Penundaan Pembayaran Utang bagi Debitor yang dinyatakan Pailit dalam Kasus Kepailitan Warta Hukum Edisi X Juli-Agustus 2010 Artikel
Penundaan Pembayaran Utang bagi Debitor yang dinyatakan Pailit dalam Kasus Kepailitan 1 Oleh : Umar Haris Sanjaya
ABSTRAKSI Pada kasus hukum kepailitan, setiap debitor yang dinyatakan pailit akan dapat ditagih pembayaran utang-utangnya hingga si debitor itu dapat melunassi utang yang sudah dapat ditagih tersebut. Karena ketika seseorang telah dinyatakan pailit, pada dasarnya dia mempunyai kewajiban untuk melunasi kewajibannya tersebut hingga utang-utang dari para kreditor dapat terbayar lunas. Tetapi dalam Kepailitan, para debitor pailit memiliki langkah alternatif yang kiranya membantu kedua belah pihak nantinya dalam pelunasan utang pailit, yang dimana dengan penggunaan langkah alternatif ini para pihak baik debitor ataupun kreditor dapat mengambil nilai maksimal dalam pelunasan pembayaran kewajiban utangnya. Dengan diperbolehkannya memintakan Pengunduran 2 Pembayaran kepailitan atau bisa disebut Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bagi si debitor, tetapi didalam menyertakan permohonan pengunduran ini, para debitor harus dilandasi dengan niat baik dan tidak ada alasan kekhawatiran yang beralasan nantinya bagi kedua belah pihak, khususnya bagi si kreditor. A. PENDAHULUAN Penundaan pembayaran ataupun lebih tegasnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu istilah yang sering dihubungkan pada masalah yang terjadi pada kepailitan, istilah ini bisa dikatakan sebagai keadaan dimana si debitor tidak mampu untuk membayar kepada kreditor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih. Pada prakteknya, untuk mendapatkan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) harus mendapat ketetapan dari Hakim Pengadilan atas permohonan dari debitor yang telah siap dinyatakan pailit dan tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo 3. Ketentuan yang mengatur PKPU ini telah diatur dalam pasal 212 hingga pasal 279 Undang-undang Kepailitan. Permohonan Penundaan ini dimohonkan oleh debitor ke Pengadilan daerah yang berwenang, dan apabila permohonan Penundaan itu dikabulkan, maka debitor selama diterimanya Penundaan pembayaran itu berjalan, debitor tidak dapat dipaksa untuk menjalankan kewajibannya didalam membayar utang-utangnya4. Pada dasarnya diadakan penundaan pembayaran ini bisa bermanfaat bagi para kedua belah pihak, baik dari debitor maupun si kreditor, karena didalam penundaan kewajiban pembayaran ini akan menimbulkan kepentingan bagi para pihak itu sendiri. Kepentingan yang bertujuan untuk memberikan sedikit manfaat dan waktu bagi si debitor untuk bisa berbuat lebih banyak dan maksimal didalam bertindak untuk melunasi kewajibannya. Tujuan penundaan kewajiban pembayaran ini diutamakan untuk mencegah para debitor yang telah dinyatakan pailit dan sedang dalam kesukaran, kekurangan uang, atau dalam keadaan mendesak sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar utang-utangnya, sedangkan dia tidak bisa memenuhi kewajibannya dan sukar dalam mendapatkan pinjaman uang, dan keadaan perusahaan si debitor itu harus dihentikan karena kekurangan dana, tetapi jika perusahaan si debitor masih dapat diselamatkan dan debitor tidak kehilangan harta kekayaannya, maka jika dilakukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, si kreditor mungkin bisa mendapat kesempatan pembayaran atas piutang-piutangnya. Hal ini lebih menguntungkan bagi si kreditor dari pada si debitor dinyatakan pailit tanpa manfaat apa-apa. Karena didalam menjalankan bisnis dan apalagi yang berhubungan dengan nilai Perdata, para pelaku bisnis lebih membutuhkan 1
Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum International Program 2007 , UII. Undang-undang kepailitan pasal 212. Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 113. 4 Undang-undang kepailitan pasal 228 2 3
Penundaan Pembayaran Utang bagi Debitor yang dinyatakan Pailit dalam Kasus Kepailitan Warta Hukum Edisi X Juli-Agustus 2010 Artikel
keuntungan dari pada menyatakan pailit bagi debitor, yang nantinya akan memperlambat bisnis dan akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Dengan diajukannya permohonan dari debitor akan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diharap, debitor bisa bertindak maksimal dan berusaha untuk mendapatkan uang guna melunasi kewajibannya. Sesungguhnya hal yang berhubungan dengan pengunduran ini, sangat dekat dengan kepentingan dari si kreditor, maka permohonan pengunduran ini hanya boleh dikabulkan atau direalisasikan jika sebagian besar dari para kreditor tidak keberatan akan permohonan dari debitor5. Sebagaimana berbunyi didalam ayat 2 pasal 217 U.K : “Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan persetujuan dari 1/2 (satu perdua) kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut, dan perselisihan yang timbul antara pengurus dan para kreditor konkuren tentang hak suara kreditor tersebut diputuskan oleh hakim pengawas” B. PAILIT Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor (orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya (orang-orang yang berpiutang) bersamasama, yang pada waktu si debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki pada waktu itu6. sedangkan dari segi bahasa arti kata pailit adalah sebagai berikut : “Bankrupt is the state or condition of person (individual,partnership,corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due”. The term includes a person againts whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt7. Dari pengertian yang didapat dari kata Bankrupt yang terdapat pada Kamus Black’s Law, dimana seseorang itu telah dinyatakan dalam kondisi tidaka membayar dan telah dapat ditagih. Atau dalam artian sebagai “ketidakmampuan untuk membayar”8. Kalau kita melihat dari keadaan ini, seseorang itu bisa dinyatakan dengan kondisi Pailit, ketika seseorang itu telah dinyatakan gagal dalam menjalankan/melunasi pembayaran dan pada waktu itu sedang dalam waktu jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini sesuai dengan pernyataan pailit yang menyatakan bahwa debitor yang mempunyai atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya9. Jika kita mengutip kata diatas, dapat diketahui bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan pengadilan, disini kita bisa mengetahui bahwa sebelum adanya putusan, seseorang tidak 10 bisa dinyatakan pailit . Adapun dalam hubungannya dengan kepailitan, yang berhak mengajukan pailit atau permohonan pailit dapat diajukan oleh : 1. 2. 3. 4.
Debitor sendiri; Atas permintaan seorang atau lebih kreditornya; Kejaksaan untuk kepentingan umum; Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Bank Indonesia; 5. Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal11. Didalam kepailitan, untuk dapat ditetapkan sebagai pailit harus diterbitkannya pernyataan pailit, sebagaimana terdapat prosedur-prosedur untuk menjadi pernyataan pailit selain 5
Pasal 217 ayat (2) Undang-undang Kepailitan Kartono,S.H, Kepailitan dan pengunduran pembayaran, P.T Pradnya Paramita, Jakarta,, hal. 7 Black’s Law Dictionary, means of Bankrupt 8 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja,op.cit. hal. 11. 9 Undang-undang Kepailitan pasal 1. 10 Ibid ps. 1 11 Ibid ps. 1 6 7
Penundaan Pembayaran Utang bagi Debitor yang dinyatakan Pailit dalam Kasus Kepailitan Warta Hukum Edisi X Juli-Agustus 2010 Artikel
mengajukan permohonan seperti diatas juga terdapat keadaaan “telah berhenti membayar” yang dimana pernyataan itu dinyatakan oleh putusan hakim, baik adannya pelaporan sendiri, 12 permintaan kreditor, ataupun tuntutan jaksa atau kepentingan umum . Jadi pada dasarnya salah satu syarat untuk dinyatakan pailit adalah adanya permintaan pernyataan pailit. PERSYARATAN PAILIT Setelah melihat dari salah satu syarat untuk dinyatakan pailit adalah dengan dimintakannya pernyataan pailit dari pihak yang berkepentingan, maka disini ada syarat secara substansi untuk dimohonkannya pernyataan pailit ini, dan hal ini dapat diajukan apabila persyaratan pailit ini terpenuhi : 1. Debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor; 2. Debitor tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 3. Pernyataan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga, 13 4. Permohonan pailit dapat diajukan oleh Debitor maupun atau lebih kreditor . Adapun pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut
14
:
1. “orang perorangan”, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh “debitor perorangan yang telah menikah”, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya, kecuali antara suami-isteri tersebut tidak ada pencampuran harta; 2. “perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya”. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu “firma” harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma; 3. “perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang telah berbadan hukum”. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya; 4. “harta peninggalan”. C. PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah dimana seseorang atau yang lebih tepatnya adalah debitor melakukan permohonan PKPU setelah dirinya memperkirakan bahwa dia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih “surseance van betaling”. Hal ini sering terjadi didalam prakteknya di dalam perdagangan 15 (moratorium) . Permohonan ini biasanya diajukan oleh si pihak debitor sendiri, atau melalui kuasa hukumnya dalam melakukan permohonan PKPU seperti didalam Undang-undang Kepailitan mengatakan : “Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 212 harus diajukan debitor kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dengan ditanda tangani olehnya dan oleh penasehat hukumnya , dan disertai daftar 16 sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 beserta surat bukti-buktinya” Pada dasarnya permohonan PKPU ini dimohonkan oleh si debitor agar debitor yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk mengajukan usaha dalam mediasi dan perdamaian, dengan realisasi perdamaian yang dijabarkan oleh si debitor dengan rencana pembayaran utangutangnya dengan lebih diatur kembali, agar pelunasan pembayaran itu tidak memberatkan si debitor tetapi sama-sama memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Tetapi semua tawaran dari si debitor, yang nanti pada intinya adalah merealisasikan perdamaian itu, tergantung dari keputusan para kreditor yang mempunyai hak didalam piutangnya, semua tawaran debitor, masih tergantung dari si kreditor itu sendiri. Apabila permohonan PKPU bisa menjadi dua kemungkinan didalam prakteknya, 12
Kartono,S.H, op.cit. hal. 7 Siti Anisah, Hukum Kepailitan , Handout , Tahun 2005 14 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja,op.cit. hal. 16. 15 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja,op.cit. hal. 114. 16 Ibid ps 213 (1) 13
Penundaan Pembayaran Utang bagi Debitor yang dinyatakan Pailit dalam Kasus Kepailitan Warta Hukum Edisi X Juli-Agustus 2010 Artikel
yaitu diterima oleh para kreditor, berarti PKPU itu diterima, dan akan menjadi perdamaian, tetapi bila permohonan itu ditolak, maka pemohon PKPU akan dinyatakan dalam keadaan pailit. Dan ketika permohonan ini diterima, maka ketika berlangsungnya waktu penundaan ini masih berjalan, maka si debitor tidak dapat dimohonkan pernyataan pailit. Tetapi bila terjadi kebersamaan waktu didalam permohonan pailit dan permohonan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu17, dengan ini maka kita bisa mengetahui bahwa preferensi persidangan tentang permohona PKPU dengan permohonan pailit, maka PKPU harus diputuskan terlebih dahulu, sebelum dinyatakan pailit kepada si debitor. Setelah adanya pernyataan PKPU, maka dari sini timbullah akibat hukum atas permohonan PKPU yang telah diajukan oleh si debitor, kalau melihat dari akibat hukum dari permohonan PKPU ini, akan terlihat macam-macam dari PKPU, adapun bentuk yang dijatuhkan atas permohonan PKPU oleh pengadilan berupa : 1. Penundaan sementara kewajiban pembayaran utang. Akibat hukum dari penundaan sementara ini hanya “diberhentikan sementara” kewajiban yang telah jatuh tempo, hingga nanti akan dibuatnya kesepakatan antara debitor dan kreditor mengenai tata cara dan prosedur pembayaran utang si debitor terhadap kreditor dengan iktikad baik dan persetujuan bersama. Tetapi dengan istilah “sementara” berarti tidak menghapuskan kewajiban bagi si debitor untuk melakukan pembayaran utang, tidak mengurangi ataupun menambah utang. Pada dasarnya sifat sementara ini hanya, bagaimana nantinya terjadi negosiasi tatacara pembayaran dari se debitor, tetapi dengan sistem waktu, metode, ataupun cicilan dll, dengan cara yang disepakati para pihak. 2. Penundaan kewajibann pembayaran utang yang bersifat tetap. Pemberian PKPU secara tetap hanya dapat diberikan oleh pengadilan jika telah memenuhi syarat disetujuinya ½ atau lebih kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir, dan diwakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam persidangan tersebut18. Adapun akibat hukum dari PKPU yang bersifat tetap mengakibatkan si debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya, bahkan segala tindakan hukum hingga eksekusi untuk meminta pelunasan pembayaran harus dihentikan, selain itu PKPU secara tetap ini juga mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya hak-hak kreditor preferensi bahkan bagi kreditor yang hak-haknya diistimewakan. Hal ini berarti setelah ditetapkannya PKPU secara tetap maka, segala jenis tindakan , sitaan, yang telah di laksanakan berakhir segera setelah PKPU tetap ini ditetapkan, atau setelah persetujuan atau perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap. BERAKHIRNYA PKPU Penetapan PKPU terhadap si debitor ini dapat berakhir atau dapat diakhiri bila si debitor akhirnya dinyatakan pailit yang diminta dari hakim pengawas, pengurus, atau dari kreditor sendiri. Dengan 19 alasan jika debitor : 1. Selama PKPU debitor bertindak dengan iktikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya; 2. Debitor mencoba merugikan kreditornya; 3. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan pasal 226 ayat (1) Undang-undang Kepailitan tentang aturan ketika PKPU; 4. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor; 5. Selama PKPU berlangsung, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU; 6. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditor pada waktunya. 17 18 19
Ibid ps 217 (6) Ibid ps 217 (5) Ahmad Yani & Gunawan Widjaja,op.cit. hal. 129.
Penundaan Pembayaran Utang bagi Debitor yang dinyatakan Pailit dalam Kasus Kepailitan Warta Hukum Edisi X Juli-Agustus 2010 Artikel
Maka jika berakhirnya PKPU ini, maka debitor harus dinyatakan pailit, tetapi ketentuan pailit tersebut masih dapat diajukannya suatu permohonan PKPU kembali, dalam jangka waktu dua bulan setelah berakhirnya PKPU. Adapun disatu sisi lain, apabila si debitor telah siap dan mampu dalam melakukan pembayaran, maka si debitor diberikan hak untuk setiap waktu untuk mencabut dan meminta kepada pengadilan tentang pengunduran pembayaran. D. PENUTUP Didalam setiap masalah Kepailitan yang menghubungkan antara debitor dan kreditor, dan mengakibatkan suatu kewajiban dari si debitor karena tidak dapat melunasi kewajiban-kewajiban pembayaran terhadap kreditor, maka akan menimbulkan masalah hukum, dalam hal ini masalah tersebut adalah tentang pernyataan pailit atau dinyatakan bangkrut, apabila telah waktu pembayaran utang itu telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Tetapi didalam hal ini, Undang-undang masih memberikan kesempatan kepada debitor dengan niat baiknya untuk bisa memperbaiki dan melunasi utang-utangnya dengan cara dan kesempatan yang berbeda, yaitu dengan dimohonkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yang paling penting dari PKPU ini adalah memudahkannnya debitor untuk memaksimalkan supaya lebih maksimal didalam membayar pelunasan utang-utangnya. Dan disatu sisi, si kreditor bisa berharap dengan PKPU, kreditor dapat menerima bayaran akan piutangnya, dari pada harus dinyatakan pailit yang menghabiskan banyak waktu dan biaya. Maka lebih diusahakan penyelesaian secara perdamaian.
