Penyiapan Dokumen Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta Pelabuhan Baubau, Sulawesi Tenggara
Rancangan Perjanjian Kerjasama TAHUN ANGGARAN 2015
Penyiapan Dokumen Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta Pelabuhan Baubau, Sulawesi Tenggara
Rancangan Perjanjian Kerjasama
RANCANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN
[Masukan Nama PENERIMA KERJASAMA]
NOMOR:
Tanggal [masukan tanggal penandatanganan]
1
PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR: TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TERMINAL PETI KEMAS PELABUHAN BAU-BAU Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Peti Kemas Pelabuhan Bau-Bau ini dibuat pada hari ini …..…, tanggal ...…. bulan ….............. Tahun ………………….. di Jakarta oleh dan antara: (1) ………..
(2) [****]
:
:
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 10, Jakarta 10110 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha, untuk selanjutnya disebut “PJPK”.;*** Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT [*****], suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan Akta Nomor [****] tanggal [*****] dibuat dihadapan [*****], Notaris di [*****], yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor [****] Tanggal [*****] tentang [******], berkedudukan di [*****] dengan alamat [****], yang dalam melakukan perbuatan hukum dalam perjanjian ini telah memperoleh persetujuan dari [******] berdasarkan [*****],untuk selanjutnya disebut “PENERIMA KERJASAMA”;
Berdasarkan 1.
Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
2.
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
3.
Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
4.
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan PENERIMA KERJASAMA Dalam Penyediaan Infrastruktur;
5.
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan PENERIMA KERJASAMA yang Dilakukan Melalui 2
PENERIMA KERJASAMA Penjaminan Infrastruktur; 6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha;
7.
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan PENERIMA KERJASAMA dalam Penyediaan Infrastruktur;
8.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan PENERIMA KERJASAMA Kerjasama Pemerintah dengan PENERIMA KERJASAMA dalam Penyediaan Infrastruktur;
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah dengan PENERIMA KERJASAMA Dalam Penyediaan Infrastruktur;
Para Pihak masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut: a. BAHWA, [***]; b. BAHWA, [***]; c. BAHWA, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan PENERIMA KERJASAMA dalam Penyediaan Infrastruktur, PJPK telah melaksanakan proses pelelangan terbuka untuk memilih PENERIMA KERJASAMA secara transparan dan kompetitif, dan dari hasil pelelangan terbuka tersebut [***] telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan. d. BAHWA, [****] selaku pemenang pelelangan telah membentuk perusahaan yang khusus untuk melaksanakan Proyek dengan nama PT [*]; e. BAHWA, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015, PJPK berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini bersama dengan PENERIMA KERJASAMA dalam rangka Proyek Pembangunan dan Pengelolaan Terminal Petikemas Pelabuhan Bau-Bau. MAKA DENGAN DEMIKIAN, Para Pihak sepakat sebagai berikut: PASAL 1 DEFINISI DAN DASAR PENAFSIRAN
1.1 Definisi dan Dasar Penafsiran Dalam Perjanjian ini kata-kata sebagai berikut memiliki arti sebagai mana disebutkan di bawah ini kecuali konteksnya menentukan lain: Afiliasi berarti, sehubungan dengan suatu Pihak atau suatu Subyek Hukum, setiap Subyek Hukum yang secara langsung atau tidak langsung, melalui satu atau lebih pihak perantara, mengendalikan atau dikendalikan oleh atau di bawah kendali yang sama dengan Pihak atau Subyek Hukum tersebut. Yang dimaksud dengan “kendali” dalam definisi ini, berarti kepemilikan atas lebih dari 50% (lima puluh persen), secara langsung atau tidak langsung, atas saham dengan hak suara atau
3
kepentingan modal lainnya dari Subyek Hukum tersebut atau memiliki hak untuk memberikan arahan kepada manajemen atau menyebabkan diarahkannya manajemen dan kebijakan usaha dari Subyek Hukum tersebut. Agen berarti pihak yang ditunjuk oleh Para Kreditur Proyek untuk menerima setiap pemberitahuan yang ditujukan kepada Para Kreditur Proyek sebagaimana diatur dalam Pasal 23.2 (b). Ahli berarti ahli yang disepakati oleh Para Pihak atau dalam hal Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan maka ahli yang ditunjuk sesuai dengan aturan Ahli Kamar Dagang Internasional (Rules for Expertise of the International Chamber of Commerce) sebagaimana dimodifikasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27.2 Perjanjian ini. AMDAL berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau penilaian komprehensif atas dampak lingkungan dan sosial yang disiapkan oleh konsultan yang kompeten dengan mengacu pada sistem di Indonesia dan izin atau persetujuan lingkungan yang diberikan atas Proyek oleh Instansi sesuai dengan Hukum Yang Berlaku. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) berarti upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL. Dokumen Lingkungan berarti AMDAL termasuk izin lingkungan atau UKL dan UPL. Area Komersial berarti kawasan komersial pada Terminal Peti Kemas Pelabuhan Baubau yang ditunjukkan pada Rencana Tata Letak yang mengacu Dokumen Desain; Aset Eksisting berarti aset yang terdiri atas: (a) Lahan yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
(b) Bangunan, Infrastruktur dan fasilitas-fasilitasnya yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
Auditor berarti kantor akuntan publik independen yang ditunjuk oleh Penerima Kerjasama setelah mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari PJPK. Bank berarti bank yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia baik (i) bank umum nasional yang memiliki peringkat kredit atau kewajiban utang jangka panjang yang tidak dijamin sekurangnya AA- yang dikeluarkan oleh Fitch atau PEFINDO atau (ii) cabang bank asing di Indonesia yang memiliki peringkat kredit atau kewajiban utang jangka panjang yang tidak dijamin sekurangnya A- yang dikeluarkan oleh Standard & Poor’s atau A3 yang dikeluarkan oleh Moody’s. Biaya Modifikasi berarti biaya sehubungan dengan setiap Modifikasi yang diusulkan berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7. Bulan Tagihan berarti: (a) periode sejak Tanggal Operasional Komersial hingga Hari terakhir dalam bulan kalender dimana terjadi Tanggal Operasional Komersial (hal ini disebut sebagai Bulan Tagihan 1); (b) tiap bulan kalender seterusnya (disebut sebagai Bulan Tagihan 2 dan seterusnya); dan
4
(c) periode sejak Hari pertama dalam bulan kalender terjadinya Tanggal Pengakhiran hingga saat Tanggal Pengakhiran itu sendiri. Bunga Keterlambatan Pembayaran berarti BI Rate yang berlaku pada bulan terjadinya keterlambatan pembayaran ditambahkan dengan 2% (dua persen) per tahun, yang akan dikenakan terhadap setiap jumlah yang terhutang dari Hari dimana jumlah tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan Perjanjian ini sampai pada Hari pembayaran, dan akan dihitung berdasarkan jumlah Hari keterlambatan dengan dasar perhitungan 360 (tiga ratus enam puluh) Hari per tahun dan harus diakumulasikan dari Hari ke Hari. Dokumen Desain berarti salinan cetak dan elektronik dari setiap desain teknis terperinci akhir (final detailed engineering design), termasuk gambar dan rencana dari Fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 7.2(a). Ekuitas berarti (i) modal saham Penerima Kerjasama yang telah disetor dan ditempatkan oleh Pemegang Saham dan (ii) Hutang Pemegang Saham Yang Disubordinasikan. Fasilitas berarti fasilitas kepelabuhanan yang terdapat dalam Kawasan Terminal Petikemas Pelabuhan Bau-Bau. Aset Proyek berarti seluruh aset yang ada pada Kawasan Terminal Petikemas Pelabuhan Bau-Bau termasuk Aset Eksisting dan seluruh aset lainnya, yang meliputi: (a) Aset bergerak yaitu seluruh aset, bahan-bahan, sistem-sistem, mesin-mesin, alat-alat, peralatan-peralatan dan setiap aset bergerak lainnya dalam bentuk apapun, baik berwujud maupun tidak berwujud dan aset-aset lainnya yang terpasang sementara untuk dimanfaatkan kegunaannya untuk Proyek, kapal pandu, kapal tunda, gantry cranes, spreaders, traktor, trailers, dan setiap peralatan terminal lainnya, peralatan pemeliharaan dan suku cadang sebagaimana tercantum dalam Dokumen Desain; (b) Aset tidak bergerak yaitu aset yang tidak dapat dipindahkan tanpa merubah bentuk dasarnya termasuk namun tidak terbatas pada tanah, bangunan, seluruh kantor-kantor, gudanggudang, bengkel-bengkel, kantin-kantin dan infrastruktur lainnya yang dibangun atau dipasang atau diadakan di dalam area Proyek. Hak Jaminan meliputi setiap hak tanggungan, gadai, fidusia, atau beban atau apa pun yang memiliki analogi yang sama, atau setiap hak jaminan atau pengaturan jaminan dengan jenis apa pun (termasuk tanpa pembatasan, penahanan hak milik dan penyetoran uang melalui jaminan, tetapi tidak termasuk setiap hak mendahului yang timbul untuk kepentingan setiap Pihak yang Berwenang melalui pemberlakuan undang-undang dengan ketentuan bahwa tidak terjadi wanprestasi pembayaran uang yang terutang berdasarkan pembebanan tersebut); Hari berarti periode selama 24 (dua puluh empat) jam dimulai dan berakhir pukul 24:00 waktu Indonesia Bagian Barat. Hari Kerja berarti Hari selain Sabtu, Minggu, atau Hari libur resmi pemerintah atau hari dimana bank-bank umum di Jakarta, Indonesia diwajibkan untuk tidak beroperasi. Hukum Yang Berlaku berarti setiap hukum, peraturan perundang-undangan, perintah peradilan, putusan peradilan, ketetapan, putusan sela, ordonansi, resolusi, peraturan dari Instansi manapun di Republik Indonesia. Hutang Senior berarti kewajiban hutang yang dimiliki oleh Penerima Kerjasama berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan namun tidak termasuk kewajiban hutang Ekuitas. 5
Hutang Pemegang Saham Yang Disubordinasikan berarti hutang pokok kepada Pemegang Saham atau Afiliasi dari Pemegang Saham yang disubordinasikan terhadap setiap hutang yang dipinjam oleh Penerima Kerjasama berdasarkan Perjanjian Pembiayaan. Informasi Rahasia berarti informasi termasuk Hak Kekayaan Intelektual mengenai usaha dari salah satu Pihak pada Perjanjian ini atau salah satu dari Afiliasi-Afiliasinya yang telah diberikan oleh Pihak tersebut kepada Pihak lainnya berdasarkan atau untuk tujuan Perjanjian ini, atau hal apapun yang dimaksud oleh Perjanjian ini atau berkaitan dengan Perjanjian ini, dimana pengungkapannya mungkin akan merugikan secara material atau sebaliknya mengganggu kepentingan komersial Pihak tersebut, dengan tetap memperhatikan pengecualian tertentu yang diuraikan dalam Pasal 28.2(b). Indikator Kinerja Utama berarti parameter operasional yang dimaksudkan untuk mengukur kinerja Penerima Kerjasama sebagaimana dijabarkan dalam Lampiran 12 (Indikator Kinerja Utama). Indonesia berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual berarti segala informasi, data, hasil karya, know-how, rancangan, rahasia dagang, hasil-hasil, dan dokumen-dokumen yang tidak terbuka untuk umum dan secara hukum dilindungi hak-hak kepemilikannya dalam hal penemuan (inventions), teknologi, hasil karya yang dilindungi hak ciptanya, piranti lunak komputer, piranti keras, termasuk (i) hak paten, merek dagang, merek jasa, hak atas desain, nama dagang, hak cipta, dan hak atas rahasia dagang, baik didaftarkan atau tidak; (ii) permohonan pendaftaran hal-hal tersebut; (iii) hak-hak berdasarkan lisensi dan persetujuan berkenaan dengan hal-hal tersebut; dan (iv) segala bentuk perlindungan yang bersifat serupa atau setara atau berdampak sama dengan hal-hal tersebut yang diakui di negara manapun. Instansi berarti pemerintah, kementerian, departemen, komisi, dewan, biro, badan, badan regulator/pengatur atau lembaga lainnya, baik eksekutif, legislatif, yudikatif atau administratif, tingkat nasional atau daerah, yang memiliki wewenang atas persoalan yang bersangkutan, termasuk Pemerintah Indonesia, dan Pemerintah Daerah. Isu (-isu) Faktual berarti isu-isu faktual dan/atau teknis yang menjadi objek Sengketa Para Pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 27.2. Jaminan Pelaksanaan Tahap I berarti suatu standby letter of credit yang tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali dalam bentuk sebagaimana ditetapkan dalam Bagian B dari Lampiran 8 (Bentuk Jaminan) yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan PJPK sejumlah 5% dari nilai investasi yang diajukan oleh Peserta dalam Dokumen Penawaran sebagai jaminan atas pelaksanaan oleh Penerima Kerjasama terhadap kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dari Tanggal Penandatanganan sampai dengan Tanggal Efektif. Jaminan Pelaksanaan Tahap II berarti suatu standby letter of credit yang tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali dalam bentuk sebagaimana ditetapkan dalam Bagian A dari Lampiran 8 (Bentuk Jaminan) yang diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan PJPK sejumlah 5% dari nilai konstruksi yang diajukan oleh Peserta dalam Dokumen Penawaran sebagai jaminan atas pelaksanaan oleh Penerima Kerjasama terhadap kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dari Tanggal Efektif sampai dengan Tanggal Operasional Komersial.
6
Jadwal Pemeliharaan berarti jadwal untuk perbaikan dan pemeliharaan teratur, terencana dan rutin atas Fasilitas yang harus disusun dan diserahkan oleh Penerima Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.6. Jadwal Perbaikan berarti jadwal permulaan untuk penyelesaian Perbaikan. Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek berarti jadwal yang disyaratkan untuk penyelesaian berbagai Tahap Penyelesaian Proyek sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 6 (Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek), dimana jadwal tahap penyelesaian proyek tersebut dapat diperpanjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.5(b). Kapasitas Kontrak berarti volume setiap jenis layanan jasa kepelabuhanan yang telah diperjanjikan sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Utama. Kawasan Terminal Peti Kemas Pelabuhan Baubau berarti area yang diperuntukkan untuk pengoperasian Proyek, dimana akan menjadi lokasi Aset Proyek utama dan meliputi area yang ditetapkan di dalam Pasal 6; Pelayanan Yang Dapat Diandalkan berarti rata-rata dari pencapaian aktual atas Indikator Kinerja Utama selama 3 (tiga) bulan terakhir atas setiap jenis layanan jasa kepelabuhanan yang dilakukan pada area Proyek. Klaim berarti, segala sesuatu yang berhubungan dengan Subyek Hukum, setiap dan seluruh gugatan, sanksi, proses hukum, klaim, penilaian, putusan peradilan, ganti rugi, penalti, denda, kewajiban, tuntutan, biaya lain-lain yang wajar dalam bentuk apapun (termasuk biaya dan pengeluaran yang wajar bagi penasehat hukum) dan kerugian yang timbul atau diderita oleh atau diajukan terhadap Subyek Hukum tersebut, akan tetapi Klaim ini tidak termasuk kerugian akibat hilangnya laba atau ganti rugi lain yang bersifat khusus, atau bersifat insidental, tidak langsung, atau sebagai hukuman, atau ganti rugi imaterial yang diderita oleh Subyek Hukum tersebut. Konsultan Pengawas Independen berarti perusahaan konsultan teknis yang bukan merupakan Afiliasi dari Penerima Kerjasama atau PJPK atau pabrikan perangkat telekomunikasi yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan sertifikasi yang berlaku, mempunyai sumber daya, kemampuan dan pengalaman sebagai konsultan pengawas dalam bidang rekayasa dan konsultasi teknis atas desain, pengembangan, pembangunan dan pengoperasian-pemeliharaan dari Jaringan dan layanan telekomunikasi yang sejenis dengan Proyek dan ditunjuk sesuai dengan ketentuan Pasal 6.13 (b). Kontrak Pengoperasian dan Pemeliharaan berarti setiap kontrak pengoperasian dan pemeliharaan yang ditandatangani oleh Penerima Kerjasama dengan Kontraktor Pengoperasian dan Pemeliharaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas. Kontraktor Pengoperasian dan Pemeliharaan berarti kontraktor (-kontraktor) yang berpengalaman dalam pengoperasian dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi serta pelayanan telekomunikasi yang ditunjuk oleh Penerima Kerjasama berdasarkan Kontrak Pengoperasian dan Pemeliharaan. Kontrak Engineering Procurement Construction atau Kontrak EPC berarti kontrak rekayasa rancang bangun/perencanaan, pengadaan dan konstruksi (Engineering Procurement Construction) antara Penerima Kerjasama dan Kontraktor EPC dimana Kontraktor EPC menyanggupi untuk 7
melaksanakan perancangan, rekayasa teknik, pengadaan, konstruksi, pemasangan, pengujian dan uji coba sistem atas Fasilitas sesuai dengan Perjanjian ini. Kontraktor Engineering Procurement Construction atau Kontraktor EPC berarti kontraktor (kontraktor) yang berpengalaman dalam rekayasa rancang bangun/perencanaan, pengadaan dan konstruksi (Engineering Procurement Construction) jaringan telekomunikasi yang ditunjuk oleh Penerima Kerjasama berdasarkan Kontrak EPC. Keadaan Terpasang (As-Built) dengan merujuk pada Rancangan dan Gambar atau dokumen desain apapun dan perubahannya, berarti gambar atau dokumen desain untuk Proyek, yang menguraikan serinci dan sedapat mungkin dikerjakan, mengenai lokasi aktual, spesifikasi fisik, dan kondisi Fasilitas tersebut yang telah selesai dikerjakan atau dipasang dengan memperhatikan catatan konstruksi, ukuran lokasi dan observasi yang dilakukan. Keadaan Darurat berarti keadaan yang tidak terduga yang mempengaruhi Proyek baik secara langsung atau tidak langsung yang menyebabkan ancaman langsung dan tidak langsung terhadap: (a) kesinambungan jangka panjang dari keseluruhan atau bagian material atau bagian penting Proyek atau Fasilitas; (b) kesehatan, keamanan para pekerja Proyek dan masyarakat setempat yang secara langsung terkena dampak Proyek; atau (c) lingkungan hidup atau kelangsungan hidup makhluk hidup atau atau kerusakan atas harta benda pihak ketiga yang bersifat serius. Laporan berarti laporan penilaian yang dipersiapkan oleh Penerima Kerjasama untuk diberikan kepada PJPK dalam hal Penerima Kerjasama gagal untuk memperbaiki operasional Fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 16.5(b). Laporan Ahli berarti laporan tertulis dari Ahli sehubungan dengan Isu(-isu) Faktual yang dirujuk oleh Para Pihak untuk diputuskan dalam Pemeriksaan Ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 27.2. Layanan berarti: (a) penyediaan layanan kepelabuhanan yang dilakukan pada area Proyek dengan menggunakan Fasilitas sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini; dan (b) setiap layanan lain yang disepakati dari waktu ke waktu oleh Para Pihak untuk disediakan oleh Penerima Kerjasama berdasarkan Perjanjian ini selain dari Pekerjaan, termasuk Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian ini. Menteri Keuangan berarti Menteri Keuangan Republik Indonesia. Model Keuangan berarti dokumen model keuangan yang disampaikan kepada PJPK oleh Pemegang Saham Awal Penerima Kerjasama selaku pemenang pelelangan bersamaan dengan pengajuan penawaran sebelum penunjukan Pemegang Saham Awal Penerima Kerjasama sebagai pemenang pelelangan sebagaimana dimuat dalam Lampiran 19 (Model Keuangan). Modifikasi berarti setiap perubahan, penambahan, pengurangan, atau pemindahan dari, atau pembongkaran setiap atau setiap bagian dari: (a) Pekerjaan; (b) Layanan; (c) Indikator Kinerja Utama ; tetapi tidak termasuk Perubahan Desain Minor.
8
Pajak berarti pajak atas pendapatan, penerimaan kotor, penjualan, penggunaan, pengalihan, keuntungan, ad valorem, waralaba, persentase, laba, keuntungan modal, lisensi, nilai tambah, pemotongan pajak, pembayaran upah, pekerjaan, profesional, usaha, cukai, bea meterai, jabatan, premi, harta kekayaan, lingkungan, keuntungan pemberian, dokumentasi, pendaftaran, kompensasi pemutusan kerja, bea masuk, biaya pemerintah, pungutan atau ongkos lainnya dalam jenis apapun, yang dikenakan berdasarkan Hukum Yang Berlaku dari pemerintah nasional dan daerah atau asing termasuk setiap sub bagian pemerintah atau otoritas pajak berikut dengan segala bunga, denda atau utang atas jumlah-jumlah tersebut. Para Kreditur Proyek berarti Subyek-Subyek Hukum dan para penerus haknya, atau para penerima pengalihan haknya, agen atau wali mereka yang telah memberikan pinjaman-pinjaman atau bentuk-bentuk lain pembiayaan atau Pembiayaan Ulang bagi Penerima Kerjasama berdasarkan suatu Perjanjian Pembiayaan, namun tidak termasuk Pemegang Saham atau Afiliasi dari Pemegang Saham sehubungan dengan hutang Penerima Kerjasama dalam bentuk Ekuitas. Para Kontraktor berarti Kontraktor EPC, Kontraktor Pengoperasian dan Pemeliharaan, pemasok dan kontraktor-kontraktor lain yang ditunjuk oleh Penerima Kerjasama sehubungan dengan desain, rekayasa, konstruksi, pengujian, uji coba sistem Fasilitas dan/atau pengoperasian, pengelolaan dan pemeliharaan Proyek dan/atau pasokan bahan-bahan bagi Proyek, dan “Kontraktor” berarti salah satu dari mereka. Pejabat yang Berwenang berarti: (a) sehubungan dengan Penerima Kerjasama , setiap subjek hukum yang dari waktu ke waktu ditentukan sebagai ‘Pejabat yang Berwenang’ melalui pemberitahuan secara tertulis kepada PJPK, pemberitahuan tersebut akan disertai dengan contoh tandatangan dari semua subjek hukum baru yang ditunjuk; (b) sehubungan dengan PJPK, setiap subjek hukum yang dari waktu ke waktu ditentukan sebagai ‘Pejabat yang Berwenang’ melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Penerima Kerjasama, pemberitahuan tersebut akan disertai dengan contoh tandatangan dari semua subjek hukum baru yang ditunjuk; atau Persetujuan Modifikasi berarti dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh PJPK untuk Penerima Kerjasama yang memuat persetujuan PJPK atas usulan Modifikasi yang diajukan oleh Penerima Kerjasama beserta persyaratan-persyaratannya. Pekerjaan berarti sehubungan dengan Fasilitas, desain, konstruksi, fit out dan penyelesaian Proyek tersebut (termasuk tanpa pembatasan pada semua bangunan, struktur, dan perbaikan lainnya, instalasi dan perlengkapan yang akan didirikan atau berlokasi di area Proyek yang bersangkutan). Pihak Tertanggung dari PJPK berarti PJPK, para pejabat, karyawan, perwakilan, Afiliasi, agen, kontraktor, sub kontraktor atau konsultannya, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pelanggan berarti operator telekomunikasi atau setiap pihak yang memiliki sambungan ke Fasilitas sebagai penerima pelayanan. Pembayaran Pengakhiran berarti pembayaran yang dilakukan oleh PJPK sehubungan dengan pengalihan Proyek dan Fasilitas kepada PJPK sebagaimana diatur dalam Lampiran 13 (Pembayaran Pengakhiran dan Ketentuan Pengalihan).
9
Pemegang Saham berarti Subyek Hukum yang memiliki modal saham yang telah ditempatkan di Penerima Kerjasama, termasuk setiap Pemegang Saham Awal. Pemegang Saham Awal berarti semua Pemegang Saham awal Penerima Kerjasama pada saat Tanggal Penandatanganan yang kesemuanya disebutkan dalam Lampiran 14 (Kepemilikan Penerima Kerjasama). Pemberitahuan Cidera Janji berarti suatu pemberitahuan mengenai terjadinya Peristiwa Cidera Janji dari Pihak yang tidak melakukan cidera janji kepada Pihak yang melakukan cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 23.1(a)(i) dan 23.1(b)(i). Pemberitahuan Pemilihan berarti pemberitahuan dari Para Kreditur Proyek kepada PJPK bahwa Para Kreditur Proyek telah memilih untuk mengupayakan pemulihan Peristiwa Cidera Janji Penerima Kerjasama atau mengusahakan pemulihannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 23.2(d)(ii)(A). Pemberitahuan Pengakhiran berarti pemberitahuan tertulis dari Pihak yang tidak melakukan cidera janji kepada Pihak yang melakukan cidera janji yang memuat rincian Peristiwa Cidera Janji, tindakan yang perlu dilakukan untuk memulihkan Peristiwa Cidera Janji (apabila memungkinkan) dan usulan Tanggal Pengakhiran Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 23.1 (a) (v) dan Pasal 23.1 (b) (x). Pemberitahuan Penggantian Kedudukan berarti pemberitahuan secara tertulis kepada PJPK mengenai penggantian dan pengambilalihan tanggung jawab Penerima Kerjasama oleh Kreditur atau pihak lain yang ditunjuknya sebagaimana tersebut dalam Pasal 24.1 (b) (iii). Pembiayaan Ulang (Refinancing) berarti: (a) setiap perubahan, variasi, novasi, tambahan atau penggantian dari Perjanjian Pembiayaan apapun; (b) pelaksanaan setiap hak apapun, atau pemberian pengesampingan atau persetujuan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan; (c) disposisi atas hak atau kepentingan apapun dalam, atau terciptanya hak untuk berpartisipasi sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan, atau terciptanya suatu kepentingan atau manfaat dalam bentuk apapun atas Perjanjian Pembiayaan maupun kontrak-kontrak, keuntungan, asset-aset Penerima Kerjasama baik dengan cara Hak Jaminan maupun cara lainnya; atau (d) setiap dan semua bentuk pengaturan oleh Penerima Kerjasama atau Subyek Hukum lainnya yang mempunyai pengaruh yang serupa sehubungan dengan salah satu diantara huruf (a)-(c) di atas, atau yang berdampak membatasi kemampuan Penerima Kerjasama atau setiap Afiliasi untuk melaksanakan salah satu diantara huruf (a)-(c) di atas. Pemerintah Daerah berarti setiap Pemerintah Daerah di wilayah Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia berarti pemerintah pusat negara Republik Indonesia termasuk kementerian dan lembaga. Penerima Pengalihan berarti Subyek Hukum yang: (a) merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Yang Berlaku; (b) memenuhi kriteria kualifikasi sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pre-kualifikasi yang diterbitkan oleh PJPK beserta perubahan-perubahannya dalam proses prakualifikasi Proyek ini; (c) membayar seluruh jumlah, apabila ada, yang jatuh tempo dan harus dibayar kepada PJPK berdasarkan Perjanjian ini; dan 10
(d) mengambil alih kewajiban-kewajiban Penerima Kerjasama yang sedang berjalan berdasarkan Perjanjian ini (termasuk kewajiban Penerima Kerjasama untuk memelihara dan mengoperasikan Fasilitas sesuai dengan persyaratan dalam Perjanjian ini). Penghematan berarti setiap penghematan atau pengurangan biaya atau pengeluaran sehubungan dengan Proyek yang timbul dari, atau sebaliknya disebabkan dari, suatu Modifikasi, yang secara nyata diterima oleh Penerima Kerjasama. Penyelesaian Sengketa Oleh Ahli berarti penyerahan suatu Sengketa (atau bagian dari Sengketa) untuk diselesaikan oleh Ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 27.2. Perbaikan berarti modifikasi atau tambahan bahan atau perbaikan terhadap Fasilitas yang diperlukan untuk mengembalikan Fasilitas kepada Kapasitas Kontrak segera setelah terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar. Periode Evaluasi berarti periode setelah berakhirnya Periode Pemulihan Awal dimana Para Kreditur Proyek dapat mengevaluasi Peristiwa Cidera Janji Penerima Kerjasama, kondisi dari Fasilitas, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan tindakan yang akan dilakukan oleh Para Kreditur Proyek mengenai Peristiwa Cidera Janji Penerima Kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 23.1(b)(vi). Periode Kerjasama berarti sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3.1 (b). Periode Pemulihan Awal berarti periode pemulihan awal Peristiwa Cidera Janji Penerima Kerjasama oleh Para Kreditur Proyek sebagaimana diatur dalam Pasal 23 .1 (b) (vi) Perjanjian ini. Periode Pemulihan Para Kreditur Proyek berarti tambahan periode pemulihan selama 180 (seratus delapan puluh) Hari untuk memulihkan Peristiwa Cidera Janji Penerima Kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 23.1(b)(viii). Peristiwa Perpanjangan berarti peristiwa perpanjangan Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek yang diakibatkan terjadinya hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6.5(b)(i). Peristiwa Cidera Janji berarti Peristiwa Cidera Janji Penerima Kerjasama atau Peristiwa Cidera Janji PJPK, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini. Peristiwa Cidera Janji Penerima Kerjasama berarti salah satu dari peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam Pasal 22.1 Perjanjian ini yang merupakan suatu pelanggaran atas Perjanjian ini oleh Penerima Kerjasama. Peristiwa Cidera Janji PJPK berarti setiap peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam Pasal 22.2 Perjanjian ini yang merupakan suatu pelanggaran atas Perjanjian ini oleh PJPK. Peristiwa Keadaan Kahar berarti Peristiwa Keadaan Kahar termasuk namun tidak terbatas pada: (a) perang, agresi atau permusuhan oleh musuh asing, baik dinyatakan atau tidak; (b) kekacauan massal, pergolakan, pemberontakan, tindakan terorisme, pembajakan, embargo, sabotase, huru-hara atau demonstrasi yang terjadi di wilayah Republik Indonesia; (c) bencana alam, ledakan, kebakaran, gempa bumi, tsunami, banjir, badai, tanah longsor atau bencana alam lainnya, kontaminasi radio-aktif atau radiasi ion, epidemi, karantina, wabah atau kontaminasi bahan kimia atau biologis yang terjadi di wilayah Republik Indonesia; atau
11
(d) demonstrasi buruh atau tindakan industrial lainnya yang dalam hubungannya dengan Penerima Kerjasama bukan merupakan demonstrasi buruh atau tindakan industrial oleh para buruh Penerima Kerjasama atau Kontraktor; yang secara hukum atau secara fisik menghalangi Pihak yang terkena dampak untuk melaksanakan atau mematuhi setiap kewajiban non-finasial dari Pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini dan dengan ketentuan bahwa: (1) peristiwa tersebut tidak berada dalam kendali Pihak yang terkena dampak secara langsung atau tidak yang berakibat Pihak yang terkena dampak gagal melaksanakan seluruh atau sebagian kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (selain kewajiban pembayaran uang); (2) akibat dari peristiwa tersebut tidak dapat dicegah, diatasi atau dipulihkan melalui usaha yang wajar; (3) Pihak yang terkena dampak telah melakukan semua tindakan pencegahan dalam rangka menghindari dampak atau mengurangi dampak dari peristiwa tersebut terhadap kemampuan pihak yang terkena dampak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; (4) peristiwa tersebut bukan disebabkan karena pelanggaran Pihak yang terkena dampak atas pemunuhan kewajibannya dalam Perjanjian ini atau Perjanjian Proyek; dan (5) Pihak yang terkena dampak telah menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya berdasarkan Pasal 16.1 Perjanjian ini. Peristiwa Tindakan atau Tidak Dilakukannya Tindakan Pemerintah berarti: (a) penolakan atas, atau keterlambatan yang tidak wajar dalam, pemberian oleh PJPK, Pemerintah Indonesia atau setiap Pemerintah Daerah setiap Persetujuan setelah dilakukannya pengajuan permohonan secara benar dan upaya yang tekun telah dilakukan oleh Penerima Kerjasama untuk mendapatkan Persetujuan tersebut; (b) berakhirnya keberlakuan Persetujuan apapun yang telah diberikan, namun gagal untuk diperpanjang kembali dengan ketentuan yang pada pokoknya sama setelah dilakukannya pengajuan permohonan secara benar dan upaya yang tekun telah dilakukan oleh Penerima Kerjasama untuk mendapatkan perpanjangan Persetujuan tersebut; atau (c) penemuan Artefak pada atau di dalam Lahan Proyek: (i) yang menghalangi Penerima Kerjasama melaksanakan Pekerjaan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu berturut-turut atau lebih (secara total); dan (ii) terkait dengan hal tersebut Penerima Kerjasama tidak dalam keadaan melanggar kewajibannya sehubungan dengan penemuan Artefak pada Lahan Proyek; atau (iii) tanpa penyebab yang dapat dibenarkan, yang secara material menghalangi atau mencegah Penerima Kerjasama untuk melaksanakan atau mematuhi kewajibankewajibannya. Perjanjian berarti Perjanjian Kerjasama ini beserta seluruh lampirannya, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. Perjanjian Pemegang Saham berarti persetujuan tertulis yang dibuat oleh para Pemegang Saham Awal untuk membentuk dan memasukan Ekuitas ke dalam Penerima Kerjasama termasuk semua perjanjian terkait lainnya yang mungkin dibuat oleh dan antara mereka dari waktu ke waktu. Perjanjian Penjaminan berarti perjanjian penjaminan yang ditandatangani oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dengan Penerima Kerjasama untuk menjamin kewajiban finansial tertentu dari PJPK sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan berarti kontrak dan semua dokumen lain yang mengatur tentang penyediaan pinjaman, fasilitas kredit, utang, surat utang, obligasi, letter of credit, penanggungan, hak jaminan, derivatif, dan instrumen lindung nilai bagi Penerima Kerjasama untuk membiayai atau melakukan Pembiayaan Ulang atas Proyek, termasuk perubahan, 12
tambahan, perpanjangan, pembaharuan, atau penggantian dari pembiayaan atau Pembiayaan Ulang tersebut. Perjanjian Proyek mencakup: (a) Perjanjian ini; (b) Kontrak EPC; (c) Kontrak Pengoperasian dan Pemeliharaan; (d) Perjanjian Pemegang Saham; (e) Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan; (f) Setiap perjanjian lainnya yang ditandatangani oleh Penerima Kerjasama sehubungan dengan Proyek yang mana oleh Penerima Kerjasama ditentukan sebagai Perjanjian Proyek melalui suatu pemberitahuan tertulis. Perolehan Pembiayaan berarti tanggal berlakunya Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan, dan tanggal diperbolehkannya Penerima Kerjasama melakukan penarikan atau pencairan dana pinjaman pertama kali sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Pembiayaan. Persetujuan berarti persetujuan, lisensi, konsesi, keputusan, izin, pelepasan hak, pengecualian, otorisasi, atau persyaratan lain, termasuk perubahan, perpanjangan atau pembaharuan, yang diperlukan dari Instansi berdasarkan ketentuan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk tapi tidak terbatas pada Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup, Dokumen Lingkungan dan persetujuan-persetujuan lain yang disebutkan dalam Lampiran 4 (Persetujuan). Perubahan Desain Minor berarti, dalam kaitannya dengan setiap Pekerjaan, perubahan minor terhadap dokumentasi desain dari Pekerjaan tersebut, di mana perubahan tersebut: (a) mencerminkan perkiraan perkembangan dokumentasi desain yang terperinci dari Pekerjaan tersebut; atau (b) berkaitan dengan kegiatan operasional harian yang bersifat minor, pemeliharaan atau proses atau pelaksanaan yang wajar dari optimisasi Pekerjaan tersebut. Perubahan Hukum berarti salah satu di bawah ini yang terjadi setelah Tanggal Penandatanganan yang terutama dimaksudkan untuk atau ditujukan pada, baik untuk seluruh atau sebagian, usaha jaringan telekomunikasi dan dimana Penerima Kerjasama secara hukum wajib untuk mematuhinya: (a) Perubahan atas atau pencabutan suatu Hukum Yang Berlaku (tidak termasuk Persetujuan); atau (b) Pemberlakuan atau diundangkannya suatu Hukum Yang Berlaku yang baru (tidak termasuk Persetujuan), yang tidak dapat diduga secara wajar pada atau sebelum Tanggal Penandatanganan. definisi tersebut di atas tidak termasuk: (a) perubahan dalam cara penerapan atau penafsiran suatu Hukum Yang Berlaku sebagai akibat dari keputusan pengadilan dan, secara khusus, tidak mencakup keputusan pengadilan yang merupakan keputusan pertama tentang isu yang bersangkutan; (b) perubahan dalam cara penerapan atau penafsiran suatu Hukum Yang Berlaku sebagai akibat dari kelalaian Penerima Kerjasama atau setiap subjek hukum lainnya, untuk mematuhi Hukum Yang Berlaku atau persyaratan dari suatu Persetujuan; atau (c) perubahan Hukum Yang Berlaku tentang pajak penghasilan atau tarif pungutan pajak penghasilan termasuk, tanpa pembatasan, perubahan ketentuan tentang pembayaran pajak perusahaan atau identifikasi dan perhitungan pengurangan yang diperbolehkan. Pihak berarti PJPK atau Penerima Kerjasama, sebagaimana berlaku. Praktek Industri yang Baik berarti, semua hal-hal yang diterapkan oleh Penerima Kerjasama, dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban Penerima Kerjasama berdasarkan Perjanjian ini, 13
penerapan standar-standar, praktek-praktek, metode-metode dan prosedur yang sesuai dengan semua Hukum Yang Berlaku, dan penyelenggaraan tingkat keterampilan, ketelitian, ketekunan, kehati-hatian dan peninjauan yang secara wajar dan umum yang harus dilakukan oleh suatu Subyek Hukum yang terampil dan berpengalaman dalam menjalankan kegiatan sejenis dalam keadaan yang serupa, secara global maupun regional termasuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan agar: (a) tersedianya bahan-bahan, sumber-sumber dan persediaan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan Proyek dalam kondisi normal dan kondisi tidak normal yang dapat diantisipasi secara wajar; (b) para karyawan bagian operasional memiliki izin yang memadai (i) dapat diperkerjakan setiap saat, (ii) mempunyai pengalaman yang cukup dan terlatih untuk mengoperasikan Proyek secara tepat dan efisien dengan memperhatikan panduan dan instruksi produsen, dan (iii) mampu menangani keadaan-keadaan yang tidak normal; (c) terciptanya suatu tindakan pencegahan, pemeliharaan dan perbaikan baik yang bersifat berkalan atau tidak berkala (i) yang diselenggarakan dengan baik untuk memastikan pengoperasian yang dapat diandalkan dan aman untuk jangka panjang dengan memperhatikan rekomendasi dari produsen dan (ii) yang diselenggarakan oleh para personel yang berpengetahuan, terlatih dan berpengalaman serta memiliki izin dan dengan menggunakan perlengkapan, peralatan dan prosedur yang tepat; (d) dilakukannya pemantauan dan pengujian yang layak untuk memastikan bahwa Fasilitas berfungsi sebagaimana dimaksudkan dan menjaminan bahwa peralatan akan berfungsi secara tepat baik dalam kondisi normal maupun tidak normal; dan (e) peralatan dioperasikan dengan cara-cara yang aman bagi para pekerja, masyarakat pada umumnya dan lingkungan sekitarnya. Prosedur Operasional dan Pemeliharaan berarti panduan dan prosedur operasional dan pemeliharaan yang dikembangkan oleh Penerima Kerjasama sesuai Perjanjian ini. Peristiwa Kepailitan, dalam kaitannya dengan suatu pihak, berarti terjadinya satu diantara hal-hal sebagai berikut terhadap pihak yang dimaksud: (a) dikeluarkannya putusan pengadilan yang berwenang untuk menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang menyatakan pailit pihak tersebut; (b) diputuskannya dalam rapat umum pemegang sahamnya untuk untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam rangka pembubaran dan likuidasi, kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang pihak tersebut; (c) dengan alasan kesulitan keuangan yang nyata atau yang dapat diperkirakan, mulai melakukan perundingan dengan para krediturnya untuk melakukan penjadwalan ulang atau restrukturisasi utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; (d) diajukannya suatu permohonan oleh suatu pihak kepada pengadilan untuk pembubaran dan likuidasi, kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang (baik secara sukarela, atau cara lain yang mempunyai dampak yang sama), kecuali permohonan tersebut ditentang dengan itikad baik dan sungguh-sungguh sehingga ditolak atau dihentikan dalam waktu enam puluh (60) Hari; (e) khusus untuk Bank, pembekuan, pencabutan izin usaha atau penetapan sebagai bank gagal berdasarkan Hukum Yang Berlaku; atau (f) proses lain yang serupa dengan hal-hal yang disebutkan dalam paragraph (a) hingga (d) di atas. Proyek adalah rehabilitasi, pengembangan, pembiayaan, desain, konstruksi, pengujian, uji coba sistem, pengoperasian, pengelolaan, pemeliharaan dan pengalihan Terminal Petikemas Pelabuhan Bau-Bau sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. Rupiah atau Rp. berarti mata uang resmi Republik Indonesia. 14
Sengketa berarti ketidaksepahaman, perbedaan pendapat, argumen atau konflik dalam bentuk apapun antara Para Pihak sehubungan dengan, yang timbul dari, atau terkait dengan Perjanjian ini. Sponsor Utama berarti pemegang saham utama dari Penerima Kerjasama sebagaimana termuat dalam Lampiran 14 (Kepemilikan Penerima Kerjasama). Sengketa Pemberitahuan Pengakhiran berarti Sengketa terkait dengan hak untuk memberlakukan Pemberitahuan Pengakhiran sebagaimana diatur dalam Pasal 23.1(a) (vii) dan Pasal 23.2(b) (xii). Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial berarti suatu sistem pengelolaan yang komprehensif atas aspek lingkungan hidup dan sosial dari Proyek yang dibuat oleh Penerima Kerjasama sesuai dengan Hukum yang Berlaku. Spesifikasi Desain dan Teknis berarti spesifikasi-spesifikasi desain dan teknis dari Fasilitas yang ditentukan dalam Lampiran 2 (Spesifikasi Desain dan Teknis) yang harus dipenuhi oleh Penerima Kerjasama dalam rangka desain, rekayasa, pengadaan dan konstruksi Proyek. Sponsor Baru berarti Pemegang Saham dari Penerima Kerjasama selain dari Pemegang Saham Awal. Subyek Hukum berarti orang-perorangan, persekutuan perdata, kemitraan, perseroaan terbatas, perusahaan, badan hukum, perhimpunan, organisasi yang tidak berbadan hukum, atau badan, perangkat, kantor atau instansi pemerintah atau politik. Standar Akuntansi berarti standar-standar akuntansi yang diterima secara umum yang berlaku dari waktu ke waktu di Indonesia (dikenal sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK). Surat Persetujuan PJPK berarti surat persetujuan yang diterbitkan oleh PJPK, dan ikut ditandatangani oleh Kreditor Proyek dan Penerima Kerjasama dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran 5 (Format Surat Persetujuan PJPK). Sponsor Operasional dan Pemeliharaan atau Sponsor O&M mempunyai arti yang sama yang diberikan bagi istilah tersebut dalam Lampiran 14 (Kepemilikan Penerima Kerjasama); Tagihan berarti sebagai didefinisikan dalam Pasal 12.1. Tahap Penyelesaian Proyek berarti Tanggal Efektif, Tanggal Dimulainya Konstruksi, Tanggal Operasional Komersial, serta tanggal-tanggal penyelesaian proyek yang lebih terperinci sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 6 (Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek). Tahun Kontrak berarti periode selama 12 (dua belas) Bulan Tagihan secara terus menerus setelah Tanggal Operasional Komersial: (a) dimulai saat tahun operasional pertama terhitung sejak Tanggal Operasional Komersial dan berlangsung selama 12 (dua belas) Bulan Tagihan secara terus menerus (periode awal ini disebut Tahun Kontrak 1); dan (b) selanjutnya, tiap periode 12 (duabelas) Bulan Tagihan seterusnya (disebut sebagai Tahun Kontrak 2 dan seterusnya), dengan ketentuan Tahun Kontrak terakhir jatuh pada Tanggal Pengakhiran. Tanggal Jatuh Tempo memiliki arti 30 (tiga puluh) Hari setelah Hari diterimanya tagihan oleh PJPK dari Penerima Kerjasama (tanggal penerimaan Tagihan tidak dihitung). 15
Tanggal Efektif berarti Hari dimana Perjanjian ini sepenuhnya berlaku dan mengikat bagi Para Pihak sesuai dengan Pasal 2. Tanggal Operasional Komersial berarti selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari setelah tanggal diterbitkannya surat keputusan/keterangan penerimaan oleh PJPK kepada Penerima Kerjasama berdasarkan Pasal 7.8. Tanggal Penandatanganan berarti tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini. Tanggal Pengakhiran berarti tanggal berakhirnya Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.1 Perjanjian ini. Tanggal Pengalihan berarti tanggal berakhirnya Perjanjian ini. Tanggal Wajib Penyelesaian berarti salah satu atau gabungan dari kesemua tanggal berikut ini: (i) Target Tanggal Efektif; (ii) Tanggal Wajib Dimulainya Konstruksi; dan (iii) Tanggal Wajib Operasional Komersial. Tanggal Wajib Operasional Komersial berarti saat dimana Tanggal Operasional Komersial harus terjadi sesuai dengan Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek atau tanggal setelahnya sebagaimana ditentukan oleh Para Pihak berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Tanggal Dimulainya Konstruksi berarti tanggal dimana Penerima Kerjasama mulai dan melaksanakan kegiatan konstruksi besar untuk Fasilitas di Lahan Proyek yang ditandai dengan kegiatan pembangunan pondasi untuk stasiun perangkat (landing station) atau kegiatan serupa yang menunjukan dimulainya konstruksi berkelanjutan. Tanggal Wajib Dimulainya Konstruksi berarti saat dimana Tanggal Dimulainya Konstruksi harus terjadi sebagaimana disyaratkan dalam Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek atau tanggal setelahnya sebagaimana ditentukan oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini. Target Tanggal Efektif berarti paling lambat 6 (enam) bulan kalender setelah Tanggal Penandatanganan sebagaimana dinyatakan dalam Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek atau tanggal setelahnya sebagaimana ditentukan oleh para Pihak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. Target Tingkat Pengembalian Internal Proyek berarti Tingkat Pengembalian Internal Proyek yang dicantumkan dalam Model Keuangan. Target Tingkat Pengembalian Internal Ekuitas berarti Tingkat Pengembalian Internal Ekuitas yang dicantumkan dalam Model Keuangan. Pembayaran Ketersediaan Layanan berarti biaya, dinyatakan dalam Rupiah, yang harus dibayar oleh PJPK kepada Penerima Kerjasama untuk ketersediaan layanan selama Bulan Tagihan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11.1 dan Lampiran 11 (Pembayaran Ketersediaan Layanan). 1.2 Aturan Penafsiran Dalam menafsirkan Perjanjian ini, judul dicantumkan hanya untuk kemudahan referensi saja dan harus di abaikan dalam penafsiran Perjanjian, kecuali konteksnya berbeda: (a) bentuk jamak mencakup bentuk tunggal dan sebaliknya. 16
(b) kata-kata yang merujuk pada gender mencakup segala gender. (c) rujukan pada Ayat, Pasal dan Lampiran berarti Ayat, Pasal dan Lampiran dalam Perjanjian ini. (d) kata “dari Perjanjian ini”, “dalam Perjanjian ini”, “berdasarkan Perjanjian ini” dan kata-kata serupa merujuk pada Perjanjian ini sebagai satu keutuhan. (e) rujukan dalam Perjanjian ini pada undang-undang, hukum, ketetapan, peraturan atau lain-lain Hukum Yang Berlaku ditafsirkan sebagai rujukan pada undang-undang, hukum, ketetapan, peraturan atau lain-lain Hukum Yang Berlaku termasuk segala perubahannya. (f) rujukan pada suatu Subyek Hukum, Pihak, atau entitas mencakup para penerus hak dan penerima pengalihannya yang sah. Rujukan pada Instansi mencakup badan atau otoritas pemerintah yang meneruskan wewenang dan fungsi otoritas tersebut. (g) daftar isi dan judul Pasal dimaksudkan untuk kemudahan membaca dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi arti atau penafsiran ketentuan yang terkait. (h) kata “mencakup” atau “termasuk” atau “seperti misalnya” harus dianggap diikuti dengan frasa “tanpa pembatasan” atau “tapi tidak terbatas pada” baik kata tersebut secara nyata diikuti oleh frasa atau kata-kata yang mengandung arti yang sama. (i) rujukan pada “bulan” berarti bulan kalender. (j) pada saat menghitung jumlah Hari antara tanggal-tanggal atau dalam suatu periode, Hari pertama tidak turut dihitung tetapi Hari terakhir harus dihitung. (k) tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang boleh ditafsirkan untuk merugikan salah satu Pihak hanya karena alasan Pihak tersebut bertanggung jawab untuk penyusunan Perjanjian ini atau suatu ketentuan Perjanjian ini. (l) Istilah-istilah yang dimulai dengan huruf kapital yang digunakan dalam Lampiran-Lampiran Perjanjian ini mempunyai arti yang diberikan bagi masing-masing istilah tersebut dalam Perjanjian ini kecuali didefinisikan lain dalam Lampiran-Lampiran tersebut. (m)Apabila terdapat kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan redenominasi atas mata uang Rupiah, maka rujukan terhadap nilai nominal Rupiah dalam Perjanjian ini akan disesuaikan dengan nilai Rupiah yang setara. 1.3 Ketidaksesuaian (a) Untuk tujuan penafsiran, urutan prioritas dari dokumen-dokumen yang membentuk Perjanjian ini adalah sebagai berikut: (i) Pasal 1 hingga Pasal 29 Perjanjian ini; dan (ii) Lampiran 1 hingga Lampiran 18 Perjanjian ini. (b) Jika salah satu Pihak menemukan ambiguitas, ketidaksesuaian, atau ketidakcocokan antara ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dan dokumen lain yang secara tegas dinyatakan dimasukkan ke dalam Perjanjian ini maka Pihak yang menemukan hal tersebut harus segera mengirimkan pemberitahuan ke Pihak lainnya dan apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan ketidakjelasan, perbedaan, atau inkonsistensi diantara mereka dalam waktu 14 (empat belas) Hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, permasalahan tersebut akan ditetapkan atau ditentukan oleh PJPK.
17
BAB II EFEKTIFITAS DAN JANGKA WAKTU PERJANJIAN PASAL 2 TANGGAL EFEKTIF 2.1 Persyaratan Pendahuluan untuk berlakunya Tanggal Efektif (a) Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 2.6, Perjanjian ini berlaku efektif dan mengikat Para Pihak pada saat semua syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 2.1 (b) telah dipenuhi oleh Penerima Kerjasama atau dikesampingkan oleh PJPK berdasarkan ketentuan Pasal 2.1 (c). (b) Penerima Kerjasama harus menyerahkan seluruh dokumen-dokumen berikut kepada PJPK dalam bentuk dan isi yang secara wajar memuaskan PJPK: A. salinan sesuai asli dan lengkap dari akta pendirian, anggaran dasar (termasuk seluruh perubahannya) beserta pengesahan/persetujuan/penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas akta pendirian dan anggaran dasar tersebut dan izin usaha Penerima Kerjasama yang disertifikasi oleh wakil yang berwenang dari Penerima Kerjasama; B. salinan sesuai asli keputusan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Penerima Kerjasama (sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar PENERIMA KERJASAMA) yang menyetujui penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini; C. pendapat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk untuk mewakili Penerima Kerjasama mengenai keabsahan pendirian dan kecakapan bertindak Penerima Kerjasama, serta keabsahan, keberlakuan dan dapat dilaksanakannya setiap Perjanjian Proyek yang ditandatangani Penerima Kerjasama dan Persetujuan yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek dalam bentuk sebagaimana terdapat dalam Lampiran 10 (Bentuk Pendapat Hukum); D. salinan Dokumen Desain dan perbaikannya sesuai ketentuan Pasal 6.3.(c); E. sertifikat dari Para Kreditor Proyek bahwa Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan telah berlaku penuh dan efektif, dan bahwa persyaratan yang disyaratkan untuk pencairan awal dari Hutang Senior telah dipenuhi atau dikesampingkan; F. sertifikat dari Pemegang Saham Awal yang membuktikan telah terjadinya penyetoran modal Pemegang Saham Awal untuk memenuhi kebutuhan Ekuitas Penerima Kerjasama; G. salinan sesuai asli dari semua Persetujuan dalam Lampiran 4 (Persetujuan) yang harus didapatkan oleh Penerima Kerjasama pada Tanggal Efektif sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan kewajiban Penerima Kerjasama berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek dan transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini serta sertifikat dari Penerima Kerjasama bahwa Persetujuan tersebut telah berlaku penuh dan efektif; H. sertifikat dari Penerima Kerjasama bahwa pernyataan dan jaminan Penerima Kerjasama yang tercantum dalam Perjanjian ini secara material sudah sesuai dan tepat sejak Tanggal Efektif; I. sertifikat dari Penerima Kerjasama bahwa tidak ada peraturan yang telah diundangkan, ditetapkan atau dilaksanakan oleh Instansi yang menyatakan ketidakberlakuan atau ketidaksahan, menghambat atau larangan penandatanganan Perjanjian Proyek; J. salinan sesuai asli polis asuransi yang disyaratkan selama konstruksi Fasilitas berdasarkan Pasal 9 dan Lampiran 17 (Asuransi), dan sertifikat yang menununjukan bahwa asuransi tersebut masih berlaku (certificates of currency); K. Jaminan Pelaksanaan Tahap II yang berlaku dan sah sesuai dengan ketentuannya; 18
L. Salinan setiap Perjanjian Proyek dimana Penerima Kerjasama merupakan pihak dalam perjanjian tersebut yang ditandatangani oleh Penerima Kerjasamadan telah berlaku efektif; dan M. perjanjian penunjukan Konsultan Pengawas Independen yang telah ditandatangani oleh Para Pihak. (c) Persyaratan Pendahuluan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.1 (b) adalah untuk kepentingan PJPK semata dan hanya dapat dikesampingkan oleh PJPK berdasarkan pernyataan tertulis. 2.2 Kewajiban Memenuhi Persyaratan Pendahuluan (a) Penerima Kerjasama harus memenuhi semua persyaratan pendahuluan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2.1 (b) pada atau sebelum Target Tanggal Efektif. (b) Pada saat Penerima Kerjasama telah memenuhi satu dari persyaratan-persyaratan tersebut Penerima Kerjasama harus segera memberitahu PJPK mengenai hal tersebut dan memberikan salinan dari dokumen yang diwajibkan menurut Pasal 2.1 (b). (c) Jika diminta secara tertulis, PJPK dapat secara wajar melakukan usaha terbaiknya untuk membantu Penerima Kerjasama dalam memenuhi persyaratan pendahuluan yang menjadi tanggung jawab Penerima Kerjasama dengan menyebutkan jenis bantuan yang diperlukan. (d) Meskipun terdapat bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.2.(c), Penerima Kerjasama tetap wajib memenuhi persyaratan yang diimaksud dan bantuan yang diberikan oleh PJPK tidak boleh dianggap sebagai kesanggupan atau jaminan dari PJPK bahwa bantuannya akan efektif atau menjanjikan hasil yang diinginkan. (e) PJPK harus menyampaikan secara tertulis kepada Penerima Kerjasama jika seluruh persyaratan pendahuluan telah dipenuhi atau dikesampingkan oleh PJPK (“Tanggal Efektif”). 2.3 Jaminan Pelaksanaan Tahap I (a) Penerima Kerjasama wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Tahap I kepada PJPK dalam bentuk sebagaimana disyaratkan dalam Lampiran 8 (Bentuk Jaminan) Bagian B pada atau sebelum Tanggal Penandatanganan. (b) Jaminan Pelaksanaan Tahap I harus tetap berlaku dan berkekuatan penuh sampai dengan terjadinya terlebih dahulu salah satu peristiwa berikut ini: (i) Tanggal Efektif (sebagaimana diperpanjang berdasarkan Pasal 2.4 di bawah ini jika berlaku); atau (ii) 30 (Tiga puluh) Hari sejak Tanggal Pengakhiran. (c) Apabila Jaminan Pelaksanaan Tahap I akan berakhir sebelum tanggal yang disyaratkan dalam Pasal 2.3(b), Penerima Kerjasama wajib memastikan agar Jaminan Pelaksanaan Tahap I diperpanjang, diperbaharui atau diganti selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) Hari sebelum tanggal Jaminan Pelaksanaan Tahap I berakhir. (d) Dalam hal Penerima Kerjasama gagal melakukan perpanjangan, pembaharuan atau penggantian tersebut, PJPK berhak untuk mencairkan jumlah keseluruhan dari Jaminan Pelaksanaan Tahap I dan menahan uang tersebut sebagai jaminan sampai dengan Penerima Kerjasama menyerahkan jaminan baru kepada PJPK dalam bentuk yang dapat diterima oleh PJPK. PJPK akan segera mengembalikan uang yang ditahan sebagai jaminan (tanpa bunga) kepada Penerima Kerjasama setelah Penerima Kerjasama menyerahkan jaminan baru kepada PJPK dalam bentuk yang dapat diterima oleh PJPK. Segala biaya untuk penyerahan kembali uang yang ditahan sebagai jaminan dibebankan kepada Penerima Kerjasama.
19
(e) Penerima Kerjasama harus menyediakan pengganti Jaminan Pelaksanaan Tahap I yang memenuhi persyaratan dalam Perjanjian ini apabila Bank yang menerbitkan Jaminan Pelaksanaan Tahap I: (i) pada setiap saat gagal untuk memenuhi persyaratan yang berlaku bagi Bank sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1.1; atau (ii) mengalami Peristiwa Pailit. (f) PJPK berhak melakukan klarifikasi secara langsung kepada Bank penerbit Jaminan Pelaksanaan Tahap I untuk memastikan kesesuai Bank dan Jaminan Pelaksanaan Tahap I dengan ketentuan Perjanjian ini, dan Penerima Kerjasama wajib memberikan dukungan yang diperlukan untuk terlaksananya klarifikasi tersebut. 2.4 Kegagalan Mencapai Tanggal Efektif (a) Perpanjangan Target Tanggal Efektif (i) Apabila Penerima Kerjasama memperkirakan tidak dapat memenuhi persyaratan pendahuluan yang harus dipenuhinya sesuai dengan ketentuan Pasal 2.1 (b) sebelum Target Tanggal Efektif, dan PJPK tidak mengesampingkan persyaratan pendahuluan tersebut, Penerima Kerjasama dapat mengirimkan permohonan kepada PJPK dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum Target Tanggal Efektif bahwa Penerima Kerjasama meminta perpanjangan Target Tanggal Efektif. Berdasarkan penerimaan permohonan tersebut, PJPK atas diskresinya sendiri dapat menyetujui untuk memperpanjang Target Tanggal Efektif. (ii) Dalam hal PJPK memperpanjang Target Tanggal Efektif, maka perpanjangan Target Tanggal Efektif adalah satu-satunya kompensasi yang dapat diterima oleh Penerima Kerjasama, dan Penerima Kerjasama tidak berhak atas penyesuaian Pembayaran Ketersediaan Layanan atau kompensasi lainnya atau pembayaran tambahan dari PJPK. (b) Pengakhiran Perjanjian karena Tidak Terjadinya Tanggal Efektif Jika setiap persyaratan pendahuluan untuk Tanggal Efektif sebagaimana dicantumkan pada Pasal 2.1 (b) belum terpenuhi pada Target Tanggal Efektif, maka: (i) PJPK berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan pengakhiran secara tertulis kepada Penerima Kerjasama; dan (ii) Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal pengakhiran yang ditentukan dalam pemberitahuan pengakhiran tersebut. (c) Akibat Pengakhiran Perjanjian karena Tidak Terjadinya Tanggal Efektif Jika Perjanjian ini diakhiri karena tidak tercapainya Tanggal Efektif maka: (i) PJPK berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan Tahap I; dan (ii) Para Pihak tidak lagi mempunyai hak atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini. 2.5 Surat Persetujuan PJPK dan Perjanjian Penjaminan Pada saat atau sebelum Tanggal Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan: (i) jika diminta oleh Penerima Kerjasama, PJPK akan menerbitkan Surat Persetujuan PJPK, dan (ii) memastikan ditandatanganinya Perjanjian Penjaminan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam format yang telah ditentukan untuk menjamin kewajiban finansial tertentu dari PJPK berdasarkan Perjanjian ini. 2.6 Ketentuan Yang Berlaku Sejak Tanggal Penandatanganan Pasal-pasal berikut ini berlaku efektif sejak Tanggal Penandatanganan dan tidak tergantung pada terjadinya Tanggal Efektif: (a) Pasal 1 (Definisi dan Dasar Penafsiran); (b) Pasal 2 (Tanggal Efektif); (c) Pasal 6.3 (Desain, Gambar Rancang dan Dokumen Lain); (d) Pasal 6.13 (Konsultan Pengawas Independen);
20
(e) Pasal 14 (Pernyataan dan Jaminan); (f) Pasal 15.1 (Tindakan PENERIMA KERJASAMA); (g) Pasal 15.3 (Kepatuhan terhadap Hukum Yang Berlaku); (h) Pasal 15.6 (Jaminan Anti Korupsi); (i) Pasal 16 (Peristiwa Keadaan Kahar); (j) Pasal 20 (Ganti Rugi); (k) Pasal 21.1 (Kerugian Tidak Langsung)); (l) Pasal 24 (Pengalihan); (m) Pasal 27 (Penyelesaian Sengketa); dan (n) Pasal 28(Ketentuan-Ketentuan Umum). PASAL 3 JANGKA WAKTU 3.1 Dimulai dan Berakhirnya Jangka Waktu (a) Perjanjian ini berlaku sejak Tanggal Penandatanganan dengan ketentuan bahwa keberlakuan pasal-pasal dalam Perjanjian ini tunduk pada ketentuan Pasal 3.2. (b) Perjanjian ini berakhir pada saat terjadinya terlebih dahulu di antara peristiwa-peristiwa di bawah ini: (i) berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun terus menerus sejak Tanggal Operasional Komersial sebagaimana dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini (“Periode Kerjasama”); atau (ii) pengakhiran lebih awal Perjanjian ini berdasarkan Pasal 2.4 (b), 23.1, 23.3, 23.4, 23.5 atau 23.6. ((i) dan (ii) selanjutnya disebut sebagai “Tanggal Pengakhiran”). 3.2 Ketentuan-Ketentuan Yang Berlaku (a) Sejak Tanggal Penandatanganan hingga Tanggal Efektif, ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 2.6 berlaku penuh dan efektif. (b) Sejak Tanggal Efektif hingga Tanggal Pengakhiran, semua ketentuan Perjanjian ini berlaku penuh dan efektif. 3.3 Pengalihan pada akhir Periode Kerjasama Pada saat berakhirnya Periode Kerjasama, Penerima Kerjasama harus mengalihkan Proyek kepada PJPK dengan pembayaran sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 26.6.
BAB III URAIAN MENGENAI PROYEK DAN PEMBIAYAAN PASAL 4 RUANG LINGKUP PROYEK DAN PERSETUJUAN 4.1 Ruang Lingkup Proyek (a) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Proyek, termasuk melaksanakan Pekerjaan dan memberikan Layanan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
21
(b) Atas pelaksanaan Proyek oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, PIHAK KEDUA berhak menerima Pembayaran Ketersediaan Layanan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. 4.2 Lingkup Kegiatan Penerima Kejasama Secara Umum Sesuai dengan Perjanjian ini, Penerima Kerjasama harus melaksanakan Proyek yang meliputi: (a) menggunakan, mengoperasikan, memanfaatkan, mengusahakan Aset Eksisting; (b) melakukan investasi dalam Aset Proyek untuk keperluan Pengelolaan Terminal Peti Kemas Pelabuhan Baubau termasuk untuk mengupgrade dan merehabilitasi Aset Eksisting, maupun untuk membangun aset-aset baru sehubungan dengan pengelolaan Pengelolaan Terminal Peti Kemas Pelabuhan Baubau; (c) melakukan pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian Aset Proyek, termasuk pemeliharaan perbaikan dan penggantian Aset Eksisting; (d) melakukan promosi Terminal Peti Kemas Pelabuhan Baubau; (e) menyediakan jasa pelayanan kepelabuhanan, jasa terkait kepelabuhanan dan mengenakan tarif atas pelayanan jasa tersebut kepada pelanggan secara langsung; (f) memanfaatkan Aset Proyek untuk usaha penunjang lainnya, termasuk usaha sehubungan dengan penyediaan Area Komersial; dan (g) menyediakan pembiayaan untuk seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai (f) di atas. 4.3 Persetujuan-Persetujuan (a) Penerima Kerjasama harus memperoleh semua Persetujuan yang diperlukan untuk rehabilitasi dan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, kepemilikan dan pengalihan Proyek sesuai dengan Lampiran 4 (Persetujuan) serta memastikan bahwa Persetujuan tersebut akan tetap berlaku selama jangka waktu Perjanjian ini. (b) PJPK berdasarkan permintaan tertulis dan biaya dari Penerima Kerjasama, akan berupaya untuk memfasilitasi Penerima Kerjasama secara wajar dalam bentuk sosialisasi dan konsultasi untuk memperoleh Persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan. 4.5 Dukungan Penerima Kerjasama atas pelaksanaan kewajiban PJPK Penerima Kerjasama wajib memberikan dukungan, antara lain pemberian data dan dokumen, kepada PJPK untuk: (a) melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Hukum Yang Berlaku secara efektif dan efisien; dan (b) mematuhi standar dan tujuan sebagaimana diatur dalam Hukum Yang Berlaku PASAL 5 ASET EKSISTING 5.1 Kepemilikan Aset Eksisting Seluruh Aset Eksisting merupakan milik PJPK dan setiap hak untuk menggunakan Aset Eksisting, berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai pengalihan kepemilikan Aset Eksisting kepada Penerima Kerjasama. 5.2 Penggunaan Aset Eksisting (a) Segera setelah serah terima Aset Eksisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.3, Penerima Kerjasama berhak untuk menggunakan dan mengoperasikan Aset Eksisting secara eksklusif untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini. (b) Penerima Kerjasama tidak berwenang unntuk merubah, mengganti atau menghilangkan
22
(c) (a) (b) (c) (d)
(d)
Aset Eksisting, atau setiap bagian daripadanya, kecuali suatu persetujuan tertulis dari PJPK telah didapatkan sehubungan dengan perubahan, penggantian dan penghapusan (dengan ketentuan bahwa PJPK harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PJPK Penerima Kerjasama harus secara wajar dan pantas, menjaga dan berhati-hati ketika menggunakan setiap Aset Eksisting; memperhatikan syarat dan ketentuan dari petunjuk penggunaan atau pengoperasian atas penggunaan alat-alat, perlengkapan, instrumen dan Aset Eksisting sebagaimana disepakati oleh PJPK; menyediakan staf yang berkualitas dengan jumlah yang memadai dengan keterampilan yang sesuai untuk pengoperasian Aset Eksisting secara aman, tepat, dan efisien; dan
melaporkan setiap kerusakan atau kerugian dari Aset Eksisting kepada PJPK dan, sehubungan dengan suatu kejadian (kecelakaan), harus menyediakan laporan mengenai kejadian (kecelakaan) tersebut dalam jangka waktu lima (5) Hari Kerja sejak tanggal terjadinya kejadian (kecelakaan) tersebut; Kecuali dengan persetujuan tertulis dari PJPK telah didapatkan, Penerima
Kerjasama dilarang: (a) menggunakan setiap Aset Eksisting untuk tujuan apapun selain daripada Terminal Peti Kemas Pelabuhan Baubau sehubungan dengan Perjanjian ini; dan
(b) menggunakan atau membiarkan Terminal Peti Kemas Pelabuhan Baubau atau setiap bagian daripadanyadigunakan secara ilegal, tidak bermoral, dan tujuan-tujuan yang tidak layak.
5.3 Serah Terima Aset Eksisting (a) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Perjanjian ini, Penerima Kerjasama harus, melalui pemeriksaan mandiri yang ditunjuk dan disetujui oleh PJPK, melakukan inspeksi atas Aset Eksisting dan menyiapkan laporan inspeksi untuk ditinjau oleh PJPK.
(b) Jika berdasarkan laporan inspeksi sebagaimana disebutkan dalam huruf (a), telah disimpulkan bahwa Aset Eksisting, atau bagian-bagian didalamnya, tidak dalam kondisi operasi yang baik, maka Para Pihak dapat menyetujui untuk memilih hal-hal berikut: (i) PJPK untuk membuat penggantian atas bagian dari Aset Eksisting sehingga aset tersebut dapat memenuhi kondisi yang diharapkan; (ii) PJPK memberikan wewenang kepada Penerima Kerjasama untuk melakukan perubahan atau penggantian atas bagian dari Aset Eksisting;
(iii) bagian dari Aset Eksisting tersebut akan dibuang dan tidak disertakan dalam Aset Eksisting yang ditransfer kepada Penerima Kerjasama. (c) Segera setelah PJPK menyetujui laporan inspeksi, Para Pihak harus menandatangani Pemberitahuan Penerimaan dari Kondisi Aset Eksisting, yang akan menunjukkan kondisi Aset Eksisting bersama dengan perjanjian Para Pihak berkaitan dengan aset-aset yang tidak dalam kondisi operasi baik sebagaimana disebutkan dalam huruf (b) di atas. (d) Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 21, Penerima Kerjasama harus dianggap telah memenuhi kewajibannya dalam kaitannya dengan kondisi dari Aset Eksisting, dan harus dianggap bertanggungjawab terhadap konsekuensi- konsekuensi yang timbul karena penggunaan Aset Eksisting untuk tujuan pengelolaan Perjanjian ini. 5.4 Pernyataan dan Indemnifikasi oleh PJPK PJPK dengan ini menyatakan bahwa PJPK mempunyai kepemilikan atas seluruh Aset Eksisting dan pemberian masa Kerjasama dan hak untuk menggunakan Aset Eksisting berdasarkan Perjanjian ini kepada Penerima Kerjasama tidak akan melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan 23
yang berlaku dan segala hak-hak dari pihak ketiga. PJPK mengganti rugi Penerima Kerjasama (termasuk sponsor, pemegang saham, dewan direksi, dewan komisaris, manajemen, pegawai, agen, dan kontraktor) seluruhnya dan/atau terhadap seluruh tindakan, biaya, gugatan, dan kerusakan apapun yang mungkin diderita oleh Penerima Kerjasama akibat pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5.04 yang dilakukan oleh PJPK.
PASAL 6 KAWASAN TERMINAL PETI KEMAS PELABUHAN BAUBAU 6.1 Kawasan Terminal Peti Kemas Pelabuhan Baubau (a) Pending Items (b) (c) (d) (e) (f) 6.2 Rencana Tata Letak (a) Rencana Tata Letak menetapkan lokasi dan tata letak dari berbagai bagian dari kawasan dan menentukan penggunaan dari berbagai bagian dari Kawasan Terminal Peti Kemas Pelabuhan Baubau (“Rencana Tata Letak”) sebagaimana ditunjukkan dalam Dokumen Desain. (b) Penerima Kerjasama mengetahui bahwa Bangunan Pelabuhan Baubau akan dibagi menjadi Area Pengoperasian Pelabuhan, Area Komersial, Area Transportasi, dan Area Parkir sebagaimana ditunjukkan dalam Rencana Tata Letak. (c) Penerima Kerjasama tidak dapat menggunakan Area Pengoperasian Pelabuhan, Area Komersial, Area Transportasi dan Area Parkir, sebagaimana ditunjukkan dalam Rencana Tata Letak untuk setiap tujuan selain dari tujuan penggunaan yang telah ditetapkan berdasarkan Pasal 6.3; Pasal 6.4; Pasal 6.5; Pasal 6.6; dan Pasaal 6.7 kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu secara tertulis dari PJPK. (d) Hanya kapal angkutan peti kemas yang diperbolehkan untuk berlabuh di Dermaga Peti Kemas Pelabuhan Baubau. Kecuali dengan Persetujuan tertulis sebelumnya dari PJPK, kapal-kapal lainnya selain dari kapal angkutan peti kemas tidak diperbolehkan untuk berlabuh di Dermaga Peti Kemas Pelabuhan
Baubau. (e) Kecuali dengan Persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PJPK, Penerima Kerjasama tidak diperbolehkan untuk menggunakan Dermaga Peti Kemas Pelabuhan Baubau untuk tujuan bongkar muat cargo umum (general cargo) dan kargo curah sehubungan dengan pengoperasian peti kemas terhadap atau dari semua jenis kapal. (f) Penerima Kerjasama tidak dapat menggunakan atau mengizinkan penggunaan Dermaga Peti Kemas Pelabuhan Baubau atau setiap bagian daripadanya untuk pemukiman. 6.3 Area Pengoperasian Pelabuhan Tunduk pada Pasal 6.2, Area Pengoperasian Pelabuhan tidak dapat digunakan untuk tujuan penggunaan selain daripada penggunaan Dermaga Peti Kemas Pelabuhan Baubau untuk berlabuhnya kapal-kapal angkutan peti kemas beserta tambahannya (jika ada), dan fasilitasfasilitas pendukung lainnya yang menurut PJPK penting untuk pengoperasian, keamanan dan keselamatan Pelabuhan Baubau dan fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan oleh PJPK. 6.4 Area Komersial Tunduk pada Pasal 6.2, Area Komersial tidak dapat digunakan untuk tujuan penggunaan selain 24
untuk toko-toko ritel, restoran, pertukaran valas, operator tur, pusat informasi turis,dan tujuantujuan lain yangmungkin diperbolehkan oleh PJPK. 6.5 Area Transportasi Tunduk pada Pasal 6.2, Area Transportasi tidak dapat digunakan untuk tujuan penggunaan selain untuk jalan masuk, sirkulasi kendaraan bermotor, antrian kendaraan bermotor, penurunan dan penjemputan Penumpang, dan tujuan-tujuan lain yang mungkin diperbolehkan oleh PJPK. Penerima Kerjasama tidak diperbolehkan untuk mengubah tata letak dari jalan masuk, sirkulasi kendaraan bermotor, antrian kendaraan bermotor, tempat penurunan dan penjemputan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Letak, kecuali terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PJPK. 6.6 Penghentian Penggunaan Jika, dalam Periode Kerjasama, PJPK berpendapat bahwa Kawasan Terminal Peti Kemas Pelabuhan Baubau atau bagian daripadanya telah dihentikan penggunaannya untuk tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 atau sejauh PJPK, Kawasan Terminal Peti Kemas Pelabuhan Baubau tidak digunakan atau tidak secara layak digunakan untuk tujuan sebagaimana diberikan, Penerima Kerjasama akan dikenakan Kerugian Yang Harus Dibayar sampai dengan telah digunakannya Terminal Peti Kemas Pelabuhan Baubau sesuai dengan tujuan-tujuan yang disebutkan dalam Pasal 6 atau digunakan atau secara layak digunakan untuk tujuan sebagaimana diberikan. BAB IV JAMINAN PELAKSANAAN Tahap II, PENGOPERASIAN, DAN PEMANTAUAN PASAL 7 JAMINAN PELAKSANAAN TAHAP II, DESAIN, KONSTRUKSI, PENGUJIAN 7.1 Jaminan Pelaksanaan Tahap II (a) Jaminan Pelaksanaan Tahap II (i) Pada saat atau sebelum Tanggal Efektif, Penerima Kerjasama harus memberikan kepada PJPK Jaminan Pelaksanaan Tahap II sebagai pemenuhan atas syarat yang diatur dalam Pasal 2.1(b) L dalam bentuk sebagaimana dimuat pada Bagian A Lampiran 8 (Bentuk Jaminan). (ii) Jaminan Pelaksanaan Tahap II, tunduk kepada Pasal 6.1 (a)(iii), tetap sah, berlaku dan mengikat hingga terjadinya terlebih dahulu peristiwa berikut: (A) Tanggal Operasional Komersial; atau (B) 30 (tiga puluh) Hari setelah Tanggal Pengakhiran. (iii) Dalam hal Jaminan Pelaksanaan Tahap II akan berakhir pada tanggal yang lebih awal dari jangka waktu yang diatur dalam Pasal 7.1 (a)(ii), Penerima Kerjasama harus memastikan Jaminan Pelaksanaan Tahap II diperpanjang, diperbaharui atau digantikan tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) Hari sebelum tanggal berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 7.1 (a) (ii). (iv) Dalam hal Penerima Kerjasama gagal untuk melakukan perpanjangan, perbaharuan atau penggantian Jaminan Pelaksanaan Tahap II, PJPK berhak untuk mencairkan secara penuh Jaminan Pelaksanaan Tahap II dan menggunakan uang hasil pencairan sebagai jaminan sampai Penerima Kerjasama memberikan kepada PJPK jaminan baru dalam bentuk yang memuaskan PJPK. (v) PJPK mempunyai hak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan Tahap II dalam hal
25
Penerima Kerjasama gagal untuk membayar jumlah yang telah jatuh tempo dan terhutang kepada PJPK pada tanggal dimana pembayaran tersebut diwajibkan atau secara lain diatur dalam Perjanjian ini, termasuk tanpa batasan, sesuai dengan Pasal 7.10. (c) dan Pasal 23.7 (g). (vi) Apabila suatu Jaminan Pelaksanaan Tahap II telah dicairkan sebelum tanggal berakhirnya, Penerima Kerjasama harus: (i) memastikan tambahan Jaminan Pelaksanaan Tahap II sehingga nilai Jaminan Pelaksanaan Tahap II kembali sama dengan nilai awal Jaminan Pelaksanaan Tahap II; atau (ii) memberikan kepada PJPK suatu Jaminan Pelaksanaan Tahap II pengganti dengan nilai dan kondisi yang sama dengan Jaminan Pelaksanaan Tahap II awal; (iii) dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari. (b) Bank Penerima Kerjasama harus mengganti Jaminan Pelaksanaan Tahap II apabila Bank yang menerbitkan Jaminan Pelaksanaan Tahap II: (i) pada setiap saat gagal untuk memenuhi persyaratan yang berlaku bagi Bank sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1.1; atau (ii) berada dalam Peristiwa Kepailitan. (c) PJPK berhak melakukan klarifikasi secara langsung kepada Bank penerbit Jaminan Pelaksanaan Tahap II untuk memastikan kesesuaian Bank dan Jaminan Pelaksanaan Tahap II dengan ketentuan Perjanjian ini, dan Penerima Kerjasama wajib memberikan dukungan yang diperlukan untuk terlaksananya klarifikasi tersebut. 7.2 Rancangan dan Gambar dan Dokumen Lain (a) Rancangan dan Gambar Yang Disyaratkan (i) Penerima Kerjasama harus membuat dan menyerahkan kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen 4 (empat) salinan cetak dan 1 (satu) salinan elektronik Rancangan dan Gambar yang merupakan perancangan secara konsep dan detil serta penggambaran, informasi teknis pendukung yang diperlukan untuk Proyek serta setiap perhitungan, contoh, pola, model, spesifikasi, standar dan informasi teknis lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal Penandatanganan. (ii) Penerima Kerjasama harus membuat dan menyerahkan kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen 4 (empat) salinan cetak dan 1 (satu) salinan elektronik dari setiap dokumen desain teknik terperinci akhir (final detailed engineering design), termasuk rancangan dan gambar dan rencana, perincian proses dan filosofi pengoperasian (“Dokumen Desain”) atas Fasilitas dalam jangka waktu 150 (seratus lima puluh) Hari sejak tanggal Penandatanganan. (iii) Dokumen Desain harus meliputi: (A) Rancangan dan gambar final bagi denah umum Proyek termasuk jalan masuk permanen; (B) Rancangan dan gambar serta keterangan yang umum dan terperinci tentang seluruh fasilitas, struktur dan pekerjaan sipil dan elektrikal tambahan; (C) rencana keselamatan dan kesehatan kerja (K3); (D) rencana kerja (plan of work) untuk menunujukan strategi kerja dan upaya pencapai kerja yang optimal; (E) metoda kerja (methode of procedure) guna memperjelas hal-hal apa saja dan tahapan pelaksanaan pekerjaan secara rinci; (F) matrix of responsibility untuk menggambarkan penanggung jawab atas setiap pekerjaan dan targetnya; (G) daftar jenis, volume dan distribusi material pada lokasi Fasilitas termasuk cadangannya dan lokasi penyimpanannya; (H) pengaturan final atas rencana denah umum dari semua fasilitas pelabuhan; 26
(I) prosedur pengujian kesiapan operasi yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Lampiran 7 (Pengujian dan Uji Coba Sistem); (J) program sebagaimana disyaratkan pada Lampiran 6 (Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek). (b) Kajian dan Masukan serta Persetujuan (i) Dokumen Desain harus mendapatkan persetujuan dari PJPK. PJPK akan memberikan persetujuan atas Dokumen Desain melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.3 (b) (ii) sampai dengan (vi) di bawah. (ii) PJPK dapat memberikan masukan atau pertanyaan mengenai Dokumen Desain yang diserahkan menurut Pasal 7.3 (a) dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah penyerahannya, dengan ketentuan bahwa masukan atau pertanyaan dari PJPK menyangkut kesesuaian atas Dokumen Desain terhadap Spesifikasi Desain dan Teknis, Praktek Industri yang Baik, atau persyaratan teknik dan desain lain dari Perjanjian ini. (iii) Setelah menerima masukan atau pertanyaan dari PJPK, Penerima Kerjasama harus memberikan klarifikasi dan/atau mengubah Dokumen Desain sebagaimana mestinya dan menyerahkan Dokumen Desain yang telah diperbaiki kepada PJPK dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari untuk kajian final oleh PJPK. (iv) Jika Penerima Kerjasama tidak menerima masukan tertulis dari PJPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari dari penyerahan Dokumen Desain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.3 (b) (i) atau perbaikan Dokumen Desain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.3 (b) (ii), maka PJPK dianggap tidak mempunyai masukan atau pertanyaan dan menyetujui Dokumen Desain atau perbaikan Dokumen Desain kecuali dalam hal terdapatnya masukan dari Konsultan Pengawas Independen sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.3 (b) (v) di bawah. (v) Konsultan Pengawas Independen dapat memberikan masukan atas Dokumen Desain kepada Penerima Kerjasama dalam jangka waktu sebagaimana diatur pada Pasal 7.3(c) (i) dan Penerima Kerjasama harus mempertimbangkan temuan dari Konsultan Pengawas Independen pada Dokumen Desain, meskipun PJPK tidak memberikan masukan apapun atas Dokumen Desain. (vi) Jika terdapat ketidaksesuaian antara temuan dari Konsultan Pengawas Independen dengan masukan dari PJPK, maka masalah tersebut akan diselesaikan melalui diskusi bersama yang melibatkan Para Pihak dan Konsultan Pengawas Independen; jika hal tersebut tidak terselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal dimana Konsultan Pengawas Independen memberikan masukanya atas Dokumen Desain kepada Peerima Kerjasama, maka hal ini harus diserahkan kepada Ahli untuk penetapan sesuai dengan Pasal 27.2. (c) Penyangkalan (i) Kajian dan persetujuan dari PJPK atas Dokumen Desain bukan merupakan jaminan baik secara tegas ataupun tersirat dari PJPK mengenai ketepatan teknik atas Dokumen Desain, dan Penerima Kerjasama mengakui bahwa PJPK tidak bertanggung jawab atas ketepatan, keamanan atau kehandalan bagian manapun dari Proyek. (ii) Penyerahan atas setiap dokumentasi kepada PJPK atau Konsultan Pengawas Independen (termasuk pembuatan masukan atau persetujuan yang mungkin diminta oleh Penerima Kerjasama) tidak membebaskan Penerima Kerjasama dari kewajiban atau tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini atau tugasnya untuk memastikan ketepatan, kebenaran atau kecocokan dari hal yang menjadi dasar dari penyerahan tersebut, dan kajian atau masukan yang diberikan tidak boleh ditafsirkan sebagai perubahan dalam lingkup Proyek untuk tujuan Pasal 7.5(b) kecuali Para Pihak setuju 27
sebaliknya secara tertulis, hal ini juga tidak boleh ditafsirkan sebagai pengesampingan hak oleh PJPK menurut Perjanjian ini. (d) Dokumen yang Harus Disimpan di Kantor Pusat Penerima Kerjasama Penerima Kerjasama harus menyimpan dua salinan dari dokumen-dokumen berikut ini di kantor pusatnya di Jakarta, Indonesia berkaitan dengan semua perlengkapan yang dipasang pada Proyek dan disebutkan dalam Lampiran 2 (Spesifikasi Desain dan Teknis): (i) Gambar Keadaan Terpasang bagi Proyek; (ii) Salinan dari semua petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan serta dokumentasi teknik lain (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik) untuk Proyek; (iii) Salinan hasil pengujian dari semua pengujian yang dilakukan sesuai dengan Kontrak EPC, dan Perjanjian ini; dan (iv) Dokumentasi teknis yang terperinci (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik) berkenaan dengan desain, konstruksi, operasional dan pemeliharaan Proyek. 7.4 Konstruksi Proyek (a) Tanggung Jawab Penerima Kerjasama atas Konstruksi Penerima Kerjasama wajib melakukan desain, rekayasa, pengadaan, pasokan, pemasangan dan konstruksi dan rehabilitasi Fasilitas sesuai dengan: (i) Dokumen Desain yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA; (ii) Spesifikasi Desain dan Teknis; (iii) semua standar dan praktek desain, rekayasa dan konstruksi yang relevan yang berlaku di Indonesia; (iv) Praktek Industri yang Baik; (v) semua Hukum Yang Berlaku; (vi) Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek; (vii) Dokumen Lingkungan yang telah disetujui; (viii) ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini; dan (ix) setiap Modifikasi yang diinstruksikan sesuai dengan Pasal 8.1 atau yang disetujui untuk dilaksanakan sesuai dengan Pasal 8.2. (b) Jaminan Umum Penerima Kerjasama Terhadap Konstruksi Penerima Kerjasama menjamin bahwa desain, rekayasa, pengadaan, konstruksi, instalasi, pengujian dan uji coba sistem dari Fasilitas dan pekerjaan Kontraktor EPC dan subkontraktornya akan: (i) sesuai dengan tujuan Proyek; (ii) sesuai dengan Spesifikasi Desain dan Teknis; (iii) bebas dari cacat tersembunyi dan kekurangan; dan (iv) sesuai dengan Perjanjian ini dan semua Hukum Yang Berlaku, termasuk hukum lingkungan; (v) tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual pihak lain; (c) Kewajiban-kewajiban Konstruksi Lainnya Sebagai tambahan dari kewajiban konstruksi umum yang disebutkan dalam Pasal 6.4(a) (b), PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan berhak untuk: (i) membuat perjanjian dengan pihak lain sesuai dengan Hukum Yang Berlaku; (ii) menunjuk dan memberhentikan para Kontraktor atau subkontraktor, konsultan dan penasehat profesional, kecuali Konsultan Pengawas Independen; (iii) mempekerjakan, mengerahkan, mengorganisasi dan mengarahkan staf untuk menyelenggarakan dan mengelola Proyek; (iv) membuat perjanjian yang diperlukan untuk pasokan peralatan, bahan-bahan, tenaga kerja dan jasa;
28
(v) setelah diminta oleh PJPK melalui pemberitahuan tertulis sebelumnya dalam waktu yang sewajarnya, memberikan akses kepada PJPK untuk memasuki Area Proyek dalam rangka pemeriksaan pelaksanaan Pekerjaan oleh Penerima Kerjasama atau Kontraktor Penerima Kerjasama; (vi) melakukan tindakan untuk melindungi masyarakat dan harta benda, menghindari kemacetan, mencegah gangguan, mengurangi kebisingan dan gangguan, dan memastikan bahwa emisi, pelepasan dan limbah dari aktivitas konstruksi Penerima Kerjasama memenuhi semua Hukum yang Berlaku; dan (vii) melakukan segala tindakan lain yang diperlukan bagi keamanan dan penyelesaian pembangunan Fasilitas tepat pada waktunya. 7.5 Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek (a) Tahap Penyelesaian Proyek PIHAK KEDUA wajib mencapai kemajuan Pekerjaan dan menyelesaikan konstruksi, pengujian dan uji coba sistem Fasilitas sesuai dengan Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek. (b) Perpanjangan Tahap Penyelesaian Proyek (i) Selama konstruksi Proyek, Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek hanya dapat diperpanjang jika terjadi salah satu atau lebih peristiwa-peristiwa berikut ini: A. Peristiwa Tindakan atau Tidak Dilakukannya Tindakan Pemerintah; B. Setiap pelanggaran atau kelalaian dari Konsultan Pengawas Independen; C. Peristiwa Keadaan Kahar; D. Peristiwa Perubahan Hukum; atau E. Setiap perubahan lingkup atau spesifikasi Proyek sebagaimana yang diinstruksikan oleh PJPK sesuai dengan Pasal 7.1 atau yang disetujui oleh PJPK untuk dilaksanakan sesuai dengan Pasal 7.2; (“Peristiwa Perpanjangan”) (ii) Perpanjangan berdasarkan Pasal 7.5(b)(i) akan diberikan dengan ketentuan: A. Penerima Kerjasama harus: 1) sesegera mungkin, dan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari setelah mengetahui bahwa Peristiwa Perpanjangan telah menyebabkan atau diperkirakan akan menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Proyek, menyampaikan permohonan perpanjangan waktu kepada PJPK; 2) dalam waktu 14 (empat belas) Hari sejak PJPK menerima permohonan yang dimaksud dalam Pasal 7.5(b)(ii)A.1), memberikan perincian penuh dari Peristiwa Perpanjangan, alasan keterlambatan dan perkiraan jumlah Hari yang diperlukan untuk mencapai Tanggal Wajib Penyelesaian yang ditetapkan, metode analisa critical path dan rencana terperinci tentang bagaimana Penerima Kerjasama akan mencapai batas waktu yang baru dan menghindari penundaan lebih lanjut. 3) membuktikan sebagaimana diperlukan secara wajar oleh PJPK bahwa Peristiwa Perpanjangan adalah penyebab langsung dari penundaan pencapaian Tanggal Wajib Penyelesaian. 4) membuktikan bahwa penyebab dari keterlambatan berada di luar kendali Penerima Kerjasama. B. Dalam hal Penerima Kerjasama telah memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Pasal 7.5(b)(ii), maka PJPK melalui pemberitahuan kepada Penerima Kerjasama memperpanjang Tanggal Wajib Penyelesaian untuk jangka waktu yang wajar selama Peristiwa Perpanjangan dengan mempertimbangkan dampakdampak yang mungkin timbul dari keterlambatan tersebut.
29
C. Dalam hal informasi disediakan setelah tanggal yang tercantum pada Pasal 7.5(b)(ii)A, maka Penerima Kerjasama tidak berhak untuk perpanjangan waktu berdasarkan Perjanjian sehubungan dengan periode dimana informasi tersebut terlambat disampaikan. (iii) Jika dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari dari tanggal penerimaan dokumen yang dimaksud pada Pasal 7.5(b)(ii)A.2) oleh PJPK, Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai waktu perpanjangan atau PJPK tidak setuju bahwa Peristiwa Perpanjangan telah terjadi (atau terhadap konsekuensi-konsekuensinya) atau PJPK tidak setuju bahwa Penerima Kerjasama berhak atas perpanjangan waktu sesuai dengan Pasal 7.5 (b), maka hal tersebut harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas Independen untuk diputuskan. Apabila Para Pihak memperselisihkan keputusan dari Konsultan Pengawas Independen atau apabila Konsultan Pengawas Independen gagal untuk membuat keputusan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari dari tanggal dimana hal tersebut diserahkan kepadanya, maka hal tersebut harus diserahkan kepada Ahli sesuai dengan Pasal 27.2. (iv) Perpanjangan Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek adalah satu-satunya kompensasi sehubungan dengan keterlambatan yang disebabkan Peristiwa Perpanjangan, kecuali untuk Peristiwa Perpanjangan berupa perubahan lingkup atau spesifikasi Proyek sebagaimana yang diinstruksikan oleh PJPK sesuai dengan Pasal 8.1. 7.6 Fasilitas Umum dan Jasa Lain Penerima Kerjasama harus menyediakan dan membayar biaya untuk memperoleh dan menggunakan air, listrik, telekomunikasi, fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan konsumsi lainnya serta mendapatkan sambungan jasa fasilitas dasar yang diperlukan untuk rehabilitasi dan pembangunan, pengujian, uji coba Fasilitas, pengoperasian dan pemeliharaan Proyek. 7.7 Pengujian dan Uji Coba Fasilitas (a) Penerima Kerjasama harus melaksanakan pengujian dan uji coba Fasilitas pada Tanggal Wajib Operasional Komersial dengan diawasi oleh Konsultan Pengawas Independen (sebagaimana dapat diperpanjang sesuai dengan Pasal 7.5(b)), sesuai dengan Lampiran 7 (Pengujian dan Uji Coba Fasilitas). (b) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pengujian dan uji coba Fasilitas, Penerima Kerjasama harus menyampaikan kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen pemberitahuan atas program pengujian dan uji coba fasilitas yang terperinci dan segera memberitahukan perkembangan dari segala perubahan atas jadwal pengujian dan uji coba Fasilitas tersebut. (c) PJPK berhak untuk menghadiri pengujian dan uji coba Fasilitas tersebut. (d) Penerima Kerjasama tidak berhak atas Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 selama masa pengujian dan uji coba Fasilitas tersebut. 7.8 Penerimaan Fasilitas (a) Dalam 5 (lima) Hari sejak penyelesaian setiap pengujian dan uji coba Fasilitas, Penerima Kerjasama harus menyerahkan laporan penyelesaian pengujian dan data pendukung kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen. (b) Dalam waktu 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya laporan penyelesaian dan data pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.8 (a), Konsultan Pengawas Independen akan menentukan apakah pengujian telah dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur uji coba sistem dan penerimaan sebagaimana yang diuraikan dalam Lampiran 7 (Pengujian dan Uji Coba Sistem). (c) Penentuan oleh Konsultan Pengawas Independen sebagaimana dimaksud pada huruf (b) bersifat final dan mengikat Para Pihak, kecuali jika terdapat kesalahan yang nyata. 30
(d) Jika: (i) Konsultan Pengawas Independen menyatakan bahwa Pekerjaan telah diselesaikan menurut Perjanjian ini dan Fasilitas telah memenuhi standar Uji Coba Penerimaan Final sebagaimana yang diuraikan dalam Lampiran 7 (Pengujian dan Uji Coba Fasilitas); (iii) gambar Keadaan Terpasang telah diberikan kepada PJPK; (iv) Petunjuk Operasi dan Pemeliharaan telah diberikan kepada PJPK; (v) Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan telah diperoleh oleh Penerima Kerjasama; dan (vi) Pelatihan kepada pegawai PJPK telah dilaksanakan dalam rangka pemantauan dan pengukuran kinerja Penerima Kerjasama pada Periode Kerjasama; PJPK akan mengeluarkan surat keputusan/keterangan penerimaan Fasilitas bagi Penerima Kerjasama dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak dipenuhinya semua persyaratan dalam Pasal 7.8 (d) ini. Dalam hal PJPK terlambat dalam menerbitkan keputusan/keterangan penerimaan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 7.8 (d) ini maka keputusan/keterangan penerimaan tersebut dianggap telah diberikan setelah lewatnya waktu tersebut. (e) Namun, jika Konsultan Pengawas Independen menyatakan bahwa Fasilitas tidak memenuhi standar Uji Coba Penerimaan Final sebagaimana yang diuraikan dalam Lampiran 7 (Pengujian dan Uji Coba Fasilitas), Konsultan Pengawas Independen akan mengeluarkan suatu laporan kepada Para Pihak yang menyatakan alasan-alasan mengapa Fasilitas gagal memenuhi standar tersebut. (f) Penerima Kerjasama harus segera melaksanakan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk memenuhi standar Uji Coba Penerimaan Final sebagaimana yang diuraikan dalam Lampiran 7 (Pengujian dan Uji Coba Fasilitas) dengan memperhatikan laporan Konsultan Pengawas Independen, dan harus memberitahu Penerima Kerjasama dan Konsultan Pengawas Independen setelah tindakan perbaikan tersebut selesai dilakukan. Segera sebagaimana praktek yang berlaku, Penerima Kerjasama akan melakukan pengujian dan uji coba lebih lanjut atas Fasilitas hingga dikeluarkannya surat keputusan/keterangan penerimaan dari PJPK sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7.8 (d). 7.9 Keterlambatan Tanggal Operasional Komersial dan Denda Keterlambatan (a) Jika Tanggal Operasional Komersial tidak terjadi pada atau sebelum Tanggal Wajib Operasional Komersial (sebagaimana dapat diperpanjang sesuai dengan Pasal 6.5(b)), Penerima Kerjasama harus membayar denda kepada PJPK untuk setiap Hari keterlambatan dari Tanggal Wajib Operasional Komersial (atau perpanjangannya sesuai dengan Pasal 7.5.(b)) dengan tarif sebesar Rp [Jaminan Pelaksanaan Tahap II dibagi 160 hari] per Hari (“Denda Keterlambatan”). (b) Denda Keterlambatan berdasarkan Pasal 7.9(a) di atas menjadi jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak Penerima Kerjasama menerima tagihan dari PJPK yang menyebutkan jumlah Denda Keterlambatan yang harus dibayarkan. (c) Jika Penerima Kerjasama gagal untuk membayar Denda Keterlambatan ketika jatuh tempo, PJPK berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan Tahap II senilai jumlah pembayaran tersebut.
31
(d) Jika keterlambatan Tanggal Operasional Komersial telah mencapai 160 (seratus enam puluh) Hari maka Penerima Kerjasamadianggap telah cidera janji sesuai dengan ketentuan Pasal 22.1 (b). (e) Tunduk pada ketentuan Pasal 21.2 (a) (ii), apabila Denda Keterlambatan telah melebihi nilai dari Jaminan Pelaksanaan Tahap II, Penerima Kerjasama harus dengan segera membayar kelebihan jumlah tersebut berdasarkan permintaan tertulis dari PJPK, dan PJPK memiliki hak untuk mengambil pembayaran atas jumlah yang belum dibayarkan dengan cara mengurangi jumlah yang terhutang kepada Penerima Kerjasama. 7.10 Keterlambatan Uji Coba Sistem bukan Karena Kesalahan Penerima Kerjasama (a) Jika Fasilitas siap untuk uji coba final sesuai dengan Lampiran 7 (Pengujian dan Uji Coba Sistem) namun Penerima Kerjasama tidak dapat melaksanakan uji coba final karena belum siapnya PJPK (“Peristiwa Keterlambatan Uji Coba Sistem”), maka pada Tanggal Wajib Operasional Komersial (sebagaimana dapat diperpanjang sesuai dengan Pasal 7.5(b)), PJPK harus membayar kepada Penerima Kerjasama Pembayaran Ketersediaan Layanan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 11 selama periode yang dimulai pada Tanggal Wajib Operasional Komersial (sebagaimana dapat diperpanjang sesuai dengan Pasal 7.5(b)), sampai dengan Tanggal Operasional Komersial secara aktual tercapai (“Periode Keterlambatan Uji Coba Final”). (b) Ketika Peristiwa Keterlambatan Uji Coba Final berakhir, dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja dari berakhirnya Peristiwa Keterlambatan Uji Coba Final tersebut, Penerima Kerjasama harus melanjutkan pelaksanaan uji coba final sesuai dengan Lampiran 7 (Pengujian dan Uji Coba Sistem). (c) Jika Fasilitas, ketika diuji sesuai dengan ketentuan Pasal 7.10 (b), gagal untuk memenuhi setiap syarat uji coba final sesuai dengan Lampiran 7 (Pengujian dan Uji Coba Sistem), maka : (i) Periode Keterlambatan Uji Coba Final berakhir; (ii) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.10 dihentikan; dan (iii) Jumlah yang telah dibayarkan oleh PJPK selama Periode Keterlambatan Uji Coba Final harus dibayarkan kembali kepada PJPK dalam waktu 10 (sepuluh) Hari sejak Fasilitas dinyatakan gagal untuk memenuhi syarat pengujian penerimaan final. Setiap keterlambatan dalam pengembalian jumlah yang telah dibayarkan oleh PJPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.10 (c) (iii) ini dikenakan Bunga Keterlambatan Pembayaran. (iv) PJPK berhak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan Tahap II dalam hal Penerima Kerjasama gagal mengembalikan jumlah yang telah dibayarkan oleh PJPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.10 (c) (iii) ini dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja. (d) Jika Penerima Kerjasama gagal untuk melanjutkan pelaksanaan uji coba final sesuai dengan Lampiran 7 (Pengujian dan Uji Coba Sistem) dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja dari berakhirnya Peristiwa Keterlambatan Uji Coba Final maka Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.10 (a) akan dihentikan hingga diterbitkannya keputusan/keterangan penerimaan Fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 7.10 (a). 7.11
Kelebihan Biaya Jika biaya penyelesaian konstruksi Fasilitas meningkat karena alasan apapun maka akibat finansial dan akibat lainnya dari peristiwa tersebut harus ditanggung oleh Penerima 32
Kerjasama, kecuali dalam hal terdapat permintaan Modifikasi dari PJPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.1. 7.12
Penyelesaian Lebih Awal Pekerjaan Konstruksi Proyek Jika Penerima Kerjasama dapat menyelesaikan pekerjaan konstruksi Proyek lebih cepat dari Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek awal yaitu 18 (delapan belas) bulan setelah Tanggal Efektif sebagaimana dibuktikan dengan surat keputusan/keterangan penerimaan Fasilitas dari PJPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.8 (d) maka Periode Kerjasama akan diperpanjang dengan menambahkan selisih waktu Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek awal dengan waktu aktual penyelesaian pekerjaan konstruksi tersebut.
7.13 Konsultan Pengawas Independen (a) Penunjukan Konsultan Pengawas Independen (i) PJPK akan memilih Konsultan Pengawas Independen dari daftar Konsultan Pengawas Independen yang telah dinominasikan sebagaimana terdapat pada Lampiran 18 (Daftar Nominasi Konsultan Pengawas Independen); (ii) Setelah PJPK memilih Konsultan Pengawas Independen sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas, Penerima Kerjasama harus segera melakukan negosiasi dan menyelesaikan rancangan perjanjian penunjukan Konsultan Pengawas Independen; (iii) PJPK dan Penerima Kerjasama akan menandatangani perjanjian dengan Konsultan Pengawas Independen sebelum Tanggal Efektif Perjanjian; (iv) PJPK, atas pertimbangannya sendiri, berhak meminta kepada Penerima Kerjasama untuk mengganti Konsultan Pengawas Independen; (v) Atas permintaan PJPK tersebut, Penerima Kerjasama harus memastikan terjadinya penggantian Konsultan Pengawas Independen dan ditandatanganinya perjanjian dengan Konsultan Pengawas Independen baru dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya permintaan dari PJPK. (vi) Konsultan Pengawas Independen yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Pasal 7.13 (a) (iv) di atas, harus ditunjuk oleh PJPK dari daftar Konsultan Pengawas Independen yang dinominasikan sebagaimana terdapat pada Lampiran 18 (Daftar Nominasi Konsultan Pengawas Independen) atau di luar dari daftar nominasi Konsultan Pengawas Independen sebagaimana dimaksud pada Lampiran 18 (Daftar Nominasi Konsultan Pengawas Independen) yang disepakati oleh Para Pihak. (vii) Konsultan Pengawas Independen memiliki masa penugasan sejak tanggal penunjukan hingga Tanggal Pengakhiran. (b) Tugas dan Fungsi Konsultan Pengawas Independen Konsultan Pengawas Independen harus melakukan tugas dan fungsi berikut ini: (i) mengawasi, memantau, dan memeriksa pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban desain, perolehan Persetujuan, survey, pengadaan dan konstruksi oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini; (ii) mengkaji dan menentukan apakah rincian Dokumen Desain, Persetujuan dan Dokumen Lingkungan telah memenuhi Desain dan Spesifikasi Teknis; (iii) mengkaji dan menilai ketepatan usulan peningkatan biaya modal yang diajukan oleh Penerima Kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 7.3 (c); (iv) mengkaji dan menentukan ketepatan Proposal Modifikasi; (v) memantau dan memeriksa pekerjaan untuk menentukan apakah tahap penyelesaian Proyek oleh Penerima Kerjasama sesuai dengan Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek; (vi) mengkaji dan menentukan apakah Prosedur Operasional dan Pemeliharaan yang disiapkan oleh Penerima Kerjasama telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 9.3(a); (vii) berpartisipasi dalam pengujian dan uji coba sistem atas Fasilitas dan menentukan apakah PJPK dapat menerbitkan sertifikat penerimaan kepada Penerima Kerjasama; 33
(viii)memberikan rekomendasi kepada PJPK apakah Penerima Kerjasama dapat diberikan perpanjangan waktu untuk pencapaian Tahap Penyelesaian Proyek sesuai dengan Pasal 7.5(b); (ix) membuat laporan/catatan dan analisis secara harian, mingguan dan bulanan dan menyerahkan laporan/catatan dan analisis tersebut kepada PJPK dan Penerima Kerjasama secara bulanan atau setiap saat berdasarkan permintaan secara wajar dari PIHAK PERTAMA atau Penerima Kerjasama ; (x) melaksanakan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Penerima Kerjasama berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 14.2(a); (xi) mengkaji dan menilai usulan perkiraan efek finansial dari Penerima Kerjasama dalam hal terjadinya Perubahan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 19.5; (xii) mengkaji dan menilai ketepatan Tagihan yang diajukan oleh Penerima Kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 12.1 (b); (xiii)mengawasi, memantau, dan memeriksa pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas dan pemenuhan Indikator Kinerja Utama oleh Penerima Kerjasama berdasarkan Perjanjian ini; dan (xiv) melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini atau sebagaimana ditugaskan kepadanya berdasarkan kesepakatan Para Pihak. (c) Biaya (i) Biaya dan pengeluaran Konsultan Pengawas Independen akan ditanggung oleh Penerima Kerjasama. (ii) Setiap pembayaran jasa Konsultan Pengawas Independen harus atas persetujuan PJPK. (d) Akses dan Kerahasiaan (i) Penerima Kerjasama harus memberikan Konsultan Pengawas Independen akses ke seluruh lokasi pekerjaan, fasilitas, desain, gambar rancang, dokumen, Dokumen Desain, petugas, pengawai, penasehat dan informasi lainnya yang diminta oleh Konsultan Pengawas untuk tujuan pelaksanaan tugasnya berdasarkan Pasal 7.13(b). (ii) Perjanjian penunjukan Konsultan Pengawas Independen harus mencakup ketentuan kerahasiaan yang mensyaratkan perlindungan yang cukup terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh Penerima Kerjasama dan PJPK dengan tingkat perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 28.2. 7.14 Hak Atas Kekayaan Intelektual (a) Penerima Kerjasama menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada satupun Hak Kekayaan Intelektual dalam setiap Dokumen Desain, spesifikasi atau setiap dokumen yang diperuntukkan untuk desain, teknik, pengadaan, penyediaan, instalasi, konstruksi dan pengembangan atas Proyek, termasuk Fasilitas, yang melanggar Hukum Yang Berlaku maupun Hak Kekayaan Intelektual. (b) Pernyataan dan Jaminan yang diatur dalam Pasal ini dibuat oleh Penerima Kerjasama pada tanggal Perjanjian ini ditandatangani dan dianggap akan diulang oleh Penerima Kerjasama pada setiap Hari sampai dengan dan termasuk hari terakhir Periode Kerjasama atau, jika lebih cepat, tanggal peralihan Proyek akibat adanya pengakhiran lebih awal Perjanjian. (c) Dalam hal terdapat Subyek Hukum yang mengajukan tuntutan dan/atau klaim terhadap Penerima Kerjasama atau PJPK yang timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan atau pelanggaran dari Hak Kekayaan Intelektual sehubungan dengan Proyek, maka:
34
(i) Penerima Kerjasama setuju untuk menjaga, mengganti rugi dan membebaskan PJPK dari dan terhadap setiap dan semua tuntutan atau klaim dari Subyek HUkum tersebut; dan (ii) Selama proses hukum dengan Subyek Hukum dan/atau proses penyelesaian lainnya dengan Subyek Hukum, Penerima Kerjasama harus memastikan bahwa Proyek akan terus dilaksanakan dan Penerima Kerjasama harus menggunakan segala upaya terbaiknya untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual dari Subyek Hukum yang relevan bagi kepentingan Penerima Kerjasama dan/atau PJPK (mana yang relevan) agar dapat melanjutkan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diperlukan. (d) Penerima Kerjasama harus memastikan dalam Kontrak EPC, Kontrak Pengoperasian dan Pemeliharaan dan sub kontrak lainnya, Kontraktor yang terkait harus memberikan pernyataan, jaminan dan ganti rugi yang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 7.14 ini untuk kepentingan Para Pihak. (e) Penerima Kerjasama harus memberikan dan dianggap telah memberikan kepada PJPK lisensi tanpa royalty, tidak eksklusif dan dapat dialihkan (dengan hak untuk memberikan sub-lisensi) untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka pengoperasian Fasilitas oleh PJPK setelah Tanggal Pengakhiran. PASAL 8 MODIFIKASI 8.1 Permintaan Modifikasi oleh PJPK (a) PJPK berhak meminta dilakukannya Modifikasi setiap waktu setelah Tanggal Penandatanganan Perjanjian dengan menyampaikan kepada Penerima Kerjasama dokumen permintaan modifikasi yang berisi perincian Modifikasi yang diminta (“Permintaan Modifikasi”). (b) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya Permintaan Modifikasi (atau jangka waktu yang lebih panjang sebagaimana disepakati oleh PJPK secara tertulis), Penerima Kerjasama harus menyampaikan proposal modifikasi kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen ("Proposal Modifikasi") yang memuat: (i) biaya untuk memeriksa dan menganalisis Modifikasi yang diusulkan; (ii) biaya untuk melaksanakan Modifikasi yang diusulkan (dikurangi penghematan dari Modifikasi yang diusulkan), termasuk: (A) semua biaya langsung untuk konstruksi; dan (B) semua biaya tidak langsung untuk konstruksi atau operasional (termasuk pengurangan pendapatan, kerugian atau penangguhan serta biaya penundaan dan biaya pendanaan); ((A) dan (B) selanjutnya disebut "Biaya Modifikasi"); (iii) usulan Penerima Kerjasama mengenai kompensasi atas Biaya Modifikasi yang diusulkan oleh PJPK (jika ada) dengan dua alternatif yaitu (i) dalam bentuk Perpanjangan Periode Kerjasama; dan (ii) dalam bentuk Penyesuaian Pembayaran Ketersediaan Layanan yang akan memungkinkan Penerima Kerjasama mendapatkan tingkat pengembalian internal proyek setara dengan Target Tingkat Pengembalian Internal Proyek; (iv) dampak (apabila ada) dari Modifikasi yang diusulkan terhadap: (A) Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek; (B) Setiap Layanan; dan 35
(C) setiap Indikator Kinerja Utama. (v) setiap informasi lain yang mungkin relevan untuk melaksanakan Modifikasi yang diusulkan (termasuk setiap usulan alternatif untuk memberlakukan Modifikasi yang diusulkan PJPK). (c) Apabila diminta oleh PJPK atau Konsultan Pengawas Independen, Penerima Kerjasama harus memenuhi secara tepat waktu dan memberikan perincian lebih lanjut yang mungkin diperlukan sehingga memungkinkan PJPK menilai atau mengembangkan setiap usulan alternatif. (d) Apabila PJPK berpendapat bahwa Biaya Modifikasi tersebut tidak mencerminkan harga yang kompetitif sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku, PJPK dapat meminta pelaksanaan lelang yang kompetitif dan pengajuan kembali Proposal Modifikasi sesuai dengan Pasal 8.3. (e) Apabila PJPK menyetujui Proposal Modifikasi, PJPK memberikan Perintah Modifikasi yang harus turut ditandatangani oleh Konsultan Pengawas Independen, yang menginstruksikan Penerima Kerjasama untuk melaksanakan Modifikasi sebagaimana diuraikan dalam Perintah Modifikasi dan memuat bentuk kompensasi atas Biaya Modifikasi yang dipilih oleh PJPK . (f) Penerima Kerjasama harus: (i) setelah menerima Perintah Modifikasi, melaksanakan Modifikasi tersebut; dan (ii) tidak memulai pekerjaan terkait dengan Modifikasi yang diminta oleh PJPK, kecuali apabila PJPK telah memberi Perintah Modifikasi kepada Penerima Kerjasama sesuai dengan Pasal 8.1 (e). (g) Apabila PJPK tidak menerima semua aspek dalam Proposal Modifikasi, PJPK tetap dapat mengeluarkan Perintah Modifikasi, dan Penerima Kerjasama tetap berkewajiban untuk melaksanakan Modifikasi sebagaimana diuraikan dalam Perintah Modifikasi tetapi Penerima Kerjasama dapat merujuk setiap hal yang diperselisihkan mengenai Perintah Modifikasi untuk diselesaikan berdasarkan Pasal 27.2 (Penyelesaian Sengketa Oleh Ahli). (h) Apabila Penerima Kerjasama diwajibkan untuk melaksanakan Modifikasi sesuai dengan Pasal 8.1 (e), PJPK memberikan kompensasi kepada Penerima Kerjasama atas Modifikasi berdasarkan Biaya Modifikasi sebagai berikut: (i) apabila PJPK dan Konsultan Pengawas Independen sepakat dengan Biaya Modifikasi yang ditentukan dalam Proposal Modifikasi, maka yang digunakan sebagai dasar adalah Biaya Modifikasi tersebut; (ii) apabila PJPK dan Konsultan Pengawas Independen tidak sepakat dengan jumlah Biaya Modifikasi yang ditentukan dalam Proposal Modifikasi berdasarkan Pasal 8.1 (b), dan belum meminta penawaran yang kompetitif sesuai dengan Pasal 8.3, maka yang digunakan sebagai dasar adalah Biaya Modifikasi yang tidak diperselisihkan, ditambah, sebagai pengganti Biaya Modifikasi yang diperselisihkan, jumlah: A. yang disepakati antara Para Pihak dan Konsultan Pengawas Independen; atau B. apabila Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, maka ditetapkan oleh Konsultan Pengawas Independen sebesar jumlah yang wajar (apabila ditambahkan dengan jumlah yang diperselisihkan) untuk Biaya Modifikasi dalam melaksanakan Modifikasi tersebut; atau C. apabila Penerima Kerjasama memperselisihkan jumlah yang ditetapkan oleh Konsultan Pengawas Independen, maka sebagaimana ditetapkan berdasarkan Pasal 27.2. 36
(iii) Penerima Kerjasama tidak dapat mengajukan Klaim yang timbul dari atau dalam kaitannya dengan suatu Modifikasi yang diperintahkan sesuai dengan Pasal 8.1 (e) selain dari kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8.1 (h). 8.2 Modifikasi Yang Diusulkan oleh Penerima Kerjasama (a) Setiap saat setelah Tanggal Efektif Penerima Kerjasama bermaksud meminta Modifikasi, Penerima Kerjasama dapat meminta persetujuan PJPK untuk menyetujui Modifikasi tersebut. (b) Setiap permintaan Modifikasi harus dibuat secara tertulis dan harus memuat perincian berikut ini: (i) uraian tentang Modifikasi yang diusulkan; (ii) perincian tentang perkiraan Biaya Modifikasi (dikurangi penghematan dari Modifikasi yang diusulkan); (iii) dampak (apabila ada) yang akan ditimbulkan oleh Modifikasi yang diusulkan terhadap: A. Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek; B. Setiap Layanan; dan C. setiap Indikator Kinerja Utama; (iv) uraian tentang setiap manfaat yang akan diterima PJPK dari Modifikasi tersebut; dan (v) setiap informasi lain yang mungkin relevan untuk melaksanakan Modifikasi yang diusulkan. (c) Dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja (atau jangka waktu lain sebagaimana disepakati oleh PJPK dan Penerima Kerjasama), setelah menerima permintaan Modifikasi dari Penerima Kerjasama sesuai dengan Pasal 7.2 (a), PJPK atas kebijakannya sendiri harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Kerjasama: (i) menolak permintaan tersebut; atau (ii) memberikan persetujuan Modifikasi ("Perintah Persetujuan Modifikasi") yang menyetujui permintaan tersebut baik dengan syarat maupun tanpa syarat, dan apabila demikian, Penerima Kerjasama akan memberikan keterangan lebih lanjut dan melakukan pertemuan dengan PJPK, apabila diminta demikian oleh PJPK, sebagaimana diperlukan sehingga memungkinkan PJPK menilai atau mengembangkan usulan alternatif yang diberikan Penerima Kerjasama; atau (iii) meminta keterangan lebih lanjut tentang setiap hal yang disebutkan dalam Pasal 8.2 (b). atau yang berkaitan dengan Modifikasi yang diusulkan. (d) PJPK tidak berkewajiban mengeluarkan Persetujuan Modifikasi dan Penerima Kerjasama tidak dibebaskan dari keharusan untuk melaksanakan atau mematuhi kewajibankewajibannya atau dari setiap kewajiban lain berdasarkan Perjanjian ini sebagai akibat dari tidak disetujuinya usulan Modifikasi atau kelalaian PJPK untuk menyetujui Modifikasi yang diminta oleh Penerima Kerjasama berdasarkan Pasal 8.2(a). Penerima Kerjasama sepakat bahwa Penerima Kerjasama tidak berhak atas kompensasi dalam bentuk apapun atas setiap biaya Modifikasi yang diusulkan oleh Penerima Kerjasama. (e) Penerima Kerjasama tidak boleh memulai pekerjaan terkait dengan Modifikasi yang diminta oleh Penerima Kerjasama kecuali apabila PJPK telah memberikan Persetujuan Modifikasi kepada Penerima Kerjasama. (f) Apabila PJPK mengeluarkan Persetujuan Modifikasi berdasarkan Pasal 8.2 ini: (i) Penerima Kerjasama harus melaksanakan Modifikasi tersebut dengan tunduk pada setiap ketentuan dalam Persetujuan Modifikasi; 37
(ii) Penerima Kerjasama tidak dapat mengajukan Klaim terhadap PJPK yang timbul dari atau dengan cara apa pun, dalam kaitannya dengan Modifikasi tersebut. 8.3 Biaya Modifikasi dan tender yang kompetitif (a) Apabila PJPK berpendapat bahwa usulan Modifikasi yang disusun oleh Penerima Kerjasama berdasarkan Pasal 7.1 tidak mencerminkan harga yang kompetitif sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku, untuk melaksanakan Modifikasi tersebut, PJPK dapat meminta secara tertulis kepada Penerima Kerjasama agar Penerima Kerjasama melakukan tender untuk pelaksanaan Modifikasi tersebut. (b) Apabila PJPK mengajukan permintaan berdasarkan Pasal 8.3 (a), maka Penerima Kerjasama harus melakukan upaya terbaiknya untuk memperoleh penawaran: (i) sekurang-kurangnya dari 3 (tiga) kontraktor yang berpengalaman, memiliki kemampuan dan reputasi atau penyedia layanan terkait lainnya untuk pekerjaan yang sejenis dengan Modifikasi yang akan dilaksanakan; (ii) yang mencerminkan penetapan harga Modifikasi yang kompetitif di pasar yang berlaku pada saat itu; dan (iii) yang tidak akan merugikan kemampuan Penerima Kerjasama untuk tetap memenuhi Indikator Kinerja Utama atau Jadwal Pemeliharaan, sebagaimana akan diubah sebagai bagian dari Modifikasi tersebut, dan akan mengajukan penawaran preferensinya kepada PJPK; (iv) dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) Hari sejak tanggal pemberitahuan dari PJPK tersebut (atau tanggal setelahnya sebagaimana mungkin secara wajar disepakati oleh PJPK). (c) Penerima Kerjasama harus melibatkan perwakilan PJPK sebagai bagian dari panitia pelelangan serta memberikan rincian semua penawaran yang telah diperoleh kepada PJPK. (d) Selama jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pengajuan penawaran dari kontraktor berdasarkan Pasal 8.3(b), PJPK akan berkonsultasi dengan Penerima Kerjasama tentang penawaran tersebut untuk mencoba mencapai kesepakatan tentang penawaran terbaik untuk Modifikasi dengan mempertimbangkan: (i) pengalaman, kemampuan, dan reputasi kontraktor dan penyedia layanan lainnya; (ii) harga sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku; dan (iii) kemampuan Penerima Kerjasama untuk memenuhi Indikator Kinerja Utama atau Jadwal Pemeliharaan, sebagaimana mungkin akan diubah sebagai bagian dari Modifikasi. 8.4 Pelaksanaan Modifikasi oleh Penerima Kerjasama Semua Modifikasi: (a) harus dirancang, dibangun dan diuji coba sesuai dengan: (i) gambar dan spesifikasi teknis untuk Modifikasi yang dipersiapkan oleh Penerima Kerjasama; (ii) Praktek Industri yang Baik; (iii) semua Hukum yang Berlaku; (iv) semua standar yang berlaku; (v) persyaratan yang sesuai dengan hukum dari para Pihak yang Berwenang; dan (vi) semua persyaratan dalam Persetujuan Modifikasi; dan (vii) Dokumen Lingkungan.
38
(b) harus dirancang dan dibangun sehingga Pekerjaan dan Fasilitas akan dan tetap dapat dipertahankan sesuai untuk tujuan yang dimaksud; (c) harus dilaksanakan dengan seminimal mungkin menimbulkan gangguan terhadap penyediaan Layanan oleh Penerima Kerjasama; dan (d) harus diselesaikan dan diuji coba sistem sesuai dengan kriteria penyelesaian teknis dan kriteria penerimaan uji coba sistem yang dijelaskan dalam Persetujuan Modifikasi. 8.5 Jaminan-Jaminan terkait dengan Modifikasi Penerima Kerjasama menjamin bahwa: (a) melaksanakan setiap Modifikasi sesuai dengan Pasal 8.4; dan (b) setiap Modifikasi yang dilakukan harus memastikan Pekerjaan dan Fasilitas akan dan tetap dapat dipertahankan sesuai tujuan dimaksud. 8.6 Dokumentasi Desain yang Dimutakhirkan Penerima Kerjasama harus menyediakan untuk PJPK segera setelah selesainya konstruksi, 2 (dua) salinan semua gambar akhir, spesifikasi, model, sampel, dan perhitungan yang digunakan untuk menyelesaikan Modifikasi serta setiap perubahan dari Dokumen Desain. 8.7 Pembatasan Modifikasi Penerima Kerjasama mengakui bahwa Konsultan Pengawas Independen tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Persetujuan Modifikasi atau dengan cara lain meminta Penerima Kerjasama untuk melakukan Modifikasi. PASAL 9 PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN 9.1 Tanggung Jawab Penerima Kerjasama dalam Pengoperasian dan Pemeliharaan Sejak Tanggal Operasional Komersial hingga Tanggal Pengakhiran, Penerima Kerjasama wajib memberikan Layanan dan senantiasa mengoperasikan serta memelihara Proyek sesuai dengan: (a) Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran 12 (Indikator Kinerja Utama); (b) Prosedur Operasional dan Pemeliharaan; (c) Praktek Industri yang Baik; (d) seluruh Hukum Yang Berlaku, termasuk persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3); (e) Lampiran 16 (Standar dan Prosedur Operasional); (f) Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial; (g) Dokumen Lingkungan; dan (h) ketentuan-ketentuan lainnya dari Perjanjian ini. 9.2 Jadwal Pemeliharaan (a) Penerima Kerjasama harus melaksanakan seluruh pemeliharan terjadwal dan tidak terjadwal atas Fasilitas dengan menggunakan peralatan kerja yang sesuai untuk memastikan bahwa Fasilitas dalam kondisi pengoperasian yang baik sesuai dengan Perjanjian ini. (b) Penerima Kerjasama wajib mendokumentasikan dan mencatat seluruh kegiatan pemeliharaan, kalibrasi dan sertifikat-sertifikat.
39
(c) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (b) wajib disimpan dengan aman dan diserahkan kepada PJPK pada akhir Periode Kerjasama, atau sebagaimana diminta oleh PJPK. 9.3 Prosedur Operasional dan Pemeliharaan (a) Pembuatan Prosedur Operasional dan Pemeliharaan Penerima Kerjasama wajib membuat Prosedur Operasional dan Pemeliharaan secara tertulis dan menyeluruh untuk Proyek yang: (i) mencakup persyaratan operasional dan perawatan serta prosedur yang ditentukan atau disarankan oleh para penyedia atau pembuat perlengkapan; (ii) memungkinkan Penerima Kerjasama untuk mematuhi Standard Kinerja Utama dan standar dan prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran 16 (Standar dan Prosedur Operasional); (iii) sesuai dengan Praktek Industri yang Baik; dan (iv) memenuhi ketentuan standar program jaminan kualitas (quality assurance program) nasional atau internasional yang setara dengan ISO9001. (b) Penyampaian dan Pemeriksaan (i) Penerima Kerjasama wajib menyampaikan salinan tercetak dan salinan elektronik dari Prosedur Operasional dan Pemeliharaan kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) Hari sebelum Tanggal Wajib Operasi Komersial. (ii) PJPK dan Konsultan Pengawas Independen dapat memberikan komentar atau pertanyaan atas Prosedur Operasional dan Pemeliharaan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari sejak tanggal penerimaan, jika menurut mereka prosedur tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dalam Pasal 8.3(a). (iii) Dalam hal PJPK dan/atau Konsultan Pengawas Independen memberikan komentar terhadap Prosedur Operasional dan Pemeliharaan dalam waktu sebagaimana tercantum dalam Pasal 8.3(b)(ii), maka Penerima Kerjasama wajib melakukan perubahan yang diminta atau menyelesaikan setiap permintaan perubahan yang ada dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak penerimaan komentar tersebut. (iv) Setiap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan akan dianggap sebagai Sengketa dan diajukan kepada Ahli untuk memperoleh keputusan berdasarkan Pasal 27.2. 9.4 Manajemen Lalu Lintas (a) Penerima Kerjasama harus melakukan manajemen lalu lintas untuk pengoperasian Proyek sesuai dengan Rencana Manajemen Lalu Lintas. (b) Rencana Manajemen Lalu Lintas harus menunjukkan manajemen dan pengoperasian atas: (i) arus pejalan kaki dan kendaraan di Proyek; (ii) seluruh akses kendaraan di Proyek; (iii) Area Transportasi; (iv) tempat-tempat parkir dan area pengangkutan dan penurunan di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Baubau ; dan (v) jasa kendaraan untuk pengadaan persediaan, barang-barang dan pelayanan untuk kapal dan Proyek , termasuk dan tidak terbatas pada sketsa/gambar yang menunjukkan tata letak jalan, pembatas jalan, lokasi rambu-rambu, area antrian, tempat penurunan, tempat penjemputan, ruang pengangkutan dan penurunan barang, pengawasan atas pejalan kaki dan seluruh lalu lintas dan pengawasan pejalan kaki. (c) Jika Penerima Kerjasama harus melakukan penambahan manajemen pengaturan lalu lintas yang mungkin dibutuhkan oleh PJPK dalam hubungannya dengan Area Transportasi, dan Area Parkir dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh Para Pihak. 40
(d) Jika Penerima Kerjasama tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 9.4 (a) dan (b), PJPK dapat memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Kerjasama yang mengharuskan Penerima Kerjasama untuk memperbaiki kegagalan dalam jangka waktu yang disebutkan dalam pemberitahuan. Jika Penerima Kerjasama tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disampaikan dalam pemberitahuan tersebut, maka PJPK dari waktu ke waktu dapat mengenakan Kerugian Yang Harus Dibayar. 9.5 Pengoperasian Kawasan Komersial (a) Penerima Kerjasama harus menggunakan seluruh upaya terbaiknya untuk membuat Kawasan Komersial sepenuhnya terisi, dan harus melakukan pengadaan sub-tenants untuk mengoperasikan bisnis-bisnisnya. (b) Pengadaan sub-tenants harus dilakukan minimal dalam jangka waktu satu (1) bulan sebelum Permulaan Pengoperasian. (c) PJPK memiliki hak untuk mengharuskan adanya penghentian atas segala aktivitas yang dilakukan di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Baubau yang menurut PJPK dapat menyebabkan atau menimbulkan bahaya atau gangguan atau kerusakan material kepada Pengguna dan/atau sub-tenants dari Penerima Kerjasama atau pengguna lain atau pihakpihak lain yang mengisi Terminal Peti Kemas Pelabuhan Baubau dan gangguan tersebut atau kerusakan material tersebut menurut PJPK disebabkan atau dapat disebabkan oleh aktivitas di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Baubau . Tanpa pembatasan mengenai keadaan tersebut, Penerima Kerjasama harus: (i) Tidak memanfaatkan atau mengizinkan penggunaan atas segala praktik bisnis yang tidak beretika sesuai dengan Hukum yang berlaku dalam menjalankan operasi atau bisnis; (ii) Tidak mengizinkan segala touting atau soliciting atas bisnis atau distribusi atas segala pamflet atau pemasaran-pemasaran yang akan dilakukan di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Baubau (selain daripada yang telah ditentukan dalam lokasi dimana distribusi dari materi promosi diperbolehkan); (iii) Sepanjang Periode Kerjasama, menjaga dan mempertahankan sub-tenant untuk menjaga tampilan, pencahayaan, dan dekorasi dari etalase dan interior dari Kawasan Komersial agar sesuai dengan standar internasional. (d) Penerima Kerjasama berjanji bahwa the tenancies antara Penerima Kerjasama dengan sub-tenants harus berisi ketentuan-ketentuan yang sama dengan pasal ini.
9.6 Penyangkalan (a) Setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh PJPK atau Konsultan Pengawas Independen terhadap Prosedur Operasional dan Pemeliharaan tidak akan dianggap membebaskan Penerima Kerjasama dari setiap kewajiban atau tanggungjawabnya berdasarkan Pasal ini. (b) PJPK tidak akan bertanggungjawab kepada Penerima Kerjasama atau kepada Subyek Hukum lainnya karena pemeriksaan atau persetujuannya terhadap Prosedur Operasional dan Pemeliharaan. 9.7 Staf yang Bertugas (a) Penerima Kerjasama wajib memastikan bahwa senantiasa terdapat staf yang kompeten dalam jumlah yang cukup yang bertugas pada Proyek selama jangka waktu Perjanjian ini sesuai dengan Lampiran 16 (Standar dan Prosedur Operasional), Praktek Industri yang Baik dan Hukum Yang Berlaku.
41
(b) Penerima Kerjasama bertanggung jawab untuk memperoleh atau memastikan diperolehnya seluruh Persetujuan yang diperlukan bagi staf yang kompeten tersebut untuk melakukan tugasnya sehubungan dengan Proyek selama jangka waktu Perjanjian. 9.8 Pemeliharaan Terjadwal (a) Penerima Kerjasama harus menyelenggarakan seluruh pemeliharaan terjadwal sesuai dengan Jadwal Pemeliharaan dengan menggunakan peralatan kerja yang sesuai. (b) Tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari sebelum Tanggal Wajib Operasional Komersial, Penerima Kerjasama akan menyerahkan kepada PJPK Jadwal Pemeliharaan yang direncanakan bagi Proyek untuk Tahun Kontrak pertama. (c) Selanjutnya, Penerima Kerjasama akan menyerahkan Jadwal Pemeliharaan untuk setiap Tahun Kontrak berikutnya paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum berakhirnya Tahun Kontrak berjalan. (d) Jadwal Pemeliharaan akan dipersiapkan dan dikoordinasikan semaksimal mungkin pada saat yang bersamaan dengan pemeliharaan terjadwal dari sistem Pelanggan sehingga dapat meminimalisasi gangguan Layanan. (e) PJPK dapat memberikan masukan atau meminta untuk dilakukan revisi atas Jadwal Pemeliharaan yang direncanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak menerima jadwal tersebut. (f) PJPK akan memberitahukan Penerima Kerjasama secara tertulis mengenai usulan perubahan atas Jadwal Pemeliharaan jika PJPK berpendapat bahwa jadwal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan Pasal 9.6 (d). PASAL 10 PELAYANAN PJPK menugaskan Penerima Kerjasama untuk menyediakan Layanan kepada Pelanggan dengan ketentuan sebagai berikut: (i) PJPK berhak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pelanggan; (ii) penagihan kepada pelanggan dilakukan oleh Penerima Kerjasama dan disetorkan langsung ke rekening yang ditetapkan PJPK; (iii) segala tuntutan dari Pelanggan kepada PJPK, pihak ketiga yang ditunjuk dan/atau Penerima Kerjasama yang diakibatkan karena tidak tercapainya Indikator Kinerja Utama oleh Penerima Kerjasama menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima Kerjasama; dan (iv) PJPK tidak mengenakan denda kepada Penerima Kerjasama atas kegagalan memenuhi Indikator Kinerja Utama selain dari Pengurangan Pembayaran Ketersediaan layanan sebagaimana diatur dalam Lampiran 11. PASAL 11 PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN 11.1 Sejak Tanggal Operasional Komersial, PJPK wajib melakukan Pembayaran Ketersediaan Layanan setiap 3 (tiga) Bulan kepada Penerima Kerjasama yang dihitung sesuai dengan rumus penghitungan sebagaimana diatur dalam Lampiran 11 (Pembayaran Ketersediaan Layanan). 11.2 PJPK berhak: a. menerima Tagihan dari Penerima Kerjasama; b. melakukan pemeriksaan terhadap ketepatan Tagihan dari Penerima Kerjasama; 42
c. melakukan Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Penerima Kerjasama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. PASAL 12 TAGIHAN 12.1 Tagihan (a) Penerima Kerjasama akan mengirimkan tagihan kepada PJPK dalam bentuk yang tercantum dalam Lampiran 15 (Bentuk Tagihan) yang menyebutkan pembayaran yang harus dibayarkan untuk Bulan Tagihan tersebut dihitung sesuai dengan Lampiran 11 (Pembayaran Ketersediaan Layanan) Perjanjian ini (“Tagihan”) pada Hari Kerja ke-5 pada Bulan Tagihan berikutnya. (b) Tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.1 (a) harus disertai dengan dokumen sebagai berikut: (i) Salinan Perjanjian; (ii) Referensi bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening Penerima Kerjasama (iii) Salinan surat keputusan penerimaan Fasilitas dimaksud pada Pasal 7.8; (v) Berita acara pembayaran; (vi) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh Penerima Kerjasama; dan (vii) Faktur pajak beserta surat setoran pajak (SSP). 12.2 Tanggal Jatuh Tempo Tunduk pada ketentuan Pasal 12.7 (a) dan Pasal 12.8, PJPK akan membayar jumlah yang tertera pada Tagihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah Hari diterimanya Tagihan tersebut oleh PJPK (tanggal penerimaan Tagihan tidak dihitung) atau jika tanggal tersebut bukan merupakan Hari Kerja, maka pada Hari Kerja berikutnya (“Tanggal Jatuh Tempo”). 12.3 Cara Pembayaran Semua jumlah yang harus dibayar oleh PJPK berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan dengan cara pembayaran sebagai berikut: (a) dalam mata uang Rupiah; (b) ditujukan ke rekening bank yang diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Kerjasama atau Para Kreditur Proyek dan dibuka di bank yang mempunyai kantor di Jakarta, Indonesia. 12.4 Pajak Segala pajak yang timbul terkait dengan Tagihan termasuk namun tidak terbatas pada pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN) (jika ada), akan dibebankan kepada masingmasing Pihak sesuai dengan ketentuan Hukum Yang Berlaku, dan jumlah pajak harus disebutkan terpisah dalam Tagihan. 12.5 Set-Off (Perjumpaan Hutang) Seluruh pembayaran yang harus dilakukan oleh PJPK berdasarkan Perjanjian ini harus bebas dan bersih serta tanpa pengurangan apapun untuk atau dengan tujuan memperjumpakan utang (set-off), menagih balik (reimburse), Pajak, atau lainnya, kecuali untuk perjumpaan utang (set-off) yang disebutkan secara tegas diperbolehkan menurut Perjanjian ini atau pengurangan-pengurangan yang diwajibkan atau diperbolehkan menurut Hukum Yang Berlaku.
43
12.6 Keterlambatan Pembayaran Seluruh jumlah yang harus dibayar oleh PJPK kepada Penerima Kerjasama yang tidak dibayar pada Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini akan dikenakan bunga sebesar Bunga Keterlambatan Pembayaran terhitung sejak tanggal pembayaran tersebut jatuh tempo hingga diterimanya pembayaran tersebut secara penuh. 12.7 Jumlah Yang Diperselisihkan (a) Jika PJPK memperselisihkan setiap bagian dari Tagihan maka: (i) PJPK harus mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Kerjasama paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima Tagihan disertai alasannya; (ii) baik Penerima Kerjasama atau PJPK dapat menyerahkan sengketa tersebut untuk dapat diselesaikan berdasarkan Pasal 27 dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal Tagihan tersebut; (iii) selama proses penyelesaian perselisihan atau perolehan kesepakatan di antara Para Pihak sesuai dengan Pasal 27, PJPK berhak menahan jumlah yang diperselisihkan dari Tagihan tersebut namun dan akan membayar bagian yang tidak diperselisihkan dari Tagihan tersebut kepada Penerima Kerjasama: (b) Setelah tercapainya kesepakatan di antara Para Pihak sebagaimana dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau pada saat diterimanya salinan resmi dari penentuan Ahli atau putusan arbitrase berdasarkan Pasal 27, PJPK akan membayarkan jumlah yang diperselisihkan kepada Penerima Kerjasama jika berdasarkan kesepakatan Para Pihak atau penentuan Ahli atau putusan arbitrase berdasarkan Pasal 27 diputuskan bahwa jumlah yang diperselisihkan merupakan hak dari Penerima Kerjasama. 12.8 Pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Akhir Tahun Anggaran* (a) Untuk pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan pada periode bulan Desember pada setiap Tahun Kontrak, Penerima Kerjasama harus menyerahkan Tagihan beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.1 (b) paling lambat pada tanggal 20 Desember Tahun Kontrak yang berjalan dengan menggunakan dasar perhitungan pemenuhan Indikator Kinerja Utama bulan November Tahun Kontrak yang sama. (b) PJPK akan melakukan pembayaran atas Tagihan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Kontrak yang sama dengan tunduk pada ketentuan Pasal 12.7, dan setelah Penerima Kerjasama menyerahkan jaminan bank atas uang pembayaran yang akan dilakukan. (c) Para Pihak akan melakukan perhitungan jumlah Tagihan pada bulan Desember dengan pemenuhan Indikator Kinerja Utama yang secara nyata dicapai oleh Penerima Kerjasama pada bulan Desember tersebut pada tagihan bulan Januari Tahun Kontrak berikutnya. PASAL 13 PERSYARATAN PEMANTAUAN DAN PELAPORAN 13.1 Pemantauan Kinerja Penerima Kerjasama (a) PJPK berhak melakukan inspeksi, memeriksa, menguji dan memantau Proyek dan kinerja Penerima Kerjasama atas pemenuhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sejak Tanggal Efektif hingga Tanggal Pengakhiran.
44
(b) Tujuan utama dari pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.1 (a) adalah untuk: (i) menentukan apakah Fasilitas telah dirancang, dibangun, diuji coba fungsinya sesuai dengan Perjanjian ini; (ii) memeriksa kemajuan konstruksi dan uji coba (testing and commissioning) Proyek; dan (iii) dalam hal operasi, menentukan apakah Fasilitas telah dioperasikan dan dirawat sesuai dengan Perjanjian ini. 13.2 Inspeksi (a) Penerima Kerjasama harus mengizinkan PJPK atau para wakil resminya, dan Konsultan Pengawas Independen untuk melakukan inspeksi selama jam kerja normal setelah menyampaikan pemberitahuan kepada Penerima Kerjasama. Penerima Kerjasama harus menunjuk wakil resminya untuk menghadiri inspeksi tersebut. (b) Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PJPK dalam penyelenggaraan hak-haknya untuk inspeksi, memeriksa, menguji dan memantau Proyek dan kinerja Penerima Kerjasama berdasarkan Pasal ini akan sepenuhnya ditanggung oleh PJPK. (c) Para Pihak harus mengupayakan sebaik mungkin untuk meminimalisasi gangguan apapun terhadap konstruksi atau operasi Fasilitas selama dilakukan inspeksi. (d) Penerima Kerjasama harus memberikan akses penuh dan memadai bagi PJPK atau perwakilannya, dan Konsultan Pengawas Independen untuk bertemu dengan para staf Penerima Kerjasama dan memasuki bagian manapun dari Fasilitas. Untuk tujuan ini, Penerima Kerjasama harus: (i) memberikan bantuan dan menyediakan perlengkapan atau bahan-bahan yang diminta secara wajar dalam rangka inspeksi; dan (ii) tidak menghalangi akses untuk bertemu dengan staf atau memasuki bagian Fasilitas selama diselenggarakan inspeksi. (e) Jika dimungkinkan, Penerima Kerjasama harus segera memperbaiki segala kekurangan yang ditemukan oleh PJPK atau wakil resminya dan Konsultan Pengawas Independen selama diselenggarakan inspeksi. 13.3 Hak untuk Mengaudit dan Mendapatkan Laporan Penerima Kerjasama (a) Penerima Kerjasama harus menyiapkan, memelihara dan menyimpan di kantor pusat Penerima Kerjasama catatan dan data keuangan Penerima Kerjasama sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum dan Hukum yang Berlaku; (b) PJPK atau wakil resminya selama jam kerja dan setelah memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja, dapat melakukan audit atas pembukuan, catatan dan data-data Penerima Kerjasama menyangkut seluruh tagihan kepada PJPK berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada penagihan dan pembayaran tagihan, setoran dana perawatan, klaim-klaim ganti rugi, pembayaran-pembayaran pengakhiran kontrak, penggantian-penggantian biaya, dan ongkos-ongkos lain yang ditujukan ke PJPK sesuai dengan Perjanjian ini. (c) Semua pembukuan, catatan dan data Penerima Kerjasama yang dimaksud dalam Pasal 13.3(a) dan (b) di atas wajib disimpan dan dikelola oleh Penerima Kerjasama untuk periode waktu sekurang-kurangnya selama 60 (enam puluh) bulan setelah dibuat atau untuk periode yang lebih lama yang diwajibkan oleh Instansi yang berwenang atau Hukum Yang Berlaku. (d) PJPK atau wakil resminya selama jam kerja normal dan setelah menyampaikan pemberitahuan yang wajar sebelumnya kepada Penerima Kerjasama, dapat membuat salinan atas pembukuan, catatan dan data keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.3 (a) dan (b).
45
(e) Sebelum dilakukan pembuangan atau penghancuran pembukuan, catatan atau data, Penerima Kerjasama akan mengirimkan kepada PJPK suatu pemberitahuan yang menyatakan maksud Penerima Kerjasama untuk membuang atau menghancurkan catatan-catatan tersebut, dan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, PJPK, atas pilihan dan biayanya, dapat mengambil penguasaan atas pembukuan, catatan atau data tersebut untuk disimpan oleh PJPK. (f) Dalam waktu 15 (lima belas) Hari setelah tiap akhir bulan, Penerima Kerjasama wajib menyerahkan kepada PJPK suatu laporan bulanan mengenai pengoperasian Proyek oleh Penerima Kerjasama, termasuk tingkat Layanan dan pemenuhan terhadap Indikator Kinerja Utama, penghentian pengoperasian (jika ada), dan hal-hal lain yang dianggap relevan oleh Penerima Kerjasama atau yang mungkin diminta oleh PJPK menyangkut Proyek atau Perjanjian ini. 13.4 Laporan Keuangan (a) Standar Akuntansi Penerima Kerjasama wajib mematuhi Standar Akuntansi dan mengelola pembukuan yang baik serta memproduksi dan menerbitkan catatan-catatan keuangan sesuai dengan Hukum Yang Berlaku, antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 mengenai Dokumen-dokumen Perusahaan dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 121/MPP/Kep/2002 mengenai Ketentuan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan serta segala perubahan dan adendumnya. (b) Tahun Fiskal Penerima Kerjasama harus memiliki tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tiap tahun. (c) Laporan Keuangan Per Kuartal Penerima Kerjasama harus menyusun laporan keuangan per kuartal yang tidak diaudit sesuai dengan Standar Akuntansi yang diterapkan secara konsisten. Laporan-laporan keuangan kuartalan tersebut harus ditandatangani oleh direktur Penerima Kerjasama yang berwenang dan harus diserahkan kepada PJPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah berakhirnya setiap kuartal. (d) Audit dan Laporan Keuangan Tahunan Pada setiap akhir tahun fiskal, Penerima Kerjasama harus menyusun laporan keuangan tahunan sesuai dengan Standar Akuntansi yang diterapkan secara konsisten. Laporan keuangan tahunan tersebut harus dikaji dan diaudit oleh Auditor. Penerima Kerjasama harus melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan tahunan yang diaudit tidak dikualifikasikan oleh Auditor, dan selanjutnya laporan keuangan yang telah diaudit harus diserahkan kepada PJPK dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berakhirnya setiap Tahun Fiskal. (e) Audit Publik Penerima Kerjasama mengakui bahwa PJPK tunduk pada audit publik yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Instansi negara lainnya yang berwenang untuk itu, dan untuk alasan ini, Penerima Kerjasama harus menyediakan secara tepat waktu informasi-informasi penting yang mungkin diminta oleh BPK dan BPKP atau Instansi negara lainnya untuk keperluan audit. Penerima Kerjasama juga harus menyerahkan seluruh informasi mengenai Penerima Kerjasama yang diwajibkan secara wajar sehingga PJPK dapat memenuhi kewajiban laporan keuangannya, pajak, audit dan kewajiban laporan-laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada setiap Instansi. 46
13.5 Kepatuhan Terhadap Ketentuan Pelaporan (a) Penerima Kerjasama harus melakukan pemantauan dan mendokumentasikan kinerja dari Fasilitas dan membuat serta memelihara operation logs harian yang akurat dan muktahir, laporan pengendalian inventaris, laporan kegagalan pemenuhan Indikator Kinerja Utama, laporan pemeliharaan, laporan penghentian pengoperasian, dan dokumen lainnya sebagaimana disyaratkan oleh PJPK dari waktu ke waktu dan Praktek Industri yang Baik (bersama-sama disebut “Catatan Proyek”) sehubungan dengan Fasilitas. Penerima Kerjasama harus memastikan bahwa Catatan Proyek dapat diakses setiap saat oleh PJPK pada jam kerja normal. (b) Penerima Kerjasama harus mematuhi semua kewajiban pelaporan yang ditentukan menurut Hukum Yang Berlaku yang mengatur kegiatannya sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi di Indonesia serta sebagai Penerima Kerjasama mitra kerja sama PJPK. 13.6 Tim Pengelolaan dan Pemantauan (a) PJPK dapat membentuk suatu tim pengelolaan dan pemantauan Proyek atau nama lainnya sesuai dengan Hukum Yang Berlaku, yang akan bertanggung jawab untuk: (i) pemantauan, pengawasan, koordinasi dan evaluasi atas pelaksanaan secara penuh atas Proyek pada tiap tahapan menurut ketentuan Perjanjian ini; (ii) menilai kepatuhan Penerima Kerjasama atas pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; (iii) menerima dan mengkaji semua laporan yang diserahkan oleh Penerima Kerjasama; dan (iv) menyediakan laporan mengenai status Proyek dan kinerja Penerima Kerjasama termasuk penilaian atas faktor-faktor risiko utama terhadap Proyek dan indikatorindikatornya untuk menentukan sejauh mana faktor-faktor risiko tersebut dapat mempengaruhi Proyek dan bagaimana faktor-faktor risiko tersebut dapat diatasi. (b) Pembentukan Tim Pengelolaan dan Pemantau beserta tugas dan kewenangan akan dituangkan dalam suatu produk hukum yang mengikat dari PJPK sesuai ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dalam waktu 30 (tigapuluh) Hari sejak terbitnya produk hukum tersebut akan diberitahukan kepada Penerima Kerjasama. 13.7 Tim Pemantauan Bersama (a) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah Tanggal Penandatanganan Perjanjian, Para Pihak membentuk tim pemantauan bersama dengan melibatkan Instansi atau badan yang terkait dari PJPK maupun unsur Pemerintah lainnya, termasuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. (b) PJPK dan Penerima Kerjasama akan menugaskan perwakilannya masing-masing dalam tim pemantauan bersama. (c) Tim Pemantauan Bersama bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan pelaksanaan Proyek dalam rangka mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko yang akan timbul. (d) Tata cara kerja dan periode tim pemantauan bersama akan disepakati lebih lanjut oleh Para Pihak. (e) Tim pemantauan bersama akan memiliki hak akses terhadap Proyek yang sama dengan hak akses yang dimiliki oleh PJPK sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. (f) Masing-masing Pihak harus menanggung biayanya masing-masing sehubungan dengan tim pemantauan bersama.
47
13.8 Penyangkalan Dalam melaksanakan hak untuk memantau atau melakukan audit atas kinerja Penerima Kerjasama dalam memenuhi kewajibannya dalam Proyek, PJPK dan perwakilan resminya, termasuk Tim Pengelolaan dan Pemantauan, dan Tim Pemantau Bersama tidak memberikan dukungan (endorsement) atau pernyataan apapun mengenai keamanan, kehandalan dan ketepatan teknik dari Fasilitas maupun ketepatan dan kebenaran atas pembukuan, catatan atau data-data Penerima Kerjasama. Penerima Kerjasama tidak boleh dalam keadaan apapun menyatakan kepada pihak manapun bahwa PJPK dan perwakilan resminya, termasuk Tim Pengelolaan dan Pemantauan, dan Tim Pemantau Bersama bertanggung jawab atas hal-hal tersebut sebagai akibat pemantauan, pengkajian, audit atau inspeksi yang dilakukan oleh PJPK dan perwakilan resminya, termasuk Tim Pengelolaan dan Pemantauan, dan Tim Pemantau Bersama sesuai dengan Pasal 13 ini. BAB V PERNYATAAN DAN JAMINAN, SERTA JANJI PENERIMA KERJASAMA PASAL 14 PERNYATAAN DAN JAMINAN 14.1 Pernyataan dan Jaminan Penerima Kerjasama Penerima Kerjasama menyatakan dan menjamin kepada PJPK bahwa sejak Tanggal Penandatanganan dan pada Tanggal Efektif: (a) Keberadaan dan Wewenang Korporasi (i) Penerima Kerjasama merupakan suatu perusahaan atau suatu badan hukum yang didirikan secara sah dan dikelola sesuai Hukum yang Berlaku di Indonesia. (ii) Penerima Kerjasama memiliki kapasitas korporasi dan wewenang hukum untuk melaksanakan kegiatan usahanya, untuk memiliki harta kekayaannya, untuk menandatangani dan melaksanakan seluruh syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini. (b) Tidak Bertentangan Dengan Hukum yang Berlaku Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek oleh Penerima Kerjasama tidak bertentangan dengan Hukum Yang Berlaku. (c) Kewenangan Yang Sah dan Tidak Bertentangan Dengan Perjanjian-Perjanjian Lain (i) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek telah memenuhi persyaratan korporasi yang diwajibkan, termasuk persetujuanpersetujuan korporasi seperti persetujuan dewan komisaris, pejabat, pemegang saham, atau pihak ketiga lain manapun. (ii) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek oleh Penerima Kerjasama tidak bertentangan dengan anggaran dasar atau dokumen pendirian Penerima Kerjasama atau perjanjian-perjanjian atau instrumen lain yang ditandatangani oleh Penerima Kerjasama sebagai suatu pihak di dalamnya, atau yang berlaku mengikat harta kekayaan Penerima Kerjasama, dan juga tidak akan bertentangan dengan Hukum Yang Berlaku . (d) Keabsahan dan Dapat Dilaksanakannya Perjanjian Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek merupakan kewajiban yang sah, berlaku dan mengikat, dapat dilaksanakan terhadapnya sesuai ketentuan-ketentuan Perjanjian ini. (e) Persetujuan Yang Berlaku
48
(f)
Segala Persetujuan yang diperlukan untuk memberikan kewenangan penandatanganan, penyerahan, dan pelaksanaan Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek telah diperoleh serta berlaku penuh dan efektif sebagaimana diatur dalam Lampiran 4 (Persetujuan). Tiada Sengketa Tidak ada gugatan, kasus-kasus arbitrase, investigasi atau proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan apapun, atau sesuai dengan pengetahuan terbaiknya, yang diancamkan terhadap Penerima Kerjasama atau mempengaruhi Penerima Kerjasama yang dapat secara wajar diduga akan merugikan secara material atas kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau yang dapat mempengaruhi keabsahan, keberlakuan atau dapat dilaksanakannya Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek.
14.2 Pernyataan dan Jaminan PJPK PJPK menyatakan dan menjamin kepada Penerima Kerjasama bahwa sejak Tanggal Penandatanganan dan pada Tanggal Efektif: (a) Tidak Bertentangan Dengan Hukum yang Berlaku Penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh PJPK tidak bertentangan dengan Hukum Yang Berlaku manapun yang harus dipatuhi oleh PJPK. (b) Keabsahan dan Dapat Dilaksanakannya Perjanjian Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah, berlaku dan mengikat, dapat dilaksanakan terhadap PJPK sesuai ketentuan-ketentuan Perjanjian ini. 14.3 Pernyataan dan Jaminan yang Berkesinambungan Pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan dalam Pasal 14 ini dianggap diulangi oleh masingmasing Pihak pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember setiap Tahun Kontrak. Masing-masing Pihak harus segera memberitahukan kepada Pihak lainnya jika ada pernyataan atau jaminan yang diberikan berdasarkan Pasal 14 ini yang tidak lagi benar secara material. PASAL 15 JANJI PENERIMA KERJASAMA 15.1
Tindakan Penerima Kerjasama Dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, Penerima Kerjasama harus bertindak secara profesional, tepat waktu, dan efisien.
15.2
Kendali atas Karyawan dan Kontraktor (a) Penerima Kerjasama harus melaksanakan pengendalian penuh atas karyawannya, Kontraktor dan subkontraktornya serta mewajibkan mereka untuk mematuhi Perjanjian ini, semua Hukum Yang Berlaku dan kebijakan-kebijakan Penerima Kerjasama. (b) Penerima Kerjasama juga harus mewajibkan para karyawannya, Kontraktor dan subkontraktornya untuk menerapkan standar-standar profesionalisme dan kode etik terbaik. (c) Sepanjang diizinkan oleh Hukum yang Berlaku, Penerima Kerjasama akan memutuskan hubungan kerja atau mendisiplinkan setiap karyawannya, Kontraktor atau subkontraktornya yang tidak mematuhi standar-standar sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di atas dan akan segera melakukan tindakan yang tepat atas biayanya sendiri untuk memperbaiki pelanggaran yang ada.
49
15.3 Kepatuhan terhadap Hukum Yang Berlaku Penerima Kerjasama akan mematuhi semua Hukum Yang Berlaku selama jangka waktu Perjanjian ini. 15.4 Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial Penerima Kerjasama akan membuat dan memelihara suatu Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial yang komprehensif untuk Proyek sesuai dengan AMDAL dan Hukum Yang Berlaku. 15.5 Tidak Diperbolehkan Mengadakan Bisnis Lain Penerima Kerjasama dilarang: (a) terlibat dalam kegiatan bisnis atau komersial lain kecuali jika diperlukan dalam rangka memenuhi kewajibannya atau melaksanakan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Proyek lainnya dimana Penerima Kerjasama merupakan pihak di dalamnya; (b) mengadakan konsolidasi, atau penggabungan usaha dengan Subyek Hukum lain; atau (c) menjual seluruh atau sebagian besar harta kekayaannya baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi kecuali jika diwajibkan oleh Para Kreditur Proyek dalam rangka eksekusi hak-hak jaminan yang dibuat berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan sesuai dengan Pasal 24.1(b) dan setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada PJPK. 15.6 Jaminan Anti Korupsi (a) Penerima Kerjasama menjamin bahwa baik Penerima Kerjasama atau para perwakilannya tidak pernah menawarkan kepada pejabat, petugas atau karyawan Instansi manapun, suatu imbalan atau komisi bagi pemberian kontrak atau persetujuan Perjanjian ini, dan Penerima Kerjasama atau para perwakilannya juga tidak pernah menerapkan atau menggunakan praktek-praktek korupsi atau pengaruh-pengaruh yang bertentangan dengan Hukum Yang Berlaku untuk mendapatkan Perjanjian ini dengan imbalan atau komisi apapun. (b) Penerima Kerjasama tidak akan mensubkontrakkan seluruh atau sebagian dari Perjanjian ini dengan cara yang bertentangan dengan Hukum yang Berlaku. (c) Pelanggaran atas jaminan-jaminan dalam Pasal 15.6 ini merupakan dasar yang cukup bagi pencabutan atau pengakhiran Perjanjian ini tanpa mengurangi hak untuk mengajukan kasus perdata dan pidana yang tepat terhadap Penerima Kerjasama dan/atau Subyek Hukum yang melakukan pelanggaran menurut Hukum Yang Berlaku. 15.7 Keamanan Penerima Kerjasama melindungi Fasilitas sesuai dengan spesifikasi yang diatur di dalam Lampiran 2 (Spesifikasi Desain dan Teknis) dan menjamin bahwa tidak ada pihak ketiga yang tidak berwenang yang dapat memasuki Fasilitas. 15.8 Komponen Dalam Negeri Indonesia Jika barang-barang atau jasa-jasa yang diperlukan bagi Proyek disediakan oleh para pemasok Indonesia maupun asing, maka Penerima Kerjasama harus, dan harus mengupayakan agar para Kontraktor dan subkontraktornya, untuk: (a) memastikan partisipasi para pemasok Indonesia dalam proses lelang atau kontrak sebagai prioritas; dan (b) memilih barang-barang atau jasa-jasa dari para pemasok Indonesia apabila setara dari segi biaya, mutu dan jadwal pengiriman dibandingkan dengan para pemasok asing. 15.9
Para Karyawan Penerima Kerjasama (a) Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia Penerima Kerjasama harus semaksimal mungkin mempekerjakan warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi dan akan memastikan bahwa Kontraktor EPC mempekerjakan warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi. 50
(b) Pelatihan (i) Penerima Kerjasama harus menerapkan program-program pendidikan dan pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan para karyawan Penerima Kerjasama hingga taraf standar internasional. (ii) Seluruh manual pelatihan dan bahan-bahan lain yang digunakan dalam programprogam pendidikan dan pelatihan tersebut harus diserahkan oleh Penerima Kerjasama kepada PJPK pada saat Tanggal Pengakhiran. (iii) Penerima Kerjasama harus mengizinkan para karyawan dari PJPK untuk bergabung dalam program-program pelatihan Penerima Kerjasama. (c)
Status Hubungan Kerja pada Tanggal Pengakhiran PJPK tidak bertanggung jawab untuk meneruskan hubungan kerja para karyawan Penerima Kerjasama pada atau setelah Tanggal Pengakhiran. Seluruh biaya dan pengeluaran yang terkait dengan pengakhiran hubungan kerja para karyawan Penerima Kerjasama termasuk pembayaran pesangon atau manfaat pensiun harus dibayar oleh Penerima Kerjasama, kecuali diatur dalam Lampiran 13 (Pembayaran Pengakhiran dan Ketentuan Pengalihan).
15.10 Pusat Data Elektronik (a) Penerima Kerjasama dalam waktu 20 (dua puluh) Hari sejak Tanggal Penandatanganan, harus: (i) mendirikan suatu pusat data elektronik (“Pusat Data”); dan (ii) menyediakan akses dan informasi log-in kepada PJPK. (b) Pusat Data harus dioperasikan sekurang-kuranganya selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Operasi Komersial. (c) Segala biaya terkait dengan pendirian dan pemeliharaan Pusat Data akan ditanggung oleh Penerima Kerjasama. (d) Penerima Kerjasama harus mengunggah seluruh dokumen dokumen yang terkait dan pemberitahuan-pemberitahuan yang ditentukan dalam Perjanjian ini dalam Pusat Data, termasuk: (i) Persetujuan - persetujuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4.4; (ii) Rancangan dan Gambar dan dokumen dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7.2 (a); (iii) Laporan hasil pengujian dan data pendukung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7.8 (a); (iv) Prosedur Operasi dan Pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9.3; (v) Segala pemberitahuan yang dikirimkan sesuai dengan Perjanjian ini; dan (vi) data yang berkaitan dengan Pelanggan BAB VI PERISTIWA DI LUAR KEMAMPUAN PARA PIHAK PASAL 16 PERISTIWA KEADAAN KAHAR 16.1
Pemberitahuan Keadaan Kahar (a) Jika terjadi suatu Peristiwa Keadaan Kahar, Pihak yang terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak terjadi Peristiwa Keadaan Kahar tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis pada Pihak lainnya dan menguraikan: 51
(i) (ii) (iii)
tanggal terjadi dan perkiraan durasi keberlangsungan Peristiwa Keadaan Kahar tersebut; sifat dan dampaknya terhadap pelaksanaan kewajiban Pihak yang terkena dampak; dan upaya-upaya perbaikan yang diusulkan oleh Pihak yang terkena dampak untuk menghindari atau mengatasi Peristiwa Keadaan Kahar atau untuk mengurangi dampak dan pengaruh termasuk tindakan-tindakan lainnya yang akan dilakukannya untuk memenuhi persyaratan Pasal 16 ini.
(b)
Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.1 (a) di atas harus disertai dengan surat keterangan atau pernyataan terjadinya peristiwa yang dianggap sebagai Peristiwa Keadaan Kahar yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
(c)
Jika Pihak yang terkena dampak tidak mengirimkan pemberitahuan yang dimaksud pada Pasal 16.1 (a), maka Pihak tersebut tidak berhak memberlakukan Pasal 16 ini untuk menjustifikasi keterlambatan pelaksanaan atau tidak dilaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini hingga disampaikannya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.1 (a) pada Pihak lainnya.
(d)
Jika Pihak yang tidak terkena keadaan kahar tidak mengakui telah terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar sebagaimana diajukan oleh Pihak yang terkena Peristiwa Keadaan Kahar maka hal ini harus diajukan kepada Ahli untuk diselesaikan sesuai dengan Pasal 27.2 dalam waktu 20 (dua puluh) Hari setelah penyerahan permintaan tertulis untuk pengajuan kepada Ahli tersebut oleh Pihak manapun dalam Sengketa.
16.2
Tindakan untuk Mengurangi Dampak (a) Pihak yang terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar harus melakukan segala upaya yang wajar dengan tekun dan berkesinambungan untuk mencegah, menghindari, mengatasi dan mengurangi hingga dampak merugikan terkecil dari suatu Peristiwa Keadaan Kahar. (b) Setelah berakhirnya Peristiwa Keadaan Kahar, Pihak yang terkena dampak harus segera memulai kembali pada waktunya seluruh pemenuhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
16.3
Akibat Keadaan Kahar (a) Keterlambatan Pelaksanaan Kewajiban Yang Ditoleransi Jika Pihak yang terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini secara tepat waktu karena suatu Peristiwa Keadaan Kahar, Pihak yang terkena dampak dari Peristiwa Keadaan Kahar akan ditolerir dari pelaksanaan kewajibannya dan tidak dianggap Cidera Janji, dengan ketentuan bahwa: (i) Pemberitahuan yang wajib diberikan menurut Pasal 16.1 telah dikirimkan. (ii) Pihak yang terkena dampak melakukan segala upaya dengan tekun dan berkesinambungan untuk mengatasi akibat-akibat dari Peristiwa Keadaan Kahar. (iii) Pihak yang terkena dampak tidak berhak untuk menunda pelaksanaan atau ditolerir atas keterlambatan pelaksanaan kewajiban untuk lingkup yang lebih luas atau jangka waktu yang lebih lama daripada yang benar-benar secara nyata terjadi dari Peristiwa Keadaan Kahar. (iv) Pihak yang terkena dampak tidak dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini semata-mata karena ada peningkatan biaya atau 52
akibat keuangan negatif lainnya seandainya kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan.
16.4
(b)
Hal-hal Yang Tidak Ditolerir Ketentuan-ketentuan dari Pasal 16 ini tidak mentolerir keterlambatan pembayaran uang.
(c)
Keadaan Kahar setelah Tanggal Operasional Komersial Jika suatu Peristiwa Keadaan Kahar terjadi pada setiap Bulan Tagihan setelah Tanggal Operasional Komersial yang menghambat Penerima Kerjasama dalam memberikan Layanan, maka PJPK membayar kepada Penerima Kerjasama Pembayaran Ketersediaan Layanan sesuai dengan tingkat layanan yang dapat diberikan oleh Penerima Kerjasama sebagaimana diatur dalam Lampiran 11 (Pembayaran Ketersediaan Layanan).
Dampak Dari Peristiwa Keadaan Kahar Yang Tidak Diasuransikan Apabila terjadi Peristiwa Keadaan Kahar yang menyebabkan: (a) keterlambatan yang material atas penyelesaian Fasilitas; atau (b) kerusakan yang material atas Fasilitas, dan Peristiwa Keadaan Kahar tersebut: (i) merupakan jenis Peristiwa Keadaan Kahar yang normalnya tidak diasuransikan oleh badan yang bergerak dalam aktivitas yang pada pokoknya serupa dengan aktivitas yang dilakukan oleh Penerima Kerjasama, tidak disyaratkan untuk diasuransikan sesuai Lampiran 17 (Asuransi), Hukum Yang Berlaku, Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan, dan Praktek Industri yang Baik, dan dalam faktanya tidak diasuransikan oleh Penerima Kerjasama atau (ii) tidak dapat diasuransikan oleh Penerima Kerjasama sebelum terjadinya peristiwa tersebut, maka: 1) Para Pihak harus mengadakan negosiasi dengan itikad baik untuk menyepakati solusi yang dapat diterima mengenai keberlangsungan konstruksi atau operasional Fasilitas (sebagaimana yang berlaku) dan/atau penyesuaian jangka waktu Perjanjian, dan Penerima Kerjasama harus menggunakan upaya terbaik untuk memperoleh pendanaan untuk menyelesaikan atau memperbaiki Fasilitas; 2) selama periode tersebut, Penerima Kerjasama tidak diwajibkan untuk menyelesaikan, memperbaiki atau mengoperasikan Fasilitas dan kegagalan untuk menyelesaikan, memperbaiki atau mengoperasikan Fasilitas bukan merupakan Peristiwa Cidera Janji Penerima Kerjasama; dan 3) apabila Para Pihak tidak mencapai solusi yang dapat diterima dalam waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar, atau waktu lainnya yang disepakati bersama, salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 23.3.
16.5
Perbaikan setelah Peristiwa Keadaan Kahar (a) Apabila Fasilitas atau bagian daripadanya rusak sebagai akibat dari Peristiwa Keadaan Kahar (selain akibat dari Peristiwa Keadaan Kahar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 16.4) dan Penerima Kerjasama gagal untuk memperbaiki operasional Fasilitas dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah dimulainya Peristiwa Keadaan Kahar tersebut, maka Penerima Kerjasama harus mempersiapkan dan menyerahkan Laporan kepada PJPK sesuai dengan Pasal 16.5(b). 53
(b)
(c)
(d)
(e) (f)
(g)
Ketika disyaratkan oleh Pasal 16.5(a), Penerima Kerjasama harus mulai mempersiapkan laporan penilaian (“Laporan”) dan menyerahkan salinan Laporan tersebut kepada PJPK dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah ditetapkan bahwa diperlukan adanya Laporan. Laporan harus memuat hal-hal berikut ini, dalam rincian yang mungkin diberikan, dan disertai dengan dokumen pendukung yang wajar: (i) uraian mengenai Peristiwa Keadaan kahar, dan kerusakan dan/atau dampak atau pengaruh lainnya terhadap Fasilitas; (ii) perkiraan mengenai waktu yang diperlukan oleh Penerima Kerjasama untuk memperbaiki Fasilitas kembali kepada keadaan semula sebelum terjadinya Peristiwa Keadaan Kahar; (iii) usulan Jadwal Perbaikan; (iv) pernyataan dan penjelasan mengenai apakah perbaikan atau perubahan Fasilitas atau penambahan modal yang diperlukan memungkinkan untuk dilakukan secara teknis dan layak dari segi keuangan; dan (v) sertifikat dan laporan dari penasehat keuangan dan penasehat teknis, sebagaimana sesuai atau sebagaimana secara wajar diminta oleh PJPK, sebagai pendukung atas hal-hal yang dirujuk dalam Pasal 16.5(a) ini. Dalam waktu 15 (lima belas) Hari sejak penyerahan Laporan kepada PJPK atau waktu lainnya sebagaimana dapat disepakati oleh Para Pihak, Para Pihak akan mendiskusikan Laporan dan tindakan(-tindakan) lainnya yang harus dilakukan. Dalam kaitannya dengan pemeriksaan Laporan oleh PJPK, Penerima Kerjasama harus segera menyediakan tambahan informasi keuangan dan informasi yang terkait sehubungan dengan Laporan dan hal-hal yang diuraikan dalam Laporan sebagaimana dapat diminta secara wajar oleh PJPK . Dalam menentukan apakah Fasilitas dapat atau tidak dapat diperbaiki untuk tujuan Pasal 16.5 ini, Para Pihak harus mempertimbangkan sifat dan tingkat kerusakan Fasilitas, bukan kecukupan hasil asuransi atau bentuk pembiayaan lainnya. Apabila Para Pihak menyimpulkan bahwa Fasilitas dapat diperbaiki sehingga Penerima Kerjasama dapat melanjutkan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, Penerima Kerjasama harus melaksanakan Perbaikan sesuai dengan Jadwal Perbaikan yang dimuat di dalam Laporan. Biaya dari Perbaikan akan menjadi tanggung jawab Penerima Kerjasama dan tidak ada kompensasi khusus yang akan dibayarkan kepada Penerima Kerjasama. Apabila Para Pihak menyimpulkan bahwa Fasilitas dapat diperbaiki sehingga Penerima Kerjasama dapat melanjutkan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini namun PJPK tidak setuju dengan Jadwal Perbaikan yang dimuat di dalam Laporan, maka PJPK akan memberitahu Penerima Kerjasama dalam waktu 15 (lima belas) Hari sejak penerimaan Laporan dan akan mengusulkan alternatif Jadwal Perbaikan dalam Laporan tersebut. Penerima Kerjasama dan PJPK akan mencoba dengan itikad baik untuk menyepakati revisi Jadwal Perbaikan. Apabila PJPK dan Penerima Kerjasama tidak sepakat mengenai revisi Jadwal Perbaikan dalam waktu 15 (lima belas) Hari setelah diterimanya usulan alternatif Jadwal Perbaikan oleh Penerima Kerjasama, maka setiap Pihak dapat mengajukan hal tersebut kepada Ahli sesuai dengan Pasal 27.2 untuk menentukan Jadwal Perbaikan yang sesuai. Tanpa mengesampingkan ketentuan yang telah disebutkan, Penerima Kerjasama memiliki pilihan untuk melaksanakan Perbaikan sementara permasalahan Jadwal Perbaikan sedang diselesaikan, namun dengan tunduk pada syarat terpenuhinya setiap persyaratan atau ketentuan dari badan yang memberikan pembiayaan untuk Perbaikan (termasuk setiap perusahaan asuransi yang membayar klaim kepada Penerima Kerjasama).
54
(h)
(i)
16.6
Apabila Para Pihak menyimpulkan bahwa Fasilitas tidak dapat diperbaiki sehingga Penerima Kerjasama tidak dapat melanjutkan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka baik Penerima Kerjasama atau PJPK memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian ini. Penerima Kerjasama tidak diwajibkan berdasarkan Perjanjian ini untuk melaksanakan Perbaikan kecuali dan hingga Penerima Kerjasama telah menerima seluruh Persetujuan yang diperlukan. Penerima Kerjasama harus menggunakan usaha yang terbaik untuk mendapatkan Persetujuan tersebut sesegera mungkin. Apabila Penerima Kerjasama tidak mampu karena alasan apapun selain dari karena kesalahannya sendiri untuk mendapatkan Persetujuan tersebut dalam periode waktu yang wajar yang tidak melebihi 6 (enam) bulan setelah tanggal Penerima Kerjasama diwajibkan untuk melaksanakan Perbaikan, meskipun Penerima Kerjasama telah melakukan usaha yang terbaik, maka baik Penerima Kerjasama atau PJPK memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 23.3 (b).
Peristiwa-peristiwa yang tidak dikatagorikan sebagai Keadaan Kahar Untuk menghindari keragu-raguan, peristiwa-peristiwa sebagai berikut tidak dianggap sebagai Keadaan Kahar: (a) Penerima Kerjasama tidak mampu mendapatkan akses terhadap, atau suplai listrik untuk pengoperasian Fasilitas; (b) kekurangan pendanaan karena alasan apapun atau ketidakmampuan untuk menggunakan dana yang ada karena alasan apapun; (c) kegagalan setiap Pihak untuk melakukan setiap pembayaran sesuai dengan kewajibannya dalam Perjanjian ini; (d) keterlambatan pelaksanaan oleh Penerima Kerjasama karena tindakan atau kecerobohan dari Kontraktornya kecuali sepanjang hal tersebut diakibatkan secara langsung dari setiap kejadian sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Kontraktor berdasarkan suatu perjanjian yang akan merupakan suatu Peristiwa Keadaan Kahar seandainya Kontraktor tersebut merupakan pihak dalam Perjanjian ini; (e) keterlambatan pelaksanaan oleh Penerima Kerjasama karena kegagalannya untuk menunjuk Kontraktor atau subkontraktor yang berkualifikasi atau untuk mempekerjakan staff atau tenaga kerja yang mencukupi; (f) keterlambatan-keterlambatan yang disebabkan keterlambatan penyerahan dokumen untuk mendapatkan persetujuan dari Instansi; (g) keterlambatan-keterlambatan yang disebabkan keadaan cuaca, keadaan laut atau darat yang dapat secara wajar diperkirakan, diduga atau diramalkan; atau (h) kerusakan mekanis atau elektrikal atau tidak berfungsinya perlengkapan, mesin, atau pabrik yang dimiliki atau dioperasikan oleh Penerima Kerjasama atau kontraktor atau subkontraktornya yang dikarenakan cara pengoperasian atau pemeliharaan perlengkapan, mesin atau pabrik tersebut. PASAL 17 PERISTIWA TINDAKAN ATAU TIDAK DILAKUKANNYA TINDAKAN PEMERINTAH
17.1.
Pemberitahuan (a) Jika suatu Peristiwa Tindakan atau Tidak Dilakukannya Tindakan Pemerintah terjadi, Penerima Kerjasama harus dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak terjadinya peristiwa tersebut, memberikan pemberitahuan tertulis kepada PJPK dan memuat:
55
(i)
tanggal terjadinya Peristiwa Tindakan atau Tidak Dilakukannya Tindakan Pemerintah dan perkiraan durasi keberlangsungannya; (ii) sifat dan dampaknya terhadap pelaksanaan kewajiban Penerima Kerjasama; dan (iii) upaya-upaya perbaikan yang diusulkan oleh Penerima Kerjasama untuk menghindari atau mengatasi Peristiwa Tindakan atau Tidak Dilakukannya Tindakan Pemerintah atau untuk memperingan dampak dan pengaruh termasuk tindakan-tindakan lainnya yang akan dilakukannya untuk memenuhi persyaratan Pasal 17 ini. (b) Jika Penerima Kerjasama tidak mengirimkan pemberitahuan yang dimaksud, maka Pihak tersebut tidak berhak untuk memberlakukan Pasal 17 ini untuk mentolerir keterlambatan pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya kewajiban. (c) Jika PJPK tidak mengakui telah terjadinya Peristiwa Tindakan atau Tidak Dilakukannya Tindakan Pemerintah sebagaimana diajukan oleh Penerima Kerjasama maka hal ini harus diajukan kepada Ahli untuk diselesaikan sesuai dengan Pasal 27.2 dalam waktu 20 (dua puluh) Hari setelah penyerahan permintaan tertulis untuk pengajuan kepada Ahli. 17.2
Tindakan untuk Mengurangi Dampak (a) Penerima Kerjasama harus melakukan segala upaya yang wajar untuk mencegah, menghindari, mengatasi dan mengurangi hingga dampak merugikan terkecil dari suatu Peristiwa Tindakan atau Tidak Dilakukannya Tindakan Pemerintah. (b) Setelah berakhirnya Peristiwa Tindakan atau Tidak Dilakukannya Tindakan Pemerintah, Penerima Kerjasama harus segera memulai kembali pada waktunya seluruh pemenuhan kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian ini.
17.3
Akibat Peristiwa Tindakan atau Tidak Dilakukannya Tindakan Pemerintah (a) Keterlambatan Pelaksanaan Kewajiban Yang Ditoleransi Jika Penerima Kerjasama tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini secara tepat waktu karena suatu Peristiwa Tindakan atau Tidak Dilakukannya Tindakan Pemerintah, Penerima Kerjasama akan ditolerir dari pelaksanaan kewajibannya dan tidak dianggap cidera janji, dengan ketentuan bahwa: (i) Pemberitahuan yang wajib diberikan menurut Pasal 17.1 di atas telah dikirimkan; (ii) Penerima Kerjasama melakukan segala upaya dengan tekun dan berkesinambungan untuk mengatasi akibat-akibat dari Peristiwa Tindakan atau Tidak Dilakukannya Tindakan Pemerintah; (iii) Penerima Kerjasama tidak berhak untuk menunda pelaksanaan atau ditolerir atas keterlambatan pelaksanaan kewajiban untuk lingkup yang lebih luas atau jangka waktu yang lebih lama daripada yang ditimbulkan oleh Peristiwa Tindakan atau Tidak Dilakukannya Tindakan Pemerintah atau keterlambatan yang benar-benar secara nyata terjadi dari Peristiwa Tindakan atau Tidak Dilakukannya Tindakan Pemerintah; dan (iv) Penerima Kerjasama tidak dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini semata-mata karena ada peningkatan biaya atau akibat keuangan negatif lainnya seandainya kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan. (b) Hal-hal Yang Tidak Ditolerir Ketentuan-ketentuan dari Pasal 17 ini tidak mentolerir: (i) keterlambatan pembayaran uang; (ii) keterlambatan pelaksanaan oleh Penerima Kerjasama karena tindakan atau kecerobohan dari Kontraktornya; 56
(iii) keterlambatan pelaksanaan oleh Penerima Kerjasama karena kegagalannya untuk menunjuk Kontraktor atau subkontraktor yang berkualifikasi atau untuk mempekerjakan staff atau tenaga kerja yang mencukupi; (iv) keterlambatan-keterlambatan yang disebabkan keterlambatan penyerahan dokumen untuk mendapatkan persetujuan dari Instansi; (v) keterlambatan-keterlambatan yang disebabkan keadaan cuaca, keadaan laut atau darat yang dapat secara wajar diperkirakan, diduga atau diramalkan; (vi) kerusakan mekanis atau elektrikal atau tidak berfungsinya perlengkapan, mesin, atau pabrik yang dimiliki atau dioperasikan oleh Penerima Kerjasama atau kontraktor atau subkontraktornya yang dikarenakan kesalahan cara pengoperasian atau pemeliharaan perlengkapan, mesin atau pabrik tersebut; (vii) gangguan atas pasokan listrik Proyek kecuali disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar yang mempengaruhi Penerima Kerjasama; atau (c) Peristiwa Tindakan atau Tidak Dilakukannya Tindakan Pemerintah Setelah Tanggal Operasional Komersial Jika suatu Peristiwa Tindakan atau Tidak Dilakukannya Tindakan Pemerintah terjadi pada setiap Bulan Tagihan setelah Tanggal Operasional Komersial yang menghambat Penerima Kerjasama dalam memberikan Layanan, maka PJPK harus membayar kepada Penerima Kerjasama Pembayaran Ketersediaan Layanan sebesar Pelayanan yang Dapat Diandalkan sebagaimana diatur dalam Lampiran 11 (Pembayaran Ketersediaan Layanan).
PASAL 18 PERUBAHAN HUKUM 18.1
Pemberlakuan Pasal ini hanya berlaku untuk suatu Perubahan Hukum yang mengakibatkan Penerima Kerjasama harus melakukan peningkatan modal atau Modifikasi terhadap Proyek dengan biaya melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari biaya modal sebagaimana tertuang dalam Model Keuangan dalam setiap tahun dan peningkatan modal atau Modifikasi tersebut diperlukan untuk memungkinkan Penerima Kerjasama memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sejalan dengan Perubahan Hukum tersebut.
18.2
Kompensasi PJPK akan memberikan kompensasi kepada Penerima Kerjasama atas efek finansial yang merugikan di atas nilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 18.1 sebagai akibat dari Perubahan Hukum dalam bentuk: (i) perpanjangan Periode Periode Kerjasama; atau (ii) penyesuaian Pembayaran Ketersediaan Layanan.
18.3
Perkiraan Efek Finansial Segera setelah Penerima Kerjasama mengetahui bahwa telah terjadi Perubahan Hukum yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 18.1, Penerima Kerjasama harus membuat perkiraan efek finansial akibat Perubahan Hukum tersebut dan memberikan salinan perkiraan tersebut kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen, dengan sertifikasi/opini dari akuntan yang memiliki sertifikat praktek bahwa perkiraan tersebut adalah wajar.
57
18.4
Muatan Perkiraan Efek Finansial Penerima Kerjasama harus menuangkan dalam perkiraan berdasarkan Pasal 18.3 perincian yang wajar tentang: (a) Perubahan Hukum; (b) Efek finansial yang diperkirakannya, termasuk: (i) jumlah (termasuk biaya terkait atau tambahan); (ii) waktu modal akan dikeluarkan; dan (iii) sumber, metode, dan biaya pendanaan atas jumlah yang diusulkan; (c) Usulan Penerima Kerjasama mengenai kompensasi atas efek finansial yang akan memungkinkan Penerima Kerjasama mendapatkan tingkat pengembalian internal proyek setara dengan Target Tingkat Pengembalian Internal Proyek dalam dua alternatif yaitu (i) dalam bentuk Perpanjangan Periode Kerjasama; dan (ii) dalam bentuk Penyesuaian Pembayaran Ketersediaan Layanan; dan (d) Salinan dari Model Keuangan yang telah direvisi dengan disertai asumsi-asumsinya dan termasuk informasi yang memadai sehingga memungkinkan PJPK menilai akurasi perkiraan tersebut.
18.5
Finalisasi Perkiraan Efek Finansial (a) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah PJPK dan Konsultan Pengawas Independen menerima perkiraan efek finansial dari Penerima Kerjasama (atau jangka waktu lain sebagaimana disepakati oleh Para Pihak), PJPK atau Konsultan Pengawas Independen akan memberitahu Penerima Kerjasama setiap hal dari perkiraan efek finansial yang tidak disepakati oleh PJPK atau Konsultan Pengawas Independen. (b) Para Pihak dan Konsultan Pengawas Independen akan segera bertemu untuk membahas perbedaan tersebut. Apabila Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan atas perbedaan tersebut dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) Hari Kerja sejak PJPK dan Konsultan Pengawas Independen menerima perkiraan efek finansial dari Penerima Kerjasama (atau jangka waktu lain sebagaimana disepakati), maka masing-masing Pihak dapat mengajukan perihal perbedaan tersebut kepada Ahli untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27.2. (c) Apabila Para Pihak telah mencapai kesepakatan mengenai perkiraan efek finansial atau perkiraan efek finansial telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 18.5 (b), PJPK atas diskresinya sendiri akan menyampaikan kepada Penerima Kerjasama bentuk kompensasi yang dipilih oleh PJPK untuk mengkompensasi perkiraan efek finansial.
18.6
Pelaksanaan Perjanjian Sampai dengan tercapainya kesepakatan atau penentuan di antara Para Pihak mengenai perbedaan tentang pemberitahuan perkiraan efek finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.3, Para Pihak harus tetap mematuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
18.7
Penanggungan Efek Finansial oleh Penerima Kerjasama Penerima Kerjasama harus menanggung semua efek finansial akibat Perubahan Hukum yang tidak memperoleh kompensasi.
58
BAB VII DENDA, GANTI RUGI, DAN PEMBATASAN PASAL 19 DENDA KEGAGALAN KINERJA 19.1
Pelaksanaan Denda Kegagalan Kinerja Sejak dan setelah Tanggal Operasional Komersial, apabila Penerima Kerjasama gagal untuk memenuhi setiap Indikator Kinerja Utama maka PJPK berhak untuk mengurangi Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana diatur dalam Lampiran 11 (Pembayaran Ketersediaan Layanan), kecuali dalam hal kegagalan untuk memenuhi setiap Indikator Kinerja Utama diakibatkan oleh Peristiwa Tindakan atau Tidak Dilakukannya Tindakan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 17.3 (c).
19.2
Keberatan atas Pengenaan Denda Kegagalan Kinerja Dalam hal Penerima Kerjasama merasa keberatan atas Denda Kegagalan Kinerja yang dikenakan padanya, maka Penerima Kerjasama dapat merujuk setiap hal yang diperselisihkan mengenai jumlah Denda Kegagalan Kinerja tersebut untuk diselesaikan melalui mekanisme sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 27.2 (Penyelesaian Sengketa Oleh Ahli).
PASAL 20 GANTI RUGI 20.1
Ganti Rugi oleh Penerima Kerjasama Penerima Kerjasama bertanggung jawab dan akan memberikan ganti rugi, membela dan menanggung kerugian PJPK, para pejabat, karyawan, perwakilan, Afiliasi, agen, kontraktor atau subkontraktor dan konsultannya (“Pihak Tertanggung dari PJPK”) dari dan terhadap segala Klaim yang diajukan oleh pihak ketiga manapun terhadap Pihak Tertanggung dari PJPK atau kerugian yang diderita oleh setiap Pihak Tertanggung dari PJPK sebagai akibat dari: (a) hilang atau rusaknya harta kekayaan atau kematian atau luka yang diderita pihak ketiga (kecuali klaim kompensasi pekerja) yang timbul dari kelalaian atau kecerobohan Penerima Kerjasama yang terkait dengan pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini; (b) kegagalan Penerima Kerjasama untuk mematuhi Hukum Yang Berlaku dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; (c) kegagalan Penerima Kerjasama untuk mematuhi pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminannya yang disebutkan dalam Pasal 14.1; atau (d) kegagalan Penerima Kerjasama untuk mematuhi janji-janji yang diberikannya dalam Pasal 15. Penerima Kerjasama tidak bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada setiap Pihak Tertanggung dari PJPK jika kerugian, kerusakan, cidera atau kematian disebabkan oleh kelalaian, kesalahan atau pelanggaran terhadap Perjanjian ini oleh Pihak Tertanggung dari PJPK tersebut.
59
20.2
Ganti Rugi Lingkungan Hidup Penerima Kerjasama wajib mengganti kerugian PJPK atas setiap biaya, klaim, kehilangan, pengeluaran (termasuk biaya hukum), kerugian atau tanggung jawab yang diderita atau ditanggung oleh PJPK baik secara langsung ataupun tidak langsung timbul sebagai akibat dari: (a) Pelanggaran setiap hukum mengenai lingkungan hidup oleh Penerima Kerjasama sejak tanggal dimana Penerima Kerjasama memiliki akses ke Lahan Proyek sesuai dengan Perjanjian ini; (b) Kebocoran, emisi, pembuangan, pelepasan, perembesan atau perpindahan Zat Berbahaya pada setiap waktu dari Fasilitas menuju ke Lahan Proyek atau Titik-titik Pengambilan, termasuk penanganan, pembuangan atau gangguan atas setiap Zat Berbahaya tersebut yang ditimbulkan baik secara langsung atau tidak langsung sejak konstruksi atau operasional Proyek.
20.3
Prosedur Ganti Rugi (a) Mengenai Klaim Jika suatu Pihak menyadari adanya suatu peristiwa atau keadaan yang menimbulkan atau dapat menimbulkan suatu Klaim dimana PJPK berhak untuk menerima penggantian kerugian berdasarkan Pasal 20 ini, maka Pihak tersebut harus segera memberitahukannya kepada Pihak lainnya mengenai peristiwa atau keadaan tersebut. Namun, kegagalan untuk menyampaikan pemberitahuan pada waktunya tidak menghapus atau mengurangi kewajiban Penerima Kerjasama untuk memberi ganti rugi kepada PJPK. (b) Pembelaan terhadap Klaim (i) PJPK memiliki hak, namun bukan kewajiban, untuk menguji, membela dan memperkarakan (dan untuk mendapatkan penasehat hukum atas pilihannya sehubungan dengan perkara tersebut) setiap Klaim, tindakan, gugatan atau proses hukum oleh pihak ketiga yang dituduh atau yang diajukan terhadap PJPK; dengan ketentuan bahwa Penerima Kerjasama berhak, atas pilihannya sendiri, untuk mengambil alih dan mengendalikan pembelaan atas klaim, tindakan, gugatan atau proses hukum atas pengeluarannya dan melalui penasehat hukum yang dipilihnya jika Penerima Kerjasama (A) memberikan pemberitahuan mengenai maksudnya untuk melakukan hal tersebut kepada PJPK, (B) mengakui secara tertulis kewajibannya untuk mengganti rugi PJPK sepanjang diatur berdasarkan Pasal ini, dan (C) mengganti pengeluaran PJPK untuk biaya dan pengeluaran yang wajar yang sebelumnya ditimbulkan olehnya sebelum penyampaian pembelaan oleh Penerima Kerjasama. (ii) PJPK tidak akan menyelesaikan atau mengkompromikan setiap Klaim, gugatan atau proses hukum dimana PJPK berhak untuk diganti kerugiannya oleh Penerima Kerjasama tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Penerima Kerjasama. (c) Pembayaran Klaim Seluruh pembayaran ganti rugi berdasarkan Pasal 20 ini harus dibayarkan kepada PJPK dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah Penerima Kerjasama menerima pemberitahuan dari PJPK untuk melunasi Klaim tersebut.
60
PASAL 21 BATASAN TANGGUNG JAWAB 21.1
Kerugian Tidak Langsung Kecuali diatur secara tegas dalam Pasal 23 Perjanjian ini, tidak ada Pihak yang harus bertanggung jawab atas: (a) setiap ganti rugi immaterial; (b) kerugian, biaya atau pengeluaran tidak langsung; atau (c) hilangnya keuntungan yang nyata atau yang diharapkan, hilangnya kesempatan (termasuk kesempatan untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak ketiga); (d) hilangnya kegunaan atau hasil.
21.2
Denda (a) Batasan Tanggung Jawab Untuk Denda (i) Total tanggung jawab yang dapat dikeluarkan oleh Penerima Kerjasama jika PJPK mengakhiri Perjanjian ini karena tidak tercapainya Tanggal Efektif sebagaimana diatur dalam Pasal 2.4(b)(i) dibatasi hingga jumlah sebesar nilai Jaminan Pelaksanaan Tahap I. (ii) Total tanggung jawab yang dapat dikeluarkan oleh Penerima Kerjasama untuk denda keterlambatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.9 Perjanjian ini adalah sebesar Jaminan Pelaksanaan Tahap II ditambah 5% (lima persen) dari Jaminan Pelaksanaan Tahap II. (b)
Kewajaran Jumlah Denda Para Pihak setuju dan menerima bahwa: (i) (ii) (iii)
Kerugian pada PJPK sejak terjadinya peristiwa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7.9 Perjanjian ini adalah tidak dapat dipastikan dan sulit untuk diperkirakan atau ditetapkan secara akurat. Denda yang harus dibayar oleh Penerima Kerjasama menurut Pasal 7.9 Perjanjian ini terkait dengan jumlah kompensasi yang disetujui bersama oleh Para Pihak. Denda yang diatur dalam Perjanjian ini mencerminkan perkiraan wajar dari Para Pihak atas besarnya kompensasi yang layak yang harus dibayar sebagai akibat kerugian yang diperkirakan yang timbul dari terjadinya peristiwaperistiwa yang ditetapkan dalam Pasal 7.9 Perjanjian ini.
BAB VIII PERISTIWA CIDERA JANJI, PENGAKHIRAN, DAN PENGALIHAN PASAL 22 PERISTIWA CIDERA JANJI 22.1
Peristiwa-Peristiwa Cidera Janji Penerima Kerjasama Terjadinya salah satu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan Peristiwa Cidera Janji Penerima Kerjasama: (a) Tanggal Dimulainya Konstruksi tidak terjadi dalam waktu 60 (enam puluh) Hari setelah Tanggal Wajib Dimulainya Konstruksi sebagaimana dapat diperpanjang sesuai ketentuan Pasal 7.5(b);
61
(b) (c)
(d)
(e) (f)
(g) (h)
(i) (j) (k) (l)
Tanggal Operasi Komersial tidak terjadi dalam waktu 160 (seratus enam puluh) Hari setelah Tanggal Wajib Operasi Komersial sebagaimana dapat diperpanjang sesuai ketentuan Pasal 7.5(b); setelah dimulainya konstruksi Fasilitas terjadi penghentian atau pengabaian pekerjaan konstruksi Fasilitas oleh Penerima Kerjasama atau Kontraktor EPC lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PJPK; kegagalan Penerima Kerjasama untuk mengoperasikan Proyek atau memberikan Layanan sesuai dengan Perjanjian ini setelah Tanggal Operasional Komersial selama lebih dari 7 (tujuh) Hari terus menerus dalam 1 (satu) Tahun Kontrak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PJPK; Penerima Kerjasama selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau selama 6 (enam) bulan tanpa berturut-turut selama 1 (satu) tahun gagal memenuhi Indikator Kinerja Utama; Penerima Kerjasama telah cidera janji dalam pembayaran (yang tidak diperselisihkan) berdasarkan Perjanjian ini ketika jatuh tempo dan harus dibayarkan dan tidak dapat dipulihkan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan dari PJPK kepada Penerima Kerjasama yang menyatakan bahwa cidera janji dalam hal pembayaran telah terjadi dan meminta pemulihan daripadanya; terjadinya Peristiwa Kepailitan; suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan Penerima Kerjasama berdasarkan Pasal 14.1 ternyata tidak benar secara material dan diperkirakan akan secara material mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; Penerima Kerjasama melanggar janji-janji yang diberikannya berdasarkan Pasal 15; Penerima Kerjasama mengalihkan atau memindahkan hak-hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali hak dan kewajiban yang boleh dialihkan dan dipindahkan menurut Pasal 24.1(b); terjadi pengalihan saham atau kepentingan lain dalam Penerima Kerjasama yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 24.2(b); pelanggaran oleh Penerima Kerjasama atas setiap kewajibannya yang penting berdasarkan Perjanjian ini (selain dari pelanggaran yang dirujuk di dalam Pasal 22.1(a) sampai 22.1 (k)) yang belum dipulihkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) Hari setelah pemberitahuan dari PJPK kepada Penerima Kerjasama yang menyatakan bahwa pelanggaran tersebut telah terjadi dengan mengidentifikasi pelanggaran yang dimaksud secara rinci yang sewajarnya dan meminta pemulihan daripadanya.
22.2
Peristiwa-Peristiwa Cidera Janji PJPK Terjadinya salah satu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan Peristiwa Cidera Janji PJPK: (a) jumlah pembayaran yang telah jatuh tempo dan harus dibayar kepada Penerima Kerjasama berdasarkan Perjanjian ini melebihi Rp 10.000.000.000 dan jumlah tersebut tidak dipersengketakan; (b) suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh PJPK berdasarkan Pasal 14.2 ternyata tidak benar secara material dan diperkirakan akan secara material mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
22.3
Pembebasan dari Peristiwa Cidera Janji Peristiwa yang disebutkan dalam Pasal 22.1 atau 22.2 dianggap bukan merupakan Peristiwa Cidera Janji apabila hal tersebut timbul dari: 62
(a) (b) (c) (d)
Peristiwa Keadaan Kahar; Peristiwa Tindakan atau Tidak Dilakukannya Tindakan Pemerintah; Peristiwa Perubahan Hukum; atau pelanggaran oleh Pihak lainnya atas kewajibannya dalam Perjanjian ini; PASAL 23 PENGAKHIRAN PERJANJIAN
23.1
Pengakhiran Karena Peristiwa Cidera Janji (a) Prosedur Pemberitahuan Peristiwa Cidera Janji PJPK Apabila terjadi Peristiwa Cidera Janji PJPK, maka: (i) Penerima Kerjasama dapat memberikan suatu pemberitahuan cidera janji (“Pemberitahuan Cidera Janji”) kepada PJPK dengan menyebutkan: A. Peristiwa Cidera Janji yang terjadi; dan B. tindakan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki Peristiwa Cidera Janji, apabila masih dimungkinkan; (ii)
PJPK memiliki waktu 90 (sembilan puluh) Hari sejak menerima Pemberitahuan Cidera Janji dari Penerima Kerjasama untuk memperbaiki atau memulihkan cidera janji.
(iii)
Jika PJPK memerlukan waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari untuk memperbaiki atau memulihkan cidera janji, maka PJPK harus menyerahkan kepada Penerima Kerjasama suatu rencana perbaikan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari sejak penerimaan Pemberitahuan Cidera Janji (atau suatu waktu yang lebih lama sebagaimana dapat disetujui oleh Penerima Kerjasama) dengan merinci upaya pemulihan yang akan dilakukan oleh PJPK dan rincian program pemulihan Peristiwa Cidera Janji yang mengakibatkan diterbitkannya Pemberitahuan Cidera Janji.
(iv)
Rencana perbaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.1 (a) (iii) harus disetujui secara tertulis oleh Penerima Kerjasama, persetujuan mana tidak boleh ditahan tanpa alasan yang wajar.
(v)
Dalam hal bahwa: A. PJPK gagal untuk memulihkan Peristiwa Cidera Janji dalam periode 90 (sembilan puluh) Hari sejak menerima Pemberitahuan Cidera Janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.1 (a) (ii); atau B. Dalam hal Pasal 23.1(a)(iii) berlaku, PJPK gagal untuk menyampaikan rencana perbaikan kepada Penerima Kerjasama dalam waktu yang ditetapkan dalam Pasal 23.1(a) (iii) atau gagal untuk memulihkan Peristiwa Cidera Janji dalam periode sebagaimana disetujui dalam rencana perbaikan sesuai dengan Pasal 23.1(a)(iv); maka, Penerima Kerjasama dapat memberikan pemberitahuan pengakhiran (“Pemberitahuan Pengakhiran”) kepada PJPK dengan menyebutkan secara rinci Perisitiwa Cidera Janji yang mengakibatkan diterbitkannya Pemberitahuan Pengakhiran dan tanggal dimana Penerima Kerjasama bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini, tanggal mana tidak akan kurang dari 45 (empat puluh lima) Hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut.
(vi)
Selama periode 45 (empat puluh lima) Hari (atau suatu waktu yang lebih lama yang ditetapkan di dalam Pemberitahuan Pengakhiran atau sebagaimana 63
disepakati oleh Para Pihak) setelah pemberian Pemberitahuan Pengakhiran, Para Pihak akan berdiskusi untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mengurangi atau memperbaiki dampak dari Peristiwa Cidera Janji dengan mempertimbangkan seluruh keadaan yang ada; (vii) Apabila PJPK bermaksud untuk mengajukan Sengketa terkait dengan hak untuk memberlakukan Pemberitahuan Pengakhiran (“Sengketa Pemberitahuan Pengakhiran”) dan untuk merujuk Sengketa Pemberitahuan Pengakhiran kepada arbitrase sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Pasal 27.3 atau kepada Ahli sesuai dengan ketentuan Pasal 27.2, PJPK harus dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari sejak menerima Pemberitahuan Pengakhiran memberitahukan Penerima Kerjasama dan segera setelahnya merujuk Sengketa Pemberitahuan Pengakhiran kepada arbitrase sesuai dengan Pasal 27.3 atau kepada Ahli sesuai dengan Pasal 27.2; dan (viii) Dalam keadaan dimana PJPK telah merujuk Sengketa Pemberitahuan Pengakhiran untuk diselesaikan sesuai dengan Pasal 23.1(a)(vii), jika Sengketa Pemberitahuan Pengakhiran telah ditetapkan dan memenangkan Penerima Kerjasama, maka Penerima Kerjasama dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis lebih lanjut kepada PJPK, dimana dengan pemberitahuan tersebut Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal yang ditetapkan dalam pemberitahuan pengakhiran (tanggal mana tidak akan kurang dari 30 (tiga puluh) Hari setelah tanggal pemberitahuan) atau suatu tanggal yang lebih lama sebagaimana dapat disepakati oleh Para Pihak, dan Pasal 23.7 akan berlaku. (b)
Prosedur Pemberitahuan Peristiwa Cidera Janji Penerima Kerjasama Apabila terjadi Peristiwa Cidera Janji Penerima Kerjasama, maka: (i) PJPK dapat memberikan suatu pemberitahuan cidera janji (“Pemberitahuan Cidera Janji”) kepada Penerima Kerjasama dengan menyebutkan: A. Peristiwa Cidera Janji yang terjadi; dan B. tindakan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki Peristiwa Cidera Janji, apabila masih dimungkinkan; (ii)
PJPK akan mengirimkan kepada Kementerian Keuangan dan Para Kreditur Proyek melalui Agen salinan dari Pemberitahuan Cidera Janji yang diberikan kepada Penerima Kerjasama sesuai dengan Pasal 23.1(b)(i).
(iii) Penerima Kerjasama memiliki waktu 90 (Sembilan puluh) Hari sejak menerima Pemberitahuan Cidera Janji dari PJPK untuk memperbaiki atau memulihkan cidera janji. (iv)
Jika Penerima Kerjasama memerlukan waktu lebih dari 90 (Sembilan puluh) Hari untuk memperbaiki atau memulihkan cidera janji, maka Penerima Kerjasama harus menyerahkan kepada PJPK suatu rencana perbaikan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari sejak penerimaan Pemberitahuan Cidera Janji (atau suatu waktu yang lebih lama sebagaimana dapat disetujui oleh PJPK) dengan merinci upaya pemulihan yang akan dilakukan oleh Penerima Kerjasama dan rincian program pemulihan Peristiwa Cidera Janji yang mengakibatkan diterbitkannya Pemberitahuan Cidera Janji.
64
(v)
Rencana perbaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.1 (b) (iv) harus disetujui secara tertulis oleh PJPK, persetujuan mana tidak boleh ditahan tanpa alasan yang wajar.
(vi)
Dalam hal: A. Penerima Kerjasama gagal untuk memulihkan Peristiwa Cidera Janji dalam periode 90 (Sembilan puluh) Hari sejak menerima Pemberitahuan Cidera Janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.1 (a) (iii); atau B. Dalam hal Pasal 23.1(b)(iv) berlaku, Penerima Kerjasama gagal untuk menyampaikan rencana perbaikan kepada PJPK dalam waktu yang ditetapkan berdasarkan Pasal 23.1(b) (iv) atau gagal untuk memulihkan Peristiwa Cidera Janji dalam periode sebagaimana disetujui dalam rencana perbaikan sesuai dengan Pasal 23.1(b) (v); (A atau B selanjutnya disebut “Periode Pemulihan Awal”) maka, PJPK akan memberikan waktu kepada Para Kreditur Proyek (“Periode Evaluasi”), dimana dalam periode waktu tersebut Para Kreditur Proyek dapat mengevaluasi Peristiwa Cidera Janji Penerima Kerjasama, kondisi dari Fasilitas, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan tindakan yang akan dilakukan oleh Para Kreditur Proyek mengenai Peristiwa Cidera Janji Penerima Kerjasama.
(vii) Periode Evaluasi akan berakhir pada peristiwa berikut (mana yang terjadi lebih dahulu): (A) Penyerahan pemberitahuan dari Para Kreditur Proyek kepada PJPK bahwa Para Kreditur Proyek telah memilih untuk mengupayakan pemulihan Peristiwa Cidera Janji Penerima Kerjasama atau mengusahakan pemulihannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan (“Pemberitahuan Pemulihan”); dan (B) 30 (tiga puluh) Hari setelah berakhirnya Periode Pemulihan Awal. (viii) Setelah penyerahan Pemberitahuan Pemulihan, Para Kreditur Proyek akan diberikan tambahan 180 (seratus delapan puluh) Hari untuk memulihkan Peristiwa Cidera Janji Penerima Kerjasama (“Periode Pemulihan Para Kreditur Proyek”). (ix)
Selama Periode Pemulihan Para Kreditur Proyek, hak PJPK untuk mengakhiri Perjanjian ini akan ditunda selama Para Kreditur Proyek secara cermat: (A) mencoba untuk mengupayakan (selain dari Penerima Kerjasama kecuali Penerima Kerjasama bertindak berdasarkan diskresi dari Para Kreditur Proyek) pemulihan cidera janji tersebut; atau (B) mengusahakan pelaksanaan hak dan upaya pemulihan yang mereka miliki berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan terhadap Penerima Kerjasama.
(x)
Dalam hal: (A) berakhirnya Periode Evaluasi; atau (B) jika Para Kreditur Proyek memenuhi ketentuan Pasal 23.1 (b) (vii) (A), Para Kreditur Proyek gagal untuk memulihkan Peristiwa Cidera Janji Penerima Kerjasama pada atau sebelum berakhirnya Periode Pemulihan Para Kreditur Proyek;
65
maka PJPK dapat memberikan pemberitahuan pengakhiran (“Pemberitahuan Pengakhiran”) kepada Penerima Kerjasama dengan menyebutkan secara rinci Perisitiwa Cidera Janji yang mengakibatkan diterbitkannya Pemberitahuan Pengakhiran dan tanggal dimana PJPK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini, tanggal mana tidak akan kurang dari 45 (empat puluh lima) Hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut. (xi)
Selama periode 45 (empat puluh lima) Hari (atau suatu waktu yang lebih lama yang ditetapkan di dalam Pemberitahuan Pengakhiran atau sebagaimana disepakati oleh Para Pihak), setelah pemberian Pemberitahuan Pengakhiran, Para Pihak akan berdiskusi untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mengurangi atau memperbaiki dampak dari Peristiwa Cidera Janji dengan mempertimbangkan seluruh keadaan yang ada;
(xii) Apabila Penerima Kerjasama bermaksud untuk mengajukan Sengketa terkait dengan hak untuk memberlakukan Pemberitahuan Pengakhiran (“Sengketa Pemberitahuan Pengakhiran”) dan untuk merujuk Sengketa Pemberitahuan Pengakhiran kepada arbitrase sesuai dengan Pasal 27.3 atau kepada Ahli sesuai dengan Pasal 27.2, Penerima Kerjasama harus dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari sejak menerima Pemberitahuan Pengakhiran memberitahukan PJPK dan segera setelahnya merujuk Sengketa Pemberitahuan Pengakhiran kepada arbitrase sesuai dengan Pasal 27.3 atau kepada Ahli sesuai dengan Pasal 27.2; (xiii) Dalam keadaan dimana Penerima Kerjasama telah merujuk Sengketa Pemberitahuan Pengakhiran untuk diselesaikan sesuai dengan Pasal 23.1(b)(xiii), jika Sengketa Pemberitahuan Pengakhiran telah ditetapkan dan memenangkan PJPK, maka PJPK dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis lebih lanjut kepada Penerima Kerjasama, dimana dengan pemberitahuan tersebut Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal yang ditetapkan dalam pemberitahuan pengakhiran (tanggal mana tidak akan lebih awal dari 30 (tiga puluh) Hari setelah tanggal pemberitahuan) atau suatu tanggal yang lebih lama sebagaimana dapat disepakati oleh Para Pihak, dan Pasal 23.7 akan berlaku. 23.2
Pemberitahuan kepada Para Kreditur Proyek (a) Tidak ada Pengakhiran Tanpa Pemberitahuan kepada Para Kreditur Proyek Sejak dan setelah terjadinya Perolehan Pembiayaan, PJPK tidak akan mengakhiri Perjanjian ini tanpa terlebih dahulu memberikan kepada Para Kreditur Proyek salinan Pemberitahuan Cidera Janji yang diberikan kepada Penerima Kerjasama berdasarkan Pasal 23.1 (b) (ii). Pemberitahuan Cidera Janji tersebut akan disertai dengan surat permintaan kepada Para Kreditur Proyek untuk memulihkan cidera janji tersebut dalam Periode Pemulihan Awal sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 23.1 (b) (vi). (b)
Penunjukan Agen dan Prosedur Pemberitahuan (i) Para Kreditur Proyek wajib memberitahukan secara tertulis kepada PJPK agen dari Para Kreditur Proyek (“Agen”) dan setiap pemberitahuan yang disyaratkan untuk dikirimkan kepada Para Kreditur Proyek berdasarkan Perjanjian ini akan dikirimkan melalui Agen tersebut. (ii) Setiap pemberitahuan harus dibuat secara tertulis dan akan dianggap telah dikirimkan: 66
A. B.
C.
(iii)
setelah dikirimkan dan diberikan tanda terima tertulis, jika disampaikan secara langsung kepada Agen; pada Hari Kerja berikutnya setelah dikeluarkannya konfirmasi bahwa pengiriman telah berhasil, jika dikirimkan melalui faksimili ke nomor yang disebutkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pada Pasal 23.2 (b) (iii); atau setelah pengiriman jika dikirimkan melalui pos tercatat, kilat atau utama, semuanya diberi tanda untuk pengiriman segera dengan biaya yang telah dibayar dimuka dan dialamatkan kepada Agen pada alamat yang disebutkan di dalam Perolehan Pembiayaan (atau alamat lainnya sebagaimana dapat ditentukan oleh Para Kreditur Proyek melalui pemberitahuan tertulis yang dikirimkan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini).
Alamat dan nomor faksimili untuk Agen akan disampaikan kepada PJPK oleh Penerima Kerjasama pada Perolehan Pembiayaan dan setelahnya dapat diubah oleh Para Kreditur Proyek atau Agen dengan pemberitahuan setelahnya kepada PJPK pada alamat atau nomor faksimili PJPK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28.1 (atau pada alamat atau nomor faksimili lainnya yang disampaikan setelahnya kepada Para Kreditur Proyek atau Agen sesuai dengan Pasal 23.2 ini).
(c)
Pengakhiran Tidak Sah Tanpa Pemberitahuan kepada Para Kreditur Proyek (i) Sejak dan setelah Perolehan Pembiayaan, tidak ada pembatalan atau pengakhiran Perjanjian ini oleh PJPK yang sah dan mengikat Para Kreditur Proyek tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.2 (a) dan berakhirnya: A. Periode Pemulihan Awal; B. Periode Evaluasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 23.1 (b) (vi) ini; dan C. Apabila berlaku, Periode Pemulihan Para Kreditur Proyek, yang ditetapkan dalam Pasal 23.1 (b) (vii), sebagaimana periode tersebut dapat diperpanjang. (ii) Para Kreditur Proyek dapat melakukan, namun tidak diwajibkan untuk melakukan, setiap pembayaran atau melakukan atau mengupayakan pelaksanaan setiap tindakan yang diwajibkan untuk dibuat atau dilakukan oleh Penerima Kerjasama, dengan keberlakuan yang sama sebagaimana apabila dibuat atau dilakukan oleh Penerima Kerjasama.
(d)
Kegagalan dari Para Kreditur Proyek untuk Memulihkan Cidera Janji Apabila Para Kreditur Proyek gagal untuk memulihkan cidera janji atau tidak mampu atau tidak mau untuk memulihkan Peristiwa Cidera Janji Penerima Kerjasama yang diwajibkan untuk dipulihkan sebelum berakhirnya periode yang disebutkan dalam Pasal 23.2 (c), PJPK memiliki hak dan upaya pemulihan sehubungan dengan cidera janji yang disebutkan di dalam Perjanjian ini; dengan ketentuan bahwa: (i) setelah berakhirnya Periode Pemulihan Awal, Para Kreditur Proyek memiliki periode selanjutnya (“Periode Evaluasi”), dimana dalam periode tersebut Para Kreditur Proyek dapat mengevaluasi Peristiwa Cidera Janji Penerima Kerjasama, kondisi dari Fasilitas, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan tindakan yang akan dilakukan oleh Para Kreditur Proyek mengenai Peristiwa Cidera Janji Penerima Kerjasama; dan 67
(ii) Periode Evaluasi akan berakhir pada peristiwa berikut (mana yang terjadi lebih dahulu): A. Penyerahan pemberitahuan dari Para Kreditur Proyek kepada Penerima Kerjasama bahwa Para Kreditur Proyek telah memilih untuk mengupayakan pemulihan Peristiwa Cidera Janji Penerima Kerjasama atau mengusahakan pemulihannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan (“Pemberitahuan Pemilihan”); dan B. 30 (tiga puluh) Hari setelah berakhirnya Periode Pemulihan Awal. (e)
Penyerahan Pemberitahuan Pemilihan (i) Setelah penyerahan Pemberitahuan Pemilihan, Para Kreditur Proyek akan diberikan tambahan 180 (seratus delapan puluh) Hari untuk memulihkan Peristiwa Cidera Janji Penerima Kerjasama (“Periode Pemulihan Para Kreditur Proyek”). (ii) Selama Periode Pemulihan Para Kreditur Proyek, hak PJPK untuk mengakhiri Perjanjian ini akan ditunda selama Para Kreditur Proyek secara cermat: A. mencoba untuk mengupayakan pemulihan cidera janji tersebut; atau B. mengusahakan pelaksanaan hak dan upaya pemulihan yang mereka miliki berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan terhadap Penerima Kerjasama.
(f)
23.3
Berakhirnya Periode Pemulihan Dalam hal Para Kreditur Proyek gagal untuk memulihkan Peristiwa Cidera Janji Penerima Kerjasama pada atau sebelum berakhirnya Periode Pemulihan Para Kreditur Proyek, PJPK dapat melaksanakan hak dan upaya pemulihan yang dimilikinya sehubungan dengan cidera janji yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, dan pengakhiran tersebut akan berlaku pada saat penyerahan pemberitahuan pengakhiran kepada Para Kreditur Proyek atau Agen.
Pengakhiran karena Peristiwa Keadaan Kahar (a) Pengakhiran (i) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila terjadi Peristiwa Keadaan Kahar yang menghalangi baik PJPK maupun Penerima Kerjasama untuk melaksanakan kewajiban materialnya berdasarkan Perjanjian ini untuk suatu periode selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari berturut-turut dengan ketentuan bahwa Penerima Kerjasama tidak dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 23.3 (a) ini apabila PJPK tetap melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 16. 3 (c). (ii) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini karena Peristiwa Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.4, 16.5 (h) atau 16.5 (i). (b)
Prosedur Pengakhiran karena Keadaan Kahar (i) Salah satu Pihak dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya dengan menjelaskan alasan dan tanggal pengakhiran yang dimaksudkan. Tanggal tersebut paling cepat 90 (sembilan puluh) Hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut diterima oleh Pihak lainnya tersebut. (ii) Pada tanggal tersebut, Perjanjian ini akan berakhir tanpa diperlukan adanya tindakan lebih lanjut pada Pihak tersebut, tunduk pada dipenuhinya ketentuan Pasal 23.7 (c).
68
23.4 Pengakhiran Karena Peristiwa Tindakan atau Tidak Dilakukannya Tindakan Pemerintah yang Berkepanjangan (a) Pengakhiran Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila terjadi Peristiwa Tindakan atau Tidak Dilakukannya Tindakan Pemerintah yang menghalangi baik PJPK maupun Penerima Kerjasama dalam melaksanakan setiap kewajiban materialnya berdasarkan Perjanjian ini selama jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari berturut-turut dengan ketentuan bahwa Penerima Kerjasama tidak dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila PJPK tetap melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 17.3 (c). (b)
23.5
Prosedur Pengakhiran karena Tindakan atau Tiada Tindakan Pemerintah (i) Salah satu PIHAK dapat memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya yang menyebutkan dasar dan tanggal pengakhiran yang diinginkan. Tanggal tersebut paling cepat 90 (sembilan puluh) Hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut diterima oleh Pihak lainnya tersebut. (ii) Pada tanggal tersebut, Perjanjian ini akan berakhir tanpa diperlukan adanya tindakan lebih lanjut pada Pihak tersebut, tunduk pada dipenuhinya ketentuan Pasal 23.7 (d).
Opsi Pembelian yang dimiliki oleh PJPK (a) Pada setiap saat setelah Tanggal Efektif dan selama Perjanjian ini berlaku, PJPK dapat melaksanakan opsi untuk membeli seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan Penerima Kerjasama dalam Proyek (kecuali terhadap Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan) dan mengakhiri Perjanjian, dengan sejumlah pembayaran yang dihitung sesuai dengan Lampiran 13 (Pembayaran Pengakhiran dan Ketentuan Pengalihan). (b) Dalam hal tersebut di atas, PJPK harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Kerjasama 180 (seratus delapan puluh) Hari sebelum pelaksanaan opsi tersebut, dan hak, kepemilikan dan kepentingan Penerima Kerjasama dalam Proyek dan Perjanjian-Perjanjian Proyek (kecuali terhadap Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan) akan dialihkan kepada PJPK sesuai dengan ketentuan Lampiran 13 (Pembayaran Pengakhiran dan Ketentuan Pengalihan).
23.6
Pengakhiran Karena Peristiwa Perubahan Hukum (a) Pengakhiran Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila terjadi Peristiwa Perubahan Hukum yang menghalangi baik PJPK maupun Penerima Kerjasama dalam melaksanakan setiap kewajiban materialnya berdasarkan Perjanjian ini. (b) Prosedur Pengakhiran karena Peristiwa Perubahan Hukum (i) Salah satu PIHAK dapat memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya yang menyebutkan dasar dan tanggal pengakhiran yang diinginkan. Tanggal tersebut paling cepat 90 (sembilan puluh) Hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut diterima oleh Pihak lainnya tersebut. (ii) Pada tanggal tersebut, Perjanjian ini akan berakhir tanpa diperlukan adanya tindakan lebih lanjut pada Pihak tersebut, tunduk pada dipenuhinya ketentuan Pasal 23.7 (f).
23.7
Akibat Pengakhiran (a) Dalam hal setelah Tanggal Efektif terjadi pengakhiran Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 23.1 (b) dikarenakan suatu Peristiwa Cidera Janji Penerima Kerjasama, maka 69
(b)
(c)
(d)
(e) (f)
(g)
(h) (i)
(j) 23.8
PJPK memiliki opsi untuk mengambil alih Proyek dengan Pembayaran Pengakhiran sebagaimana ditentukan sesuai dengan Butir 2.2(b) dari Lampiran 13 (Pembayaran Pengakhiran dan Ketentuan Pengalihan). Dalam setelah Tanggal Efektif terjadi pengakhiran Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 23.1 (a) dikarenakan suatu Peristiwa Cidera Janji PJPK, maka PJPK wajib mengambil alih Proyek dengan Pembayaran Pengakhiran yang ditentukan sesuai dengan Butir 2.1(b) dari Lampiran 13 (Pembayaran Pengakhiran dan Ketentuan Pengalihan). Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini setelah Tanggal Efektif karena Peristiwa Keadaan Kahar sesuai dengan Pasal 23.3 maka PJPK memiliki opsi untuk mengambil alih Proyek dengan Pembayaran Pengakhiran sebagaimana ditentukan sesuai dengan Butir 2.3 (b) dari Lampiran 13 (Pembayaran Pengakhiran dan Ketentuan Pengalihan). Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini setelah Tanggal Efektif karena Peristiwa Tindakan atau Tidak Dilakukannya Tindakan Pemerintah sesuai dengan Pasal 23.4 maka PJPK wajib untuk mengambil alih Proyek dengan Pembayaran Pengakhiran sebagaimana ditentukan sesuai dengan Butir 2.1 (b) dari Lampiran 13 (Pembayaran Pengakhiran dan Ketentuan Pengalihan). Dalam hal pengakhiran dan pembelian Proyek sesuai dengan Pasal 23.5, PJPK wajib untuk melakukan pembayaran kepada Penerima Kerjasama sesuai dengan ketentuan Butir 2.1 (b) dari Lampiran 13 (Pembayaran Pengakhiran dan Ketentuan Pengalihan). Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini setelah Tanggal Efektif karena Peristiwa Perubahan Hukum sesuai dengan Pasal 23.6 maka PJPK wajib untuk mengambil alih Proyek dengan Pembayaran Pengakhiran sebagaimana ditentukan sesuai dengan Butir 2.1 (b) dari Lampiran 13 (Pembayaran Pengakhiran dan Ketentuan Pengalihan). Apabila Perjanjian ini diakhiri sesuai dengan Pasal 23.1 (b) dikarenakan Peristiwa Cidera Janji Penerima Kerjasama yang terjadi setelah Tanggal Efektif namun sebelum Tanggal Operasional Komersial, PJPK berhak atas pembayaran berdasarkan ketentuan dari Jaminan Pelaksanaan Tahap II, yang disediakan sesuai dengan Pasal 6.1(a) dan disetujui bahwa penarikan tersebut merupakan hal yang wajar dan merupakan ganti rugi bagi PJPK dalam hal tersebut dan penarikan Jaminan Pelaksanaan Tahap II tersebut merupakan upaya pemulihan satu-satunya bagi PJPK setelah pengakhiran Perjanjian ini. Untuk menghindari keragu-raguan, pengambilalihan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.7 ini meliputi juga lahan lokasi Titik Layanan (Point of Presence). Penerima Kerjasama wajib, dengan biayanya sendiri, mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Proyek, termasuk seluruh kontrak, Persetujuan, petunjuk dan dokumen, dialihkan sepenuhnya pada Tanggal Pengakhiran. Ketentuan Pasal 23.7 ini dan Lampiran 13 (Pembayaran Pengakhiran dan Ketentuan Pengalihan) tetap berlaku meskipun terjadi pengakhiran Perjanjian ini.
Hak dan Upaya Pemulihan Lainnya Dalam hal terjadinya pelanggaran oleh salah satu Pihak atas janji atau jaminan berdasarkan Perjanjian ini, Pihak yang dirugikan oleh cidera janji atau pelanggaran tersebut dapat, berdasarkan keputusannya sendiri, sebagai tambahan terhadap pelaksanaan upaya pemulihan lainnya yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini, melakukan proses sesuai dengan Pasal 27 untuk melindungi dan melaksanakan hak yang dimilikinya untuk mendapatkan pemulihan terhadap kerugian (termasuk semua biaya dan pengeluaran yang secara wajar dikeluarkan dalam pelaksanaan upaya pemulihan yang dimilikinya) atau untuk mengupayakan pelaksanaan khusus oleh Pihak lainnnya atas kewajiban Pihak lainnya tersebut berdasarkan Perjanjian ini.
70
PASAL 24 PENGALIHAN 24.1
Pengalihan (a) Larangan Pengalihan Tidak ada satu Pihak pun yang boleh menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun memindahkan hak-hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya, kecuali bahwa Penerima Kerjasama dapat mengalihkan haknya kepada Para Kreditur Proyek sesuai dengan Pasal 24.1(b) di bawah. (b)
Pengalihan Yang Diizinkan kepada Para Kreditur Proyek (i) Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan di atas, untuk tujuan pembiayaan Fasilitas, Penerima Kerjasama dapat mengalihkan atau memberikan hak jaminan untuk kepentingan dari Para Kreditur Proyek: A. hak dan kewajiban Penerima Kerjasama berdasarkan atau sesuai dengan Perjanjian ini; B. benda bergerak, benda tidak bergerak dan hak atas kekayaan intelektual dari Penerima Kerjasama; dan C. pendapatan atau setiap hak atau aset dari Penerima Kerjasama. (ii)
Penerima Kerjasama dilarang untuk menciptakan jaminan atas hak dan kepentingannya berdasarkan Perjanjian ini atau Proyek tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PJPK kecuali sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 24.1 (b) (i) di atas.
(iii)
Para Kreditur Proyek tidak memiliki kewajiban kepada PJPK berdasarkan Perjanjian ini hingga Para Kreditur Proyek, atau pihak yang ditunjuknya, menggantikan kepentingan Penerima Kerjasama berdasarkan Perjanjian ini baik melalui pelaksanaan hak atau upaya perbaikan berdasarkan Perjanjianperjanjian Pembiayaan atau lainnya.
(iv)
Dalam hal Para Kreditur Proyek atau pihak yang ditunjuknya menggantikan kepentingan Penerima Kerjasama berdasarkan Perjanjian ini maka Para Kreditur Proyek harus memberikan pemberitahuan tertulis mengenai penggantian (“Pemberitahuan Penggantian Kedudukan”) kepada PJPK dan mengambil alih tanggung jawab atas semua kewajiban Penerima Kerjasama berdasarkan Perjanjian ini.
(v)
Kewajiban Penerima Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 24.1(b)(iv) termasuk namun tidak terbatas pada: (A) pembayaran atas setiap jumlah yang terhutang dan harus dibayar kepada PJPK untuk pembayaran cidera janji oleh Penerima Kerjasama; dan (B) kerugian atau denda yang ditanggung oleh PJPK berdasarkan Pasal 20 yang timbul selama periode sebelum Para Kreditur Proyek atau pihak yang ditunjuknya menggantikan kepentingan Penerima Kerjasama dalam dan berdasarkan Perjanjian ini.
(vi)
Kecuali dalam hal terjadi pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Pasal 24.1(b)(iii) di atas, Para Kreditur Proyek atau pihak yang ditunjuknya tidak
71
akan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemenuhan dari setiap kewajiban atau tugas dari Penerima Kerjasama berdasarkan Perjanjian ini. (vii) Atas pemberitahuan dari Para Kreditur Proyek atau Agen kepada PJPK mengenai terjadinya peristiwa cidera janji berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan dan pengambilalihan oleh Para Kreditur Proyek atas kepentingan Penerima Kerjasama dalam dan berdasarkan Perjanjian ini, Para Kreditur Proyek memiliki hak, antara lain, untuk: (A) mengambil alih Proyek dan, sebelum Tanggal Operasional Komersial, menyelesaikan konstruksi dari Fasilitas dan pengoperasian Fasilitas dan, setelah Tanggal Operasional Komersial, mengoperasikan Fasilitas; dan (B) memulihkan Peristiwa Cidera Janji Penerima Kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 22.1.
24.2
(viii)
Atas pelaksanaan setiap upaya hukum oleh Para Kreditur Proyek sebagaimana diatur dalam Perjanjian-perjanjian Pembiayaan, Para Kreditur Proyek dapat mengalihkan hak dan kepentingan mereka dan hak Penerima Kerjasama berdasarkan Perjanjian ini kepada Penerima Pengalihan yang disetujui oleh PJPK sepanjang Penerima Pengalihan tersebut mengambil alih seluruh kewajiban Penerima Kerjasama berdasarkan Perjanjian ini. Atas pengalihan tersebut, Para Kreditur Proyek dibebaskan dari seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang timbul setelah pengalihan tersebut.
(ix)
Penerima Kerjasama mengakui bahwa jaminan pengalihan untuk kepentingan Para Kreditor Proyek berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan tidak membebaskan Penerima Kerjasama dari segala kewajibannya kepada PJPK berdasarkan Perjanjian ini.
Kepemilikan Penerima Kerjasama (a) Modal Saham Penerima Kerjasama Dengan memperhatikan hak-hak Para Kreditur Proyek berdasarkan Perjanjianperjanjian Pembiayaan dan kecuali ditentukan lain dalam Pasal 24.2 ini, Penerima Kerjasama menjamin bahwa: (i) kepemilikan secara langsung dan tidak langsung atas modal saham Penerima Kerjasama yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Saham Awal adalah sebagaimana tertuang dalam Lampiran 14 (Kepemilikan Penerima Kerjasama). (ii)
setiap Pemegang Saham yang disebutkan dalam Lampiran 14 (Kepemilikan Penerima Kerjasama) adalah pemilik yang sah, terdaftar dan sebagai pemilik yang berhak menerima manfaat dari saham-saham tersebut.
(iii)
seluruh saham tersebut telah dikeluarkan secara sah, diambil bagian, diterbitkan, didaftarkan dan disetor.
(iv)
tidak ada Hak Jaminan, hak opsi, surat utang, hak memesan saham, hak membeli saham, komitmen, hak konversi, hak menukar, rencana, hak suara yang dijaminkan, atau kesepakatan-kesepakatan lainnya dalam jenis apapun yang masih berlaku untuk pembelian, penerbitan, penjualan atau pengeluaran hak suara atas saham dari Penerima Kerjasama untuk kepentingan Subyek Hukum manapun yang bukan merupakan Pemegang Saham, selain dari yang diciptakan berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan. 72
(b)
Batasan Pengalihan Saham (i) Sejak Tanggal Penandatanganan sampai dengan tahun kedua sejak Tanggal Pengoperasian Komersial, Pemegang Saham Awal dilarang untuk mengalihkan setiap bagian dari kepemilikan langsung atau tidak langsung atas modal saham Penerima Kerjasama kepada setiap Subyek Hukum kecuali: A. Sebagai akibat dari pengalihan yang disebabkan dari pembuatan atau pelaksanaan hak jaminan atas setiap modal saham Penerima Kerjasama sesuai dengan Perjanjian-perjanjian Pembiayaan; atau B. Pengalihan oleh Pemegang Saham Awal kepada Afiliasinya atau kepada Pemegang Saham Awal lainnya dengan ketentuan: 1) Pemegang Saham Awal secara bersama-sama harus tetap memiliki secara langsung paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari modal saham Penerima Kerjasama; 2) setiap dari Pemegang Saham Awal harus tetap memiliki secara langsung paling sedikit 5% (lima persen) dari modal saham Penerima Kerjasama; 3) Sponsor Utama harus tetap memiliki secara langsung paling sedikit 34% (tiga puluh empat persen) dari modal saham Penerima Kerjasama. (ii)
Jika satu atau lebih Pemegang Saham Awal hendak mengalihkan setiap bagian dari kepemilikan langsung atas modal saham Penerima Kerjasama, maka Penerima Kerjasama harus terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis kepada PJPK mengenai: A. pengalihan yang diusulkan atas kepentingan langsung dari Pemegang Saham Awal dalam modal saham Penerima Kerjasama; B. identitas dan kualifikasi teknis dan keuangan dari pihak penerima pengalihan yang diusulkan; dan C. jika berlaku, usulan perubahan atas anggaran dasar atau dokumen pendirian Penerima Kerjasama.
(iii)
Jika ketentuan-ketentuan dalam Pasal 24.2(b)(i)) ini dilanggar, maka PJPK dapat menolak pengalihan saham dan menuntut pembatalannya tanpa mempengaruhi hak PJPK untuk mengakhiri Perjanjian ini berdasarkan Pasal 22.1(k) dan Pasal 23.1 (b).
(iv)
Penerima Kerjasama akan, sehubungan dengan pengalihan kepemilikan modal saham Penerima Kerjasama, membuat ketentuan yang sesuai dalam anggaran dasarnya untuk memastikan kepatuhan atas ketentuan dari Pasal 24.2(b) dan akan memuat keterangan yang cukup dalam seluruh sertifikat saham yang membuktikan modal saham Perseroan untuk memberikan informasi kepada calon pembeli modal saham tersebut mengenai batasan yang diatur dalam Pasal 24.2(b) dan tidak akan mendaftarkan atau memberlakukan setiap pengalihan modal saham yang tidak sesuai dengan batasan atau keterangan tersebut.
(v)
Penerima Kerjasama tidak akan melakukan, mengizinkan untuk dilakukannya, setiap penawaran umum atau pencatatan saham dalam Penerima Kerjasama atau memiliki, atau mengizinkan untuk memiliki, setiap saham dalam Penerima Kerjasama yang terdaftar dalam setiap bursa efek tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PJPK. 73
(vi) Setiap dan seluruh pengalihan saham dalam Penerima Kerjasama harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PJPK, persetujuan mana tidak boleh ditahan/ditunda tanpa alasan yang wajar. PASAL 25 HAK-HAK PENGAMBILALIHAN YANG DIMILIKI PJPK 25.1
Pemberitahuan Perbaikan (a) Jika setelah Tanggal Operasional Komersial: (i) terjadi Peristiwa Cidera Janji Penerima Kerjasama (yang belum diperbaiki selama periode pemulihan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 23.1 (b)) dan secara wajar akan atau secara material mempengaruhi kemampuan Penerima Kerjasama dalam memberikan Layanan sesuai dengan Perjanjian ini; (ii) terdapat ancaman segera terhadap keamanan atau gangguan yang serius; (iii) terdapat ancaman segera terhadap Proyek; (iv) terjadi penghentian total Layanan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam; atau (v) dalam rangka menjaga kepentingan umum atau keadaan darurat; maka PJPK dapat mengirimkan pemberitahuan kepada Penerima Kerjasama (berikut dengan salinan kepada Para Kreditur Proyek) atau, dalam keadaan darurat, menelpon wakil Penerima Kerjasama (dan Penerima Kerjasama akan memastikan agar rincian dari pihak yang relevan untuk dihubungi diberikan kepada PJPK, dan wakil Penerima Kerjasama atau pihak yang ditunjuk tersebut dapat dihubungi setiap saat untuk tujuan ini) mensyaratkan Penerima Kerjasama segera mengambil langkah langkah sebagaimana secara wajar dianggap perlu oleh PJPK untuk mengatasi persoalan tersebut. (b)
25.2.
Penerima Kerjasama akan menggunakan seluruh upaya terbaiknya untuk menghindari kondisi-kondisi sebagaimana tercantum dalam Pasal 25.1(a) di atas.
Pelaksanaan Hak-Hak Pengambilalihan (a) Apabila Penerima Kerjasama gagal untuk mengambil langkah-langkah sebagaimana secara wajar dianggap perlu oleh PJPK berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1(a) dalam waktu sebagaimana dianggap pantas oleh PJPK atau dalam keadaan darurat, apabila wakil dari atau pihak yang ditunjuk Penerima Kerjasama tidak dapat dihubungi atau gagal untuk menangani keadaan darurat secara efisien, maka PJPK dapat mengambil langkah-langkah atau menunjuk pihak lain untuk mengambil langkah atau tindakah lain yang dianggapnya pantas. (b)
Dalam rangka mengambil langkah atau tindakan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal ini, PJPK dengan pemberitahuan tidak kurang dari 5 (lima) Hari Kerja kepada Penerima Kerjasama (kecuali untuk kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 25.1 (a) (v) dan (vi) tidak ada kewajiban untuk memberikan pemberitahuan tertulis selain dari panggilan telepon sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25.1 (a)), dapat melakukan satu atau lebih dari hal-hal berikut: (i) memasuki area Proyek dan, selama diperlukan, mengambil alih seluruh atau sebagian Proyek;
74
(ii) (iii)
25.3
mengeluarkan Penerima Kerjasama dari area Proyek dan Proyek tanpa melepaskan Penerima Kerjasama dari segala kewajiban-kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini; dan/atau menangguhkan kewajiban-kewajiban Penerima Kerjasama untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewajiban-kewajiban Penerima Kerjasama berdasarkan Perjanjian ini.
Hak-Hak Selama Periode Pengambilalihan (a) Penerima Kerjasama akan bekerjasama penuh dan memberikan segala bantuan yang wajar terkait dengan, segala tindakan yang dianggap pantas oleh PJPK berdasarkan Pasal 25 ini dan akan memberikan penggantian biaya kepada PJPK atas seluruh biaya yang ditanggung oleh PJPK ketika mengambil tindakan tersebut (termasuk biaya overhead); namun dengan ketentuan bahwa, apabila tindakan tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian Penerima Kerjasama terhadap kewajibankewajibannya dalam Perjanjian ini, Penerima Kerjasama tidak diwajibkan untuk memberikan penggantian atas biaya tersebut kepada PJPK. (b)
Selama PJPK melaksanakan hak-hak menggantikan: (i) PJPK tetap memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian atas alasan Peristiwa Cedera Janji Penerima Kerjasama; dan (ii) penggunaan dan penguasaan Proyek akan diserahkan kepada PJPK namun tidak akan ada pengalihan hak kepemilikan atau pengalihan tersirat dari kewajiban dan tanggung jawab Penerima Kerjasama sebagai pemilik aset-aset tersebut.
25.4
Kewajiban PJPK Selama Pengambilalihan Tanggung Jawab PJPK selama Pengambilalihan (a) Selama periode saat PJPK melaksanakan hak-hak pengambilalihan, PJPK akan mengoperasikan dan memelihara Fasilitas sesuai dengan Praktek Industri yang Baik. (b) Penerima Kerjasama mempunyai hak untuk memantau pengoperasian Fasilitas oleh PJPK sepanjang diperlukan untuk mengetahui apakah PJPK mengoperasikan dan memelihara Fasilitas sesuai dengan Praktik Kehati-hatian Umum.
25.5
Pembayaran Selama Periode Pengambilalihan (a) Dalam hal alasan dari pelaksanaan hak pengambilalihan oleh PJPK berdasarkan Pasal 25 ini bukan disebabkan suatu tindakan atau cidera janji Penerima Kerjasama, maka PJPK akan terus melakukan Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Penerima Kerjasama dikurangi biaya penghematan yang didapat oleh Penerima Kerjasama sebagai akibat pengambilalihan Proyek oleh PJPK sesuai kesepakatan Para Pihak selama periode pelaksanaan pengambilalihan oleh PJPK. (b)
25.6
Dalam hal alasan pelaksanaan hak pengambilalihan PJPK berdasarkan Pasal 25 ini diakibatkan oleh suatu tindakan atau cidera janji Penerima Kerjasama, PJPK berhak tidak melakukan Pembayaran Ketersediaan Layanan selama periode pelaksanaan pengambilalihan oleh PJPK berdasarkan Pasal 25.2 .
Tanggung Jawab Selama Periode Pengambilalihan PJPK tidak bertanggung jawab kepada Penerima Kerjasama atas: (a) setiap kerugian yang terjadi sebelum pelaksanaan hak pengambilalihan oleh PJPK berdasarkan Pasal 25.2;
75
(b) (c) 25.7
setiap kerugian yang berasal dari kelalaian Penerima Kerjasama terhadap setiap kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini atau setiap Perjanjian-perjanjian Proyek; atau kegagalan dalam memenuhi Indikator Kinerja Utama.
Akhir dari Periode Pengambilalihan (a) PJPK akan menghentikan pelaksanaan hak pengambilalihan berdasarkan Pasal 25.2 segera setelah: (i) Para Kreditur Proyek melaksanakan hak-hak menggantikan kedudukan mereka berdasarkan Pasal 24.1 (b) (iv); (ii) tanggal dimana, menurut pendapat wajar dari PJPK, keadaan yang menimbulkan hak PJPK berdasarkan Pasal 25 ini tidak lagi ada; (iii) suatu tanggal dimana PJPK menyetujui rencana perbaikan yang diajukan oleh Penerima Kerjasama yang memuat rencana penyelesaian keadaan-keadaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 25.1(a) yang melatar belakangi pelaksanaan hak pengambilalihan oleh PJPK; (iv) suatu tanggal sebagaimana ditentukan oleh PJPK sesuai kebijakannya. (b) Pada saat penghentian hak pengambilalihan sesuai dengan Pasal 25.7(a), PJPK akan mengembalikan penguasaan atas Tapak Proyek dan Proyek kepada Penerima Kerjasama atau Para Kreditur Proyek (sebagaimana yang berlaku). (c) Penerima Kerjasama atau Para Kreditur Proyek (sebagaimana yang berlaku) harus segera mengambil kembali penguasaan atas Tapak Proyek dan Proyek dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. (d) Pengambilalihan oleh PJPK dan pengembalian penguasaan atas Tapak Proyek dan Proyek kepada Penerima Kerjasama atau Para Kreditur Proyek dilakukan dengan suatu berita acara yang ditandatangani oleh PJPK dan Penerima Kerjasama atau Para Kreditur Proyek (sebagaimana yang berlaku). PASAL 26 KETENTUAN PENGALIHAN PROYEK
26.1
Persiapan untuk Pengalihan Proyek 3 (tiga) tahun sebelum Tanggal Pengalihan, Penerima Kerjasama akan mengirimkan kepada PJPK dan Konsultan Pengawas Independen, atau pihak yang ditunjuknya, suatu rencana yang menguraikan pekerjaan yang diantisipasi, biaya dan aktivitas-aktivitas terkait dengan perbaikan menyeluruh untuk pemeliharaan final Fasilitas, pelatihan staf pengganti dan pengalihan Fasilitas.
26.2
Pelatihan Karyawan PJPK (a) Paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum Tanggal Pengalihan, Penerima Kerjasama atas biaya dan tanggungannya sendiri, harus memulai suatu pengembangan program pelatihan dengan PJPK, yang meliputi persiapan dan penggunaan bahanbahan latihan, bagi karyawan PJPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PJPK. (b) Program pelatihan harus dimulai sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Pengalihan dan harus menyediakan pelatihan langsung pada pekerjaan di Lahan Proyek untuk para karyawan PJPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PJPK dalam jumlah yang mencukupi berkaitan dengan pengoperasian dan pemeliharaan Proyek.
76
26.3
26.4
Inventaris (a) Tidak kurang dari 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Pengalihan, PJPK dan Penerima Kerjasama akan bertemu dan menyetujui mengenai: (i) pengaturan-pengaturan pengalihan dan keamanan; dan (ii) inventaris bagi seluruh perlengkapan tetap, perabotan, dan peralatan, kendaraan bermotor, suku cadang, persediaan bahan konsumsi dan barangbarang lain yang secara potensial diperlukan untuk pengoperasian Fasilitas secara berkesinambungan setelah Tanggal Pengalihan, dan Lahan Tambahan. (b)
Para Pihak juga akan menyetujui mengenai tingkatan-tingkatan inventaris untuk suku cadang, persediaan bahan konsumsi dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan untuk pengoperasian Fasilitas selama 12 (dua belas) bulan setelah Tanggal Pengalihan untuk Pelayanan yang mengacu kepada Indikator Kinerja Utama.
(c)
Setelah dicapai kesepakatan mengenai inventaris, Penerima Kerjasama akan mengambil tindakan apapun yang mungkin diperlukan untuk menciptakan dan mempertahankan tingkat inventaris pada tingkat-tingkat yang telah disepakati.
Perbaikan Menyeluruh Terakhir atas Fasilitas (a) Para Pihak secara bersama-sama akan mulai melakukan survei atas setiap bagian Fasilitas paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Tanggal Pengalihan, dan setelah dilakukan survei atas setiap bagian tersebut, PJPK akan memberitahukan kepada Penerima Kerjasama mengenai cacat atau kekurangan yang secara material mempengaruhi pengoperasian normal Fasilitas. (b)
Paling lambat 2 (dua) bulan setelah dilakukan survei atas setiap bagian tersebut, Penerima Kerjasama akan mempersiapkan dan memberikan kepada PJPK untuk proses analisa dan kajian serta persetujuan oleh PJPK, suatu jadwal perbaikan yang mencantumkan: (i) waktu yang direncanakan untuk jadwal perbaikan menyeluruh atas Fasilitas yang akan dimulai paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Pengalihan dan harus diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Pengalihan; dan (ii) suatu rencana untuk menyelesaikan seluruh masalah yang disampaikan oleh PJPK kepada Penerima Kerjasama sesuai dengan pasal 26.4 (a) untuk memastikan bahwa seluruh permasalahan tersebut akan diperbaiki sebelum Tanggal Pengalihan; dan (iii) suatu uraian yang terperinci mengenai perkiraan biaya untuk semua pekerjaan yang diperlukan sehubungan dengan Pasal 26.4 (a) dan 26.4 (b).
(c)
Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah selesainya survei atas setiap bagian, Penerima Kerjasama akan menyediakan dan mengirimkan kepada PJPK suatu bank garansi yang: (i) diterbitkan oleh suatu Bank yang memiliki izin untuk melakukan bisnis di Indonesia dan disetujui oleh PJPK; (ii) dibuat dalam bentuk yang disetujui oleh PJPK; (iii) dalam jumlah yang setara dengan perkiraan biaya untuk pekerjaan-pekerjaan perbaikan dan perbaikan menyeluruh atas Fasilitas yang dilakukan oleh Penerima Kerjasama dan disetujui oleh PJPK berdasarkan pasal 26.4 (b); dan (iv) bank garansi tersebut akan terus berlaku dan berkekuatan penuh hingga sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pengalihan.
77
(d)
Penerima Kerjasama akan memberitahukan PJPK mengenai jadwal perbaikan menyeluruh, dan akan memberikan akses yang layak kepada karyawan PJPK untuk mengamati aspek-aspek perbaikan menyeluruh.
(e)
Penerima Kerjasama harus memastikan bahwa program pelatihan yang dikembangkan sesuai dengan Pasal 26.2 akan mencakup dan memperhatikan keterlibatan/partisipasi karyawan PJPK dalam kegiatan perbaikan menyeluruh sebagai bagian dari pelatihan langsung pada lokasi pekerjaan.
26.5 Kondisi area Proyek dan Jaminan pada saat Pengalihan (a) Pada Tanggal Pengalihan, Fasilitas: (i) harus dalam kondisi yang baik, bersih dan dalam keadaan yang sesuai dengan Praktek Industri yang Baik; (ii) harus dapat dioperasikan sepenuhnya sesuai dengan Hukum Yang Berlaku; dan (iii) harus dalam kondisi bebas atas hak jaminan dari pihak manapun.
26.6
(b)
Pada Tanggal Pengalihan, Penerima Kerjasama harus menyerahkan kepada PJPK suatu ringkasan tertulis mengenai kondisi Fasilitas, termasuk suatu daftar yang lengkap dari: (i) setiap dan semua kondisi yang sedang atau dapat mempengaruhi pengoperasian Fasilitas secara aman atau secara material mengganggu Layanan dari Fasilitas; dan (ii) hal-hal lain dimana Fasilitas tidak memenuhi kondisi-kondisi yang dicantumkan dalam Pasal 26.5 (a);
(c)
Penerima Kerjasama harus menjamin bahwa tidak ada kondisi lain yang diketahui oleh Penerima Kerjasama yang sedang atau dapat mempengaruhi pengoperasian secara aman Fasilitas atau mempengaruhi secara merugikan dan material kinerja Fasilitas.
(d)
Dalam hal Fasilitas tidak memenuhi kondisi-kondisi yang dicantumkan dalam Pasal 26.5 (a), PJPK berhak untuk memperbaiki kinerja yang kurang tersebut dan mencairkan bank garansi yang diberikan oleh Penerima Kerjasama sesuai Pasal 26.4(c) di atas untuk mendapat penggantian atas biaya-biaya bagi pekerjaan perbaikan tersebut. Keseluruhan kewajiban Penerima Kerjasama berkenaan dengan kegagalan untuk memenuhi kondisi-kondisi yang dicantumkan dalam Pasal 26.5 (a) akan dibatasi hingga sebesar jumlah bank garansi tersebut.
(e)
Dalam hal terjadi Sengketa di antara Para Pihak mengenai pemenuhan persyaratanpersyaratan dalam Pasal 26.5 (a), sengketa tersebut akan diserahkan kepada Ahli untuk diselesaikan sesuai dengan Pasal 27.2 Perjanjian ini.
Penyerahan Kembali Segera setelah terjadinya Tanggal Pengalihan, Penerima Kerjasama harus mengalihkan kepada PJPK, dengan nilai sebesar Rp.1000,00 (seribu Rupiah), seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan Penerima Kerjasama atas Proyek bebas dan bersih dari segala Hak Jaminan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, sepanjang merupakan bagian dari atau digunakan dalam Proyek, seluruh hak, alas hak dan kepentingan Penerima Kerjasama atas: (a) seluruh bahan baku, bahan konsumsi dan suku cadang; (b) seluruh harta benda berwujud; 78
(c)
(d)
(e) (f) (g) (h) (i) (j)
(k)
seluruh harta benda tidak berwujud, termasuk hak paten, lisensi paten, permohonan paten, nama dagang, merek dagang, pendaftaran merek dagang dan pemohonan pendaftaran merek dagang, rahasia dagang, hak cipta, know-how, dan hak-hak kekayaan intelektual lainnya; Lahan Proyek dan seluruh kepentingan Penerima Kerjasama atas perjanjian sewa berkenaan dengan tanah sepanjang tanah yang merupakan bagian Lahan Proyek atau Lahan Tambahan diperoleh atas dasar sewa, dan seluruh gedung dan perlengkapan tetap yang melekat di atasnya; catatan-catatan, laporan-laporan, data, arsip dan informasi baik yang tersimpan secara komputerisasi maupun non-komputerisasi; seluruh gambar, hasil pengujian, dan dokumen-dokumen yang diuraikan dalam Pasal 7.8 Perjanjian ini; seluruh garansi atas peralatan, bahan-bahan dan pekerjaaan; seluruh hak atas kontrak dan polis-polis asuransi; seluruh pekerjaan yang masih dalam proses berdasarkan kontrak dengan para vendor, pemasok, Para Kontraktor dan sub-kontraktor; seluruh hak berkenaan dengan hasil klaim asuransi yang dibayarkan kepada atau untuk kepentingan Penerima Kerjasama, tetapi belum dibayarkan pada Tanggal Pengakhiran, sehubungan dengan hak, alas hak dan kepentingan Penerima Kerjasama atas Proyek; dan Perjanjian-Perjanjian Proyek (selain dari Perjanjian-Perjanjian Pembiayaan dan Perjanjian-Perjanjian Proyek yang secara tegas diminta untuk tidak dialihkan kepada PJPK).
26.7 Pajak Dalam hal berakhirnya Perjanjian karena berakhirnya Periode Kerjasama maka pajak atas pengalihan Proyek yang meliputi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN) (jika ada), akan dibebankan kepada PJPK. Untuk menghindari keragu-raguan, ketentuan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 26.7 ini tidak berlaku dalam hal terjadinya pengakhiran lebih awal Perjanjian. BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA PASAL 27 PENYELESAIAN SENGKETA 27.1.
Penyelesaian secara Musyawarah (a) Jika timbul Sengketa, Para Pihak harus dengan itikad baik mencoba menyelesaikan Sengketa tersebut melalui perundingan secara damai di kantor PJPK. Perundinganperundingan tersebut harus dimulai dalam waktu 5 (lima) Hari sejak tanggal dikirimkannya pemberitahuan mengenai Sengketa dan undangan untuk memulai perundingan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya. (b) Jika Sengketa tidak dapat diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari setelah perundingan pertama, Para Pihak akan meminta agar pihak manajemen senior mereka (melibatkan sekurangnya pejabat penting dari dua tingkat teratas dari masing-masing pihak) untuk saling bertemu dan mencoba menyelesaikan Sengketa.
27.2.
Rujukan kepada Ahli (a) Jika Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui perundingan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah perundingan pertama antara Para Pihak, dan baik:
79
(i)
Rujukan kepada Ahli secara spesifik disyaratkan berdasarkan Perjanjian ini, atau (ii) Para Pihak selanjutnya menyetujui secara tertulis, isu-isu faktual dan/atau teknis dalam Sengketa (atau bagian daripadanya) (“Isu(-isu) Faktual”) dapat dirujuk kepada suatu pemeriksaan ahli yang dilakukan sesuai dengan Aturan Ahli Kamar Dagang Internasional (Rules for Expertise of the International Chamber of Commerce) sebagaimana dimodifikasi dengan ketentuan dalam Perjanjian ini (“Pemeriksaan Ahli”).
27.3.
(b)
Ahli tidak bertindak sebagai arbiter.
(c)
Dengan mengesampingkan setiap ketentuan di dalam Aturan Ahli Kamar Dagang Internasional (Rules for Expertise of the International Chamber of Commerce), apabila Ahli tidak menyerahkan laporan tertulis (“Laporan Ahli”) dalam periode 90 (sembilan puluh) Hari sejak selesainya pemeriksaan atau dalam periode yang lebih singkat atau lebih lama sebagaimana disepakati secara tertulis oleh Para Pihak, setiap Pihak dapat, dengan memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, mengakhiri penunjukan Ahli, dan Ahli yang baru akan ditunjuk untuk menyelesaikan Sengketa sesuai dengan Pasal 27.2 ini.
(d)
Apabila Isu (isu) Faktual tidak terselesaikan oleh satu atau lebih Ahli dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah penerimaan surat pengajuan penyelesaian Sengketa oleh Pusat Ahli Internasional Kamar Dagang Internasional (International Centre of Expertise of the International Chamber of Commerce), atau pelaksanaan dari Pasal 27.2 ini atau Laporan Ahli berdasarkan Pasal 27.2 ditolak karena alasan apapun, maka setiap Pihak dapat merujuk Sengketa pada arbitrase sesuai dengan Pasal 27.3.
(e) (f) (g)
Laporan Ahli tidak bersifat final dan mengikat kepada Para Pihak. Laporan Ahli dapat memuat opsi-opsi mengenai penyelesaian Isu (isu) Faktual. Seluruh biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penunjukan Ahli akan dibagi secara rata dan dibayar oleh Para Pihak.
Arbitrase (a) Penyelesaian secara Arbitrase Para Pihak dapat mengajukan Sengketa ke arbitrase di Jakarta sesuai dengan aturan-aturan arbitrase dari Aturan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) jika terjadi keadaan-keadaan berikut: (i) Sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah dimulainya perundingan yang dimaksud dalam Pasal 27.2 (a) dan, jika berdasarkan Perjanjian ini Sengketa harus dirujuk lebih dahulu kepada penyelesaian oleh Ahli, Para Pihak setuju secara tertulis untuk segera mengajukan/mengalihkan penyelesaian Sengketa ke arbitrase dan bukan kepada Ahli; atau (ii) Para Pihak atau salah satu dari Para Pihak tidak menerima keputusan Ahli. (b)
Proses Hukum Arbitrase Proses hukum arbitrase akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Para Pihak setuju bahwa para arbiter dapat menerapkan asas-asas keadilan jika mereka berpendapat bahwa penerapan asas-asas keadilan tersebut dalam permasalahanpermasalahan utama akan konsisten dengan semangat Perjanjian ini dan kehendak Para Pihak yang mendasarinya.
80
27.4.
Keputusan Ahli dan Arbitrase Seluruh keputusan atau penetapan dari Ahli dan arbitrase harus dibuat dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bahasa Inggris dan harus menyebutkan alasan-alasan yang mendasari keputusan atau penetapan tersebut. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat atas Para Pihak. Keputusan harus mencantumkan besarnya jumlah-jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan keputusan tersebut, termasuk biaya yang wajar untuk jasa penasehat hukum dan biaya-biaya yang harus diganti pengeluarannya. Penetapan pengadilan terkait dengan keputusan arbitrase dapat dikeluarkan oleh pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas hal tersebut, Para Pihak atau harta kekayaan Para Pihak.
27.5.
Yurisdiksi Dengan menandatangani Perjanjian ini, Para Pihak menyetujui dan sepakat atas hal-hal berikut: (a) yurisdiksi dari Ahli dan yurisdiksi dari panel arbitrase; (b) yurisdiksi pengadilan manapun yang memiliki yurisdiksi kompetensi, atas dirinya dan sehubungan dengan harta kekayaannya, semata-mata untuk tujuan eksekusi dari suatu keputusan atau penetapan berdasarkan Pasal 27 ini; (c) penyampaian surat pemanggilan dalam proses penyelesaian Sengketa atau dokumen-dokumen lain dengan menggunakan metode-metode apapun dan ke alamat-alamat yang ditentukan untuk penyampaian pemanggilan tersebut dalam Pasal 27 ini dan cara-cara lain yang sah yang diperbolehkan menurut Hukum yang Berlaku; dan (d) pengesampingan pembelaan, berkaitan dengan dirinya dan harta kekayaannya, berdasarkan alasan imunitas kedaulatan, yurisdiksi, tempat mengadili yang tidak tepat, atau forum peradilan yang tidak tepat (eksepsi absolut dan eksepsi relatif).
27.6.
Pelaksanaan Kewajiban yang Berkesinambungan Selama proses penyelesaian Sengketa, Para Pihak harus terus melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian ini dengan tanpa mempengaruhi keputusan atau penetapan final yang akan diberikan oleh Ahli atau panel arbitrase berdasarkan Pasal 27.4.
27.7.
Upaya Hukum Eksklusif untuk Penyelesaian Sengketa (a) Pasal 27 ini mengatur upaya hukum dan prosedur eksklusif yang harus dipatuhi dalam menyelesaikan Sengketa antara Para Pihak. (b) Setiap Pihak tidak boleh memulai atau mengajukan suatu gugatan atau proses hukum berkenaan dengan Sengketa di hadapan peradilan atau forum peradilan lain.
27.8.
Imunitas Kedaulatan PJPK, sepanjang diperbolehkan oleh Hukum yang Berlaku, mengesampingkan segala Perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini berdasarkan hukum maupun jurisdiksi manapun, walaupun terdapat Perselisihan (-perselisihan) sehubungan dengan kedaulatan atau tindakan pemerintah, segala tuntutan yang dimilikinya atau diperolehnya sehubungan dengan imunitas berdasarkan kedaulatan atau (untuk dirinya dan properti yang dimilikinya, saat ini atau di kemudian hari) dari: (i) segala jurisdiksi pengadilan dan upaya tuntutan di pengadilan manapun; (ii) hak istimewa bersifat prosedural terkait dengan kewajiban untuk mengemukakan dokumen-dokumen atau informasi; (iii) segala keringanan, sebelum dan setelah gugatan dimulai, termasuk dan tidak terbatas pada perintah putusan sela, tindakan tertentu, atau pengembalian tanah;
81
(iv)
perjumpaan hutang, penyitaan atau pelaksanaan eksekusi dari suatu putusan atau putusan arbitrase terhadap properti, atau tindakan eksekusi kebendaan, penahanan atau penjualan propertinya terlepas dari kegunaan properti tersebut atau kegunaan yang dimaksudkan baik komersial ataupun sebaliknya. BAB X LAIN-LAIN DAN PENUTUP PASAL 28 KETENTUAN-KETENTUAN LAINNYA
28.1
Pemberitahuan (a) Bentuk Pemberitahuan Seluruh pemberitahuan, permohonan, perjanjian, perubahan, kesepakatan atau laporan yang dibuat menurut Perjanjian ini harus dalam bentuk tertulis dan dalam bahasa Indonesia. (b)
Alamat Seluruh pemberitahuan harus dialamatkan sebagai berikut: Kepada PJPK : Alamat: [] Nomor telepon: [] Nomor faksimili: [] Untuk perhatian: [] Kepada Penerima Kerjasama: Alamat: [] Nomor telepon: [] Nomor faksimili: [] Untuk perhatian: []
(c)
Perubahan Alamat Setiap Pihak dapat mengubah alamatnya atau informasi kontak lainnya yang disebutkan dalam Pasal 28.1 (b) dengan menyerahkan pemberitahuan mengenai perubahan tersebut kepada Pihak lainnya. Perubahan berlaku setelah diterimanya pemberitahuan tersebut sesuai dengan Pasal 28.1 (d).
(d)
Penerimaan Pemberitahuan Suatu pemberitahuan dianggap telah diberikan dan diterima dengan baik oleh suatu Pihak: (i) setelah dikirimkan dan diberikan tanda terima tertulis, jika disampaikan secara langsung; (ii) pada Hari Kerja berikutnya setelah dikeluarkannya konfirmasi bahwa pengiriman telah berhasil, jika dikirimkan melalui faksimili; dan (iii) 2 (dua) Hari Kerja setelah pengiriman jika dikirimkan melalui pos tercatat, kilat atau utama, semuanya diberi tanda untuk pengiriman segera dengan biaya yang telah dibayar dimuka.
82
28.2
Kerahasiaan (a) Informasi Rahasia Setiap Pihak harus menjaga secara ketat kerahasiaan atas seluruh Informasi Rahasia yang disampaikan oleh Pihak lainnya. (b)
28.3
Pengecualian Pasal 28.2 (a) tidak berlaku: (i) Jika Pihak yang menerima Informasi Rahasia diwajibkan untuk mengungkapkan informasi tersebut oleh proses peradilan, administratif atau proses hukum lain (termasuk dalam kaitannya untuk mendapatkan Persetujuan-Persetujuan yang diperlukan menurut Perjanjian ini dari InstansiInstansi) atau oleh Hukum yang Berlaku; (ii)
Jika diperlukan informasi tersebut dapat diungkapkan: A. kepada Para Kreditor Proyek atau kepada Subyek Hukum yang mungkin akan memberikan pembiayaan bagi Proyek; B. untuk tujuan penyelesaian Sengketa; C. kepada calon pembeli saham Penerima Kerjasama dengan ketentuan bahwa calon pembeli wajib menandatangani perjanjian Kerahasiaan dalam bentuk yang disepakati Para Pihak; D. kepada Tim Pengelolaan dan Pemantauan; E. kepada Tim Pemantauan Bersama; dan/atau F. Kepada konsultan, penasehat, dan Kontraktor yang tugasnya diperlukan untuk pengungkapan tersebut;
(iii)
Jika dokumen atau informasi tersebut: A. sebelumnya telah diketahui oleh Pihak yang menerima dokumen atau informasi; B. telah diketahui oleh masyarakat umum (baik sebelum atau setelah pemberian dokumen atau informasi) bukan karena kesalahan atau kelalaian Pihak yang menerima dokumen atau informasi; atau C. didapat oleh Pihak yang menerima dari sumber lain yang tidak diketahui bahwa sumber lain tersebut tunduk atau terikat pada kewajiban menjaga dokumen atau informasi rahasia serupa.
(c)
Pengembalian Informasi Rahasia Setiap Pihak harus segera mengembalikan Informasi Rahasia kepada Pihak lainnya setelah ada permintaan khusus dari Pihak lainnya tersebut. Jika suatu Pihak tidak menerima permintaan untuk mengembalikan Informasi Rahasia, Pihak tersebut dapat menghancurkan atau menyimpan Informasi Rahasia tersebut.
(d)
Kepemilikan atas Informasi Rahasia Seluruh Informasi Rahasia tetap menjadi milik dari Pihak yang memberikannya, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 26.6.
Keseluruhan Perjanjian Perjanjian ini, berikut dengan Lampiran-Lampirannya, merupakan suatu kesepakatan yang utuh antara Para Pihak berkaitan dengan Proyek. Segala korespondensi, dokumen, dan kesepakatan sebelumnya, baik lisan atau tertulis, antara Para Pihak menyangkut Proyek digantikan dengan Perjanjian ini.
83
28.4
Perubahan Perubahan atau modifikasi atas Perjanjian ini hanya berlaku sah dengan adanya suatu perjanjian tertulis yang tegas yang ditandatangani oleh para perwakilan yang sah dari Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Berita acara rapat dan dokumen informal lainya, meskipun ditandatangani, bukan merupakan suatu perjanjian tertulis untuk maksud Pasal 28.4 ini.
28.5
Tidak Ada Kemitraan atau Keagenan Perjanjian ini tidak menciptakan suatu perhimpunan, usaha patungan atau kemitraan antara Para Pihak atau membentuk atau mewajibkan didirikannya suatu kemitraan. Kecuali jika secara tegas diperbolehkan berdasarkan Perjanjian ini, suatu Pihak tidak berhak untuk menyetujui suatu kewajiban untuk, atau bertindak atas nama, atau bertindak sebagai agen atau perwakilan, atau dengan cara lain mengikat, Pihak lainnya.
28.6
Hak Pihak Ketiga Perjanjian ini tidak akan memberikan setiap hak, manfaat atau dasar bertindak apapun untuk kepentingan setiap Subyek Hukum yang bukan merupakan Pihak dalam Perjanjian ini, kecuali sebagaimana secara tegas diatur dalam Perjanjian ini.
28.7
Pengesampingan (a) Kegagalan suatu Pihak untuk menuntut pemenuhan yang tegas atas suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak boleh dianggap sebagai pengesampingan hak untuk menuntut pemenuhan atas ketentuan tersebut atau atas ketentuanketentuan yang lain. (b) Pengesampingan oleh suatu Pihak atas suatu cidera janji atau pelanggaran terhadap Perjanjian ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu pengesampingan atas ketentuan, syarat, kondisi, cidera janji atau pelanggaran lainnya dari Perjanjian ini. (c) Keterlambatan dalam melaksanakan dan pelaksanaan penuh atau sebagian oleh suatu Pihak atas suatu hak, upaya hukum, atau wewenang berdasarkan Perjanjian ini tidak mencegah pelaksanaan seutuhnya atau pelaksanaan lebih lanjut dari hak, upaya hukum atau wewenang tersebut. (d) Suatu pengesampingan harus diberikan secara tertulis dan ditandatangani oleh orang yang berwenang dari Pihak yang melakukan pelepasan hak tersebut.
28.8
Jaminan Lebih Lanjut Para Pihak menyanggupi untuk melakukan, menandatangani, membuat, dan melaksanakan segala tindakan dan dokumen lain yang secara wajar diperlukan untuk memberlakukan seutuhnya Perjanjian ini atau untuk mematuhi kewajiban, pernyataan, jaminan dan janji mereka.
28.9
Keterpisahan Jika ada suatu Pasal, klausa, bagian, atau ketentuan dari Perjanjian ini yang ternyata tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini akan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat. Ketentuan yang hanya sebagian dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan akan tetap berlaku secara efektif sepanjang menyangkut hal-hal yang sah atau dapat dilaksanakan. Dalam hal demikian, Para Pihak akan mengubah Perjanjian ini dan menggantikan Pasal yang tidak sah dengan ketentuan yang sah semirip mungkin dengan ketentuan atau tujuan semula. 28.10 Hukum yang Mengatur (a) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum yang Berlaku di Indonesia dan untuk segala tujuan harus dipandang secara konklusif sebagai suatu perjanjian Indonesia. 84
(b)
Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait dengan Perjanjian ini sepanjang pengesampingan tersebut diperlukan untuk memudahkan pengakhiran Perjanjian ini sesuai dengan ketentuannya. 28.11 Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (a) Kecuali diatur lain dalam Perjanjian ini, masing-masing Pihak bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (b) Penerima Kerjasama wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi, kontribusi kewajiban pelayanan universal dan penerimaan negara bukan pajak lainnya (jika ada) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PASAL 29 PENUTUP Perjanjian ini ditandatangani di atas materai cukup, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing 1 (satu) asli untuk PJPK dan 1 (satu) asli lainnya untuk Penerima Kerjasama dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan kemudian diperbanyak 4 (empat) berkas salinannya. [Berikut adalah halaman tanda tangan.] DEMIKIANLAH, Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak untuk dipedomani sebagaimana mestinya. Penerima Kerjasama Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nama : Jabatan:
85
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Lampiran 10 Lampiran 11 Lampiran 12 Lampiran 13 Lampiran 14 Lampiran 15 Lampiran 16 Lampiran 17 Lampiran 18
(Lahan Proyek) (Spesifikasi Desain dan Teknis) (Interkoneksi dan Lokasi Titik-Titik Pelayanan) (Persetujuan) (Rencana Perolehan Lahan) (Jadwal Tahap Penyelesaian Proyek) (Pengujian dan Uji Coba Sistem) (Bentuk Jaminan) (Prosedur Penghitungan dan Pengukuran) (Bentuk Pendapat Hukum) (Pembayaran Ketersediaan Layanan) (Indikator Kinerja Utama) (Pembayaran Pengakhiran dan Ketentuan Pengalihan) (Kepemilikan Penerima Kerjasama) (Bentuk Tagihan) (Standar dan Prosedur Operasi) (Asuransi) (Daftar Nominasi Konsultan Pengawas Independen)
86
