PENYALURAN DANA UKM MELALUI PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK MANDIRI CABANG SOLOK SUMBAR SKRIPSI

PENYALURAN DANA UKM MELALUI PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK MANDIRI CABANG SOLOK SUMBAR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

DIEGI DONA SARI NIM : 030200065 DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007 Diegi Dona Sari : Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, 2007. USU Repository © 2009

2

PENYALURAN DANA UKM MELALUI PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK MANDIRI CABANG SOLOK SUMBAR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH: DIEGI DONA SARI NIM : 030200065 DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

Ketua Departemen

Prof. Dr. Bismar Nasution SH., M.H Nip. 131 570 455

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Prof. Dr. Bismar Nasution SH., M.H Nip. 131 570 455

Dr. Sunarmi SH., M.Hum Nip. 131 835 566

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007 Diegi Dona Sari : Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, 2007. USU Repository © 2009

3

KATA PENGANTAR Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, Sang Khalik, Sang Maha Pemberi Jalan kepada umat, yang telah mencurahkan rahmat dan karunia yang begitu besar kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Begitu pula shalawat beriring salam Penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, (Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi sayyidina Muhammad) semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Adalah menjadi kewajiban bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara untuk membuat suatu karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan masa kuliahnya. Untuk mencapai gelar Sarjana Hukum itulah Penulis juga membuat suatu karya ilmiah yang berjudul “Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar”. Kesadaran Penulis akan tidak sempurnanya hasil penulisan skripsi ini membawa harapan yang besar kepada semua pihak agar dapat memberikan kritik dan saran yang konstruktif guna menghasilkan sebuah karya ilmiah yang lebih baik dan lebih sempurna lagi, baik dari segi materi maupun cara penulisannya di masa mendatang. Terlepas dari semua kekurangan yang ada pada skripsi ini, Penulis persembahkan skripsi ini dan Penulis memberikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada: Kedua Orangtuaku tercinta, yang selalu dengan tulus mencintai dan menyayangiku,

memberikan

perhatian

dan

kasih

sayang,

melakukan

pengorbanan dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih, Aya Suyatman Sy

Diegi Dona Sari : Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, 2007. USU Repository © 2009

4

Manan (Semangat, kasih sayang, pengorbanan yang Aya berikan selama ini memberikan bukti dan pelajaran bahwa hidup itu akan menjadi lebih indah dan berharga apabila kita menjalaninya dengan penuh keikhlasan, semuanya itu milik Allah), dan Mama Yohanna (Tiada kata seindah doa yang selama ini mama berikan pada anak-anak Mama, ketulusan, kesabaran, keikhlasan dan kelucuan Mama mengajarkan kami arti sebuah kasih sayang). My Uni, kakak sekaligus sahabat terbaikku Medea Andam Sari S.Psi (Akhirnya….kita jadi Sarjana juga ya Med....), Adek-adekku tersayang Tika Mardhatilla Sari (PeDe Ka…g ada orang yang sempurna di dunia ni, cerewet begini tapi aq sayang x loh ama kau..hehehe…), Nabilla Safira en Muhammad Fadhillah (Cepet gede ya sayang…). Egi sayang semuanya…Mama, Aya, Uni, dan adek-adek merupakan sumber semangat hidup Egi, maafkan semua kesalahan dan terima kasih atas segalanya… Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Sunarmi., SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang berkenan menyediakan segenap waktu, tenaga, pikiran dan membagikan wawasan serta pengetahuan dan membimbing sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM, K, Sp. A (K), Sebagai Rektor Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan yang berharga mengikuti segala kegiatan yang dilaksanakan di dalam kampus USU, semoga ada kemajuan yang lebih baik lagi dalam mendukung proses belajar mengajar.


5

2. Bapak Prof. Dr. Runtung SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, atas dukungan yang besar terhadap seluruh mahasiswa/i di dalam lingkungan kampus Fakultas Hukum USU. Kami menyadari telah banyak sekali kemajuan pada fakultas sejak kepemimpinan Bapak. 3. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution SH., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah membimbing mahasiswa/i Ikatan Mahasiswa Hukum Ekonomi (Economic Law Student Association/ ELSA), semoga dengan semangat dan dukungan yang Bapak berikan selama ini dapat kami bawa ke dalam dunia kerja dan kehidupan sesungguhnya. 4. Ibu Dr. Sunarmi SH., M.Hum., selaku Sekretaris Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, terima kasih atas dukungan yang ibu berikan sehingga Penulis dapat segera menyelesaikan penulisan skripsi ini. 5.. Bapak Makdin Munthe SH., M.Hum., selaku Dosen Wali Penulis, terima kasih atas dukungan dan bimbingan yang selama ini Bapak berikan kepada Penulis. 6. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan ilmu dan membimbing Penulis dalam proses pembelajaran selama masa perkuliahan. 7. Seluruh pegawai tata usaha Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan bantuan kepada seluruh mahasiswa/i, mulai dari


6

kami masuk kuliah hingga kami menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum tercinta ini. 8. Keluarga besar Anas Sjarief di Solok, dan Keluarga besar Syamsir Manan di Padang, Amak, Nenek, tante dan om, mohon maaf Egi tidak dapat menyebutkan satu persatu, Egi sangat berterima kasih sekali atas semua dukungan dan bantuan baik moril maupun materil yang selama ini diberikan mulai dari Egi lahir hingga Egi berhasil menyelesaikan kuliah. 9. Pihak PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, yang telah memberikan informasi demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Khususnya kepada Bapak Fernando dan Om Khairil beserta keluarga. 10. Seluruh Bapak dan Ibu Guru yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam hidupku, mulai dari SD (SD Negeri 01 Tanjung Pinang), SLTP (SLTP Negeri 05 Tanjung Pinang, SLTP Negeri 04 Solok), hingga SMU (SMU Negeri 01 Solok). 11. Keluarga keduaku di Medan, Sahabat-sahabat terbaikku Putri Marlina Sari SH di Sukabumi, Nia Avenasari S SH, Fitri Hadijah, Kiki Meirina Pradipta, Puspita Senjayu SH, Masnari Darnisa Hutasuhut SH, Bertemu dan bersahabat dengan kalian merupakan anugerah terindah yang pernah kumiliki, terima kasih telah bersedia menjadi tempatku berkeluh kesah, terima kasih atas uang-uang yang kalian relakan buat aq utangin…huehee… terima kasih udah mau jadi sahabat sekaligus keluargaku…luv u girlz… 12. Kawan-kawan senasib dan seperjuangan di kampus Hukum USU, Ayu Andanaly (tenang Yu, Egi yakin Ayu pasti bisa), Ahmad Azhary Lubis, Wulan Anggraeni Zega, Atria Fachrina, Wan Yusnizar,


7

Abdul Muluk Lubis, Ari Masias Sembiring, M. Ayodia Rizaldi, Hayatun Puspa Nainggolan, M. Saleh Mukaddam, Rudi Sunardi, Zuliana Maro Batubara SH, M. Anwar Tanjung SH, Nora Amelia SH, M. Budi Ibrahim, Izzatul Himmah Sinaga SH, Laswinda Diana Nasution

SH,

Sri

Cipta,

Maharani

SH,

Taufik

Mustakim,

Ferdiansyah, Eka Krisnawati, Sri Ramadhani SH, thank u…I will be miz u… 13. Sahabat sepanjang hayat Nidawati beserta keluarga, Mami, Papi, Ijul, kalo pulang aq pasti nginap lagi…tengkyu dah jadi temenku dari zaman SMA dulu hingga sekarang dan aq harap persahabatan ni akan terus ada sampai kapanpun… 14. Teman-teman masa SMU, Swastika Adinegoro, Agustia Permanda, Rini Amalia, Nike Yulistifoni Syameer, Dori Putra, teman-teman masa SLTP, Irfa Susilawati, Yenny Febrianty, Risa Agdeli Syahid, Delfi Armayanti, Wiwi Hermawati, dan teman masa kecilku “Meri” Afriyeni,..Masa-masa indah selama sekolah dulu dengan kalian semua g kan pernah terlupakan…… 15. Bang Cemen, tengkyu dah sabar nemani uni selama ni dalam suka maupun duka, walopun lebih banyak dukanya y…huehehe….moga langgeng trus y… Amien.. 16. Ibu kost, maap kalo selama ni kelakuan aq sering buat ibu jengkel….terima kasih dah jagain aq selama aq jadi anak kostmu…

17. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 18. Para penghuni Kampus: all of Stb ’03, ’04, ’05, ’06, dan buat yang baru datang ’07….


8

19. Seorang teman yang selama ini selalu menemaniku di kala senang, sedih, gembira, terima kasih buat semua kenangan yang sudah tercipta, Kenangan bukan untuk dilupakan tapi untuk dijadikan pelajaran. Bukankah kita bisa mencoba belajar menjadi dewasa dar1 semua kenangan

yang telah

terlalui??? tengkyu buat semuanya ya…”100402-220507”. 20. Serta semua waktu yang telah terlalui, masa yang telah terjalani, kenangan yang sudah terciptakan, yang benar-benar akan senantiasa tersimpan di dalam memori hatiku di sekian kejadian dalam hidupku, mulai dari aq lahir kedunia hingga aq berada disini sekarang…thanks for everything….

Medan, Agustus 2007 Penulis,

Diegi Dona Sari


9

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................

i

DAFTAR ISI ..............................................................................................

vii

DAFTAR TABEL DAN SKEMA ..............................................................

x

ABSTRAKSI ...............................................................................................

xi

BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang ......................................................................

1

B. Perumusan Masalah ...............................................................

6

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ...............................................

6

D. Keaslian Penulisan.................................................................

8

E. Tinjauan Kepustakaan............................................................

8

F. Metode Penulisan ..................................................................

10

G. Sistematika Penulisan ............................................................

13

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBERIAN KREDIT A. Unsur-unsur dan Tujuan Kredit .............................................

16

1. Unsur-unsur Kredit ............................................................

16

2. Tujuan Kredit ....................................................................

18

B. Jenis-jenis Kredit ...................................................................

22

C. Pembatasan Pemberian Kredit ...............................................

33

1. Batas Maksimum Pemberian Kredit ..................................

33

2. Larangan Pemberian Kredit ..............................................

37

D. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit ...........................................

38


10

E. Jaminan Kredit .....................................................................

45

1. Pengertian dan Kegunaan Jaminan Kredit .........................

45

2. Jenis-jenis Jaminan Kredit ................................................

48

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG USAHA KECIL DAN MENENGAH A. Pengertian dan Karakteristik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ..................................................................................

57

B. Landasan Hukum Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ...........

61

C. Ketahanan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Prospek Bisnisnya ..............................................................................

62

1. Ketahanan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) .................

62

2. Prospek Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ..........

67

D. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ..............

70

BAB IV : PENYALURAN DANA UKM MELALUI PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK MANDIRI CABANG SOLOK SUMBAR A. Prosedur Penyaluran Dana Melalui Pemberian Kredit Kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta jaminan untuk memperoleh kredit UKM pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar ........................................................................

75

1. Prosedur Penyaluran Dana Melalui Pemberian Kredit Kepada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) pada PT Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar .........................

75


11

2. Jaminan Untuk Memperoleh Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada PT Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar ...........................................................................

81

B. Hambatan Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar .........

84

C. Upaya Hukum yang Dilakukan PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar terhadap Kredit yang Bermasalah ...................

85

BAB V : Kesimpulan dan Saran A. Kesimpulan ..............................................................................

91

B. Saran ........................................................................................

93

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


12

DAFTAR TABEL DAN SKEMA

SKEMA SKEMA 1.1 JENIS-JENIS JAMINAN KREDIT .....................................

53

TABEL TABEL 1.1 ANALISIS KEKUATAN DAN KELEMAHAN ...................

63


13

PENYALURAN DANA UKM MELALUI PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK MANDIRI CABANG SOLOK SUMBAR ABSTRAKSI *) Prof. Dr. Bismar Nasution, SH. M.H **) Dr. Sunarmi, SH. M.Hum ***) Diegi Dona Sari

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan mewujudkan ekonomi pasar bebas, tetapi hal ini terkendala dalam hal penyediaan modal, maka perlu dicari solusi bagaimana sebaiknya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat diberdayakan agar dapat hidup secara wajar, dimana pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan. Namun yang paling penting adalah pengadaan dana ataupun modal guna peningkatan usaha tersebut. Dan sebagian dari dana tersebut diharapkan dari lembaga keuangan seperti lembaga perbankan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba mengkaji peranan Bank khususnya PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar dalam hal penyaluran dana kredit dalam peningkatan pendapatan dan mutu dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Skripsi ini berupaya menelaah dan mengulas prosedur penyaluran dana UKM pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar dan jaminan-jaminan yang dapat dijadikan sebagai agunan untuk memperoleh pinjaman kredit UKM, serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak Bank dalam penyaluran kredit UKM, dan upaya hukum yang dapat oleh PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar terhadap nasabah debitor macet. Didalam pembahasan terhadap permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian hukum normatif deskriptif dimana tahap awal penulis melakukan penelitian terhadap data sekunder yaitu peraturan perundangundangan yang terkait dengan kredit untuk UKM dan tahap selanjutnya penulis melakukan penelitian dengan melakukan teknik wawancara dan mengumpulkan bahan dari narasumber yaitu Bagian Perkreditan pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyaluran kredit bagi UKM di Kota Solok Sumbar. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa prosedur penyaluran kredit akan disetujui apabila debitor telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bank, dan apabila terjadi kredit macet bank tidak langsung melakukan tindakan hukum yang keras, tetapi kepada debitor telah diusahakan perdamaian dan apabila perdamaian tidak tercapai maka hal ini akan dilimpahkan oleh bank kepada Kantor Piutang Negara dan Lelang (KPNL).

*) Dosen Pembimbing I **) Dosen Pembimbing II ***) Mahasiswa Fakultas Hukum USU


14

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sebuah negara aktif berfungsi dalam bidang-bidang kemakmuran dan keadilan sosial. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh sila kelima dari Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Tujuan keadilan sosial ini ialah kemakmuran bersama, dengan kata lain bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah membentuk suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Selain itu Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatakan bahwa perekonomian didasarkan pada asas demokrasi ekonomi, yaitu kemakmuran bagi semua orang. Jadi jelaslah bahwa yang mengendalikan konsep demokrasi ekonomi di Indonesia itu adalah Pancasila dan UUD 1945. 1 Berangkat dari konsepsi di atas, maka demokrasi ekonomi di Indonesia itu dirumuskan oleh Mubyarto sebagai “Demokrasi Ekonomi Pancasila” yang mempunyai ciri khas sebagai berikut: 2 Pertama, dalam

sistem

ekonomi

Pancasila

koperasi

ialah

soko

guru

perekonomian. Kedua,

perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan–rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting ialah moral.

Ketiga,

perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam perekonomian Pancasila terdapat solidaritas sosial. 1

Zainal Asikin, Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995) hal. 6. 2 Ibid. Diegi Dona Sari : Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, 2007. USU Repository © 2009

15

Keempat, perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Sedangkan sistem perekonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak mengenal batas-batas Negara. Kelima,

sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara

perencanaan

sentral

(nasional)

dengan

tekanan

pada

demokrasi ekonomi tersebut

maka

desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Dengan

berlandaskan prinsip

kemakmuran masyarakatlah yang harus diutamakan oleh pemerintah, bukan kemakmuran orang seorang. Roda perekonomian di Indonesia didominasi oleh kegiatan perbankan, secara tidak langsung bank dapat membantu pemerintah di dalam pembangunan perekonomian di dalam negeri, yaitu dengan jalan menyediakan modal atau menjadi sumber dana untuk memperlancar jalannya lalu lintas perekonomian. Menyediakan modal atau menjadi sumber dana yang dimaksudkan di sini di antaranya dalam bentuk perkreditan bagi pengusaha-pengusaha, pemerintah daerah, maupun masyarakat golongan ekonomi lemah yang benar-benar membutuhkan atau memerlukan bantuan modal guna membiayai usaha-usaha lainnya yang kesemuanya itu bertujuan untuk mencapai tingkat perekonomian yang stabil hingga terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.


16

Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. 3 Konstitusi Republik Indonesia menegaskan bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, yang berarti kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Penjabaran

operasional

dari

paradigma

strategi

pembangunan

berbasis

kesejahteraan rakyat tersebut, maka selanjutnya pemerintah harus menetapkan kerangka

umum

kebijaksanaan

ekonominya

berdasarkan

pada

prioritas

pemberdayaan sendi-sendi perekonomian negara berdasarkan misi dan fungsi institusionalnya yang telah disepakati sejak kemerdekaan dan tertuang dalam UUD 1945, yang selama ini kurang dilaksanakan, yaitu dengan memprioritaskan terlebih dulu pada usaha pemberdayaan kelembagaan ekonomi koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), kemudian BUMN dan selanjutnya pemberdayaan usaha swasta menengah dan besar. 4 Pentingnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) khususnya Usaha Kecil (UK) di negara-negara berkembang sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran terutama dari golongan masyarakat berpendidikan rendah, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan, serta masalah urbanisasi dengan segala efek-efek negatifnya. Artinya, keberadaan atau perkembangan Usaha Kecil dan

3

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) hal. 7. 4 Marsuki, Analisis Perekonomian Nasional dan Internasional, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005) hal. 28. Diegi Dona Sari : Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, 2007. USU Repository © 2009

17

Menengah (UKM) diharapkan dapat memberi suatu kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas. Di Indonesia peranan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), khususnya Usaha Kecil (UK) juga sering dikaitkan dengan upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Oleh sebab itu, tidak heran jika kebijakan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia sering dianggap secara tidak langsung sebagai kebijakan penciptaan kesempatan kerja atau kebijakan anti-kemiskinan, atau kebijakan redistribusi pendapatan.

5

Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 disebutkan “bahwa perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan UMKM dan koperasi yang telah mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi bagian terbesar daripada rakyat Indonesia, peran UMKM yang terbesar ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap produksi nasional, jumlah unit usaha dan pengusaha, serta penyerapan tenaga kerja”. Untuk mencapai sasaran pembangunan di atas, upaya menggabungkan usaha kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Dimana dilihat dari kebijakan yang bersifat makro, terutama yang paling menggairahkan pengusaha kecil adalah kebijakan perkreditan yang diperankan oleh perbankan. 5

Tulus T.H. Tambunan, Usaha Kecil dan Menengah Di Indonesia (beberapa isu penting), (Jakarta: Salemba Empat, 2002) hal. 1. Diegi Dona Sari : Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, 2007. USU Repository © 2009

18

Sejalan dengan kebijakan di atas, lembaga perbankan sejak awal pembangunan telah memberikan perhatian yang cukup

besar terhadap

pengembangan sektor usaha kecil, terutama melalui berbagai sistem kredit kecil, seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Usaha Kecil (KUK), dan sebagainya. Ramai-ramai melirik Usaha Kecil dan Menengah (UKM), begitulah yang dilakukan sektor perbankan dalam beberapa tahun terakhir ini. Kalau dulu bank lebih suka berhubungan dengan pengusaha-pengusaha besar dengan kredit puluhan miliar rupiah, sekarang lebih nyaman menjangkau pasar kredit di Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Fenomena ini menunjukkan hal yang sangat positif, karena perbankan diharapkan bisa berperan dalam pengembangan ekonomi nasional. Dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah pilar utama atau boleh dikatakan sebagai basis perekonomian nasional. PT. Bank Mandiri menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pemberian kredit, misalnya pemberian kredit kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dalam hal ini pihak pengusaha harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak PT. Bank Mandiri, baik itu dalam hal prosedur pemberian kredit dan pembayaran kredit maupun tentang jaminan dari kredit tersebut. Melihat besarnya peranan perbankan dalam membangun perekonomian nasional khususnya dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat atau pengusaha kecil dan menengah, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “PENYALURAN DANA UKM MELALUI PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK MANDIRI CABANG SOLOK SUMBAR”, sebagai penulisan skripsi.


19

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah di dalam skiripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana prosedur penyaluran dana melalui pemberian kredit kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta jaminan untuk memperoleh kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar ? 2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar dalam pemberian kredit kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ? 3. Upaya Hukum apa saja yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar terhadap kredit yang bermasalah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang proses penyaluran dana melalui pemberian kredit kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) oleh PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar. Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dibahas di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan memahami dengan jelas prosedur dan syarat-syarat serta jaminan yang harus dipenuhi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar dapat memberikan pinjaman kredit.


20

2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak bank dalam memberikan kredit kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 3. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar terhadap kredit yang bermasalah. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu : 1. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian ataupun masukan terhadap penyaluran dana melalui pemberian kredit kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 2. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan ataupun sumbangan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, memberi manfaat bagi dunia perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya, selain itu diharapkan juga agar tulisan ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi perpustakaan fakultas hukum USU.

D. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi ini didasarkan oleh ide, gagasan, pemikiran dan yang utama adalah ketertarikan penulis terhadap fenomena pemberian kredit dalam penyaluran dana kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dilakukan oleh lembaga perbankan. Artinya keaslian penulisan ini bukanlah hasil ciptaan atau penggandaan dari hasil karya orang lain. Kalaupun ternyata sudah ada judul yang hampir sama dengan ini, penulis yakin substansi pembahasannya berbeda Oleh karena itu, keaslian penulisan ini terjamin adanya.


21

Kalaupun ada pendapat atau kritikan dari penulisan ini, semata-mata adalah sebagai faktor pendukung dan pelengkap dalam usaha menyusun dan menyelesaikan tulisan ini. Karena hal tersebut memang sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan tulisan ini.

E. Tinjauan Kepustakaan Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae yang dimaksud dengan bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubungan dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada banker sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga. 6 Rumusan mengenai pengertian bank yang lain, dikemukakan oleh G. M. Verryn Stuart, dalam bukunya, Bank Politik, berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. 7 Dalam

Undang-Undang

No.

7

Tahun 1992

tentang

Perbankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi 6 7

Zainal Asikin, Op. cit., hal. 4. Hermansyah, Op. cit., hal. 8.


22

bank dalam sistem hukum Indonesia sebagai intermediary bagi masyarakat yang surplus dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh bank berdasarkan pasal tersebut dinamakan “simpanan”, sedangkan penyalurannya kembali dari bank kepada masyarakat dinamakan “kredit”. Kesimpulan ini mengandung suatu konsep dasar dari sistem perbankan di Indonesia bahwa dana masyarakat yang ditempatkan pada lembaga perbankan disebut “simpanan”, tetapi dana bank yang ditempatkan pada masyarakat disebut “kredit”. 8 Dalam masyarakat umum istilah kredit sudah tidak asing lagi dan bahkan dapat dikatakan populer (dan merakyat), sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah dicampur-baurkan begitu saja dengan istilah utang. 9 Pengertian kredit menurut UU No. 10 Tahun 1998, Pasal 1 huruf k adalah : “ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

10

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. 11

8

Tri Widiyono, Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia (simpanan, jasa, dan kredit), (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006) hal. 7. 9 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001) hal. 236. 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 huruf k. 11 Hermansyah, Op. cit., hal. 55. Diegi Dona Sari : Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, 2007. USU Repository © 2009

23

Pada dasarnya Usaha Kecil tidak mempunyai arti yang pasti, menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/ 1/ UKK/ tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah : “ Usaha yang memiliki total asset maksimum Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati. Pengertian Usaha Kecil ini meliputi usaha perseorangan, badan usaha swasta dan koperasi, sepanjang asset yang dimiliki tidak melebihi nilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)”. Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan seperti kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha yang mempunyai asset Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau omzet tahunan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

F. Metode Penulisan Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan antara lain: 1. Jenis Penelitian Dalam menyusun skripsi ini, digunakan Metode Penelitian Hukum Normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder. Sedangkan


24

bersifat deskriptif maksudnya penelitian tersebut dilakukan untuk dapat menggambarkan tentang Penyaluran Dana UKM melalui Pemberian Kredit pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, guna menjawab permasalahan yang ada dengan melakukan survey ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung teori yang ada. 2. Sumber Data a. Data Primer Yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan informan yang berasal dari karyawan PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar dan pihak-pihak yang terkait dan memenuhi karakteristik untuk mendapat gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. b. Data Sekunder Data-data sekunder tersebut, meliputi:

12

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: a) Undang-Undang Dasar 1945. b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. d) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. e) Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. f) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. 12

Amiruddin & Zainal Assikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 31. Diegi Dona Sari : Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, 2007. USU Repository © 2009

25

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil seminar dan pendapat dari kalangan pakar hukum (bukubuku rujukan tentang perkreditan dan pengusaha kecil, berita seputar prosedur pemberian kredit pada pengusaha kecil). 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: a. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan. b. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu suatu pengumpulan data dengan cara terjun ke lapangan guna memperoleh data-data yang diperlukan, dan data yang diperoleh itu disebut dengan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari pihak PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara (interview). Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang yakni pewawancara


26

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang independen.

13

4. Analisis Data Data primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menterjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

G. Sistematika Penulisan Penulisan ini dibuat secara terperinci dan sistematis, agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika itu merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara yang satu dengan yang lain, yang dapat dilihat sebagai berikut: BAB I

:

Pendahuluan Merupakan bab yang memberikan ilustrasi guna memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh serta sistematis terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tinjauan

13

Ibid., hlm. 82.


27

kepustakaan, metode penulisan, yang kemudian diakhiri oleh sistematika penulisan. BAB II :

Tinjauan Umum tentang Pemberian Kredit Merupakan bab yang memberikan pemahaman serta gambaran tentang unsur-unsur dan tujuan kredit, jenis-jenis kredit, pembatasan pemberian kredit, serta prinsip-prinsip pemberian kredit.

BAB III :

Tinjauan Umum tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Merupakan bab yang memberikan pemahaman serta gambaran tentang pengertian dan karakteristik Usaha Kecil dan Menengah (UKM), landasan hukum Usaha Kecil dan Menengah (UKM), ketahanan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta prospek bisnisnya, dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

BAB IV :

Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar Bab ini merupakan perumusan pokok penulisan yang terdiri dari prosedur penyaluran dana melalui pemberian kredit kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) oleh PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar serta jaminan untuk memperoleh kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, hambatan-hambatan pemberian kredit kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, serta upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar terhadap kredit yang bermasalah.


28

BAB V :

Kesimpulan dan Saran Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari semua bab terdahulu yang telah dijelaskan serta saran-saran sebagai suatu solusi atau masukan terhadap masalah yang akan dibahas dan mungkin akan

berguna bagi perkembangan penyaluran dana kepada

masyarakat khususnya sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga perbankan, khususnya oleh PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar.


29

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBERIAN KREDIT

A. Unsur-unsur dan Tujuan Kredit 1. Unsur-unsur Kredit Unsur-unsur kredit sangat erat kaitannya dengan pengertian kredit itu sendiri. Istilah kredit berasal dari bahasa Latin yaitu “credere”, “credo”, dan “creditum”, yang kesemuanya itu berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditor sebagai orang atau lembaga yang memberi kredit yang lazimnya disebut bank, dalam hubungan perkreditan dengan debitor sebagai penerima kredit atau nasabah, saling mempunyai kepercayaan, bahwa debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.

14

Istilah kredit juga disebutkan di dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 huruf k, menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari rumusan pengertian kredit ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada bank konvensional kontra prestasi dari pemberian kredit ini adalah berupa bunga. 15 Kredit menyediakan uang atau tagihan atas dasar persetujuan atau kesepakatan bersama antara pihak bank dan pihak lain dengan kewajiban pihak 14 15

Rachmadi Usman, Loc. cit. Ibid., hal. 237.

Diegi Dona Sari : Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok 16 Sumbar, 2007. USU Repository © 2009

30

peminjam

atau

pihak

yang

dibiayai

untuk

melunasi

utangnya

atau

mengembalikannya beserta bunga dalam tenggang waktu yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam (uang) yang dilakukan antara pihak bank dan pihak lain, nasabah peminjam dana. Perjanjian pinjam-meminjam (uang) itu dibuat atas dasar kepercayaan bahwa peminjam dalam tenggang waktu yang telah ditentukan akan melunasi atau mengembalikan pinjaman uang atau tagihan tersebut kepada bank disertai pembayaran sejumlah bunga. 16 Pada umumnya, dalam perjanjiannya akan ditekankan kewajiban pihak peminjam uang untuk memenuhi kewajibannya melunasi, mengembalikan, atau mengangsur utang pokoknya beserta bunga sesuai dengan yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur yang terdapat di dalam kredit, yaitu : 17 1. kepercayaan; yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu; 2. waktu; yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya; jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana; 3. prestasi; yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontra-prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga atau imbalan;

16 17

Ibid. Ibid., hal. 238.


31

4. risiko; yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan.

2. Tujuan Kredit Tujuan kredit adalah untuk memperoleh keuntungan dari bunga kredit yang dibebankan kepada debitor sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan. Tujuan kredit dapat dilihat dari dua fungsi pokok yang saling berkaitan, yaitu:

18

a. Profitabilitas adalah tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diperoleh dari pungutan bunga. b. Safety adalah keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benarbenar terjamin sehingga tujuan profitabilitynya dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Berdasarkan pengertian kredit menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 huruf k, maka diambil pengertian bahwa tujuan dari kredit adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang kekurangan dana untuk berusaha atau menjalankan usahanya, hal ini dilakukan dengan jalan memberikan dana kepada masyarakat. Pemberian kredit ini biasanya dilakukan oleh lembaga perbankan, dimana pihak bank merupakan lembaga penyedia atau penyalur dana kepada masyarakat yang kekurangan dana, dan dana yang disalurkan tersebut diambil dari dana masyarakat yang menghimpun uangnya di bank dalam bentuk simpanan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian kredit 18

M. Tohar, Permodalan dan Perkreditan Koperasi, (Yogyakarta: Kanisius, 1999) hal.

89. Diegi Dona Sari : Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, 2007. USU Repository © 2009

32

yang dilakukan oleh lembaga perbankan ini merupakan suatu intermediary antara masyarakat yang surplus dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Tujuan perkreditan yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugasnya harus diarahkan untuk kepentingan bank, yaitu: 19 a. Membantu perkembangan kegiatan ekonomi sesuai dengan kebijaksanaan dan program pemerintah dengan tetap mendasarkan pada persyaratan bank secara teknis dan wajar. b. Mencari keuntungan yang layak bagi bank. c. Membantu perluasan pemanfaatan jasa-jasa perbankan lainnya, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kredit itu sendiri. Di dalam perkreditan melibatkan beberapa pihak, yaitu kreditor (bank), debitor (penerima kredit), otorita moneter, bahkan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, tujuan perkreditan berbeda-beda dan tergantung pada pihak-pihak tersebut, yaitu:

20

a. Bagi Kreditor (Bank) Perkreditan merupakan sumber utama pendapatannya, selain itu tujuan pemberian kredit merupakan perangsang pemasaran produk-produk lainnya dalam persaingan serta perkreditan merupakan instrument penjaga likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas.

19

Ruddy Tri Santoso, Mengenal Dunia Perbankan (Cetakan Kedua, Edisi I), (Yogyakarta: Andi Offset, 1996) hal. 111. 20 Moh.Tjoekam, Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial (Konsep, Tehnik, dan Kasus), (Jakarta: P T. Gramedia Pustaka Utama) hal. 2. Diegi Dona Sari : Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, 2007. USU Repository © 2009

33

b. Bagi Debitor (Penerima Kredit) Kredit berfungsi sebagai sarana untuk membuat kegiatan usaha makin lancar dan performance (kinerja) usaha semakin baik daripada sebelumnya, selain itu kredit juga bertujuan untuk meningkatkan minat berusaha dan keuntungan sebagai jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan serta memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan. c. Bagi Otorita Kredit berfungsi sebagai instrument moneter, selain itu kredit juga berfungsi untuk menciptakan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yang memperluas sumber pendapatan dan kemungkinan membuka sumber-sumber pendapatan Negara, serta berfungsi sebagai instrument untuk ikut serta meningkatkan mutu manajemen dunia usaha, sehingga terjadi efisiensi dan mengurangi pemborosan di semua lini. d. Bagi Masyarakat Kredit berfungsi mengurangi pengangguran, karena membuka peluang berusaha, bekerja dan pemerataan pendapatan serta meningkatkan fungsi pasar, karena ada peningkatan daya beli (social buying power). Secara umum, tujuan kredit di bank dapat dipaparkan sebagai berikut: a. memenuhi kebutuhan nasabah dalam persediaan uang tunai saat ini; b. mempertahankan standar perkreditan yang layak; c. mengevaluasi berbagai kesempatan usaha baru; d. mendatangkan keuntungan bagi bank dan pada saat yang sama menyediakan likuiditas yang memadai.


34

Tujuan dasar kredit dimaksudkan untuk pencapaian suatu tujuan tertentu yang tidak boleh merugikan tujuan lainnya, bahkan harus saling menunjang atau dapat dicapai bersama. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dan melalui suatu analisis dan penelitian yang cermat untuik mencegah terjadinya kerugian bagi bank. 21 Pemberian kredit khususnya kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) atau kepada masyarakat yang kurang mampu ini diasumsikan bahwa rakyat miskin, atau relatif miskin, berada dalam posisi mengatasi persoalan keuangan mereka dengan usahanya sendiri, apabila mereka dibantu agar menjadi produktif. Tujuan program kredit ini adalah untuk memperbaiki potensi kemandirian kelompok masyarakat dalam memecahkan persoalannya sendiri, yaitu keluar dari jurang kemiskinan. 22 Dengan adanya pemberian kredit ini, diharapkan dapat menunjang pembangunan perekonomian nasional, khususnya di sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sehingga masyarakat dari semua lapisan dapat ikut berperan serta di dalamnya. Dengan adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berusaha khususnya masyarakat lapisan bawah, yaitu dengan pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak perbankan, maka hal ini dianggap sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran, memerangi kemiskinan, dan juga sebagai upaya untuk pemerataan pendapatan. Hal ini disebabkan karena Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu sarana untuk menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah

21

Ruddy Tri Santoso, Loc. cit. Hans Nirschl & Georg Sticker, Ilmu Berhemat Panduan Kredit Mikro untuk Usaha Kecil, (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2005) hal. 7. 22


35

pengangguran di Indonesia yang beberapa tahun belakangan ini angkanya melonjak naik akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Penyaluran dana melalui pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga perbankan ini diharapkan dapat menciptakan pembangunan nasional yang merata, serta dapat menciptakan kehidupan masyarakat Indonesia yang makmur, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Satu hal terakhir yang sangat penting adalah bahwa program kredit baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi ekonomi lokal maupun regional. 23

B. Jenis-jenis Kredit Fasilitas kredit sebagai aktifitas utama lembaga perbankan mempunyai konstruksi yang sama sejak dulu. Namun, kini di dalam perkembangannya terdapat berbagai perbedaan dalam pemberian kredit oleh lembaga-lembaga perbankan tersebut. Salah satunya yaitu dalam hal pembagian jenis kredit. Terdapat perbedaan dalam hal pembagian jenis kredit dari masing-masing bank, tergantung pada strategi bank yang bersangkutan. 24 Menurut Munir Fuady, kredit banyak jenisnya karena dapat digolongkan berdasarkan kriteria yang digunakan, yaitu:

25

1. Penggolongan Berdasarkan Jangka Waktu Apabila jangka waktu digunakan sebagai kriteria, maka suatu kredit dapat dibagi ke dalam:

23

Ibid. Tri Widiyono, Op. cit., hal. 283. 25 Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996) hal. 14. 24


36

a. Kredit Jangka Pendek; yakni kredit yang jangka waktunya tidak melebihi 1 tahun. b. Kredit Jangka Menengah; yakni kredit yang mempunyai jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. c. Kredit Jangka Panjang; dalam hal ini merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu di atas 3 tahun. 2. Penggolongan Berdasarkan Dokumentasi Dapat dibagi ke dalam: a. Kredit dengan perjanjian kredit tertulis. b. Kredit tanpa surat perjanjian kredit. Untuk itu dapat dibagi ke dalam: 1) Kredit lisan. Tetapi ini sangat jarang dilakukan. 2) Kredit dengan instrumen surat berharga. Misalnya kredit yang hanya lewat dokumen promes (promissory note), Obligasi (bonds), kartu kredit, dan sebagainya. 3) Kredit Cerukan (overdraft). Kredit seperti ini timbul karena: a) Penarikan/pembebanan giro yang melampaui saldonya. b) Penarikan/pembebanan R/C yang melampaui plafonnya. 3. Penggolongan Berdasarkan Bidang Ekonomi Dalam hal ini suatu kredit dapat dibagi ke dalam: a. Kredit untuk sektor pertanian, perburuhan, dan sarana pertanian. b. Kredit untuk sektor pertambangan. c. Kredit untuk sektor perindustrian. d. Kredit untuk sektor listrik, gas, dan air. e. Kredit untuk sektor konstruksi.


37

f. Kredit untuk sektor perdagangan, restoran, dan hotel. g. Kredit pengangkutan, perdagangan, komunikasi. h. Kredit untuk sektor jasa. i.

Kredit untuk sektor lain-lain.

4. Penggolongan Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaannya a. Kredit Konsumtif. Ini merupakan kredit yang diberikan kepada debitor untuk keperluan konsumsi seperti kredit profesi, kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor, pembelian alat-alat rumah tangga, dan lain-lain sebagainya. b. Kredit Produktif, yang terdiri dari; 1) Kredit Investasi; yang dipergunakan untuk membeli barang modal atau barang-barang tahan lama, seperti tanah, mesin, dan sebagainya. Namun demikian, sering juga kredit ini digolongkan ke dalam kredit investasi adalah apa yang disebut sebagai Kredit Bantuan Proyek. 2) Kredit Modal kerja (Working Capital Credit/Kredit eksploitasi); untuk membiayai modal lancar yang habis dalam pemakaian, seperti untuk barang dagangan, bahan baku, overhead produksi, dan sebagainya. 3) Kredit Likuiditas; diberikan dengan tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas. Misalnya kredit likuiditas dari Bank Indonesia yang diberikan untuk bank-bank yang memiliki likuiditas di bawah bentuk uang. 5. Penggolongan Kredit Berdasarkan Objek yang Ditransfer Dapat dibagi kedalam:


38

a. Kredit Uang (Money Credit), di mana pemberian dan pengembalian kredit dilakukan dalam bentuk uang. b. Kredit Bukan Uang (Non Money Credit, Mercantile Credit, Merchant Credit), di mana diberikan dalam bentuk barang dan jasa, dan pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang. 6. Penggolongan Kredit Berdasarkan Waktu Pencairannya Dalam hal ini suatu kredit dapat dibagi lagi ke dalam: a. Kredit Tunai (Cash Credit), di mana pencairan kredit dilakukan atau pemindahbukuan ke dalam rekening debitor. b. Kredit Tidak Tunai (Non Cash Credit), di mana kredit tidak dibayar pada saat pinjaman dibuat. Termasuk kedalam penggolongan ini misalnya: 1) Garansi Bank atau Stand By L/C. Dalam hal ini bank akan membayar apabila terjadi perbuatan tertentu, misalnya jika pada suatu saat pihak pemohon garansi tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain, maka dalam hal seperti ini banklah yang akan membayarnya. 2) Letter of Credit, yang merupakan jaminan kepada penjual/pengirim barang di mana bank akan membayar sejumlah uang jika dokumen-dokumen tertentu dipenuhi oleh penjual/pengirim barang. 7. Penggolongan Kredit Menurut Cara Penarikannya Apabila dilihat dari segi penarikannya, maka suatu kredit dapat dibagi ke dalam: a. Kredit Sekali Jadi (Alfopend). Yakni kredit yang pencairan dananya dilakukan

sekaligus,

misalnya

secara

tunai

ataupun

secara

pemindahbukuan.


39

b. Kredit Rekening Koran. Dalam hal ini, baik penyediaan dana maupun penarikan dana tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara tidak teratur kapan saja dan berulang kali. Penarikan dana oleh nasabah dilakukan selama plafon kredit pemindahbukuan,

masih tersedia, dilakukan dengan melalui

penarikan

cek,

bilyet,

giro,

atau

perintah

pemindahbukuan lainnya. c. Kredit Berulang-ulang (Revolving Loan). Kredit semacam ini biasanya diberikan terhadap debitor yang tidak memerlukan kredit sekaligus, melainkan secara berulang-ulang sesuai kebutuhan, asalkan masih dalam batas maksimum dan masih dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Berbeda dengan kredit rekening koran, maka kredit berulang-ulang ini lebih dibatasi (tidak dalam arti seluas-luasnya), terutama dalam hal penarikan dan penyetoran. d. Kredit Bertahap. Kredit bertahap ini merupakan kredit yang pencairan dananya dilakukan secara bertahap dalam beberapa termin, misalnya tranche I, II, III, dan IV. e. Kredit Tiap Transaksi (self-liquidating atau eenmalige transactie crediet). Merupakan kredit yang diberikan untuk satu transaksi tertentu, di mana pengembalian kredit diambil dari hasil transaksi yang bersangkutan. Berbeda dengan revolving credit, maka kredit eenmalige ini tidak ditarik dananya secara berulang-ulang, melainkan sekaligus saja, yakni untuk tiap transaksi saja.


40

8. Penggolongan Kredit dilihat dari Pihak Kreditornya Apabila dilihat dari segi pihak pemberi kredit, maka suatu kredit dapat digolong-golongkan ke dalam: a. Kredit Terorganisasi (Organized Credit), yakni kredit yang diberikan oleh badan-badan yang terorganisir secara legal dan memang berwenang memberikan kredit. Misalnya bank, koperasi, dan sebagainya. b. Kredit tidak Terorganisasi (Unorganized Credit). Merupakan kredit yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang, ataupun badan yang tidak resmi untuk memberikan kredit. Kredit tidak teroganisasi ini dapat dipilah-pilah ke dalam kategori sebagai berikut: 1) Kredit Rentenir, yakni kredit yang diberikan oleh perorangan atau badan tidak resmi untuk memberikan kredit, yang sering dijuluki lintah darat. 2) Kredit Penjual, merupakan kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli dalam suatu jual-beli, di mana barang segera diserahkan sementara harga barang dibayar kemudian secara kredit. 3) Kredit Pembeli, yang dimaksudkan adalah kredit yang juga terbit dari jual-beli, di mana uang pembelian segera diserahkan sementara barangnya diserahkan di kemudian hari. Misalnya seperti yang sering dipraktekkan dalam pembelian bahan bangunan, dan lain-lain. 9. Penggolongan Kredit Berdasarkan Negara Asal Kreditor Apabila ditinjau dari segi asal negara dari mana kreditor berada, maka suatu kredit dapat digolong-golongkan sebagai berikut:


41

a. Kredit Domestik (Domestic/Onshore Credit) Ini merupakan kredit yang kreditornya/kreditor utamanya berasal dari dalam negeri. b. Kredit Luar negeri (Foreign/Offshore Credit) Merupakan kredit dengan kreditor atau kreditor utamanya berasal dari luar negeri. 10. Penggolongan Kredit Berdasarkan Jumlah kreditornya Berdasarkan berapa banyaknya jumlah kreditornya, maka suatu kredit dapat dibagi ke dalam: a. Kredit dengan Kreditor Tunggal Yakni kredit yang kreditornya hanya satu orang/satu badan hukum saja. Ini yang sering disebut dengan Single Loan. b. Kredit Sindikasi Ini merupakan kredit di mana pihak kreditornya terdiri dari beberapa badan hukum, di mana biasanya salah satu di antara kreditor tersebut bertindak sebagai Lead Creditor/Lead Bank. Sekalipun

terdapat

perbedaan

pada

masing-masing

bank

dalam

penggolongan suatu jenis kredit, selain dari yang diungkapkan oleh Munir Fuady yang tersebut di atas, pada umumnya pembagian kredit dapat dilihat dari beberapa sudut pandang berikut ini: 26 1. Dilihat dari tujuannya Dilihat dari tujuannya, pembagian kredit dapat dibedakan menjadi kredit modal kerja (KMK) dan/atau kredit investasi (KI). Kredit modal kerja

26

Tri Widiyono, Op. cit., hal. 283-286.


42

diperuntukkan sebagai fasilitas untuk memenuhi inventory, sedangkan kredit investasi diperuntukkan sebagai pembiayaan investasi. Hal ini akan mempengaruhi pola kredit, penarikan, agunan, dan lain sebagainya. 2. Dilihat dari dana yang diberikan Pembagian kredit berdasarkan dari dana yang disediakan bank dan pemberiannya, kredit juga dapat dibagi menjadi cash loan (kredit modal kerja dan kredit investasi) dan noncash loan (bank garansi dan letter of credit serta surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN)), kredit-kredit yang berkaitan dengan transaksi L/C dan SKBDN. Termasuk dalam kaitannya dengan kredit demikian adalah pre export financing, yaitu fasilitas kredit modal kerja untuk pembiayaan bahan baku guna pembuatan barang yang akan diekspor berdasarkan L/C ekspor. 3. Dilihat dari jumlah kredit Pembagian kredit juga sering dikaitkan dengan jumlah kredit yang diberikan, biasanya juga dikaitkan dengan nasabah bank yang bersangkutan, misalnya untuk nasabah-nasabah korporasi yang biasanya memerlukan dana yang relatif besar dan spesifikasi tersendiri, segmen ini mendapatkan perhatian tersendiri, berbeda dengan penanganan kredit lainnya. Disamping itu, hal ini juga menyangkut pemberian fasilitas dan penawaran bagi produk bank yang bersangkutan pada segmen ini yang tentunya berbeda dengan segmen lainnya. Untuk nasabah menengah atau ritel, dengan pasar dan karakteristik yang berbeda, termasuk jenis dan jumlah fasilitas kredit yang berbeda, maka penanganan kredit yang demikian juga memerlukan sentuhan yang berbeda.


43

4. Dilihat dari penggunaannya Dilihat dari penggunaannya, ada kredit untuk kegiatan konsumtif dan kredit produktif serta kredit bebas penggunaan. Termasuk di dalam golongan ini adalah kredit untuk pembelian rumah, untuk pembangunan rumah, dan untuk pembelian kendaraan. 5. Dilihat dari agunannya Dilihat dari agunannya, kredit dapat dibedakan dengan kredit tanpa agunan/kredit bebas agunan dan kredit dengan agunan. Dalam hal ini juga terdapat pemberian kredit dengan jaminan nonkomersial, misalnya jaminan berupa surat nikah, ijazah, surat keputusan pengangkatan, dan lain sebagainya. Dilihat dari agunannya, kredit dapat dibagi menjadi berikut ini: a. Kredit dengan agunan umum, yaitu berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata. 27 b. Kredit dengan agunan khusus, termasuk di antaranya jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, gadai, hak penanggungan (personal guarantee dan corporate guarantee). c. Disamping itu, terdapat pembagian agunan berdasarkan jenis agunan cash atau noncash. Dalam hal agunan berupa simpanan (deposito, giro, tabungan, dan sejenisnya) dinamakan cash collateral, sebaliknya jika agunan berupa nonsimpanan dinamakan noncash collateral. Terhadap agunan berupa cash collateral, lembaga pengikatan yang digunakan adalah gadai.

27

Pasal 1131 KUH-Perdata: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan” Diegi Dona Sari : Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, 2007. USU Repository © 2009

44

Yang terpenting dari benda yang dijadikan agunan kredit adalah loan to value (LTV), yaitu perbandingan antara limit kredit dengan nilai agunan. Juga perlu diperhatikan mengenai coverage ratio, yaitu perbandingan antara nilai agunan dengan limit kredit, misalnya adalah 80%dan coverage ratio 125%. 6. Dlihat dari cara penarikannya Dilihat dari sarana penarikannya, kredit dibedakan dengan yang menggunakan sarana kartu kredit, baik yang ditarik melalui ATM dan melalui merchant atau kredit konvensional. Namun demikian, umumnya penarikan kredit adalah pemindahbukuan dari rekening pinjaman ke rekening milik debitor. Dengan pengkreditan dana oleh bank kepada rekening debitor, berarti kredit telah cair. Harus diperhatikan bahwa pengkreditan yang dilakukan oleh bank kepada rekening debitor tersebut setelah diadakan check list terakhir atas persyaratan pencairan kredit sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit. 7. Dilihat dari debitornya Dilihat dari pihak debitornya kredit ada yang langsung dan tidak langsung, kredit dapat dibedakan dengan pemberian kredit secara channeling (tidak langsung) atau executing (langsung). Pola-pola pemberian kredit dengan menggunakan pola channeling (tidak langsung) atau executing (langsung), diperlukan oleh bank untuk dapat memperluas pemasaran kredit, yakni melalui agen. Sedangkan bagi pihak agen, hal ini sangat menguntungkan karena bisa mendapatkan dana segar. Dilihat dari pihak debitornya ini, kredit dapat diberikan kepada baik badan hukum maupun bukan badan hukum serta kepada orang pribadi.


45

8. Dilihat dari kreditornya Dilihat dari kreditornya, kredit dapat diberikan secara/oleh sindikasi atau biasa (nonsindikasi). 9. Dilihat dari sisi transaksi derivatif Terdapat variasi jenis kredit yang sangat kompleks, yaitu dalam kredit yang menyangkut transaksi derivatif. Jenis kredit ini lahir untuk menutup risiko adanya fluktuasi kurs. Oleh karena itu, pembagian kredit ini mengacu pada dasar-dasar transaksi derivatif, baik berdasarkan spot (penyerahan valuta 2 (dua) hari kerja setelah transaksi), forward (penyerahan valuta lebih dari 2 hari kerja), maupun option (hak membeli atau menjual valuta). Dari ketiga basic transaksi derivatif tersebut dapat lahir berbagai macam bentuk transaksi lain yang lebih kompleks. 10. Dilihat dari cara mendapatkan kredit Dilihat dari cara mendapatkan kredit, dapat dibedakan antara lain: a. dengan cara membeli kredit dari lembaga/pihak lain/take over credit; b. pengambilalihan kredit dengan cara lainnya, baik melalui cara novasi, subrogasi, cessie, dan lainnya; c. melalui asset buying (pengalihan kredit secara subrogasi, di mana pengelolaan kredit masih tetap pada kreditor lama). 11. Dilihat dari motivasi dan dasar pemberiannya Dilihat dari motivasi dalam pemberian kredit, maka terdapat jenis kredit berdasarkan pada kredit-kredit program pemerintah atau kredit-kredit berdasarkan ketentuan yang diterbitkan oleh lembaga/instansi/departemen, misalnya kredit untuk usaha kecil, kredit mikro, kredit usaha menengah, kredit


46

penerusan dana dari pemerintah, kredit penerusan dana dari laba BUMN yang disisihkan, dan lain sebagainya. Termasuk di dalam kredit program ini adalah kredit perkebunan dan kredit kepada koperasi, termasuk juga pencampuran dari berbagai macam jenis kredit tersebut dalam suatu kredit. Di samping adanya berbagai macam derivatif kredit atau pembagian sebagaimana yang diuraikan, yang mungkin masing-masing bank mempunyai nama dan cara pembagian yang berbedabeda. Dari berbagai variasi bidang perkreditan seperti yang disebutkan di atas, dalam praktik terdapat berbagai dokumen kredit yang satu dengan yang lain-lain berbeda, tergantung pada jenis kredit dan bentuk serta macam kredit sebagaimana pembagian di atas. Di samping itu, dalam pemberian kredit juga perlu diperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan penilaian kualitas aktiva produktif dan batas maksimum pemberian kredit. 28

C. Pembatasan Pemberian Kredit 1. Batas Maksimum Pemberian Kredit Dalam pemberian kredit, suatu bank pada hakikatnya harus menganut asas “mengambil risiko sekecil mungkin”. Risiko yang dimaksud adalah risiko terhadap kemungkinan kredit itu tidak dapat dibayar kembali oleh debitornya. Risiko itu dapat dibatasi antara lain bila suatu bank tidak terlalu banyak memberikan kredit kepada nasabah tertentu saja atau kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan bank tersebut. Oleh karena itu, praktek pemberian

28

Tri Widiyono, Op. cit., hal. 287.


47

kredit oleh suatu bank kepada perusahaan-perusahaan yang merupakan kelompok usaha sendiri, kepada pemegang saham dan kepada pengurus bank yang bersangkutan, harus dihindarkan atau sekurang-kurangnya sangat dibatasi.

29

Pemberian kredit yang hanya terkonsentrasikan pada hanya beberapa nasabah mengandung risiko tinggi karena kehidupan bank akan tergantung pada beberapa nasabah tersebut. Risiko ini lebih besar lagi kalau kredit tersebut diberikan kepada perusahaan-perusahaan orang dalam, karena pada umumnya kredit yang demikian ini diberikan secara kurang wajar, artinya penilaian kreditnya dilakukan secara kurang objektif, persyaratan biasanya lebih longgar dibandingkan dengan kredit lainnya, dan pada saat perusahaan grup orang dalam tersebut mengalami kesulitan, bank tidak mampu bertindak secara lugas dan tegas.30 Untuk mencegah pemberian kredit yang berlebihan tersebut, di beberapa negara diatur secara tegas, bahkan dalam undang-undang. Di Indonesia semula pembatasan hanya disisipkan dalam ketentuan perhitungan capital adequacy yaitu dengan memberikan risk margin yang lebih besar pada kredit-kredit besar (yang melampaui 15% modal sendiri), namun kemudian ketentuan batas maksimum pemberian kredit ini untuk pertama kali ditegaskan dalam pakt oktober 1988, yang selanjutnya dikukuhkan dalam undang-undang. 31 Dengan demikian yang dimaksud batas maksimum pemberian kredit yaitu suatu persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Dalam kerangka penyedian dana ini maka ada beberapa yang dikecualikan di antaranya yaitu: penanaman dana pada BSI 29

Rachmadi Usman, Op. cit., hal. 251. Ibid. 31 Ibid., hal. 252. 30


48

dan surat hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia; bagian dana yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Indonesia; penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit; bagian penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan; penempatan sepanjang program penjaminan pemerintah masih berlaku dan bank tersebut memenuhi persyaratan program penjaminan. 32 Berdasarkan Pasal 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka ketentuan batas maksimum pemberian kredit dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu: 33 a. Jenis batas maksimum 30% Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 30% dari modal bank, tetapi tidak boleh melebihi 30% dari modal bank yang bersangkutan. Pengertian modal bank ditetapkan Bank Indonesia sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank. Batas maksimum pemberian kredit ini ditujukan kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. Kelompok (grup) merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan. b. Jenis batas maksimum 10% Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 10% tetapi tidak boleh melebihi 10% dari modal bank yang bersangkutan. Pengertian modal bank ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai pengertian yang 32

Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 421. 33 Rachmadi Usman, Loc. cit. Diegi Dona Sari : Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, 2007. USU Repository © 2009

49

dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank. Batas maksimum pemberian kredit ini ditujukan kepada: 1) pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor bank; 2) anggota Dewan Komisaris; 3) anggota Direksi; 4) keluarga dari pihak pemegang saham, anggota Dewan Komisaris; 5) pejabat bank lainnya; dan 6) perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihakpihak pemegang saham, anggota dewan komisaris, anggota direksi, keluarga pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi, dan pejabat bank lainnya. Dalam memberikan kredit bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit sebagaimana tersebut di atas. Larangan ini dimaksudkan agar dalam memberikan kredit, bank menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat sehingga bank dapat memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya. Bank dinyatakan melakukan pelanggaran larangan terhadap ketentuan batas maksimum pemberian kredit apabila pada saat pemberiannya saldo kredit tersebut melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan batas maksimum pemberian kredit tersebut selain dapat dikenakan sanksi, juga akan diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Kemudian kepada bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan bulanan setiap bulan kepada Bank Indonesia mengenai penyediaan dana kepada peminjam dan kelompok peminjam yang melampaui batas maksimum pemberian kredit, seluruh penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank.


50

Apabila kewajiban ini dilanggar oleh bank, maka bank yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar denda dan/atau sanksi pidana. 34

2. Larangan Pemberian Kredit Selain batas maksimum pemberian kredit tersebut di atas, bank dalam pemberian kredit juga diatur mengenai administrasinya, misalnya bahwa: 35 a. Bank tidak diperkenankan mempertimbangkan permohonan kredit yang tidak memenuhi persyaratan kewajiban penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/121/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan Dalam Permohonan Kredit. b. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/70/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 Tentang Pembatasan Pemberian Kredit Untuk Pembelian Saham dan Pemilikan Saham Oleh Bank. c. Bank perlu membatasi pemberian kredit untuk pengadaan dan atau pengolahan tanah sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/46/KEP/DIR tanggal 7 Juli 1997 Tentang Pembatasan Pemberian Kredit Untuk Pembiayaan Pengadaan dan Atau Pengolahan Tanah. Pelanggaran akan ketentuan ini dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank oleh Bank Indonesia. Pembatasan seperti 34 35

Ibid., hal. 253. Muhamad Djumhana, Op. cit., hal. 422.


51

tersebut di atas merupakan upaya dalam rangka sikap berhati-hati dan penuh perhitungan yang matang dalam melakukan kegiatan perkreditan. Hal tersebut diperlukan karena pemberian kredit mengandung risiko, dengan demikian dunia perbankan terhindarkan dari laju pertumbuhan pinjaman perbankan yang berlebihan sehingga terjaga kestabilan moneter dan kesehatan perbankan itu sendiri.

D. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap pelbagai aspek. Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang yang Diubah, yang mesti dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit adalah watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitor, yang kemudian terkenal dengan sebutan “the five C of credit analysis” atau prinsip 5 C’s. 36 Mengenai prinsip 5 C’s tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

37

1. Penilaian Watak (character) Penilaian watak atau kepribadian calon debitor dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitor untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan (calon) debitor atau informasi 36 37

Rachmadi Usman, Op. cit., hal. 246. Ibid.


52

yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan prilaku calon debitor dalam kehidupan kesehariannya. 2. Penilaian Kemampuan (capacity) Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitor dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debitornya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jika trend bisnisnya atau kinerja bisnisnya menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali jika penurunan itu karena kekurangan biaya sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka trend atau kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan semakin membaik. 3. Penilaian Terhadap Modal (capital) Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitor dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitor yang bersangkutan. Dalam praktek selama ini bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana

yang

diperlukan nasabah.

Nasabah wajib

menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank. Jadi bank fungsinya adalah hanya menyediakan tambahan modal, dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya.


53

4. Penilaian Terhadap Agunan (collateral) Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitornya umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitor tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian kredit atau pembiayaan yang tersisa. 5. Penilaian Terhadap Prospek Usaha Nasabah Debitor (condition of economy) Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitor yang dibiayai bank dapat diketahui. Bank dalam memberikan kredit, selain menerapkan prinsip 5 C’s, juga menerapkan apa yang dinamakan dengan prinsip 5 P:38 1. Party (Para Pihak) Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu “kepercayaan” terhadap para pihak, dalam hal ini debitor. Bagaimana karakternya, kemampuannya, dan sebagainya. 2. Purpose (Tujuan) Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditor. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan income perusahaan. Dan harus pula

38

Ibid., hal. 248.


54

diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit. 3. Payment (Pembayaran) Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitor cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitor yang bersangkutan. Jadi harus dilihat dan dianalisis apakah setelah pemberian kredit nanti, debitor punya sumber pendapatan, dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya. 4. Profitability (Perolehan Laba) Unsur perolehan laba oleh debitor tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu, kreditor harus berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, cash flow, dan sebagainya. 5. Protection (Perlindungan) Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitor. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan, atau jaminan dari holding, atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan. Terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal di luar skenario atau di luar prediksi semula.


55

Di samping menggunakan prinsip pemberian kredit di atas, bank dalam memberikan kredit juga menggunakan prinsip 3 R, yaitu:

39

1. Returns (Hasil yang diperoleh) Returns, yakni hasil yang diperoleh oleh debitor, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditor. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, di samping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk cash flow, kredit lain jika ada, dan sebagainya. 2. Repayment (Pembayaran Kembali) Kemampuan bayar dari pihak debitor tentu saja juga mesti dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut macth dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu. Ini juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. 3. Risk Bearing Ability (Kemampuan Menanggung Risiko) Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapatnya kemampuan debitor untuk menanggung risiko. Misalnya dalam hal terjadi halhal di luar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu, harus diperhitungkan apakah misalnya jaminan dan/atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut.

39

Ibid., hal. 249.


56

Di samping prinsip-prinsip di atas, beberapa prinsip lain dalam hal pemberian kredit yang berhubungan debitor yang mesti diperhatikan oleh suatu bank adalah sebagai berikut: 40 1. Prinsip Matching. Yaitu harus match antara pinjaman dengan asset perseroan. Jangan sekali-kali memberikan suatu pinjaman berjangka waktu pendek untuk kepentingan pembiayaan/investasi yang berjangka panjang. Karena hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya mismatch. 2. Prinsip Kesamaan Valuta. Maksudnya penggunaan dana yang didapatkan dari suatu kredit sedapat-dapatnya haruslah digunakan untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama. Sehingga risiko gejolak nilai valuta dapat dihindari. Meskipun untuk itu tersedia apa yang disebut dengan currency hedging. 3. Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dan Modal. Maksudnya mestilah ada hubungan yang prudent antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal. Jika pinjamannya terlalu besar disebut perusahaan yang high gearing. Sebaliknya jika pinjamannya kecil dibandingkan dengan modalnya disebut low gearing. Post permodalan earnings yang akan didapat oleh perusahaan tidak fixed, yaitu dalam bentuk dividen, sementara cost terhadap suatu pinjaman yaitu dalam bentuk bunga relatif tetap. Karena itu, kelangsungan suatu perusahaan akan terancam jika antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal tidak reasonable.

40

Ibid., hal. 250.


57

4. Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dan Aset. Alternatif lain untuk menekan risiko dari suatu pinjaman adalah dengan memperbandingkan antara besarnya pinjaman dengan asset, yang juga dikenal dengan gearing ratio. Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit di atas, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor berpedoman kepada 2 prinsip, yaitu: 41 1. Prinsip Kepercayaan Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitor sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitor yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 2. Prinsip Kehati-hatian (prudential principle) Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kapada nasabah debitor harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

41

Hermansyah, Op. cit., hal. 61.


58

E. Jaminan Kredit 1. Pengertian dan Kegunaan Jaminan Kredit Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung kembali pembayaran suatu utang. 42 Jaminan merupakan salah satu elemen penting bagi bank dalam memberikan kredit, baik itu perbankan konvensional, maupun perbankan syariah. Pentingnya jaminan ini pada umumnya adalah disebabkan karena bank ingin mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan kepada debitor dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Dengan kata lain dengan adanya jaminan akan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan tersebut Selain itu jaminan juga berguna untuk memberikan dorongan kepada debitor untuk memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali dana yang sudah dipinjamkan kepadanya, agar barang

yang

dijaminkannya tidak disita atau bahkan dilelang oleh bank sebagai pemenuhan perjanjian kreditnya. Adapun yang dimaksud jaminan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan

42

Thomas Suyitno, dkk, Dasar-dasar Perkreditan, (Bandung: Armedia, 1992) hal. 88.


59

kreditnya harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitor. 43 Pentingnya jaminan ini dalam pemberian kredit pada dunia perbankan terlihat pada Pasal 8 UU No. 10 tahun 1998

44

, menyatakan pentingnya

kedudukan jaminan ini, dimana bank dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta

kesanggupan

nasabah

debitor

untuk

melunasi

hutangnya

atau

mengembalikan kredit dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit itu lebih dititik beratkan pada keyakinan bank atas pelunasan kredit oleh nasabah, sedangkan untuk memperoleh keyakinan tersebut harus melalui penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitor. Adapun yang dimaksud dengan asas-asas perkreditan yang sehat itu adalah: 45 a. bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis; b. bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian; c. bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham; atau

43

Muhamad Djumhana, Op. cit., hal. 393. Lihat Pasal 8 (dan penjelasannya) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 45 Muhamad Djumhana, Op. cit., hal. 392. 44


60

d. bank tidak diperkenankan memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit). Kegunaan jaminan kredit adalah untuk: a. memberikan hak dan kekuasaan kapada bank untuk mendapat pelunasan dari hasil penjualan jaminan kredit tersebut apabila debitor melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian; b. menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil terjadinya; c. memberi dorongan kepada debitor untuk memenuhi perjanjian kredit khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank. Dapat disimpulkan bahwa jaminan kredit bank berfungsi untuk menjamin pelunasan utang debitor apabila debitor cidera janji atau pailit. Jaminan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusikan jaminan kredit perbankannya.


61

Subekti menyatakan bahwa karena lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka jaminan yang baik (ideal) itu adalah: 46 a. yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukan; b. yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya; c. yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila diperlukan dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi utang si penerima (pengambil) kredit.

2. Jenis-jenis Jaminan Kredit a. Jaminan Lahir Karena Undang-Undang dan Lahir Karena Perjanjian 1) Jaminan Lahir Karena Undang-Undang Jaminan lahir karena undang-undang adalah jaminan yang adanya karena ditentukan oleh undang-undang, tidak perlu ada perjanjian antara kreditor dan debitor.47 Artinya bila debitor berutang kepada kreditor maka seluruh harta kekayaan debitor tersebut secara otomatis menjadi jaminan atas hutangnya, meskipun kreditor tidak meminta kepada debitor untuk menyediakan jaminan harta debitor. Ketentuan bahwa seluruh harta kekayaan debitor menjadi jaminan atas hutang debitor berlaku bagi seluruh kreditornya. Artinya setiap kreditor yang 46 47

Rachmadi Usman, Op. cit., hal. 286. Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, (Bandung: Alfabeta, 2003) hal.

144. Diegi Dona Sari : Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, 2007. USU Repository © 2009

62

memberikan pinjaman/hutang kepada debitor maka secara otomatis seluruh kekayaan debitor menjadi jaminan. Dalam hukum kreditor yang mempunyai kedudukan yang sama disebut sebagai kreditor konkuren yang secara bersamasama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang. 48 Perwujudan dari jaminan yang lahir karena undang-undang ini ialah Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. 49 2) Jaminan Lahir Karena Perjanjian Jaminan lahir karena perjanjian adalah jaminan ada karena diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditor dan debitor, seperti Hak Tanggungan/hipotik, fiducia, dan gadai. 50 Contohnya Bank Mandiri memberikan kredit kepada debitor dengan jaminan berupa tanah berikut rumahnya di lokasi tertentu, tanah berikut rumah yang ditunjuk khusus menjadi jaminan tersebut ada karena diperjanjikan terlebih dahulu antara debitor dan Bank Mandiri selaku kreditor.

b. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus 1) Jaminan Umum Jaminan umum ini lahir dan bersumber karena undang-undang, adanya ditentukan dan ditunjuk oleh undang-undang tanpa ada perjanjian dari para pihak. Jaminan umum ini timbulnya dari undang-undang yang bersumber pada Pasal 1131 KUHPerdata, obyeknya adalah semua harta kekayaan atau benda-benda

48

Ibid., hal. 145. Pasal 1131 KUHPerdata: Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal 1132 KUHPerdata: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. 50 Rachmadi Usman, Op. cit., hal. 287. 49


63

yang dimiliki debitor seluruhnya baik ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari. Tanpa ada perjanjian yang diadakan antara kreditor dan debitor yang memberikan jaminan khusus kepada kreditor, maka kedudukan kreditor adalah sebagai kreditor konkuren yang semuanya bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang Pasal 1131 KUHPerdata. 51 2) Jaminan Khusus Jaminan khusus lahirnya karena ada perjanjian antara kreditor dan debitor yang dapat berupa jaminan bersifat kebendaan atau jaminan bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan adalah adanya benda-benda tertentu yang disediakan debitor sebagai jaminan, misalnya tanah, tanah berikut bangunan, mobil, mesin-mesin dan lain-lain. sedanglan jaminan yang bersifat perorangan adalah debitor menyediakan orang lain yang menyanggupi untuk melunasi hutang debitor manakala debitor cidera janji. 52

c. Jaminan Kebendaan Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitor, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan, contohnya hipotik, gadai, dan lain-lain. 53 Jaminan kebendaan mempunyai sifat prioriteit artinya siapa yang memegang jaminan atas jaminan kebendaan terlebih dahulu maka akan didahulukan pelunasan hutangnya dibanding pemegang jaminan hak kebendaan kemudian. Contohnya Bank BTN memberikan kredit kepada A dengan jaminan 51

Sutarno, Op. cit., hal. 146. Ibid. 53 Rachmadi Usman, Op. cit., hal. 289. 52


64

berupa tanah berikut bangunan yang diikat hak tanggungan. Kemudian Bank BNI memberikan kredit kepada A dengan jaminan tanah berikut bangunan yang sama dijaminkan ke Bank BTN. Kedudukan Bank BTN sebagai kreditor terhadap jaminan tanah dan bangunan lebih diutamakan/didahulukan/diprioritaskan dibanding hak Bank BNI karena Bank BTN lebih dahulu menerima jaminan berupa tanah berikut bangunan yang diikat hak tanggungan tersebut. 54 Jaminan kebendaan ini obyeknya adalah benda-benda yang ditunjuk secara khusus dengan cara menyendirikan dari bagian harta kekayaan debitor dan disediakan oleh debitor atau pihak lain pemilik jaminan guna pemenuhan utang seorang debitor. Benda-benda yang secara khusus ditunjuk debitor menjadi jaminan dapat berupa benda tetap atau benda bergerak misalnya tanah, bangunan, mesin, kapal laut, mobil, motor, perhiasan/emas, saham, obligasi, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan benda lainnya yang memiliki nilai dan dapat diikat sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. 55

d. Jaminan Penanggungan Utang (Borgtocht) Jaminan penanggungan utang adalah jaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu. Jaminan yang bersifat perorangan ini hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor seumumnya, contohnya borgtocht. Borgtocht adalah perjanjian antara kreditor dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor. Perjanjian antara kreditor dengan pihak ketiga ini dapat dilakukan dengan sepengetahuan debitor atau bahkan tanpa 54 55

Sutarno, Op. cit., hal. 147. Ibid., hal. 148.


65

sepengetahuan debitor. Seperti perjanjian lainnya, perjanjian jaminan borgtocht ini bersifat accessoir artinya keberadaan jaminan berbentuk borgtocht ini tergantung pada perjanjian pokonya yaitu perjanjian kredit. Perjanjian jaminan borgtocht hapus apabila perjanjian pokoknya (perjanjian kredit) hapus, misalnya kredit telah dilunasi. 56 Ada dua macam bentuk perjanjian jaminan borgtocht ini, yaitu jaminan perorangan (personal guarantee) dan jaminan perusahaan (corporate guarantee). Dalam jaminan perorangan pemberi jaminannya adalah pihak ketiga secara perseorangan, sedangkan pada jaminan perusahaan pemberi jaminannya adalah badan usaha yang berbadan hukum. 57

e. Jaminan Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak Pembebanan jaminan kredit didasarkan pada objek bendanya. Kalau yang dijadikan

jamnan

adalah

tanah,

maka

pembebanannya

adalah

dengan

menggunakan hak tanggungan atas tanah, sedangkan kalau yang dijadikan jaminan adalah kapal laut atau pesawat udara, maka pembebanannya dengan menggunakan hipotik. Sementara itu, kalau yang dijadikan jaminan adalah benda bergerak, maka pembebanannya dengan menggunakan gadai, fidusia, cessie dan account receivable. 58 Pada umumnya jenis-jenis jaminan kredit dapat dikelompokkan menurut sifatnya, obyeknya dan lain-lain, dengan sistematika sebagai berikut: 59

56

Ibid., hal. 149. Rachmadi Usman, Loc. cit. 58 Ibid., hal. 290. 59 Sutarno, Op. cit., hal. 144. 57


66

Skema I.I Jenis-jenis jaminan kredit

Jaminan lahir karena UU Pasal 1131 KUHPerdata

Jaminan lahir karena perjanjian

Melahirkan jaminan umum

Melahirkan jaminan khusus

Hak Tanggungan a. Tanah b.Mesin melekat dengan tanah c. Kapal laut >20 ton

Benda tak bergerak Berwujud

Jaminan

Benda bergerak

Jaminan kebendaan

Gadai/Fiducia a. Tagihan Piutang b. Tabungan c. Deposito d. Obligasi e. Saham f. Wesel

Tak Berwujud

Jaminan Penanggung Hutang

a. perhiasan b.kendaraan bermotor

Borgtocht a. Jaminan Perorangan guarantee) b. Corporate Guarante

(personal

Selain jenis-jenis jaminan kredit yang disebutkan di atas, terdapat beberapa jenis jaminan lainnya, di antaranya yaitu: a. Jaminan Pokok dan Jaminan Tambahan Jaminan ini dititikberatkan pada bonafiditas kekayaan harta di luar jaminan yang dapat diberikan dengan kekuatan hukum yang sah. Jaminan Diegi Dona Sari : Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, 2007. USU Repository © 2009

67

tambahan atau jaminan pelengkap ini diperlukan jika jaminan pokok tidak mencapai jumlah yang diperlukan, tetapi sudah mempunyai kekuatan mutlak sebagai jaminan menurut ikatan-ikatan yang dapat dikaitkan pada kredit itu sendiri. 60 Jaminan pokok (primary security) yaitu barang-barang jaminan yang ada hubungan langsung dengan penggunaan pemberian kredit yang bersangkutan. Jaminan tambahan yaitu jaminan yang tidak ada hubungan langsung dengan penggunaan pemberian kredit yang bersangkutan. 61 Misalnya seorang pengusaha golongan ekonomi lemah, yang berusaha di bidang industri kecil yaitu sebagai produsen sepatu, untuk meningkatkan usahanya ia mengajukan kredit modal kerja kepada salah satu bank, dengan menjaminkan rumah miliknya yang juga merupakan tempat usahanya. Dari contoh ini, sepatu yang dihasilkan dan atau bahan baku serta persediaan yang ada dan dibeli dengan uang kredit yang berasal dari bank merupakan jaminan pokok, sedangkan rumah atau tempat usahanya merupakan jamianan tambahan.

b. Jaminan Regulatif dan Jaminan Non Regulatif Jaminan regulatif adalah jaminan kredit yang kelembagaannya sendiri sudah diatur secara eksplisit dan sudah mendapat pengakuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tergolong ke dalam jaminan regulatif ini antara lain adalah hipotek, gadai hak tanggungan, akta pengakuan utang. Sedangkan jaminan non regulatif adalah bentuk-bentuk jaminan yang tidak diatur atau tidak khusus diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi 60

R. Tjiptoadinugroho, Perbankan Masalah Perkreditan (penghayayan, analisis dan penuntun), (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994) hal. 66. 61 Ibid. Diegi Dona Sari : Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, 2007. USU Repository © 2009

68

dikenal dan dilaksanakan dalam praktek. Jaminan non regulatif ini ada yang berbentuk jaminan kebendaan seperti pengalihan tagihan dagang, pengalihan tagihan asuransi, tetapi ada juga jaminan non regulatif yang semata-mata hanya bersifat kontraktual, seperti kuasa menjual dan lain-lainnya. 62

c. Jaminan Konvensional dan Jaminan Non Konvensional Jaminan konvensional adalah jaminan yang pranata hukumnya sudah lama dikenal dalam sistem hukum Indonesia, baik yang telah diatur di dalam perundang-undangan, hukum adat maupun yang tidak diatur dalam perundangundangan yang bukan berasal dari hukum adapt, tetapi sudah lama dilaksanakan dalam praktek, seperti hipotik, hak tanggungan, gadai barang bergerak, gadai tanah, fidusia, garansi, dan akta pengakuan utang. Sementara itu bentuk-bentk jaminan non konvensional adalah bentuk-bentuk jaminan yang eksistensinya dalam sistem hukum jaminan yang masih terbilang baru walaupun sudah dilaksanakan secara meluas, sehingga pranatanya belum diatur secara rapi, seperti hak tagih debitor (assignment of receivable for security purpose), pengalihan hak tagih klaim (assignment of insurance proceeds), kuasa menjual, dan menjamin menutupi kekurangan biaya (cash deficiency). 63

Jaminan yang umumnya dapat diterima oleh bank adalah: 64 a. Uang tunai b. Deposito Berjangka/Sertifikat Deposito/tabungan/giro

62

Rachmadi Usman, Loc. cit. Ibid., hal. 291. 64 Jopie Jusuf, Kiat Jitu Memperoleh Kredit Bank, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003) hal. 97. 63


69

c. Logam mulia d. Bank Garansi dan Standby L/C e. Tanah/bangunan f. Kendaraan g. Mesin-mesin dan peralatan h. Kapal laut i.

Persediaan barang

j.

Piutang dagang

k. Jaminan pribadi/perusahaan l.

Saham, dalam prakteknya jaminan saham ini jarang sekali terjadi. Penjaminan saham ini umumnya dilakukan untuk kredit-kredit sindikasi. Di dunia perkreditan di seluruh dunia , dikenal suatu hukum yang

mengatakan bahwa dalam pemberian kredit harus harus terdapat dua jalan penyelesaian (way out). Jalan penyelesaian yang pertama adalah dana tunai (tha first way out of credit is cash), jalan kedua adalah jaminan (tha second way out of credit is collateral). Jadi, jaminan bagi pemberi kredit merupakan jalur penyelesaian alternatif apabila alternative yang pertama tidak berjalan seperti yang diharapkan. 65

65

Ibid., hal. 94.


70

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG USAHA KECIL DAN MENENGAH

A. Pengertian dan Karakteristik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kegiatan ekonomi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam konsep pembangunan pedesaan banyak dikenal sebagai kegiatan diluar pertanian (offfarm activity), walaupun pada kenyataannya kegiatan seperti ini telah berkembang kepada sektor-sektor ekonomi yang lain. 66 Pada dasarnya Usaha Kecil tidak mempunyai arti yang pasti, menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/ 1/ UKK/ tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah : “ Usaha yang memiliki total asset maksimum Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati. Pengertian Usaha Kecil ini meliputi usaha perseorangan, badan usaha swasta dan koperasi, sepanjang asset yang dimiliki tidak melebihi nilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)”. Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang dimaksud dengan usaha kecil (small business) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan seperti kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 67

66

Iwan Triyuwono, dkk, Emansipasi Nilai Lokal: Ekonomi dan Bisnis Pasca Sentralisasi, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003) hal. 72. 67 Sanusi Bintang, dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 51. Diegi Dona Sari : Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok 57 Sumbar, 2007. USU Repository © 2009

71

Dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 40/KMK.06/2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil, dinyatakan pengertian usaha mikro dan usaha kecil, yaitu usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI; memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000,(seratus juta rupiah) per tahun; atau usaha kecil yang pengertiannya sama dengan ketentuan dan definisi yang diuraikan di atas. 68 Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha yang mempunyai asset Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau omzet tahunan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). Pengertian usaha kecil diatur dalam berbagai ketentuan, antara lain UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; Kepmen BUMN No. KEP236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang pada intinya sama; Kepmen Keuangan RI No. 40/KMK.06/2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil. Pengertian Usaha Kecil dalam ketiga ketentuan tersebut adalah usaha yang memenuhi kriteria: 69 1. memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); 2. milik Warga Negara Indonesia; 3. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; 68 69

Tri Widiyono, Op. cit, hal. 307. Ibid., hal. 306.


72

4

berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Dalam praktek perbankan, pengertian usaha kecil dapat berbeda dengan

pengertian tersebut di atas. Artinya, bank melakukan suatu judgement terhadap pengertian usaha kecil tersebut lebih spesifik, misalnya hanya mengakui fasilitas kredit untuk usaha kecil adalah usaha yang omsetnya sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). 70 Sesuai

hasil

penelitian

Lembaga

Manajemen

Fakultas

Ekonomi

Universitas Indonesia, profil atau karakteristik umum UKM di Indonesia tidak banyak berbeda dengan profil UKM diberbagai Negara maju lainnya, yaitu: 71 1. Hampir setengah dari UKM hanya menggunakan kapasitas usahanya 60% atau kurang. Penyebabnya antara lain karena kelemahan perencanaan usaha, disebabkan terbatasnya visi pengusaha kecil karena kebanyakan sekedar ikutikutan berusaha. Yang jelas, lebih dari setengah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tersebut berdiri sebagai pengembangan usaha yang sangat kecil. 2. Masalah utama yang dihadapi oleh UKM berbeda sesuai dengan tahap perkembangan usahanya. Pada masa persiapan, masalahnya adalah masalah permodalan dan kemudahan usaha. Kemudian, pada tahap pengenalan usaha, sektor usaha tersebut menghadapi persoalan pemasaran, permodalan dan hubungan usaha. Sedangkan pada tahap peningkatan usaha, persoalan utama sektor tersebut adalah masalah permodalan dan pengadaan bahan baku.

70 71

Ibid. Marsuki, Op. cit., hal. 149.


73

3. Umumnya sektor UKM sukar untuk menigkatkan pangsa pasarnya dan bahkan cenderung mangalami penurunan usaha karena kekurangan modal, tidak mampu memasarkan dan kurang keterampilan teknis dan administrasi. 4. Tingginya tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, berupa permodalan, pemasaran dan pengadaan bahan atau barang baku. 5. Hampir 60% dari UKM menggunakan teknologi tradisional dan hampir 70% dari usaha sektor tersebut melakukan pemasaran langsung ke konsumen. 6. Sebagian besar pengusaha sektor UKM menganggap bahwa untuk memperoleh bantuan keuangan dari sektor perbankan merasa rumit terutama karena persyaratan dokumen yang harus dipersiapkan sukar dipenuhi. Dari sudut pandang khusus, ciri-ciri umum yang juga merupakan sebagai kelemahan-kelemahan sektor UKM seperti yang tersebut di atas, tidak dapat dilepaskan dari profil sektor usaha ini, ditinjau dari aspek permodalan dan keuangannya, meliputi hal-hal berikut: 72 1. Umumnya sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memulai usahanya dengan modal sedikit dan keterampilan yang kurang dari pendiri atau pemiliknya. 2. Terbatasnya sumber-sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kelancaran usahanya, seperti dari kredit pemasok (supplier) dan pinjaman bank ataupun dari bank yang ingin melayani pengusaha kecil dan menengah. 3. Kemampuan memperoleh pinjaman kredit

perbankan relatif rendah.

Penyebabnya antara lain karena kekurangmampuan untuk menyediakan jaminan dan lain sebagainya.

72

Ibid., hal. 150.


74

4. Banyak dari UKM belum mengerti pencatatan keuangan/akuntansi. Tetapi bagi mereka yang telah menggunakan pencatatan keuangan masih mengalami masalah penyusunan laporan keuangan, sehingga menurunkan kemampuannya untuk mengajukan proposal permohonan kredit pada perbankan. 5. Jadi, umumnya sektor UKM kurang mampu membina hubungan dengan perbankan. Pada dasarnya, khusus berdasarkan dengan profil dari segi permodalan dan keuangan yang merupakan kelemahan-kelemahan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tersebutlah yang menjadi kendala utama bagi sektor perbankan untuk menyalurkan kreditnya pada sektor ini.

B. Landasan Hukum Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti halnya negara-negara yang hukumnya tergolong kedalam sistem Eropa Kontinental, dimana peraturan perundang-undangan menduduki urutan yang sangat penting sebagai sumber hukum. Setiap kegiatan dalam lalu lintas bisnis dan perbankan memerlukan adanya landasan hukum dalam pelaksanaannya. Tetapi dalam hal Usaha Kecil dan Menengah (UKM), belum ada peraturan atau Undang-undang yang secara khusus mengatur Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dalam hal ini hanya ada peraturan yang berkaitan dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yaitu dimana isi peraturan tersebut juga ada mengenai pengertian, kriteria, kemitraan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).


75

Dasar hukum atau peraturan tersebut diatur dalam: 1. Undang-undang Dasar 1945 (UUD1945) yang memberi hak kepada semua warga negara untuk berusaha dan mendapatkan penghidupan yang layak serta amanat untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. 2. Undang-undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009.

C. Ketahanan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Prospek Bisnisnya 1. Ketahanan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 lalu, yang diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan krisis moneter telah mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami suatu resesi ekonomi yang besar. Krisis ini sangat berpengaruh negatif terhadap hampir semua lapisan/golongan masyarakat dan hampir semua kegiatan-kegiatan ekonomi di dalam negeri, tidak terkecuali kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam skala kecil dan menengah. 73 Karakteristik yang melekat pada UKM bisa merupakan kelebihan atau kekuatan yang justru menjadi penghambat perkembangannya (growth constrains). Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan serta interaksi keduanya dengan situasi eksternal akan menentukan prospek perkembangan UKM. Secara ringkas analisis terhadap kekuatan dan kelemahan UKM yang berkaitan dengan sumber daya (manusia dan ekonomi) diuraikan dalam tabel 1.1. 74 73 74

Tulus T.H. Tambunan, Op. cit., hal. 11. Ibid., hal. 9.


76

Tabel 1.1 Analisis Kekuatan dan Kelemahan Faktor-faktor

Kekuatan

Kelemahan

1. Manusia

a. Motivasi yang kuat untuk mempertahankan usahanya b. Suplai tenaga kerja berlimpah dan upah murah

a. Kualitas SDM(terutama pendidikan formal), termasuk kemampuan melihat peluang bisnis terbatas b. Produktivitas rendah c. Etos kerja dan disiplin rendah d. Penggunaan tenaga kerja cenderung eksploitatif dengan tujuan untuk mengejar target e. Sering mengandalkan anggota keluarga sebagai pekerja tidak dibayar

2. Ekonomi (bisnis)

a. Mengandalkan sumber-sumber keuangan informal yang mudah diperoleh b. Mengandalkan bahan-bahan baku lokal (tergantung pada jenis produk yang dibuat) c. Melayani segmen pasar bawah yang tinggi permintaan

a. Nilai tambah yang diperoleh rendah, dan akumulasinya sulit terjadi b. Manajemen keuangan buruk

Kombinasi antara kekuatan dan kelemahan tersebut sangat menentukan kemampuan UKM dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Tantangantantangan yang dihadapi UKM di manapun juga saat ini dan yang akan datang adalah terutama dalam aspek-aspek berikut ini: 75

75

Ibid., hal. 10.


77

1. Perkembangan teknologi yang pesat. Perubahan teknologi mempengaruhi ekonomi atau dunia usaha, dari dua sisi, yakni sisi penawaran dan sisi permintaan. Dari sisi penawaran, perkembangan teknologi mempengaruhi antara lain metode atau pola produksi, komposisi serta jenis material/input dan bentuk serta kualitas produk yang dibuat. Sedangkan, dari sisi permintaan perubahan teknologi membuat pola permintaan berbeda, yang pada awal periode setelah perubahan tersebut lebih banyak berasal dari perusahaan atau industri. Sedangkan dari permintaan masyarakat, setelah mereka diperkenalkan dengan produk-produk baru yang mengandung teknologi baru maka permintaan konsumen di pasar juga akan berubah. Jadi, berkaitan dengan ini, survival capability dari UKM sangat tergantung dari tingkat fleksibilitasnya dalam melakukan penyesuaianpenyesuaian di segala bidang yang berkaitan dengan perubahan teknologi. Di sini, antara lain penguatan SDM sangat krusial. 2. Persaingan semakin bebas. Penerapan sistem pasar bebas dengan pola atau sistem persaingan yang berbeda dan intensifitasnya yang lebih tinggi, ditambah lagi dengan perubahan teknologi yang berlangsung terus dalam laju yang semakin cepat dan perubahan selera masyarakat yang terutama akibat pendapatan masyarakat yeng terus menigkat, maka setiap pengusaha kecil dan menengah (juga besar) ditantang apakah mereka sanggup menghadapi/ menyesuaikan usaha mereka dengan semua perubahan ini.


78

Dampak dari suatu gejolak ekonomi terhadap UKM perlu dianalisis dari dua sisi, yakni sisi penawaran dan sisi permintaan: 76 a. Efek dari Sisi Penawaran Efek negatif dari suatu gejolak ekonomi terhadap kinerja (perkembangan dan pertumbuhan output) dari UKM lewat sisi penawarannya berasal dari dua sumber. Pertama, seperti yang dialami oleh Indonesia pada saat krisis mencapai klimaksnya (tahun 1998), akibat meningkatnya suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) yang membuat suku bunga di bank-bank umum menjadi sangat tinggi, ditambah lagi dengan sulitnya pengusaha mendapatkan kredit baru dari bank, banyak usaha, tidak hanya UKM tetapi juga UB mengalami stagnasi atau terpaksa gulung tikar karena tidak ada dana tersedia baik untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi. Kedua, harga-harga dari bahan-bahan baku serta material-material produksi lainnya juga mengalami peningkatan yang tajam, khususnya bahan-bahan yang diimpor. Kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga-harga tersebut mengakibatkan banyak UKM gulung tikar atau paling tidak mengurangi volume produksi. Namun demikian, dari sisi produksi, suatu krisis ekonomi seperti yang dialami oleh Indonesia itu juga dapat memberi dorongan positif bagi pertumbuhan output di UKM. Efek positif ini lewat pasar tenaga kerja, yaitu pertumbuhan jumlah unit usaha, jumlah pekerja dan pengusaha baru, khususnya di UK, akibat banyaknya jumlah pekerja di sektor formal (misalnya karyawan bank atau pegawai atau buruh pabrik di UB) yang di PHK-kan. Dorongan positif

76

Ibid., hal. 12.


79

lainnya dari sisi penawaran adalah munculnya keinginan UB untuk melakukan mitra usaha dengan UKM, karena keadaan yang memaksa. b. Efek dari Sisi Permintaan Salah satu dampak negatif dari krisis ekonomi di Indonesia yang sangat nyata adalah tingkat pendapatan riil masyarakat per kapita mengalami suatu kemerosotan yang tajam. Permintaan terhadap produk-produk buatan UKM berasal dari tiga sumber utama, yaitu: (1) masyarakat; (2) perusahaan; dan (3) pemerintah. UKM yang sangat tergantung pada pesanan-pesanan yang sifatnya rutin dari departemen-departemen dan BUMN akan sangat terpengaruh oleh krisis ekonomi apabila pemerintah melakukan pengetatan anggaran pengeluarannya (APBN). Demikian juga, dapat diduga secara teoritis bahwa UKM yang selama periode sebelum krisis sangat tergantung pada pesanan-pesanan dari UB, atau proses produksinya sangat terintegrasi dengan proses produksi di UB juga akan terpengaruh negatif jika UB mengalami kebangkrutan. Apabila krisis ekonomi hanya mempengaruhi pendapatan kelas atas, maka secara total dampaknya terhadap permintaan produk-produk UKM akan positif. Oleh karena pendapatan rendah, maka permintaan kelompok tersebut akan bergeser dari produk-produk buatan UB atau impor dengan harga yang relatif mahal ke produk-produk buatan UKM dengan harga yang relatif murah. Akan tetapi, jika pendapatan dari kelompok menengah, apalagi kelompok bawah juga mengalami penurunan, maka jelas dampaknya lewat sisi permintaan terhadap UKM sengat negatif.


80

Dari kerangka pemikiran di atas, dapat diperkirakan bahwa meningkatnya kemiskinan di Indonesia semasa krisis akan berdampak positif terhadap pertumbuhan output dari UKM, paling tidak bagi usaha-usaha yang mengahasilkan produk-produk murah, dengan asumsi bahwa penambahan jumlah orang miskin tersebut berasal dari kelompok berpendapatan menengah ke atas. Pengalaman di negara-negara maju menunjukkan bahwa UKM adalah sumber dari inovasi produksi dan teknologi, pertumbuhan jumlah wirausahawan yang kreatif dan inovatif dan penciptaan tenaga kerja terampil dan fleksibel dalam proses produksi untuk menghadapi perubahan permintaan pasar yang cepat. UKM lebih efisien dibandingkan UB dalam memenuhi permintaan pasar yang semakin beragam segmentasinya dan semakin spesifik. Mana yang benar, apakah UKM akan terus berkembang atau sebaliknya semakin kalah bersaing dengan UB sangat tergantung pada kemampuan UKM itu sendiri dalam menghadapi segala tantangan tersebut antara lain kemajuan teknologi yang sangat pesat dan persaingan yang semakin ketat.

2. Prospek Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Bagaimana cara UKM tersebut dalam mempertahankan usahanya pada masa krisis perekonomian seperti sekarang ini juga akan memberikan pengaruh yang besar bagi peluang bisnisnya di masa mendatang, khususnya bagi UKM di daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, UKM di daerah akan mengahadapi suatu perubahan besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim berusaha/persaingan di daerah. Oleh sebab itu, setiap pengusaha UKM di daerah


81

dituntut untuk dapat beradaptasi untuk menyesuaikan diri menghadapi perubahan tersebut. Di satu sisi, perubahan itu akan memberi kebebasan sepenuhnya bagi daerah dalam menentukan sendiri kegiatan-kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan, yang tentunya diharapkan kegiatan-kegiatan yang produktif, yang dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Sedangkan di sisi lain, jika tidak ada kesiapan yang matang dari pengusaha-pengusaha UKM di daerah maka pemberlakuan otonomi daerah akan menimbulkan ancaman besar bagi mereka untuk dapat bertahan menghadapi persaingan dari luar daerah atau luar negeri. Dengan perkataan lain, tantangan yang pasti dihadapi setiap pengusaha UKM di daerah pada masa mendatang adalah bagaimana mereka dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebaikbaiknya. Pemanfaatan kesempatan yang dimaksud tersebut misalnya dalam bentuk: 77 1. Bagaimana mereka dapat meningkatkan laju pertumbuhan usaha mereka atau menciptakan bisnis-bisnis baru berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki daerah mereka dan yang memiliki prospek pertumbuhan yang baik. 2. Bagaimana mereka dapat menguasai pasar lokal atau menembus atau mendominasi pasar di daerah lain. 3. Bagaimana mereka dapat menarik investor dari luar atau menanam modal di daerahnya.

77

Tulus T.H. Tambunan, Ibid.


82

4. Sejauh mana kesiapan mereka untuk dapat bermitra (strategic alliance) dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada di daerah (misalnya sebagai subkontraktor atau distributor). 5. Bagaimana pengusaha UKM setempat dapat bermitra dengan pengusaha di daerah lain untuk meningkatkan perdagangan antardaerah. 6. Bagaimana pengusaha UKM di daerah dapat menarik proyek-proyek besar, baik dari pemerintah pusat maupun dunia untuk dibangun di daerah mereka. Kemampuan setiap pengusaha UKM di daerah untuk dapat menggunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya sangat ditentukan oleh dua hal yang utama, yakni kemampuan mereka berproduksi dan kemampuan meningkatkan daya saing produk mereka secara relatif. Lebih konkrit lagi, ada empat tantangan besar di masa depan, yaitu bagaimana mereka dapat: 1. Meningkatkan kualitas dan mutu produk mereka menjadi lebih unggul daripada produk serupa dari luar daerah. 2. Menembus pasar baru, atau meningkatkan pangsa pasar atau paling tidak mempertahankannya (strategi jangka pendek). 3. Menciptakan kegiatan baru yang produktif dengan daya saing yang tinggi. 4. Mengembangkan usaha/perusahaan tanpa merugikan efisiensi usaha. Ditinjau dari sudut pandang jumlahnya, UKM merupakan sektor usaha yang sangat strategis dan potensial dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat proses pemerataan, dan memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat luas. Hal ini memberikan legitimasi tentang perlunya jaminan hak hidup, hak untuk berkembang, dan hak


83

untuk dibina bagi UKM agar dapat berkembang menjadi usaha yang tangguh, sehat, dan mandiri, serta dapat berkembang menjadi usaha besar. 78

D. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah UKM mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dengan jumlahnya yang cukup besar. UKM memainkan peran dinamis yang potensial dalam meningkatkan pasokan baru serta persaingan, menyesuaikan dan mengembangkan teknologi, menciptakan ragam pasar baru, dan meningkatkan kesempatan kerja dan hasil produksi. 79 Krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah menambah berat beban yang harus ditanggung UKM. Ambruknya sektor perbankan menimbulkan banyak masalah bagi hampir keseluruhan kegiatan perdagangan, termasuk kegiatan UKM. Menurunnya permintaan pasar domestik juga telah menimbulkan masalah besar bagi UKM, karena mereka kebanyakan memasok hasil produksinya untuk perusahaan-perusahaan besar yang justru mengalami dampak krisis paling parah. Namun, dari hasil pengamatan sementara dapat dilihat bahwa meskipun kebanyakan perusahaan swasta yang besar mengalami kesulitan dalam mengatasi keadaan, UKM cenderung berkemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan ekonomi yang berubah, meskipun kemungkinan keadaan UKM juga segera akan terkena dampak dari menyusutnya pasar domestik. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memang sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian ke depan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian 78

Soeharto Prawirokusumo, Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan, dan Strategi), (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2001) hal. 87. 79 Iwan Triyuwono, dkk, Op. cit., hal. 75. Diegi Dona Sari : Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, 2007. USU Repository © 2009

84

nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang makin terpuruk, sementara UKM relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya. Penting dan strategisnya kedudukan UKM dalam perekonomian nasional bukan saja karena jumlahnya yang banyak, melainkan juga dalam hal penyerapan tenaga kerja. Di samping itu, UKM juga memiliki potensi penghasil devisa yang cukup besar melalui kegiatan ekspor komoditas tertentu dan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB).80 Walaupun secara umum UKM memiliki kedudukan yang sangat potensial dalam perekonomian nasional, kenyataan masih banyak

masalah yang

menghadang dalam pengembangan UKM, di antaranya adalah kelemahan akses dan perluasan pangsa pasar, kelemahan akses dan pemupukan modal, kelemahan akses pada informasi dan teknologi, kelemahan dalam organisasi dan manajemen, serta kelemahan dalam pembentukan jaringan usaha dan kemitraan. Kesemuanya ini bersumber dari kelemahan sumber daya manusia (SDM) yang berdampak pada rendahnya kualitas produk dan jasa sehingga kurang memiliki daya saing, baik dalam pasar lokal maupun nasional dan internasional. Kebijaksanaan dasar dalam pembangunan UKM adalah meningkatkan kualitas SDM UKM melalui peningkatan wawasan dan prakarsa dalam mengembangkan bisnis serta menetapkan peraturan perundang-undangan untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dan dukungan perkuatan. Iklim usaha yang kondusif ditandai dengan sistem persaingan yang sehat dengan memberikan

80

Soeharto Prawirokusumo, Op. cit., hal. 77.


85

kesempatan berusaha dan perlakuan yang sama bagi semua golongan pengusaha. 81 Dalam rangka pemberdayaan dan penumbuhan iklim usaha yang kondusif ini beberapa program yang dapat ditempuh antara lain: 82 1. Pengembangan Kewirausahaan. Dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing, UKM harus mampu berpacu tidak lagi hanya dengan mengandalkan sumber daya alam yang dimiliki tetapi juga menggunakan SDM yang lebih bermutu dan berwawasan Iptek. Dengan kata lain, keunggulan kompetitif harus dibangun melalui peningkatan mutu SDM dan kemampuan menguasai teknologi. Dalam hal ini, pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan menjadi sangat strategis dan dengan sendirinya sangat dibutuhkan. Melalui kewirausahaan ini diharapkan akan tumbuh wirausaha unggul yang memiliki ciri-ciri antara lain berani mengambil risiko, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki daya saing yang gigih dan ulet, mampu menghadapi persaingan, tanggap dan dinamis, mempunyai tujuan yang jelas dan mampu merencanakan usahanya dengan baik, memiliki motivasi yang tinggi, antisipatif terhadap perubahan dan akomodatif terhadap lingkungan, kreatif mencari dan menciptakan peluang pasar dan meningkatkan produktivitas serta efisien, dan selalu berusaha meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan melalui investasi baru di berbagai bidang. Oleh sebab itu, sasaran pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan sangat luas, meliputi generasi muda, pemimpin informal

81 82

Ibid., hal. 81. Ibid., hal. 12.


86

masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintah, masyarakat awam, dan sebagainya.

2. Program Kemitraan. Program kemitraan ini dimaksudkan adalah kerja sama usaha antara UKM dengan UB yang disertai unsur pembinaan oleh UB kepada mitra binaannya dengan mengikuti prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Dalam kemitraan yang berkembang baik hendaknya tidak ada unsur belas kasih (charity) dari UB kepada UKM. Adapun tujuan kemitraan ini adalah di samping untuk memberdayakan UKM, juga dalam rangka menumbuhkan struktur dunia usaha nasional yang lebih kokoh dan efisien sehingga mampu menguasai dan mengembangkan pasar domestik serta sekaligus meningkatkan daya saing global. 3. Pengembangan Teknologi. Dengan pengembangan desa cerdas teknologi akan memberikan arti bahwa usaha yang tadinya dilakukan sendiri-sendiri kini dilakukan secara bersamasama. Keberhasilan yang tadinya bersifat lokal

disebarluaskan hingga

ketingkat nasional. Kegiatan yang tadinya terbatas pada kelompok-kelompok kecil tertentu diusahakan hingga mencakup kelompok masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian masyarakat pedesaan diharapkan lebih mampu memanfaatkan dan menguasai teknologi yang tersedia. Pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan manajerial mereka menjadi lebih profesional dan sekaligus mampu menangani kegiatan usaha berbasis teknologi yang memberikan nilai tambah lebih besar.


87

Secara umum, langkah-langkah operasional yang ditempuh untuk penumbuhan iklim usaha yang kondusif mencakup aspek (a) kebijaksanaan persaingan sehat dan pengurangan distorsi pasar, (b) kebijaksanaan ekonomi yang memberikan peluang UKM yang mengurangi beban biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi, dan (c) kebijaksanaan penumbuhan kemitraan dengan prinsip

saling

memerlukan,

memperkuat

dan saling

menguntungkan. Selanjutnya, dukungan perkuatan meliputi aspek (a) peningkatan kualitas SDM UKM, (b) peningkatan penguasaan teknologi, (c) peningkatan penguasaan informasi, (d) peningkatan penguasaan permodalan, (e) peningkatan penguasaan pasar, (f) pengoptimalan organisasi dan manajemen, (g) pencadangan tempat usaha, dan (h) pencadangan bidang-bidang usaha. 83 Dengan tetap mengacu pada kebijaksanaan dasar dan operasional sebagaimana disebutkan di atas, pada era reformasi ini, penumbuhan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UKM melalui pembinaan dan pengembangan yang terpadu, terarah, dan berkesinambungan semakin relevan dan perlu ditingkatkan. Dengan adanya iklim usaha yang kondusif ini diharapkan UKM akan mampu tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan demikian, UKM akan menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan mandiri serta dapat memperkuat struktur perekonomian nasional sehingga UKM benar-benar menjadi tulang punggung perekonomian nasional. 84

83 84

Soeharto Prawirokusumo, Ibid., hal. 81. Ibid., hal. 82.


88

BAB IV PENYALURAN DANA UKM MELALUI PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK MANDIRI CABANG SOLOK SUMBAR

A. Prosedur Penyaluran Dana Melalui Pemberian Kredit Kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Jaminan untuk Memperoleh Kredit UKM Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar 1. Prosedur Penyaluran Dana Melalui Pemberian Kredit Kepada Usaha Kecil dan Menengah Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar Nasabah yang ingin memperoleh pinjaman kredit dari PT. Bank Mandiri harus melalui beberapa tahapan yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Mandiri, prosedur tersebut adalah sebagai berikut: 85 a. Nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan kredit kepada PT. Bank Mandiri. Aplikasi permohonan kredit tersebut berupa surat permohonan yang melampirkan legalitas yang lengkap, data-data pribadi, jaminan kredit, laporan keuangan minimal 2 (dua) tahun terakhir, dan besarnya jumlah kredit yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membiayai proyek atau usaha yang dikelolanya. Nasabah yang akan mengajukan permohonan kredit kepada bank harus datang sendiri ke kantor dan melakukan konsultasi atau wawancara dengan costumer service, setelah nasabah diwawancara maka nasabah yang mengajukan

85

Wawancara dengan Bapak Fernando, Staf Bagian Kredit PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, Senin, 2 Juli 2007 di Kantor PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar. Diegi Dona Sari : Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, 2007. USU Repository © 2009

89

permohonan kredit tersebut diharuskan mengisi formulir permohonan kredit yang telah tersedia dan formulir tersebut dibuat oleh pihak bank. Pengisian dan pengembalian formulir tersebut harus disertai dengan dokumendokumen yang telah dicantumkan oleh pihak Bank Mandiri. b. Formulir permohonan kredit yang telah diterima oleh petugas bank kemudian diperiksa dan dianalisis yang dilakukan secara online oleh petugas yang berwenang. Analisis atau pertimbangan permohonan fasilitas kredit oleh pihak bank ini dilakukan dengan mengandalkan agunan atau jaminan yang diajukan oleh calon debitor dan juga mengandalkan pada prinsip kepercayaan kepada calon debitor. Pertimbangan dengan menggunakan prinsip kepercayaan ini dilakukan dengan meneropong unsur watak atau character dari calon debitor. Analisis lainnya yaitu analisis terhadap proyek usaha dari calon debitor, apakah usaha tersebut mempunyai kemampuan untuk berkembang dan maju untuk menghasilkan dana sebagai sumber pelunasan kepada bank. Petugas analisis ini tugasnya dari awal adalah menyaring data-data yang ada, kemudian menginput kedalam proses analisa kredit. Sebelum diinput, pada saat analisa sebelumnya terlebih dahulu dilakukan proses On The Spot (OTS) ke usaha nasabah atau calon debitor. On The Spot (OTS) ini adalah menilai, melihat, dan mencek apakah keadaan dilapangan sesuai dengan keadaan yang dilaporkan nasabah yang tercantum dalam formulir permohonan kredit. On The Spot (OTS) ini terbagi dua, yaitu: 86

86

Wawancara dengan Bapak Khairil, Staf Bagian Kredit PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, Selasa, 3 Juli 2007 di Kantor PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar. Diegi Dona Sari : Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, 2007. USU Repository © 2009

90

1) On The Spot (OTS) untuk usaha, yaitu penilaian terhadap jenis usaha, laporan keuangan, dan tempat usaha dari nasabah. 2) On The Spot (OTS) untuk jaminan, yaitu penilaian terhadap jaminan yang diajukan oleh nasabah apakah sesuai dengan jaminan yang diajukan oleh nasabah tersebut dalam formulir permohonan kredit. c. Setelah dilakukan proses analisa kredit oleh pihak bank, apabila permohonan kredit tersebut disetujui, maka akan keluar keputusan persetujuan pemberian kredit melalui komputer secara online, dimana keputusan tersebut terbagi 2 (dua), yaitu: 1) Apabila limit kreditnya berjumlah 2 Milyar kebawah, maka keputusan persetujuannya dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Bank Mandiri di Palembang. 2) Apabila limit kreditnya berjumlah di atas 2 Milyar, maka keputusan persetujuannya dikeluarkan oleh Bank Mandiri Kantor Pusat di Jakarta. Keputusan

yang

sudah

keluar

tersebut

dinamakan

dengan

Surat

Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK). Apabila permohonan kredit ini tidak disetujui, maka pihak Bank Mandiri yang berada di Kantor Wilayah Palembang atau Kantor Pusat di Jakarta akan mereject data yang telah diinput tersebut, dan akan mengeluarkan surat penolakan. d. Kepada nasabah atau calon debitor akan dikimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) tersebut sebanyak 2 (dua) lembar, dan apabila nasabah setuju maka nasabah harus menandatangani lembar kedua dan diberi materai.


91

e. Atas dasar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) tersebut, maka pihak bank kemudian membuatkan surat perjanjian kredit, sekaligus melakukan pengikatan jaminan melalui notaris dan PPAT setempat. Surat perjanjian kredit tersebut ditandatangani oleh pihak bank dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai. f. Setelah surat perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani, kemudian kredit tersebut dapat dicairkan, dimana pencairan kredit ini dilakukan secara online yang kemudian diapprove persetujuan pencairan tersebut oleh kepala cabang. Penyaluran dana dari pihak Bank Mandiri dalam hal pemberian kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tidak hanya diperuntukkan bagi nasabah yang berbentuk Badan Hukum saja. Nasabah yang dapat mengajukan permohonan kredit kepada PT. Bank Mandiri pada umumnya dapat dibedakan menjadi: 87 a. Perseorangan (golongan berpenghasilan tetap), dimana dalam mengajukan permohonan kredit kepada Bank Mandiri nasabah perseorangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Harus memiliki usaha 2) Berumur minimal 21 tahun atau sudah menikah 3) Legalitas usaha yang terdiri dari SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan), SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 4) Copy Kartu Tanda Penduduk (suami dan istri) 5) Copy Kartu Keluarga 6) Copy Surat Nikah 87

Wawancara dengan Bapak Fernando, Staf Bagian Kredit PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, Senin, 2 Juli 2007 di Kantor PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar. Diegi Dona Sari : Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, 2007. USU Repository © 2009

92

7) Copy buku tabungan (kalau ada) 8) Laporan keuangan minimal 2 (dua) tahun terakhir 9) Jaminan atau agunan 10) Identitas lainnya. b. Badan Usaha, dimana meliputi Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan, dan sebagainya. Serta Badan Usaha yang tidak berbentuk Badan Hukum seperti perusahaan perseorangan atau perusahaan komanditer. Kedua Badan Usaha tersebut harus menjalankan bidang usaha yang produktif untuk dapat mengajukan permohonan kepada PT. Bank Mandiri. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha atau Badan Hukum tersebut adalah: 1) Copy Kartu Tanda Penduduk (suami dan istri) 2) Copy Kartu Keluarga 3) Copy Surat Nikah 4) Identitas usaha atau perusahaan: (a) Akte pendirian perusahaan dan seluruh perubahannya (b) SIUP, SITU, NPWP, dan TDP/TDUP 5) Jaminan dan bukti kepemilikan atas jaminan tersebut (hak atas tanah, bilyet, deposito, BPKB, commercial paper, bukti kepemilikan saham, bank garansi, dan sebagainya) 6) Laporan keuangan perusahaan minimal 2 (dua) tahun terakhir 7) Lain-lain (akan ditentukan kemudian). Dalam prakteknya setiap bank telah menyediakan blanko/formulir perjanjian kredit, yang isinya telah ada terlebih dahulu. Formulir ini disodorkan


93

kepada setiap pemohon kredit, dimana isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon kredit, kepada pemohon kredit hanya dimintakan pendapatnya apakah ia menerima syarat-syarat yang dituangkan di dalam formulir itu atau tidak. Perjanjian kredit yang sering terjadi secara berulang-ulang dan teratur yang melibatkan banyak orang, menimbulkan kebutuhan bagi lembaga perbankan untuk mempersiapkan isi perjanjian kredit terlebih dahulu, sehingga setiap saat mudah disiapkan jika masyarakat mengajukan permohonan kredit. Di sini terlihat bahwa perjanjian kredit yang diperuntukkan bagi setiap debitor itu dibuat secara sepihak tanpa memperhatikan terlebih dahulu kondisi antara debitor yang satu dengan yang lain, karena pada dasarnya kondisi keuangan dan kebutuhan setiap debitor itu berbeda. Debitor hanya mungkin bersikap menerima atau tidak menerima, kemungkinan untuk mengadakan perubahan isi perjanjian sama sekali tidak ada. Sehingga pada akhirnya karena terdorong oleh kebutuhannya debitor terpaksa menerima isi perjanjian itu, walaupun banyak yang tidak memihak kepada debitor. Isi perjanjian kredit ini di dalam prakteknya banyak yang dijumpai berat sebelah, karena isi perjanjian kredit itu lebih banyak mengatur mengenai hak-hak bank dan kewajiban-kewajiban debitor, sehingga hal ini memberatkan nasabah. Isi perjanjian kredit yang memberatkan nasabah debitor itu misalnya seperti: a. Bank berwenang secara sepihak sewaktu-waktu menghentikan izin kredit bank. b. Bank berwenang secara sepihak sewaktu-waktu mengubah tingkat suku bunga kredit.


94

c. Bank berwenang secara sepihak menentukan harga jual dari barang jaminan dalam hal dilakukan penjualan karena kredit nasabah debitor macet. d. Nasabah debitor wajib memberikan jaminan yang jumlahnya lebih besar dari jumlah limit kredit yang diberikan oleh bank. e. Nasabah debitor wajib untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan kemudian oleh bank. Sebenarnya, perjanjian kredit yang ditetapkan secara sepihak ini sangat wajar dilakukan oleh pihak bank, dengan melihat atau mengacu kepada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengenai prinsip kehati-hatian oleh bank, dimana pihak bank dalam memberikan kredit kepada masyarakat harus menggunakan prinsip mengambil risiko sekecil mungkin, sehingga dana yang telah dikeluarkan oleh bank dapat dikembalikan oleh nasabah debitor. Namun sebaliknya bagi pihak bank, diperlukan juga suatu prosedur perkreditan yang sederhana dan tidak berbelit-belit sehingga mudah untuk dipenuhi oleh masyarakat, sekaligus menurunkan biaya transaksi serta menetapkan persyaratan-persyaratan yang tidak memberatkan masyarakat, sehingga tujuan dasar dari penyaluran kredit untuk membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta meningkatkan pendapatan masyarakat dapat terwujud.

2. Jaminan Untuk Memperoleh Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar Jaminan merupakan suatu pengamanan terhadap cara yang dikeluarkan oleh bank kepada calon debitor dalam bentuk kredit, pada umumnya dalam praktek perbankan jaminan berwujud benda tertentu yang bernilai ekonomis guna


95

dipakai sebagai penjamin atas pelunasan kredit jika sewaktu-waktu nasabah debitor tidak dapat melakukan pelunasan atau cidera janji. Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa: Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Dalam Pasal 8 dan Pasal 15 UU Perbankan menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dari pasal tersebut jelas bahwa jaminan merupakan suatu pengamanan terhadap dana yang dikeluarkan oleh bank kepada nasabah debitor dan merupakan salah satu ukuran bagi bank untuk memberikan kredit kepada calon nasabah debitor. Pada umumnya dalam praktek perbankan jaminan berwujud benda tertentu yang bernilai ekonomis guna dipakai sebagai penjamin atas pelunasan kredit jika nasabah debitor melakukan cidera janji atau wanprestasi. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 1131 KUHPerdata, yaitu: Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.


96

Barang-barang yang menjadi jaminan dicantumkan dalam perjanjian kredit. Barang-barang jaminan tersebut dapat berupa: 88 1. Benda Bergerak. Dalam hal benda bergerak ini, dinyatakan dalam Pasal 509 KUHPerdata, yaitu kebendaan bergerak karena sifatnya adalah kebendaan yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan. Dalam jaminan benda bergerak dapat berupa kendaran seperti mobil. Dalam hal ini dapat berupa semua jenis mobil yang menurut pihak Bank Mandiri masih dimungkinkan untuk menjadi jaminan. 2. Benda Tidak Bergerak. Benda tidak bergerak adalah kebendaan yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan karena peruntukannya atau karena Undangundang. Dalam hal jaminan berupa benda tidak bergerak yaitu berupa tanah, tanah yang dijadikan jaminan harus memiliki surat tanah seperti Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan. Dalam hal surat tanah belum bersertifikat maka dimintakan kepada nasabah debitor untuk ditingkatkan menjadi sertifikat terlebih dahulu. PT. Bank Mandiri menetapkan bahwa jumlah jaminan yang dijaminkan oleh nasabah debitor harus lebih besar 30 % dari jumlah limit kredit yang diberikan oleh PT. Bank Mandiri, dan benda yang dijadikan jaminan tersebut harus bebas dari segala tuntutan, sitaan, tidak sedang digadaikan atau dijaminkan

88

Wawancara dengan Bapak Fernando, Staf Bagian Kredit PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, Rabu, 4 Juli 2007 di Kantor PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar. Diegi Dona Sari : Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, 2007. USU Repository © 2009

97

kepada pihak lain atau pembebanan dalam bentuk hak apapun atau hak untuk menebus kembali dari nasabah debitor. Apabila nasabah tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit, dan kelalaian tersebut terbukti dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan, maka bank berhak untuk menjual atau dengan cara lain melepaskan harta kekayaan nasabah debitor atau penjamin yang merupakan jaminan dalam perjanjian kredit. Hasil penjualan dari barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman kredit yang diberikan kepada nasabah debitor berikut biaya-biaya lainnya yang ditimbulkan oleh proses kredit tersebut. Nasabah debitor tetap bertanggung jawab atas sisa kredit yang belum dibayar sampai seluruh kredit tersebut lunas. Mengenai ketentuan jumlah jaminan yang harus lebih besar dari jumlah limit kredit yang diberikan oleh bank, hal ini dinilai terlalu memberatkan. Karena jangankan untuk menyediakan jaminan, untuk mengembangkan usahanya saja masyarakat sudah merasa kesulitan. Sehingga dalam kenyataannya di lapangan, penyaluran kredit yang pada mulanya diperuntukkan bagi pengusaha kecil menjadi tidak berjalan karena banyak masyarakat yang ditolak permohonan kreditnya oleh pihak bank akibat dari tidak bisanya menyediakan jaminan yang memadai. Perkreditan ini lebih banyak disalurkan kepada pengusaha-pengusaha yang pada awalnya telah memiliki usaha yang maju dan mereka ingin mengembangkan usahanya, karena hanya mereka yang dinilai bisa memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan pihak bank.

B. Hambatan-Hambatan Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar Diegi Dona Sari : Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, 2007. USU Repository © 2009

98

Pada umumnya dalam proses pemberian pinjaman Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pada pihak Bank Mandiri sendiri hampir tidak ada menemukan hambatan. Biasanya hambatan-hambatan tersebut timbul atau datang dari sipemohon kredit atau nasabah debitor itu sendiri. Misalnya, salah satu syarat yang ditetapkan oleh pihak Bank Mandiri tidak dapat atau tidak dipenuhi oleh nasabah debitor, seperti legalitas usaha yang tidak lengkap atau tidak ada, ataupun usaha yang dijalani oleh nasabah debitor tersebut tidak memiliki prospek masa depan, misalnya usaha yang bahan bakunya susah untuk didapat. Usaha yang memiliki prospek masa depan sangat penting untuk dimiliki oleh nasabah debitor, karena melalui usaha inilah nantinya nasabah debitor akan melunasi angsuran kreditnya kepada pihak bank. Hambatan lainnya yang dapat timbul adalah jaminan (collateral) yang dijaminkan oleh nasabah debitor tidak mencukupi, atau jaminan tersebut tidak sesuai keadaannya di lapangan dengan yang dilaporkan oleh nasabah debitor di dalam surat permohonan kredit.89 Hambatan lain yang dapat menyebabkan permohonan pinjaman kredit ditolak oleh pihak Bank Mandiri adalah setelah pihak Bank Mandiri melakukan survey atau penilaian ke lapangan, dan ditemukan bukti bahwa nasabah debitor yang mengajukan permohonan kredit kepada PT. Bank Mandiri tersebut masih dalam status debitor macet pada bank lain. Hal ini akan menyebabkan penolakan pemberian pinjaman kredit oleh pihak Bank Mandiri. Pada dasarnya hambatan-hambatan yang dikemukakan tersebut datang dari nasabah debitor, sedangkan PT. Bank Mandiri tidak memiliki hambatanhambatan untuk memberikan pinjaman kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 89

Wawancara dengan Bapak Khairil, Staf Bagian Kredit PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, Kamis, 5 Juli 2007 di Kantor PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar. Diegi Dona Sari : Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, 2007. USU Repository © 2009

99

kepada calon nasabah debitor. Proses pemberian pinjaman kredit akan berjalan dengan lancar selama calon nasabah debitor dapat melengkapi dan memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Mandiri.

C. Upaya Hukum yang Dilakukan PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar Terhadap Kredit yang Bermasalah Prestasi dapat diartikan sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai akibat adanya perjanjian atau perikatan. Dalam Pasal 1234 KUHPerdata dinyatakan bahwa: Tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dari pasal ini dapat diketahui bahwa prestasi dibedakan atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Pengingkaran terhadap prestasi inilah yang disebut dengan wan prestasi, atau dalam hal perbankan nasabah debitor yang tidak dapat membayar kreditnya disebut dengan debitor macet. Tidak mudah untuk mengambil tindakan terhadap debitor macet tersebut, karena tindakan wan prestasi tersebut dapat berupa kesengajaan dari nasabah debitor atau kelalaian dari nasabah debitor dan dapat juga disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksa. Dalam hal peminjaman kredit pada PT. Bank Mandiri, seorang nasabah debitor dinyatakan cidera janji atau wan prestasi atau kredit macet apabila: 90 1. Nasabah debitor lalai melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian kredit yang telah ditetapkan untuk membayar angsuran kredit tepat pada waktunya, dalam hal lewat waktunya saja telah memberikan bukti yang cukup bahwa nasabah debitor telah melalaikan kewajibannya. 90

Wawancara dengan Bapak Khairil, Staf Bagian Kredit PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, Jumat, 6 Juli 2007 di Kantor PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar. Diegi Dona Sari : Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, 2007. USU Repository © 2009

100

2. Nasabah debitor tidak menjalankan sesuatu kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian kredit yang telah ditetapkan. Selama proses kredit berjalan ada kemungkinan timbulnya permasalahanpermasalahan yang dapat mengganggu kelancaran usaha nasabah debitor, sehingga dengan adanya permasalahan ini dapat menyebabkan nasabah debitor menjadi macet. Permasalahan-permasalahan ini dapat timbul karena: 1. Kegagalan nasabah debitor dalam melakukan pengelolaan manajemen dan usaha. 2. Perubahan struktur ekonomi secara nasional dan adanya krisis moneter. 3. Pangsa pasar yang berubah. 4. Perubahan ketentuan dan kebijakan pemerintah. 5. Banyaknya pesaing-pesaing usaha yang sama. 6. Penyalahgunaan tujuan kredit oleh nasabah debitor. 7. Bencana alam. Menurut Pasal 4 Surat keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR kualitas suatu kredit dapat digolongkan sebagai berikut: 91 1. Lancar (pass), yaitu apabila memenuhi kriteria: a. pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat; dan b. memiliki mutasi rekening yang aktif; atau c. bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral). 2. Dalam perhatian khusus (special mention), yaitu apabila memenuhi kriteria:

91

Muhamad Djumhana, Op. cit., hal. 429.


101

a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melmpaui 90 (sembilan puluh) hari; atau b. kadang-kadang terjadi cerukan; atau c. mutasi rekening relatif rendah; atau d. jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau e. didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang Lancar (substandard), yaitu apabila memenuhi kriteria: a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau b. sering terjadi cerukan; atau c. frekuensi mutasi rekening relative rendah; atau d. terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari; atau e. terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor, atau f. dokumentasi pinjaman yang lemah. 4. Diragukan (doubtful), yaitu apabila memenuhi kriteria: a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari; atau b. terjadi cerukan yang bersifat permanent; atau c. terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) harip; atau d. terjadi kapitalisasi bunga; atau e. dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.


102

5. Kredit Macet a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari; atau b. kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; c. dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. Bagi nasabah debitor yang melakukan cidera janji atau wan prestasi atau kredit macet, maka pihak Bank Mandiri dapat melakukan upaya-upaya hukum yaitu sebagai berikut:92 1. Setelah diketahui terdapatnya nasabah debitor yang macet, maka pihak Bank Mandiri akan melakukan penagihan secara langsung kepada nasabah debitor tersebut. 2. Setelah dilakukan penagihan ternyata nasabah debitor tersebut benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar kreditnya, maka pihak Bank Mandiri akan melakukan survey ke lapangan dan dapat melakukan pembinaan dan penyelamatan terhadapa usaha debitor macet tersebut. 3. Apabila dalam perkembangannya nasabah debitor benar-benar tidak dapat membayar angsuran kredit, tetapi setelah disurvey ke lapangan oleh pihak bank ternyata usaha nasabah debitor macet tersebut dapat dikembangkan, maka pihak bank dapat menawarkan penambahan jumlah limit kredit atau pembinaan

manajemen

usaha

nasabah

debitor

tersebut.

Penundaan

pembayaran bunga sampai usaha nasabah debitor lancar lagi ini disebut dengan Bunga Tertunggak. Bunga Tertunggak ini hanya bisa berlangsung 92

Wawancara dengan Bapak Khairil, Staf Bagian Kredit PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, Jumat, 6 Juli 2007 di Kantor PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar. Diegi Dona Sari : Penyaluran Dana UKM Melalui Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar, 2007. USU Repository © 2009

103

selama 3 (tiga) bulan. Apabila setelah diberikannya keringanan dengan melakukan proses Bunga Tertunggak ini usaha nasabah debitor dapat berkembang, dan nasabah debitor dapat melunasi angsuran kreditnya kepada pihak bank, maka pihak bank akan tetap melakukan pemantauan terhadap usaha nasabah debitor, dan kepada nasabah debitor diberi kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali. 4. Apabila nasabah debitor benar-benar tidak mampu membayar kredit dan usahanya juga tidak dapat diselamatkan, maka pihak Bank Mandiri dapat menawarkan: a. Menjual jaminan untuk menutup hutang. b. Pengurangan denda bunga. c. Pihak Bank akan memberikan jangka waktu kepada nasabah debitor untuk melunasi hutangnya, dan apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut hutang dapat dilunasi, maka pembayaran denda pokoknya dapat dikurangi hingga 25 %. 5. Apabila semua upaya telah dilakukan, dan nasabah debitor tetap tidak dapat melunasi kreditnya, maka pihak Bank Mandiri dapat menyerahkan piutang ini kepada Kantor Piutang Negara dan Lelang (KPNL), dimana semua tagihantagihan maupun aspek hukumnya telah diambil alih oleh Kantor Piutang Negara dan Lelang (KPNL). Pihak bank sebagai kreditor tetap terkait di dalam hal penagihan yang telah dibuat oleh Kantor Piutang Negara dan Lelang (KPNL) dengan nasabah debitor macet. Upaya-upaya ini tidak akan dilaksanakan oleh Bank Mandiri selama nasabah debitor malaksanakan semua kewajibannya sesuai dengan perjanjian


104

yang telah disepakati. Oleh karena itu PT. Bank Mandiri mengharapkan kepada seluruh nasabah debitor untuk dapat bekerja sama dengan baik sehingga proses pemberian pinjaman kredit dapat berjalan dengan lancar

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Dari seluruh pemaparan tentang Penyaluran dana Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui Pemberian kredit pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar merupakan salah satu lembaga perbankan di Kota Solok yang menyediakan fasilitas perkreditan, salah satu di antaranya yaitu kredit untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin memperoleh pinjaman kredit dari PT Bank Mandiri cabang Solok Sumbar yaitu: a. Pengajuan permohonan kredit kepada PT. Bank Mandiri, dimana aplikasi permohonan kredit tersebut harus memuat legalitas usaha yang lengkap, data-data pribadi, jaminan kredit beserta bukti kepemilikan dari jaminan tersebut, laporan keuangan minimal 2 (dua) tahun terakhir, serta besarnya jumlah kredit yang dibutuhkan.


105

b. Kemudian nasabah harus mengisi formulir permohonan kredit yang telah disediakan oleh pihak bank. c. Setelah formulir dikembalikan, maka dilakukan proses On The Spot (OTS) oleh pihak bank yaitu penilaian, melihat dan mencek keadaan dilapangan baik itu usahanya atau jaminannya apakah sesuai dengan keadaan yang dilaporkan oleh calon debitor di dalam formulir permohonan kredit d. Setelah proses OTS ini selesai, maka apabila disetujui akan dikeluarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), dimana keputusan bagi 91 jumlah limit kredit sebesar 2 Milyar kebawah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah di Palembang, dan keputusan bagi jumlah limit kredit di atas 2 Milyar dikeluarkan oleh Kantor Pusat di Jakarta. Mengenai jaminan atau agunan yang dijaminkan oleh nasabah PT. Bank Mandiri menetapkan bahwa jumlah benda yang dijadikan jaminan harus lebih besar 30 % dari jumlah limit kredit yang diberikan, dan benda tersebut harus bebas dari segala tuntutan, sitaan, tidak sedang digadaikan atau dijaminkan kepada pihak lain atau pembebanan dalam bentuk hak apapun atau hak untuk menebus kembali dari nasabah debitor. 2. Di dalam proses pemberian kredit hambatan-hambatan perkreditan biasanya datangnya dari debitor sendiri, seperti debitor yang tidak memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Bank Mandiri dalam mengajukan permohonan kredit, usaha calon debitor yang tidak memiliki prospek masa depan, jaminan yang tidak mencukupi, atau debitor itu sendiri merupakan debitor yang masih berstatus debitor macet pada bank lain.


106

3. Terhadap debitor yang berstatus macet PT. Bank Mandiri dapat melakukan upaya hukum yaitu menyerahkan kasus debitor macet tersebut kepada Kantor Piutang dan Lelang Negara (KPLN). Sebelum diserahkan kepada KPNL, pihak Bank Mandiri terlebih dahulu akan melakukan usaha-usaha yang sekiranya dapat menyelamatkan debitor tersebut. Misalnya, pemberian keringanan-keringanan terhadap debitor yang usahanya dapat diselamatkan, di antaranya yaitu menambah limit kredit, mengurangi jumlah bunga atau memperpanjang waktu pelunasan angsuran kredit. Tetapi, apabila segala usaha tersebut telah dilakukan dan ternyata debitor macet tersebut tetap tidak dapat melunasi semua hutangnya, maka Bank Mandiri akan menyerahkan kasus debitor macet ini kapada KPNL. Dan pihak Bank Mandiri sebagai kreditor tetap terkait di dalam hal penagihan yang telah dibuat oleh KPNL dengan nasabah debitor macet.

B. Saran 1. Perlu adanya pengaturan hukum nasional yang tegas mengenai pelaksanaan Kredit untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang sifatnya memaksa agar terciptanya pelaksanaan perkreditan yang benar-benar memihak kepada rakyat kecil, sehingga tujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian bangsa Indonesia dapat tercapai. 2. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan agar proses penyaluran dana perkreditan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat berhasil adalah:


107

a. Kerjasama yang serasi antara pihak bank sebagai penyedia dana dengan debitor sebagai pemohon kredit dengan mengutamakan prinsip saling kepercayaan. b. Persiapan-persiapan yang matang oleh debitor sebagai pihak pemohon kredit, yaitu dengan cara melengkapi semua persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bank guna mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin akan ditemui selama proses perkreditan berjalan.

c. Pihak bank sebagai salah satu lembaga penyedia fasilitas perkreditan, harus dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada debitor dan memberikan bimbingan mengenai penggunaan fasilitas perkreditan tersebut secara bertanggung jawab agar proses perkreditan dapat berjalan dengan lancar, sehingga tujuan utama dari perkreditan ini dapat benarbenar tercapai. d. Masyarakat sebagai nasabah peminjam dana hendaknya menyadari hak dan tanggungjawabnya. Sehingga penggunaan dana dapat digunakan semaksimal mungkin dan mempunyai motivasi guna pengembangan dan kemajuan usahanya masing-masing. Dengan demikian maka pemberian pinjaman kredit ini dapat dirasakan manfaatnya demi tercapainya tujuan antara penerima dan pemberi pinjaman kredit.


108

DAFTAR PUSTAKA

BUKU Amiruddin dan Zainal Assikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). Assikin, Zainal, Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995). Bintang, Sanusi, dan Dahlan, Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). Djumhana, Muhamad, Hukum Perbankan Di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). Fuady, Munir, Hukum Perkreditan Kontemporer, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996). Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2005).


109

Jusuf, Jopie, Kiat Jitu Memperoleh Kredit Bank, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003). Marsuki, Analisis Perekonomian Nasional & Internasional, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005). Nirsch, Hans, dan Georg Sticker, Ilmu Berhemat Panduan Kredit Mikro Untuk Usaha Kecil, (Yogyakarta: Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas, 2005). Prawirokusumo, Soeharto, Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan, dan Strategi), (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2001). Santoso, Ruddy Tri, Mengenal Dunia Perbankan, Cetakan Kedua, Edisi I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1996). 95Pada Bank, (Bandung: Alfabeta, 2003). Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Suyitno, Thomas, dkk, Dasar-dasar Perkreditan, (Bandung: Armedia, 1992). Tambunan, Tulus T.H, Usaha Kecil & Menengah di Indonesia (Beberapa Isu Penting), (Jakarta: Salemba Empat, 2002). Tjiptoadinugroho, R, Perbankan Masalah Perkreditan (penghayatan, analisis dan penuntun), (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994). Tjoekam, Moh, Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial (Konsep, Tekhnik, dan Kasus), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999). Tohar, M, Permodalan dan Perkreditan Koperasi, (Yogyakarta: Kanisius, 1999). Triyuwono, Iwan, dkk, Emansipasi Nilai Lokal, Ekonomi dan Bisnis Pasca Sentralisasi, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003). Usman, Rachmadi, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001).


110

Widiyono, Tri, Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia (Simpanan, Jasa, dan Kredit), (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006).

PERUNDANG-UNDANGAN Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Republik Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Republik Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/ 1/ UKK/ tanggal 29 Mei 1993 Tentang Kredit Usaha Kecil (KUK).


PENYALURAN DANA UKM MELALUI PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK MANDIRI CABANG SOLOK SUMBAR SKRIPSI

Recommend Documents