FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK INFRASTRUKTUR PINJAMAN LUAR NEGERI

Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XXIV Program Studi MMT-ITS, Surabaya 23 Januari 2016

FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK INFRASTRUKTUR PINJAMAN LUAR NEGERI Ayu Hasyyati1), dan Tri Joko Wahyu Adi2) 1) Program Studi Magister Manajemen Teknologi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, email: [email protected] 2) Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

ABSTRAK Sebanyak 40 proyek (53%) dari total 76 proyek pinjaman luar negeri yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama tahun 2010-2014 mengalami keterlambatan dengan indikasi melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek dan masa berlaku pinjaman. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan proyek infrastruktur yang didanai pinjaman luar negeri dan mengusulkan solusi untuk meminimalisasinya. Populasi penelitian adalah pemilik proyek, yaitu dari pihak Pemerintah dan Lembaga Pemberi Pinjaman yang mengelola proyek pinjaman luar negeri. Penelitian ini menggunakan data primer dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Kuesioner dibagikan dengan teknik purposive sampling kepada 62 responden dengan kriteria memiliki pengalaman dan pemahaman dalam mengelola proyek infrastruktur pinjaman luar negeri yang didanai oleh IBRD, ADB, IDB, JICA, atau RRT. Data dianalisis menggunakan Relative Importance Index (RII) dan Confidence Interval untuk mendapatkan faktor dominan yang berpengaruh terhadap keterlambatan pelaksanaan proyek infrastruktur pinjaman luar negeri. Sedangkan metode Delphi digunakan untuk merumuskan solusi atas faktor dominan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor dominan yang mempengaruhi keterlambatan proyek infrastruktur pinjaman luar negeri adalah a) lamanya pemenuhan persyaratan readiness criteria, b) perencanaan pembebasan lahan dan pemukiman kembali yang kurang matang, c) perbedaan mekanisme pengadaan, d) perubahan desain dan ruang lingkup, dan e) perubahan regulasi dan kebijakan. Kata kunci: Keterlambatan Proyek Infrastruktur, Pinjaman Luar Negeri.

PENDAHULUAN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengelola 76 proyek infrastruktur pinjaman luar negeri senilai USD 7.527.359.000 selama tahun 2010-2014. Pinjaman luar negeri tersebut bersumber dari lembaga pendanaan multilateral, seperti World Bank melalui International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB) dan melalui kerjasama bilateral, yaitu dengan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melalui China Exim Bank, Australia melalui Department of Foreign Agency and Trade (DFAT), Korea Selatan melalui Economic Development Cooperation Fund (EDCF), Prancis, Spanyol, dan Jerman melalui Bank Pembangunan Jerman (KfW). Pelaksanaan proyek-proyek pinjaman luar negeri harus dilakukan secara optimal karena memiliki konsekuensi beban ekonomi yang lebih besar di masa yang akan datang. Pemantauan penggunaan dana pinjaman luar negeri dimulai sejak penandatanganan Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN)/Loan Agreement. Pemantauan kinerja proyek ISBN: 978-602-70604-3-2 B-19-1


pinjaman luar negeri dituangkan dalam bentuk laporan triwulanan yang diterbitkan oleh Bappenas mengenai perkembangan proyek, realisasi fisik, penyerapan dana dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Sebanyak 40 proyek (53%) dari total 76 proyek pinjaman luar negeri yang sedang dilaksanakan ataupun telah selesai yang dikelola oleh Kementerian PUPR mengalami keterlambatan waktu dengan indikasi melakukan perpanjangan masa berlaku pinjaman dalam pelaksanaannya, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1. Tabel 1. Jumlah Proyek Pinjaman Luar Negeri Kementerian PUPR Tahun 2010-2014 dan Persentase Keterlambatannya No Kreditur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IBRD ADB IDB Jepang RRT Australia Korea Selatan Perancis Spanyol Jerman Total

Jumlah Pinjaman (USD)

Jumlah Proyek

Jumlah Keterlambatan Proyek

2.336.405.000 (31,04%) 990.245.000 (13,16%) 612.000.000 (8,13%) 2.413.463.000 (32,06%) 615.321.000 (8,17%) 231.854.000 (3,08%) 174.000.000 (2,31%)

18 15 6 25 5 1 3

10 (56%) 9 (60%) 3 (50%) 10 (40%) 3 (60%) 1 (100%) 2 (67%)

45.562.000 27.576.000 80.933.000 7.527.359.000

1 1 1 76

1 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 40 (53%)

(0,61%) (0,37%) (1,08%) (100%)

Sumber: Laporan Triwulanan Bappenas 2010-2014 Rendahnya penyerapan dana pinjaman luar negeri secara ekonomi dinilai sangat merugikan negara, karena memiliki implikasi terhadap besarnya beban commitment fee yang harus dibayar, sebagai konsekuensi atas dana yang belum diserap akibat keterlambatan dalam pencairan pinjaman. Keterlambatan pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri juga mengakibatkan penilaian buruk terhadap kualitas pekerjaan bahkan proyek tersebut kemungkinan gagal diselesaikan. Hal ini juga menyebabkan biaya keseluruhan penyelenggaraan proyek meningkat, dan mengurangi manfaat sosial dari proyek tersebut. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan proyek pinjaman luar negeri juga solusi atas permasalahan tersebut, maka diharapkan dapat disiapkan langkah-langkah penanganan untuk meningkatkan kinerja proyek. Penelitian memfokuskan pada pengelolaan pada tahap perencanaan, pengadaan dan konstruksi pada proyek-proyek pinjaman luar negeri yang didanai dari 5 (lima) lembaga pendanaan yang memberikan pinjaman terbesar dan proyeknya mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya, yaitu JICA, IBRD, ADB, RRT, dan IDB. METODE Studi eksplorasi pada penelitian ini diawali dengan studi literatur melalui pengumpulan data sekunder. Studi literatur dilakukan dengan tujuan untuk menambah pemahaman dan observasi atas pokok permasalahan. Hasil sintesis data sekunder melalui studi literatur didapat 51 faktor yang terbagi dalam tahap perencanaan, pengadaan, konstruksi dan faktor eksternal. Pengumpulan data primer melalui kuesioner dilakukan melalui 3 (tiga) tahap penyebaran kuesioner yang menjadi instrumen dalam penelitian ini. i) Tahap pertama yaitu survei pendahuluan kepada 3 (tiga) pakar untuk mencari indikator yang relevan dengan kondisi proyek infrastruktur pinjaman luar negeri. Hasil yang diperoleh dari survei ISBN: 978-602-70604-3-2 B-19-2


pendahuluan adalah reduksi jumlah indikator berupa 44 indikator. ii) Tahap kedua adalah survei utama dengan tujuan mencari faktor dominan penyebab keterlambatan proyek pinjaman luar negeri. Kuesioner disebar menggunakan teknik purposive sampling, dan berhasil mengumpulkan 62 responden dari pihak owner yang memenuhi kriteria menjawab semua pertanyaan dengan lengkap dan memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam mengelola dari tahap perencanaan hingga konstruksi proyek Kementerian PUPR yang didanai dari pinjaman IBRD, ADB, IDB, JICA, dan RRT. Data dianalisa menggunakan Relative Importance Index (RII) dan Confidence Interval (CI). iii) Tahap terakhir adalah survei akhir menggunakan metode Delphi melalui wawancara kepada 3 (tiga) pakar sebanyak dua putaran. Survei akhir bertujuan untuk mengumpulkan pendapat dan persetujuan mengenai cara untuk meminimalisasi faktor dominan penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek infrastruktur pinjaman luar negeri. HASIL DAN PEMBAHASAN Survei Pendahuluan Hasil yang diperoleh dari survei pendahuluan adalah reduksi jumlah indikator, dari 51 indikator yang didapat dari studi literatur, menjadi 44 indikator dengan menghilangkan 7 (tujuh) indikator yang tidak relevan, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2. Tabel 2. Variabel Penelitian Tahapan Tahap Perencanaan

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

Tahap Pengadaan

X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20

Keterangan Lamanya negosiasi untuk mencapai kesepakatan desain Lamanya pemenuhan persyaratan Readiness Criteria (AMDAL, DED) Perencanaan pembebasan lahan dan resettlement yang kurang matang Penolakan masyarakat/LSM dan masalah sosial Lamanya proses ganti rugi sesuai kesepakatan harga tanah Kurangnya koordinasi dengan Pemda dalam memberikan komitmen dan pengalokasian APBD Lamanya proses perizinan dan birokrasi Ketidaksiapan Executing dan Implementing Agency Koordinasi yang buruk dengan K/L terkait, Pemda, dan pihak Pemberi Pinjaman Terbatasnya ketersediaan dana pendamping dalam anggaran K/L Pengumuman ulang prakualifikasi karena kurangnya peserta yang mendaftar Prakualifikasi ulang karena tidak ada yang memenuhi persyaratan atau kurangnya kontraktor yang lolos evaluasi Tertundanya penerbitan NOL Prakualifikasi karena hasil evaluasi prakualifikasi tidak disetujui oleh pihak Pemberi Pinjaman Proses pelelangan yang tidak selesai sesuai target waktunya Evaluasi penawaran ulang karena kurangnya kontraktor yang memenuhi persyaratan Penyelenggaraan Aanwijzing yang tidak efektif Tertundanya penerbitan NOL Bid Evaluation karena hasil evaluasi penawaran tidak disetujui oleh pemberi pinjaman Perbedaan mekanisme pengadaan antara ketentuan lender dan instansi pelaksana Perencanaan dokumen lelang yang kurang baik Proses penandatanganan kontrak yang tidak selesai sesuai target waktunya

ISBN: 978-602-70604-3-2 B-19-3

Referensi

(Nurfaida,

W., 2009), (Subki A., 2007), (Masita, R.N, 2014) (Aryani, YF., Subiyantoro, H., 2006)

(Nurfaida, W., 2009), (Subki A., 2007), (Masita, R.N, 2014) (Aryani, YF., Subiyantoro, H., 2006) (Turnip, L.L., 2008),


Tahapan Tahap Konstruksi

X39 X40 X41

Keterangan Perubahan desain dan ruang lingkup yang membutuhkan negosiasi ulang dengan pihak Pemberi Pinjaman Kualitas konstruksi yang tidak memenuhi standar Penggunaan metode konstruksi yang kurang tepat Kondisi/jenis tanah pada lokasi proyek yang tidak baik (berbatuan, lunak) Sulitnya akses menuju lokasi proyek Manajemen pengendalian dan pengawasan lemah Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unsur proyek Kecelakaan selama pelaksanaan proyek Keterbatasan jumlah personil di lapangan Kualitas tenaga kerja yang kurang baik atau tidak memahami peraturan yang berlaku Kelangkaan dan kenaikan harga material/bahan/peralatan Keterlambatan pengiriman material/bahan dalam negeri ataupun yang harus diimpor dari luar negeri Kerusakan material/bahan/peralatan Penerapan sistem disbursement yang baru di Kementerian Keuangan Perubahan/penambahan anggaran dalam DIPA Perencanaan target penyerapan yang kurang matang Langkah penyesuaian dalam perubahan nilai tukar mata uang (kurs) Backlog pada mekanisme penarikan menggunakan Rekening Khusus Cashflow kontraktor yang bermasalah Keterlambatan penerbitan DIPA Force Major

X42

Permasalahan keamanan di berbagai wilayah

X43

Perubahan regulasi dan kebijakan Pemerintah ataupun pihak Pemberi Pinjaman Krisis Moneter/Fluktuasi nilai tukar dan inflasi

X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38

Faktor Eksternal

X44

Referensi (Nurfaida, W., 2009), (Subki A., 2007), (Masita, R.N, 2014) (Aryani, YF., Subiyantoro, H., 2006)

(Nurfaida, W., 2009), (Subki A., 2007), (Masita, R.N, 2014) (Aryani, YF., Subiyantoro, H., 2006)

Survei Utama Analisis Relative Importance Index (RII) dilakukan dengan dengan tujuan untuk mengetahui faktor signifikan penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek infrastruktur pinjaman luar negeri yang memiliki nilai tertinggi hingga terendah. Perhitungan RII dilakukan pada masing-masing tahapan proyek dan faktor eksternal dengan rumus sebagai berikut: (1) dimana: RII = Nilai Relative Importance Index, = Jumlah/total jawaban seluruh responden untuk setiap variable, N = Jumlah responden, dan n = skor tertinggi. Analisis Confidence Interval (CI) digunakan untuk mendukung data penelitian dan memperkuat hasil peringkat yang diperoleh dari uji RII. Perhitungan CI dilakukan pada masing-masing tahapan proyek dan faktor eksternal, dengan membagi menjadi 4 (empat)

ISBN: 978-602-70604-3-2 B-19-4


peringkat. Perhitungan confidence interval dengan probabilitas 95% adalah dengan rumus sebagai berikut: (2) dimana:

CI

= Nilai Confidence Interval, = rata-rata, = standar deviasi, dan N = jumlah responden. Hasil perhitungan data dengan menggunakan RII dan CI dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. Tabel 3. Hasil Analisa Relative Importance Index dan Confidence Interval

Analisa RII

Variabel / Indikator

Nilai RII

Analisa CI

Rank

BA

BB

Rank

0.700 0.803

7 2

3.731 4.257

3.269 3.776

2 1

0.852

1

4.467

4.049

1

0.726 0.781 0.729

6 3 5

3.894 4.123 3.899

3.364 3.684 3.391

2 2 2

0.755

4

3.992

3.557

2

0.671 0.639

8 9

3.647 3.436

3.063 2.951

3 3

0.535

10

2.949

2.405

4

0.590

9

3.207

2.696

4

0.610

8

3.294

2.803

4

0.703

3

3.753

3.280

2

0.739 0.635

2 7

3.950 3.434

3.437 2.921

2 3

0.587 0.677

10 4

3.178 3.647

2.693 3.127

4 2

0.761

1

4.069

3.544

1

0.677 0.661

4 6

3.666 3.573

3.108 3.040

2 3

A. Tahap Perencanaan X1

X2

X3 X4 X5 X6 X7

X8 X9

X10

Penyiapan Proyek Lamanya negosiasi untuk mencapai kesepakatan desain Lamanya pemenuhan dokumen persyaratan Readiness Criteria (AMDAL, DED, LARAP, dll) Pembebasan Lahan Perencanaan pembebasan lahan dan resettlement yang kurang matang Penolakan masyarakat/LSM dan masalah sosial Lamanya proses ganti rugi sesuai kesepakatan harga tanah Kurangnya koordinasi dengan Pemda dalam memberikan komitmen dan pengalokasian APBD Lamanya proses perizinan dan birokrasi Manajerial Ketidaksiapan Executing dan Implementing Agency Koordinasi yang buruk dengan K/L terkait, Pemda, dan pihak Pemberi Pinjaman Anggaran Terbatasnya ketersediaan dana pendamping dalam anggaran K/L

B. Tahap Pengadaan X11 X12 X13

X14 X15 X16 X17

X18 X19 X20

Prakualifikasi Pengumuman ulang prakualifikasi karena kurangnya peserta yang mendaftar Prakualifikasi ulang karena tidak ada yang memenuhi persyaratan atau kurangnya kontraktor yang lolos evaluasi Tertundanya penerbitan NOL Prakualifikasi karena hasil evaluasi prakualifikasi tidak disetujui oleh pihak Pemberi Pinjaman Pelelangan Proses pelelangan yang tidak selesai sesuai target waktunya Evaluasi penawaran ulang karena kurangnya kontraktor yang memenuhi persyaratan Penyelenggaraan Aanwijzing yang tidak efektif Tertundanya penerbitan NOL Bid Evaluation karena hasil evaluasi penawaran tidak disetujui oleh pemberi pinjaman Perbedaan mekanisme pengadaan antara ketentuan lender dan instansi pelaksana Perencanaan dokumen lelang yang kurang baik Proses penandatanganan kontrak yang tidak selesai sesuai target waktunya

ISBN: 978-602-70604-3-2 B-19-5


Analisa RII

Variabel / Indikator

Analisa CI

Nilai RII

Rank

BA

BB

Rank

0.739

1

3.906

3.481

1

0.648 0.600

9 15

3.504 3.238

2.980 2.762

2 3

0.658

7

3.536

3.045

2

0.558

18

3.023

2.557

3

0.681 0.681 0.497 0.600 0.645

2 2 20 15 10

3.659 3.669 2.685 3.254 3.496

3.147 3.138 2.283 2.746 2.956

2 2 4 3 2

0.600 0.623

15 13

3.259 3.357

2.741 2.869

3 2

0.555

19

3.014

2.534

3

0.626

12

3.385

2.873

2

0.674 0.655 0.642

5 8 11

3.599 3.534 3.469

3.143 3.015 2.950

2 2 2

0.616

14

3.309

2.852

3

0.668 0.677

6 4

3.587 3.666

3.091 3.108

2 2

0.645 0.642 0.677

2 3 1

3.501 3.459 3.637

2.951 2.961 3.137

3 3 2

0.635

4

3.448

2.907

3

C. Tahap Konstruksi X21 X22 X23

X24 X25

X26 X27 X28 X29 X30

X31 X32 X33

X34 X35 X36 X37 X38 X39 X40

Perubahan Desain Perubahan desain dan ruang lingkup yang membutuhkan negosiasi ulang dengan pihak Pemberi Pinjaman Kualitas konstruksi yang tidak memenuhi standar Penggunaan metode konstruksi yang kurang tepat Lokasi Proyek Kondisi/jenis tanah pada lokasi proyek yang tidak baik (berbatuan, lunak) Sulitnya akses menuju lokasi proyek Tenaga Kerja Konstruksi Manajemen pengendalian dan pengawasan lemah Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unsur proyek Kecelakaan selama pelaksanaan proyek Keterbatasan jumlah personil di lapangan Kualitas tenaga kerja yang kurang baik atau tidak memahami peraturan yang berlaku Material/Bahan/Peralatan Kelangkaan dan kenaikan harga material/bahan/peralatan Keterlambatan pengiriman material/bahan dalam negeri ataupun yang harus diimpor dari luar negeri Kerusakan material/bahan/peralatan Pencairan Dana Penerapan sistem disbursement yang baru di Kementerian Keuangan Perubahan/penambahan anggaran dalam DIPA Perencanaan target penyerapan yang kurang matang Langkah penyesuaian dalam perubahan nilai tukar mata uang (kurs) Backlog pada mekanisme penarikan menggunakan Rekening Khusus Cashflow kontraktor yang bermasalah Keterlambatan penerbitan DIPA

D. Faktor Eksternal X41 X42

X43 X44

Force Major Permasalahan keamanan di berbagai wilayah Perubahan regulasi dan kebijakan Pemerintah ataupun pihak Pemberi Pinjaman Krisis Moneter/Fluktuasi nilai tukar dan inflasi

Hasil uji RII pada 62 responden survei utama terhadap 44 indikator diperoleh faktor yang menduduki peringkat pertama pada setiap tahapan adalah perencanaan pembebasan lahan dan resettlement yang kurang matang (X3), perbedaan mekanisme pengadaan antara ketentuan pihak pemberi pinjaman dan instansi pelaksana (X18), perubahan desain dan ruang lingkup yang membutuhkan negosiasi ulang dengan pihak pemberi pinjaman (X21), dan perubahan regulasi dan kebijakan Pemerintah ataupun pihak pemberi pinjaman (X43). Hasil uji CI pada 62 responden survei utama terhadap 44 indikator diperoleh faktor yang menduduki peringkat pertama pada setiap tahapan adalah lamanya pemenuhan persyaratan readiness criteria (X2), perencanaan pembebasan lahan dan resettlement yang kurang matang (X3), perbedaan mekanisme pengadaan antara ketentuan pihak pemberi

ISBN: 978-602-70604-3-2 B-19-6


pinjaman dan instansi pelaksana (X18), perubahan desain dan ruang lingkup yang membutuhkan negosiasi ulang dengan pihak pemberi pinjaman (X21). Survei Akhir Survei akhir dilakukan setelah didapat faktor-faktor dominan yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri dengan tujuan untuk mengumpulkan data primer berupa pendapat dan persutujuan mengenai solusi guna meminimalisasi keterlambatan pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri dari para pejabat di Kementerian PUPR dan Bappenas. Survei akhir dilakukan menggunakan metode Delphi melalui wawancara kepada 3 (tiga) pakar sebanyak dua putaran. Putaran Pertama digunakan untuk mengkonfirmasi melalui persetujuan dan mengumpulkan pendapat ataupun tambahan atas 16 solusi yang telah dikumpulkan sebelumnya melalui studi literatur yang mendalam. Putaran akhir dilakukan dengan mengumpulkan pendapat berupa persetujuan dan masukan para pakar. Hasil kompilasi solusi dari putaran akhir metode Delphi dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. Tabel 4. Faktor Dominan Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Pinjaman Luar Negeri dan Rekomendasi Tindakan untuk Meminimalisasinya Faktor Dominan Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Infrastruktur Pinjaman Luar Negeri A. Tahap Perencanaan X2 Lamanya pemenuhan dokumen persyaratan readiness criteria

X3

Perencanaan pembebasan lahan dan resettlement yang kurang matang

Keterangan

a. Dapat disebabkan oleh Dokumen belum lengkap/belum dikerjakan, dokumen-dokumen sudah kadarluarsa (expired), tidak up-to-date,dokumen tidak dapat dipercaya karena tidak sesuai dengan kondisi di lapangan

a. Dapat disebabkan oleh perencanaan yang tidak efektif/susah diimplementasikan, lemahnya komitmen Pemda, sosialisasi kepada masyarakat dan proses musyawarah yang tidak jelas

ISBN: 978-602-70604-3-2 B-19-7

Rekomendasi Tindakan Minimalisasi a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari setiap pengusul proyek atas setiap dokumen readiness criteria yang diperlukan b.Diperlukan juga pengawasan ketika mempersiapkan proyek dari aspek teknis readiness criteria (cek kesesuaian dokumen dengan kondisi di lapangan, cek kevalid-an dan kelayakan dokumen) c. Merancang kebijakan yang memperketat pengusulan proyek dengan menyatakan seluruh dokumen readiness criteria yang diperlukan merupakan syarat dalam pengajuan proyek a. Pembentukan tim panitia pembebasan lahan dengan tujuan dapat siap menghadapi persoalan yang timbul di lapangan b.Mengadakan pelatihan kepada tim panitia tersebut mengenai tugas fungsinya c. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembebasan lahan (LARAP) secara efektif dan dapat


Faktor Dominan Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Infrastruktur Pinjaman Luar Negeri

Keterangan

Rekomendasi Tindakan Minimalisasi diaplikasikan d.Meningkatkan kordinasi antar pihak-pihak yang berkepentingan secara vertikal dan horizontal e. Dipertimbangkan untuk dibatalkan dan diganti dengan lokasi lain yang sudah siap f. Diharapkan dapat memperketat persyaratan agar seluruh izin terkait pengadaan tanah dan pemukiman kembali telah diselesaikan sebelum proses negosiasi. g.Dapat ditingkatkan koordinasi pada saat perencanaan, dan penguatan komitmen Pemda melalui MOU yang mengikat hingga ke pemerintahan daerah yang terpilih selanjutnya h.Penyediaan dana yg diperlukan dengan mengalokasikan dana APBD yang cukup

B. Tahap Pengadaan X18 Perbedaan mekanisme pengadaan antara ketentuan pihak pemberi pinjaman dan instansi pelaksana

a. Dapat disebabkan oleh perbedaan mekanisme pengadaan antara ketentuan pihak pemberi pinjaman dan Pemerintah sehingga proses birokrasi dan perizinan semakin panjang dan berbelit-belit

ISBN: 978-602-70604-3-2 B-19-8

a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kebijakan, peraturan, tata cara dan pengelolaan proyek yang didanai dari pinjaman luar negeri b.Harmonisasi kebijakan pengadaan barang/jasa GOI dengan development partners dan komunikasi intensif dengan LKPP c. Membuat procurement plan / jadwal lelang yang efektif d.Peningkatan layanan eprocurement sehingga dapat diakui secara internasional dan digunakan secara full eprocurement e. Mencantumkan dalam Loan Agreement berupa sanksi atau pertimbangan lainnya, apabila proses perijinan menjadi memakan waktu melebihi jadwal f. Menggunakan metode postqualification, sebab


Faktor Dominan Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Infrastruktur Pinjaman Luar Negeri

Rekomendasi Tindakan Minimalisasi

Keterangan

dengan menggunakan metode prakualifikasi membutuhkan waktu lebih panjang. C. Tahap Pelaksanaan Konstruksi X21 Perubahan desain dan ruang lingkup yang membutuhkan negosiasi ulang dengan pihak pemberi pinjaman

D. Faktor Eksternal X43 Perubahan regulasi dan kebijakan Pemerintah ataupun pihak pemberi pinjaman

a. Dapat disebabkan oleh timbul item pekerjaan baru, perubahan jenis dan kuantitas pekerjaan terkait keterbatasan lahan yang sempit, meningkatnya kompleksitas proyek pada akhir pelaksanaan apabila konstruksi tetap dibangun

a. Dapat disebabkan oleh perubahan regulasi pembiayaan dan kebijakan dari pemberi pinjaman b.Perubahan kondisi/politik di daerah

a. Dibutuhkan personil yang berpengalaman dan professional untuk dapat menghasilkan desain secara teliti dan baik b. Diperlukan kesiapan pemaketan proyek yang akurat dalam perencanaan dan pemrograman penyaringan sesuai dengan kebutuhan teknis di lapangan c. Meninjau ulang dan memastikan kesamaan persepsi prosedur pada saat aanwijzing dilakukan, oleh semua pihak yang terlibat d. Dokumen sudah mendekati draft final e. Konsultan Perencana diharapkan dapat melakukan perencanaan proyek dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan f. Kontraktor dapat memprediksi lebih dini akan terjadinya perubahan desain g. Kontraktor dapat menambah jumlah tenaga kerja konstruksi untuk pengerjaan review desain a.

Mengembangkan kebijakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektifitas

Hasil putaran akhir adalah koreksi dan penambahan hingga menghasilkan 25 solusi. Hal ini menunjukkan bahwa putaran pertama wawancara menghasilkan tambahan 9 solusi yang semula berjumlah 16 solusi, yang didapatkan melalui koreksi dan masukan dari para pakar. Kuesioner putaran kedua didistribusikan kembali kepada pakar untuk mendapatkan persetujuan atas kompilasi tambahan solusi tersebut. Hasil putaran akhir metode Delphi adalah kesepakatan dari ketiga pakar dalam memberikan persetujuan atas 25 solusi tersebut untuk 5 faktor dominan penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek pinjaman luar negeri.

ISBN: 978-602-70604-3-2 B-19-9


KESIMPULAN DAN SARAN Penelitian ini menunjukkan terdapat 5 (lima) faktor dominan penyebab keterlambatan proyek infrastruktur pinjaman luar negeri, yaitu lamanya pemenuhan persyaratan readiness criteria, perencanaan pembebasan lahan dan pemukiman kembali yang kurang matang, perbedaan mekanisme pengadaan antara ketentuan pihak pemberi pinjaman dan instansi pelaksana, perubahan desain dan ruang lingkup yang membutuhkan negosiasi ulang, dan perubahan regulasi dan kebijakan Pemerintah ataupun Lembaga Pemberi Pinjaman. Saran yang dapat diberikan guna menyempurnakan penelitian selanjutnya adalah karena penelitian ini hanya meneliti kinerja dari aspek waktu pelaksanaan proyek, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan meneliti kinerja dari aspek biaya, kualitas, dan safety. DAFTAR PUSTAKA Aryani, Y.F. (2006). Evaluasi Daya Serap Pinjaman Luar Negeri pada Proyek-proyek yang Dibiayai IBRD di Indonesia. Indonesia: Universitas Indonesia. Bappenas (2010-2014). Laporan Triwulanan I, II, III, IV Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri. Jakarta Masita, R.N. (2013). Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Proyek di Bidang SDA Dinas PU Provinsi Papua. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Nurfaida, W. (2009). Pengelolaan Risiko Penyiapan Proyek yang Bersumber Dana Pinjaman Luar Negeri terhadap Waktu Pelaksanaan Konstruksi Jalan. Jakarta: Universitas Indonesia. Subki, A. (2007). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pembengkakan Biaya terhadap Owner pada Pelaksanaan Proyek Prasarana Jalan dengan Sumber Dana Pinjaman Luar Negeri. Jakarta: Universitas Indonesia. Turnip, L.L. (2008). Manajemen Kinerja Proses Pengadaan dan Identifikasi Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Waktu Proses Pengadaan dengan Pinjaman Luar Negeri di Indonesia. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

ISBN: 978-602-70604-3-2 B-19-10

FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK INFRASTRUKTUR PINJAMAN LUAR NEGERI

Recommend Documents