PENYELEIJGGARAAIJ PELAYARAN RAKYAT. ( SUATU STUDI DI PELABUHAN TANJUtfGBULII, 1'Ji.DUHA ) S K R I P S I. Diajukan untuk melengkapi tugas dan

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

PENYELEIJGGARAAIJ PELAYARAN RAKYAT ( SUATU STUDI DI PELABUHAN TANJUtfGBULII, 1'Ji.DUHA )

S K R I P S I

Diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

oleh : TOMMY HARYONO 038111215

Disetu

L\ oleh :

A.

PAKULTAS IIUKULI UUIVERSITAS AIRLAIJGGA S U R A B A Y A 1987

Skripsi

PENYELENGGARAAN PELAYARAN RAKYAT ( SUATU STUDI DI PELABUHAN TANJUNGBUMI, MADURA )

TOMMY HARYONO


KATA PENGANTAR

Dengan rendah hati saya pargatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala nikmat dan karuniaNya, sehingga saya mampu menyelesa^ kan skripsi ini. Skripsi ini saya susun untuk memenuhi tugas dan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana hu kum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

Surabaya.

Sengaja saya memilih judul "Penyelenggaraan Pelayaran Rakyat (Suatu Studi di Pelabuhan Tanjungbumi)", karena sesuai dengan bidang studi saya yaituîukum angkutan yang merupakan bagian dari hukum perdata. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan rasa ter'ima kasih kepada Bapak Samzari Boentoro, S.H., yang telah berkenan membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini. Sulit rasanya bagi saya menyelesaikan skripsi ini, tanpa kebaikan yang beliau berikan selama ini kepada saya. Demikian juga, rasa terima kasih saya kepada Bapak A. Oemar V/ongsodiwirjo, S.H. dan Bapak Djoko Slamet, S.H., yang telah berkenan sebagai tim. penguî skripsi ini. Tidak lu pa juga kepada yang terhormat Bapak Dekan beserta selu ruh unsur pimpinan, para dosen, asisten dan segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Skripsi


TOMMY HARYONO


Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pelabuhan dan Syahbandar Tanjungbumi, Dinas Kehewanan dan Karantina serta Dewan Pimpinan Cabang PELRA Tanjungbumi, demikian juga rasa terima kasih saya pada segenap pengurus PT Makmur Berkat Jaya yang telah memberikan informasi tentang pelayaran rakyat di Tanjungbumi. Rasanya tidak ada kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaan saya untuk Ibunda tercinta serta kakakkakak dan rekan-rekan saya yang telah mendorong saya dalam penyusunan skripsi ini demi keberhasilan studi saya. Semoga dengan dengan keberhasilan saya dalam menyusun skripsi ini dapat membahagiakan mereka*semua. Saya sadari sepenuhnya, skripsi yang telah saya susun ini masih terlalu jauh dari sempurna. Namun saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan hukum angkutan laut, juga bagi rekan mahasiswa dan terutama bagi mereka yang mendalami bidang hukum.

Surabaya, medio Desember 1987

Wassalam Penulis,

Skripsi


TOMMY HARYONO


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGAIfTAR ..................................

iii

DAFTAR ISI ......................................

v

PENDAHULUAN ..........................

1

BAB

I

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Perumusannya ......................

BAB

BAB

BAB

II

III

IV

1

2. Penjelasan Judul ................. •

4

3. Alasan Pemilihan Judul ...»»•*.«>.»

5

4. Tujuan Penulisan ..................

5

5. Metodologi ..................... .

6

6. Pertanggungjawaban Sistematika ....

7

LAUDAS AN YURIDIS PELAYARAN R A K Y A T ___

10

1. Pengertian Pelayaran Rakyat ......

10

2. Klasifikasi Kapal .................

13

3. Ijin Usaha ........................

16

4. Organisasi Profesi ................

21

PELAKSANAAII PENGANGKUTAIf.............

24

1. Pembentukan Perjanjian Pengangkutan

24

2. Llacam-macara Yang Diangkut ........

26

3. Prosedur Pengiriman ...............

29

TANGGUHGJAWAB PENGANGKUT DAN KLAIII GAirai RUGI ...................... .....

35

1. Luas Tanggungjawab Pengangkut.....

35

v

Skripsi


TOMMY HARYONO


2. .Klaim Ganti Rugi ................... ..... 38 3. Klausula Pembebasan ................ ..... 41 4. Batas-batas Ganti Rugi Menurut KUHD...... 44 BAB

V

PE1JUTUP .................... ........... ..... 47 1. Kesimpulan ......................... ..... 47 2. S a r a n ............................... ..... 49

DAFTAR BACAAN LAMPIRAN

vi

Skripsi


TOMMY HARYONO


B A B

I

P E N D A H U L U A N

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Perumusannya Jika kita melihat dalam sejarah, sudah sejak dahulu nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa pelaut yang berani, dan bahkan sudah terlibat dalam perdagangan dengan luar negeri* Hal ini memang tidak mengheran kan, karena Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Bagi negara Indonesia, mengingat letak geografisnya sebagai negara kepulauan (archipelago state) maka peranan perhubungan laut menjadi sangat penting. Hal ini akan nampak lebih jelas lagi apabila kita kaitkan dengan wawasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu Wawasan Nusantara. Wawasan ini mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi dan kesatuan pertahanan dan keamanan** • Dengan Wawasan Nusantara disini di maksudkan adanya suatu kesatuan yang utuh dan tidak da pat dipisahkan pulau yang satu dengan pulau yang lain, sebagai satu kesatuan wilayah. Dan laut bukan merupakan pemisah raanun merupakan penghubung antar pulau.

^Ketetapan MPR No. IV/KPR/1978 tetang Garis-garis Besar Haluan Negara, Bab II butir E. 1

Skripsi


TOMMY HARYONO


2

Disamping itu apabila kita melihat Garis-garis liesar Haluan Negara

tersebut, di dalam sektor Perhubung

an Laut telah digariskan, bahwa perhubungan laut mempunyai target untuk meningkatkan produksi jasa, memperlan car arus barang dan manusia dan untuk pembinaan kesatuan bangsa dan negara. Dari kenyataan ini adalah merupa* kan suatu bukti betapa pentingnya peranan perhubungan laut. Di dalam penyelenggaraan pengangkutan melalui la ut di Indonesia dikenal juga bentuk pelayaran rakyat se bagai sub sektor dari pelayaran nusantara. Adapun bentuk pelayaran rakyat ini sudah sejak lama, terutama oleh ka rena masih menggunakan layar sebagai penggerak kapal. Hal ini memang mengesankan sifat tradisional dari bentuk pelayaran rakyat ini. Namun demikian sebagai usaha pela' yaran yang pada umumnya dikelola oleh perorangan ini ma sih mempunyai peranan yang cukup vital bagi dunia perda gangan terutama dalam pengangkutan antar pulau. Ivlengingat cukup pentingnya peranan pelayaran rak yat ini, maka sudah sewajarnya apabila harus dilandasi dengan ketentuan hukum yang memadahi. Dalam penyelengga raan dan pengusahaan pelayaran rakyat ini dapat kita jum pai dalam Surat Xeputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Noiaer : DAL, 11/1/1 sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Peiaeriiitah No. 2/1969* Adapun dalaru keper dataanya, pelayaran rakyat sebgai angkutan laut tunduk

Skripsi


TOMMY HARYONO


3

pada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHD) Kamun demikian didalara penyelenggaraan pelayaran rakyat, khususnya di Tanjungbumi, Madura mengenai keper dataa'nnya pada umumnya banyak didasarkan pada kebiasaan kebiasaan yang berlaku. Llengingat pelayaran rakyat ini pada umumnya dikelola secara sederhana dan dimiliki oleh perorangan, harus didukung usaha pengembangannya sehing ga dapat meningkatkan peranannya dalam sektor perhubung an laut. Dari kenyataan $ersebut diatas, saya ingin memba has beberapa permasalahan antara lain : 1. bagaimana pengaturan yuridis pelayaran rakyat ? 2. unsur-unsur apa saja yang berkaitan dengan pemben tukan perjanjian pengangkutan dan pengaturannya didalam KUHD. 3. Sejauh manakah tanggungj av/ab pengangkut apabila terjadi kerugian dalam pengangkutan ? Permasalahan yang saya sebut diatas, selain seba gai gambaran secara garis besar mengenai luas materi pem bahasan, juga sekaligus saya pergunakan sebagai pedoman dalam proses pembahasan materi yang hendak saya bahas. Sehingga dengan berpedoman sekitar permasalahan tersebut dapat dihindarkan terjadinya pembahasan yang menyimpang dari judul skripsi ini. Berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut di-

Skripsi


TOMMY HARYONO


4

atas saya mencoba menjabarkan dan menyusun dalam beberapa bab

pembahasan, yang merupakan kesatuan dalam bentuk

akripsi mengenai pelayaran rakyat di Tanjungbumi, Madura.

2. Pen.ielasan Judul "Penyelenggaraan Pelayaran Rakyat” , adalah judul akripsi ini, Adapun yang saya maksudkan dengan Pelayaran Rakyat atau Pelra, tidak lain adalah suatu bentuk usaha pelayaran yang diatur dalam Peraturan Pemerxntah Repubblik Indonesia No.2 tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, khususnya pasal 5 ayat(1)c. Menurut PP No.2/1969 tersebut, Pelra adalah jenis pelayaran dalam negeri dengan menggunakan perahu-perahu layar.2 Sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggaraan me3 nurut Poerwadaminta , adalah pengerjaan atau pengurusan dan pengaturan. Sehingga yang dimaksud dengan penyeleng garaan pelayaran rakyat dalam skripsi ini adalah pengu rusan dan pengaturan serta pelaksanaan dari usaha peng angkutan laut yang termasuk dalam jenis pelayaran rak yat ini.

p Lembaran Negara ( LN ) nomer 2 f 1969, berlaku mulai 18 Januari 1969^W.J.S. Poerwadaminta, Logat Ket.iil Bahasa Indone sia, cet. Ill, J. B. Wolters, Jakarta - Groningen, 1951. FTT08.

Skripsi


TOMMY HARYONO


5

3* Alasan Pemilihan Judul Saya memilih judul "Penyelenggaraan Pelayaran rak yat" sebagai judul dari skripsi ini memang bukan suatu hal yang kebetulan saja, tetapi banyak pertimbangan yang mendasari. Disamping sesuai dengan bidang minat studi sa ya, masalah pengangkutan laut saya anggap masalah yang paling menarik dewasa ini, Seperti yang kita ketahui, bahwa banyak kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperlancar arus barang antar pulau untuk mening katkan kegiatan ekonomi, dalam tahun-tahun terakhir ini. Hal ini adalah erat kaitannya dengan target yang digaris kan dalam di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dalam sektor perhubungan laut. Dalam kaitannya dengan pelayar an rakyat adalah adanya usaha-usaha mengembangkan

usaha

pelayaran rakyat dalam menunjang sektor ekonomi negara. Famun demikian di satu sisi dapat kita lihat beberapa ke tentuan di dalam KUHD yang sudah tidak lagi sesuai de ngan keadaan sekarang. Dalam penulisan skripsi ini saya bermaksud menjelaskan pengaturan menurut KUHD tentang pengangkutan laut dan dalam kaitannya dengan pelayaran rakyat.

4. Tu.iuan Penulisan Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas yang merupakan persyaratan untuk menca-

Skripsi


TOMMY HARYONO


6

pai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Disamping itu saya ingin memberikan gambaran yang lebih ;jelas tentang pelayaran rakyat, khususnya di Tan jungbumi, baik pelaksanaannya maupun hukum positip yang terkait erat dengan pelra serta organisasi profesi pengangkut pelayaran rakyat. Dan dengan penulisan skripsi ini juga, saya ber maksud memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan kepada rekan mahasiswa, khususnya yang meminati bidang ilmu hukum. Sekaligus saya maksudkan, de ngan penulisan skripsi ini dapat menambah perbendaharaan kepustakaan di Universitas Airlangga.

5. Metodologi Dalam membahas dan menyelesaikan skripsi ini, sa ya memerlukan beberapa tahap dalam metodologi, antara la in

meliputi sebagaimana tersebut dibawah ini.

a* Pendekatan masalah Dalam skripsi ini saya melakukan pendekatan secara yuridis dan berdasarkan pada metode diskriptif

dan

analisis. Karena saya dalam pembahasan ini memperhatikan hukum-hukum positip yang berhubunân erat dengan pelra, dan dengan demikian penggunaan metode diskriptif anali sis memungkinkan memperoleh suatu kebenaran terhadap ma salah yang timbul dalam masyarakat, berdasarkan pada per-

Skripsi


TOMMY HARYONO


7

permasalahan yang bersifat teoritis. b. Sumber data Data yang digunakan sebagai bahan penulisan skrip si ini diperoleh dari studi kepustakaan antara lain dari buku-buku, Kitab Undang-undang hukum Dagang, Kitab Undang undang Hukum Perdata maupun dukumen resmi yang berupa Lembaran Negara Republik Indonesia ataupun sumber-sumber la in yang dapat menunjang pembuatan skripsi ini, Disamping itu penelitian lapangan berupa wawancara dengan mereka yang berkompeten c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data. Dari data-data yang diperoleh dari atudi kepusta kaan maupun dari wawancara, diadakan pengolahan dengan analisa kwlitatif dan komparatif untuk memperoleh

data

yang sesuai dengan penulisan skripsi ini. d. Analisa data Dalam menganalisa data saya menggunakan analisa kwalitatif, yaitu memilah-milah. data yang sudah dipero leh, yang ada hubungannya dengan permasalahan.

6. Pertanggung.iawaban Sistematika Dalam pembahasan dalam skripsi ini, untuk memper oleh gambaran yang menyeluruh dan terperinci, maka sis tematika penulisan ini saya

membagi dalam lima bab.

Bab pertama adalah pendahuluan, merupakan bab pengantar untuk memasuti masalah yang menjadi inti dari pe-

Skripsi


TOMMY HARYONO


8

nulisan skripsi ini. Yang menggambarkan secara umum tentang permasalahan yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Juga antara lain menjelaskan : - Permasalahan : Latar belakang dan perumusannya; - penjelasan judul; - alasan pemilihan judul dan tujuan pemilihan judul; - metodologi yang dipakai dalam pembahasan skripsi ini; - dan pertanggungan sistematika. Dalam bab II, saya menguraikan pengertian pelayar an rakyat baik menurut PP No.2 tahun 1969 maupun menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomer: DAL. 11/1/1* Hal ini memberikan pengertian dasar dalam pembahasan selanjutnya. Juga dalam bab ini saya kemuka kan tentang klasifikasi kapal yang termasuk dalam usaha pelayaran rakyat.

Tata cara dan macam dari ijin usaha

dari pelra ini juga sya bahas dalam bab ini. Kemudian mengenai organisasi profesi dari para pengangkut dari pela yaran rakyat, di Tanjungbumi. Bab III, saya membahas pembentukan perjanjian pengangkutannya. Juga dalam bab ini saya membahas apa saja yang diangkut dengan pelayaran rakyat di Tanjungbumi, ju ga bagaimana prosedur pengirimannya. Sehingga dari pemba hasan tersebut dapat diperoleh gambaran yang jelas ten tang pelaksanaan pengangkutan di pelabuhan Tanjungbumi.

Skripsi


TOMMY HARYONO


9

Bab 17, saya membahas apabila terjadi kerugian selama pengangkutan. Sejauh manakah tanggungjawab pengangkut apabila terjadi kerugian bagi pihak pengirim atau penerima atau pihak pemilik barang. Dalam bab ini saya juga akan membahas batas-batas tanggungjawab

pengangkut maupun kla-

usula pembebasan tanggungjawab pengangkut. Bab V, adalah bab terakhir yang merupakan bab ke simpulan dan saran setelah mendapat gambaran dari seluruh pembahasan dan uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini.

Skripsi


TOMMY HARYONO


B A B

II

LANDASAN YURIDIS PELAYARAN RAKYAT

1♦ Pengertian Pelayaran Rakyat Kedudukan negara Indonesia sebagai negara kepu lauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau, merupakan potensi yang cukup besar dalam menunjang sektor perekonomian. Hal ini akan mendorong semakin berkembangnya sarana angkutan laut, mengingat negara kita yang memang kaya akan hasil bumi yang dihasilkan dari pulau-pulau di In donesia ini* Juga kekayaan alam yang dikandung dalam bu mi kita ini, disamping itu juga kekayaan laut yang tidak ternilai. Dalam kondisi serti ini memang perairan di In donesia menjadi sangat ramai disinggahi kapal-kapal aging maupun kapal-kapal dalam negeri sendiri. Untuk itu memang sangat diperlukan sekali ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur lalu lintas angkutan laut. Hal ini adalah untuk menciptakan iklim yang sehat dalam usaha pengangkutan laut pada khususnya dan dunia perdagangan pada umumnya. Disamping itu juga perlu adanya suatu koordinasi yang sebaik-baiknya antara pelabuh an dengan pelabuhan yang lain serta cara pelayaran dan jenis pelayaran yang menghubungkannya. Juga perlu adanya usaha-usaha memperlancar arus barang dan dokumen di pela buhan yang ditunjang dengan aturan hukum. 10

Skripsi


TOMMY HARYONO


11

Dalam hal ini penyelenggaraan pelayaran antar pulau di Indonesia dimaksudkan untuk membina kesatuan eko nomi negara kepulauan Indonesia dan menjalani dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional^. Atas dasar pemikiran tersebut diatas, kemudian ditetapkan PP No. 2 tahun 1969 tentang

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

Yang ditetapkan dan mulai berlaku tanggal 18 Januari

-

1969* Pembagian menurut PP No.2 tahun 1969, tentang pembagian pelayaran di Indonesia dapat kita lihat dalam pasal 5 ) sebagai berikut Pelajaran terdiri atas: 1. Pelajaran dalam negeri jang meliputi : a) Pelajaran Nusantara, jaitu pelajaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan In donesia tanpa memandang djurusan jang ditempuh satu sama lain sesuai dengan ketentuan jang berlaku; b) Pelajaran Lokal, jaitu pelajaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan Indone sia jang ditujukan untuk menunjang kegiatan pe lajaran Nusantara dan pelajaran luar negeri de ngan mempergunakan kapal-kapal jang berukuran“~ 500 nr isi kotor atau sama dengan 175BRT kebawah; c) Pelajaran rakjat, jaitu pelajaran Nusantara d$ ngan menggunakan perahu-perahu lajar; d) Pelajaran Pedalaman, terusan dan sungai, jaitu pelajaran untuk melakukan usaha pengangkutan diperairan pedalaman, terusan dan sungai; e) Pelajaran Penundaan Laut, jaitu pelajaran Nus antara dengan menggunakan tongkang-tongkang jang ditarik kapal tunds, 2. Pelajaran luar negeri jang meliputi: a) Pelajaran Samudra Dekat, . . . . b) Pelajaran Samudra, . . . . 3* Pelajaran chusus, . . . .

^Lembaran Negara 2/1969, loc. cit '’ibid.

Skripsi


TOMMY HARYONO


12

Dari pembagian pelayaran yang termaksud dalam pasal 5 PP nomer 2 tahun 1969 tersebut, maka pelayaran rakyat mempu nyai 2 karakteritis yaitu; - pelayaran Nusantara, yaitu melakukan pelayaran antar pelabuhan Indonesia. - menggunakan perahu-perahu layar. Namun demikian PP nomer 2 tahun 1969 ini, hanya menetapkan azas-azas dan dasar-dasar pokok saja mengenai pengusahaan dan penyelenggaraan pengangkutan laut.

Sehingga

pelayaran rakyat tidak diatur lebih lanjut dalam PP ini, Hanya dalam pasal 19 PP nomer 2 tahun 1969 ini berbunyi sebagai berikut Ketentuan-ketentuan tentang penjelenggaraan pelajaran lokal, pelajaran rakjat, pelajaran penundaan laut, pelajaran pedalaman, terusan dan sungai akan diatur lebih lanjut oleh Menteri atau pedjabat jang ditundjuknja. Berangkat dari ketentuan pasal 19 PP.2 tahun 1969 ini maka keluar Surat ICeputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomer : DAL 11/1/1, tentang Penyelenggaraan 7 dan Pengusahaan Pelayaran Rakyat. Pada dasarnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini merupakan peraturan pelaksanaan daQ ri Peraturan Pemerintah Nomer 2 tahun 1969. Jika ki-

6Ibid. 7 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Himpunan peraturan Pelayaran Rakyat tahun 1983 - 1986. Jakarta, 1986, h. 97 Berla'ku sejak ditetaplcan tanggal* 24-3-1977. 8Ibid.

Skripsi


TOMMY HARYONO


13

ta lihat pada ketentuan uraum dari Surat Keputuaan ini maka yang dimaksud dengan Pelayaran rakyat "adalah pela yaran diperairan Nusantara dengan mempergunakan perahu layar, perahu layar motor (PLM), kapal layar belrootor, kapal motor yang diperuntukkan sebagai alat angkutan umum dan berbendera Indonesia.'1^ Apabila kita bandingkan dengan pengertian pelayar an rakyat dalam PP nomer 2 tahun 1969, nampak adanya suatu perluasan

jenis-jenis kapal yang termasuk dalam

usaha pelayaran rakyat. Hal ini dikarenakan pengaruh motorisasi terhadap perahu-perahu layar.

10

2* Klasifikasi Kapal Seperti yang disebutkan diatas, bahwa menurut Su rat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor DAL.11/1/1, yang termasuk dalam usaha pengangkutan pela yaran rakyat adalah kapal- kapal sebagai berikut: 1. Perahu layar; 2. Perahu layar motor (PLM); 3. Kapal layar motor dan 4. Kapal motor.

j

Disamping itu juga disyaratkan peruntukannya, yaitu un tuk kepentingan umum dan berbendera Indonesia.

9Ibid. ^Wawancara dengan Abdul Aziz, ketua Pelra cabang Tanjung bumi, tanggal 7 Juli 1987

Skripsi


TOMMY HARYONO


14

Mengenai pengertian dari jenis-jenis kapal pela yaran rakyat ini, Surat Keputusan Direktur Jenderal Per hubungan Laut tersebut pada dasarnya masih mengikuti ke *

tentuan dari Schepenordonnantie 1935 atau Peraturan Ka pal 1935 yaitu : Perahu Layar : adalah perahu yang hanya mempergunalayar sebagai alat penggerak. Perahu Layar Bermotor (PLM) : adalah perahu layar de ngan motor sebagai alat bantu layar. Kapal Layar Bermotor (KLM) : adalah kapal layar yang berukuran dibawah 100 m3 dengan motor bantu paling tinggi 45 PK. Kapal Motor (KM) : adalah kapal yang dilengkapi de ngan motor sebagai penggerak utama. Dari pengertian tersebut diatas nyata dibedakan pengertian perahu dengan kapal. Pembedaan ini antara la in didasarkan pada volume dan alat penggerak kapal. Hal ini memang berbeda dengan pengertian dari KUHD tentang perahu dan kapal. Dalam pasal 309 ayat (1) KUHD dinyatakan bahwa kapal adalah semua perahu dengan nama apapun dan macam apapun juga.

11

Ketentuan ini memang sangat lu-

as yaitu kapal adalah semua alat berlayar. Sedangkan da lam pasal 310 KUHD memberikan pengertian tentang kapal

11

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Pagan# dan Undang-undang Kepailltan. Pradnya Varamita, Jkt., 1983, h. 87.

Skripsi


TOMMY HARYONO


15

laut, yaitu seraua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau yang diperuntukkan untuk itu.

12

Tentang tidak adanya perbedaan golongan perahu atau kapal dalam KUHD, menurut hemat saya tidak lain kare_ na KUHD hanyalah memuat hal-hal mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari suatu penyelenggaraan pelayaran. Sehingga tidak memerinci lebih lanjut mengena i sarana angkutannya, yaitu kapal. Dalam pembahasan tentang klasifikasi kapal ini ma ka badan yang mempunyai wewenang ialah Biro Klasifikasi Ka pal. Demikian juga dengan kapal-kapal yang ada di Tanjung bumi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Laut No. Th 1/17/1, juga diwajibkan memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia. Adapun yang menjadi tugas pokok dari Biro Klasifi kasi Indonesia ini adalah : - Memberikan klasifikasi atas suatu kapal setelah di selidiki dan di nilai. - Memberikan petunjuk dan penilaian atas konstruksi kapal yang sedang dibangun atau yang sudah dipakai terrnasuk juga peralatannya. 13 - Tugas-tugas lain yang dipandang perlu. J 12

Ibid, bedakan dengan pasal 748 tentang kapal-ka pal yang dipergunakan untuk pelayaran pedalaman. 13

*Viwoho Soedjono, Hukum Perkapalan dan Pengang kutan Laut, cet. I, Bina Aksara, Jkt., 1982, h.24.

Skripsi


TOMMY HARYONO


16

Sertifikat yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia ini mempunyai arti yang sangat penting, teruta ma layalf lautnya suatu kapal. Dengan dimilikinya sertifi kat ini maka keselamatan kapal dan pelayaran akan lebih terjamin dan dapat di pertanggung jawabkan. Dari hasil penelitian saya, dewasa ini di Tanjung bumi hanya ada 2 jenis kapal dalam pengusahaan pelayaran rakyat, yaitu Perahu Layar Motor (PLM) dan Kapal Motor (KM)• Dengan adanya proses motorisasi, maka jenis perahu layar sudah tidak lagi dipergunakan di Tanjungbumi. Bahkan dalam perkembangannya akhir-akhir ini banyak jenis perahu layar motorpun sudah tidak mempunyai layar dan ti dak juga mempunyai tiang layar. Sehingga motor bukanlah sebagai alat penggerak pembantu namun merupakan satu-satunya alat penggerak.1^

3» I.iin Usaha Didalam KUHD, tidak ada pengaturan secara lengkap tetang ijin pengusahaan pelayaran. Ilamun dalam pembahas an selanjutnya, perlu dikaitkan dengan pengaturan dalam pasal 320 KUHD mengenai Pengusc.ha Perkapalan :1 Pengusaha adalah dia, yang memakai sebuah kapal gu na pelayaran dilaut dan mengemudikannya sendiri atau"* suruh mengemudikannya oleh seorang nahkoda yang bekerja padanya.

^V/awancara dengan Abdul Azis, Loo. Cit. 1S

^Subekti dan Tjitrosudibio, op. cit.. h.91.

Skripsi


TOMMY HARYONO


17

Dapat disimpulkan, bahwa tidak ada suatu ketentuan jumlah kapal yang dimiliki oleh seorang pengusaha. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : DAL. 11/1/1, sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1969 khususnya pasal 19, merupakan pengaturan tentang pengusahaan dan penyelenggaraan pelayaran rakyat.

Dalam pasal 2 dari Surat Keputus

an ini mengatur syarat-syarat untuk mendapatkan izin usa ha Pelayaran Rakyat, yaitu : a. Harus merupakan Badan Hukum berbentuk PT/Badan Usaha lain yang dimungkinkan dalam peraturan perundang-un dangan yang berlaku. b. Dimiliki oleh warga negara Indonesia. c. Memiliki alat angkut atau armada sekurang-kurangnya 2 (dua) unit dan jumlah tonage sekurang-kurangnya 200m3 (70 BRT) dari armada yang ada. d. Memiliki fasilitas kelancaran kerja berupa : 1. Ruangan dan peralatan kantor. 2. Mempunyai staf pegawai yang berkewarganegaraan In donesia dan berpengalaman dalam bidangnya. e. Modal kerja sekurang-kurangnya satu juta rupiah untuk Perusahaan Pelayaran Rakyat yang berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dan lima ratus ribu rupiah un tuk yang berbentuk Badan Usaha l a i n n y a . ^

16

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, op. cit,.

h. 10.

Skripsi


TOMMY HARYONO


18

Didalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nc.2 tahun 1969, masalah prosedur perijinan diatur dalam pasal 25 ayat (1). Ketentuan-ketentuan tentang cara mengajuan

i-

jin, bentuk ijin, pemberian dan pencabutan ijin diatur oleh menteri atau pejabat yang ditunjuknya.

17

Macam-macam ijin usaha yang dapat diberikan umtuk pengusahaan pelyaran rakyat menurut Surat Keputusan Direk tur Jenderal Perhubungan Laut No: DAL.1/11/1, ada 2 macam, ., 18 yaitu : - Ijin Sementara - Ijin Tetap Ijin Sementara. Permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan ADPEL/KEPPEL setempat, dengan lampiran-lampiran sebagai berikut : a. Surat Rekomendasi dari ADPEL/KEPPEL/Syahbandar dan Organisasi PELRA setempat. b. Bukti pemilikan kapal

dari instansi yang berwenang

setempat dan disahkan oleh Syahbandar atau Akte Pendaftaran Kapal. c. Akte Pendirian Badan hukum/Badan Usaha yang dibuat oleh Notaris.

17

Lembaran Negara nomer 2, 1969, op. oit..h.25.

18

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut* op, cit., h. 10-11. -

Skripsi


TOMMY HARYONO


19

Ijin Usaha Sementara ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun. Dan Ijin Usaha

ini adalah untuk memberi

ijin pelayaran pada perusahaan yang belum mempunyai armada sekurang-kurangnya 2 unit dan total tonase arrmada sekurang-kurangnya 200 m3 atau 70 BRT. Ijin Usaha Tetap. Permohonan Ijin Usaha Tetap diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (V/ilayah Pelayaran) kepada Direktur Jenderal Perhu bungan Laut atas dasar permohonan dari perusahaan pe layaran yang bersangkutan. Syarat yang harus dipenuhi untuk dikeluarkannya Surat Ijin Usaha Tetap ini antara lain : a. Mendapat rekomendasi Kepala Kantor V/ilayah Direk torat .Jenderal Perhubungan Laut atau Wilayah Pela yaran . b. Perusahaan Pelayaran tersebut berbentuk Perseroan Terbatas yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman. c. Mempunyai armada sekurang-kurangnya 2 unit dan to tal tonase sekurang-kurangnya 200 m3 atau 70 BRT. d. Perusahaan Pelayaran tersebut sudah melakukan kegiatannya. Dengan adanya persyaratan badan u saha tertentu dan minimal pemilikan kapal yang lsik laut bagi perusaha an pelayaran rakyat untuk memperoleh Ijin Usaha, memang

Skripsi


TOMMY HARYONO


20

merupakan suatu pengembangan bagi sistem pemilikan

bagi

perusahaan pelayaran rakyat untuk menjamin kelancaran sarana perhubungan laut. Disamping memberikan ijin usaha bagi perusahaan pelayaran, Direktur Jenderal Perhubungan Laut juga dapat mencabut Ijin Usaha tersebut apabila : a. Tidak dapat memenuhi ketentua-ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Ijin Usaha. b. Perusahaan tersebut jatuh pailit. c. Perusahaan tersebut dihukum karena melakukan tindak pidana ekonomi. d. Tidak menunjukan kegiatan yang nyata setelah menda pat Ijin Usaha, e. Apabila dalam memperoleh ijin menggunakan cara-cara yang tidak dapat dibenarkan. f. Perusahaan dinyatakan membubarkan diri oleh pengurus 19 atau Rapat Pimpinan Perusahaan. ' Dalam kaitannya dengan ijin usaha ini, akan menjadi sangat penting bagi usaha pelayaran jika kita kaitkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.56/HK. 404/Phb-84 tentang Larangan bagi kapal-kapal niaga untuk beroperasi dengan menggunakan status dibawah bendera Perusahaan Pelayaran.

20

Yaitu melarang kapal niaga berope-

19Ibid.,h.13. 90 Ibid. ,h.33, berlaku sejak tanggal 29 Llaret 1984* pelaksanaannya diatur dalam Instruksi Direktur Jenderal Per hubungan Laut flo : AL.59/1/2-84

Skripsi


TOMMY HARYONO


21

rasi dengan status dibawah bendera ( Under The Wing ) pa da perusahaan pelayaran dan mengharuskan bergabung dalam Perusahaan Pelayaran yang telah mempunyai Ijin Usaha. Adapun penggabungan ini dapat dengan cara raenjual atau memasukan sebagai saham kedalam perusahaan pelayaran terse but. Dan didalam diktum ke 4 dari SK. Menteri Perhubungan tersebut menegaskan larangan beroperasi bagi kapal-kapal yang berstatus dibawah bendera pada perusahaan lain dan tidak menggabungkan diri pada perusahaan pelayaran.

4. Organisasi Profesi. Organisasi Profesi dalam sistem pelayaran rakyat adalah Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat Indonesia, di singkat PBLRA, dan termasuk dalam lingkungan Sub Sektor Perhubungan Laut. Organisasi ini didirikan dan berkedu dukan di Jakarta sejak 30 April 1964 dan baru mendapat pengakuan dari pemerintah tanggal 12 Juli 1972 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomer : 414/M/1972. 21

Adapun keanggotaan PELRA ini terdiri dari : a. Anggota Biasa.

yaitu para pengusaha pelayaran rakyat, adapun yang ter masuk dalam pengetian pengusaha pelayaran rakyat ini

21

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang merupakan hasil rumusan komisi A dalam Sidang Paripurna ke V Munas PBLRA VI di Surabaya, tanggal 30 Maret 1984.

Skripsi


TOMMY HARYONO


22

adalah : 1. Badan Usaha Pelayaran Rakyat yang sahamnya dimliki oleh warga Pelayaran Rakyat dan memiliki ijin usaha sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Pemilik kapal. 3* Pelaksana yang aktif yang bekerja selaku Nahkoda dan awak kapal. 4- Pengusaha dan pelaksana Galangan kapal Pelayaran Rakyat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Anggota Luar Biasa. yaitu para pejabat Instansi Pemerintah yang dalam tugas dan kedudukannya berkaitan dengan Pelayaran rak yat. c. Anggota Kehormatan. Perorangan atau tokoh-tokoh yang dibutuhkan oleh organisasi. Pengertian Pengusaha Pelayaran yang disusun oleh komisi A Sidang Paripurna Ke V Kunas PSLRA VI, apabila kita b a n dingkan dengan ketentuan dari pasal 320 KUHD begitu luas bahkan yang termasuk dalam pengertian pengusaha pelayaran juga Nahkoda dan awak kapal. PKLRA sebagai organisasi profesi dilingkungan Sub sektor Perhubungan Laut mempunyai jaringan yang luas sepp kali. Adapun susunaa Dewan Pengurus terdiri dari :

22

Skripsi

Ibid., pasal 7 Anggaran Dasar.


TOMMY HARYONO


23

a. Ditingkat Pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP). b. Ditingkat Daerah TK. I, disebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD). c • Ditingkat Daerah TK, II, dimana berkedudukan Adminis trator Pelabuhan

disebut Dev/an Pimpinan Cabang (DPC).

Dari hasil penelitian dan wawaneara saya dengan Kepala PELRA Cabang Tanjungbumi, dapat dilihat peranan yang cukup besar dalam pengembangan dan pembinaan usaha pelayaran rakyat juga merupakan sumber informasi bagi anggotanya. Disamping itu juga merupakan suatu sarana yang mendukung kebijaksanaan-icebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah. PELRA sebagai organisasi dari para pengusaha pelayaran diharapkan dapat menampung aspirasi anggotanya dan menjadi jembatan antara anggotanya dengan pemerintah. ftamun demikian

seperti yang diuraikan oleh

Kepala PELRA Cabang Tanjungbumi kurangnya komunikasi dan koordinasi antara anggota dengan PELRA itu sendiri mau pun dengan aparat yang berwenang dalam pengusahaan pela yaran akan dapat melumpuhkan fungsi dan peranan PELRA.

Skripsi


TOMMY HARYONO


B A B

III

PELAKSANAAN PENGANGKUTAN

1 • Pembentukan Per.ian.iian Pengangkutan Tingkat kebutuhan manusia yang semakin meningkat, menyebabkan makin pentingnya peranan pengangkutan. Kenyataan ini dapat dilihat dalam lalu lintas perdagangan yang terjadi dalam masyarakat yang sudah maju, dimana sampainya barang-barang dari produsen kepada konsumen hanya dimungkinkan dengan bantuan sarana-sarana transportasi. Sehingga fungsi dari pengangkutan itu adalah memindah ba rang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain, de ngan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai dari barang tersebut. Untuk

mempergunakan sarana an^kutan tersebut pa

da umumnya pemilik barang atau penumpang datang pada pe ngangkut untuk membentuk suatu perjanjian pengangkutan. Namun- demikian sifat dari perjaajian pengangkutan ini tidaklah sama dengan dengan perjanjian biasa. Ada beberapa sifat yang membedakan perjanjian pengangkutan dengan perjajian lainnya. Pertama, sifat perjanjian pengangkutan adalah konsensuil, artinya perjanjian itu ditutup atas dasar konsensus atau kesepakatan bersama di antara para pihak. Jelas-

24

Skripsi


TOMMY HARYONO


25

nya, hanya dengan kata sepakat di antara pihak-pihak saja, perjanjian itu secara yuridis telah terbentuk. Sifat konsensuil ini, sangat berkaitan dengan saat mulai ber lakunya perjanjian atau saat pelaksanaan perjanjian. W&laupun perjanjian telah ditutup atau dibentuk, namun pa ra pihak dalam hal pelaksanaan perjanjian itu dapat me ngatur saat kapan~isi perjanjian mulai dilaksanakan. Pa da umumnya, saat dimulainya pelaksanaan perjanjian itu ditandai dengan dikeluarkannya surat muatan. Adanya su rat muatan di dalam penyelenggaraan pelayaran rakyat yang seperti diterbitkan oleh PT Perusahaan Pelayaran Rakyat Makmur Berkat Jaya,

23

bukanlah syarat mutlak tentang a -

danya perjanjian pengangkutan. Tanpa dokumen semacam itu perjanjian pengangkutan tidak menjadi batal. Sehingga dengan dikeluarkannya dokumen-dokumen itu, dapat dianggap sebagai aalah satu bukti pelaksanaan perjanjian pengang kutan. Di dalam praktek penyelenggaraan pelayaran rakyat di Tanjung Bumi. surat muatan juga berlaku sebagai konosemen seperti yang diatur dalam pasal 504 dan 506 KUHD.2^ Kedua, perjanjian pengangkutan juga bersifat tim bal balik, artinya dengan ditutupnya suatu perjanjian pengangkutan secara otomatis timbullhh hak-hak dan kewa-

23

Lihat lampiran I.

24 ^Subekti dan Tjitrosudibio, op. cit»» h.144.

Skripsi


TOMMY HARYONO


26

jiban di antara para pihak. Pengangkut mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan dan berhak atas prestasi yang berupa uang pembayaran. Sedang pengirim atau penumpang mempunyai hak untuk diangkut dan mempunyai kewajiban atas ongkos pengangkutan. Selain bersifat konsensuil dan timbal balik, perjajian pengangkutan juga bersifat pelayanan berkala. Hal ini berarti bahwa pada dasarnya kedudukan pengangkut da lam suatu perjanjian pengangkutan adalah sama dan sejajar dengan pengirim/penumpang. Atau dengan kata lain bersifat "GecoGrdineerd".^ Sehubungan dengan sifat perjajian pengangkutan yang konsesuil, dalam praktek yang terjadi di masyarakat pem bentukan perjanjian itu terbentuk secara diam-diam.

Hal

itu. dikarenakan pada umumnya pihak pengangkut sudah mempunyai atau menetapkan patokan harga atau biaya pengang kutan. Dan pengirim "barang atau penumpang tinggal membayarnya apabila setuju. Dengan demikian dapat diartikan bahwa saat pembentukan perjanjian pengangkutan dan pelaksanaan perjanjian terjadi seketika.

2. Macam-macam yang diangkut Dalam dunia pengangkutan laut pada pokoknya hanya

25

Materi perkuliahan Hukiim Angkutan, semester genap, Januari 1986.

Skripsi


TOMMY HARYONO


27

ada 2 jenis muatan, yaitu orang dan barang. Dalam pemba hasan sub bab ini, saya akan membatasinya untuk macam muatan yang umumnya diangkut melalui pelayaran rakyat di Tanjung Bumi. Adapun macam muatan di Tanjung Bumi disam ping orang dan barang, juga mengangkut hewan. Dalam hal pengangkutan orang, maka orang tersebut disebut penumpang. Di dalam suatu kapal maka yang dise but penumpang adalah semua orang yang berada di atas a tau di dalam kapal, kecuali awak kapal dan nahkoda ataupun pemilik kapal. Dalam hal pengangkutan orang ini di dalam Buku IX, Bab V-B, KUHD, Namun tidal dijelaskan apa yang disebut penumpang. Dari hasil penelitian saya, penumpang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu : a. Penumpang biasa, adalah orang yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pengangkutan dengan pihak pengangkut

dengan membayar biaya atau ongkos pengang

kutan sebagai kontra prestasi dari penumpang, b. Penumpang gelap, yaitu orang yang menggunakan jasa pengangkutan (kapal) dengan cara yang melawan hukum atau onrechtmatig. c. Penumpang cuma-cuma, yakni orang yang mengikatkan di ri dalam suatu perjanjian angkutan dengan pihak pe ngangkut dimana pengangkut tidak mengharapkan biaya pengangkut sebagai kontra prestasinya, atau secara cuma-cuma. Kenurut hemat saya, penumpang biasa dan

Skripsi


TOMMY HARYONO


28

penumpang cuma-cuma bisa digolongkan sebagai penumpang sah, sedangkan penumpang gelap digolongkan sebagai pe numpang tidak sah. Terhadap penumpang sah, pengaagkut mempunyai tanggung jawd> penuh sesuai dengan ketentuan di dalam KUHD. Sedangkan terhadap penumpang tidak sah, pe ngangkut tidak mempunyai tanggung jawab seperti halnya terhadap penumpang sah. Sedangkan mengenai jenis muatan barang dan hewan, saya memandang perlu mengetengahkan beberapa pandangan atau pendapat tentang pengertian barang. Karena disam ping. KUHD sendiri tidak memberikan rumusan tentang apa yang dimaksud dengan barang, hal itu saya maksudkan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas. Di dalam pasal I (C) The Hague Rules 1924 memberikan pengertian tentang

26

barang sebagai berikut :

"Good” includes woods, wares, merchandise and ar ticles of every kind whatsoever except live animals and cargo which by the contract of carriage is sta ted as being carried in deck and is to carried". Yang termasuk barang dalam pengertian pasal tersebut, adalah barang-barang yang dibuat dari tanah, besi, kayu, tenbaga, barang-barang dagangan dan segala hal apa saja kecuali hewan-hewan yang hidup. Sedangkan apabila kita meneliti ketentuan The Ham-

^^Wiwoho Soedjono, Hukum Perkapalan dan Pengangku tan L aut. cet. I, PT. Bina Aksara, Jkt., l i . T 29 T

Skripsi


TOMMY HARYONO


29

burg Rules 1978, tentang pengertian dari barang maka akan di dapatkan suatu pengertian yang lebih luas. Yaitu meliputi juga binatang-binatang yang hidup dan barang-barang yang di. masukkan kedalam peti kemas atau pembungkus. Pe27 ngertian ini diatur dalam pasal 1 ayat 5 yaitu : "Goods" includes live animals, where the goods are consolidated in a container, pallet or similar arti cles of transport or where they are packed, "goods'1 includes such articles of transport or packaging if supplied by the shipper, Dari pengerian barang menurut The Hague Rules 1924 dan pengertian menurut The Hamburg Rules 1978 tersebut, saya lebih sependapat dengan pengerian barang dari The Hamburg Rules 1978. Hal ini mengingat hewan atau binatang itu bukan subjek hukum. Demikian juga halnya seperti yang diuraikan oleh kepala pelabuhan kepada saya, bahwa pada prinsipnya hewan itu adalah barang, Namun demikian dalam penyelenggaran pengangkutan atau pengiriman sapi atau ternak lainnya berbeda dengan barang selain hewan yang pada umumnya berupa hasil bumi atau hasil industri rakyat. Adapun perbedaan ini adalah menyangkut masalah prosedur pengiriman, karena mengingat dalam masalah hewan adalah me rupakan kewenangan dari Dinas Kehewanan.

3. Prosedur Pengiriman.

27Ibid.

Skripsi


TOMMY HARYONO


30

Seperti yan^ telah dibahas di rauka, macam yang di angkut adalah orang dan barang termasuk juga hewan. Da lam pengangkutan orang, prosedur pengangkutannya begitu sederhana. Yaitu calon penumpang cukup membeli tiket pa da pengangkut. Namun pada dasarnya di Tanjungbumi tidak no

ada kapal yang secara tehnis sebagai kapal penumpang. Sehingga pengangkutan orang di pelabuhan Tanjungbumi me rupakan suatu dispensasi yang diberikan oleh Syahbandar atas dasar permohonan dari Nahkoda atau pengusaha pela yaran rakyat di Tanjungbumi. Dalam pengangkutan barang, pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengangkutan ini adalah : 1. Pihak pengirim barang, 2. Pihak pengangkut, 3. Pihak penerima barang. ad. 1. pihak pengirim barang. Di dalam perjanjian pengangkutan, pengirim barang merupakan salah satu pihak dalam perjanjian. Hal ini ditentukan dalam pasal 90 ayat 6 KUHD, bahwa pengirim ba rang atau ekspeditur harus menandatangani surat angkut29 an. ^ Dari ketentuan tersebut maka yang termasuk dalam pihak pengirim barang juga ekspeditur. Tetapi didalam ke-

Lihat lampiran II 29

Skripsi

Subekti dan Tjitrosudibio, op. cit..h.24.


TOMMY HARYONO


31

tentuan KUHD tidak didapatkan pengertian dari pengirim "barang.

Pengertian dari pengirim barang ini, dalam The

30 Hague Rules 1978 diartikan sebagai berikut s-7 Expeditur (pengirim barang) ialah setiap orang yang untuk siapa atau untuk atas nama siapa perjan jian pengangkutan barang di laut itu telah diadakan dengan pihak pengangkut, atau setiap orang untuk atas nama siapa barang muatan itu benar-benar telah diserahkan kepada pengangkut sehubungan dengan terjadinya perjanjian pengangkutan di laut itu. Tentang ekspeditur ini dalam KUKD, diatur dalam Bab I Bagian Kedua yang dalam pasal 86 ayat 1 nya menye31 butkan sebagai berikut ; Ekspeditur adalah orang yang pekerjaannya menjadi tukang menyuruh kepada orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang2 dagangan dan lainnya, melalui daratan atau perairan. Jadi dari rumusan ini ekspeditur tidak menangani sendiri pengangkutan barang-barang yang dipercayakan kepadanya. Ayau dengan kata lain ekspeditur hanyalah sebagai pencari alat pengangkutan saja dan hanya mengurusi dan ber tanggung jawab atas pengiriman barang-barang saja. Pada uinumnya memang pihak pengirim barang bukan pemilik dari barang tersebut tetapi misalnya sebagai penjual atau produsen dan pemilik barang pada umumnya menyerahkan kepa da seorang ekspeditur daleim pengurusan pengiriman barang tersebut. ifamun demikian dapat juga pengirim barang itu

^°Wihono Soejono, op. cit.. h.127. 31 Subekti dan Tjitrosudibio, op. cit..h.23.

Skripsi


TOMMY HARYONO


32

juga sebagai pemilik barang. ad 2. Pihak pengangkut, Pengertian pengangkut ini dapat secara sederhana diartikan sebagai orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan baik orang atau dan barang berdasarkan perjanjian pengangkutan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan selamat, Seperti dalam bahasan terdahulu, bahwa dalam pe nyelenggaraan pelayaran rakyat hanya oleh peusahaan pe layaran yang mempunyai ijin usaha. Dan dalam praktek di Tanjungbumi hanya ada satu perusahaan pelayaran, yaitu PT Makmur Berkat Jaya. Sehingga dapat dikatakan hanya ada satu pengangkut di Tanjungbumi. Namun demikian dengan adanya ketentuan pasal 9 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No : DAL. 11/1/1*

yang menyatakan perusahaan pelayaran rak

yat juga sebagai perusahaan ekspedisi. Maka dengan ke tentuan tersebut, perusahaan pelayaran dalam pelayaran rakyat selain sebagai pihak pengangkut juga merupakan ekspeditur. Hal ini dari segi hukumnya menimbulkan suatu kekaburan fun^si dari pengangkut dan ekspeditur, karena ekspeditur merupakan pihak pengirim barang dalam perjan jian pengangkutan. Dalam pengiriman barang selain hewan cukup seder hana, namun dalam pengiriman hewan maka ijin pengeluaran hewan merupakan wewenang dari dinas kehewanan dan dika-

Skripsi


TOMMY HARYONO


33

rantina lebih dahulu. Dalam prakteknya dilakukan sendiri oleh PT Makmur Berkat Jaya. Mengingat ijin pengluaran ternak dari uadura juga dimiliki oleh PT Makmur Ber kat Jaya. Maka apabila seseorang yang tidak mempunyai ijin pengeluaran t e m a k dari Dinas Kehewanan, pengurusannya dilakukan dan atas nama PT. itu sendiri. ad 3- Pihak Penerima barang. Dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan, merupakan kewajiban pengangkut untuk menyerahkan barang angkutan kepada penerima barang seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pengangkutan. Pihak penerima ba rang merupakan pihak yang memperoleh hak untuk penyerahan barang berdasarkan perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pengirim barang dengan pengangkut. Dalam ketentuan pasal 506 KUHD, bahwa penerima ba rang dapat disebutkan namanya, dapat juga disebutkan se bagai pihak yang ditunjuk oleh pengirim maupun pihak ketiga dan dapat juga sebagai pembawa, baik dengan atau tanpa menyebutkan nama seseorang tertentu.

32

Dalam hu -

bungannya dengan ketentuan ini, perlu diperhatik&n ke tentuan dari pasal 510 KUHD yang menyatakan bahwa pemegan^ konosemen berhak atas penyerahan barang dari peng angkut di tsmpat tujuan sesuai dengan isi dari konose -

32Ibid.,h. 144

Skripsi


TOMMY HARYONO


34

men, kecuali apabila menjadi pemegarig konosemen dengan 33

cara melav/an hukum. ^ Pada umumnya didalam konosemen, pihak penerima ba rang disebutkan namanya (op naam), kecuali dalam keadaan penerima barang adalah juga sebagai pengirim barang atau pemilik barang mengirimkan barangnya untuk diterima sendiri ditempat tujuan.

33Ibid., h. 145

Skripsi


TOMMY HARYONO


B A B

IV

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DAN KLAIK GANTI RUGI

1• Luas Tanggung Jawab Pengangkut Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan perjan jian pengangkutan, maka pengangkut wajib melaksanakan prestasinya yaitu menyelenggarakan pengangkutan. Kewajib an yang melekat pada pengangkut ini menimbulkan tanggung jawab yang tidak ringan atas keamanan dan keutuhan baik penumpang maupun barang yang diangkut. Dalam kaitan ini, pertanggungjawaban pengangkut pada dasarnya dapat dibedakan menjadi s - pertanggungjawaban preventif - pertanggungjawaban represif. Didalam literatur, apa yang dikenal sebagai pertanggungjawaban preventif ini tidak lain adalah tanggng jawab penganggkut menurut ketentuan pasal 468 (1) KUHD, Di dalam pasal tersebut mewajibkan pengangkut menjaga ke, selamatan barang

yang diangkut sejak saat barang terse

but diterima sampai saat penyerahannya^.

■^Berdasarkan ketentuan pasal 1 KUHD, terhadap per janjian pengangkutan diberlakukan juga ketentuan dalam Ki tab Undang-undang Hukum Perdata tentang perikatan, Dan de ngan demikian ketentuan dalam pasal 1706 dan 1707 KUH Per data tetang kewajiban penerima titipan, dapat dianggap se bagai azas pertanggungjawaban pengangkut tersebut diatas. 35

Skripsi


TOMMY HARYONO


36

Demikian pula dalam hal pengangkutan orang, dapat kita lihat ketentuan di dalam pasal 522 KUHD. Didalam pa sal ini mewajibkan penggangkut untuk mengusahakan keaman an penumapang sejak saat penumpang memasuki kapal sampai saat keluar dari kapal. Dalam hal pertanggungjawaban pengangkut ini dalam penyelenggaraan pengangkutan termasuk juga terhadap perbuatan dari buruh yang dipekerjakan dan benda-benda yang dipakai dalam penyelenggaraan pengangkutan^ . Kewajiban pengangkut untuk menyelenggarakan pengangkutan secara aman dan utuh ini, menimbulkan prinsip tanggung gugat, ya itu pengangkut dianggap bertanggungjawab

terhadap keru-

gian atas orang atau barang yang diangkutnya. Kewajiban pengangkut untuk membayar ganti rugi terhadap kerugian atas barang atau orang yang timbul selama pengangkutan i ni, disebut pertanggungjawaban reperesif. Disini apabila terjadi kerugian atas orang atau barang dalam pengangkut_ an, maka pengangkut berarti harus mengembalikan seperti keadaan seraula atau dengan membayar ganti rugi. Seperti yang telah saya uraikan diatas, dalam hal pengangkutan barang pengangkut dianggap selalu bertang gungj awab atas kerugian yang timbul dalam pengangkutan baik karena perbuatan mereka yang dipekerjakan maupun ka

35

Lihat pasal 468 ayat 3 dalam hal pengangkutan barang, dan pasal 523 dalam hal pengangkutan orang.

Skripsi


TOMMY HARYONO


37

rena benda-benda yang dipakai dalam penyelenggaraan pe ngangkutan tersebut. Hamun demikian dalam kerugian kare na rusaknya barang, pengangkut dapst dibebaskan dari tang gungjawabnya. Hal ini, menurut ketentuan pasal 91 KUHD jo pasal 468 (2) KUHD, apabila pengangkut dapat membukti kan,,bahwa rusaknya barang tersebut disebabkan karena su atu cacat dari barang itu sendiri, karena keadaan memaksa atau karena kesalahan pengirim. Seperti halnya dalam pengangkutan barang, pengsng angkut bertanggungjawab atas luka yang diderita atau meningalnya penumpang karena pengangkutan tersebut. Hal ini dikecualikan, apabila disebabkan oleh suatu keadaan yang tidak dapat di hindari atau karena kesalahan dari penumpang itu sendiri. Apabila seseorang meninggal karena suatu pengang kutan, maka pengangkut bertanggungjawab atau mengganti kerugian yang karena sebab itu diderita oleh ahli warisnya. Dan jika penumpang itu diangkut berdasarkan

suatu

persetujuan dengan pihak ketiga, maka pengangkut bertang gungjawab juga pada pihak ketiga tersebut^. Sehubungan dengan pembahsan dalam sub bab ini, apabila kita melihat keadaan pelayaran rakyat di Tanjung bumi, pertanggungjawaban pengangkut telah meliputi per tanggungjawaban preventif dan reperesif. Pertanggungja-

^ L i h a t pasal 522 ayat 3 dan 4 KUHD

Skripsi


TOMMY HARYONO


38

waban preventif ini terlihat dengan adanya upaya peningkatan daya guna kapal dan mengikuti batas muat maksimal kapal. Hal ini sesuai dengan hakekat dari tanggungjawab preventif sebagai upaya pengangkut untuk menghidari keru gian. Apabila tanggungjawab preventif ini telah dilaku kan tetapi raasih terjadi kerugian, hal ini secara otomatis pengangkut mempunyai tanggung jawab reperesif (tang gung gugat) untuk membayar sejumlah kerugian.

2. Klaim Ganti Rugi Pada dasarnya kerugian yang menjadi tanggungjawab pengangkut adalah kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan pengangkut atau perbuatan mereka yang dipekerjakan pengangkut atau karena alat-alat yang dipergunakan oleh pengangkut dalam melaksanakan pengangkutan. Seperti yang telah disebutkan dalam bahasan terda hulu, pihak pengangkut dapat dibebaskan dalam hal tanggungjawabnya untuk membayar ganti rugi apabila terjadi kerugian dalam pengangkutan. Hal ini apabila pengangkut dapat membuktikan, bahwa rusaknya barang itu disebabkan cacat dari barang itu sendiri, karena kesalahan dari pe ngirim atau karena suatu keadaan yang tidak dapat dihindari. Dari keadaan ini apabila terjadi gugatan ganti ru gi maka beban pembuktian berada di pihak pengangkut. Pe ngangkut harus dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Atau apabila pengangkut atau mereka yang diperkerja

Skripsi


TOMMY HARYONO


39

kannya dapat raenunjukan adanya suatu peristiwa yang sepantasnya tidak dapat dicegah. Adapun sebab kerugian dalam pengangkutan barang di dalam pasal 468 (2) KUHD adalah karena tidak diserah kannya 'barang atau karena kerusakan barang baik keseluruhannya ataupun sebagian. Dalam hal ini apabila seseo rang menggugat pengangkut cukup mendalihkan dan membuk tikan bahwa barang-barang yang diangkut telah diterima oleh pengangkut dalam keadaan baik, namun diserahkan da lam keadaan cacat atau tidak lengkap atau tidak menerima sama sekali. Disamping kerugian karena tidak diterimanya ba rang atau diterima dalam keadaan cacat ini, didalam ke tentuan pasal 477 KUHD keterlambatan diserahkannya ba rang juga merupakan tanggungjawab pengangkut untuk mem bayar gati rugi. Namun dalam pasal ini juga mengecualikan, apabila pengangkut dapat membuktikan sebab keterlam batan itu adalah karena malapetaka yan^ tidak dapat di hindari dan dicegah. Dalam pengangkutan orang, apa yang menjadi tanggungjawab pengangkut untuk membayar ganti ru gi adalah, apabila penumpang luka atau meninggal karena pengangkutan yang diselenggarakan pengangkut. Disamping ketentuan diatas didalam pasal 476 KUHD, merupakan tangkan tanggungjawab pengangkut yang dengan sengaja telah menyebabkan timbulnya kerugian, untuk mengganti seluruh kerugian yang timbul.

Skripsi


TOMMY HARYONO


40

Bukan suatu hal yang tidak mungkin .dalam pengangkuatan, mengenai barang-barang berharga misalnya emas, perak, permata, uang, surat berharga atau barang-barang berharga lainnya atau mengenai barang-barang yang mudah rusak, Untuk jenis barang-barang tersebut, tanggungjawab pengangkut diatur dalam pasal 469 KUHD, terhadap hilangnya atau dicurinya maupun terhadap kerusakan terhadap ba rang-barang tersebut. Dalam keadaan ini maka diharuskan bagi pengangkut untuk melakukan tindakan-tindakan khusus untuk menanggulangi terhadap pencurian atau kehilangan barang-barang berharga tersebut atau terhadap kerusakan dari barang-barang yang mudah rusak tersebut. Dan untuk itu, maka kepada pihak pengangkut harus diberitahukan le bih dahulu tetang sifat atau barang-barang berharga yang akan diangkut itu sebelum atau sewalctu barang-barang ter sebut diterima oleh pengangkut. Menurut ketentuan dalam pasal 469 KUHD, pengangkut tidak bertanggungjawab terha dap dicurinya atau hilangnya barang-barang berharga, ma upun kerusakan barang yang mudah rusak. Apabila sifat atau harga barang-barang tersebut tidak diberitahukan ke pada pengangkut sebelum atau sewaktu barang-barang terse, but diterima pengangkut. Sehubungan dengan ketentuan da lam pasal ini, pengangkut hanya bertanggungjawab terha dap kerugian-kerugian yang diatur dalam pasal tersebut'a pabila mengenai sifat dan harga barang-barang tersebut diberitahukan lebih dahulu kepadanya.

Skripsi


TOMMY HARYONO


41

Dalam kenyataan yang ada di Tanjungbumi, tuntutan ganti rugi kepada pengangkut didasarkan pada kebiasaankebiasaan yang berlaku. Adapun lcebiasaan yang dipakai i tu menurut hemat saya pada dasarnya asas-asas yang diper gunakan sama seperti yang diatur di dalam rumusan KUHD. Hal ini dapat kita lihat dari dasar tuntutan ganti rugi kepada pengangkut, yaitu kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pengangkut atau

orang yang dipekerjakan atau

karena alat-alat yang dipergunakan dalam pengangkutan. Mengingat perjanjian pengangkutan ini dibuat dengan itikat baik dari para pihak, tuntutan ganti rugi pada pihak pengangkut jarang terjadi sekedar kerugian tersebut bukan kesalahan pengangkut dan telah diusahakan untuk meng hindari kerugian tersebut.

Namun apabila-terjadi tuntut

an ganti rugi ini, pada umumnya diselesaikan secara keke luargaan di antara para pihak.

3* Klausula Pembebasan Dalam kaitannya dengan pembahasan tentang tanggung jawab pengangkut dan klaim ganti rugi ini erat hubungannya dengan janji-janji untuk membatasi tanggungjawab pengangkut. Hal ini mengingat adanya asas kebebasan

untuk

mengadakan perjanjian. Namun demikian undang-undang menga dakan pembatasan dalara mengadakan perjanjian pembatasan mengenai tanggungjawab pengangkut, yang pada umumnya di tentukan di dalam perjanjian pengangkutan. Keadaan ini a

Skripsi


TOMMY HARYONO


42

dalah untuk menghindari terjadinya suatu bentuk perjanjjL an untuk membatasi tanggungjawab pengangkut yang terlalu luas, sehingga hal ini merupakan suatu bentuk pembebasan tanggungjawab pengangkut. Keadaan ini tentu saja merugikan pihak pemilik barang. Pembatasan tersebut dapat kita lihat dalam pasal 470 ayat 1 KUHD, bahwa pengangkut tidak bebas untuk membatasi tanggungjawabnya. Memang tidak dapat kita pungkiri, bahwa pengangkut dalam penyelenggaraan pengangkutan mempunyai tanggungjawab yang tidak kecil. Sehubungan dengan tanggungjawab ini pada umumnya pengangangkut selalu berupaya untuk memperkecil kemungkinan timbulnya klaim ganti rugi maupun mengenai jumlah ganti ruginya. Di dalam praktek pelayar an rakyat pada umumnya, masalah ganti kerugian ini diper janjikan di dalam surat muatan yang berlaku sebagai kono_ semen

37

. Dari beberapa surat muatan yang saya lampirkan,

maka dapat disimpulkan sifat dari surat muatan tersebut adalah sepihak. Karena pengangkut sebelumnya telah menye diakan format isian. Dan tentu saja juga tertulis syarat syarat yang diajukan pengangkut, antara lain juga menge nai pembatasan tertentu terhadap tanggungjawabnya. Dengan telah diperjanjikannya pembatasan tanggung jawab dari pengangkut, didalam pasal 470 a KUHD, dinyata kan bahwa pengangkut tetap mempunyai beban pembuktian

37

Skripsi

Lihat pasal 504 dan pasal 505 KUHD.


TOMMY HARYONO


43

bahwa telah diusahakan pemeliharaan, perlengkapan atau pengawakan dari alat angkut dan kemampuan alat angkut un tuk menyelenggarakan pengangkutan seperti yang telah diperjanjikan. Hal ini adalah apabila, kerugian yang tim bul itu karena cacat pada alat pengangkutan atau perleng kapan kapal itu. Dengan ketentuan dari ayat 2 pasal ini maka jelaslah ketentuan dari pasal ini tidak dapat disim pangi dengan perjanjian. Seperti juga halnya dengan sifat dari pasal 470 a KUHD yang tidak dapat disimpangi dengan perjanjian, da>

lam hal pembatasan terhadap pengangkut untuk membatasi tanggungjawabnya diatur dalam pasal 470 ayat 1 KUHD. Da lam ketentuan pasal tersebut, pengangkut dilarang memper janjikan tidak bertanggungjawab sama sekali atau hanya bertanggungjawab sampai batas harga tertentu, bagi keru gian yang disebabkan karena : - kurang diusahakannya pemeliharaan, perlengkapan dan pengawakan dari kapal. - k-urang diusahakannya kemampuan kapal untuk menyeleng garakan pengangkutan seperti yang telah diperjanjikan. - kesalahan memperlakukan atau kurangnya penjagaan ter hadap barang yang diangkut. Dalam pasal ini .juga ditegaskan, bahv/a terhadap perjanji_ an terhadap hal-hal tersebut adalah batal. Apabila kita melihat hubungannya dengan paoal 470 a KUHD, maka penga-

Skripsi


TOMMY HARYONO


44

ngaturan tetang beban pembuktian pengangkut dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan cacat alat angkutan atau perlengkapan kapal diatur dalam pasal 470 a KUHD.. Selanjutnya dalam bahasan tentang klausula pembebasan ini dapat kita lihat dalam pasal 471 KUHD. pasal ini dinyatakan bahwa klausula

Dalam

pembebasan yang ter

dapat dalam perjanjian pengangkutan ridak berlaku bila dapat dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaian pengang kut atau orang yang dipekerjakan. Namun dalam ketentuan selanjutnya, dapat dimungkinkan pengangkut bebas dari tanggungjawabnya meskipun pengangkut atau orang yang di pekerjakan mempunyai kesalahan atau kelalaian. Hal ini, apabila diperjanjikan dengan tegas terlebih dulu.

4. Batas-batas Ganti Rugi menurut KUHD. Apabila kita melihat dari ketentuan-ketentuan da lam KUHD, terdapat pasal-pasal yang menyebutkan jumlah tertentu sebagai batas jumlah ganti rugi yang menjadi tanggungjawab pengangkut. Untuk memperjelas bahasan ini saya akan mengutif ketentuan dalam pasal 470 ayat 2 KUHD yang berbunyi sebagai berikut Namun demikian, adalah diperkenankan, jika peng angkut memperjanjikan, bahwa ia tidak akan bertang gung-jawab untuk lebih daripada suatu jumlah terten tu untuk satu potong barang yang diangkutnya, kecua-

■^QSubekti dan Tjitrosudibio, op. cit. .h. 1 35.

Skripsi


TOMMY HARYONO


45

li apabila kepadanya telah diberitahukan tentang si fat dan harga barang tersebut, sebelum atau pada wak tu barang itu diterimanya. Adapun jumlah tersebut di atas tidak boleh ditetapkan kurang dari pada enamratus rupiah, (garis bawah dari penulis) Dan untuk selanjutnya, saya juga akan mengutif ke . tentuan yang terdapat dalam pasal 474 KUHD, tentang batas jumlah ganti rugi yang menjadi tanggungan pengangkut dan apabila pengangkut tersebut adalah pengusaha kapal i 39 tu sendiri, yaitu sebagai berikut s Apabila si pengangkut itu adalah si yang mengusahakan kapal, maka tanggungjawabnya tentang kerugian yang ditimbulkan kepada b a r a n g 2 yang diangkut dengan kapal tersebut, adalah terbatas sampai sejumlah lima puluh rupiah (garis bawah dari penulis) tiap2 meter kubik i'si bersih kapal tersebut, ditambah, sekedar mengenai kapal^ yang digerakkan dengan tenaga mesin, dengan apa yang, guna menentukan isi tersebut harus dikurangkan dari isi kotor, untuk ruangan yang diper lukan oleh tenaga penggerak. Didalam pengangkutan laut, maka masalah batas-ba tas jumlah ganti rugi yang menjadi tanggung jawab peng angkut ini merupakan masalah yang sangat penting. Hal ini karena pada dasarnya dalam suatu perjanjian pengang kutan dibentuk berdasarkan etikat baik dari pengirim maupun pihak pengangkut. Pihak pengirim menghendaki barang barang yang dikirim dengan angkutan laut ini sampai di tempat tujuan dengan aman dan utuh. Sedangkan bagi pihak pengangkut menghendaki agar dalam penyelenggaraan peng angkutan berjalan dengan baik sesuai dengan kewajibannya.

39Ibid., h . 136

Skripsi


TOMMY HARYONO


46

Namun demikian dari kenyataan peraturan yang ada dalam ketentuan pasal 470 ayat 2 KUHD ini, menetapkan secara tegas suatu jumlah, yaitu Rp. 600,00 (enam ratus rupiah). Demikian juga dengan ketentuan dalam pasal 474 KUHD, yang menentukan batas kerugian dengan jumlah sebe sar Rp.50,00 (lima pulu rupiah) tiap meter kubik danseterusnya. Batas-batas jumlah ganti rugi yang menjadi tanggungjawab pengangkut menurut ketentuan dalam KUHD i ni tentu saja dapat menimbulkan permasalahan. Hal ini adalah karena nilai ekonomis dalam ketentuan KUHD sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan sekarang.

Skripsi


TOMMY HARYONO


B A B

V

P E N U T U P

1• K e s i m p u l a n Pada dasarnya pelayaran rakyat adalah. usaha pela yaran yang dikelola secara tradisionil dan menggunakan perahu layar. Namun demikian pelayaran rakyat mempunyai peranan yang cukup besar dalam sektor perhubungan laut. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan usaha pelayaran rakyat ini adalah dengan di keluarkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubung an Laut nomor : DAL. 11/1/1 tentang Penyelenggaraan dan Pen«G;usahaan Pelayaran Rakyat. Surat Keputusan ini merupa kan pelaksanaan dari pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Ang. kutan Laut. Sebagai kebijaksanaan mengenai pengaturan usaha, Surat Keputusan tersebut mendorong motorisasi armada pe layaran rakyat dan mengembangkan sistem pemilikannya. Ya itu dengan adanya keharusan bentuk badan usaha tertentu untuk mendapatkan ijin usaha pelayaran rakyat. Dalam perkembangannya di Tanjungbumi dewasa ini tidak lagi menggunakan perahu layar sebagai usaha menin& katkan pelayanan sebagai tanggungjawab preventif pengan£ kut dan dengan adanya kemudahan untuk mendapatkan motor. 47

Skripsi


TOMMY HARYONO


48

Adapun bentuk pengembanân sistem pemilikan usaha pela yaran yang disyaratkan dalam memperoleh ijin usaha pela yaran, di Tanjungbumi telah dibentuk suatu perusahaan P • T Makmur Berkat Jaya. Dengan adanya PELRA cabang Tanjungbumi, pelayaran rakyat setempat mempunyai peluang yang lebih besar untuk meningkatkan usahanya. Mengingat peranan pelayaran rak yat dalam sektor perhubungan laut dan perekonomian nasional. Dari kenyataan tersebut diatas maka PELRA dituntut untuk lebih meningkatkan peranannya sebagai organisasi para pengusaha pelayaran rakyat. Dalam praktek pelayaran rakyat, mengenai hubungan keperdataannya lebih banyak didasarlcan pada kebiasaan-ke biasaan yang berlaku dalam dunia pelayaran. Namun demiki an kebiasaan-kebiasaan tersebut setidak-tidaknya merupa kan perbuatan yang tidak bertentangan dengan pengaturan dalam KUHD maupun KUHPerdata. Hal ini dapat kita lihat pada pembentukan perjanjian pengangkutan.- Pada umumnya tidak pernah disadari misalnya dengan membeli tiket saja dapat diartikan telah terjadi sepakat antara pengangkut dengan penumpang. Demikian juga dengan tanggungjawab pe ngangkut dan pelaksanaan tanggungjawab pengangkut. Dalam pelaksanaan tanggungjawab pengangkut, pada umumnya di Tan jungbumi hanya didasarkan pada kesepakatan atau musyawarah para pihak. Di sisi lain dari pengaturan dalam KUHD ini, dalam

Skripsi


TOMMY HARYONO


49

ketentuan pasal 470 ayat 2 dan pasal 474 KUHD mengenai batas-batas ganti rugi yang menjadi tanggungjawab peng angkut. Mengingat nilai ekonomi aekarang sudah tidak se suai lagi dengan ketentuan dalam KUHD tersebut, hal ini dapat menjadi masalah. Karena di sisi lain KUHD mengatur perlindungan terhadap kepentingan pihak pengirim atau pe, milik barang.

2. S a r a n Dalam pengangkutan laut masalah tanggung jawab pe, ngangkut adalah menjadi sangat penting. Mengingat perjan jian pengangkutan itu dibuat dengan etikat baik dari pa ra pihak. Bagi pihak pengirim menghendaki barang yang dj. kirim sampai di tujuan dengan selamat. Sedangkan bagi pi hak pengangkut tentu saja menghendaki agar dalam penye lenggaraan pengangkutan tersebut berjalan dengan baik. Dari keadaan ini, maka perlunya suatu aturan hukum yang mengatur tetang tanggungjawab pengangkut yang seimbang antara kepentingan pengirim atau pemilik barang maupun kepentingan pengangkut itu sendiri. Di samping perlunya kaidah hukum, dalam pengembang an pelayaran rakyat perlu diperhatikan sarana penunjang dari usaha tersebut. Misalnya dari penelitian saya di p<£ labuhan Tanjungbumi dalam musim penghujan dan angin kencang maka kapal tidak dapat merapat atau tidak dapat men dekat ke pantai. Hal ini karena banyaknya karang juga p_e

Skripsi


TOMMY HARYONO


50

nahan ombak sudah tidak dapat berfungsi lagi

dan rusak.

Dari keadaan ini tentu saja akan menghambat fungsi dari pelayaran rakyat sebagai sarana pengangkutan laut. Dalam upaya meningkatkan pelayaran rakyat maka ti dak akan terlepas dari usaha atau peningkatan kemampuan dan motivasi dari pengusaha itu sendiri. Untuk itu maka peranan PELRA harus dituntut meningkatkan peranannya. Di' samping itu perlu dikaji suatu bentuk komunikasi antara para pengusaha maupun dengan pemerintah,.sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan pemeritah sesu ai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dengan mudah dapat diikuti oleh pengusaha. Di samping itu juga perlu adanya penyuluhan hukum maupun ma najemen bagi para pengusaha.

Skripsi


TOMMY HARYONO


DAFTAR BACAAN

BUKU Poerwadarminta, W.J.S., Logat Ket.iil Bahasa Indonesia, cet. I, J.B. Wolters, Jakarta-Groningen, 1951. Purwosutjipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang In donesia - Hukum Angkutan. Buku 3» cet. II, Djambatan,'1984. _ _ _ _ i Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia - Hukum iPelayaran Angkutan Laut dan Perairan Darat, Buku 5> cet, -, Djambatan, 1983. Sapto Sardjono, Hukum Dagang Laut Bagi Indonesia, cet. I Simplex, Jakarta, 1985. Soewando, R.B., Rekaman Situasi Di Sekitar Inpres No. 4 Tahun 1985 - Kumpulan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya Dan Lain-lain. cet. I, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985. Simandjuntak, Emmy Pangaribuan, Beberapa Aspek Hukum Da gang di Indonesia Dalam Perkembangan, cet. I, Bina Gipta, Bandung, 1979 Soebekti, R. dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. cet. XIV, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981. ________ , Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undangundang Kepailitan. cet. VII, Pradnya Paramita, Ja karta, 1977. Team Pembinaan Penatar dan Bahan-bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, Undang-undang Dasar - Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila - Garis-garis Besar Haluan Negara, cet. I, edisi II, 1980 Wiwoho Soedjono, Hukum Pertanggungan Laut. cet. I, Bina Aksara, Jakarta, 1982. 4 ________ * Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut. cet. I Bina Aksara, Jakarta, 1982.

PERUNDANG-UNDANGAN

Skripsi


TOMMY HARYONO


Lampiran No. I

s

u

r

a

n u r t T A N

t

p r . n n n f j j i n N

fio ......................................................... ; i m a ; u k

d a r i

i g a n :ul< l

? « • • • * < ................... •

d i m u a t

P L f l / K H

. N a k h o d a d i a a r a h k a n

r o k

T n l a g a b i r u

* T a n d a

S o l a r

: « • • • « • • • • • * • • • • ................ B o r n n q k a t

p e r j a n j i a n

ircasaeaBca

............ d i

i » • • * • • • • • • * • • • • • • • • • •

p d * : . * .................. .. ............ ..

s o b n g a i m a n a

t e r c a n t u m

d n n c i n n

d a l a m

....................................................

T g l

! * • • • ............ • • • • • • • • « • •

p n r i n c i m

l a m b a r a n

S u r a t

m u n t n n

H u a i

a a a u a i

u r n i a n

J u m l a h

R p ,

i n i *

t e t s s es « s rs rs m ss =1 sa =9 a rr.= n ss 3 sr ct r M a c a m

1

O a r a n g

i k n y a

C o d a

U k u r a n

O a r a n g

T a n / m

T a r i f f i a t u a n

1

Ti;l l* '( in , ___ _____ ______ __ __ 1*JM!i,-

Jnnilnh eoua J o s a

P e n g i r i m

:

T a n d a

t a n g a n ,

C x p i d i a i

A d m i n / T a l o g r a m

N a k h o d a

*

H i n a

3 A N 3 I A N

d i t a r i m a n y a

o y a r a t 2

y a n g

s o s u a i

d o n g

k a p a l

d i d a l a m

a t a u

m o r n b o n g k a r

n y a 3 1 k a

a n

r l i l u o r

b a r a n g 2

i a i

i n i ,

y n n q

k n b a h a a n n

l i n r j k u n g n n m a n u r t i h k a n

p n m i l l k

a n p n r t i .

y g * m a n y a b a b k a n o n g k o s

H u n t a n

k a b i a a a a n

m n m p i i n y a f

t a r t u l i s

K n a u o u t n n

S u r a t

p n m i l l k

t a r c B t a k / t n r c a p / t o r t u l i s

N a k h o d a

j a n j i o n

”

. . .

j a r

ftp*

. . . • • •

11

d i . . , . ................ l i p

.

:

D e n g a n

3 a y a

h n y a r

P a n

*»• • • •

-------

3 1 h « a o l u r u h n y n I3 a y n r

Up "

b a r l n k u h n k

a t a u

b a r a n g

s u s u t / k a r u n a k a n d l l . b i n y o

d n l . n m

P r l n y n r n n

r J u n i a

p o n u m p a n g

p i h a k

6 %

n a p o r t i

y g « t . n r c n n t u m

O n r k a t

p n l n h n h r m 2 i n o n u a t

a t a u

m u a t a n b i l a

y g • m o n g h n n d a k l o n n n n / t n r l g u

t a n g g u r i g a n

d a l a m

p a d a

t o r k a r u a l i

p e l a y a r a n

a d a l a h

t u n d u k f l a k m u r

-

S h i p p i n g *

u t k • k o p n n f c i n g a n

p c u i h u n g k i i f i d i a t a a

m e n a r n n g k a n

m n n y i n g g a h i

m n n n r i m a

d n n g a n

b a r a n g

P r ? r u s a h a a n

n n t u k

p a r j n l a n a n

q u i n , p n c n h n y a

p a n g a n g k u t o n

t l n r i

k o n o n o m o n

t o m p a t ? a t a u

a d a

-

p a r -

l a i n *

d e n

n o j o n l s

I ' o l a y n r n n * i n i

t i d a V

d i

-

lunaoi ueitnlnh tibnnya knpnl mnkn Hnkmur Unrknt Jnya atnu Icecujonnnnyn mempunyai k e b s b a s a n

d g , t i d a k

m e l a l o n g k a n t a n g a n

m u a t a n

y g * m a n a

b i l a

m a l a l a i k a n d i n m U a

u n u m

p o n d a p a t a n

h a l 2 a t n u

y g * l a i n d g » c n r a

b o r n i h

( j i k a

d a n

t i d a k

m e n u r u t a d a )

d g * p a r a n t a r a a n k e h a n d a k n y a

d i s a d i a k a n

H a k i m

m o n j u a l

u n t u k

u t k *

d i b a w a h

y g . b e r h a k

m o -

n a r i m a n y a *

Skripsi


TOMMY HARYONO

S U R A T M UflTJRN

T. Asia Pacific Kantor

No. 1

Pusat

Jnlnn Raya Pelnlinhnn No. 18 Trip. 334 KALIANGET — MAQURA

_____

Selaku C o n o s e m e n t )

Y a n g -b c rta n d a tang.m d ih a w a h m i k m n n w

: .

P i n . A.mlvivnuM .1T

Pernlm : ............. ......

npan

..... .. m engaku

telah

Mierima baik d a n c u k u p barang* d a ri sip cn g iritn : T.

,, A S I A P A C I l - ' I C "

I ’usat

K a lia n g c t qq.

lmat

______ L .i *. .. .-i,!.!.!.!.?.. ...... .............. untuk d isa rn p a ik* n /d iscrah ka n

... ....... d i

>ada :

P a lo i^ -n r : _

alam at

:

,

>crjanjfan Antnra Jurnûn Pernlm Dnu P n * ll«

.lin n ln li vraclit

Kp. ..

i n r n iK iiiiii i t m i i i t t ' I l in i i i l u t l i » i t * fn k ln r ya n * * r » h

i r i l > i r a ii | ' y » » * f i n k lr»r>* b « n fa n a a ia m .

ii,in M lnn R d it r b ib k .u i n l n kri.> l* 1i* ii it m lir i,

e ia m p iin y a d if x la lm lia n y a n f it iiu ju , |n r a ia i> ■pad* S ip rn * irlm > S it> * n « rim a . I.t m b a i'a y a

h « f l M iu d a lm y *

k t r i u li

D a n • rta iijiitu y a

Sudah dibayar Rp.

................

oi:>,x . i n 7. 006, -

I 'e ia h n k a r u t m e itib ffita b u k a ii

lu r a g a n r a r m lit r iia lm k .u t

k e p a d a S ip t -

•;riwisip.««it.» h«« mti..v.0i.*v.r inci.(auii.)i it.. b»rar.*» aiu nn«ii«»2.iva n d if i.

di :

»««*.» (•■«.-> «rw * t

r V i . l i u V « |ia ila J ii r j( » n

nP.

S isa

Sn. h i ;juta Scr.'itun Dm nulnh Tu iuhvibn rnnmrupj a l u .............................................................. ....................... ........... ‘ ...

luiill ( la u l i w t l It m p d la b . a r lw d .k i l i l i f i i l n l u i t j n

n lc li

t n u n lu t k r r > i( ia n . K t r x l l a n m n iu , Iim im !>>•)» Jor«*«r> < J > n |tn c * m ih .

.

J iu A R I r i S l p e i if i i i i* / S i » e -

rim * b t l u n a l . i l t i ih k ju t * m c iiil.r u ilk .-ir (n i< H K » u b il) lia 'a u f * (tu t a t n u H * 't u f ik a n k c r a d a J u r a * a n d a n * n n k 1 jif r a lm n y * trtrh a k » 'p e n u b n y .i t n e n d a p ii/ aynr o l« li .(v p e i> * ir irn /$ io e n e rim «

.. B a y a r

d lle m p a f

Knliangct, tgl.

(u ju an ......... .

... 19..B5. -

ta c a n p t f . h u ila n S ip . iig ir im in c n a n d a l a i i | a i i i C n iu x r in f lit i (em paf) U m b a r t i | u n iA b n n f in y k i l>ul d i h i l i k in i.

riik it a r t a n o 'r h *aV«i 1 I'e im :h rh i T r r a im ]

ya n g

i»*t-

C

itu a f il ia k ( t l« « IV im ttU u | t i i k . iv ifin lH U Onm'n il'ir ) > n | i . t i i i n • » t il U l l i n t k a ilu a H li.*k I ' n t j l i < a i» i> x r r li m a V iu iU ija |M-r'ijiai< l o i ' b w i < lia l« i in i.

Dikctnlnii/nisak.siknn T a u d a taut;an

pcn^lrlm,

'"n u'SA [.aiiA xVaA'L rr Hi A'V 1 I'MIH'IC man

Skripsi

1knliaitj'i't


Nahoda/Jutagan

TOMMY HARYONO


Lampiran No. II D IR E K T O R A T

.lf t in jJ K A I. KAN TGU

n '.m U iU H G A n

W t 'L A U !!

K E S i iC I B A K D A U A N

AL. 626/ V

i.

a

l.A U T

IV

T H L A C A B 1 RU

0j /0 i / S y . TXb- 86. —

T c ln g a b ir u jt /;!.

I.:;'. -

l 9r /,,-

F N ib r u a r i -

5 no—

. i . r .. 1. V ' - ", jolar>an

Sy.-ihbandur sc-

1( c

'/t h .

iingan dengan masalah -

p

:

d

i

S d r . D irckL u r rT.Kakmur

13c r k a t

rl ], -

!‘ < ;Ornr«in R.-ikyat*—•

TI';UG/J 31RiJ/T;UMi.!i:GÛMI.—

1*

Jaya-.

Honunjtic c u r a t Snudara Mo.

003/VJ3J / I I / G 6,

t a n g g a l.

«

0? 1'o b r u a r i 19Q6

p e r i-

h a l permohonan p e n jo lo s a n m asalah P e la y a ra n R akyat, d^ngon i n i . d ic a n p a i kon p c n jc la s n n

c o b n g a i b o r ik u l.

:

o* Bahwa p a d a d a s a m y a d i P olabnhan T c la g a b ir u U dak ;d a armada F c lr a yanr; c c c n r a t.cluvLo uobagai. k.-ipai pomuupang. Naimm dm ;!!:i.:m dalain h a l ti.ngr.n mondor.ak d.-u\ p orl-im h ou c?-! ho.lutn m ojui'drutv:r.nr;a\a .-tfv/ûtan p an g, Syohbnndnr deng;m m oinpcrhatikan kcton tu an -P . yang j*la memberikan d i s p e n s o s i penumpang a ta s perir.ohonan N a k h o d o /p cn u lik k a p a l yan g dalam — I h a l

in i

d it e g o s k a n

p a l

h n ru s

t ic k c t

Sehubungan

ja w a b

pen

a d o li'h

P e ra tu ra n

ngon

i'o ii'.o r

:

1 9 '3? , D r o id ,-ir

t ic k o t

:< l;ila li

m a c a la h

N akhoda

C r d o n a n t ic

U m u iiv

k a p a l

dengan

s u a i

;lu k

P o la y a r a n

m c t n p n n y ;d /m o m :i.] .i.k :i

p c n .ju o lo n bo

I'e r u s a h a a n

s e b a g .-ii

ta h u n

J 9 T '?

k a p a l

r r .u a t a r i

S o t ia p

KUHD.

( d i

d r ji

t o n f y ;;« l.

p s* 37la * ) »

k : , f ;1 y a n g

d :il:> jn

t ijr :;-ib \it

S u ra t

p c n u i:p a n g

A g c n t /p c m ilik

d ia m a n n t k .-'j'.

p n n g a w / t ; ] h a l

K M . l 0 9 / i n U 2 >8/ r h l > ’ ' 8 2 t

u n tu k

so u u a i

o p e ra to r

p c n g a t u r o ji

k a p a l ,

d an

(

R a k y a t.

ada

1c

m o k a n ic m o

k a p a l* ) .

b e rta n g g u n g

P a : * a l « l 5 ( 2)

pada

d i

S c h -jo

Syah b ^ n d a r

K opulnr-a* H o n tc ri

-

:;o

P o r h u b i> -

. ' T T - i! .-t? *•- L ~ t e n t a n g

P e » . ’ -j*

S y a M u ’r . d a r o

MonyaJtj1; uL. m.-ir-alnh poi;,;” luaran l.f ra ;k s a p i, iii !<:•< Inr.i.anni yangbcriroiisp'i K-if.'ij 11, i : i.. If' -wii ( ■!

I.'.'in

!«;nnyc? ]:\) n ;jig

Skripsi

d . - i l •v i J i;:.T

*1• ' n*

h ctyj i-»} , /,•>i >,•* ti.••*]■;-ini nrrvi

)'■.r.-. ).

pon/;J.ri -

i•!‘u i ,HJ:/

lv

:i •


TOMMY HARYONO


c . Mononggapl b u tir no«3 :*‘ >ral. r.aiKl.ii a l.oruobwl*, don/'/-.n iiil d ijo l/m k a n b-8/*f

tcn fl-

gal#' 29 Maret 1987*. dan In s tr u k s i D irek tu r Jen d era l Perhubungan Laut Nomor AL*59/l/3~S/*, tanggal* 2& -A p ril-l9 flh bahwa k o p a l-k a p a l n iaga diw ajlbkan bnrflabunft peda Fcrusahaan P cloy ar.-m ( tid a k tlonj'rj'i a t ;s> nama p c r s o o r a n g ji atau under the w in g .), d* Mervyan^cut masalah te h n is penggabungan pada Perusahaan P elayaran , maka d i tompuh dengan Cara m^nasxikkan kopul—kapal te r s e b u t sebaga i saham atau men ju a l poda Perusahaan relayarnn© 2« Dcmikian p en jela sa n kuna untuk m enjodi maklum dan pcrhatiannyao—

!' into:* Wilayah IV D it jc n la -

iv-\bxr’• ..i Tanjuigbumi di - Tg.Dunu. tua DPC#Pclra di — Tg*Bumi0—

Skripsi


TOMMY HARYONO

PENYELEIJGGARAAIJ PELAYARAN RAKYAT. ( SUATU STUDI DI PELABUHAN TANJUtfGBULII, 1'Ji.DUHA ) S K R I P S I. Diajukan untuk melengkapi tugas dan

Recommend Documents