan permintaan (demand) Dengan pertumbuhan seperti saat ini, Pelabuhan Baubau akan mencapai kapasitas maksimalnya pada tahun 2018. Jika Pelabuhan Baubau tidak dikembangkan maka komoditas, baik dari Kota Baubau dan hinterland-nya maupun dari KBI ke KTI dan sebaliknya, tidak dapat difasilitasi yang selanjutnya berdampak pada terhambatnya arus distribusi secara langsung serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung. 2. Meningkatnya pelayanan bagi pengguna Fasilitas pelabuhan yang ada pada Pelabuhan Baubau saat ini belum memadai dibandingkan dengan permintaan yang ada. Hal ini berdampak pada lamanya proses bongkar muat serta kualitas bongkar muat tersebut. Proses bongkar muat yang lama mengakibatkan biaya sandar yang mahal serta mengakibatkan beberapa komoditas, terutama komoditas yang cepat rusak seperti hasil sumber daya alam, berpotensi rusak. Kualitas bongkar muat yang tidak baik pun berpotensi merusak komoditas yang dibongkar-muat. Dengan pengembangan Pelabuhan Baubau, diharapkan dapat meminimalisasi lama proses bongkar muat serta memberikan kualitas pelayanan bongkar muat yang optimal bagi pengguna. Hal ini akan meminimalisasi kerugian yang berpotensi diderita oleh pengguna apabila kondisi Pelabuhan Baubau saat ini dipertahankan. 3. Membuka peluang investasi dan lapangan kerja Pengembangan Pelabuhan Baubau akan membuka peluang kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, Pelabuhan Baubau akan membutuhkan pegawai baru, baik selama masa konstruksi maupun operasi. Pengembangan Pelabuhan Baubau juga akan menstimulus perkembangan perekonomian di wilayah sekitarnya. Pelabuhan yang baik mendukung sistem distribusi yang baik yang dapat mengundang investor, baik dalam dan luar negeri, untuk menanamkan modalnya. Hal ini akan bermuara pada tumbuhnya perekonomian rakyat. 4. Meningkatnya PDRB Perbaikan sistem distribusi komoditas barang dan manusia serta pertumbuhan ekonomi di sekitar Pelabuhan Baubau akan memberikan dampak positif bagi PDRB daerah. Berdasarkan
Lampiran G | 20
penelitian1, rata-rata PDRB dan pertumbuhan PDRB kota pelabuhan lebih besar daripada kota yang tidak memiliki pelabuhan. Peran pelabuhan menjadi sangat penting mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga mobilitas sosial dan perdagangan tidak akan terlepas dari peran pelabuhan. 5. Menurunnya tingkat kriminalitas Wilayah pelabuhan selalu dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Oleh karena itu pengembangan pelabuhan, yang mencakup penataan area serta perbaikan fasilitas, diharapkan akan mencegah peluang kriminalitas di pelabuhan tersebut.
Kerangka Hukum Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan berperan sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan (Pasal 65 ayat (1) PP 61/2009). Rencana pengembangan pelabuhan Bau-Bau diarahkan untuk menggunakan skema kerjasama pemerintah badan usaha (selanjutnya disebut “KPBU”) dalam upaya merealisasikannya. Untuk dapat ditawarkan kepada pihak swasta, maka proyek pengembangan pelabuhan Bitung tersebut haruslah layak secara finansial (financially feasible). Mekanisme KPBU diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Selain daripada Perpres tersebut, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) juga menerbitkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Pada prinsipnya, dalam KPBU tidak ada bentuk baku mengenai bentuk kerjasama antara pemerintah dan badan usaha. Namun bentuk kerjasama yang sering digunakan dalam konteks KPBU diantaranya adalah Build-Own-Transfer (BOT), Build-Own-Operate (BOO), Operate and maintain, Lease-Develop-Operate (LDO) Pemilihan bentuk kerjasama dilakukan berdasarkan hasil tinjauan risiko dan tinjauan pengelolaan aset kerjasama. Dengan demikian pemilihan bentuk kerjasama ini harus dapat menfasilitasi pengalihan risiko-risiko tertentu kepada pihak yang dinilai paling baik dalam proses pengelolaannya. Untuk pengembangan pelabuhan Bau-Bau akan dilakukan dengan bentuk kerjasama Build-Own-Transfer. 1
Karunia, Diana Sekarayu dan Komara Djaja. 2013. Peran Pelabuhan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota di Indonesia. Indonesia: Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Lampiran G | 21
Kerangka Kelembagaan dan Skema Transaksi Bentuk kerjasama Rehabilitate Build Operate Transfer (RBOT) / Rehabilitasi Bangun Guna Serah untuk pengoperasian terminal peti kemas dan kargo. Pemilihan skema KPBU tersebut dengan mempertimbangkan: 1. Waktu ketersediaan infrastruktur Infrastruktur pelabuhan sudah tersedia, akan tetapi perlu direhabilitasi dan dikembangkan, sehingga ada aktivitas rehabilitasi bangunan eksisting, dan juga pembangunan prasarana baru yang mendukung rencana pengembangan pelabuhan. Jika pemerintah mengharapkan dana APBN untuk rehabilitasi dan pengembangan akan membutuhkan dana yang besar dan butuh waktu yang tidak cepat. Di satu sisi, pertumbuhan kargo meningkat, dan potensi lebih aktif Pengusahaan Aspal Buton akan menambah geliat ekonomi. 2. Optimalisasi investasi Pelaksanaan KPBU rehabilitasi-bangun-guna-serah terminal peti kemas dan kargo akna lebih mengoptimalkan investasi pemerintah. Dana APBN dapat dialokasikan untuk peningkatan pelayanan terminal penumpang dan pengembangan cruise terminal. Hal ini mengingat Bau Bau sebagai gerbang pariwisata ke kawasan wisata bahari Wakatobi, tentu perlu memberikan pelayanan yang terbaik. 3. Maksimalisasi efisiensi Pengoperasian terminal peti kemas dan kargo secara KPBU diharapkan lebih meningkatkan efisiensi pengoperasian pelabuhan dan meningkatkan pelayanan dengan standar yang tinggi. 4. Kemampuan badan usaha Berdasarkan hasil market sounding ke beberapa perusahaan investasi, operator pelabuhan, dan pelayaran, badan usaha swasta lebih tertarik mengoperasikan terminal peti kemas dan kargo daripada terminal penumpang. Hal ini dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian investasi dan proses bisnis yang dilakukan. Pengelolaan terminal penumpang lebih mengedepankan jasa atas kenyamanan individu yang dapat memberkan respon positif atau negatif seketika, sehingga cukup berisiko. Berdasarkan analisa atas pelabuhan yang dikelola badan usaha ang ada di Indonesia, umumnya merupakan terminal peti kemas, bukan terminal penumpang. Adapun untuk terminal penumpang biasanya hanya dilakukan kontrak servis jasa kebersihan terminal penumpang. 5. Alokasi risiko Pemilihan skema RBOT dengan mempertimbangkan bahwa risiko konstruksi dan risiko operasional ditransfer ke Badan Usaha. Kedua risiko ini merupakan risiko utama di dalam skema ini. Mengingat pelabuhan ini bersifat non-komersil dimana tarif ditetapkan oleh pemerintah, Badan Usaha akan keberatan untuk menangani risiko demand dan pendapatan. Selain itu, dengan pertimbangan bahwa Bau Bau berada di satu pulau, tentunya
Lampiran G | 22
mengkreasikan demand dari dalam pulau sangat susah. Demand diharapkan dapat tumbuh dari posisi Pelabuhan Bau Bau sebagai pintu gerbang ekonomi dan pariwisata di Sulawesi Tenggara dan sebagai pelabuhan pengumpul yang akan menjadi titik transfer penumpang dan barang ke lokasi Indonesia timur lainnya. Selain itu, perlu dipertimbangkan bahwa terdapat 6 pelabuhan pengumpul di sekitar pelabuhan Bau Bau yaitu: a. Pelabuhan Kendari (Kendari), b. Pelabuhan Bangkutoko (Kendari), c. Pelabuhan Kolaka (Kolaka), d. Pelabuhan Watunohu (Kolaka Utara), e. Pelabuhan Raha (Muna), dan f.
Pelabuhan Wanci (Wakatobi).
Hal ini tentunya mempengaruhi penyebaran demand. 6. Alih pengetahuan Kerjasama ini diharapkan dapat terjadi alih pengetahuan di dalam pengelolaan terminal peti kemas yang lebih efisien dan efektif sehingga meningkatkan pelayanan. Berdasarkan pertimbangan di atas, tentunya pemilihan skema KPBU dengan bentuk RBOT menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan sebagai salah satu cara peningkatan pelayanan di Pelabuhan Bau Bau dengan prinsip pengoptimalan investasi pemerintah dan maksimalisasi efisiensi biaya operasi ang didasari prinsip alokasi risiko yang tepat. Hal yang perlu diingat terkait kerjasama ini bahwa Pelabuhan Bau Bau telah beroperasi penuh saat ini. Oleh karena itu, proses kerjasama ini seharusnya tidak menghentikan operasional pelabuhan. Lingkup kerjasama skema RBOT meliputi: 1. Pelaksanaan rehabilitasi, pengoperasian, dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas eksisting sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal; 2. Pembangunan prasarana dan penyediaan fasilitas tambahan untuk pengembangan pelabuhan dalam 2 tahap dengan mempertimbangkan pertumbuhan demand. 3. Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas tambahan untuk meningkatkan pelayanan pelabuhan. 4. Pengalihan aset rehabilitasi dan pembangunan baru kepada pemerintah pada akhir masa konsesi. 5. Menjaga kualitas dan kuantitas fasilitas aset eksisting yang digunakan hingga dilakukan proses pengalihan hak guna pada akhir masa konsesi.
Lampiran G | 23
6. Dalam pengoperasian dan pemeliharaan terminal peti kemas dan kargo, Badan Usaha diperkenankan untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga selama tidak mengganggu kinerja operasional. Pentahapan rehabilitasi dan pembangunan terdiri atas 3 tahap, yaitu: a. Tahap 1: Rehabilitasi dilakukan pada tahun 2018-2019, sehingga bisa beroperasi penuh pada tahun 2020. Hal ini dengan pertimbangan bahwa lelang KPBU dimulai pada pertengahan 2016, sehingga proses lelang hingga financial close selesai pada akhir tahun 2017. b. Tahap 2: Pembangunan pengembangan pertama dilakukan pada tahun 2020-2023. c. Tahap 3: Pembangunan pengembangan kedua dilakukan pada tahun 2030-2033. Jangka waktu perjanjian kerjasama ini diusulkan selama 30 tahun, terhitung sejak kegiatan rehabilitasi dilakukan. Harapanya dengan skema kerjasama yang tidak sepanjang masa konsesi pelabuhan di Indonesia pada umumnya akan memberikan waktu yang cukup dan tepat bagi Pemerintah untuk mengoperasikan secara mandiri dan Badan Usaha mendapatkan keuntungan yang layak. Aset pemerintah di Pelabuhan Bau Bau merupakan aset Pemerintah Pusat. Aset yang dikerjasamakan meliputi segala aset yang digunakan untuk pengoperasian dan pemeliharaan terminal peti kemas saat ini.
Lampiran G | 24
LAMPIRAN H: FORMULIR SURAT DUKUNGAN PEMEGANG SAHAM
(ATAU SESUAI FORMAT MASING-MASING BADAN USAHA DENGAN SUBSTANSI YANG SAMA)
No: [.......] Perihal: Surat Dukungan Pemegang Saham
[Kota], [Tanggal]
Kepada Yth.: Panitia Pengadaan Badan Usaha Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Bau Bau Sehubungan dengan Prakualifikasi Pengadaan Badan Usaha Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Bau Bau, kami [isi dengan nama badan hukum sponsor] selaku pemegang saham dari [isi dengan nama badan hukum peserta prakualifikasi] dengan kepemilikan saham sebanyak [isi jumlah saham yang dimiliki] atau setara dengan [isi dengan persentase kepemilikan saham] % dengan ini memberikan dukungan dan komitmen kepada [isi dengan nama badan hukum peserta prakualifikasi] untuk mengikuti Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Bau Bau. Berikut kami sampaikan kelengkapan persyaratan dokumen perusahaan [isi dengan nama badan hukum sponsor] sebagai bahan pertimbangan Panitia Pengadaan Badan Usaha Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Bau Bau. Hormat kami, [TANDA TANGAN. NAMA DAN JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG PEMEGANG SAHAM]
KONSULARISASI Hanya untuk badan hukum asing
