PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BANK MANDIRI CABANG PASAR PAGI SAMARINDA

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 2 Nomor 8 (2013) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2013

PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BANK MANDIRI CABANG PASAR PAGI SAMARINDA Muhammad Jani1 ([email protected]) Deny Slamet Pribadi2 ([email protected] ) Abstrak Muhammad Jani, Pemberian Kredit Usaha Mikro dengan Jaminan Hak Tanggungan di PT. Bank Mandiri Cabang Pasar Pagi Samarinda, dibimbing oleh Bapak Deny Slamet Pribadi sebagai Pembimbing Utama, Ibu Safarni Husain sebagai Pembimbing Pendamping. Seiring dengan bertambah pesatnya kemajuan ekonomi dan bisnis di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, kegiatan bank menjadi semakin canggih dan beraneka ragam. Bank Mandiri memberikan perkreditan seperti salah satunya usaha mikro. Dalam praktek, tidak semua kredit yang sudah dikeluarkan oleh bank dapat berjalan dan berakhir dengan lancar. Hal-hal yang dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan sering timbul hambatan-hambatan di lapangan. Adanya aturan hukum mengenai pelaksanaan pembebanan hak tanggungan dalam suatu perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam memanfaatkan tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai jaminan kredit. Permasalahan dalam penelitian ini antara lain: permasalahan yang timbul dalam perjanjian kredit usaha mikro dengan jaminan hak tanggungan; dan mengenai upaya hukum atas permasalahan yang terjadi yang diberikan terhadap pihak bank dalam perjanjian kredit usaha mikro dengan jaminan hak tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam perjanjian kredit usaha mikro dengan jaminan hak tanggungan dan untuk mengetahui mengenai upaya hukum atas permasalahan yang terjadi yang diberikan terhadap pihak bank dalam perjanjian kredit usaha mikro dengan jaminan hak tanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan dilapangan dan konseptual yang dianalisis secara konseptual. Dalam pembahasan akan diuraikan secara lengkap mengenai mengenai PT. Bank Mandiri Samarinda, permasalahan yang timbul dalam perjanjian kredit antara debitur dan kreditur dalam perjanjian perkreditan usaha mikro dengan jaminan hak tanggungan, serta mengenai upaya hukum

1 2

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 8

yang dilakukan oleh pihak bank dalam dalam perjanjian perkreditan yang disebabkan debitur wanprestasi. Dengan demikian penulis membuat suatu penelitian mengenai masalah yang timbul dalam perjanjian perkreditan uasaha miko dengan jaminan hak tanggungan agar pihak bank dalam memberikan kredit lebih hati-hati dalam menilai dan memeriksa barang-barang yang dijaminkan dengan menggunakan hak tanggungan, dan melakukan upaya hukum yang lebih tegas agar debitur merasa jera atas upaya hukum tersebut dan debitur tidak melakukan wanprestasi dalam melakukan perkreditan. Kata Kunci : Kredit, Mikro, Hak Tanggungan

2

Pemberian Kredit Usaha Mikro (Muhammad Jani)

MICRO CREDIT APPROVAL WITH MORTGAGE GUARANTEE AT IN BANK AT MANDIRI SAMARINDA Muhammad Jani3 ([email protected]) Deny Slamet Pribadi4 ()

Abstract Mohammed Jani, Micro Credit Approval with Mortgage Guarantee at in Bank MandIri Samarinda, led by Mr. Deny Slamet Pribadi, as the Main Supervisor Mrs. Safarni Husain as an Assistant Supervisor. Along with the rapid economic progress and growing businesses in the world in general and in Indonesia in particular, the activities of banks are becoming increasingly sophisticated and diverse. Bank Mandiri gives credit as one of the micro-enterprises. In practice, not all of the credit that has been issued by the bank can be run and ended smoothly. The things that the execution Mortgage obstacles often arise in the field. The rule of law on the implementation of the imposition of a mortgage loan agreement aims to provide legal certainty and protection for all parties to make use of land and objects relating to land as loan collateral. Problems in this study including problems that arise in the micro-credit agreements with mortgage collateral, and the remedies for the problems that occurred were given to the banks in micro-credit agreements with mortgage guarantees. This study aims to determine the issues that arise in the micro-credit agreements with mortgage collateral and to learn about the legal efforts of the issues involved has been paid to the bank in the micro credit agreement with mortgage guarantees. This study is an empirical research with the juridical field and conceptual approach conceptually analyzed. In the discussion will be described in detail on the PT. Bank Mandiri Samarinda, the problems that arise in the credit agreement between the debtor and the creditor in micro lending agreements with mortgage collateral, as well as the legal efforts undertaken by the bank in the credit agreement which caused the debtor defaults. Thus the author makes a research on the problems that arise in the credit agreement uasaha Miko with guaranteed mortgages so the banks in providing credit more cautious in assessing and examining the goods are secured by using a mortgage, and to take legal actions were more firmly that the debtor was deterrent remedies and debtor is not in default in making lending. Keywords: Credit, Micro, Guarantee Mortgage

3 4

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

3


Pendahuluan Seiring dengan bertambah pesatnya kemajuan ekonomi dan bisnis di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, kegiatan bank menjadi semakin canggih dan beraneka ragam. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa: ”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”5 PT. Bank Mandiri sebagai bank milik pemerintah mempunyai kewajiban dalam

meningkatkan

serta

mengembangkan

usaha

produktif

maupun

konsumtif skala mikro dan usaha rumah tangga baik berbentuk perusahaan, kelompok usaha, dan perorangan seperti pedagang, petani, peternak, dan nelayan dan merupakan bagian dari strategi perekonomian nasional. Peranan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya usaha kecil sangat besar terutama untuk mengurangi jumlah pengangguran, memerangai kemiskinan, dan

pemerataan

pendapatan.6

Obyek

yang

dijadikan

jaminan

dalam

pemberian kredit Usaha Mikro berupa jaminan seperti surat-surat berharga, namun di Bank Mandiri sendiri obyek yang biasa dijadikan sebagai jaminan hak tanggungan berupa sertifikat tanah. Karena sertifikat tanah mempunyai 5

R. Subekti, 1991, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 7 6 M. Bahsan, 2008, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Halaman 50 4


nilai yang cenderung meningkat serta diatur di dalam Undang-undang Hak Tanggungan. Adanya aturan hukum mengenai pelaksanaan pembebanan hak tanggungan dalam suatu perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam memanfaatkan tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai jaminan kredit.7 Untuk itu, praktik pengikatan kredit dengan jaminan hak tanggungan dalam kegiatan perbankan hendaknya dapat pula dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.8 permasalahan-permasalahan

yang

hendak

dikemukakan

yaitu

Permasalahan apa saja yang timbul dalam perjanjian kredit usaha mikro dengan jaminan hak tanggungan di PT. Bank Mandiri Cabang Pasar Pagi di Samarinda dan Bagaimana upaya hukum atas permasalahan yang terjadi yang diberikan terhadap pihak bank dalam perjanjian kredit usaha mikro dengan jaminan hak tanggungan di PT. Bank Mandiri Cabang Pasar Pagi di Samarinda. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang timbul dalam perjanjian kredit usaha mikro dengan jaminan hak tanggungan di PT. Bank Mandiri Cabang Pasar Pagi di Samarinda

dan

Untuk

mengetahui

mengenai

upaya

hukum

atas

permasalahan yang terjadi yang diberikan terhadap pihak bank dalam

7

Ibid.

8

Wawancara dengan Ibu Ani, bagian Marketing PT. Mandiri (Persero) Tbk Cabang Pasar Pagi, pada tanggal 17 April 2013 5


perjanjian kredit usaha mikro dengan jaminan hak tanggungan di PT. Bank Mandiri Cabang Pasar Pagi di Samarinda. Metodologi merupakan suatu unsur di dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian seperti jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, pendekatan penelitian yaitu Yuridis Sosiologis (empiris). Pendekatan Penelitian seperti pendekatan yuridis sosiologis dari studi penelitian yang dilakukan di PT. Mandiri Cabang Pasar Pagi Samarinda.. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu 9 pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telah terhadap kasuskasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi kendala dalam pihak perbankan dan debitur dalam melakukan perjanjian perkreditan usaha mikro. Dan yang terakhir yaitu pendekatan konseptual beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari perundang-undangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Sumber bahan hukum yang di gunakan dalam penulisan ini yaitu bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Selanjutya bahan hukum sekunder, berupa rujukan dari beberapa buku yang berkaitan dengan judul

9

6

Ibid,. halaman 93-95


skripsi, artikel-artikel, wacana yang dikemukakan oleh para ahli hukum dan politik, serta dari beberapa situs internet. Dan yang terakhir bahan hukum tersier yaitu berupa petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti

kamus hukum, jurnal

ilmiah, dan bahan-bahan lain yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Teknik dalam penulisan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan cara menggunakan pertanyaan langsung di tempat yang menjadi obyek penelitian ini penulis menggunakan cara sebagai sebagai berikut antara lain Observasi (pengamatan), maksudnya adalah dengan cara bagaimana melakukan pengamatan, artinya mengamati, melihat, meninjau, atau mengawasi dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ilmu hukum sebagaimana juga dalam ilmu-ilmu sosial, dan studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan terkait buku-buku, artikel-artikel dan lain-lain dalam bentuk tulisan yang terkait dengan pemberian kredit usaha mikro dengan jaminan hak tanggungan di PT. Bank Mandiri cabang pasar pagi di Samarinda dengan mengkaji peraturan perundang-undangan maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam melakukan perjanjian kredit usaha mikro dengan jaminan hak tanggungan. “Pemberian Kredit Usaha Mikro dengan Jaminan Hak Tanggungan di PT. Bank Mandiri Cabang Pasar Pagi Samarinda”.

7


Pembahasan A. Permasalahan yang Timbul dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro dengan Jaminan Hak Tanggungan di PT. Bank Mandiri Cabang Pasar Pagi di Samarinda. Dalam praktik pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Pasar Pagi Samarinda berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Achmad Alfianto sebagai pimpinan area PT. Bank Mandiri Cabang Pasar Pagi di Samarinda ditemukan beberapa permasalahan yang timbul dalam perjanjian kredit menggunakan Hak Tanggungan yang menimbulkan wanprestasi di PT. Bank Mandiri Cabang Pasar Pagi di Samarinda, antara lain: 1. Pihak pemegang Hak Tanggungan kesulitan mengawasi penggunaan barang jaminan yang dititipkan pemberi Hak Tanggungan, karena meskipun pemberi Hak tanggungan berkewajiban memelihara, namun kadang ada pemberi Hak Tanggungan yang beritikad kurang baik, sehingga mempergunakan

barang

jaminannya

seenaknya

sehingga

akan

menurunkan nilai barang; 2. Pihak pemegang Hak Tanggungan cukup kesulitan untuk melakukan pengawasan secara langsung akan penggunaan kredit yang dicairkan. Hal tersebut disebabkan banyaknya pemberi Hak Tanggungan yang harus diawasi, karena penyalahgunaan kredit akan dapat menimbulkan masalah tersendiri bagi pemberi Hak Tanggungan, sehingga pada akhirnya pemberi Hak Tanggungan akan kesulitan melunasinya;

8


3. Pihak pemberi Hak Tanggungan biasanya mempersulit untuk menyerahkan barang jaminannya, apabila adanya penarikan terhadap barang jaminan atau penyitaan oleh pihak PT. Bank Mandiri. Misalnya saja, barang jaminan tersebut ternyata digadaikan ke saudara si pemberi Hak Tanggungan atau si pemberi Hak Tanggungan tersebut pergi menghindar agar tidak bertemu oleh pihak penyitaan, dan masih banyak yang lain; 4. Pihak PT. Bank Mandiri melakukan pemberian kredit tersebut cenderung tidak sesuai dengan prosedur yang diberikan kepada nasabah, terkadang debitur salah memahami dan timbulnya suatu perselisihan antar pihak PT. Bank Mandiri dengan debitur tersebut; 5. Dari agunan yang dijaminkan debitur untuk memuhi syarat perkreditan, pihak PT. Bank mandiri sangat sulit untuk membedakan antara SMKHT dengan APHT, dikarenakan dalam persyaratan tersebut debitur kurang mengetahui antara SMKHT dengan APHT; 6. Pihak PT. Bank Mandiri pernah menemukan sertifikat yang dijaminkan oleh debitur ternyata sertifikat tersebut tidak asli, disini pihak PT. Bank Mandiri berhak menyita semua benda yang dimiliki debitur sesuai dengan perjanjian awal. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Achmad Alfianto sebagai pimpinan area PT. Bank Mandiri Cabang Pasar Pagi di Samarinda dalam menentukan kriteria kredit dapat dinyatakan macet, karena dalam jangka

9


waktu yang telah ditentukan debitur tidak dapat melunasinya, sehingga debitur dinyatakan lalai. Wanprestasi tersebut dapat disebabkan karena: 10 a. Debitur menyalahgunakan kredit yang diberikan oleh kreditur untuk keperluan yang tidak semestinya dilakukan sehingga mengalami kesulitan dalam membayar angsuran yang menjadi tunggakan angsuran; b. Kondisi ekonomi debitur; c. Sejak awal debitur mempunyai karakter atau niat yang tidak baik; d. Debitur meninggal dunia dan tidak ada barang jaminan; e. Adanya keadaan atau kejadian di luar dugaan dan tidak disengaja terhadap usaha debitur sehingga tidak dapat menepati janji untuk menanggulangi terjadinya wanprestasi tersebut pihak PT. Bank Mandiri di Samarinda mengambil langkah-langkah pengamanan secara preventif dan represif. 11 Hasil kuesioner penelitian dilapangan kepada nasabah yang telah melakukan peminjaman perkreditan usaha mikro di PT. Bank Mandiri Cabang Pasar Pagi Samarinda, ada beberapa permasalahan yang dialami oleh debitur antara lain: a. Sebagian debitur hanya mengetahui masalah perjanjian yang diberikan oleh pihak bank pada saat mengajukan perkreditan dan debitur kurang mengetahui dengan agunan yang dijaminkan seperti masalah hak tanggungan;

10 Wawancara dengan Bapak Achmad Alfianto, Pimpinan Area PT. Mandiri Cabang Pasar Pagi Samarinda, pada tanggal 6 Juni 2013 11

10

Ibid.


b. Sebagian dari debitur kurang mengetahui dengan hak tanggungan yang dapat dialihkan apabila debitur ingin mengalihkan hak tanggungannya kepada orang lain dan debitur juga tidak mengetahui kapan berakhirnya hak tanggungan tersebut; c. Kurangnya pelayanan yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Mandiri sehingga debitur kurang merasa puas dengan pelayan tersebut. B. Upaya Hukum Atas Permasalahan yang Terjadi yang Diberikan Terhadap Pihak Bank dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro dengan Jaminan Hak Tanggungan di PT. Bank Mandiri Cabang Pasar Pagi di Samarinda Langkah pengamanan secara represif dilakukan oleh pihak Bank Mandiri di Samarinda untuk menyelesaikan kredit-kredit yang mengalami ketidak lancaran karena debitur wanprestasi, untuk menanggulangi hal-hal tersebut dilakukan teguran-teguran untuk menagih tunggakan pembayaran yaitu dengan tindakan-tindakan meliputi: a. Surat Peringatan Surat Peringatan ini diberikan kepada debitur bahwa jangka pengembalian sudah lewat dan debitur masih mempunyai tunggakan pinjaman selama tiga (3) bulan berturut-turut. Di dalam surat peringatan ini terdapat tiga (3) kali surat peringatan, yaitu surat peringatan I, surat peringatan II, dan surat peringatan III yang masing-masing memiliki jangka waktu yaitu15 hari dan jarak antara surat peringatan I ke surat

11


peringatan II selama 7 hari begitupun dari surat peringatan II ke surat peringatan III. b. Surat Somasi Jika sampai surat peringatan ke III tetapi debitur masih belum melakukan prestasinya maka sekitar tiga (3) minggu setelah surat peringatan ke III tersebut maka dari pihak Bank Mandiri si Samarinda akan memberikan surat somasi kepada debitur yang isinya bahwa debitur harus segera melunasi hutangnya atau harus segera melakukan prestasi sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan di awal. Surat somasi yang diberikan oleh pihak Bank Mandiri kepada debitur yang melakukan wanprestasi. c. Penyitaan Jika setelah diberikannya surat somasi kepada debitur tetapi debitur belum juga melakukan prestasinya, maka kredit dinyatakan macet dan debitur dinyatakan wanprestasi. Dan setelah usaha-usaha yang dilakukan oleh kreditur mengalami kegagalan maka kreditur akan melaksanakan haknya dengan cara melelang barang jaminan untuk melunasi hutang debitur, pelelangan jaminan tersebut oleh Bank Mandiri dilakukan dengan dua (2) cara, yaitu melalui Kantor Penyelesaian Perselisihan Piutang Negara (KP3N) Samarinda atau sering disebut Kantor Lelang dan pelelangan bisa dilakukan melalui jalur pengadilan. Selain dengan dua (2) cara pelelangan tersebut, pihak Bank Mandiri masih mempunyai satu (1) cari lagi, yaitu dengan cara ‘Hapus Buku’. Yang dimaksud dengan Hapus Buku ialah, obyek yang dijaminkan secara

12


langsung akan menjadi milik kreditor tanpa adanya lelang melalui Pengadilan maupun Kantor Lelang, dan secara langsung pula hutang debitor yang ada pada kreditor dihilangkan dan dianggap lunas. Dengan adanya pelelangan tersebut, barang jaminan yang masih dikuasai oleh pemberi Hak Tanggungan dilakukan penarikan oleh pihak pemegang Hak tanggungan dengan surat penarikan jaminan. PT. Bank Mandiri pada dasarnya dalam menyelesaikan wanprestasi dalam

perjanjian

kredit

dengan

menggunakan

Hak

Tanggungan

berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Achmad Alfiantoi sebagai pimpinan area PT. Bank Mandiri Cabang Pasar Pagi di Samarinda lebih mengutamakan musyawarah atau pendekatan-pendekatan kepada debitur meskipun tidak menutup kemungkinan pemberlakuan ketentuan penjualan benda jaminan.12 Selanjutnya upaya hukum apabila debitur melakukan wanprestasi menurut Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Hak Tanggungan, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan cara: a. Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan: 1. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUHT, atau

12

Wawancara dengan Bapak Achmad Alfianto, Pimpinan Area PT. Mandiri Cabang Pasar Pagi Samarinda, pada tanggal 7 Juni 2013

13


2. Title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) UUHT, obyek Hak Tanggungan di jual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam Peraturan perUndang-undangan untuk pelunasan pemegang Hak Tanggungan dengan Hak mendahulu dari pada kreditorkreditor lainnya. b. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. c. Pelaksanaan penjualan yang dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat satu (1) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam dua (2) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. d. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) maka batal demi hukum. e. Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan

14


pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan. f. Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan. Pada prinsipnya bahwa penjualan benda yang menjadi obyek jaminan Hak Tanggungan harus melalui pelelangan umum karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi namun demikian hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan pemegang Hak Tanggungan dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.

15


Penutup Kesimpulan Pihak pemberi Hak Tanggungan biasanya mempersulit untuk menyerahkan barang jaminannya, apabila adanya penarikan terhadap barang jaminan atau penyitaan oleh pihak PT. Bank Mandiri Cabang Pasar Pagi. Misalnya saja, barang jaminan tersebut ternyata digadaikan ke saudara si pemberi Hak Tanggungan atau si pemberi Hak Tanggungan tersebut pergi menghindar agar tidak bertemu oleh pihak penyitaan, dan masih banyak yang lain. Adanya keadaan atau kejadian di luar dugaan dan tidak disengaja terhadap usaha debitur sehingga tidak dapat menepati janji untuk menanggulangi terjadinya wanprestasi tersebut pihak PT. Bank Mandiri di Samarinda mengambil langkah-langkah pengamanan secara preventif dan represif. Pihak pemegang Hak Tanggungan kesulitan mengawasi penggunaan barang jaminan yang dititipkan pemberi Hak Tanggungan, karena meskipun pemberi Hak tanggungan berkewajiban memelihara, namun kadang ada

pemberi

Hak

Tanggungan

yang

beritikad

kurang

baik,

sehingga

mempergunakan barang jaminannya seenaknya sehingga akan menurunkan nilai barang, serta agar pihak debitur mau menyerahkan barang jaminannya dengan suka rela kepada pihak PT. Bank Mandiri Cabang Pasar Pagi, melakukan pendekatan dan memberikan pengertian kepada debitur yang cidera janji untuk melunasi utangnya atau menyerahkan barang jaminan tesebut untuk dilakukan penyitaan oleh Bank Mandiri Cabang Pasar Pagi. Jika setelah diberikannya surat somasi kepada debitur tetapi debitur belum juga melakukan prestasinya, maka kredit dinyatakan macet dan debitur dinyatakan wanprestasi.

16


Saran Dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya

wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka pihak PT. Bank Mandiri Cabang Pasar Pagi Samarinda sebelum memberikan kredit harus lebih hati-hati dan teliti dalam menilai dan memeriksa baik calon debitur maupun barang-barang yang dijadikan jaminan dengan menggunakan Hak Tanggungan tersebut tidak hanya berdasarkan pada laporan, tetapi juga hendaknya berdasarkan bukti dan/atau keadaan yang sebenarnya di lapangan dan Pihak PT. Bank Mandiri Cabang Pasar Pagi Samarinda dalam menindaklanjuti debitur yang melakukan wanprestasi dalam perkreditan tersebut harus lebih tegas dalam menyelesaikan masalahmasalah yang terjadi, tidak hanya dengan memberikan surat peringatan, surat somasi, serta penyitaan terhadap barang yang dijaminkan oleh debitur melainkan harus memberikan upaya hukum dan sanksi yang lebih tegas yang membuat debitur menjadi jera atas upaya hukum tersebut sehingga debitur tidak melakukan wanprestasi dalam perkreditan usaha mikro dengan jaminan hak tanggungan di PT. Bank Mandiri Cabang Pasar Pagi Samarinda.

17


Daftar Pustaka A. Literatur Adjie, Habib, 1999, Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Hak Jaminan Atas Tanah, CV Mandar Maju, Bandung Bahsan, M., 2008, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia , PT. Raja Grafindo Persada Djumhana, Muhammad, 2005 Dikutip dari H.R. Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Citra Aditya Bakti, Bandung Hadi, Kusuma Hillman, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung Harsono, Boedi, 1999, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Penerbit Djembatan, Jakarta Hasan, Djuhaendah, 2000, Aspek Hukum Jaminan Kebendaan Dan Perorangan, di Jakarta tanggal 9-10 Mei Hermansyah, 2006, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi) , Penebit Prenada Media Group, Jakarta Hasibuan, Malayu S.P., 2006, Dasar-Dasar Perbankan, PT Bumi Aksa, Jakarta Kasmir, 2006, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Subekti, R., 1991, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, PT. Citra AdityBakti, Bandung Satrio, J., 1997, Hukum Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku II , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Sjahdeini, Sultan Remy, 1999, Hak Tanggungan Asas-asas. Ketentuanketentuan Pokok dan Masalah Yang dihadapi oleh Perbankan, Alumni, Bandung Sembiring, Sentosa, 2000, Hukum Perbankan, Penerbit Mandar Maju, Jakarta Sofwan Sri Soedewi, Masjchoen, 2000, Hukum Perdata, Hukum Benda, Liberty, Yogjakarta Sutarno, 2003, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank, Alfabeta, Bandung Santoso, A.Z Lukman, 2011, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah dan Bank, Pustaka Yustisia, Yogyakarta Tan, Kamelo H., 2004, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni, Bandung Usman, Rachmadi, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Waluyo, Bambang, 1996, Penetian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta

18


B. Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 tentang Usaha Mikro C. Website http://mulyajho.blogspot.com/2012/08/pengertian-usaha-mikro.html, Diakses pada tanggal 4 Maret 2013, pada pukul 20.07 WITA http:/elib.unikom.ac.iddownload.phpid=/aspek-hukum-tentang-perbankanusaha-kredit, Diakses pada tanggal 21 Maret 2013, pada pukul 15.08 WITA http://definisidanpengertian.blogspot.com/2011/02/pengertiankuesioner.html, Diakses pada tanggal 22 Maret 2013, pada pukul 20.50 WITA

19

PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BANK MANDIRI CABANG PASAR PAGI SAMARINDA

Recommend Documents