PENYELESAIAN PROYEK INFRASTRUKTUR DI INDONESIA MENGALAMI KETERLAMBATAN

EDISI III | NOVEMBER 2008

PENYELESAIAN PROYEK INFRASTRUKTUR DI INDONESIA MENGALAMI KETERLAMBATAN

kemitraan prasarana & sarana

Sunaryo, SH Dirjen Perhubungan Laut, Dep. Hub

Tidak Mungkin Pemerintah Kerja Tanpa Swasta

Redaksi Penasihat / Pelindung Deputi Bidang Sarana & Prasarana, Bappenas Penanggung Jawab Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah & Swasta Bappenas Pemimpin Redaksi Yudo Dwinanda Priaadi Dewan Redaksi Jusuf Arbi, Rachmat Mardiana, Sunandar, Eko Wiji Purwanto Redaktur Pelaksana Ahmed Kurnia, Gusti Andry Reporter/Riset Rina Saleh Fadli Setyawan Fotografer Santo Desain Grafis Raldi Khusnun

Alamat Redaksi Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP) BAPPENAS Jl. Tanjung No.47

Arah Reformasi Kepelabuhanan

R

eformasi sering dimulai dari perubahan hukum. Sejauh mana reformasi terjadi, dapat kita cermati dari teks yang tercantum dalam UU yang lama dan baru.

Pasal 26 UU 21/1992 tentang Pelayaran mengatur bahwa “Penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang didirikan untuk maksud tersebut …”, dan “Badan hukum Indonesia dapat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pelabuhan umum … atas dasar kerja sama dengan badan usaha milik negara yang melaksanakan pengusahaan pelabuhan.” Sebaliknya, UU 17/2008 tentang Pelayaran memberikan perspektif yang sangat berbeda. Muncul terminologi baru yaitu Badan Usaha Pelabuhan (BUP), yaitu “… badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.” Tak terlihat kata BUMN. Dalam pasal 92 UU baru tersebut, tercantum bahwa “Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan … dilakukan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan, yang dituangkan dalam perjanjian.” Lalu pasal 93 layak dicermati, yaitu “Badan Usaha Pelabuhan … berperan sebagai operator yang mengoperasikan terminal dan pelabuhan lainnya.” Bagaimana peran BUMN dalam pengelolaan pelabuhan? Jawabannya tersirat dalam Penjelasan Umum UU tersebut, yaitu “Terhadap Badan Usaha Milik Negara yang selama ini telah menyelenggarakan kegiatan pengusahaan pelabuhan tetap dapat menyelenggarakan kegiatan yang sama … dalam upaya meningkatkan peran Badan Usaha Milik Negara guna mendukung pertumbuhan ekonomi.” Singkatnya, BUMN kepelabuhanan tetap memiliki peran sangat penting.

Salam KPS.

Jakarta 10310 Tel/Fax (62-21) 3925392 / (62-21) 3925390

2

KPS kemitraan prasarana & sarana | November 2008

DAFTAR ISI 2 Dari Redaksi Topik Utama

4

Tingkatkan Minat Investor Swasta pada

Pelabuhan : Pemerintah Siapkan Letter of Guarantee

7 8

hal 4

Galeri Pendapat UU No 17 Tahun 2008 Pertegas Pemisahan

antara Otoritas dan Pengelola

Liputan Khusus

11

Penyelesaian Proyek Infrastruktur di

Indonesia Mengalami Keterlambatan hal 8

Wawancara

13

Sunaryo

SH,

Perhubungan

Direktur Laut

Jenderal

Departemen

Perhubungan : Tidak Mungkin Pemerintah Kerja Tanpa Swasta

14

Azas Cabotage hal 15

Kolom KPS

15

Liputan Workshop

Etalase

21

Wawancara Pengelola Terminal Peti Kemas

Swasta : Jakarta International Container Terminal (JICT)

Sorotan

22 24

Margagiri Terhadang Pembebasan Lahan

hal 21

Kelelahan Seabad Tanjung Perak Teluk

Lamong Adalah Jawaban

IRSDP

26

PEDOMAN

Development

UMUM Facility

(INFRASTRUCTURE

Regional (RPDF)

REFORM

Project -

IRSDP SECTOR

hal 24

DEVELOPMENT PROGRAM) KPS kemitraan prasarana & sarana | November 2008

3

TOPIK UTAMA Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Tingkatkan Minat Investor Swasta pada Pelabuhan

Pemerintah Siapkan

Letter of Guarantee Pemerintah

terus

berupaya

meningkatkan daya tarik investor swasta untuk masuk dan berinvestasi di sektor infrastruktur pelabuhan. Salah satunya dengan rencana menerbitkan letter of guarantee sebagai jaminan atas ekuitas swasta yang ditanamkan pada proyekproyek kerjasama dengan pemerintah.

S

istem transportasi nasional diarahkan untuk mencapai sasaran strategis

jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Di bidang pelayaran, secara konsepsional, akan dikembangkan dan dibangun pelayaran yang terdiri atas armada laut, armada angkutan sungai dan danau, pelabuhan dan sistem navigasi

kelautan yang andal. Menteri

nadi sektor perdagangan ekonomi (prinsip

Perhubungan

Jusman

Safii

Ships Follow The Trade).

Djamal mengharapkan pelayaran mampu

Secara sistematis dan berkesinambungan,

memberikan pelayanan, baik di laut dan

akan

di sungai maupun danau, sebagai satu

modernisasi

penggerak utama pembangunan ekonomi

peningkatan kompetensi dan keahlian

bangsa di masa depan. Rumusan yang

sumber daya manusia, perbaikan dan

kerapkali diungkapkan Pak Menteri,

penyerasian peraturan dan pengaturan

pelayaran

berperan

sebagai

terus

disempurnakan

langkah

sarana

prasana,

dan

wahana

agar dapat disesuaikan dengan kemajuan

pemersatu bangsa dengan menjadikan

teknologi dan perkembangan zaman,

sebagai sarana mobilitas serta interaksi

serta peningkatan model dan mekanisme

sosial dan budaya antarwarga, antarbangsa,

manajemen dan organisasi pengelolaan

antarpulau, sarana pendukung pelaksanaan

sumber daya pelayanan.

administrasi pemerintahan ke seluruh

Sejalan harapan Bapak menteri, bidang

wilayah tanah air serta berfungsi sebagai

usaha jasa pelayaran dan kepelabuhan

wahana pertumbuhan ekonomi wilayah

Indonesia kini memasuki era baru pasca

(prinsip Trade Follow The Ships) dan urat

disahkannya UU Nomor 17 Tahun 2008

Dengan adanya rencana penerbitan Letter of guarantee, kesempatan swasta untuk mengelola pelabuhan semakin terbuka lebar

4


Sektor Pelayaran berfungsi kuat sebagai wahana pertumbuhan ekonomi dan urat nadi perdagangan

tentang Pelayaran. Produk hukum hasil

berupa guarantee dari pemerintah,” jelas

mengumumkannya di koran, tetapi juga

revisi UU Pelayaran lama ini diharapkan

Dedi Priatna, Deputi Bidang Sarana dan

mengundang para investor dalam suatu

bisa mendongkrak daya saing bidang

Prasarana Bappenas. Selain menyiapkan

seminar. “Dalam hal ini, Bappenas

kepelabuhan dan meningkatkan usaha

letter of guarantee, pemerintah juga

hanya memfasilitasi tawaran proyek-

pelayaran nasional. Pemerintah tak ingin

akan

proyek tersebut. Sedangkan mekanisme

melakukan

market

sounding.

membatasi peran berbagai pihak dalam

pelaksanaan penerapan KPS diserahkan

langkah modernisasi sarana dan prasarana

Dedi

prinsip

seluruhnya kepada pemda/pemerintah,

bidang pelayaran dan kepelabuhan.

pemerintah menginginkan agar tender

selaku contracting agencies (instansi

Terkait dengan pengelolaan pelabuhan,

proyek pemerintah tetap memiliki jumlah

pemberi konsesi),” papar Dedi.

kini terbuka luas peluang bagi swasta.

peserta yang memadai sesuai aturan

Rencana penerbitan letter of guarantee

Perpres 67/2005, yakni minimal tiga

Solusi Minimnya APBN

adalah angin segar bagi investor swasta.

investor. Dan, dalam market sounding itu,

Saat ini, kondisi pelabuhan Indonesia

Letter of guarantee disiapkan untuk

pemerintah akan melakukan sosialisasi

masih

memenuhi kebutuhan pendanaan proyek.

yang intinya meminta para investor

lebih. Menurut Menteri Negara PPPN,

Jaminan itu terutama digunakan saat

tidak hanya sekadar menyatakan berniat

beberapa daerah di Indonesia perlu

swasta tidak mampu memenuhi pendanaan

berinvestasi dengan skema PPP, tetapi juga

membangun pelabuhan yang memadai

dari kas sendiri. “Ketika swasta akan

memberikan penawaran harga proyek.

untuk melancarkan distribusi barang

mengatakan,

secara

membangun proyek, 70% dananya dari

memerlukan

yang

perhatian

dari suatu daerah ke daerah lain. Hal itu

bank dan 30% sisanya harus disiapkan.

Market sounding juga sudah dilakukan

dimaksudkan agar dapat menggerakkan

Tapi, equity yang 30% juga kerap tidak

oleh

perekonomian di daerah tersebut dan

ada. Makanya, harus ada penguatan biaya

Korea.

negara-negara Pemerintah

lain,

seperti

tidak

sekadar

sekitarnya.


5

Dengan alokasi pembangunan infrastruktur yang terbatas pada tahun 2009, pihak swasta di harapkan bisa menutupi kebutuhan dana pembagunanan infrastruktur melalui proyek KPS

Sedangkan bagi yang

sudah

pelabuhan-pelabuhan

ada,

perlu

pelayaran antarpelabuhan di dalam negeri

lima periode. Masing-masing Rp19,68

wajib diangkut dengan kapal berbendera

bisa

triliun (2005), Rp34,32 triliun (2006),

Indonesia

Nah,

Rp44,13 triliun (2007), Rp61,92 triliun

perusahaan pelayaran nasional) secara

(2008) dan Rp62,58 triliun (2009).

penuh pada tahun 2010. Investasi tersebut

pihak swasta untuk proyek perbaikan

“Dana

memenuhi

dibutuhkan untuk membangun 1.700 unit

ini. Tak salah kemudian jika pemerintah

kebutuhan investasi sepanjang 2005-2009

kapal dengan total bobot mati 20,75 juta

berharap

sangat terbatas dibanding total kebutuhan

ton. Itu hasil perhitungan kasar, dengan

menanamkan modalnya pada proyek-

investasi

ungkap

asumsi terdapat penambahan kapasitas

proyek infrastruktur. Hal tersebut sebagai

Dedi. Karena itu, lanjutnya, pemerintah

muatan 8% per tahun. Potensi muatan

upaya menyiasati minimnya anggaran

sangat mengharapkan investasi swasta

komoditas sangat menjanjikan, karena

infrastruktur dalam RAPBN 2009 yang

bisa menutup sebagian besar kebutuhan

azas cabotage mewajibkan penggunaan

dianggarkan sebesar Rp62,58 triliun.

dana pembangunan infrastruktur sekitar

kapal Indonesia untuk mengangkut semua

Sebagian besar anggaran pemerintah

US$40 miliar. Dan sebagai daya tariknya,

komoditas dalam negeri.

memang

pemerintah akan memberikan penguatan

Pemerintah menetapkan azas cabotage

pendidikan sebesar Rp224,4 triliun atau

pembiayaan

dana

bagi 13 komoditas, yakni kargo umum,

20% dari PDB sesuai amanat UUD 1945.

penjaminan, dana infrastruktur swasta,

kayu semen, pupuk, CPO, beras, hasil

Dedi

perbaikan-perbaikan, mengoptimalkan pemerintah

6

dilakukan

Alokasi tersebut terdistribusikan selama

fungsinya.

juga

tetap

swasta

dialokasikan

Priatna

sehingga

mengundang

bisa

proaktif

untuk

mengatakan

sektor

alokasi

pemerintah

yang

untuk

diperlukan,”

dalam

bentuk

dan

dioperasikan

oleh

dan BLU tanah.

tambang, biji-bijian, hasil pertanian,

investasi pemerintah bagi pembangunan

Data Departemen Perhubungan mencatat

produk

infrastruktur

mencapai

Indonesia masih membutuhkan investasi

lain,

Rp222,63 triliun atau sekitar US$25

sekitar US$15 miliar untuk membangun

hingga 2010 saja akan ada tambahan

miliar. Angka tersebut mencapai 38%

kapal baru atau bekas dalam rangka

komoditas yang wajib diangkut kapal

dari total kebutuhan dana US$65 miliar.

penerapan

Indonesia sekitar lima puluh juta ton.

2005-2009


azas

cabotage

(muatan

segar, dan

minyak,

batubara.

barang

cair

Perhitungannya,

GAL ER I P E N DA PAT Untuk mendorong realisasi investasi di bisnis pelayaran, pemerintah perlu konsisten menerapkan regulasi, karena bisnis pelayaran merupakan padat modal dan masih dianggap berisiko tinggi oleh perbankan. Karena itu, pemerintah juga harus memfasilitasi investor untuk mendapatkan layaran dari lembaga pendanaan dan proteksi dari pemerintah. Jusman Syafii Djamal Menteri Perhubungan Revisi UU Guna Hadapi Era Global Selain untuk mensinkronkan berbagai ketentuan yang ada, Revisi UU Nomor 21 Tahun 1992 adalah untuk mendorong kesiapan pelayaran dan kepelabuhan Indonesia menghadapi era globalisasi yang kian kompetitif. Dengan adanya kompetisi di dalam pengelolaan pelabuhan dari single operator menjadi multi operator, diharapkan bisa menciptakan iklim pelayanan yang lebih baik dan efisien. Revisi UU juga diharapkan mampu meningkatkan infrastruktur pelabuhan agar andal dan lebih berdaya saing. Chris Kanter Wakil Ketua Kadin Bidang Investasi, Telekomunikasi dan Informatika Harus Konsisten Terapkan Regulasi Dalam kondisi krisis likuiditas saat ini, yang diakibatkan krisis finansial AS, investor enggan berinvestasi di Indonesia. Meskipun investor tersebut berasal dari negara yang tidak terimbas dampak krisis finansial AS, namun dari sisi pembiayaan, akan kesulitan mendapatkannya. Kecuali, investor itu berinvestasi secara cash di Indonesia. Tapi, rasanya saat ini untuk pembiayaan cash, sangat sulit ditemukan. Apalagi, negara-negara di Timur Tengah pun mengalami imbas krisis AS. Efek dari dampak krisis finansial itu akan berakhir sekitar enam bulan dari sekarang. Pemerintah harus berhitung cermat dengan kondisi global saat ini dalam menawarkan proyek public private partnerships (PPP) kepada swasta. Kalaupun ada investor yang mau ikut, maka pemerintah harus menjamin penyelesaian masalah pembebasan lahan, karena hal itu yang selama ini mengganjal.

Chandra Motik Yusuf Djemat Pengamat dan Pakar Kemaritiman Asing Sebaiknya Berpartner Lokal UU Nomor 17 Tahun 2008 merupakan langkah maju, karena sudah ada political will pemerintah untuk memajukan bidang pelayaran, pelabuhan dan jasa lain terkait. Salah satu kendala yang membuat UU Pelayaran lama tidak berjalan karena tidak didukung peraturan pemerintah sebagai petunjuk teknis. Terbukanya swasta di bidang pelabuhan memang sempat mendapat reaksi dari karyawan Pelindo, karena dikhawatirkan akan mengganggu kelangsungan usaha Pelindo. Padahal, salah satu isu penting yang mendorong revisi UU Pelayaran karena adanya ketidakpuasan pelaku usaha atas pelayanan pelabuhan yang selama ini dianggap kurang optimal. Meski demikian, pemerintah harus hatihati membuat peraturan menyangkut investasi asing. Masuknya swasta sudah pasti pendekatannya selalu profit. Saya bukan berarti tidak setuju dengan masuknya swasta asing. Tapi, sebaiknya, asing yang akan masuk di pelabuhan harus berpartner dengan perusahaan lokal dan mayoritas saham tetap dikendalikan lokal. Harry Azhar Azis Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI Atasi Masalah Pengangguran dan Kemiskinan Upaya pemerintah menawarkan proyekproyek infrastruktur kepada investor swasta, harus dipersiapkan dengan baik, detail dan terencana. Termasuk linkages dengan sektor keuangan atau pembiayaannya, masalah pembebasan tanah, jaminan suplai yang didalamnya ada eskalasi harga. Sebaiknya sebagian ‘sub proyek’ dibuat dengan pola padat karya, sehingga ada

dampak yang signifikan bagi penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar dan pada akhirnya mengurangi pengangguran. Sebagian dana yang disediakan dalam APBN, khususnya untuk mendorong pembangunan berbagai infrastruktur, bisa digunakan dengan syarat padat karya tersebut. Ketika pemerintah menawarkan proyek infrastrukturnya kepada swasta, juga kegiatan prioritasnya seperti pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran, dapat berjalan beriringan. Proyek infrastruktur pemerintah harus dibuat dengan kombinasi capitaltechnology intensive dan labor intensive, supaya menjadi tetap kompetitif, sekaligus ikut menyelesaikan masalah besar kita, yakni pengangguran dan kemiskinan. Muhammad Ikhsan Staf Ahli Menteri Koordinator Perekonomian Berantas Pungli Berbeking Aparat Program KPS yang ditawarkan pemerintah, agaknya mengalami kesulitan pembiayaan dalam kondisi krisis likuiditas saat ini. Kebijakan apapun yang akan diberikan pemerintah untuk menarik minat investor, dipastikan tidak dilirik investor. Kondisi ini akan berlangsung hingga krisis keuangan global ini berlalu. Karena itu, sebaiknya pemerintah melihat dan mempersiapkan tawarannya untuk masa mendatang saja. Pemerintah harus membenahi diri sebaik mungkin sebelum menawarkan proyek-proyek infrastrukturnya. Seperti membenahi iklim investasi (investment climate) dengan memberikan berbagai kemudahan terkait proses administrasi untuk memulai investasi. Proses administrasinya tidak boleh lagi berbelitbelit. Itu semua harus diberikan segera sembari mempersiapkan diri menghadapi berakhirnya krisis keuangan ini. Selain masalah pembebasan lahan, proyek infrastruktur pemerintah juga sulit direalisasikan karena banyaknya high cost economy yang selama ini terjadi, seperti pungutan liar (pungli) yang dibekingi aparat. Pungli yang dibekingi polisi dan tentara, harus segera dihapuskan. Penghapusan yang saat ini dilakukan Polri, cukup signifikan mengurangi beban high cost pengusaha.


7

UU No 17 Tahun 2008

Pertegas Pemisahan antara Otoritas dan Pengelola Aturan perundang-undangan memungkinkan pihak swasta bisa menjadi operator pelabuhan. Selama ini, fungsi regulator dan operator pelabuhan lebih banyak dijalankan oleh PT Pelindo I-IV, perusahaan BUMN. Pemerintah lantas menerbitkan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran guna mempertegas pemisahan antara otoritas kepelabuhanan dan pengelola pelabuhan. Sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi swasta agar tercipta kompetisi yang sehat.

L

atar belakang diundangkannya UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai perubahan UU Nomor 21 Tahun 1992, menghapuskan monopoli penyelenggaraan pelabuhan, sehingga terjadi persaingan dan peningkatan efisiensi secara nasional. Hal ini juga seiring dengan semangat otonomi daerah, yang bermakna ada kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan pelabuhan. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dapat memberikan kesempatan kepada investor untuk menanamkan modal di bidang kepelabuhanan. Berdasarkan aturan baru ini, organisasi di pelabuhan akan dipisahkan secara jelas. Pertama, syahbandar yang menjalankan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, mencakup pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan perairan, kepelabuhan dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. Tugas-tugas syahbandar lebih banyak pada pengawasan, mulai dari kelaikan kapal, lalulintas di perairan pelabuhan hingga memimpin gugus tugas penanggulangan pencemaran di pelabuhan. Kemudian kedua, adanya pemisahan yang jelas antara otoritas pelabuhan

8

untuk pelabuhan komersil dan unit penyelenggara pelabuhan (UPP) untuk pelabuhan non komersil. Otoritas pelabuhan yang nantinya akan diselenggarakan pemerintah dalam sebuah badan tersendiri memiliki fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersil. Ada sederet tugas penting dari otoritas pelabuhan, yakni mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, mengawasi penggunaan daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, mengatur lalulintas kapal di pelabuhan serta menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhan. Di samping aturan organisasi di atas, dalam Pasal 91 UU 17 Tahun 2008 mengatur tentang pengusahaan pelabuhan. Penyelenggara usaha pelabuhan dilakukan oleh badan usaha pelabuhan untuk pelabuhan komersial dan UPP untuk pelabuhan non komersial. Khusus mengenai badan usaha, fungsi yang harus dijalankan adalah kegiatan jasa pengusahaan yang terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan dan jasa terkait dengan pelabuhan. Penyediaan


jasa ini meliputi jasa dermaga untuk bertambat, pengisian bahan bakar dan air bersih, fasilitas naik turun penumpang dan barang, kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas, jasa gudang, terminal dan penundaan kapal. Dalam keadaan tertentu, terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya pada pelabuhan yang diusahakan UPP dapat dilaksanakan oleh badan usaha pelabuhan berdasarkan perjanjian. Menunggu PP Inisiatif pemerintah untuk memisahkan fungsi regulator dan operator di pelabuhan ini disambut baik banyak pihak. Di antaranya oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), BUMN bidang jasa transportasi laut yang selama ini menjadi mitra kerja PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Menurut Direktur Utama PT Pelni Isnoor Haryanto, dalam satu kegiatan beberapa waktu lalu, ia pernah berbincang dengan Menteri Pehubungan (Menhub) Jusman Syafi’i Djamal tentang peraturan kepelabuhan ini. Inti perbincangan itu, ujar Isnoor, adalah pertanyaan Menhub mengenai kesanggupan Pelni, jika ditunjuk menjadi operator pelabuhan. Isnoor

mengatakan

sebagian

besar

terminal penumpang dan dermaga di Indonesia terkesan semerawut dan tidak tertata dengan baik. Masih cukup banyak penumpang yang tidak memiliki tiket dapat dengan leluasa naik ke atas kapal. Tingginya jumlah free rider (penumpang gelap) antara lain dipicu adanya ketegasan dari Pelni untuk membatasi tiket agar tidak terjadi kelebihan kapasitas penumpang. Serba salah, toh free rider tetap saja banyak lolos. Hal-hal tersebut memicu ketidaknyamanan yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk bepergian menggunakan kapal laut. Untuk itu, perlu adanya operator terminal yang berada di bawah tanggung jawab satu instansi. Agaknya gayung bakal bersambut. Menhub sudah memberi lampu hijau kepada Pelni untuk menjadi operator pelabuhan. “Dalam UU No17 Tahun 2008, memungkinkan Pelni untuk menjadi operator pelabuhan. Idealnya terminal dan pelabuhan harus steril dari penumpang yang tidak memiliki tiket,“ tegas Isnoor. Saat ini, salah satu yang sedang ditunggutunggu adalah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang kepelabuhanan yang mengatur petunjuk pelaksanaan otoritas pelabuhan dan badan usaha pelabuhan. Idealnya, PP tersebut dalam waktu setahun ini diharapkan sudah dapat terwujud, sehingga pada tahun berikutnya, penyelenggaraaan pelabuhan sudah mengacu pada ketentuan baru itu.

pendapatan akan semakin meningkat dan kecepatan embarkasi (keberangkatan) dan debarkasi (kedatangan) akan lebih baik,“ ujar Kalalo.

berjalan di bandar udara yang diyakini dapat mencegah masuknya free rider ke dalam kapal serta dapat mengurangi tingkat kebocoran yang dialami Pelni.

Berlandaskan UU No 17 Tahun 2008 sudah terbuka peluang badan usaha lainnya selain Pelindo untuk menjadi operator pelabuhan. Artinya, Pelni juga mempunyai peluang untuk menjadi operator terminal penumpang. Nantinya, kedudukan Pelindo akan sejajar dengan operator pelabuhan lainnya, termasuk badan usaha milik swasta, dan Pelni (apabila nantinya menjadi operator pelabuhan).

Pelabuhan Belawan, Benoa, Balikpapan dan Pontianak sudah masuk dalam rencana pengembangan Pelni dengan penerapan sistem departure control. Diharapkan tahun ini pengembangan sistem tersebut sudah dapat terlaksana.

Dengan menjadi operator sendiri, harap Kalalo, nantinya terminal penumpang Pelni akan dibuat tertutup dan tidak tersambung dengan terminal lainnya. Sistem departure control akan digunakan untuk mengontrol calon penumpang, bagasi dan barang-barang bawaan penumpang. “Setiap orang yang masuk dalam terminal harus melalui departure control,” jelasnya. Saat ini, Pelni sedang mengujicobakan sistem departure control di Pelabuhan Semarang, Surabaya dan Makassar. Ketiga pelabuhan ini operatornya adalah Pelindo. Penerapan sistem departure control tidak beda dengan boarding pass yang sudah

Direktur Usaha Pelni Jusabella Sahea mengatakan, dari tahun ke tahun, Pelni selalu berusaha mengurangi tingkat kebocoran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sweeping terhadap penumpang. Baik saat keberangkatan, maupun saat kapal sedang berlayar. Jusabella menjelaskan tingkat kebocoran dihitung dari jumlah penumpang yang terjaring saat sweeping. Saat ini, kebocoran di seluruh cabang dari penumpang yang tidak memiliki tiket di atas kapal tinggal Rp300 juta. Angka ini jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. “Ini sudah jauh lebih baik dibandingkan empat tahun sebelumnya, dimana empat tahun lalu tingkat kebocoran mencapai satu miliar rupiah,” ujarnya. Guna menghindari tingginya tingkat

Komisaris Utama Pelni Kalalo Nugroho mengatakan saat ini Pelni masih menggunakan terminal milik Pelindo. Pelni pun harus tunduk dengan aturan yang diberlakukan Pelindo. Andaikan Pelni menjadi operator, kewenangan terminal seluruhnya akan berada di tangan Pelni. Sehingga, semua aturan yang akan ditetapkan juga bisa ditentukan oleh Pelni. “Dampaknya tentu saja akan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan, karena kontrol penumpang jadi lebih baik. Selain itu,


9

kebocoran, Pelni menginstruksikan pada seluruh cabang untuk selalu melakukan sweeping. Terhadap penumpang yang terjaring di pelabuhan, diwajibkan membeli tiket dengan harga normal di loket-loket yang ada. Sedangkan penumpang yang kedapatan tidak mempunyai tiket saat kapal sedang berlayar, wajib membayar harga tiket beserta dendanya. Ia beserta jajaran direksi lainnya berharap, dengan menjadi operator pelabuhan, tidak hanya angka kebocoran yang bisa ditekan, tetapi juga keamanan dan kenyamanan calon penumpang dapat lebih baik. “Sistem departure control akan menjadi pintu pertama untuk menyaring orangorang yang akan masuk ke dalam terminal penumpang,” tegas Jusabella. Teritori Strategis Meski UU 17 Tahun 2008 memungkinkan adanya badan usaha lain yang menjadi operator, namun Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kabag Hukum dan Humas) Kementerian Negara BUMN Herman Hidayat mengaku khawatir jika nantinya kawasan pelabuhan akan dikuasai oleh pihak yang kurang bertanggungjawab. Alur keluar masuk barang dan penumpang akan sangat tidak terkontrol menjadi salah satu kekhawatirannya. Kekhawatiran lain yang muncul, ungkap Herman, jika ada perusahaan yang kemudian berkembang, sehingga berpotensi mencaplok operator pelabuhan yang sudah terlebih dahulu dikelola oleh BUMN (Pelindo). Tapi, ia menegaskan, bukan berarti BUMN tidak mau berkompetisi. ”Kami inginnya BUMN agresif dalam mengembangan usaha. Namun, untuk dapat mengambil langkahlangkah strategis, banyak aturan yang memagarinya, sehingga BUMN terkesan lambat dan tidak dapat mengikuti perkembangan,” ujar Herman. Herman mengatakan ada wilayah usaha yang harus dikuasai sepenuhnya oleh negara. Bagi Indonesia, yang merupakan negara maritim dengan gugusan kepulauan tersebar dari barat sampai ke timur, kawasan pelabuhan menjadi teritori strategis untuk dikelola negara. Mengenai lampu hijau yang diberikan oleh Departemen Perhubungan terhadap badan

usaha lain di luar Pelindo untuk menjadi operator pelabuhan, Herman mengatakan semua itu tergantung pada regulator dan pemegang saham. Khusus pada peluang Pelni, yang menjadi pertanyaannya apakah dengan demikian ada dua BUMN yang menjadi operator pada satu bidang yang sama? “Sebaiknya BUMN fokus pada bidang tugas yang sudah diberikan,“ tandasnya. Harapan dari induk BUMN ini ditanggapi lebih lunak oleh direksi PT Pelindo III. Direktur Usaha dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo III Robert H Sianipar mengatakan sebenarnya pihaknya tak mempermasalahkan terbukanya peluang pihak lain menjadi operator. Apalagi, menurutnya, Pelindo dari dulu juga bukan regulator. “Hanya saja selama ini Pelindo port management,” jelas penanggungjawab kawasan pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ini. Selama ini, lanjutnya, pihak swasta sudah diberi kebebasan untuk menjadi operator terminal di Tanjung Perak yang menjadi wilayah manajemen Pelindo. Tapi, belakangan pemerintah berpandangan lain, yakni berkeinginan ada otoritas pelabuhan yang nantinya akan menjadi wewenang sebuah badan di bawah Departemen Perhubungan. “Jadi, Pelindo yang tadinya sebagai port management akan menjadi operator terminal saja,” jelas Robert lagi. Tapi hal itu dilihat bukan sebagai kerugian bagi Pelindo. Apalagi, dengan melepaskan tanggungjawab sebagai port management, Pelindo nanti tidak lagi berkewajiban menanggung biaya infrastruktur. Termasuk pula pengerukan kolam dan alur yang biayanya selama ini ditanggung sendiri oleh Pelindo tanpa ada subsidi dari pemerintah. Sebaliknya, Robert menanyakan penegasan peran otoritas yang akan diserahkan kepada sebuah badan di bawah Dephub. Menurutnya, ke depan berarti pemerintah akan terbebani untuk berbagai kewajiban pemeliharaan. Fenomena ini sangat berbeda dengan berbagai kebijakan di beberapa negara yang menyerahkan kewenangan otoritas pelabuhan kepada badan pemerintah dengan baju korporasi. “Contohnya Port Authority of Philipine atau Port Authority of Thailand, keduanya 100 persen milik pemerintah, persis

10 KPS kemitraan prasarana & sarana | November 2008

seperti Pelindo saat ini,” ujar Robert. Yang pasti, UU baru ini memberi arahan baru pada pengembangan dunia pelayaran Indonesia, sekaligus bentuk kesiapan Indonesia dalam menghadapi era globalisasi yang penuh persaingan di bidang pelayaran dan kebutuhan demi kemajuan dunia pelayaran Indonesia. Termasuk penegasan bahwa investor swasta bisa mengoperasikan pelabuhan di Indonesia. Fungsi regulator dan operator yang banyak dikuasai Pelindo akan dipisahkan, sehingga mengakhiri monopolinya dan kemudian mengubah menjadi lebih tegas, yakni fungsi regulator kembali ke pemerintah dan Pelindo tetap sebagai operator. Dengan pengesahan UU ini, maka swasta bakal bebas berinvestasi di pelabuhan di Indonesia, kecuali yang telah dikuasai Pelindo. Saat ini Pelindo menguasai 114 pelabuhan di Indonesia, sedangkan ratusan pelabuhan lainnya dioperasikan kantor pelaksana sebagai perpanjangan tangan Departemen Perhubungan. Ke depan, dalam satu pelabuhan, akan ada Badan Pengatur Pelabuhan (BPP) yang diwakili pemerintah sebagai regulator dan operator swasta sebagai pelaksana operasi pelabuhan. Semua kegiatan akan tetap dilakukan Pelindo, sehingga tidak ada pengurangan pegawai. Untuk menciptakan profesionalisme dan akuntabilitas, dalam tiga tahun ke depan, pemerintah akan mengaudit PT Pelindo I, II, III dan IV. Audit ini dilakukan guna menghitung aset Pelindo. Aset ini dihitung untuk mengetahui bagian mana yang tidak produktif, sehingga dapat diambil langkah yang tepat. Intinya, pemerintah menginginkan peran swasta dan pemda dalam kegiatan pelabuhan dan pelayaran. Atas dasar itu, pengelola pelabuhan tidak lagi tunggal. Pelindo memiliki kawan untuk berkompetisi secara sehat. Menghadapi persaingan ke depan ini, Robert juga mengaku tidak khawatir. Ia menganalogikan Astra, sebagai perusahaan swasta yang tidak memiliki otoritas, tapi toh mampu menguasai pasar otomotif. Justru, pesan Robert, apakah nantinya operator swasta mampu bersaing dengan Pelindo? Mari kita lihat dalam beberapa tahun ke depan.

LIPUTAN KHUSUS

Penyelesaian Proyek

Infrastruktur di Indonesia Mengalami Keterlambatan Krisis keuangan global ancam proyek infrastruktur. Namun Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta tetap optimis, proyek pemerintah dengan skema KPS akan berjalan sesuai rencana.

K

risis keuangan global yang melanda dunia, termasuk Indonesia, diperkirakan bakal mengancam proyekproyek infrastruktur pemerintah. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Paskah Suzetta bahkan melihat, banyak investor akan menolak tawaran proyek KPS untuk sektor infrastruktur. Menurut Paskah, investor akan cenderung untuk lebih dulu mengamankan dana yang ada padanya untuk keperluan pembiayaannya. ”Agaknya sulit bagi mereka untuk berinvestasi saat ini. Karena pembiayaan mereka pun semakin sulit, sehingga fokus mereka akan berjaga-jaga untuk keperluan mendesak dari usahausahanya yang lebih dulu ada,” katanya.

Namun begitu, juga masih terbuka peluang untuk mendapatkan dana atau investor dari kawasan Timur Tengah yang mendapat windfall dari kenaikan harga minyak beberapa tahun terakhir. Apalagi setelah diberlakukan UU Sukuk yang bisa menjadi landasan hukum yang solid dalam penanaman modal melalui cara syariah. Oleh karena itu, Paskah menyatakan optimistis bahwa proyek infrastruktur

pemerintah dengan skema KPS yang telah dilaksanakan, tetap akan berjalan sesuai rencana. ”Hanya memang untuk tawaran terhadap proyek-proyek yang baru, akan ada sedikit perlambatan,” tuturnya.

target pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Indonesia tepat waktu dan berkualitas. ”Besaran angka proyek yang ditawarkan senilai Rp 311 triliun, dari tahun 2009-2011. Diantaranya senilai Rp 70,88 triliun untuk tahun 2009,” jelasnya.

Mega Proyek Rp 311 T Upaya Daya Tarik Sebelumnya, pemerintah menawarkan proyek infrastruktur kepada swasta dengan skema public private partnerships (PPP) senilai Rp 311 triliun, untuk kurun waktu 2009-2011. Selain untuk memenuhi alokasi anggaran infrastruktur sebesar 6% terhadap produk domestik bruto (PDB), tawaran proyek infrastruktur KPS juga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedi Priatna mengatakan, bagi negara berkembang seperti Indonesia, pengalokasian dana infrastruktur harus diprioritaskan. Sehingga besaran alokasi infrastruktur sebesar 3% yang disampaikan pemerintah dalam RAPBN 2009, masih kurang. Ia mengharapkan, dengan tawaran proyek infrastruktur kepada swasta, pemerintah mampu menyelesaikan

Sementara Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (PKPS) Bappenas Bastary Pandji Indra menjelaskan, model PPP mencakup 3 skema kerjasama. Pertama, proyek sepenuhnya diserahkan kepada swasta, sementara pemerintah akan mendukung perijinan proyek-proyeknya. Bastary menjelaskan, jika suatu proyek menguntungkan (komersil) dengan tingkat pengembalian di atas 20%, manfaat ekonominya tinggi, tarif terjangkau masyarakat, maka proyek-proyek tersebut sangat potensial untuk digarap swasta. Kedua, lanjutnya, skema sharing dalam bentuk kerjasama sebesar 50% pemerintah dan 50% swasta, apabila tingkat kelayakannya di bawah 1520%, sehingga, dibutuhkan dukungan pemerintah agar proyek tersebut menjadi layak dan menumbuhkan minat


11

swasta untuk berinvestasi. ”Karena sudah ada investasi pemerintah sebelumnya dalam proyek-proyek tersebut. Contohnya, jalan tol SoloKertosono yang sudah disepakati dengan skema 50% - 50%,” jelasnya. Ketiga, kata dia, sepenuhnya pembangunan dan penyelesaian proyek infrastruktur digarap oleh pemerintah, lalu perawatannya ditawarkan kepada swasta. Menurut Bastary, bentuk kerjasama yang terakhir untuk proyek yang sangat marjinal, namun secara ekonomi dibutuhkan masyarakat. Seperti, jalan tol akses ke pelabuhan Tanjung Priok dan ruas tol Pasteur-Cileunyi, yang lebih dulu dibangun pemerintah, lalu penggunaan dan perawatannya ditawarkan kepada swasta. ”Kedua jalan tersebut dibiayai melalui pinjaman dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC),” kata dia. Menurut dia, jika proyek-proyek tersebut dibiayai dari pinjaman luar negeri, maka akan semakin membebani utang pemerintah. Sebab, alokasi anggaran pemerintah sangat terbatas. Intinya, kata dia,

jika memang suatu proyek sangat dibutuhkan masyarakat, namun meskipun kelayakannya masih kurang maka pemerintah akan membangunnya dengan utang. ”Jadi, pemerintah akan sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat terlebih dulu. Sebab, ketiga skema itu sudah dalam rencana pengembangan jalan tol pemerintah,” ucapnya. Ia mengungkapkan, dari ketiga skema tersebut, maka skema yang paling diminati swasta adalah yang kedua. Selain lebih banyak memberi kepercayaan kepada swasta, juga karena pembebasan lahannya ditangani pemerintah terlebih dahulu. Tetap Otimistis Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi mengatakan, saat ini ada dana sebesar US$60 miliar dari pusat perekonomian dunia. Namun, saat yang bersamaan proyek infrastruktur yang menjadi kegiatan prioritas pemerintah, dapat dilakukan oleh kemampuan pembiayaan dalam negeri. ”Apalagi kalau kita menyelesaikannya untuk membangun jalan, airport, dan jembatan. Karena ada demand yang kuat dari masyarakat sendiri,” paparnya.

Lutfi menegaskan, meski krisis keuangan global terjadi, namun proyek infrastruktur pemerintah dengan skema KPS masih bisa dikerjakan dan cenderung menunjukkan peningkatan. Itu bisa terlihat dari persentase kenaikan proyek KPS pada tahun 20062007 yang bertumbuh sebesar 22%. Lutfi mengakui, saat ini banyak investor swasta yang kesulitan memperoleh pembiayaan, sehingga BKPM melihat langkah antisipasi bagi pemerintah adalah memfokuskan proyek pada tiga sektor, yaitu: infrastruktur, energi, dan pangan. Sebab, selain demand dari masyarakat yang cukup kuat, peran pemerintah daerah dan swasta semakin tercipta secara luas. Sehingga, tugas utama adalah mendekatkan konsumen dengan jalur infrastruktur, energi, dan pangan tersebut. ”Tantangannya pasti besar, tapi menjadi tugas pemerintah saat ini untuk bisa menghadapi tantangan tersebut dengan berbagai langkah yang efektif dan tidak kontraproduktif. Jadi banyak yang harus dikerjakan pemerintah dan swasta untuk menggarap semua itu. Tapi kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi,” ungkap dia.

’’Perlu Dikembangkan Bank Tanah’’ Wawancara Bastary Pandji Indra, Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (PKPS) Bappenas Bagaimana dengan pola penawaran proyek infrastruktur senilai Rp311triliun pada KPS? Untuk merealisasikan itu semua, bukanlah pekerjaan mudah. Karena itu, hal pertama adalah perlu upaya keras pemerintah untuk menyiapkan proyek-proyeknya dengan baik pada tahun 2009 dengan perkiraan nilai sebesar Rp70 triliun.

Apa saja masalah yang menghambat? Masalah tanah. Masalah ini yang sering menghambat proyek bisa berjalan lancar. Untuk ke depannya yang perlu dikembangkan adalah persediaan lahan semacam bank tanah untuk proyek-proyek infrastruktur supaya pembebasan tanah dapat diselesaikan dengan cepat.

Kedua, biasanya proses pengadaan itu butuh waktu sekitar satu tahun hingga signing. Misalnya dari sejak analisa kelayakan hingga signing sebuah proyek, artinya kita harus segera mulai dari sekarang dan proses pengadaannya harus dikerjakan secara cepat.

Masalah lainnya? Ada lagi, yaitu masalah dalam memasarkan proyek tersebut kepada investor. Di samping itu persoalan untuk pembenahan peraturan agar dapat memperjelas proses investasi. Itu merupakan ’pekerjaan rumah’ bagi pemerintah dalam waktu tiga tahun ke depan.


WAWANCARA

Tidak Mungkin Pemerintah Kerja Tanpa Swasta Sunaryo SH, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Ia baru sebulan ini menduduki posisi sebagai orang nomor satu di Direktorat Perhubungan Laut Departemen Perhubungan. Namun, Sunaryo tak bisa terlalu lama untuk berkonsolidasi internal di jajarannya. Tugas berat sudah menghadang, yakni menyusun kerangka peraturan pemerintah atas Undangundang Nomor 17 Tahun 2008. Berikut petikan wawancara tentang visi dan misinya dalam menghadapi tantangan pengembangan kepelabuhan: Apa prioritas Anda sebagai Dirjen Hubla? Rasanya yang prioritas adalah perhubungan laut ke depan benar-benar mampu menjadi pemersatu pulaupulau yang ada. Pada hakikatnya, laut bukan pemisah, melainkan pemersatu bangsa. Baik pemersatu secara geografis, sosiobudaya dan aspek dari gatra-gatra yang lain. Apakah yang Anda maksud dengan sosiobudaya? Pelayanan masyarakat merupakan prioritas, karena apapun yang terjadi, departemen perhubungan mengemban misi itu. Misi lain berkaitan dengan regulasi yang harus mengikuti irama perkembangan zaman. Regulasi mengikuti perkembangan zaman? Ya, ini dimaksudkan karena pelabuhan dimanapun adanya terikat dengan ketentuan-ketentuan nasional dan internasional, sehingga jika ketinggalan di aspek regulasi, kita akan mengalami kerugian. Bagaimana dengan coastguard yang menjadi perhatian menteri? Coastguard adalah amanat UU Nomor 17

Tahun 2008 yang harus segera diwujudkan. Bahwa Indonesia membutuhkan sea and coastguard, iya. Kami sedang mencari formulasinya yang sesuai dengan tuntutan lingkungan dan tetap dalam koridor. Dalam arti organisasi yang benar-benar taat azas dan tepat zaman. Bagaimana menjembatani kepolisian di perairan? Semuanya sama. Stakeholder mengabdi pada tujuan yang sama yaitu memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jadi polisi, perhubungan laut dan angkatan laut, kalau kita berpikir secara nasional maka ending-nya sama, pengabdian kepada bangsa dan negara. Yang membedakan adalah kewenangan sesuai dengan peraturan perundangundangannya. Dari segi peraturan perundangundangan, yang berwenang adalah coastguard, bagaimana dengan kepolisian, karena air juga wilayah mereka? Banyak peraturan perundangan yang memberikan kewenangan pada beberapa institusi. Termasuk nantinya coastguard. Kita sedang memformulasikan sea and coastguard seperti apa yang dalam penerapannya tidak mengalami kesulitan, sekaligus dari aspek hukum tidak keluar dari rambu-rambu yang sudah diberikan. Apakah akan dipadukan kekuatannya? Bisa jadi seperti itu, karena sea and coastguard belum dibentuk. Tetapi, sesuai Pasal 276 UU 17 Tahun 2008 memang diamanatkan coastguard akan dibentuk dan menjadi tanggungjawab bersama. Bukan hanya direkorat perhubungan laut yang harus segera mewujudkan amanah UU tersebut.

Untuk pelabuhan ekspor impor, seperti Dumai dan Belawan, ada program seperti apa? Secara teknis belum bisa memberikan gambaran aktivitas pelabuhan. Secepatnya akan segera dipahami, sehingga semua celah-celah yang memungkinkan untuk maju akan kami dorong maju. Tahun depan baru akan ada PP-nya karena sampai sekarang PP-nya belum ada dan masih tetap digodok. Bagaimana peluang swasta sebagai operator pelabuhan? Peluang swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada jelas diwadahi, karena tidak mungkin pemerintah bisa bekerja tanpa swasta berperan serta. Apakah sudah ada lokasi-lokasi khusus yang disiapkan untuk swasta? Saya rasa belum. Saya belum menyentuh ke arah teknis seperti itu, tapi dalam waktu dekat akan merumuskan hal tersebut. Jika dirembuk dengan kepala banyak, harapannya hasilnya akan lebih komprehensif. Artinya Pelindo juga harus siap bersaing dengan swasta? Saat ini dan ke depan jika tidak bersaing, tidak mungkin bisa bertanding. Kalau tidak ikut pertandingan apa mungkin bisa menang?. Terkait aktivitas pelabuhan swasta yang illegal, sebulan belakangan Asosiasi Baja dan Tekstil mendesak agar ditutup. Sebagai pejabat baru apa action Anda? Saya akan mengumpulkan data dan fakta, karena semua keputusan muaranya masyarakat yang menderita, rakyat yang sengsara dan seterusnya. Instruksi untuk menutup pelabuhan illegal memang ada.


13

Kami semaksimal mungkin akan segera melakukannya. Yang namanya moving people atau barang sangat diperlukan. Alangkah janggalnya, kita ditakdirkan sebagai bangsa yang hidup di ribuan pulau dengan laut diantaranya, justru laut dijadikan momok. Mari kita akrabi laut, karena justru di laut kita tumpahkan harapan masa depan. Tinggal bagaimana kita mengelola dan manajemen yang baik dan benar. Dengan hal tersebut tidaklah berlebihan jika laut akan menjadi sahabat kita.

AZAS CABOTAGE • Bidang Perhubungan

5. Beras (Rice)

Menata penyelenggaraan angkutan laut

6. Minyak Kelapa Sawit (CPO)

nasional dalam jangka waktu sesingkat-

7. Pupuk (Fertilizer)

singkatnya setelah Instruksi Presiden ini

8. Semen (Cement)

berlaku, sehingga angkutan laut dalam

9. Bahan galian tambang /bahan galian

negeri seluruhnya dilayani oleh kapal-

logam, bahan galian non logam dan

kapal berbendera Indonesia.

bahan galian golongan C (Mine and Quality)

Pengertian azas cabotage • Cabotage

adalah

Perkembangan

prinsip

yang

pelaksanaan

Inpres

No.5/ 2005 setelah kurun waktu 3 (tiga)

10. Biji-bijian lainnya (Other Grains) 11. Muatan cair dan bahan kimia lainnya

memberikan hak kepada suatu Negara

tahun

bahwa pengangkutan antar pelabuhan di

Peraturan-Peraturan yang telah ditetapkan

12. Bijian hasil pertanian (Agri Grain)

dalam negeri suatu Negara hanya dapat

sebagai pelaksanaan amanat INPRES No.

13. Sayur, buah-buahan dan ikan segar

diangkut oleh kapal-kapal berbendera

5 Tahun 2005, yaitu:

Negara tersebut;

Peraturan Menteri Perhubungan No.71

14. Penunjang kegiatan usaha hulu dan

• Azas Cabotage berakar pada konsepsi

Tahun 2005 tanggal 18 Nopember 2005

hilir minyak dan gas bumi (Offshore)

bahwa kegiatan angkutan laut dalam

tentang Pengangkatan Barang/Muatan

negeri adalah bagian dan kekuatan

Antar pelabuhan di dalam negeri;

Pentingnya Membiayai Perkembangan

strategis

mempertahankan

• Peraturan ini menetapkan Roadmap

Perkapalan Domestik

kedaulatan negara, dengan demikian

Pelaksanaan Azas Cabotage Angkutan

pelaksanaan azas cabotage bukan semata-

Laut Dalam Negeri Berdasarkan Komoditi,

Sumber dana untuk investasi yang besar

mata

ekonomi

di mana sesuai dengan kapasitas armada

bagi perkembangan armada nasional

atau proteksi ekonomi tetapi adalah

nasional yang tersedia diharapkan seluruh

didapat dari:

menyangkut masalah kedaulatan Negara.

barang/muatan antar pelabuhan di dalam

1. Memiliki ekuitas

negeri akan telah dapat diangkut oleh

2. Meminjam dari bank komersial dan

dalam

menyangkut

Amanat

Inpres

masalah

No.5/2005

untuk

Menerapkan Asas Cabotage

(Other Liquid)

(Fresh Product)

perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia

• Bidang Perdagangan

selambat-lambatnya 1 Januari 2011.

nonkomersial 3. Menyewa

dari

perusahaan

penyewaan

• Barang/muatan antar pelabuhan di

4. Dana pemerintah

di dalam negeri dalam jangka waktu

dalam negeri meliputi:

5. Mengeluarkan saham dan obligasi

sesingkat-singkatnya

1. Minyak

Muatan

pelayaran

antar setelah

pelabuhan Instruksi

Presiden ini berlaku, wajib diangkut

dan

gas

bumi

Petroleum)

(Oil/

(pasar modal) 6. Pinjaman lunak ODA (TSL) di bawah

dengan kapal berbendera Indonesia dan

2. Barang Umum (General Cargo)

Program Pembiayaan Kapal Publik

dioperasikan oleh perusahaan pelayaran

3. Batubara (Coal)

(Public Ship Financing Program)

nasional

4. Kayu dan Olahan Primer (Wood)

Penerapan Azas Cabotage di 2010


Kebutuhan akan pembelian kapal (Baru dan Lama)

Kebutuhan akan investasi untuk kapal

KOLOM KPS

Liputan Workshop

Konsinyering Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi Regional Forum dan Workplan IRSDP

Konsinyering Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi Regional Forum dan Workplan IRSDP, Hotel Aryaduta, Jakarta 8 November 2008 Keseriusan Pemerintah dalam pengembangan KPS bidang infrastruktur ditunjukan dengan mengembangkan suatu program yang disebut dengan Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP). Secara umum program ini ditujukan untuk 3 hal. Pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur. Kedua, meningkatkan partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Swasta. Ketiga, membantu departemen teknis terkait dan pemerintah daerah dalam menyiapkan proyek-proyek infrastruktur. Program IRSDP ini dilaksanakan sejak tahun 2007 sampai tahun 2012 dan terdiri dari 3 komponen utama. Pertama, Project Development Facility-PDF yang ditujukan untuk menyiapkan proses persiapan proyek KPS Infrastruktur dan mendampingi Implementating Agency (IA) dalam melakukan proses pemilihan mitra swasta penyedia jasa infrastruktur dan penyusunan dan penandatanganan kontrak kerjasama dengan mitra swasta. Kedua, Technical Advisory Services and Capacity Building yang ditujukan untuk mendampingi PMU untuk menjaga kualitas PDF agar memenuhi standar

internasional, memberikan bimbingan atas pelaksanaan studi-studi yang mendukung pelaksanaan KPS, dan mempersiapkan strategi jangka panjang PDF. Ketiga, Procurement and Administration Services yang ditujukan untuk membantu PMU melaksanakan pengadaan proyekproyek PDF yang akan dilaksanakan, membantu PMU melaksanakan tugas administrasi dan keuangan proyek agar dapat memenuhi aturan yang telah ditetapkan, dan membantu PMU dalam melaksanakan pemantauan kegiatankegiatan IRSDP dan menyusun lesson learned. Total dana yang dialokasikan untuk proyek ini adalah US$ 38,77 Juta yang bersumber dari pinjaman lunak Asian Development Bank (68%), Pemerintah Indonesia (12%), dan Hibah Pemerintah Belanda (20%). Dari ketiga komponen utama proyek sebagaimana disebutkan di atas, PDF mendapatkan porsi terbesar, yaitu sebesar US$ 21,93 Juta (56%). PDF sendiri ditujukan untuk membantu penyiapan dan transaksi proyek-proyek infrastruktur yang potensial untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta. Untuk itu proyek infrastruktur dimaksud harus merupakan proyek yang cost recovery. Sejauh ini Bappenas telah menerima beberapa usulan proyek KPS dari daerah maupun departemen sektor. Proyek yang telah disetujui untuk dibantu penyiapannya melalui PDF antara lain adalah: Proyek Penyediaan Air

Bersih Cimenteng-Jawa Barat, Proyek Pembangunan Bandara Internasional Kertajati-Jawa Barat, Proyek Penyediaan Air Bersih Tukad Unda, Proyek Pembangunan Terminal Terpadu Gedebage-Jawa Barat, Proyek Penyediaan Air Bersih Kabupaten Maros-Sulawesi Selatan, dan Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Batubara-Kalimantan Tengah. Untuk mengefektifkan batuan teknis yang akan diberikan, sosialisasi/capacity building kepada Tim KPS di daerah/sektor yang akan dibantu perlu segera dilakukan. Sehingga sinergi antara Tim KPS dengan Tim Konsultan Bantuan Teknis dapat tercapai. Guna mendapatkan 40 proyek infrastruktur di daerah yang potensial untuk dibantu melalui Program PDF, pendekatan yang proaktif perlu dilakukan. Untuk itu Bappenas akan melakukan Regional Forum di Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Forum ini diharapkan dapat menjadi kesempatan awal untuk mengidentifikasi proyek-proyek potensial sebelum dievaluasi secara menyeluruh untuk mendapatkan bantuan teknis. Di sisi lain, pelaksanaan Regional Forum ini sangat mendesak untuk dilakukan sedini mungkin mengingat waktu pelaksanaan Program PDFIRSDP direncanakan berakhir pada bulan Maret 2012. Berdasarkan pengalaman dalam penyiapan beberapa proyek KPS terdahulu, dibutuhkan paling tidak 2 tahun untuk mengembangkan proyek KPS sejak pemilihan konsultan bantuan teknis untuk penyusunan studi kelayakan proyek sampai proses transaksi. Agar bantuan teknis yang diberikan masih tetap di dalam kerangka waktu (time frame) program, maka proyek-proyek yang akan mendapat bantuan teknis dari PDF harus sudah diseleksi pada semester I tahun 2009. Sinkronisasi dan perencanaan yang matang sangat mutlak diperlukan agar target untuk memulai penyiapan proyek pada tahun 2009 dapat tercapai. Untuk itu diskusi yang intensif dan perumusan rencana kerja Program PDF 2009 dirasakan sangat perlu.


15

Konsinyering Direktorat PKPS ini bertujuan untuk menyusun strategi dan rencana detail pelaksanaan sosialisasi Program KPS dan capacity building kepada daerah/sektor yang akan mendapatkan bantuan teknis dari Program

besar-besaran sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan dan menarik investasi swasta guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Untuk mencapai target RPJM tersebut di atas 7% dari GDP harus disalurkan untuk

Sosialisasi Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta Sesuai Perpres 67/2005

PDF, menyusun strategi pelaksanaan dan penyusunan rencana detail Regional Forum, dan menyusun strategi dan program kerja PDF-IRSDP Tahun 2009. Konsinyering itu dihadiri oleh Direktur dan Staf Direktorat PKPS BAPPENAS, Tim PMU-IRSDP, Tim konsultan PASIRSDP, TAS-IRSDP, P3CU-PPITA, dan Sekretariat KKPPI. Dan diharapkan menghasilkan rencana pelaksanaan sosialisasi program KPS, rencana pelaksanaan Regional Forum, dan rencana kerja program PDF-IRSDP 2009. Sosialisasi Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta Sesuai Perpres 67/2005, Hotel Novotel, Jakarta 15 November 2008 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2009 (RPJM) mencata, beberapa target sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Pertama, mempercepat pertumbuhan GDP menjadi 7,6%. Kedua, mengurangi tingkat pengangguran menjadi 5,1%. Ketiga, mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 8,2%. Upaya mencapai target-target tersebut, peranan infrastruktur sangatlah strategis. Pengembangan infrastruktur secara

investasi infrastruktur. Sementara itu, kemampuan pemerintah dalam membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini sangat terbatas dan memerlukan dukungan investasi dari badan usaha (swasta). Dukungan investasi dari pihak swasta dalam membangun infrastruktur tersebut tidak cukup dengan mengandalkan kemampuan pembiayaan dari dalam negeri saja sehingga juga perlu mengundang investasi luar negeri. Sementara itu persaingan global untuk menarik investasi di bidang infrastruktur semakin kuat, sehingga diperlukan terobosan-terobosan baru dalam menarik investasi. Strategi pemerintah untuk melibatkan pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur pada kenyataannya disambut positif. Namun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan investasi di bidang infrastruktur, antara lain proses pemilihan mitra swasta yang kurang transparan, proses perencanaan pembangunan infrastuktur yang kurang melibatkan masyarakat, dan adanya perselisihan dengan investor yang terkadang kurang memenuhi asas keadilan. Disisi lain, permintaan akan jasa pelayanan


infrastruktur tetap meningkat yang disebabkan antara lain, oleh peningkatan jumlah penduduk dan arus urbanisasi. Disisi kualitas, kuatnya pengaruh globalisasi dan tuntutan masyarakat akan jasa pelayanan infrastruktur yang lebih baik semakin mengemuka. Untuk itu upaya dalam meningkatkan partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia perlu dibentuk pemahaman yang sama dari seluruh stakeholder, yaitu pemerintah, DPR/ DPRD dan masyarakat, mengenai manfaat, ruang lingkup dan hak serta kewajiban. Selain itu diperlukan pula pedoman dan aturan yang jelas serta dapat dilaksanakan. Demikian pula peningkatan fungsi kontrol masyarakat terhadap pelayanan publik serta transparansi dalam proses pengadaan mitra swasta. Ini semua diperlukan kesadaran semua pihak, sehingga daerah dapat maju dalam pembangunan infrastrukturnya. Oleh karena itu, pembekalan melalui sosialisasi sangat dibutuhkan bagi pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan KPS sesuai dengan Perpres 67 tahun 2005 dan dapat dijalankan dengan baik. Dengan tujuan memberikan arahan serta masukan bagaimana pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta di berbagai sektor infrastruktur berdasarkan Perpres 67 tahun 2005. Sosialisasi Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta Sesuai Perpres 67/2005, Hotel Horison, Bandung 20 November 2008 Keberadaan infrastruktur akan memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, dan mengurangi tingkat kemiskinan peranan infrastruktur sangatlah strategis. Pembangunan infrastruktur secara besar-besaran sangat dibutuhan untuk meningkatkan pelayanan dan menarik investasi swasta guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Sementara itu kemampuan pemerintah dalam membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini sangatlah terbatas dan memerlukan dukungan investasi dari badan usaha atau swasta. Dukungan investasi dari pihak swasta dalam membangun infrastruktur tersebut

Sosialisasi Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta Sesuai Perpres 67/2005

tidaklah cukup dengan mengandalkan kemampuan pembiayaan dari dalam negeri saja sehingga juga perlu mengundang investasi luar negeri. Sementara itu persaingan global untuk menarik investasi di bidang infrastruktur semakin ketat, sehingga diperlukan terobosan-terobosan baru dalam menarik investasi tersebut. Langkah yang telah ditempuh dalam rangka mendorong upaya kerjasama pemerintah baik Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Kota dengan pihak Badan Usaha dan Investor adalah dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Selain itu beberapa strategi juga telah disiapkan oleh pemerintah dalam rangka mempromosikan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur Pertama, pengembangan kerangka kebijakan lainnya, seperti Permenko Perekonomian No. 1/2006, Permenko Perekonomian No. 3/2006, PMK No.38/2006, Operation Guidelines Manual (OGM), dll. Kedua, penyediaan fasilitas penyiapan proyek. Ketiga, penguatan kelembagaan (Capacity Building). Keempat, penguatan pembiayaan seperti dana pengadaan lahan, dana infrastruktur, dana penjaminan. Salah

satu

program

penguatan

kelembagaan (Capacity Building), khususnya dalam rangka penyiapan proyek KPS, yang sedang dijalankan Pemerintah adalah Fasilitas Penyiapan Proyek/ Project Development Facility (PDF) yang ditujukan untuk mempersiapkan proyek infrastruktur KPS berdasarkan pengalaman terbaik internasional (international best practice) sehingga dapat meningkatkan kelayakan (bankability) proyek untuk dapat menarik investor berkualitas berinvestasi. Penguatan kelembagaan ini harus dilakukan terhadap seluruh pemangku kepentingan di tiap tingkat birokrasi pemerintah. Oleh karenanya konsep dan teknik pengembangan proyek dengan skema KPS tersebut harus segera dikomunikasikan dengan para pemangku kepentingan sejak dini secara terus menerus.

komitmennya untuk mengikuti prosedur pengembangan proyek KPS sebagaimana diatur di dalam Perpres 67/2005 dan telah membentuk Tim KPS. Tim ini diharapkan dapat berfungsi sebagai embrio dari simpul KPS di Kota Bandung dan akan memainkan peranan penting di dalam mempercepat pelaksanaan kerjasama dengan swasta dalam penyelesaian proyek-proyek tersebut di atas. Tim ini akan bekerja secara intensif dengan Bappenas dan Tim Konsultan Bantuan Teknis yang disediakan melalui Program R-PDF. Seminar ini merupakan salah satu kegiatan penting guna mengkomunikasikan konsep menyeluruh dan teknik penyiapan proyek KPS kepada seluruh pemangku kepentingan terkait dengan pengembangan proyek-proyek infrastruktur di Kota Bandung.

Dengan didukung oleh Konsultan Support for Infrastructure Development (SID) - ADB, Bappenas, telah menseleksi beberapa proyek di Kota Bandung yang potensial untuk dikerjasamakan dengan swasta, antara lain: Proyek Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum Cimenteng, Proyek Pembangunan Terminal Terpadu Gedebage, Proyek Pembangunan Rumah Susun Gedebage, dan Proyek Revitalisasi Jalur Kereta Api Kota Bandung. Kota Bandung telah menunjukan

Sosialisasi itu ditujukan untuk meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur di Kota Bandung. Sedangkan tujuan dari seminar ini adalah untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan dan program pemerintah berkaitan dengan kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur kepada semua pemangku kepentingan terkait di Kota Bandung. Dan dihadiri oleh Direktorat PKPS Bappenas, Dewan Perwakilan


17

Namun, sampai dengan saat ini kegiatan pelaksanaan proyek-proyek yang akan dikerjasamakan antara pemerintah dan swasta melalui kedua pertemuan tersebut belum menunjukan perkembangan dan kemajuan yang berarti. Dilain pihak, Wakil Presiden melalui berbagai pertemuan internal pemerintah mendorong agar pembangunan infrastruktur dalam 3 tahun mendatang (2009 – 2011) bisa mencapai lebih dari 6% dari GDP. Untuk itu ditargetkan agar investasi swasta melalui skema KPS di bidang infrastruktur dalam 3 tahun mendatang (2009 – 2011) dapat mencapai sekitar Rp 320 triliun. Seminar Strategi Pembangunan Nasional Dalam Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bidang Infrastruktur

Rakyat Daerah Kota Bandung, Pejabat terkait di Pemerintahan Kota Bandung, dan Lembaga non profit (LSM, pendidikan tinggi,dll) di Kota Bandung. Seminar Strategi Pembangunan Pengembangan Nasional Dalam Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bidang Infrastruktur Hotel Sahid Jaya Jakarta, 24 November 2008 Ketersediaan (stock) infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Pembangunan infrastruktur diyakini mampu menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah serta memicu kegiatan produksi. Sektor infrastruktur telah dipahami secara luas sebagai enabler terjadinya kegiatan ekonomi produktif di sektor-sektor lain. Apabila perekonomian merupakan “mobil”, maka infrastruktur merupakan “roda” yang memungkinkan mobil tersebut dapat bergerak dan melaju. Disamping itu, infrastruktur juga merupakan salah satu unsur faktor produksi, misalnya listrik dikonsumsi oleh industri untuk menghasilkan produk. Di sisi lain, infrastruktur juga dapat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Air minum dan sanitasi yang baik, transportasi yang terjangkau serta ketersediaan listrik merupakan kebutuhan dasar yang hakiki di masyarakat modern. Mengingat sangat pentingnya keberadaan infrastruktur dalam perekonomian maka sudah sewajarnya apabila pembangunan infrastruktur mendapatkan prioritas dalam

pembangunan nasional. Secara mendasar, pembiayaan untuk rehabilitasi dan perluasan jaringan infrastruktur yang memerlukan biaya besar sudah diluar kapasitas pembiayaan pemerintah. Terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah tersebut telah menyebabkan memburuknya kualitas pelayanan infrastruktur dan tertundanya pembangunan infrastruktur baru. Kerusakan jaringan infrastruktur ini dapat meningkatkan biaya pengguna (user costs) yang sangat besar, menghambat mobilitas ekonomi, meningkatkan harga barang serta mempersulit upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat ini praktis pemerintah hanya mampu membiayai upaya perbaikan dan perawatan (maintenance) infrastruktur yang sudah ada. Untuk itu, dalam rangka perluasan jaringan infrastruktur, pemerintah perlu mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan kurangnya pendanaan di bidang infrastruktur tersebut. Lebih dari 90 proyek pembangunan infrastruktur telah ditawarkan kepada pihak swasta pada Indonesia Infrastructure Summit I di Jakarta pada bulan Januari 2005. Kemudian, pada bulan Nopember 2006 diselenggarakan Indonesia Infrastructure Summit II dimana pemerintah hanya menetapkan 10 model proyek sebagai contoh proyek dari sektor-sektor infrastruktur yang dianggap relatif sudah siap untuk ditransaksikan.


Mengingat pembangunan infrastruktur memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta mensejahterakan masyarakat, maka pembangunan infrastruktur dengan skema kerjasama antara pemerintah dan swasta (KPS) perlu dipercepat pelaksanaannya. Percepatan pembangunan di bidang infrastruktur melalui skema KPS tentunya perlu didukung dengan pemilihan strategi yang tepat. Dalam upaya menyusunan strategi pengembangan KPS di masa depan (paling tidak pada 5 tahun mendatang) yang terintegrasi dan komprehensif, maka Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Direktorat PKPS) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bermaksud akan menyelenggarakan ”Seminar Penyusunan Strategi Pembangunan Nasional Bidang Pengembangan Kerjasama Pemerintah Dan Swasta”. Seminar itu bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan KPS di bidang infrastruktur sampai dengan saat ini serta bagaimana menyusun strategi untuk meningkatkan kualitas kemitraan KPS dalam pembangunan infrastruktur di masa depan sehingga realisasi pelaksanaan pembangunan di bidang infrastruktur dapat dipercepat. Sehingga, diharapkan menghasilkan masukan tentang strategi pengembangan KPS di bidang infrastruktur di masa depan agar pembangunan di bidang infrastruktur dengan skema KPS dapat dioptimalkan. Hasil seminar ini akan digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta di bidang infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014.

Dihadiri oleh pejabat Eselon I dan II di Bappenas, Kantor Menko Perekonomian, Departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Departemen Perhubungan, Departemen Komunikasi dan Informasi serta Departemen Keuangan, BPJT, BPPSPAM, Konsultan, Kontraktor dan Investor. Regional Forum Makassar Hotel Quality, Makassar 27 November 2008 Dalam rangka mendorong pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dalam bidang infrastruktur, pemerintah telah melakukan beberapa inisatif penting. Pada bulan Januari 2005 telah diadakan Indonesia Infrastructure Summit yang menawarkan lebih dari 90 proyek kepada swasta. Namun tindak lanjut dari penawaran tersebut kurang optimal karena rendahnya minat dari para investor terhadap proyek-proyek yang ditawarkan. Kesadaran akan pentingnya KPS terjadi disebagian besar Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU No. 32/2003, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan atas perencanaan, pendanaan, pelaksanaan dan pengelolaan terhadap pelayanan infrastruktur tertentu di daerah wilayahnya. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, beberapa Pemerintah Daerah telah mengundang sektor swasta untuk masuk berpartisipasi melalui pola KPS. Namun demikian, masuknya sektor swasta tersebut lebih banyak melalui melalui proses yang kurang transparan sehingga dapat menimbulkan masalah di kemudian hari terutama apabila memerlukan dukungan Pemerintah. Dalam rangka mengatasi kendalakendala tersebut, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang memberikan kepastian hukum lebih besar kepada swasta dan semua pihak yang terlibat, termasuk proses aturan tender investasi yang transparan. Pemerintah juga memerikan dukungan berupa pengelolaan risiko atas penyediaan infrastruktur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.Ol/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur. Sedangkan untuk mengatasi kendala

persiapan proyek yang kurang memadai serta dalam rangka mempercepat dukungan kerangka kebijakan KPS yang diperlukan, Pemerintah melaksanakan program Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP) yang didukung oleh pinjaman ADB (Asian Development Bank) serta hibah dari Pemerintah Belanda. Salah satu kegiatan dalam kaitan dengan pelaksanaan IRSDP tersebut adalah pelaksanaan Regional Forum untuk membantu pemerintah daerah menyiapkan proyek infrastruktur yang akan diusulkan untuk dikerjasamakan dengan swasta. Tujuan regional forum adalah untuk mengidentifikasi dan menyeleksi proyekproyek yang diusulkan oleh pemerintah daerah untuk menjadi proyek kerjasama pemerintah-swasta. Proyek-proyek yang terpilih akan disusulkan untuk dibantu oleh pemerintah pusat melalui IRSDP ataupun program-program lain. Regional forum juga bertujuan untuk mempererat kerjasama antara pemerintah daerah dan instansi pusat (Bappenas, KKPPI, PMUIRSDP, Departemen Keuangan, dan departemen-departemen teknis). Peserta regional forum Makassar terdiri dari Propinsi Nusa Tenggara Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Gorontalo, Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Sulawesi Barat, Propinsi Maluku, Propinsi Maluku Utara, Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Papua, Kota Mataram, Kota Kupang, Kota Manado, Kota Gorontalo, Kota Palu, Kota Kendari, Kota Ambon, Kota Ternate, Kota Sorong, Kota Jayapura, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kabupaten Takalar. Sosialisasi PP NOMOR 16 TAHUN 2005, Makassar, 28 November 2008 Tantangan pengembangan sistem penyediaan air minum sampai tahun 2015 manifestasi dari kesepakatan KTT Bumi Johannesburg September 2002 dalam pencapaian target Millennium Development Goal (MDG), dan dalam rangka mengurangi separuh dari jumlah penduduk yang belum mendapatkan pelayanan air minum. Ada 2 persyaratan yang harus dicapai yaitu kapasitas produksi harus menjadi 155.000 liter/ detik, dan cakupan di perkotaan 80%, di perdesaan 40%.

Dari persyaratan tersebut, ada konsekuensinya diperlukan dana investasi senilai Rp 25 triliun untuk tambahan kapasitas 61.000 l/dt serta sambungan pelayanannya, sementara kemampuan pemerintah pertahun sekitar Rp 600 miliar, sehingga ada gap sebesar Rp 19 triliun. Rapat Kerja PKPS Hotel Pangrango 2 ,Bogor 29 Oktober 2008 Partisipasi Sektor Swasta tidak dapat terwujud tanpa adanya usaha yang serius dari Pemerintah dalam mereformasi kerangka institusi dan struktural. Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (PKPS), BAPPENAS sebagai salah satu unit kerja Pemerintah juga selalu berupaya mempercepat reformasi tersebut khususnya yang terkait dengan kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) di bidang infrastruktur. Pengembangan KPS, hingga saat ini, belum secara eksplisit tercantum di dalam Rencana Kerja Tahunan Pemerintah (RKP). Program dan rencana kerja terkait dengan KPS selama ini melekat di program masing-masing sektor infrastruktur. Oleh karena itu Direktorat PKPS setiap tahun harus mengelaborasikan program dan rencana kerjanya ke dalam sektor-sektor terkait. Saat ini Direktorat PKPS harus segera menyusun RKP tahun 2009 untuk kemudian disampaikan kepada sektor infrastruktur terkait lainnya di Bappenas. Keseriusan Pemerintah dalam pengembangan KPS ditunjukkan juga dengan mengembangkan suatu program yang disebut dengan Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP). Program ini dilaksanakan sejak tahun 2007 sampai tahun 2012. Pada prinsipnya IRSDP terdiri dari 3 komponen utama. Pertama, Project Development FacilityPDF, yang ditujukan untuk menyiapkan proses persiapan proyek KPS Infrastruktur dan mendampingi Implementaing Agency (IA) dalam melakukan proses pemilihan mitra swasta penyedia jasa infrastruktur dan penyusunan dan penandatanganan kontrak kerjasama dengan mitra swasta. Kedua, Technical Advisory Services and Capacity Building, yang ditujukan untuk mendampingi PMU untuk menjaga


19

kualitas PDF agar memenuhi standar internasional, memberikan bimbingan atas pelaksanaan studi-studi yang mendukung pelaksanaan KPS, dan mempersiapkan strategi jangka panjang PDF. Ketiga, Procurement and Administration Services, yang ditujukan untuk membantu PMU melaksanakan pengadaan proyekproyek PDF yang akan dilaksanakan, membantu PMU melaksanakan tugas administrasi dan keuangan proyek agar dapat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, dan membantu PMU dalam melaksanakan pemantauan kegiatankegiatan IRSDP dan menyusun lesson learnt. Beberapa program lain yang ditujukan untuk memperkuat fungsi Bappenas dalam mempercepat pengembangan KPS adalah bantuan teknis pembentukan P3CU yang didanai oleh pinjaman Bank Dunia dan Hibah Pemerintah Australia melalui AusAid dalam program Indonesia Infrastructure Initiative (IndII). Selain itu sebagaimana diketahui, salah satu langkah penguatan institusi guna mempercepat penyediaan infrastruktur adalah pembentukan KKPPI. Pelaksanaan kegiatan harian KKPPI dilakukan oleh Sekretariat KKPPI yang pembiayaan dan perencanaan operasionalnya dilakukan oleh Direktorat PKPS. Oleh sebab itu, di dalam menyusun RKP tahun 2009 koordinasi dan sinkronisasi di antara Direktorat PKPS, sekretariat KKPPI, dan konsultan-konsultan bantuan teknis terkait baik IRSDP, PPITA, maupun IndII sangat mutlak diperlukan. Workshop ini bertujuan untuk tiga aspek. Pertama,mengevaluasi pelaksanaan RKP 2008 terkait dengan Direktorat PKPS, serta menyusun strategi percepatan penyelesaian rencana kerja yang belum dilaksanakan. Kedua, penyusunan rancangan RKP 2009 terkait dengan Direktorat PKPS untuk disampaikan kepada Direktorat sektor terkait. Ketiga, koordinasi dan sinkronisasi seluruh kegiatan yang berada di bawah tanggung jawab Direktorat PKPS, baik kegiatan yang didanai oleh sumber pendanaan APBN maupun non APBN (Program Loan IRSDP, IndII, dan yang lainnya. Dan diharapkan bisa menghasilkan, evaluasi pelaksanaan RKP 2008, strategi

penyelesaian RKP 2008, dan rancangan RKP 2009. Workshop itu dihadiri oleh Direktur dan Staf Direktorat PKPS Bappenas, Tim PMU-IRSDP, Tim konsultan PASIRSDP, TAS-IRSDP, P3CU-PPITA, dan Sekretariat KKPPI. Bappenas Dukung Pre-Market Sounding Terminal Kapal Pesiar Nusa Dua - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan dukungannya terhadap penjajakan minat investasi (pre-market sounding) proyek pengembangan terminal kapal pesiar (cruise terminal) Tanah Ampo-Karangasem Bali. “Ini bisa dicatat sebagai yang pertama kali dilakukan penjajakan pasar dalam rangka menemukan keinginan swasta dan apa yang sudah direncanakan pemerintah,” kata Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (PKPS) Bappenas Bastari Pandji Indra, di Nusa Dua-Bali, baru-baru ini. Menurut Bastary, infrastruktur sangat dibutuhkan di seluruh Indonesia, apalagi selama ini investasi pemerintah terhadap infrastruktur hanya sekitar 2-2,5% terhadap PDB. Padahal, infrastruktur sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian kita untuk menciptakan lapangan kerja dan menurunkan pengangguran serta kemiskinan. Terkait pembangunan cruise terminal di Karangasem, Bastary mengatakan, selama ini, terminal kapal pesiar Indonesia masih tertinggal dari Singapura. “Karena itu, dengan pre-market sounding ini, kita harapkan pembangunan terminal itu bisa terealisasi dengan baik, melalui skema public private partnership (PPP),” terangnya. Dikonfirmasi terpisah, Bupati Karangasem I Wayan Geredeg menuturkan, melalui pembangunan terminal tersebut pihaknya ingin mensinkronkan sektor pertanian dengan wisata dalam pre-market sounding tersebut. Ia menjelaskan, ada tiga alternatif pembiayaan yang disampaikan untuk saling menguntungkan pemerintah maupun swasta. Pertama, lease atau sewa


dimana pemerintah akan membangun semua fasilitas yang direncanakan. Kedua, melakukan build operate transfer (BOT), yaitu swasta melanjutkan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah disiapkan pemerintah. Ketiga, BOT yaitu swasta dapat mengajukan usulan rancangan proyek sendiri. “Mudah-mudahan kita bisa segera tetapkan pelaksanaan proyek itu, untuk bisa menggenjot perekonomian Bali. Dan dengan dasar hukum yang jelas dari pemerintah, membuat investor tidak ragu untuk berinvestasi di proyek tersebut,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia MS Hidayat menyatakan, dukungan penuh terhadap pembangunan cruise terminal itu. Menurut dia, pengembangan pariwisata Bali harus didukung sebagai model pariwisata Indonesia. Menurut Hidayat, dengan peningkatan sarana pariwisata di Karangasem maka akan berdampak pada pengembangan ekonomi daerah tersebut dan beberapa daerah lain di sekitarnya. “Tapi, tetap harus dipastikan berbagai masalah yang sering menghadang. Misalnya, pengadaan infrastruktur, saluran telekomunikasi, dan fasilitas lainnya. Dan jika sudah memadai dan cukup prospek, maka pasti pengusaha akan berani berinvestasi disitu,” tegasnya. Senada dengan itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi menjelaskan, pihaknya sudah lama mendorong pembangunan cruise terminal di Bali. Sehingga bisa mendongkrak perekonomian Karangasem dan Bali secara keseluruhan, termasuk daerah-daerah tertinggal di sekitarnya. Menurut Sofjan, pembangunan cruise terminal di Bali akan semakin memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Sehingga secara langsung berdampak pada perekonomian daerah itu. Ia mengusulkan, agar pemerintah juga menyiapkan cruise untuk kebutuhan wisata domestik, sehingga bisa menjangkau berbagai pulau yang ada di Bali. “Dengan cruise domestik, maka wisatawan yang sudah bosan berwisata di Bali, bisa ikut cruise itu melihat berbagai pulau kecil yang ada di Bali. Dan kami siap untuk mendukung,” tandasnya.

ETALASE

Wawancara Pengelola Terminal Peti Kemas Swasta

Jakarta International Container Terminal (JICT) J

akarta International Container Terminal (JICT) adalah terminal petikemas terbesar di Indonesia dan merupakan perusahaan gabungan antara Hutchison Port Holdings (HPH) dan PT. Pelabuhan Indonesia II. Dengan lokasi yang strategis di Jakarta dengan hinterland di daerah pusat industri Jawa Barat, JICT menjadi pelabuhan utama Indonesia.

dengan standar internasional. Pelabuhan dan terminal peti kemas merupakan sarana utama yang dibutuhkan sebagai pintu gerbang keluar masuknya barang atau kargo antarnegara. Saat ini, 30% kegiatan ekspor impor Indonesia dilakukan melalui PT Jakarta

Agus Barlianto, JICT Corporate Affairs Department, memberikan pemaparan tentang profil terminal petikemas JICT. Berikut petikan wawancaranya. Apa latar belakang dan tujuan berdirinya JICT? Sebagai terminal petikemas terbesar di Indonesia dan merupakan perusahaan gabungan antara Hutchison Port Holdings (HPH) dan PT. Pelabuhan Indonesia II, yang lokasi di Jakarta dan dekat dengan daerah pusat industri Jawa Barat, maka JICT menjadi pelabuhan utama Indonesia yang cukup strategis. JICT merupakan salah satu urat nadi perekonomian nasional dan potret modernisasi pelabuhan yang memiliki luas area 100 Ha, dan memiliki dua buah terminal, yaitu Terminal I dan Terminal II. JICT juga merupakan terminal petikemas pertama di Indonesia yang mengimplementasikan International Standard of Ship and Port Facility Security (ISPS Code) sekaligus sebagai Terminal pertama yang menetapkan arealnya sebagai 100% Sterile Terminal di Indonesia Apa peran dan fungsi JICT bagi umum? Perdagangan bebas internasional yang efisien akan tercipta jika didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai

sementara 2 yang lainnya akan tiba pada kuarter pertama 2009. Inovasi terhadap sistem terus dilakukan. Pertengahan bulan Agustus 2008, JICT telah menggunakan sistem JTRACs (JICT Terminal Report and Communication System). Dengan sistem ini, komunikasi antara gate, operasional dan office berjalan secara online. Selain itu, JICT juga telah mengenalkan sistem antrian dan pembayaran yang baru melalui elektronik payment (e-payment). Dengan adanya e-payment, pelanggan dapat memilih cara pembayaran mana yang akan digunakan, apakah melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet Banking atau Mobile Banking. Kemudahan lainnya, pelanggan dapat membayar di semua cabang Bank Mandiri.

International Container Terminal. Secara nasional, tingkat ekspor impor mencapai 6 Juta TEUs (twenty equivalent unit). 1,8 juta TEUs-nya ditangani oleh JICT dan diharapkan tahun ini JICT akan mencapai kenaikan hingga 2 juta TEU’s. Hal ini mengukuhkan peran dan fungsi JICT dalam pergerakan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bagaimana rencana pengembangan ke depan? Saat ini, JICT sedang melakukan perluasan lapangan penumpukan yang dibagi dalam beberapa tahap dan pembuatan sistem drainase baru (sistem kanal terbuka). Untuk mengimbangi penambahan luas area penumpukan, dalam waktu dekat, JICT akan mendatangkan 4 unit Quay Cranes (QC). Dua dari empat unit QC tersebut akan tiba pada akhir 2008,

Bagaimana dukungan pemerintah terhadap pengembangan dan pengelolaan JICT termasuk masalah pembebasan lahannya? Pemerintah sangat peduli dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan dan pengelolaan JICT, hal ini ditandai dengan tingginya tingkat kunjungan dan inspeksi kepala pemerintahan dan para pimpinan di departemen. Disamping itu, pemerintah turut membantu kemajuan dan pengembangan JICT dengan pengembangan tol JORR yang akan langsung terhubung dengan gate terminal JICT. Pemerintah juga telah mempunyai peraturan dan master plan di bidang kepelabuhanan dan pelayaran. Sebagai bagian dari tatanan kepelabuhanan nasional, JICT akan mentaati apa yang telah menjadi keputusan pemerintah tersebut.


21

SOROTAN

Margagiri Terhadang Pembebasan Lahan J

alur penyeberangan ferry antara Merak dan Bakauheni merupakan jalur ferry yang terpadat di Indonesia. Sekitar 30% dari volume penyeberangan ferry Indonesia terdapat di jalur ini. Di antara semua semua jalur ferry di Indonesia, jumlah kendaraan yang diseberangkan merupakan yang terbesar. Untuk penumpang, merupakan kedua terbesar setelah jalur Surabaya – Madura. Profil ini tentu berubah apabila jembatan Suramadu telah beroperasi penuh.

untuk mengurangi beban jalur Merak – Bakauheni. Seperti yang kita tahu, di hari besar keagamaan, antrian panjang praktis selalu terjadi di pelabuhan Merak (arus mudik) dan Bakauheni (arus balik)

Hampir lima tahun lalu, pemerintah pusat dan daerah telah bersepakat agar Pemerintah Kabupaten Serang menyiapkan lahan untuk pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Margagiri. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Serang

tidak menganggarkan proses sertifikasi itu dalam Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah (APBD) 2008. “Baru pada APBD 2009 nanti kita usulkan, sehingga itu pasti membutuhkan waktu yang lama,” ujarnya. Adanya permasalahan pembebasan lahan, maka dipastikan proyek pembangunan pelabuhan penyeberangan ini akan terhambat. Intinya, pembebasan lahan untuk proyek itu belum kunjung selesai. ”Status tanahnya belum siap. Mungkin tahun depan akan dikerjakan lagi oleh Pemkab Serang,” ucap dia.

Proyek pembangunan Pelabuhan Margagiri, yang akan menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera (melalui Provinsi Banten dan Lampung), terhadang masalah pembebasan lahan.

Jalur ini menghubungkan 2 wilayah ekonomi dengan kapasitas produksi terbesar di Indonesia, yaitu pulau Jawa dan Sumatera. Pemerintah telah berencana membangun jalur alternative yaitu Margagiri (di provinsi Banten) dan Ketapang (di provinsi Lampung). Lokasi pelabuhan Margagiri berjarak sekitar 100 km dari Jakarta, atau lebih dekat dibandingkan jarak Jakarta – Merak. Sedangkan lokasi di Ketapang sekitar 80 km dari Bandar Lampung. Jarak Margagiri – Ketapang sekitar 22 mil laut, atau 41 km.

Jalur alternatif ini sangat potensial

Iyos Rostaman, tanah yang direncanakan adalah hasil reklamasi pada tahun 20062007 yang harus disertifikasi lebih dulu. Padahal, pada saat yang bersamaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang


Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Serang Irawan Noor mengakui penyelesaian proyek terkendala pembebasan lahan. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkab Serang terkait upaya pembebasan lahan ini. Namun, saat terakhir mengadakan pengecekan, ternyata kondisi tanah belum siap, bahkan harganya meningkat tajam.

Sebelumnya, Pemkab Serang menyatakan akan menyiapkan lahan untuk proyek itu seluas 10 hektar, yang dikhususkan untuk pembangunan pelabuhan penyeberangan dengan fasilitas lengkap. Namun, dalam perkembangannya, Pemkab Serang baru bisa menyanggupi lahan seluar 4,7 hektar. Menurut Irawan, pembangunan pelabuhan

itu sepenuhnya akan dibiayai oleh pemerintah pusat dengan dukungan lahan dari daerah. ”Tapi sekali lagi terkendala masalah lahan dan Pemkab Serang tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Namun, kami tetap berharap pelabuhan penyeberangan itu bisa segera terealisasi dengan baik,” harapnya. Surat Bupati Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP) Departemen Perhubungan Wiratno mengatakan, awalnya, Pemkab Serang menyatakan kesanggupan untuk menyediakan tanah seluas 4,7 hektar dari rencana 20 hektar yang diminta pemerintah pusat. Lantas, dana sebesar Rp20 miliar pun dialokasikan. Namun, kini dana itu direalokasikan ke sektor lain, seperti pembangunan kapal dan percepatan pembangunan dermaga di Indonesia bagian timur untuk bisa dioperasikan pada tahun 2008. ”Karena adanya surat Bupati Serang yang menarik kembali tanah seluas 4,7 hektar seperti kesepakatan sebelumnya,” jelas Wiratno. Pihaknya telah menerima surat dari Pemkab Serang yang menyatakan menarik kembali tanah yang telah dipersiapkan untuk proyek Margagiri seluas 4,7 hektar. Terkait keputusan itu, Wiratno mengatakan, pihaknya akan mencoba lagi pada tahun depan untuk menyurati pemda tersebut menanyakan kesiapannya menyediakan lahan. ”Kami juga perlu mensosialisasikan dan menjelaskan kepada pemda bahwa operator pelabuhan itu nantinya adalah pemda dan investor swasta yang berinvestasi pada proyek tersebut,” jelasnya. Pemerintah perlu membangun pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Pemilihan Margagiri disebabkan dalam jangka panjang Pelabuhan Penyeberangan MerakBakauheni tidak mungkin dipakai lagi. ”Karena itu, Pemkab Serang diharapkan bisa membantu. Tapi, realitanya Pemkab Serang tidak bisa menyelesaikannya,

karena masalah kepemilikan tanah. Artinya, Pemkab Serang menarik diri untuk tidak meneruskan proyek itu di lokasinya. Karena itu, secara internal mereka akan menyelesaikannya lebih dulu,” paparnya. Awalnya untuk jangka pendek, pemerintah berharap Pelabuhan Margagiri bisa dioperasionalkan sebagai antisipasi menghadapi arus mudik dan arus balik hari besar keagamaan. Namun, karena belum terbangun maka Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakaheuni merupakan satu-satunya jalur penyeberangan. Sementara ini, tak ada alternatif lain untuk jangka menengah, yakni optimalisasi penggunaan Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakaheuni sebagai antisipasi menghadapi padatnya arus penyeberangan dari dan ke Sumatera-Jawa. ”Pelabuhan Merak untuk jangka menengah akan difungsikan secara maksimal. Misalnya lahan yang tadinya untuk terminal dan gudang, akan dimanfaatkan menjadi dermaga yang maksimal bisa menampung dua dermaga lagi. Tapi kalau untuk jangka panjang, tidak mungkin lagi dibangun di Merak,” ujarnya. Kejelasan Sharing Departemen Perhubungan akan memaparkan pembagian atau sharing yang jelas antara pemerintah pusat, daerah dan investor. Misalnya, pemda investasi di tanah, sedangkan investor berinvestasi pada operasi penggunaannya sebagai operator. Diusulkan, investor berinvestasi pada paket kapal dan dermaga, serta operasionalnya, sehingga bagian pemda adalah pembebasan tanah, pajak kapal, peron dermaga dan biaya sandar. Menurut Wiratno, pembiayaan untuk paket kapal sekitar Rp70 miliar per kapal. Sementara itu, untuk membangun satu dermaga diperlukan biaya Rp130 miliar. Pada satu dermaga idealnya perlu empat kapal. Total investasi awal yang dibututuhkan untuk paket 1 dermaga, sekitar Rp450

miliar. ”Dengan investasi sebesar itu, kami perkirakan bisa kembali paling tidak dalam tujuh tahun,” katanya. Proyek KPS Margagiri ini, paling sedikit membutuhkan tanah seluas 10 ha untuk membuat satu dermaga. ”Tapi, itu sangat tergantung garis panjang pantainya. Kalau garis pantainya panjang, bisa diharapkan membangun empat dermaga sekaligus. Sedangkan, jika garis pantainya tegak lurus, dermaga dibuat tegak lurus, supaya bisa nyambung dengan banyak dermaga,” terang Wiratno. Wiratno mengungkapkan, prospek pembangunan Pelabuhan Margagiri cukup menjanjikan. Pasalnya, pelabuhan penyeberangan itu akan menjadi jalur pendistribusian barang terbesar dari dan ke Jawa-Sumatera. Sedangkan sharing yang melibatkan pemerintah pusat adalah hal-hal yang terkait dengan perizinan saja. Sehingga, seluruh pengelolaan dan pembangunan diserahkan pada swasta. ”Bahkan, kalau investor sanggup menyelesaikan masalah tanahnya, silahkan saja dan itu akan lebih baik. Intinya, saat ini kami memberikan kesempatan bagi swasta untuk terlibat secara penuh,” tandasnya. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menargetkan tahun 2015 diharapkan ada dermaga baru untuk mengantisipasi penyeberangan di antara Pulau JawaSumatera. Intinya, harus segera ada pelabuhan penyeberangan di daerah Pulau Jawa-Sumatera. ”Karena kami tidak berpengalaman melakukan proyek-proyek seperti ini, kami minta bantuan Bappenas untuk melakukan studi kelayakannya,” imbuhnya. Di dalam studi kelayakan itu diusulkan untuk mempertegas lagi upaya mencari altenatif lokasi pelabuhan penyeberangan lain. Usulan itu akan dituangkan dalam salah satu ruang lingkup atau job description dari konsultan yang terpilih.


23

Seabad Tanjung Perak

Teluk Lamong Adalah Jawaban Tanjung Perak adalah salah satu pelabuhan tertua di Indonesia, dibangun sejak 1910. Kapasitas dermaga yang terbatas mulai tak sebanding dengan banyaknya kapal yang sandar. Menjelang usia yang hampir satu abad ini, perluasan Pelabuhan Tanjung Perak harus segera dilakukan.

A

dalah Proyek Lamong Bay yang

1999, dan 49 persen sahamnya dimiliki

Pelabuhan Tanjung Perak sendiri (dikelola

digagas lebih 14 tahun lalu. Jalan

oleh P&O Ports. Lalu pada 1 Maret 2006,

langsung oleh PT Pelindo III), maka daya

panjang dan berliku harus dilalui untuk

kepemilikan P&O Ports diambil alih oleh

tampung keseluruhan mencapai lebih dari

bisa mewujudkan proyek senilai Rp1,6

Dubai Port World. Sedangkan PT Pelindo

2,1 juta TEUs.

triliun ini. Semisal, rencana semula

III tetap memegang saham mayoritas

Sementara, grafik peningkatan kapasitas

pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong

dengan menguasai 51 persen saham TPS.

per tahun rata-rata mencapai lima sampai

diusulkan meliputi lahan seluas 350

TPS memiliki dermaga sepanjang 1.450

10 persen. Dengan kata lain, dalam lima

hektar. Belakangan, pada 2006, keluar

meter, yang terbagi 1.000 meter dermaga

tahun ke depan, cukup riskan bagi Tanjung

izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

internasional dan 450 meter domestik.

Perak dalam memberikan pelayanan secara

bahwa lahan yang digunakan hanya seluas

Rata-rata dalam lima tahun terakhir,

maksimal. Belum lagi beberapa dermaga

50 hektar. Dan tender pembangunan

TPS menampung lebih 1 juta twenty

yang ada kondisinya sudah tua, sehingga

pelabuhan di Teluk Lamong ini akan

feet equivalent units (TEUs). Kapasitas

perlu segera diremajakan. Berarti harus

digelar pada tahun 2009 mendatang.

maksimal TPS adalah 2 juta TEUs per

ada dermaga baru sebagai penampung

Sebenarnya,

kapasitas

Terminal

tahun. Sedangkan kapasitas di Berlian

sementara pelayanan di dermaga lama

Petikemas Surabaya (TPS), yang dibangun

Jasa

(operator

yang nanti harus diperbaiki. Berbagai hal

sejak 1992 ini, saat ini masih mampu

terminal swasta yang juga berdomisili di

inilah yang menjadikan pembangunan

memberikan pelayanan bagi bongkar muat

Pelabuhan Tanjung Perak) sebesar 800

Teluk Lamong mutlak harus dimulai.

petikemas. Sekadar catatan, TPS telah di-

ribu TEUs. Jika ditotal dengan 300 ribu

spin-off dari PT Pelindo III pada 29 April

TEUs yang mampu dilayani di terminal

Terminal

Indonesia

Tender Awal 2009 Lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2008, memberikan peluang manajemen PT Pelindo III untuk mengerjakan Proyek Teluk

Lamong

dengan

pembiayaan

sendiri. Semua kelengkapan dokumen, termasuk

izin

lingkungan,

sudah

dikantongi. Setelah menggelar RUPS awal tahun 2009, pengerjaan tahap awal siap dilakukan. Diperkirakan, dalam 20 bulan, 200 dari 640 meter dermaga sudah bisa terbangun. Tahap pertama pembangunan adalah pemadatan akses dari jalan raya ke dermaga. tanah PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) adalah anak perusahaan PT Pelindo III yang sebagian sahamnya dimiliki pihak swasta.

dari

Diperlukan hasil

pengendapan

pengerukan

bakal

kolam dermaga. “Hal ini perlu waktu. Meskipun jalan akses sudah ada, setelah


beberapa bulan, tanahnya akan menurun. Pemampatan jalan harus benar-benar bagus, barulah nanti dibuat jalan permanen yang dapat dilalui kendaraan dari dermaga ke jalan raya,” papar Direktur Pemasaran & Pengembangan Usaha PT. Pelindo III, Robert H. Sianipar. Pembangunan Teluk Lamong semula memang akan mengundang investor, tetapi rencana itu berubah. Direksi telah menyanggupi investasi dari kantong perusahaan. Meski

demikian,

untuk

proses

pembangunannya sendiri, pihak Pelindo III tetap akan menggandeng rekanan dalam pengerjaan coast way (jalan daratan) dan dermaga. Tender segera dilakukan awal 2009. “Kami segera melakukan tender pengerjaan pelaksanaan pembangunan Teluk Lamong 2009. Tinggal menunggu lampu hijau dari pemerintah pusat,” tegas Robert. Spesifikasi Pelabuhan Teluk Lamong secara keseluruhan adalah pembangunan dermaga sepanjang 640 meter dengan kedalaman kolam 15 meter. Jarak dermaga dengan lapangan penumpukan sejauh 2,2 kilometer. Fasilitas bongkar muat, pada tahap awal, dipasang dua container crane (CC) yang akan melayani kapal curah kering, bulk cargo maupun curah cair. Penjajakan kelayakan Teluk Lamong dilakukan sejak 1994 yang dituangkan dalam studi pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak ke arah Gresik. Konsultan yang terlibat dalam studi awal itu adalah Diagram

Tripoporsi

dan

Indulexco.

Dua tahun kemudian, dilakukan pra studi kelayakan oleh Institut Teknologi Surabaya dan PT Dwipantura. Pada 1997, studi kelayakan Teluk Lamong dilakukan oleh PT Maharani Bandar Samudera yang hasil akhirnya difinalkan oleh JICA pada Oktober 1998. Menurut Kepala Humas PT Pelindo III Iwan Sabatini, keberadaan pelabuhan

Dalam jangka lima tahun ke depan cukup riskan bagi Tanjung Perak unktuk memberikan pelayanan maksimal

sangat penting bagi dunia usaha. “Teluk

kapasitas yang dimiliki Pelindo III,

Lamong sangat mendesak, karena pada

sekaligus mengantisipasi kegiatan bongkar

2010 hingga 2011, daya tampung peti

muat di masa mendatang. Selain itu, juga

kemas di Tanjung Perak dan TPS bakal

mendukung perkembangan hinterland

mengalami titik jenuh,” jelasnya.

dan industri yang ada agar terus tumbuh,

Apabila Teluk Lamong nanti sudah

termasuk industri baru di Madura.

beroperasi, maka akan meningkatkan


25

PEDOMAN UMUM Regional Project Development Facility (RPDF) - IRSDP

INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROGRAM Latar Belakang Indonesia

di masih

bidang

infrastruktur.

Pemerintah

perundangannya

dalam

rangka

kebijakan

masing-

membutuhkan

Indonesia melaksanakan proyek IRSDP,

investasi yang sangat besar di bidang

dengan dukungan Bank Pembangunan

infrastuktur. Dalam kurun waktu tahun

Asia

Belanda.

masing sector terkait, kelembagaan,

2005-2009 misalnya, diperlukan rata-rata

Komponen terpenting dari IRSDP adalah

dan peraturan perundangannya dalam

sebesar US$13 miliar per tahun. Padahal,

Project Development Facility (PDF)

rangka mendukung KPS

dana

yang

pemerintah

kebutuhan

untuk

memenuhi

sangat

Pemerintah

bertujuan

untuk

mempercepat

c. Memfasilitasi

penyiapan

dan

terbatas.

pelaksanaan proyek KPS. Kegiatan yang

pelaksanaan proyek-proyek KPS, baik

Dalam periode tersebut diperkirakan

akan dilaksanakan dalam PDF antara

yang diusulkan oleh departemen teknis

hanya mampu memenuhi 38% saja dari

lain membantu Pemerintah baik pusat

maupun pemerintah daerah

kebutuhan total investasi tersebut. Hal ini

maupun daerah dalam: (i) menyiapkan

memberikan peluang besar bagi swasta

studi kelayakan proyek infrastruktur,

Ruang lingkup kegiatan IRSDP terdiri

untuk berpartisipasi dalam pembangunan

(ii) melaksanakan proses pelelangan

dari:

infrastruktur melalui skema kerjasama

proyek yang terbuka dan transparan;

a. Menyiapkan

pemerintah dengan swasta (KPS), baik

dan (iii) melaksanakan transaksi proyek.

diperlukan dalam rangka mendukung

pembangunan infrastruktur baru maupun

Bappenas

percepatan penyediaan infrastruktur

pengelolaan infrastruktur yang sudah

pelaksana (executing agency) dari proyek

ada.

IRSDP ini.

Dengan

investasi

dan

mendukung KPS b. Memperkuat

adanya

KPS,

akan

bertindak

sebagai

yang

melalui pola KPS b. Memfasilitasi

maka

kelembagaan

penyediaan

penyiapan

proyek

infrastruktur

melalui

Pemerintah dapat memfokuskan diri

Tujuan IRSDP

pola KPS, baik yang diusulkan oleh

untuk membangun infrastruktur yang

IRSDP secara umum bertujuan untuk

departemen teknis maupun pemerintah

tidak bersifat komersial namun sangat

meningkatkan

daerah

diperlukan

pertumbuhan ekonomi melalui upaya

oleh

masyarakat,

seperti

iklim

investasi

dan

c. Memberikan

bantuan

teknis,

dan

program

pembangunan infrastruktur perdesaan,

peningkatan

jalan arteri, drainase, dan sebagainya.

infrastruktur dengan pola KPS. Sedangkan

peningkatan kapasitas kepada Bappenas,

secara khusus IRSDP bertujuan untuk:

departemen teknis dan pemerintah

kerjasama

a. Memperkuat

antarsektor,

daerah dalam proses perumusan usulan

pemerintah

kelembagaan

peraturan

proyek, penyelenggaraan proses tender,

Untuk sektor

meningkatkan

swasta

dengan


penyediaan

kebijakan dan

dan

akses

pendampingan

pembuatan kontrak, penyelenggaraan negosiasi dengan investor dan lembaga keuangan Jenis

proyek

yang

akan

dibantu

persiapannya oleh PDF-IRSDP adalah proyek-proyek RPDF dalam bidang: a. Air minum b. Sanitasi dan pengolahan limbah cair dan padat c. Fasilitas pembuangan limbah padat d. Terminal penumpang e. Pasar f. Pelabuhan laut dan bandar udara yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah g. Fasilitas lainnya yang disetujui oleh komite pengarah Komponen-komponen IRSDP a. Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF) Komponen ini terdiri dari: • National

PDF

(NPDF)

untuk

mendukung persiapan dan pelelangan proyek-proyek

besar

di

tingkat

nasional, antara lain pembangkit listrik dan jalan tol • Regional

PDF

(RPDF)

untuk

mendukung pesiapan dan pelelangan proyek-proyek

infrastruktur

daerah yang lebih kecil khususnya, infrastruktur perkotaan; b. Dukungan

bantuan

teknis

untuk

Regional Project Development Facility (RPDF) – IRSDP Tujuan utama RPDF adalah untuk mempercepat transaksi proyek KPS. RPDF

pelaksanaan PDF dan

pada dasarnya merupakan bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk

peningkatan kapasitas pelaksana dalam

menyiapkan proyek KPS, melaksanakan pelelangan dan negosiasi dengan

mengembangkan dan

investor.

melaksanakan proyek KPS

sampai proses transaksi. Sedangkan tahap selanjutnya, yaitu pembangunan

c. Dukungan administrasi dan pengadaan

Dengan demikian, RPDF akan membantu pemerintah daerah

infrastrukturnya sendiri tidak termasuk dalam skema RPDF.

untuk pelaksanaan PDF Melalui PDF diharapkan partisipasi sektor swasta dalam proyek-proyek Jangka Waktu IRSDP

infrastruktur di daerah meningkat, pemerintah daerah lebih mampu

IRSDP akan berakhir pada tanggal 31

mempersiapkan proyek KPS dengan baik dan sesuai dengan aturan yang

Maret 2012.

Untuk itu, pemberian

ada, serta kemampuan melaksanakan KPS tersebut diadopsi dengan baik dan

bantuan teknis RPDF sudah harus berakhir

digunakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan proyek-proyek KPS

sebelum tanggal tersebut.

lainnya.


27

SIKLUS KPS DAN PERAN RPDF-IRSDP Siklus KPS Secara umum, siklus KPS dapat digambarkan sebagai berikut:

Peran RPDF dalam siklus KPS RPDF-IRSDP akan memberikan bantuan pada tahap studi kelayakan, proses tender, dan negosiasi. Pada tahap identifikasi, diasumsikan sudah dilakukan oleh pemerintah daerah pengusul. Sedangkan pada tahap manajemen kontrak (pasca penandatanganan perjanjian kerjasama/kontrak konsesi) bukan merupakan ruang lingkup RPDF-IRSDP. Namun untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan KPS, RPDF-IRSDP juga akan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam siklus KPS tersebut melalui program pelatihan untuk aparat pemerintah daerah yang menangani langsung proses KPS. Pedoman Umum RPDF lebih lanjut dapat dilihat di website : www.irsdp.org

PENYELESAIAN PROYEK INFRASTRUKTUR DI INDONESIA MENGALAMI KETERLAMBATAN

Recommend Documents