PENYELESAIAN KREDIT MACET (BERMASALAH) ATAS PINJAMAN NASABAH BANK PADA PT. BANK MANDIRI CABANG BALIGE SKRIPSI

PENYELESAIAN KREDIT MACET (BERMASALAH) ATAS PINJAMAN NASABAH BANK PADA PT. BANK MANDIRI CABANG BALIGE SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Oleh: MELISA N. SIHOTANG 030200143 Departemen

: Hukum Ekonomi

Program studi

: Hukum Ekonomi

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008

Melisa N. Sihotang : Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, 2008 USU Repository © 2008

PENYELESAIAN KREDIT MACET (BERMASALAH) ATAS PINJAMAN NASABAH BANK PADA PT. BANK MANDIRI CABANG BALIGE SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Oleh: MELISA N. SIHOTANG 030200143 Departemen

: Hukum Ekonomi

Program studi

: Hukum Ekonomi

Disetujui Oleh Ketua Departemen

(Prof. Dr. BISMAR NASUTION, SH, M.Hum) NIP. 131570455 Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Prof.Dr.BismarNasution,SH,M.Hum) (Dr.T.KeizerinaDevi A.,SH,CN,M.H) NIP. 131570455

NIP. 132300075

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008


KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas ridhoNyalah skripsi yang merupakan tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Atas berkat dan rahmatNya pula sehingga penulis mampu menjalani perkuliahan sampai pada akhirnya, sebab tanpa Dia apa yang kita kerjakan pasti akan sia-sia. Yang menjadi judul skripsi ini adalah: “Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige”. Terwujudnya skripsi ini bukan merupakan jerih payah penulis sendiri, tetapi juga berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H,SP.A (K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara Medan. 2. Bapak Prof. DR. Runtung, SH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 3. Bapak Prof. DR. Bismar Nasution, SH, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 4. Bapak Prof. DR. Bismar Nasution, SH, M.Hum dan Ibu DR. T. Keizerina Devi Azwar, SH, M. Hum, selaku dosen pembimbing I dan II yang sangat membantu dan telah sudi meluangkan waktunya untuk membaca dan meneliti serta memberikan petunjuk dan pengarahan hingga selesainya skripsi ini.


5. Bapak Umar Husin selaku Deputy Regional Manager di Kantor Wilayah I PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan, yang telah memberikan izin penelitian ke kantor cabang PT. Bank Mandiri. 6. Bapak Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk RCR I Medan Jl. Imam Bonjol No. 7 Lt. IV Medan. 7. Bapak Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Balige yang telah memberikan keterangan dan data yang diperlukan. 8. Bapak Basril selaku karyawan yang mengurusi bagian kredit macet bagi nasabah di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk RCR I Medan Jl. Imam Bonjol No. 7 Lt. IV Medan. 9. Seluruh staf dan pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Balige dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk RCR I Medan Jl. Imam Bonjol No. 7 Lt. IV Medan yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu. 10. Ayahanda tercinta, H. Sihotang dan Ibunda tersayang R. Tampubolon yang senantiasa memberikan dukungan materi dan moral, doa dan kasih sayang kepada penulis. Kiranya Tuhan membalas segala kebaikan dan memberikan kesehatan, kelimpahan rezeki serta umur yang panjang, agar kami anakanakmu diberi kesempatan untuk membahagiakan ayahanda dan ibunda. 11. Seluruh staf pengajar dan staf pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 12. Kepada abangku Antonio Johannes Virya Lee tersayang yang telah banyak memberikan dukungan baik materil, moril maupun pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.


13. Buat adik-adikku Irma Meiwita Sihotang dan Boy Hendra Sihotang yang kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan, juga adikku Yunicha Elisabeth Sihotang yang masih Sekolah Dasar, terimakasih atas keceriaan dan semangat yang kalian berikan selama ini. Tetap semangat dan jadilah yang terbaik dalam setiap aktivitasmu. 14. Seluruh teman-teman penulis di Fakultas Hukum Univesitas Sumatera Utara, antara lain: RR. Era Connysia VX., Kak Eva, Kak Novia, Kak Reny, Erlan, Jinoko, Besti, dan seluruh teman-teman stambuk 2003. Terima kasih atas dukungan semuanya. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan bantuan dari semua pihak, maka penulis tidak akan mungkin mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kita semua. Amin.

Medan, Mei 2008

Penulis


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .........................................................................................i DAFTAR ISI ..................................................................................................... iv ABSTRAKSI ......................................................................................................vi BAB I

PENDAHULUAN ................................................................................1 A. Latar Belakang ................................................................................1 B. Perumusan Masalah ......................................................................12 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....................................................12 D. Keaslian Penulisan ........................................................................14 E. Tinjauan Kepustakaan ..................................................................15 F. Metode Penulisan .........................................................................17 G. Sistematika Penulisan ...................................................................18

BAB II PEMBERIAN KREDIT DAN OBJEK JAMINAN PADA PERBANKAN ............................................................................... ....21 A. Pengertian Kredit dan Unsur Kredit .............................................21 B. Prosedur Pemberian Kredit ...........................................................25 C. Objek Jaminan Kredit ...................................................................31 D. Berakhirnya Pemberian Kredit .....................................................36 BAB III KREDIT MACET ATAU KREDIT BERMASALAH DALAM DUNIA PERBANKAN ......................................................42 A. Pengertian Kredit Bermasalah ......................................................42 B. Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada


PT. Bank Mandiri Cabang Balige .................................................45 C. Akibat Kredit Macet .................................................................... 54 BAB IV PENYELESAIAN KREDIT MACET (BERMASALAH) ATAS PINJAMAN NASABAH BANK ............................................55 A. Penanganan Atau Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige .................55 B. Langkah-langkah Yang Ditempuh Bila Terjadi Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank di PT. Bank Mandiri Cabang Balige .................................................65 C. Penghapusan Kredit (Dihapusbukukan) .......................................70 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..........................................................74 A. Kesimpulan ...................................................................................74 B. Saran .............................................................................................76 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................78 LAMPIRAN


ABSTRAKSI Salah satu peranan bank yang sangat menonjol adalah sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit. Mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang masih di bawah standar, dimana pendapatan masyarakat masih dibawah rata-rata, maka dalam hal ini peranan bank dalam bidang penyaluran kredit sangat penting keberadaannya. Kredit sangat dibutuhkan banyak orang atau pihak dalam menata kehidupan ekonomi yang lebih baik. Kebutuhan akan kredit tidak saja diperlukan oleh nasabah umum tetapi juga oleh nasabah yang berbentuk badan usaha (perusahaan). Dalam penyaluran kredit, bank banyak mengalami permasalahan yang cukup rumit yang apabila tidak segera diatasi dapat menimbulkan kerugian yang fatal, oleh sebab itu sebelum memberikan kredit pihak bank harus melakukan analisis yang tajam, teliti dan cermat. Setiap bank yang pernah atau sedang beroperasi, pasti pernah mengalami permasalahan kredit. Demikian juga dengan PT. Bank Mandiri Cabang Balige. Dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimana prosedur dan syarat pemberian kredit bagi nasabah, apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah serta bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Cabang Balige untuk menyelamatkan kredit macet (bermasalah). Dalam penulisan skripsi ini, ada dua metode yang digunakan. Metode pertama dengan studi pustaka yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, literatur-literatur serta Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas dalam skripsi ini. Sedangkan metode yang kedua adalah metode penelitian lapangan, dimana penelitian dilakukan secara langsung ke lapangan dengan mendatangi objek penelitian untuk melakukan wawancara terhadap karyawan PT. Bank Mandiri Cabang Balige untuk mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Terhadap nasabah yang melakukan pinjaman kredit kepada PT. Bank Mandiri Cabang Balige pernah mengalami permasalahan dalam pengembaliannya meskipun tidak sampai dalam keadaan taraf macet. Permasalahannya hanya menyangkut keterlambatan dalam pengembalian angsuran/ pinjaman saja. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor antara lain karena usaha debitur mengalami kendala, adanya penyalahgunaan kredit dan debitur yang bersangkutan meninggal dunia. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, PT. Bank Mandiri telah menyiapkan strategi yang diharapkan dapat memperkecil bahkan menghindari terjadinya kerugian pada pihak bank yang bersangkutan.


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang. Dalam perekonomian, peranan bank sangat penting selaku lembaga keuangan dengan

tugas

pokok

yaitu

menghimpun

dana

dari

masyarakat

dan

menyalurkannya kembali kepada masyarakat, pengusaha (entrepreneur) untuk membiayai sektor riil melalui pemberian kredit 1 . Kegiatan usaha bank tersebut antara lain dalam bentuk pemberian kredit 2 , penanaman dalam surat-surat berharga, kegiatan devisa, penempatan dana kepada bank-bank lain dan penyertaan modal usaha yang dilakukan oleh badan hukum lain yang kesemuanya tidak terlepas dari resiko yaitu tidak kembalinya sebahagian atau bahkan seluruh dana yang disalurkan itu (kredit macet). Bank harus dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan para nasabah (penyimpan) kepadanya. Akan tetapi keterpurukkan akibat krisis moneter, krisis ekonomi dan krisis politik yang tidak kunjung selesai, membawa dampak yang juga dirasakan pada dunia perbankan 3 . Dimana salah satu dampak yang paling terasa adalah dengan terjadinya kredit bermasalah bahkan sampai kredit macet dibeberapa bank, baik itu pada bank pemerintah maupun bank swasta dalam jumlah yang sangat besar, akibatnya beberapa bank menjadi terancam bangkrut.

1

M. Bahsan, Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta : CV. Rejeki Agung, 2003), hal. 1. 2 Ibid, hal. 2. 3 Eko B. Supriyanto, 10 Tahun Krisis Moneter, (Jakarta : InfoBank Publishing, 2007), hal. 8. Melisa N. Sihotang : Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, 2008 USU Repository © 2008

Begitu besarnya kredit bermasalah yang dihadapi oleh perbankan, sehingga membawa pengaruh terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu perlu penanganan secara konsepsional. Pada sektor riil seperti bidang industri, properti, perdagangan ekspor impor terjadi kelumpuhan yang berakibat terjadinya kelumpuhan 4 . Oleh karena itu maka untuk menggerakkan sektor riil bukanlah merupakan tugas yang mudah bagi pemerintah Indonesia. Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sektor riil, demikian juga dengan para pelaku sektor riil itu sendiri. Mereka berusaha sendiri untuk bangkit menyelamatkan pangsa pasar, baik di pasar global maupun domestik. Menyikapi kondisi prihatin sektor riil tersebut, dunia usaha Indonesia melalui Kamar Dagang dan Industri (KADIN) mengharapkan kebijakan yang lebih jelas untuk meningkatkan kembali sektor riil dari keterpurukan yang semakin parah. Dalam rangka peningkatan sektor riil tersebut, pemerintah melakukan restrukturisasi kredit perbankan 5 . Program restrukturisasi kredit ini diharapkan dapat menggerakkan kembali sektor riil dengan cara meninjau kembali berbagai persyaratan kredit, sehingga sektor riil dapat memenuhi kembali kewajibannya kembali kepada bank dan usahanya dapat kembali berjalan normal 6 . Sektor riil sangat dipengaruhi sektor perbankan dan sebaliknya pula sektor perbankan tergantung kepada sektor riil tersebut. Dengan kata lain, apabila sektor riil tidak kunjung membaik maka sektor perbankan juga tidak mungkin meningkat. Mengingat sebagian besar bank pada saat ini masih hidup dari pemberian kredit

4

Ibid, hal. 12. Agus Budianto, Merger Bank Di Indonesia, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), hal. 61. 6 Eko B. Supriyanto, Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua, (Jakarta: InfoBank Publishing, 2007), hal.19. 5


kepada sektor riil maka sulit bagi perbankan untuk bangkit apabila sektor riil tidak dapat menyerap kredit 7 . Mungkin bagi sektor riil, bunga bank yang tinggi saat ini dapat saja diperhitungkan sebagai unsur harga jual yang harus dipikul oleh konsumen. Namun karena sekarang ini daya beli sebagian besar masyarakat konsumen masih sangat rendah, sehingga sulit bagi sektor riil untuk mampu menjual jasa atau barang yang dihasilkan 8 . Dalam keadaan demikian maka sulit bagi sektor riil untuk menerima kredit dari bank yang menetapkan bunga sedemikian tinggi. Apabila kredit bermasalah dalam perbankan tidak ditangani secara tuntas maka dikhawatirkan akan menjadi salah satu penghambat pertumbuhan perkreditan dalam perbankan yang pada akhirnya dapat mengganggu pertumbuhan perekonomian 9 . Adanya kredit bermasalah dalam jumlah yang besar

juga

dapat

mengganggu

efektifitas

kebijaksanaan

dalam

upaya

memantapkan suku bunga kredit 10 . Untuk memperlancar penanganan kredit macet atau bermasalah yang mengakibatkan tidak bergeraknya sektor riil, maka Bank Indonesia disamping memberikan arah dalam upaya turut berperan aktif mendorong pergerakan sektor riil dengan cara

membuat kebijakan dengan melonggarkan ketentuan

penanganan kredit bermasalah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kerap sekali menghadapi berbagai permasalahan hukum yakni koordinasi kelembagaan yang berbeda dalam kepentingan dan pendekatan dalam proses restrukturisasi kredit, 7 8 9

Ibid, hal. 20. Agus Budianto, Merger Bank di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia,2004), hal. 19. Eko B. Supriyanto, 10 Tahun Krisis Moneter, (Jakarta: InfoBank Publishing,2007),

hal.12. 10

Ibid, hal. 13.


ketentuan kepailitan, penyelesaian kredit bermasalah yang bersifat multilateral, dimana satu bank yang akan merestrukturisasi utang debitor tidak mendapat respon dari bank lain 11 . Dengan demikian dalam meneliti aspek-aspek hukum restrukturisasi kredit penyelesaian kredit macet ( bermasalah ), perlu terlebih dahulu diketahui dengan jelas apa yang sesungguhnya dimaksud dengan kredit macet.

Kredit macet

adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari dua masa angsuran ditambah 21 bulan atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN) atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit 12 . Penyelesaian kredit bermasalah yang belum jelas akan mengganggu terciptanya sistem perbankan yang sehat. Oleh karena itu, upaya penanganan kredit bermasalah selayaknya dilakukan dari berbagai segi antara lain faktor intern bank itu sendiri, faktor intern debitur dan faktor-faktor lainnya. Faktor intern bank contohnya dikaji kembali apakah pemberian kreditnya sudah seimbang dalam arti tidak under financing 13 atau over financing 14 . Apakah prosedur pemberian kredit dalam sudah terpenuhi dalam konteks ini adalah ketentuan mengenai jaminan atau syarat-syarat umum sebuah perusahaan solvabilitas dan rentabilitasnya, yang keseluruhannya menjadi bahan dalam 11

J. Soedradjad Djiwandono, 10 Tahun Krisis Moneter, (Jakarta : InfoBank Publishing, 2007), hal. 44. 12 Peraturan Bank Indonesia No.2/ 15/ PBI/ 2000 tentang Restrukturisasi Kredit, pasal 9. 13 Write Off , http://www.jawapos.co.id/indones/jawapos/news/today/analysis/op181.html.,diakses terakhir tanggal 12 Maret 2008. 14 Ibid, hal-.


mengambil kebijakan dalam menyelesaikan masalah kredit macet. Disamping itu terdapat pula faktor lain yang menjadi celah terjadinya kredit macet misalnya ketentuan perundang-undangan perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 8 yang lebih menitik beratkan pemberian kredit berdasarkan pada keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan perjanjian 15 . Apabila hanya didasarkan pada keyakinan maka dapat menimbulkan resiko yang cukup besar bagi pihak perbankan, karena agunan bukan lagi syarat mutlak dalam pemberian kredit dan bahkan bank tidak diwajibkan meminta yang dibiayai yang lazim dikenal dengan agunan tambahan 16 . Kolusi antara pejabat bank dengan sejmlah pengusaha (debitur) juga dapat menjadi salah satu penyebab lain dari kredit bermasalah sebab dapat merugikan keuangan negara dan masyarakat 17 . Walaupun telah diketahui latar belakang permohonan dan faktor-faktor penyebabnya untuk memperoleh jaminan atas pencegahan dan cara penyelesaian kredit bermasalah bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itulah masalah kolusi ini sulit untuk dicegah pelaksanaannya. Dengan alasan resiko itulah maka dirasa perlu untuk menyusun langkah-langkah yang bertujuan untuk menurunkan jumlah kredit macet pada bank-bank sampai pada tingkat yang wajar 18 .

15

Undang- Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, (Bandung: FokusMedia), pasal 8. M. Bahsan, Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: CV. Rejeki Agung, 2003), hal. 5-6. 17 Ibid, hal. 25. 18 J. Soedradjad Djiwandono, 10 Tahun Krisis Moneter, (Jakarta: InfoBank Publishing, 2007), hal, 65. 16


Upaya–upaya pencegahan dan penyelesaian kredit macet dengan usaha bank yang meliputi bank-bank, Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan aparat penegak hukum agar pencegahan dan penyelesaian kredit macet ini merupakan penyelesaian yang dapat menghindarkan kejadian serupa dimasa yang akan datang 19 . Dilihat dari segi penegakan hukum, terdapat dua faktor penghambat yang saling berpengaruh dalam penyelesaian kredit macet. Pertama, pranata hukum positif yang ada sekarang sangat terbelakang dibanding dengan kecepatan tuntutan perkembangan sistim industri perbankan pada khususnya dan tuntutan laju perkembangan bisnis pada umumnya 20 . Hukum ekonomi yang kita miliki sekarang tidak mampu mengantisipasi dan mengikuti kecepatan gerak perkembangan keragaman dunia bisnis. Masalah kedua adalah membengkaknya kredit macet disamping disebabkan faktor pranata hukum positif yang ketinggalan, kemudian diperburuk lagi dengan proses peradilan yang formalitis, dimana kesenjangan perundang-undangan membuat penegakan tidak mampu memberi penyelesaian yang aktual dan memakan waktu yang lambat. Sedangkan tuntutan perbankan menghendaki waktu penyelesaian masalah kredit yang relatif cepat 21 . Pada prakteknya, jika terjadi kredit macet maka lembaga perkreditan akan mencari upaya untuk menyelamatkan kredit dengan cara memberikan perpajangan waktu pelunasan kepada debitur dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepadanya agar dapat melunasi kredit dalam jangka waktu yang 19

Kajian Restrukturisasi Kredit Industri Tekstil (Studi Kasus Bank M) // http: // www. digilib. itb. ac. id/ contact. Html, diakses terakhir tanggal 9 Maret 2008. 20 Teknisi Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum // http: // www. Komisihukum. go. id/ index. html, diakses terakhir tanggal 9 Maret 2008. 21 Ibid, hal. 10- 14. Melisa N. Sihotang : Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, 2008 USU Repository © 2008

diperlukan 22 . Jika setelah dilakukan tetapi upaya penyelamatan tersebut tidak berhasil juga, maka pihak bank terpaksa mengambil kebijakan akhir dengan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwenang 23 . Dimana jika menyangkut bank-bank swasta diserahkan kepada Pengadilan Negeri dan diselesaikan menurut proses peradilan biasa, sedangkan yang berkaitan dengan kasus kredit macet pada Bank Usaha Milik Pemerintah (BUMN) diselesaikan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) 24 . Adapun upaya penyelamatan yang dimaksud sebelumnya antara lain : 1. Penjadwalan kembali (resceduling). Yaitu perubahan syarat-syarat pinjaman yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu, termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak. 2. Persyaratan kambali (reconditioning). Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pinjaman dan tidak terbatas pada perubahan jadwal dan / atau jangka waktu. 3. Penataan kembali (restructuring). Yaitu perubahan syarat-syarat pinjaman yang menyangkut perubahan dana dari bank atau konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman yang menjadi equality perusahaan 25 . Keleluasaan bank untuk bergerak harus dilakukan dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian (prudential banking principles)26 , dimana suatu bank dapat

22

Sumber: Data Dari PT. Bank Mandiri RCR 1Medan, tanggal 25 Januari 2008, hal. 4. Ibid, hal. 5. 24 Ibid, hal. 6. 25 Agus Budianto, Merger Bank Di Indonesia. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), hal. 62. 23


melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank maupun perusahaan lain di bidang keuangan serta untuk mengatasi kegagalan kredit. Sebab dalam usahanya, perbankan dapat memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank 27 . Kita juga dapat melihat bahwa pemberian kredit oleh suatu bank dapat mempengaruhi kesehatan bank karena bagaimanapun juga mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya. Mengingat bahwa kredit tersebut bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, maka resiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar resiko dengan mengatur proses penyaluran kredit, pemberian jaminan maupun fasilitas lain sehingga tidak hanya terfokus pada debitur atau kelompok debitur tertentu 28 . Tahapan analisis pemberian kredit merupakan tahap yang preventif yang paling penting sebelum menandatangani isi perjanjian kredit antara pihak bank dengan nasabah. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan bagi pihak bank bahwa calon nasabah debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan 29 .

26

Ibid, hal. 37. Kiat Cara Menekan Kredit Bermasalah // http: // www. dki. perbarindo. org/ artikel. html, diakses terakhir tanggal 9 Maret 2008. 28 J. Soedradjad Djiwandono, Satu Dasawarsa Krismon: Beberapa Catatan, (Jakarta: InfoBank Publishing, 2007), hal. 113. 29 Ibid, hal. 118. 27


Secara tradisional, analisis bank terhadap calon nasabah debitur dilakukan terhadap aspek yang dikenal dalam dunia perbankan sebagai ”the five C’s of credit”

yaitu

character,

capacity,

capital,

conditions,

dan

collateral,

sebagaimana disyaratkan pasal 8 UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan 30 . Berdasarkan prinsip tersebut di atas, bila dalam proses atau tahap analisis kredit

terjadi

kekurangtelitian/kesalahan

yang

menyebabkan

terjadinya

kemacetan pengembalian kredit dikemudian hari, maka yang bertanggung jawab atas hal ini adalah bank sebagai badan hukum dan para pengurus serta pemegang saham atau pemilik bank secara bersama-sama 31 . Permasalahan utama yang dihadapi perbankan yang semuanya tidak terlepas dari kondisi makro ekonomi yang belum menunjukkan tanda-tanda membaik dan akan sangat berpengaruh terhadap kinerja bank dan nasabah debiturnya 32 . Namun, permasalahan mendasar yang nantinya sangat berpengaruh terhadap bank mendatang adalah masalah Non Performing Loans (NPL) yang dari waktu ke waktu cenderung semakin meningkat 33 . Penyehatan perbankan tidak sekedar melakukan pembenahan secara administratif, tetapi jauh lebih penting bagaimana lembaga bank mampu beroperasi secara normal dan sehat dalam arti bank dapat beroperasi secara wajar berdasarkan hitungan-hitungan ekonomi perusahaan 34 .

30

M. Bahsan, Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta : CV. Rejeki Agung, 2003), hal.5. 31 Ibid, hal. 40. 32 Mar’ie Muhammad, Pelajaran dan Antisipasi ke Depan, (Jakarta: InfoBank Publishing,2007), hal. 72. 33 Bramantyo Djohanputro, Laporan Penelitian: Non Performing Loan (NPL), (Jakarta: Bank Indonesia, 2007), hal. i. 34 Agus Budianto, Merger Bank Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia,2004), hal. 37. Melisa N. Sihotang : Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, 2008 USU Repository © 2008

Menghadapi perkembangan NPL yang semakin memburuk dan dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro yang belum membaik, maka Bank Indonesia sebagai otoritas moneter mengeluarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 31 / 150 / KEP / DIR, tanggal 12 November 1998 tentang restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Penurunan suku bunga kredit. Pengurangan tunggakan bunga kredit. Pengurangan tunggakan pokok kredit. Perpanjangan jangka waktu kredit. Penambahan fasilitas kredit. Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur 35 . Latar belakang kebijakan tersebut dapat dipahami karena sumber utama

operasi/ pendapatan bank (sekitar 65 – 80 %) berasal dari bunga pinjaman, sehingga apabila tidak diambil langkah-langkah pembenahan maka akan semakin memperburuk kinerja bank dan dapat dipastikan program restrukturisasi kredit tidak akan berhasil serta berakibat fatal bagi eksistensi bank 36 . Melalui kebijakan restrukturisasi perkreditan yang digariskan, Bank Indonesia memberikan peluang tidak saja pada bank/kreditur, tetapi juga nasabah debitur (sektor riil) untuk mengatur kembali usahanya 37 . Adapun restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memberikan berbagai kemudahan antara lain penurunan suku bunga kredit berupa keringanan bunga, jangka waktu kredit, angsuran pokok dan cicilan bunga 35

Ibid, hal. 63. Ibid, hal. 126. 37 Peraturan Bank Indonesia No. 2/ 15/ PBI/ 2000 tentang Restrukturisasi Kredit, pasal 20. 36


serta syarat-syarat kredit lainnya, maka diharapkan debitur mampu bergerak kembali, sementara pihak bank yang bersangkutan dapat pula mengatur sumber pendapatan utamanya yang berupa bunga dengan lebih realistis 38 . Restrukturisasi kredit tidak dapat diberlakukan kepada semua debitur, tetapi hanya kepada debitur yang memiliki prospek usaha yang lebih baik39 . Untuk itu perlu dilakukan pembicaraan dan kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur kemudian dilaporkan ke Bank Indonesia 40 . Program restrukturisasi kredit ini tidak banyak maknanya apabila jumlah NPL tidak tertangani secara simultan dan bank masih tetap ”digandrungi” oleh beban-beban yang menyebabkan timbulnya kerugian. Dalam rencana kerja memang sudah dimasukkan langkah-langkah penanganan NPL secara khusus dengan program restrukturisasi kredit. Namun problema yang dihadapi adalah bahwa dengan adanya kecenderungan semakin membengkaknya NPL, maka permasalahannya menjadi semakin komplek disamping masih disangsikan apakah program restrukturisasi kredit tersebut debitur sudah memiliki kemampuan mengakomodasi berbagai kemudahan yang diberikan bank sesuai kesepakatan 41 . Kaitannya dengan upaya pencegahan dan penyelesaian kredit macet ini, perlu dibahas masalah tentang asas-asas perbankan, pengertian kredit macet, tindakan 38

Peraturan Bank Indonesia No.2/ 15/ PBI/ 2000 tentang Restrukturisasi Kredit, pasal 1. Hesty Irawan, Penelitian Tentang Aspek Hukum Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Menggerakkan Sektor Riil, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman HAM RI, 2001. 40 Agus Budianto, SH.MH., Merger Bank di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia,2004), hal. 63. 41 Bramantyo Djohanputro, Laporan Penelitian: Non Performing Loan (NPL), (Jakarta: Bank Indonesia, 2007), hal. 63. 39


bank yang diperkenankan, tindakan bank yang dilarang, ketentuan atau peraturan dalam pemberian kredit, sanksi, dan cara mengatasi dana yang tidak kembali (kredit macet).

B. Perumusan Masalah. Hal yang menjadi perumusan masalah sehubungan dengan judul skripsi ” Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige” adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana proses pemberian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Balige? 2. Faktor- faktor apa yang dapat mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet atas pinjaman nasabah di PT. Bank Mandiri Cabang Balige? 3. Bagaimana proses penyelesaian kredit bermasalah atau kredit macet atas pinjaman nasabah bank di PT. Bank Mandiri Cabang Balige?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk dapat mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit bagi para nasabah PT. Bank Mandiri Cabang Balige. Apakah prosedur yang diberikan oleh pihak bank disamakan terhadap semua nasabah atau tidak.


Disamping itu juga agar diketahui apa saja yang dapat dijadikan objek jaminan atau pinjaman tersebut. 2. Untuk dapat mengetahui dan mengkaji apa saja faktor-faktor yang dapat menimbulkan kredit macet terhadap para nasabah di PT. Bank Sumut Mandiri Cabang Balige. 3. Untuk mengetahui bagaimana proses maupun upaya yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Mandiri Cabang Balige agar kredit macet itu dapat diselesaikan dengan baik serta konsekuensi adanya asuransi jiwa kredit. Selain tujuan yang disebutkan diatas, adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu: 1. Manfaat Teoritis yaitu: a. Untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan sekaligus sebagai sumbangan ilmu khususnya dalam materi mengenai kredit macet atau kredit bermasalah sehingga dapat membantu mempersiapkan diri sebagai generasi penerus bangsa yang berwawasan dan bercita-cita tinggi. b. Untuk memperluas khazanah pengetahuan mengenai penyelesaian kredit macet melalui hasil penelusuran teori-teori hukum perbankan sebagai dasar hukumnya yang tentunya berkaitan dengan kebijakan penyelesaian kredit bermasalah oleh pihak bank yang bersangkutan. c. Sebagai bahan informatif dalam permasalahan terkait mengenai dasardasar pengaturan hukum perbankan khususnya dalam hal perkreditan di PT.Bank Mandiri serta kebijakan atau upaya yang akan dilakukan


pihak bank terkait dalam penyelesaian jika terjadi kredit macet sehingga dapat dipahami resiko, prosedur dan hubungan kreditur dan debitur dalam perkreditan di dunia perbankan, dimana selama ini dianggap rahasia bank.

2. Manfaat Praktis yaitu: a. Untuk mengetahui dengan jelas mengenai mengenai mekanisme penyelesaian kredit bermasalah atau kredit macet, dan mengenai pihak-pihak yang terlibat dengan perkreditan dalam perbankan. b. Kiranya dapat membantu jika suatu saat dihadapkan pada penyelesaian kasus serupa yang berkaitan dengan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah dalam perbankan yang dalam hal ini dikhususkan pada PT. Bank Mandiri.

D. Keaslian Penulisan. Berdasarkan penelusuran pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, maka telah terdapat beberapa judul mengenai kredit macet yaitu: 1. Dewi Sari, Nim: 010200139, Judul: Pengaturan Maksimum Pemberian Kredit Dalam Perbankan Indonesia. 2. Siska Elisabeth Barimbing, Nim: 010200106, Judul: Tinjauan Terhadap Ketentuan Kredit Macet Dalam Perbankan di Indonesia.


3. Sri Yanti S.L. Panjaitan, Judul: Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan (Studi Kasus di PT.Bank Mandiri Cabang Zainul Arifin Medan). 4. Diegi Dona Sari, Nim: 030200065, Judul: Pengaturan Dana UKM Melalui Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri Cabang Solok Sumbar. Dengan demikian maka tidak terdapat permasalahan yang sama dengan skripsi ini. Untuk itu skripsi ini dapat dikatakan asli.

E. Tinjauan Kepustakaan. Skripsi ini membahas ”Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah di PT. Bank Mandiri Cabang Balige ”. Menurut Rahmadi Usman, untuk menentukan apakah suatu kredit dikatakan macet didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Dimana kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok dan bunga kredit oleh pihak debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut 42 . Mandala Manurung dan Prathama Raharja menyatakan : ”Kredit yang disalurkan bermasalah jika pengembaliannya terlambat dibanding jadwal yang direncanakan, bahkan tidak dikembalikan sama sekali. Dalam konteks Indonesia kredit bermasalah (Non Performing Loans) dapat dikelompokkan menjadi kredit tak lancar atau kredit macet 43 ”.

42

Rachmadi Usman, Aspek- aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001),hal. 255. 43 Mandala Manurung dan Pratama Raharja, Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2004), hal. 196. Melisa N. Sihotang : Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, 2008 USU Repository © 2008

Kredit yang masuk golongan lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai performing loan, sedangkan kredit yang masuk golongan kurang lancar, diragukan

dan

macet

dinilai

sebagai Non

Performing

Loans

(kredit

bermasalah) 44 . Menurut Jopie Jusuf kredit bermasalah memiliki pengertian yang lebih luas, mulai dari masalah kecil misalnya sekedar menunggak angsuran satu hari karena terlambat menyetor, sampai besar misalnya kredit macet yang merupakan kredit bemasalah yang besar dan akut 45 . Selanjutnya Gatot Suparmono menjelaskan bahwa nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan lebih tepat pada waktu yang diperjanjikan. Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah menjamininya. Nasabah yang tidak dapat membayar lunas hutangnya mengakibatkan perjalanan kredit terhenti atau macet. Jadi kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut dengan wanprestasi/ingkar janji 46 .

44

Sutarno, Aspek- aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, (Bandung : Alfabeta,2003), hal.

263. 45

Jopie Jusuf, Kiat Jitu Memperoleh Kredit Bank, (Jakarta : PT. Elex Media Computindo Kelompok Gramedia,2003), hal. 218. 46 Gatot Suparmono, Perbankan Dan Masalah Kredit, (Jakarta : Pradnya Paramita,1994),hal.92. Melisa N. Sihotang : Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, 2008 USU Repository © 2008

F. Metode Penulisan. Fakta-fakta atau dalil- dalil yang akurat dari hasil penelitian sangat mendukung

untuk

menghasilkan

karya

tulis

ilmiah

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan mengumpulkan data- data dan informasi yang diperlukan untuk dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. Data- data ataupun informasi tersebut harus mempunyai kaitan dan hubungan satu sama lain yang berhubungan dengan judul skripsi. Agar dapat memperoleh data dalam penulisan skripsi ini maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan atau menginventarisasi hukum positif yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau mengkaji data sekunder. Adapun penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yaitu : 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research). Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang berupa perundangundangan, karya ilmiah, majalah, buku- buku dan dokumen lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam sripsi ini. 2

Penelitian Lapangan (Field Reseacrh). Selain penelitian kepustakaan, penulis juga mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan yaitu dengan mendatangi objek penelitian,dengan melakukan cara questioner terhadap karyawan bagian kredit macet dari


PT. Bank Mandiri Cabang Balige untuk mendapatkan data-data, informasi, dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

G. Sistematika Penulisan. Sistematika penulisan dapat dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab, dimana setiap bab akan diuraikan masalahnya secara tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis menempatkan materi pembahasan keseluruhannya ke dalam 5 (lima) bab yang rinciannya sebagai berikut : Bab I . Pendahuluan. Bab ini menguraikan hal-hal yang bersifat umum sebagai langkah awal dalam penulisan skripsi ini yaitu mulai dari latar belakang, permasalahan, dan apa saja manfaat dan tujuan dari penulisan skripsi ini untuk membantu agar tulisan ini tidak lari dari topik yang dibahas. Penulis juga menerangkan tentang keaslian penulisan skripsi ini, dimana tulisan ini ditulis dan dibuat sendiri oleh penulis. Akhirnya bab ini ditutup dengan sistematika penulisan yang menerangkan bagian-bagian dari keseluruhan bab secara ringkas. Bab II. Proses Pemberian Kredit Pada PT. Bank Mandiri. Penulis akan menguraikan gambaran umum tentang perkreditan dan jaminan dimana akan membahas mulai dari tentang pengertian dan unsur-


unsur kredit, jenis dan penggolongan kredit, prinsip-prinsip pemberian kredit, objek jaminan kredit dan berakhirnya perjanjian kredit. Bab III. Kredit Macet atau Kredit Bermasalah Dalam Dunia Perbankan. Bab ini menguraikan gambaran umum tentang kredit bermasalah, dimana penulis akan membahas mulai dari pengertian kredit bermasalah, faktorfaktor yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah, akibat dari kredit bermasalah, dan diakhiri dengan penyelesaian kredit bermasalah. Bab IV. Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank . Dalam bab ini akan dibahas tentang kredit macet (bermasalah) atas pinjaman nasabah pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige yang meliputi syarat prosedur pemberian kredit bagi nasabah. Selanjutnya menguraikan juga tentang objek yang dapat dijadikan jaminan dalam pemberian kredit, Asuransi kredit,

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

terjadinya

kredit

macet

(bermasalah) atas pinjaman tersebut. Kemudian pada bagian terakhir bab ini, penulis juga akan meguraikan tentang bagaimana tindakan yang diambil oleh pihak PT. Bank Mandiri Cabang Balige dalam penyelesaian kredit macet ( bermasalah ) atas pinjaman nasabah di bank tersebut. Bab V. Penutup. Bab terakhir ini merupakan inti dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang dikemukakan ke dalam bentuk kesimpulan. Dengan membaca kesimpulan penulis berharap para pembaca sudah dapat menangkap dan memahami isi yang terkandung dalam skripsi ini. Kemudian Melisa N. Sihotang : Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, 2008 USU Repository © 2008

diakhiri dengan beberapa saran yang diajukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang pentingnya mengetahui bagaimana proses dan prosedur pemberian kredit bagi mereka selaku nasabah bank serta masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi. Melalui saran ini juga diharapkan agar PT. Bank Mandiri Cabang Balige dapat mengambil langkah preventif agar jangan sampai terjadi lagi kredit macet (bermasalah) atas kredit-kredit yang disalurkan kepada nasabahnya/ masyarakat.


BAB II PROSES PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK MANDIRI

A. Pengertian Kredit dan Unsur Kredit. Kredit adalah istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat,sebab dalam kehidupan masyarakat sehari-hari banyak anggota masyarakat yang melakukan jual beli barang dengan cara kreditan. Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu credere yang berarti percaya. Dalam bahasa Belanda disebut dengan Vertrouwen 47 . Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan Believe, trust or confidence. Banyak anggota masyarakat yang menerima kredit dari koperasi maupun bank untuk kebutuhannya. Jika dihubungkan dengan bank maka berarti bank selaku kreditur percaya menanamkan sejumlah uang kepada nasabah atau debitur, karena adanya rasa percaya oleh pihak bank bahwa nasabah atau kreditur tersebut mampu melunasi pinjamannya dalam jangka waktu yang ditentukan 48 . Bila ditinjau dari ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan maka pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga 49 . Dari uraian diatas terkandung pengertian bahwa pihak bank

47

Siharta P.Soerjadi,Segi-segi Hukum Perkreditan di Indonesia, Kertas Kerja Dalam Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perkreditan BPH. 48 Mariam, Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung : Alumni, 1978),hal. 21. 49 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan, (Bandung: FokusMedia). Melisa N. Sihotang : Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, 2008 USU Repository © 2008

selaku kreditur, percaya menanamkan sejumlah uang kepada nasabah atau debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian maka dapat juga dikatakan bahwa pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan oleh pihak bank kepada nasabah 50 . Pemberian bank merupakan salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika dia betul-betul yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, perlu diperhatikan faktor kemampuan dan kemauan sehingga tersimpul kehati-hatian dengan memperhatikan segi keamanan dan keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit 51 . Menurut Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya yang berjudul Perjanjian Kredit Bank menyatakan bahwa istilah kredit sering dinamakan Perjanjian Kredit Bank dimana istilah bank dilekatkan untuk membedakannya dengan perjanjian pinjaman uang dimana bukan bank sebagai krediturnya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa istilah kredit tidak dapat diartikan sebagai istilah pinjam uang saja tanpa ada kata bank yang mengikutinya 52 . Dalam Undang-undang Perbankan yaitu Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, kredit digunakan dalam dua istilah,namun mengandung

50

M. Bahsan, Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: CV. Rejeki Agung, 2003), hal. 4. 51 Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, (Yogyakarta : Andi,2005) hal.135. 52 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung: Alumni, 1978), hal.21. Melisa N. Sihotang : Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, 2008 USU Repository © 2008

makna yang sama untuk pengertian kredit 53 . Kedua istilah tersebut tergantung pada kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank, apakah bank dalam menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah 54 . Kredit merupakan penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Pasal 1 angka 11 UU No.10 tahun 1998) 55 . Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Pasal 1 angka 12 UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan) 56 . Dari kedua rumusan istilah tersebut, perbedaannya terletak pada bentuk kontra prestasi yang akan diberikan nasabah peminjam dana (debitur) kepada bank (kreditur) atas pemberian kredit atau pembiayaannya 57 . Pada bank konvensional, kontra prestasinya berupa bunga sedangkan pada bank syariah

53

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, (Bandung: FokusMedia). Rahcmadi Usman,Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,2001),hal.236. 55 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan,(Bandung: FokusMedia), pasal 1 angka 11. 56 Ibid, pasal 1 angka 12. 57 M. Bahsan, Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia, ( Jakarta: CV. Rejeki Agung,2003), hal. 4. 54


kontra prestasinya berupa imbalan atau bagi hasil sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan bersama 58 . Dengan demikian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini merupakan perjanjian pinjam meminjam (uang) yang dilakukan antara bank dan pihak lain (nasabah peminjam dana). Perjanjian pinjam meminjam (uang) itu dibuat atas dasar kepercayaan bahwa si peminjam akan melunasi atau mengembalikan pinjaman uang atau tagihan tersebut kepada bank dalam tenggang waktu yang telah ditentukan disertai pembayaran sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan sebagai imbalan jasanya 59 . Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi unsurunsur kredit adalah sebagai berikut : 1. Kepercayaan. Yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya. 2. Waktu. Yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya. Jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara para pihak bank dan nasabah peminjam dana. 3. Prestasi. Yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga atau imbalan. 4. Resiko. Yaitu adanya resiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan 60 . 58

Ibid, hal. 5. Rachmadi, Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,2001), hal. 238. 60 Ibid, hal. 240. 59


B. Prosedur Pemberian Kredit. Dalam Undang-undang Perbankan tidak ada sama sekali menyinggung tentang macam-macam kredit. Meskipun demikian, dalam praktek perbankan kredit-kredit yang pernah diberikan kepada nasabahnya dapat dilihat dari beberapa segi yakni : a. Jangka waktunya. Dari segi jangka waktunya terdapat tiga macam kredit yaitu kredi jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. b. Kegunaannya. Bila ditinjau dari segi kegunaannya, maka kredit dapat digolongkan menjadi tiga (3) macam yaitu kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit profesi. Kredit investasi adalah penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitasi perusahaan. Sedangkan kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah. Jadi, kegunaan daripada kredit ini misalnya untuk pembelian bahan dasar, alat-alat bantu maupun membayar biaya lainnya. Kredit profesi adalah kredit yang diberikan oleh bank semata-mata untuk kepentingan profesinya. Misalnya kredit yang diberikan kepada seorang dokter gigi untuk membeli seperangkat peralatan medisnya. c. Pemakaiannya. Menurut pemakaiannya, kredit dapat digolongkan menjadi dua yakni kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya, kredit untuk membeli alat-alat rumah tangga. Jenis kredit kedua adalah kredit produktif yaitu pembiayaan bank yang ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktifitasnya semakin meningkat, misalnya kredit investasi dan kredit modal kerja, karena kedua kredit ini bertujuan untuk meningkatkan produktifitas nasabah. d. Menurut sektor yang dibiayai. Macam-macam krredit yang diberikan kepada nasabah dipandang dari sektor yang dibiayai oleh bank antara lain kredit perdagangan kreedit pemborongan, kredit perhotelan, kredit percetakan, kredit pengangkutan, kredit perindustrian dan lain-lain 61 .

Selain penggolongan macam-macam kredit di atas, masih ada jenis dan penggolongan kredit yang lain seperti : 61

Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, (Jakarta : Djambatan, 1995),hal 29-31.


a) Penggolongan berdasarkan dokumentasi terdiri dari : 1. Kredit dengan perjanjian kredit tertulis. 2. Kredit tanpa surat perjanjian kredit. Hal ini dapat dibagi ke dalam dua bentuk yakni: 1) Kredit lisan (jarang dilakukan). 2) Kredit dengan instrumen surat berharga. Misalnya, kredit yang hanya lewat dokumen promes, obligasi, kartu kredit dan lain-lain. b) Penggolongan kredit berdasarkan objek yang ditransfer, dapat dibagi atas : 1. Kredit uang (money credit), dimana pemberian dan pengembalian kredit dilakukan dalam bentuk uang. 2. Kredit bukan uang (non money ceredit), dimana kredit diberikan dalam bentuk barang dan jasa dan pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang. c) Penggolongan kredit berdasarkan waktu pencairannya. Kredit ini dapat dibagi atas: 1. Kredit tunai (cash credit), dimana pencairan kredit dilakukan dengan tunai atau pemindah bukuan ke dalam rekening debitur. 2. Kredit tidak tunai (non cash credit), dimana kredit tidak dibayar pada saat pinjaman dibuat. Terdiri dari : 1) Garansi bank atau stand by L/C. Dalam hal ini bank akan membayar apabila terjadi perbuatan tertentu, misalnya jika pada suatu saat, pihak pemohon garansi tidak


melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain, maka dalam hal seperti ini banklah yang akan membayarnya. 2) Letter of Credit, yang merupakan jaminan kepada penjual/pengirim barang dimana bank akan membayar sejumlah uang jika dokumendokumen tertentu dipenuhi oleh penjual/ pengirim barang 62 . d) Penggolongan kredit menurut cara penarikannya. Kredit ini dapat dibagi atas : 1. Kredit sekali jadi, yaitu kredit yang pencairan dananya dilakukan sekaligus, misalnya secara tunai ataupun secara pemindah bukuan. 2. Kredit rekening koran. Dalam hal ini, baik penyediaan dana maupun penarikan dana tidak tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara tidak teratur kapan saja dan berulang kali. Dapat dilakukan melalui pemindah bukuan penarikan cek, bilyet, giro, atau perintah pemindah bukuan lainnya. 3. Kredit berulang-ulang (revolving loan). Kredit semacam ini biasanya diberikan terhadap debitur yang tidak memerlukan kredit sekaligus, melainkan secara berulang-ulang sesuai kebutuhan, asalkan masih dalam batas maksimum dan masih dalam jangka waktu yang diperjanjikan. 4. Kredit bertahap. Kredit bertahap ini merupakan kredit yang pencairannya dilakukan secara bertahap dalam beberapa termin. 5. Kredit tiap transaksi. Merupakan kredit yang diberikan untuk satu transaksi tertentu, dimana pengembalian kredit diambil dari hasil transaksi

62

Sumber: Data Dari PT. Bank Mandiri RCR 1Medan, tanggal 25 Januari 2008.


yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini, dananya tidak ditarik secara berulang-ulang melainkan sekaligus saja yakni untuk tiap transaksi saja 63 . Bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya perlu memperhatikan strategi atau pun hal-hal yang dapat dinilai positif untuk menghindari kemungkinan terjadinya pengembalian kredit tidak lancar 64 . Berdasarkan penjelasan pasal 8 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang harus dinilai oleh bank sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, apa yang dikenal dengan prinsip ”5 C” 65 . Pada sasarannya prinsip 5 C ini akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya 66 . Adapun prinsip 5C yang dilakukan atau dinilai oleh pihak bank yang bersangkutan yaitu: 1. Penilaian watak (character). Penilaian watak/kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak menyulitkan bank di kemudian hari. 2. Penilaian kemampuan (Capacity). Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu dapat melunasi atau mengembalikan pinjamannya. 3. Penilaian terhadap modal (capital). Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat

63

Sumber: Data Dari PT. Bank Mandiri RCR 1Medan, tanggal 25 Januari 2008. M. Bahsan, Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: CV. Rejeki Agung, 2003), hal. 1. 65 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, (Bandung: FokusMedia), pasal 8. 66 M. Bahsan, Op.Cit, hal. 4. 64


diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek tata usaha calon debitur yang bersangkutan. Biasanya bank tidak akan memberikan kredit untuk mendanai seluruh biaya usaha nasabah. Oleh sebab itu nasabah wajib menyediakan modal untuk mendanai usaha yang akan dikelolanya itu, sedangkan kredit yang akan diberikan oleh bank itu fungsinya hanya sebagai tambahan modal saja yang jumlahnya lebih sedikit dari pokoknya. 4. Penilaian terhadap agunan (collateral). Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. 5. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur(condition of economy). Bank harus menganalisa keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek tata usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui 67 . Selain hal-hal tersebut diatas, bank juga harus mengetahui tujuan penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya 68 . Selain prinsip 5 C, bank juga menerapkan prinsip 5 P dalam memberikan suatu kredit kepada nasabahnya yakni : 1. Party (para pihak). Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu ”kepercayaan” terhadap para pihak, dalam hal ini debitur tentang bagaimana karakter, kemampuannya dan sebagainya. 2. Purpose (tujuan). Tujuan dari pemberi kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditur. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan income perusahaan. Dan harus 67

Ibid, hal. 5. Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 247. 68


diawasi pula agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit. 3. Payment (pembayaran). Dalam hal ini, harus dilihat apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. 4. Profitability (perolehan laba). Dalam hal ini, kreditur harus memperhatikan dan berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar dari pada bunga pinjaman dan apakah pendapatan

perusahaan dapat menutupi

pembayaran kredit itu kembali. 5. Protection (perlindungan). Terhadap suatu kredit oleh perusahaan, debitur diperlakukan suatu perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan, terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal di luar skenario atau di luar prediksi semula 69 .

69

Ibid, hal 248-249.


C. Objek Jaminan Kredit. Di dalam perjanjian kredit bank, dilihat dari segi jaminannya, maka jenis kredit ada dua yaitu kredit tanpa jaminan (unsecured loan70 ) atau kredit blanko dan kredit dengan jaminan (secured loan 71 ). Pada zaman sekarang,kredit tanpa jaminan ini dilarang karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, diantaranya adalah bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis, memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian, memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (Legal Lending Limit) 72 . Faktor adanya jaminan inilah yang penting diperhatikan oleh bank. Maka menurut pasal 8 Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 jo Undang-Undang No.10 tahun 1998 ditentukan bahwa dalam pemberian kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan 73 . Jaminan menurut hukum perdata dapat dibedakan atas : 1) Jaminan perseorangan (personal quaranty), yaitu jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur. Jaminan ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan si debitur. Menurut 70

Bank Mandiri, Consumer Banking, http://www.bankmandiri.co.id/index.aspx,html.diakses terakhir tanggal 12 Maret 2008. 71 Bank Mandiri, Consumer Banking, http://www.bankmandiri.co.id/index.aspx,html, diakses terakhir tanggal 12 Maret 2008. 72 Write Off, http://www.jawapos.co.id/indones/jawapos/news/today/analysis/op18-1.html. diakses terakhir tanggal 12 Maret 2008. 73 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan,(Bandung: FokusMedia), pasal 8. Melisa N. Sihotang : Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, 2008 USU Repository © 2008

Soebekti, oleh karena tuntutan kreditur terhadap seorang penjamin tidak diberikan suatu ”previlege” atau kedudukan istimewa dibandingkan atas tuntutan-tuntutan kreditur lainnya, maka jaminan perorangan ini tidak banyak dipraktekkan dalam dunia perbankan. 2) Jaminan kebendaan (persoonlijke en zakelijk zekerheid 74 ), yaitu jaminan yang dilakukan oleh kreditur dengan debiturnya ataupun antara kreditur pihak ketiga yang menjamin tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur 75 . Jaminan kredit bank lain dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi berdasarkan sudut pandang tertentu antara lain : 1) Jaminan karena Undang-Undang dan karena perjanjian. Jaminan karena undang-undang adalah jaminan yang dilahirkan atau diadakan oleh seperti jaminan umum, hak previlege dan hak retensi (pasal 1132, pasal 1134 ayat 1 KUH Perdata). Sedangkan jaminan karena perjanjian adalah jaminan yang dilahirkan atau diadakan para pihak sebelumnya seperti gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia. 2) Jaminan umum dan Jaminan Khusus. Pada prinsipnya menurut hukum, segala harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan bagi perutangannya dengan semua kreditur. KUH Perdata Pasal 1131 menyatakan ”bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada

dikemudian

hari,

menjadi

tanggungan

untuk

segala

perikatan

74

Personlijke en zakelijk zekerheid dalam kamus bahasa Belanda berarti jaminan kebendaan. Soebakti,R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1139, tentang jenis jaminan kredit bank. 75


perseorangan”. Dari pasal ini berarti seluruh harta kekayaan milik debitur akan menjadi jaminan pelunasan atas utang debitur kepada semua kreditur 76 . Kekayaan debitur dimaksud meliputi kebendaan bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada pada saat perjanjian hutang piutang diadakan maupun yang baru akan ada dikemudian hari yang akan menjadi milik debitur setelah perjanjian hutang piutang diadakan. Dengan demikian, tanpa terkecuali seluruh harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan umum atas pelunasan perutangannya, baik yang telah diperjanjikan maupun tidak diperjanjikan sebelumnya, sehingga tidak perlu ada perjanjian jaminan sebelumnya 77 . Menurut Gatot Supramono jaminan umum ini di dalam praktek perkreditan tidak memuaskan kreditur, kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan. Dengan jaminan umum tersebut kreditur tidak mengetahui secara persis berapa jumlah harta kekayaan debitur yang ada sekarang dan yang akan ada di kemudian hari, serta kepada siapa saja debitur itu berutang, sehingga khawatir hasil penjualan harta kekayaan debitur nantinya tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya. Untuk itu kreditur memerlukan adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku bagi kreditur tersebut.

76

Soebakti,R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1131, tentang jaminan kredit lain pada bank. 77 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001),hal. 287. Melisa N. Sihotang : Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, 2008 USU Repository © 2008

Jaminan khusus ini timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dengan debitur 78 . Karena jaminan umum kurang menguntungkan bagi kreditur, maka diperlukan penyerahan harta kekayaan tertentu untuk diikat secara khusus sebagai

jaminan

pelunasan

utang

debitur,

sehingga

kreditur

yang

bersangkutan mempunyai kedudukan yang diutamakan atau diistimewakan atau didahulukan daripada kreditur-kreditur lain dalam pelunasan hutangnya. Jaminan yang seperti ini memberikan perlindungan kepada kreditur dan di dalam perjanjian akan diterangkan mengenai hal ini 79 . 3) Jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri memiliki hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan, contohnya hipotik, gadai dan lain-lain.

Sedangkan

jaminan

perseorangan

adalah

jaminan

yang

menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, terhadap kekayaan debitur umumnya, contoh borgtocht 80 . 4) Jaminan pokok, jaminan utama dan jaminan tambahan. Sesuai dengan namanya, kredit diberikan kepada debitur berdasarkan kepercayaan dari kreditur terhadap kesanggupan pihak debitur untuk membayar kembali hutangnya pada waktu yang ditentukan. Karena dalam

78

Ibid, hal. 288. Soebakti,R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1134, tentang Piutang dan Hak Mendahulukan. 80 Ibid, pasal tentang Jaminan Kebendaan. 79


hukum diberlakukan suatu prinsip bahwa kepercayaan tersebut dipandang sebagai jaminan pokok dari pembayaran kembali huutang-hutangnya dikemudian hari. Sementara jaminan-jaminan lainnya yang bersifat kontraktual, seperti hak tanggungan atas tanah, gadai, hipotik, fiducia dan sebagainya hanya dianggap sebagai jaminan tambahan atas jaminan utamanya berupa jaminan atas barang yang dibiayai dengan kredit tersebut 81 . 5) Jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak. Pembebanan jaminan kredit didasarkan pada objek bendanya. Kalau yang dijadikan jaminan adalah tanah, maka pembebanannya adalah dengan menggunakan hak tanggungan atas tanah, sedangkan kalau yang dijadikan jaminan adalah benda bergerak, maka pembebanannya adalah dengan menggunakan gadai, fiducia, dan cessie 82 . 6) Jaminan regulatif dan jaminan non regulatif. Jaminan regulatif adalah jaminan kredit yang kelembagaannya sendiri sudah diatur secara eksplisit dan sudah mendapat pengakuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang tergolong ke dalam jaminan regulatif ini antara lain adalah hipotik, gadai, hak tanggungan akta pengakuan hutang. Sedangkan jaminan non regulatif adalah bentuk-bentuk jaminan yang tidak diatur dan tidak khusus diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan tetapi dikenal dan dilaksanakan dalam praktek 83 .

81

Sumber: Data Dari PT. Bank Mandiri RCR 1Medan, tanggal 25 Januari 2008, hal. 2. Ibid, hal. 3. 83 Ibid, hal.3. 82


7) Saham sebagai agunan tambahan. Dalam rangka menunjang perkembangan pasar modal yang sehat, diperlukan peran serta perbankan untuk membiayai kegiatan pasar modal, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan itu, bank diperkenankan meminta agunan tambahan berupa saham untuk memperoleh keyakinan terdapatnya jaminan pemberian kredit. Hal ini dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/ I/ UKU tanggal 7 September 1993 tentang saham sebagai agunan tambahan kredit. Berdasarkan ketentuan ini, bank juga diperbolehkan memberikan kredit dengan agunan tambahan berupa saham, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di bursa efek 84 . Tujuan penyerahan agunan dalam suatu pemberian kredit adalah sebagai sumber pelunasan kredit usaha nasabah yang dibiayai. Apabila usaha yang dibiayai bank tidak dapat diharapkan, yaitu mengalami kegagalan, maka diharapkan saham yang dijadikan agunan tambahan tersebut dapat dikonversi menjadi uang sebagai pelunasan kredit apabila terjadi kemacetan kredit. 85

D. Berakhirnya Pemberian Kredit. Setiap perbuatan atau tindakan yang telah dimulai pada umumnya akan diakhiri oleh suatu perbuatan tertentu pula. Demikian pula dengan perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. 84

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/ I/ UKU tanggal 7 September 1993, tentang saham sebagai agunan tambahan kredit. 85 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001),hal. 287-291. Melisa N. Sihotang : Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, 2008 USU Repository © 2008

Pada pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan pula bahwa hapusnya atau berakhirnya suatu perjanjian disebabkan oleh peristiwaperistiwa sebagai berikut : 1. Pembayaran. 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsignasi). 3. Pembaharuan hutang (novasi). 4. Perjumpaan hutang (kompensasi). 5. Percampuran hutang (konfusio). 6. Penghapusan hutang. 7. Musnahnya barang yang terutang. 8. Batal atau pembatalan. 9. Berlakunya syarat batal. 10. Lewatnya waktu (verjaring) atau daluarsa 86 . Disamping itu masih ada beberapa hal yang membuat suatu perjanjian itu berakhir, misalnya : a. Berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian. b. Meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa macam perjanjian, seperti meninggalnya seorang persero dalam suatu perjanjian firma. c. Pada umumnya dalam perjanjian-perjanjian dimana prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh debitur sendiri dan tidak oleh orang lain 87 . Dari sejumlah cara dan jenis penghapusan perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut pada umumnya hanya bercirikan penghapusan perjanjian-perjanjian tertentu 88 . Khusus mengenai

86

Soebakti,R.Tjitrosudibio,Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT.Pradnya Paramita,2001) hal. 349. 87 R.Soebekti, Jaminan-jaminan Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, (Bandung : Citra Adutya Bakti, 1989), hal. 64 88 Soebakti,R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT.Pradnya Paramita,2001), pasal 1381. Melisa N. Sihotang : Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, 2008 USU Repository © 2008

hapusnya perjanjian kredit, adalah sama dengan perjanjian pada umumnya 89 . Dalam perjanjian kredit biasanya dicantumkan tentang kapan mulai dan berakhirnya perjanjian tersebut. Syarat-syarat ini biasanya dicantumkan secara tegas baik mengenai waktu dan cara berakhirnya. Mengenai cara berakhirnya perjanjian kredit pada pokoknya diterangkan sebagai berikut : 1. Karena Pembayaran. Pembayaran adalah kewajiban debitur secara sukarela untuk memenuhi perjanjian yang telah diadakan. Dengan adanya pembayaran oleh seorang debitur atau pihak yang berutang berarti debitur telah melakukan prestasi sesuai perjanjian, dan oleh sebab itu maka perjanjian kredit tersebut menjadi hapus atau berakhir 90 . Sesuai dengan maksud undang-undang, pengertian pembayaran betaling harus dipahami secara luas, karena bukan hanya pihak pembeli saja yang membayar uang harga pembelian, tetapi pihak penjual pun dikatakan membayar jika ia menyerahkan atau me-lever barang yang dijualnya 91 . Di dalam perjanjian kredit, pihak yang meminjam harus mengembalikan sejumlah uang tambah dengan bunga yang telah ditetapkan dalam perjanjian 92 .

89

Forum: Meningkatkan RR, http://www.p2kp.org/default.,html. diakses terakhir tanggal 12 Maret 2008. 90 Ibid, hal91 Ibid, hal-. 92 Ibid, hal-. Melisa N. Sihotang : Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, 2008 USU Repository © 2008

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsignasi). Cara ini dapat dilakukan apabila si kreditur menolak pembayaran. Dengan tindakan

penawaran

tunai

yang

diikuti

dengan

penitipan

atau

penyimpanan (konsignasi 93 ), maka debitur telah dibebaskan dari pembayaran dan mengakibatkan hapusnya perjanjian. Syarat sahnya penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan adalah bahwa penawaran pembayaran harus langsung kepada kreditur yang merupakan syarat formal harus dilakukan oleh debitur 94 . Penawaran

pembayaran

harus

dilakukan

oleh

seseorang

yang

berkewajiban untuk seluruh hutang yang telah jatuh tempo. Penawaran tersebut juga meliputi jumlah bunga yang harus dibayar oleh debitur. Pembayaran yang ditawarkan harus berbentuk mata uang resmi yang sah sebagai alat pembayaran dan dilakukan pada tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian 95 . 3. Pembaharuan hutang (novasi). Menurut Abdul Kadir Muhammad dalam buku Rachmadi Usman Pembaharuan hutang terjadi dengan jalan mengganti hutang lama dengan hutang baru, debitur lama dengan debitur baru, dan kreditur lama dengan kreditur baru 96 . Dalam hal ini, nilai hutang lama diganti dengan hutang baru terjadilah penggantian objek perjanjian yang disebut dengan novasi 93

Soebakti,R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT.Pradnya Paramita,2001), pasal 1381. 94 Ibid, pasal. 1381. 95 Ibid, pasal. 1381. 96 Karimsyah, Kredit Sindikasi, (Jakarta: Law Firm), hal. 7. Melisa N. Sihotang : Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, 2008 USU Repository © 2008

objektif 97 . Di sini hutang lama lenyap. Dalam hal ini terjadi penggantian orangnya (subjeknya), maka jika diganti debiturnya, pembaharuan ini disebut novasi subjektif pasif 98 . Jika yang diganti itu krediturnya, pembaharuan ini disebut novasi subjektif aktif 99 . Dalam hal ini hutang lama lenyap. Pada umumnya pembaharuan hutang yang terjadi dalam dunia perbankan adalah dengan mengganti atau memperbaharui perjanjian kredit bank yang ada 100 . Dalam hal ini yang diganti adalah perjanjian kredit banknya dengan perjanjian kredit bank yang baru. Dengan terjadinya penggantian atau pembaharuan perjanjian kredit, otomatis perjanjian kredit bank yang lama berakhir atau tidak berlaku lagi 101 . Pasal 1413 KUH Perdata menyebutkan tiga cara untuk melakukan novasi, yaitu: a. Dengan membuat suatu perikatan hutang baru yang menggantikan perikatan hutang lama yang dihapuskan karenanya. b. Dengan cara expromissie, yakni mengganti debitur lama dengan debitur baru. c. Mengganti debitur lama dengan debitur baru sebagai akibat suatu perjanjian baru yang diadakan 102 .

97

Ibid, hal. 8. Ibid, hal. 9. 99 Ibid, hal. 10. 100 Soebakti,R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT.Pradnya Paramita,2001), pasal 1381. 101 Ibid, pasal 1413.. 102 Ibid, pasal 1413.. 98


4. Perjumpaan hutang (kompensasi). Kompensasi adalah perjumpaan dua hutang, yang berupa benda-benda yang ditentukan menurut jenis yang dipunyai oleh dua orang atau pihak secara timbal balik, dimana masing-masing pihak berkedudukan baik sebagai kreditur maupun debitur terhadap orang lain, sampai jumlah terkecil yang ada diantara kedua hutang tersebut 103 . Dasar kompensasi ini disebutkan dalam pasal 1425 KUH Perdata. Dikatakan jika dua orang saling berhutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan hutang piutang, dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan. Kondisi

demikian

ini

dijalankan

oleh

bank

dengan

cara

mengkompensasikan barang jaminan debitur dengan hutangnya kepada bank, sebesar jumlah jaminan tersebut yang diambil oleh bank 104 .

103

Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001),hal. 279. 104 Ibid, hal.279-281. Melisa N. Sihotang : Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, 2008 USU Repository © 2008

BAB III KREDIT MACET ATAU KREDIT BERMASALAH DALAM DUNIA PERBANKAN

A. Pengertian Kredit Bermasalah. Kasus kredit macet dalam dunia perbankan bukanlah hal yang baru. Kredit macet sudah menjadi resiko bagi perbankan sejak lama 105 . Krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1998 tidak lepas dari andil kredit macet di perbankan yang harus dibayar mahal dengan obligasi rekapitalisasi dan menjadi beban ekonomi nasional hingga saat ini 106 . Sebagai usaha yang penuh resiko, sebelum memberikan kredit sebaiknya pihak bank melakukan analisis kredit dengan teliti, cermat, dan seksama yang tentunya dengan didasarkan pada data yang aktual dan akurat sehingga bank tidak akan keliru dalam mengambil keputusan apakah akan memberikan kredit atau tidak 107 . Bank harus meyakini bahwa kredit yang akan diberikannya kepada pihak nasabah debitur dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah atau macet 108 . Jika dilihat dari asal katanya, kredit macet terdiri dari dua kata yakni kredit dan macet. Yang dimaksud dengan kredit adalah pinjaman uang secara

105

Write Off, http://www.jawapos.co.id/indones/jawapos/news/today/analysis/op18-1.html. diakses terakhir tanggal 12 Maret 2008. 106 Eko B. Supriyanto, Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua, (Jakarta: InfoBank Publishing, 2007), hal.10. 107 DPD Perbarindo DKI Jaya dan Sekitarnya, http://www.dki.perbarindo.org/artikel.html. diakses terakhir tanggal 12 Maret 2008. 108 Eko B. Supriyanto,Op.Cit. hal. 25. Melisa N. Sihotang : Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, 2008 USU Repository © 2008

mengangsur 109 . Sedangkan macet berarti tersendat, terhenti atau tidak lancar 110 . Jadi dari pengertian kedua kata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kredit macet adalah sejumlah pinjaman oleh nasabah kepada bank dimana pelunasannya dilakukan secara tersendat-sendat dan bahkan sampai keadaan terhenti (macet) 111 . Suatu kredit dikatakan macet sejak tidak ditepatinya atau tidak dipenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit yaitu apabila debitur selama tiga kali berturut-turut tidak membayar angsuran dan bunganya 112 . Adapun tanda-tandanya adalah sebagai berikut : 1) Sebelum jatuh tempo, rekening tidak menunjukkan mutasi debet dan kredit. 2) Kredit mengalami overdraft secara terus menerus. 3) Adanya tanda-tanda bahwa debitur tidak sanggup lagi membayar bunga atas kredit yang diberikan pihak bank 113 . Suatu kredit dikatakan bermasalah dengan klasifikasi antara lain tergolong sebagai kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet 114 . Istilah kredit bermasalah telah digunakan dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan problem loan yang merupakan istilah yang sudah lazim digunakan di dunia internasional 115 . Agar dapat menentukan apakah suatu kredit dikatakan bermasalah atau macet harus didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektibilitas adalah keadaan

109

Hasil wawancara pada karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk RCR I Medan, tanggal 25 Januari 2008. 110 Ibid, hal. 777. 111 Bramantyo Djohanputro, Laporan Penelitian: Non Performing Loan (NPL), (Jakarta: Bank Indonesia, 2007), hal. 6. 112 Peraturan Bank Indonesia No.2/ 15/ PBI/ 2000 tentang Restrukturisasi Kredit, pasal 9. 113 Mahmoeddin.AS, 100 Penyebab Kredit Macet, (Jakarta : Sinar Harapan,1995). 114 Peraturan Bank Indonesia, Op.Cit. pasal 9. 115 Mahmoeddin.AS, Op. Cit. Melisa N. Sihotang : Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, 2008 USU Repository © 2008

pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut 116 . Suatu kredit dikatakan macet dengan ciri-ciri sebagai berikut : a. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan. b. Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit. c. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara atau diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit 117 . Kredit asuransi memiliki akibat buruk terhadap likuiditas bank dan meningkatkan kemungkinan rugi. Kerugian tentunya tidak diinginkan, karena kerugian dapat mengurangi cadangan atau modal, yang menguras kekuatan besar pinjaman dilakukan dengan maksud baik, namun ada beberapa orang yang meminjam dari bank dan dari tempat lain, karenanya dijuluki sebagai ”kartu mati” yang harus didorong dan dalam beberapa hal dipaksa untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman 118 .

116

Rachmadi Usman,, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 355. 117 Ibid, hal.258. 118 Sumber: Data Dari PT. Bank Mandiri RCR 1Medan, tanggal 25 Januari 2008, hal. 4.


B. Faktor-Faktor

Yang

Mempengaruhi

Terjadinya

Kredit

Macet

(Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige Sebagian pemberi pinjaman termasuk bank umum, mengatakan bahwa banyak peminjam yang mempunyai sedikit sifat maling dalam hati kecilnya. Tetapi kelihatannya alasan utama adanya kredit bermasalah dan kemungkinan kerugian adalah ketidakmampuan peminjam untuk mewujudkan pendapatan dari kegiatan bisnis yang normal, kesempatan kerja, atau penjualan hartanya 119 . Menurut Rene Setiawan, ada buku yang menuliskan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah, buku ini ditulis oleh W.Reed Edward dan K.Gill Edward. Faktor penyebab tersebut terdiri dari faktor eksternal maupun faktor internal 120 . Faktor internal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah yaitu : a. Kebijakan perkreditan yang ekspansif. b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan. c. Itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank. d. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit macet 121 . Sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya kredit bermasalah adalah : 1. Kegagalan usaha debitur. 2. Musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur. 3. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur. 119 120 121

Rachmadi Usman,, Op. Cit, hal.304-305. Sumber: Data Dari PT. Bank Mandiri RCR 1Medan, tanggal 25 Januari 2008, hal. 2. Ibid, hal 3..


4. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit 122 . Sejumlah pinjaman yang diberikan untuk tujuan pembiayaan bisnis dan keperluan pertanian dapat berkembang menjadi pinjaman bermasalah dan kerugian karena berbagai faktor. Walaupun beberapa penyebabnya mungkin timbul di luar dunia usaha, dan beberapa analis telah berusaha untuk menjelaskan kegagalan dunia usaha dalam bentuk penyebab intern dan ekstern, sebagian besar kesalahan dapat ditimpakan pada manajemen. Manajemen sebuah perusahaan mempunyai tanggung jawab yang besar, yang meliputi pemilihan sasaran dan jenis organisasi untuk menjalankannya, pemilihan kebijaksanaan yang akan dijalankan sehingga memberikan hasil yang wajar pada pemilik perusahaan, pengendalian atas proses produksi barang dan jasa yang dapat dijual, serta melakukan penyesuaian atas kebijaksanaan dan prosedur yang ada untuk menjamin kelangsungan operasional yang berhasil 123 . Jika tanggung jawab ini tidak

dipenuhi,

kemampuan

untuk

menghasilkan

pendapatan

akan

menurun,akibatnya kemampuan untuk membayar kembali pinjaman bank juga akan semakin berkurang. Banyak yang menjadi alasan terjadinya kerugian pinjaman, dan semua alasan yang ada bisa saja tidak berlaku untuk semua perusahaan. Sebagian pejabat kredit mengatakan bahwa penyebab yang paling utama adalah manajemen yang buruk 124 . Faktor penting lainnya adalah yang dinamakan dengan kondisi ekonomi yang buruk,selain itu digabungkan dengan ketergantungan yang terlalu besar 122

Ibid, hal.3. Bank BUMN Seperti Keong, http://www.majalahtrust.com/subscribe.html. diakses terakhir tanggal 12 Maret 2008. 124 Ibid, hal-. 123


pada pinjaman 125 . Kecurangan juga merupakan penyebab utama kerugian pinjaman. Walaupun faktor tersebut juga mungkin saja dihadapi jika hubungan antara bank dan peminjam mengalami ketegangan dan adanya kemunduran kerja sama antara peminjam dan pihak bank yang bersangkutan. Hal ini mungkin terjadi jika likuidasi perusahaan harus dilakukan 126 . Ada 100 faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah, dimana menurut Mahmoeddin A.S, faktor-faktor tersebut antara lain : 1. Bank memiliki kemampuan teknis yang kurang. Bank sangat memerlukan tenaga ahli/ konsultan untuk melakukan penilaian atau analisis sebelum memberikan kredit kepada perusahaan atau proyek yang melakukan usaha high technology seperti misalnya industri komputer, otomotif, dan industri baja. Secara teknis sudah dapat dipastikan pengetahuan petugas bank jauh ketinggalan, oleh sebab itu diperlukan tenaga ahli untuk melakukan penilaian terhadap prospek kerja usaha tersebut agar pihak bank tidak dibohongi secara mentah-mentah oleh nasabahnya 127 . Semakin canggih usaha nasabah, maka semakin telitilah bank dalam melakukan analisisnya. Jika nasabah memiliki usaha sederhana, maka petugas bank tentu lebih mudah memahami dan mempelajari lika-liku bisnis nasabah tersebut. Sebaliknya jika bisnis tersebut kompleks maka

125

Eko B. Supriyanto, Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua, (Jakarta: InfoBank Publishing, 2007), hal.11. 126 Kredit UKM Tidak Dihapusbukukan Total, http://KREDIT UKM TIDAK DIHAPUSBUKUKAN TOTAL.html. diakses terakhir tanggal 12 Maret 2008. 127 Mahmoeddin. 100 Penyebab Kredit Macet, (Jakarta : Sinar Harapan,1995).


sering para petugas bank tertinggal jauh pengetahuannya dibandingkan para nasabahnya. Hal demikian dapat menyulitkan pihak bank dalam menganalisis dan memberikan keputusannya 128 . 2. Bank terlalu mengejar target. Bank sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, mempunyai prinsip prositability 129 . Semakin besar keuntungan yang diperoleh maka semakin besar pula bank tersebut di mata para pemilik saham dan para karyawannya 130 . Banyaknya dana yang mengendap dalam bentuk kas, akan merupakan dana yang harus dibayar sewanya, apakah itu menganggur atau tidak 131 . Dari segi keuntungan, dana yang menganggur dapat merugikan, atau mengurangi keuntungan bank 132 . Bankir yang mempunyai target mengejar keuntungan tidak akan mengambil resiko dengan membiarkan dana yang banyak mengendap. Untuk mencegah ini, sebaiknya para bankir jangan terlalu mengutamakan target tersebut dan menomorduakan analisis yang tajam atas permohonan kredit para nasabah 133 .

128

M. Bahsan, Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: CV. Rejeki Agung, 2003), hal. 9-11. 129 Sumber: Data Dari PT. Bank Mandiri RCR 1Medan, tanggal 25 Januari 2008, hal. 6. 130 Write Off, http://www.jawapos.co.id/indones/jawapos/news/today/analysis/op18-1.html, diakses terakhir tanggal 12 Maret 2008. 131 Sumber: Data Dari PT. Bank Mandiri RCR 1Medan,tanggal 25 Januari 2008, hal. 6. 132 M.Fadhil Hasan, Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua, (Jakarta: InfoBank Publishing, 2007), hal.119. 133 Sigit Pramono, Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua, (Jakarta: InfoBank Publishing, 2007), hal.321.


3. Bank terlalu melihat riwayat nasabah. Memang benar bahwa riwayat pinjaman seorang nasabah bank merupakan faktor penting dalam penilaian karakternya. Tetapi tidak jarang bahwa suatu waktu seseorang tersebut karakternya tidak teruji pada masa-masa sulit, dan tidak jarang pengusaha akan maju usahanya, jika ia berusaha dalam skala kecil, namun begitu usahanya membesar ia menjadi merasa bahwa ia tidak mampu mengelolanya 134 . 4. Bank terlalu melihat agunan atau terlampau mementingkan jaminan. Bank adalah lembaga keuangan yang

memberikan kredit kepada

nasabahnya, bukan rumah gadai yang memberikan kredit berdasarkan cukup atau tidaknya nilai transaksi dari barang agunan yang dijaminkan nasabahnya 135 . Sebenarnya, hampir tidak ada hubungan sama sekali antara kredit dengan jaminan, kalau dimulai dari jaminan. Tetapi sebaliknya, jika analisis telah dilakukan secara cermat, paling akhir baru dibicarakan pemasalahan jaminan sekedar benteng pengaman dari kredit atau dengan motif berjaga-jaga 136 . Tugas para analisis kredit adalah menghitung dengan cermat, berapa kebutuhan kredit dari nasabah. Bukan sebaliknya, dengan nilai sejumlah agunan tertentu, berapa nasabah diperbolehkan menikmati kredit 137 . Jika permasalahan ini dilakukan secara terbalik, maka pemberian kredit sama 134

Sumber: Data Dari PT. Bank Mandiri RCR 1Medan, tanggal 25 Januari 2008, hal. 2. Write Off, http://www.jawapos.co.id/indones/jawapos/news/today/analysis/op18-1.html, diakses terakhir tanggal 12 Maret 2008. 136 Penjelasan Undang-Undang Perbankan Indonesia No. 7 tahun 1992/1998, pasal 8 ayat (1). 137 M. Bahsan, Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: CV. Rejeki Agung, 2003), hal. 12. 135


sekali mengabaikan cash buget, atau tidak memperhitungkan Repayment capacity dari nasabah 138 . 5. Bank terlalu besar memberikan kredit. Pemberian

kredit

yang

berlebihan

dapat

menyebabkan

nasabah

menggunakan uangnya untuk membeli barang-barang yang tidak yang kurang bermanfaat atau tidak produktif bagi perusahaannya 139 . Selain itu alternatif lain yang akan dilakukan nasabah yang kelebihan kredit yaitu menabungnya di bank lain, yang tentu saja memperoleh bunga yang lebih kecil dari bunga yang harus dibayarnya kepada bank pemberi kredit, atau bisa saja nasabah tersebut menanamkan kelebihan kredit uang dengan membeli barang tetap yang tingkat likuiditasnya rendah, sehingga tidak mungkin mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya kepada bank 140 . Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan terjadinya pemberian kredit yang berlebihan atau yang disebut juga dengan istilah over lending/ over creditering antara lain karena adanya kelalaian petugas dalam bank dalam menganalisis, atau adanya unsur kesengajaan atau pun dengan adanya kerja sama antara petugas (pihak) bank dengan nasabahnya 141 .

138

Ibid, hal 11. Sumber: Data Dari PT. Bank Mandiri RCR 1Medan, tanggal 25 Januari 2008, hal. 2. 140 Write Off, http://www.jawapos.co.id/indones/jawapos/news/today/analysis/op18-1.html, diakses terakhir tanggal 12 Maret 2008. 141 DPB Perbarindo DKI Jaya, http://www.dki.perbarindo.org/forum.html. diakses terakhir tanggal 12 Maret 2008. 139


6. Bank terlalu sedikit memberikan kredit. Jika perusahaan dapat dan mampu beroperasi secara optimum maka perusahaan

tersebut

juga

akan

dapat

memperoleh

laba

yang

maksimum 142 . Produksi pada operasi yang optimum diperoleh jika modal kerja yang digunakan sudah diperhitungkan dengan cermat dan tepat 143 . Berdasarkan pengamatan kita sehari-hari, kita dapat melihat bahwa setiap perusahaan umumnya memiliki hutang piutang dengan sesama relasi atau mitra usahanya 144 . Dengan demikian jika kredit yang diberikan tidak mencukupi maka bukan tidak mungkin kredit nasabah tersebut akan disedot atau diminta oleh mitra usahanya tersebut, sehingga mengakibatkan ia kehabisan dana untuk menggerakkan aktivitas usahanya, dampaknya akan terlihat saat pada ketidakmampuannya dalam memenuhi prestasinya kepada pihak bank yang memberikan kredit tersebut 145 . 7. Nasabah melarikan diri. Hal ini merupakan kasus yang ekstrim. Dalam kasus ini, nasabah langsung meninggalkan alamat tempat tinggal (keberadaannya) secara formal, sesudah memperoleh kredit. Bahkan, nasabah bisa saja menghilang dari kota atau negara tempat ia memperoleh kredit.

142

M. Bahsan, Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: CV. Rejeki Agung, 2003), hal. 34. 143 Ibid, hal. 56. 144 Sipuk: Bank Sentral Republik Indonesia, http://www.bi.go.id/web/html. diakses tanggal 12 Maret 2008. 145 Ibid, halMelisa N. Sihotang : Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, 2008 USU Repository © 2008

Tujuannya agar pihak bank tidak dapat atau pun kesulitan melacak nasabah tersebut 146 . 8. Nasabah memalsukan catatan dan pembukuan. Pemalsuan catatan dan pembukuan, baik itu pada saat pengajuan kredit maupun pada selama kredit berjalan, dapat menyebabkan terjadinya kasus kredit yang boleh dikatakan mendekati fiktif dimana bank terjebak dalam kasus penipuan 147 . Catatan dan pembukuan nasabah merupakan sumber utama dalam menganalisis perjalanan bisnis nasabah. Adapun isi dari catatan tersebut adalah menerangkan mengenai prospek perusahaan dan keadaan usaha nasabah yang bersangkutan. Jika catatan tersebut palsu maka si pembaca yaitu pihak bank akan dibohongi oleh nasabah. Cepat atau lambat catatan ini akan bermuara pada ketidak beresan kredit nantinya 148 . 9. Perusahaan nasabah sulit berkembang. Bank memberikan kredit kepada perusahaan yang sulit berkembang 149 . Ukuran suatu bank dikatakan sulit berkembang dapat dilihat pada laporan keuangan dimana angka-angka dari tahun ke tahun menunjukkan grafik yang datar, bahkan bisa menurun. Terutama dapat dilihat pada laba perusahaan yang hampir sama setiap tahun 150 .

146

M. Bahsan, Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: CV. Rejeki Agung, 2003), hal. 34. 147 Ibid, hal. 36. 148 Ibid, hal. 38-39. 149 M.Fadhil Hasan, Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua, (Jakarta: InfoBank Publishing, 2007), hal. 105. 150 Bank BUMN Seperti Keong. http://www.majalahtrust.com/subscribe.html. diakses terakhir tanggal 12 Maret 2008. Melisa N. Sihotang : Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, 2008 USU Repository © 2008

Usaha untuk menangkal hal ini, bank harus mendidik nasabah berbisnis dengan baik dan tepat. Jika perlu mendidik mereka melakukan pencacatan berdasarkan kebiasaan yang berlaku 151 . 10. Nasabah dan bankir melakukan kolusi Nasabah dan bankir harus melakukan kerjasama yang baik dalam arti positif. Hal ini adalah demi kelancaran usaha nasabah, demi kelancaran pengembalian kredit, demi keberhasilan usaha perbankan dan akhirnya demi kesuksesan para bankir dalam membina nasabah dan banknya sendiri 152 . Jika kerjasama antara bankir dan nasabah dilakukan secara negatif, maka hal ini disebut kolusi atau persekongkolan. Dimana yang paling dirugikan adalah bank sebagai perusahaan, dan yang memperoleh keuntungan adalah nasabah dan bankir secara pribadi 153 .

151

Mar’ie Muhammad, Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua, (Jakarta: InfoBank Publishing, 2007), hal. 70. 152 Kredit UKM Tidak Dihapusbukukan Total, http://KREDIT UKM TIDAK DIHAPUSBUKUKAN TOTAL.html. diakses terakhir tanggal 12 Maret 2008. 153 Mahmoeddin. AS., 100 Penyebab Kredit Macet, (Jakarta : Sinar Harapan,1995). Melisa N. Sihotang : Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, 2008 USU Repository © 2008

C. Akibat Kredit Macet (Bermasalah). Keadaan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan keuangan peminjam dan atas kerugian pinjaman bank 154 . Dalam masa kemakmuran, peminjam memperoleh hasil yang baik karena pendapatan relatif tinggi, tapi dalam masa resesi kemampuan untuk melunasi pinjaman mengalami penurunan 155 . Kredit bermasalah mempunyai akibat buruk terhadap likuiditas bank dan meningkatkan kemungkinan rugi. Sebagaimana diketahui, apabila kredit bermasalah atau kredit macet perbankan tidak ditangani secara tuntas, maka dikhawatirkan dapat menjadi salah satu penghambat pertumbuhan kredit perbankan yang pada gilirannya dapat mengganggu pencapaian pertumbuhan ekonomi 156 . Kredit bermasalah atau macet yang jumlahnya relatif semakin besar juga akan mengganggu efektifitas kebijaksanaan dalam upaya memantapkan suku bunga kredit 157 . Selain itu, adanya permasalahan kredit macet yang arah penyelesaiannya belum jelas, pada saatnya dapat mengganggu terciptanya sistem perbankan yang sehat 158 .

154

Soeworo,Gunarni. Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua, (Jakarta: InfoBank Publishing, 2007), hal.312. 155 J. Soedradjad Djiwandono, Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua, (Jakarta: InfoBank Publishing, 2007), hal.50. 156 Ibid, hal. 51. 157 Ibid, hal. 50. 158 Write Off, http://www.jawapos.co.id/indones/jawapos/news/today/analysis/op18-1.html, diakses terakhir tanggal 12 Maret 2008.


BAB IV PENYELESAIAN KREDIT MACET (BERMASALAH) ATAS PINJAMAN NASABAH BANK

A. Penanganan Atau Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige. Telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam dunia usaha perbankan khususnya menyangkut pemberian pinjaman kredit kepada para nasabah di PT. Bank Mandiri, untuk melengkapi administrasinya diperlukan beberapa syarat yang harus dilengkapi atau dipenuhi agar suatu kredit dapat diberikan antara lain: 1. Jika calon debitur perorangan yaitu: a. Warga Negara Indonesia. b. Umur, minimum 21 tahun. c. Memiliki pekerjaan/ penghasilan tetap. d. Menyerahkan agunan/ jaminan kredit. e. Untuk calon debitur yang sudah menikah, harus disetujui oleh suami/ istri debitur. f. Memiliki NPWP (Nomor Pengguna Wajib Pajak) untuk fasilitas kredit diatas lima puluh juta rupiah. g. Menyerahkan dokumen sebagai berikut: -

Foto copy Kartu Keluarga.

-

Foto copy Surat Nikah/Cerai.


-

Foto copy dokumen agunan (IMB, SPPT, PBB, BPKP, dan sebagainya).

-

Asli slip gaji/ Surat Keterangan Penghasilan.

-

Foto copy rekening/buku tabungan atau giro pribadi yang merupakan rekening penampungan penghasilan, minimal 3 bulan terakhir.

-

Foto copy Surat Keterangan Pengangkatan Pegawai/ Surat Keterangan lamanya bekerja dan jabatan terakhir di perusahaan.

-

Foto copy izin- izin praktek profesi sebagai calon debitur profesional 159 .

2. Jika calon debitur perusahaan yaitu: a. Menyerahkan copy dokumen sebagai berikut: -

Anggaran Dasar Perusahaan dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Terakhir.

-

NPWP (Nomor Pengguna Wajib Pajak), TDP, SIUP HO dan surat ijin lainnya.

-

Agunan.

b. Neraca rugi laba minimal 3 periode terakhir termasuk tahun berjalan. c. Realisasi aktifitas usaha minimal 6 bulan terakhir. d. Tujuan penggunaan kredit. e. Rencana biaya dan pendapatan (proyeksi laba/rugi) minimal selama jangka waktu kredit yang diminta. f. Cash flow projection untuk selama jangka waktu kredit yang diminta. 159

Sumber: Data Dari PT. Bank Mandiri RCR 1Medan, tanggal 25 Januari 2008 ,hal. 1.


g. Curiculum vitae dari para pengurus 160 . Syarat-syarat kredit ini merupakan syarat umum, dan untuk jenis kredit tertentu dimungkinkan ada penambahan syarat lain161 . Selain memiliki syarat, PT. Bank Mandiri juga memiliki prosedur dalam pemberian kreditnya antara lain: 1. Calon debitur mengajukan permohonan tertulis kepada Bank Mandiri yang ditandatangani oleh calon debitur sendiri, atau bagi calon debitur perusahaan permohonan ditandatangani oleh perjabat yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan. Permohonan tersebut diajukan ke Business Unit sesuai jenis kredit yang diinginkan calon debitur. 2. Bank melakukan verivikasi data/ dokumen yang disampaikan oleh calon debitur dan jika diperlukan melakukan peninjauan ke lapangan. 3. Bank akan melakukan penolakan langsung apabila kredit yang dimohonkan oleh calon debitur termasuk dalam kriteria: a. Kredit akan digunakan untuk membiayai usaha yang dilarang menurut aturan Bank Mandiri atau ketentuan yang berlaku b. Usaha/ bisnis yang akan dibiayai menurut Bank Mandiri tidak layak untuk dipertimbangkan 4. Apabila bank berpendapat bahwa calon debitur mempunyai reputasi baik dan usaha yang akan dibiayai dengan fasilitas kredit mempunyai prospek bisnis yang baik maka permohonan dilanjutkan dengan analisa kredit yang dilaksanakan oleh analis di business unit 160 161

Ibid, hal. 2. Ibid, hal. 3.


5. Pemutusan kredit dilakukan berdasarkan nota analisa yang dilakukan oleh Unit Business bersama dengan unit Risk Management sesuai dengan tingkat kewenangannya dalam rapat komite kredit. 6. Keputusan dari Rapat Komite Kredit kemudian disampaikan kepada calon debitur dalam bentuk Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) 7. Jika debitur setuju dengan syarat-syarat kredit yang dicantumkan dalam SPPK, debitur menandatanganinya dan mengembalikan kepada bank sebagai tanda persetujuannya beserta syarat yang dibutuhkan seperti yang disyaratkan dalam SPPK 8. Berdasarkan SPPK yang sudah disetujui calon debitur tersebut, Credit Operation Unit akan membuat Perjanjian Kredit (PK) atau draft PK apabila PK harus dibuat dalam bentuk akta notarial dan dilanjutkan dengna pengikatan agunan. 9. Setelah PK ditandatangani, dilakukan pencairan kredit 162 . Semua debitur PT. Bank Mandiri harus memiliki rekening (tabungan/ giro) di PT. Bank Mandiri yang akan digunakan untuk pendebetan atas angsuran pokok, bunga dan biaya lainnya dari fasilitas kredit yang bersangkutan 163 . Banyak faktor penyebab terjadinya kredit macet sebagai resiko dalam usaha perbankan, tetapi faktor yang paling dominan terjadi dalam permasalahan perbankan sehari-hari khususnya pada PT. Bank Mandiri antara lain:

162 163



1. Usaha debitur mengalami kendala, baik yang disebabkan faktor intern maupun ekstern. Faktor internal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah yaitu : a. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan. b. Itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank. c. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit macet. d. Kebijakan perkreditan yang ekspansif. Sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya kredit bermasalah antara lain: a. Kegagalan usaha debitur. b. Musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur. c. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur. d. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. 2. Fasilitas kredit digunakan tidak sesuai dengan rencana kredit atau terjadi penyalahgunaan kredit 3. Debitur meninggal dunia 4. Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan 164 . Usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kredit ditujukan agar masa tertentu kredit yang diberikan dapat kembali dengan baik dan membawa keuntungan yang diharapkan 165 .

164

Write Off, http://www.jawapos.co.id/indones/jawapos/news/today/analysis/op18-1.html, diakses terakhir tanggal 12 Maret 2008. 165 Ibid, halMelisa N. Sihotang : Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, 2008 USU Repository © 2008

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi kredit yang bermasalah, terlebih dahulu kita meneliti sebab-sebab terjadinya kemacetan pada perkreditan 166 . Bila kemacetan disebabkan oleh faktor-faktor ekstern seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi mengadakan analisis, tetapi yang perlu dilakukan adalah membantu debitur untuk segera memperoleh suatu penggantian dari pihak asuransi 167 . Yang perlu diteliti adalah sebab-sebab kemacetan kredit karena faktor-faktor intern, yaitu terjadi karena sebab-sebab manajerial. Bilamana bank telah sepenuhnya memperhatikan kelancaran kredit dan mengikuti perkembangan perusahaan secara seksama, maka bila terjadi kemacetan kredit yang berakibat fatal karena faktor-faktor intern, sedikit banyak terkait pula kesalahan-kesalahan pada pejabat/karyawan bank melakukan pembinaan dan/atau pengawasan. Artinya, kontrol dan pembinaan belum dijalankan secara baik, kecuali bila upaya tadi telah dijalankan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti kembali, sebab kemacetan kredit tersebut secara lebih mendalam lagi. Mungkin terjadinya kemacetan yang sedemikian ini memang disengaja oleh manajemen, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur 168 . Sepandai apapun analis kredit dalam manganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hal ini disebabkan oleh unsurunsur sebagai berikut:

166

Ibid, halIbid, hal168 Muchdarsyah Sinungun, Managemen Dana Bank, edisi ke-dua, (Jakarta: Bumi Aksara,1993), hal. 280. 167


a) Dari pihak perbankan Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadinya, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif 169 . b) Dari pihak nasabah Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat terjadi akibat dua hal yaitu: a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank, sehingga kredit yang diberikan macet. Atau dengan kata lain, tidak adanya unsur kemauan untuk membayar. b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, kebanjiran dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada 170 . Dalam hal kredit bermasalah atau macet, pihak bank perlu melakukan penanganan kredit macet yang menimbulkan

kerugian.

berupa penyelamatan, sehingga tidak akan

Penyelamatan

yang

dilakukan

apakah

dengan

memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah, atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk

169

M.Fadhil Hasan, Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua, (Jakarta: InfoBank Publishing, 2007), hal. 109. 170 Ibid, hal. 105. Melisa N. Sihotang : Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, 2008 USU Repository © 2008

membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian 171 . Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain: 1. Rescheduling yaitu dengan cara sebagai berikut: a. Memperpanjang jangka waktu kredit Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. b. Memperpanjang jangka waktu angsuran Dalam hal ini, jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya. Misalnya dari tiga puluh enam (36) kali menjadi empat puluh delapan (48) kali dan hal ini tertentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran 172 . 2. Reconditioning Reconditioning adalah penyelamatan kredit dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti: a. Kapitalisme bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok. b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

171

Write Off, http://www.jawapos.co.id/indones/jawapos/news/today/analysis/op18-1.html, diakses terakhir tanggal 12 Maret 2008. 172 Sumber: Data Dari PT. Bank Mandiri RCR 1Medan, tanggal 25 Januari 2008, hal. 5.


Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok piutangnya tetap harus dibayar seperti biasa 173 . c. Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh, jika pertahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan beban nasabah 174 . d. Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas 175 . 3. Restructuring. Restructuring (Restrukturisasi kredit) yaitu perubahan syarat-syarat pinjaman yang menyangkut perubahan dana dari bank, atau konversi seluruh atau sebagian pinjaman menjadi equility perusahaan, yang dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit. Restrukturisasi kredit terdiri dari: a. Penurunan suku bunga kredit

173

Ibid, hal. 6. Forum: Meningkatkan RR, http://www.p2kp.org/default.,html. diakses terakhir tanggal 12 Maret 2008. 175 Ibid, hal174


b. Perpanjangan jangka waktu kredit c. Pengurangan tunggakan bunga kredit d. Penambahan fasilitas kredit e. Konversi kredit penyertaan modal sementara 176 . 4. Penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan merupakan jalam terakhir apabila nasabah sudah benarbenar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya 177 . 5. Penyelamatan kredit lainnya antara lain: a

Konversi valuta kredit

b

Penambahan modal oleh investor oleh investor strategis 178 .

176

Write Off, http://www.jawapos.co.id/indones/jawapos/news/today/analysis/op18-1.html, diakses terakhir tanggal 12 Maret 2008. 177 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, edisi ke-enam, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hal. 115-117. 178 Sumber: Data Dari PT. Bank Mandiri RCR 1Medan, tanggal 25 Januari 2008, hal. 3.


B. Langkah-Langkah

Yang

Ditempuh

Bila

Terjadi

Kredit

Macet

(Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Di PT. Bank Mandiri Cabang Balige. Pada umumnya penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah antara debitur dan pihak bank (dalam hal ini PT. Bank Mandiri sebagai kreditur) ada beberapa jenis antara lain: 1. Novasi, yaitu penggantian debitur oleh pihak ketiga yang selanjutnya menjadi debitur baru (novator) atas persetujuan Bank. 2. Subrogasi, yaitu penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga karena adanya pembayaran hutang oleh pihak ketiga tersebut. 3. Likuidasi agunan, yaitu pencairan agunan fasilitas kredit debitur dalam rangka menurunkan atau melunasi kewajiban kredit debitur kepada Bank yang terdiri dari:

Penjualan agunan kredit dibawah tangan (tanpa melalui lelang) yang dilakukan oleh debitur yang bersangkutan sebagai pemilik agunan, atau pemilik agunan dengan persetujuan debitur terhadap barang yang sudah dijadikan jaminan namun belum diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku 179 .

Penjualan dengan cara lelang yaitu penjualan agunan melalui suatu lelang umum dengan harga minimal sebesar harga limit yang sudah ditetapkan dan bertujuan untuk membayar kewajiban kredit debitur, antara lain:

179

Ibid, hal. 4.


-

Lelang sukarela, yaitu penjualan agunan melalui lelang terhadap agunan yang belum/tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku untuk menurunkan atau melunasi kewajiban kredit debitur kepada Bank berdasarkan permintaan debitur sebagai pemilik agunan atau atas permintaan pemilik agunan dengan persetujuan debitur.

-

Lelang eksekusi yaitu penjualan agunan melalui lelang terhadap agunan yang sudah diikat sesuai ketentuan yang berlaku untuk menurunkan atau melunasi kewajiban kredit debitur kepada Bank yang dilakukan oleh Bank selaku kreditur 180 .

Penebusan agunan kredit adalah pencairan/penarikan agunan dari Bank oleh pemilik agunan atau ahli warisnya (bukan debitur) dalam rangka penyelesaian kredit dengan menyetorkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh Bank dengan ketentuan sebagai berikut: -

Agunan yang sudah diikat penebusannya minimal sebesar nilai Hak Tanggungan apabila nilai Hak Tanggungan lebih kecil dari nilai pasar, dan minimal sebesar nilai pasar apabila nilai pasar lebih kecil dari Hak Tanggungan.

-

Agunan yang belum diikat, penebusannya minimal sebesar nilai pasar 181 .

Adapun praktek penyelesaian kredit bermasalah/ macet biasanya dilakukan melalui tiga jalur yaitu:

180 181



1. Melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Cara ini adalah untuk kredit macet di bank milik negara. Biasanya kredit yang telah macet (dan telah diupayakan penagihannya/ penyelesaiannya) melalui BUPLN untuk selanjutnya akan dilakukan pelelangan/ penjualan benda jaminan 182 . Namun tidak selamanya pelelangan atau penjualan itu dilakukan dengan bantuan BUPLN, sebab apabila bank telah memperoleh ”kuasa menjual” maka ia dapat menjual harta jaminan tersebut di bawah tangan 183 . Untuk memperoleh pengembalian kredit dari hasil pelelangan bukanlah hal yang mudah dan cepat. Pengalaman menunjukkan bahwa untuk menjual agunan melalui prosedur lelang sangat sulit untuk memperoleh pembeli an harga yang memadai. Kadang-kadang bank justru memperoleh pengembalian yang sangat rendah. Agar tidak terlalu merugikan pihak bank, maka hukum perbankan yang baru memberikan kesempatan kepada bank untuk turut serta dalam pelelangan (sebagai pembeli lelang), sebab jika bank dapat menguasai agunan itu dari pelelangan maka nantinya bank dapat menjual agunan itu secara perlahan-lahan menurut harga yang berlaku di pasaran 184 . 2. Proses Litigasi di Pengadilan. Apabila suatu kredit bermasalah atau macet (dari bank swasta), maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan melalui pengadilan. Proses litigasi merupakan langkah terpaksa yang dilakukan bank apabila debitur

182

Write Off, http://www.jawapos.co.id/indones/jawapos/news/today/analysis/op18-1.html, diakses terakhir tanggal 12 Maret 2008. 183 Ibid, hal184 Kredit UKM Tidak Dihapusbukukan Total, http://KREDIT UKM TIDAK DIHAPUSBUKUKAN TOTAL.html. diakses terakhir tanggal 12 Maret 2008. Melisa N. Sihotang : Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, 2008 USU Repository © 2008

menunjukkan itikad tidak baik yang sengaja menyembunyikan harta bendanya yang masih cukup banyak untuk melunasi kreditnya 185 . Akan tetapi proses litigasi sering kali dinilai oleh masyarakat memakan waktu bertahun-tahun. Sementara di lain pihak, lembaga sandera (gijzeling) yang dulunya dapat dianggap sangat membantu sebagai alat pemaksa debitur untuk melunasi hutangnya, telah dihapus pemberlakuannya oleh Mahkamah Agung dengan SEMA No.2 tahun 1960 jo. No.24 tahun 1975 186 . Di sisi lain, lembaga unit Voerbaar Bij Vooraad 187 yang semestinya dapat diberlakukan secara penuh untuk mempercepat/ memperpendek prosedur litigasi kredit macet, ternyata lembaga ini pun telah diperlakukan setengah hati 188 .

Jadi

jelaslah,

mengharapkan

lembaga

pengadilan

untuk

menyelesaikan kredit bermasalah atau macet secara cepat bukanlah pilihan yang tepat. Dapat dikatakan pilihan ini hanyalah pilihan terpaksa. Adapun penyelesaian kredit macet/ bermasalah melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga. Penyelesaian melalui Pengadilan Negeri, dengan cara melakukan: a. Somasi b. Eksekusi Hak Tanggungan, Sertifikat Hipotik, Jaminan Fidusia, Credit Verband (parate eksekusi). c. Gugatan

185

Write Off, http://www.jawapos.co.id/indones/jawapos/news/today/analysis/op18-1.html, diakses terakhir tanggal 12 Maret 2008. 186 Undang-Undang No. 49/Prp/1960 BUPLN. 187 Forum: Meningkatkan RR, http://www.p2kp.org/default.,html. diakses terakhir tanggal 12 Maret 2008. 188 Ibid, halMelisa N. Sihotang : Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, 2008 USU Repository © 2008

d. Eksekusi grosse akta-akta pengakuan hutang 189 . Sedangkan penyelesaian kredit macet/ bermasalah melalui Pengadilan Niaga adalah dengan mengajukan pailit 190 . 3. Melalui Arbitrase atau Perwasitan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyelesaian kredit macet/ bermasalah melalui BUPLN maupun melalui pengadilan dipandang kurang menguntungkan, karena waktu yang diperlukan relatif lama dan jumlah uang yang bisa ditarik juga sangat kecil. Oleh karena itu, kalangan pakar hukum perbankan mencoba menawarkan penggunaan lembaga arbitrase untuk penyelesaian kredit macet 191 . Lembaga ini sebenarnya telah lama dikenal dalam hukum kita yaitu dalam Undang-Undang No.14 tahun 1970 jo. Pasal 377 HIR 192 . Lembaga arbitrase dapat berupa badan yang institusional yang telah lama terbentuk seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dibentuk oleh KADIN tahun 1977. Para pihak (bank dan nasabah) dapat menunjuk suatu panitia Adhoc yang dibentuk secara insidental atas pilihan para pihak khusus untuk menyelesaikan kasus mereka 193 . Adapun keuntungan dari penggunaan lembaga arbitrase dalam penyelesaian kredit macet menurut Sutan Syahdeni adalah sebagai berikut: 1. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase jauh lebih dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan.

cepat

bila

189

Sumber: Data Dari PT. Bank Mandiri RCR 1Medan, tanggal 25 Januari 2008, hal. 5. Ibid, hal. 6. 191 Ibid hal. 7. 192 Ibid, hal. 7. 193 Ibid, hal. 8. 190


2. Suatu putusan arbitrase tidak bisa diperjanjikan dalam Klausula Arbitrase sebagai putusan dalam tingkat pertama dan terakhir sehingga menambah cepatnya penyelesaian melalui arbitrase. 3. Putusan arbitrase tidak bisa dimintakan Kasasi maupun Peninjauan Kembali, bahkan upaya hukum itu tidak mungkin ditempuh sekalipun para pihak telah memperjanjikan demikian (pasal 642 Rv). 4. Bila sengketa perkreditan diperjanjikan untuk diselesaikan oleh BANI, maka dimungkinkan para pihak untuk menunjuk salah seorang arbiter itu dari pihaknya, sehingga akan dapat membela kepentingan dalam majelis arbiter tersebut. 5. Dengan adanya peluang untuk menunjuk arbiter dari pihak sendiri (misalnya ahli perbankan), maka diharapkan keputusan yang diambil akan benar-benar adil karena diputuskan dengan memperhatikan seluk beluk teknis perbankan yang pada umumnya tidak dikuasai oleh Hakim pengadilan. 6. Semua pemeriksaan dalam sidang arbitrase dan putusannya dilaksanakan dengan pintu tertutup. Hal ini menguntungkan bagi para pihak ingin menghindari publikasi. 7. Putusan arbitrase di eksekusi seperti putusan hakim biasa menurut caracara yang biasa bagi suatu pelaksanaan putusan 194 .

C. Penghapusan Kredit (Dihapusbukukan). Yang

dimaksud

dengan

penghapusbukuan

adalah

menghapus

dari

pembukuan sebagian atau seluruh pinjaman macet sesuai dengan criteria pinjaman yang layak untuk dihapusbukukan yakni pinjaman yang 6 bulan setelah jatuh tempo pelunasan tidak pernah membayar angsuran pinjamannya. Penghapus bukuan tidak berarti hapus tagih. Pinjaman yang telah dihapus buku masih harus ditagih sampai dengan seluruh pinjaman dapat tertagih. Maksimum besar pinjaman yang dihapus bukukan adalah sebesar laba yang diperoleh pada

194

Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, (Yogyakarta: Andi,2005), hal. 137-140.


bulan bersangkutan. Penghapusbukuan tidak boleh menggunakan sumber dana dari modal, sehingga mengurangi modal awal dana bergulir 195 . Secara umum, kriteria kredit yang dapat dihapusbukukan adalah sebagai berikut: Syarat umum (berlaku kumulatif) yaitu: 1. Kolektibilitas macet. 2. Restrukturisasi sudah tidak mungkin lagi dilakukan, dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani oleh dua pejabat kredit (salah satunya pimpinan cabang) 196 . Syarat khusus (berlaku alternatif) yaitu: 1. Debitur telah meninggal dunia dan tidak ada asuransi jiwa/ klaim ditolak dan ahli waris tidak mampu/ tidak mau membayar. 2. Debitur tidak diketahui lagi alamatnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan

Kelurahan/

Kepala

Desa

setempat

sesuai

KTP

yang

bersangkutan. 3. Debitur terkena PHK/ rasonalisasi pegawai, dikeluarkan atau dipecat dengan tidak hormat dari dinas, dan pesangon atau hak-hak yang diterima tidak mencukupi untuk menutupi sisa kreditnya sesuai dengan keterangan dari instansi yang bersangkutan. 4. Surat Keterangan (SK) palsu yang dibuktikan dengan berita acara pelaporan kepolisian/ pihak yang berwenang.

195

Forum Meningkatkan RR.,http://www.p2kp.org/default.asp.html., diakses terakhir tanggal 12 Maret 2008. 196 Ibid, diakses terakhir tanggal 12 Maret 2008. Melisa N. Sihotang : Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) Atas Pinjaman Nasabah Bank Pada PT. Bank Mandiri Cabang Balige, 2008 USU Repository © 2008

5. Dokumen kredit tanpa asli Surat Keterangan (SK) Kepegawaian tidak dikuasai oleh pihak PT. Bank Mandiri 197 . 6. Kredit bermasalah karena kasus (penyelewengan oleh bendaharawan/ pejabat pihak ketiga lainnya) di instansi debitur dan pelaku telah dikenai sanksi kedinasan. Dalam kasus ini diputus oleh pejabat setingkat lebih tinggi 198 . Untuk mengantisipasi adanya resiko kemacetan kredit yang ditanggung oleh PT. Bank Mandiri sebagai akibat meninggalnya debitur, maka setiap debitur kredit harus diasuransikan dengan fasilitas Asuransi Jiwa Kredit kepada perusahaan asuransi (penganggung) 199 . Asuransi jiwa kredit adalah pertanggungan jiwa oleh pihak asuransi atas resiko jiwa pihak debitur tertanggung yang dalam hal ini adalah nasabah kredit dari Kantor Cabang PT. Bank Mandiri, apabila debitur tertanggung tersebut meninggal dunia dalam masa jangka waktu kredit 200 . Ada beberapa hal penting yang terkandung dalam asuransi jiwa kredit yaitu: a) Objek pertanggungan. Yang dipertanggungkan oleh Kantor Cabang PT. Bank Mandiri adalah seluruh nasabah kredit. b) Besar pertanggungan. Besarnya nilai pertanggungan adalah sebesar pokok pinjaman yang tercantum dalam perjanjian kredit.

197

Sumber: Data Dari PT. Bank Mandiri RCR 1Medan, tanggal 25 Januari 2008, hal. 6. Pradjoto, Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua, (Jakarta: InfoBank Publishing, 2007), hal. 294. 199 Sumber: Data Dari PT. Bank Mandiri, Op.Cit, hal. 6. 200 Ibid, hal. 7. 198


c) Premi asuransi. Yaitu besarnya premi asuransi jiwa debitur kredit yang diasuransi-jiwakan. Setiap akhir bulan seluruh titipan premi asuransi dilimpahkan ke rekening perusahaan asuransi 201 . d) Jangka waktu pertanggungan. Jangka waktu berlakunya pertanggungan adalah sejak ditandatanganinya kredit sampai dengan akhir bulan jatuh tempo kredit tersebut. e) Timbulnya hak klaim. Hak klaim timbul terhitung sejak tanggal debitur yang bersangkutan meninggal dunia, sepanjang meninggalnya masih dalam jangka waktu masa pertanggungan atau jangka waktu kredit. f) Kadaluarsa klaim. Batas waktu kadaluarsa pengajuan klaim adalah enam (6) bulan dari tanggal kematian debitur 202 .

201 202

Ibid, hal-. Ibid, hal-.


BAB V PENUTUP Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi ini dan juga beberapa saran. A. Kesimpulan. Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Adapun syarat yang harus dipenuhi nasabah agar suatu pinjaman kredit dapat diberikan oleh pihak bank adalah: A. Jika calon debitur perorangan maka syarat yang diperlukan yaitu: a. Warga Negara Indonesia. b. Umur, minimum 21 tahun. c. Memiliki pekerjaan/ penghasilan tetap. d. Menyerahkan agunan/ jaminan kredit. e. Untuk calon debitur yang sudah menikah, harus disetujui oleh suami/ istri debitur. f. Memiliki NPWP (Nomor Pengguna Wajib Pajak) untuk fasilitas kredit diatas lima puluh juta rupiah. g. Menyerahkan dokumen-dokumen lain yang diperlukan pihak bank. B. Jika calon debitur perusahaan yaitu: a. Menyerahkan copy dokumen sebagai berikut: -

Anggaran Dasar Perusahaan dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Terakhir.


-

NPWP (Nomor Pengguna Wajib Pajak), TDP, SIUP HO dan surat ijin lainnya.

-

Agunan.

b. Neraca rugi laba minimal 3 periode terakhir termasuk tahun berjalan. c. Realisasi aktifitas usaha minimal 6 bulan terakhir. d. Tujuan penggunaan kredit. e. Rencana biaya dan pendapatan (proyeksi laba/rugi) minimal selama jangka waktu kredit yang diminta. f. Cash flow projection untuk selama jangka waktu kredit yang diminta. g. Curiculum vitae dari para pengurus. 2. Tidak ada suatu pemberian pinjaman kredit tanpa adanya agunan yang dapat menjamin kredit yang diberikan. Pada dasarnya jenis agunan yang diperlukan untuk satu jenis kredit yang sama adalah sama untuk semua calon nasabah, baik Pegawai Negeri Sipil atau bukan. Dimana agunan yang paling penting adalah agunan tunai berupa Deposito Berjangka Bank Mandiri, Tabungan Bank Mandiri dan Giro Bank Mandiri. Sedangkan agunan yang lain berupa tanah dan bangunan diatasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Guna Usaha. Semua debitur PT. Bank Mandiri harus memiliki rekening (Tabungan/ Giro) di PT. Bank Mandiri yang akan digunakan untuk pendebetan atas angsuran pokok, bunga dan biaya lainnya dari fasilitas kredit yang bersangkutan.


Dalam hal perjanjian kredit antara pihak bank dengan nasabah debitur, dimana bila debitur yang bersangkutan meninggal dunia pada saat kredit masih atau sedang berjalan, maka sisa pinjaman kredit yang belum dilunasi tersebut tidak akan dibebankan kepada ahli warisnya, akan tetapi sudah dialihkan kepada pihak perusahaan asuransi (penanggung). 3. Kredit bermasalah tidak hanya terjadi pada nasabah debitur umum, tetapi juga pada debitur berstatus badan usaha. Dimana penyebab terjadinya kredit bermasalah pada debitur dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut: a. Usaha debitur mengalami kendala baik yang disebabkan faktor intern maupun ekstern. b. Fasilitas kredit digunakan tidak sesuai dengan rencana kredit atau terjadi penyalahgunaan kredit. c. Debitur meninggal dunia. d. Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

B. Saran. Setelah mempelajari permasalahan-permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran sebagai berikut: 1. Sebaiknya ketentuan pasal 8 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan ditinjau kembali, karena isi pasal tersebut seolah-olah memberikan celah bagi debitur untuk mempermainkan kredit yang diberikan pihak bank, dimana kemungkinan debitur nakal dapat melakukan pinjaman ke bank lain


sementara pinjaman kredit pada bank sebelumnya belum tentu dapat dilunasi hingga tuntas. Selain itu ada juga kemungkinan bahwa debitur akan melarikan diri dari tempat kediamannya dan pindah ke tempat lain demi menghindari kewajibannya terhadap bank tersebut. 2. Sebaiknya pihak bank lebih berhati-hati dan memberikan perlakuan/ pelayanan yang sama kepada semua debitur dalam hal analisis pemberian kredit. 3. Adanya pengawasan dari pihak bank terhadap usaha yang dilakukan debitur setiap waktu tertentu (misalnya sekali tiga bulan) juga dapat membantu pencegahan kredit macet dan penyalahgunaan kredit. 4. Terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam KKN pemberian kredit, pemberian kredit secara rangkap dan kepada nasabah debitur yang melarikan diri dari pelunasan pinjaman sebaiknya ditindak dengan sanksi yang tegas, karena perbuatan tersebut dapat merugikan pihak bank yang bersangkutan.


DAFTAR PUSTAKA A. BUKU-BUKU. Budianto, Agus. Merger Bank Di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004. Bahsan, M. Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: CV. Rejeki Agung, 2003. Badrulzaman, Mariam Darus. Perjanjian Kredit Bank, Bandung: Alumni, 1978. Irawan, Hesty. Penelitian Tentang Aspek Hukum Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Menggerakkan Sektor Riil, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2001. Jusuf, Jopic. Kiat Jitu Memperoleh Kredit Bank, Jakarta: PT. Elex Media Computindo Kelompok Gramedia, 2003. Kasmir. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (edisi ke-enam), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001. Mahmoeddin, AS. 100 Penyebab Kredit Macet, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. Manurung, Mandala dan Rahardja Prathama. Uang, Perbankan Dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia), Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004. Supriyanto, Eko B. dan cs. 10 Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua,Jakarta: InfoBank Publishing, 2007. Sinungan, Muchdarsyah. Manajemen Dana Bank (edisi ke-dua), Jakarta: Bumi Aksara, 1993. Supramono, Gatot. Perbankan Dan Masalah Kredit, Jakarta: Djambatan, 1995.


Sutarno. Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Bandung: Alfabeta, 2003. Tjiptoadinugroho, R. Perbankan Masalah Perkreditan, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994. Togatorop, Sumber Jaya. Skripsi ”Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Pinjaman Kredit Kepada PNS Berdasarkan Ketentuan UU No. 7 Tahun 1992”, Medan: Fakultas Hukum USU, 1998. Untung, Budi. Kredit Perbankan Di Indonesia, Yogyakarta: Andi, 2005. Usman, Rachmadi. Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001. W. Reed Edward dan K. Gill Edward. Bank Umum, Jakarta: Bumi Aksara, 1995. Hasil wawancara dari karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk RCR 1, Medan, tanggal 25 Januari 2008.

B. PERUNDANG-UNDANGAN. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1998 Tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/ 150/ KEP/ DIR/ Tahun 1998 Tentang Restrukturisasi Kredit.

C. BAHAN DARI INTERNET. Write Off, http:// www.jawapos.co.id/ indones/ jawapos/ news/ today/ analysis/ op 18-1.html.


Kajian Restrukturisasi Kredit Industri Tekstil (Studi Kasus Bank M), http:// www. digilib. itb. ac. id/ contact. html. Teknisi Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum, http:// www. Komisihukum. go. id./ index. html. Kiat Cara Menekan Kredit Bermasalah, http:// www. dki. perbarindo. org/ artikel. html. Bank Mandiri, Consumer Banking, http:// www. bankmandiri. co. id/ index. aspx. html. Forum: Meningkatkan RR, http:// www. p2kp. org/ default., html. DPD Perbarindo DKI Jakarta dan Sekitarnya, http:// www. dki. perbarindo. org/ artikel. html. Kredit UKM Tidak Dihapusbukukan Total, http:// www. KREDIT UKM TIDAK DIHAPUSBUKUKAN TOTAL. html. Bank BUMN Seperti Keong, http:// www. majalahtrust. com/ subscribe. html. Sipuk: Bank Sentral Republik Indonesia, http:// www. bi. go. id/ web/ html.




PENYELESAIAN KREDIT MACET (BERMASALAH) ATAS PINJAMAN NASABAH BANK PADA PT. BANK MANDIRI CABANG BALIGE SKRIPSI

Recommend Documents