Penulisan Hukum (Sripsi)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 98/1990/Pidana.B/P.N.Ska)

Penulisan Hukum (Sripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh Muchlis Effendi NIM : E 0006176

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user


digilib.uns.ac.id

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Penyayang

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 98/1990/Pidana.B/P.N.Ska)

Oleh Muchlis Effendi NIM. E0006176

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 17 Januari 2011 Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Budi Setyanto, S.H.,M.H. NIP:195706101986011001

Siti Warsini, S.H.,M.H. NIP:194709111980032002

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi)

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 98/1990/Pidana.B/P.N.Ska) Oleh Muchlis Effendi NIM. E0006176 Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada : Hari

: Jum’at

Tanggal

: 28 Januari 2011 DEWAN PENGUJI

1. Sabar Slamet, S.H.,M.H. : .......................................... Ketua 2. Budi Setyanto, S.H., M.H. : ........................................... Sekertaris 3. Siti Warsini, S.H., M.H.

: ..........................................

Anggota Mengetahui Dekan,

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum commit to user 1001 NIP.19610930 198601

iv


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama

: Muchlis Effendi

NIM

: E0006176

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 98/1990/Pidana.B/P.N.Ska) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 19 Januari 2011 Yang membuat pernyataan

Muchlis Effendi NIM. E0006176

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

MOTTO Maka, sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. ~Al-Insyirah : 5-6~ Kerjakanlah sesuatu yang berguna bukan hanya untuk Anda tetapi yang berguna untuk orang lain. ~Mario Teguh~ Jangan biarkan aku berdoa untuk berlindung dari bahaya, tetapi berdoa untuk menjadi berani menghadapinya. Jangan biarkan aku meminta kesembuhan luka, tetapi hati untuk menaklukannya. ~Rabidranath Tagore~ Kemarin adalah masa lalu, hari ini adalah takdir, dan esok adalah masa depan. Dan aku hanya akan menjalani apa yang menjadi takdirku hari ini tanpa aku harus menoleh ke masa laluku yang terjadi kemarin, aku juga tak akan membayangkan apapun yang akan terjadi padaku esok hari, biarlah esok menjadi sebuah kejutan dan keindahan dari masa depanku. ~Penulis~ Belajar untuk tidak menyia-nyiakan waktu, karena waktu akan terus berlalu tanpa menunggu kita melakukan sesuatu yang berharga dalam hidup. ~Penulis~

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Muchlis Effendi NIM. E0006176. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 98/1990/Pidana.B/P.N.Ska). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap kasus tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Surakarta, untuk mengetahui mengenai kekuasan kehakiman dalam penjatuhan pidana menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasan kehakiman, serta untuk mengetahui faktor-faktor dalam memutuskan pidana mati di Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian Empirik yang berorientasi pada masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan dasar, alasan serta pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap kasus pembunuhan berencana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dan juga berorientasi pada putusanputusan Pengadilan dan juga mengkaji data yang berkaitan dengan kasus tersebut serta data literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. sifatnya penelitian yang penulis susun termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Sifat penelitian secara deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, Kesatu Dasar pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana mati terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan berencana adalah bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan dan perampokan yang memenuhi Pasal 340 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP dan Pasal 363 KUHP. Kedua, Hakim dalam menjatuhkan pidana mati melihat dari sudut pandang yuridis, sosiologis, filosolis dan grasi, juga terhadap kasus pembunuhan berencana, yang mana dalam kasus pembunuhan berencana Hakim dalam melakukan penilaian atau pertimbangan-pertimbangannya melihat dari unsur-unsurnya yaitu, motif, motivasi, latar belakang dari si pelaku dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan fakta-fakta yang berkembang dala persidangan. Kata kunci : Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara, Putusan Hakim.

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

Muchlis Effendi NIM. E0006176. THE JUDGE’S RATIONALE IN DEATH SENTENCING AGAINST THE PLANNED MURDER CRIME CASE (A Case Study in Surakarta First Instance Court). Law Faculty of Sebelas Maret University. The objectives of research are to find out the judge’s rationale in death sentencing against the planned murder crime case in Surakarta First Instance Court, to find out the power of justice in criminal sentence according to Act Number 48 of 2009 about the power of justice, as well as to find out the factors in death sentencing in Surakarta First Instance Court. This study belongs to an empirical research oriented toward the law problems relating to the Judge’s foundation, reason as well as rationale in death sentencing against the planned murder crime case in Surakarta First Instance Court’s jurisdiction and also oriented to the Court’s verdicts and in addition, studying the data relevant to the case as well as literatures relevant to the problem studied. This study is categorized into a descriptive research. Therefore it is intended to provide data as detailed as possible about human being, condition or other symptoms, particularly to confirm the hypothesis in order to help affirming the old theories, or in the attempt of developing new theories. Considering the result of research and discussion, it can be concluded that Firstly, the Judge’s rationale in death sentencing against someone committing planned murder is that the defendant had committed murder and robbery fulfilling the Article 340 jo article 55 (1) number 1 of KUHP and Article 363 of KUHP (Penal Code). Secondly, the Judge in death sentencing considers the case from juridical, sociological, philosophical and clemency. The Judge does it so against the planned murder case in which the judge, in his/her assessment and deliberation, considers the elements of motive, motivation, background of the perpetrator in committing a crime and the facts developing in the court session. Keywords: Planned murder crime, the judge’s rationale in sentencing, Judge’s Verdict.

commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada : ™ Allah SWT, Pemilik Semesta Raya, yang senantiasa dalam

memberikan

setiap

detik

yang

terbaik

kehidupan

dan

Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang

senantiasa

mencerahkan

hidup

umatnya dengan firman-firman-Nya. ™ Kedua Orang tua yang senantiasa menjadi inspirasi dalam hidupku dengan segala ketegaran

dan

kesabarannya

dan

senantiasa menafkahi kami agar kami bisa menjadi kebanggaan semua orang, terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tak terkira serta dukungan tiada henti; ™ Kakak-kakakku dan Kekasihku tersayang yang

selalu

memberikan

menyemangati dukungan

yang

dan tak

terhingga;; ™ Sahabat-sahabatku

dan

teman-teman

seperjuanganku; dan ™ Almamaterku,

TK

Admabakti

Karanganyar, SDN Jati III Karanganyar, SMPN 16 Surakarta, SMAN 1 Sidoarjo, dan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN

BERENCANA

(Studi

Putusan

Nomor

98/1990/Pidana.B/P.N.Ska) dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga suatu hari yang telah Allah SWT janjikan. Penulisan hukum ini disusun dan diajukan guna melengkapi syarat-syarat guna memperoleh derajat sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini kurang dari sempurna, mengingat segala keterbatasan yang ada pada penulis, oleh karena itu penulis akan menerima dengan senang hati segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun materiil, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Moh. Jamin, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Ismunarno, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana. 3. Bapak Budi Setyanto, S.H, M.H dan Ibu Siti Warsini, S.H, M.H., selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga yang dengan sabar memberikan saran dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini. 4. Bapak Syafrudin Yudo Wibowo, S.H, M.H, selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa studi. 5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi. commit to user

x


digilib.uns.ac.id

6. Pengadilan Negeri Surakarta beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan bekal dan pengalaman baru selama penulis melaksanakan Kegiatan Magang Mahasiswa periode VIII Tahun 2009. 7. Kedua orang tua penulis, Ibu dan Bapak yang senantiasa memberikan bimbingan, cinta, kasih sayang dan doa kepada penulis, yang selalu mengharapkan penulis bisa menjadi seseorang yang membanggakan. 8. Buat kakak-kakakku mas Romi, mba’ Nina serta keponakanku Naysa dan Arfa, terima kasih atas cinta, kasih sayang, doa, semangat dan kritikannya yang membuat penulis menjadi semakin dewasa. 9. Buat sahabat-sahabat kuliahku Budi, Makrus, Lukman, Setiawan, Murti, Adit, Havid, Agung dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terima kasih buat semangat dan bantuannya selama ini, buat setiap keceriaan, dan canda tawa kalian yang selalu mewarnai hari-hariku di kampus merah FH. 10. Buat Tri Yuliani yang membuatku bangkit dan bersemangat menjalani harihariku. 11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu disini yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini banyak memberikan manfaat dan berguna untuk melengkapi pengetahuan hukum.

Surakarta, 19 Januari 2011 Penulis,

Muchlis Effendi

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL....................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..........................................

iii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ....................................................

iv

HALAMAN PERNYATAAN .....................................................................

v

MOTTO........................................................................................................

vi

ABSTRAK ...................................................................................................

vii

ABSTRACT .................................................................................................

viii

PERSEMBAHAN........................................................................................

ix

KATA PENGANTAR .................................................................................

x

DAFTAR ISI ................................................................................................

xiv

DAFTAR BAGAN ......................................................................................

xvi

BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah .........................................................

1

B. Rumusan Masalah ..................................................................

4

C. Tujuan Penelitian ....................................................................

4

D. Manfaat Penelitian ..................................................................

5

E. Metode Penelitian ...................................................................

5

F. Sistematika Penulisan Hukum ................................................

9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................

11

A. Kerangka Teori .......................................................................

11

1. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim...........................

11

a. Beberapa Pertimbangan Hakim...................................

11

b. Unsur Penegakan Hukum............................................

13

2. Tinjauan Tentang Kebebasan Hakim................................

13

a. Tugas Hakim...............................................................

14

b. Kekuasaan Kehakiman................................................

16

3. Tinjauan Tentang Pemidanaan.........................................

17

a. Teori-teori dari pemidanaan........................................ commitpidana........................................... to user b. Tujuan penjatuhan

17

xii

17


digilib.uns.ac.id

4. Tinjauan Tentang Tentang Pidana Mati...........................

19

a. Pro Terhadap Pidana Mati…………………………..

19

b. Kontra Terhadap Pidana Mati………………………

21

B. Kerangka Pemikiran ................................................................

24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.........................

26

A. Hasil Penelitian......................................................................

26

1. Kasus Posisi.......................................................................

26

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.......................................

26

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum........................................

32

4. Putusan Hakim...................................................................

33

B. Pembahasan.............................................................................

39

1. Dasar Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Pidana Mati

Terhadap

Pembunuhan

Seseorang

Berencana

Yang

(Studi

Melakukan

Kasus

Putusan

Pengadilan Negeri Surakarta No.98/1990/Pidana.B/P.N.Ska).......................................

39

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Atau Eksekusi Pidana Mati.........................................................

65

BAB IV PENUTUP ...................................................................................

68

A. Simpulan ................................................................................

68

B. Saran.......................................................................................

69

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR BAGAN

Gambar 1. Kerangka pemikiran…………………………………………… Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.98/1990/Pidana.B/P.N.Ska........

commit to user

xiv

26


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Profesi Hakim adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan yang tidak boleh jatuh ke dalam dehumanizing yang bersifat logic mechanical hingga dapat terperosok pada jurang alienasi hukum dari manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Hakim bertanggung jawab untuk memngembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri. Kekuasaan Kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dan akan terealisasi oleh Hakim dalam putusan-putusannya, dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum yang diciptakan dalam suatu Negara dalam usaha untuk menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat tidak ada artinya apabila tidak ada Kuasaan Kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh hakim. Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang medeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Proses pembuktian amat penting untuk menyelesaikan perkara pidana commit to user dimuka Hakim, oleh sebab itu di dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang 1


2 digilib.uns.ac.id

berbunyi “bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali ada dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar telah menjadi dan dinyatakan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Jadi Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan, Pertama: sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah, Kedua: berdasarkan pada keyakinan Hakim, jadi ketentuan Pasal 183 ini mempunyai arti untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Namun demikian yang perlu dipahami, Hakim adalah seorang manusia biasa yang tidak berbeda dengan kita semua, maka dalam memberikan putusannya untuk mencari kebenaran tidaklah diyakini secara benar dan belum pula benar secara mutlak. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa tanggungjawab Hakim dalam mengembangkan tugasnya besar sekali, karena disamping harus bertanggungjawab kepada masyarakat dan Negara juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 10 KUHP ditentukan mengenai sanksi pidana yang meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Pidana tambahan meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan Hakim. Masalah hukuman mati selalu dipersoalkan dalam dunia ilmu hukum dan menjadi perdebatan yang cukup lama yang memunculkan permasalah antara yang setuju dan yang tidak setuju. Pada kenyataannya pidana mati diberlakukan dan diterapkan di Indonesia, sebagaimana dalam tindak pidana pembunuhan berencana untuk sanksi terhadap tindak pidana ini dalam Pasal 340 KUHP dapat dijatuhi sanksi pidana mati sebagai sanksi yang alternatif. Hukuman mati adalah merupakan suatu ancaman pidana yang tua dalam usia, tapi muda dalam berita. Dalam arti pidana mati sejak dulu sampai sekarang selalu menjadi perdebatan dikalangan orang-orang yang pro dan kontra dengan adanya pidana mati (Djoko Prakoso dan Nurwachid.1984 :129). Bagi kebanyakan Negara soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti dari commit to user sudut cultuur historis. Dikatakan demikian, karena kebanyakan Negara-negara di

3 digilib.uns.ac.id


dunia sudah tidak mencantumkan lagi pidana mati di dalam kitab Undangundangnya. Lain halnya dengan kita, yang masih mencantumkan pidana mati didalam kitab Undang-undangnya yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undangundang Hukum Pidana, dengan demikian soal pidana mati masih selalu menjadi persoalan dalam ilmu hukum pidana dan kadang-kadang menjadi soal yang sangat penting lagi. Akan tetapi pidana mati ini sampai saat ini masih saja selalu menjadi persoalan dalarn lapangan hukum pidana yang menimbulkan perdebatan dikalangan para ahli hukum mengenai perlu tidaknya pidana mati tersebut dilakukan yang menimbulkan pro dan kontra terhadap pidana mati. Di Negara-negara yang sedang diliputi kabut pro dan kontra itu kadang-kadang terjadilah suatu masa-masa perdebatan yang hangat (Roeslan Saleh. 1978: 7- 8). Hakim dalam menjatukan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana harus berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang khusus dan pertimbangan tersebut dapat dilihat dari yang memberatkan ataupun yang meringankan. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta pernah terjadi suatu peristiwa pembunuhan berencana dan para pelaku tersebut dalam melakukan pembunuhan yang dilakukan dengan tidak manusiawi yang mengakibatkan matinya para korban pembunuhan tersebut. Para pelaku oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dijatuhi hukuman mati. Hakim dalam menjatuhkan pidana mati tersebut berdasarkan atas berbagai macam pertimbangan dan alasan yang dilihat dari sudut yuridis, filosofis dan sosiologis. Berawal dari hal-hal tersebut diatas penulis ingin mengetahui dan mempelajari apa yang menjadi latar belakang serta pertimbangan bagi seorang Hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum dengan judul ”DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA

MATI

PEMBUNUHAN

TERHADAP BERENCANA

98/1990/Pidana.B/P.N.Ska)”.

PUTUSAN (Studi

commit to user

TINDAK

PIDANA

Putusan

Nomor

4 digilib.uns.ac.id


B. Rumusan Masalah Penulisan memberikan batasan-batasan yang dapat dikaji dengan adanya rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana mati terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor. 98/1990/Pidana.B/P.N.Ska)? 2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan atau eksekusi pidana mati? C. Tujuan Penelitian Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunakan kekuatan pikiran, pengetahuan dimana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitianpenelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya (Soerjono Soekanto. 2006:11). Tujuan merupakan target yang ingin dicapai sebagai pemecahan atas permasalahan yang dihadapi (tujuan obyektif) maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan Subyektif). Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui hal-hal apa yang menjadi dasar pertimbangan bagi seorang Hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta. b. Untuk mengetahui pengaruh pidana mati terhadap terpidana dan masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta. 2. Tujuan Subyektif a. Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti dan untuk menambah pengetahuan penulis. commit to user

5 digilib.uns.ac.id


b. Untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum guna memenuhi syarat kelulusan dalam jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. D. Manfaat Penelitian Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik, adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 1. Manfaat Teoritis. a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian berikutnya. 2. Manfaat Praktis. a. Penelitian ini diharapkan terutama bagi penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang dasar Hakim dalam menjatuhkan pidana mati dan untuk memberikan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya bagi seorang Hakim dalam menjatuhkan pidana mati. b. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pidana mati masih dapat dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan berencana setelah melalui berbagai pertimbangan Hakim. E. Metode Penelitian Sebelum menguraikan tentang metode penelitian, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai pengertian metode itu sendiri. Kata “metode” Inggris: method, Latin: methodus, Yunani: methodos-meta berarti sesudah sesudah di atas, sedangkan hodos berarti suatu jalan atau suatu cara. Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat di pertanggungjawabkan yaitu peneliti harus terlebih dahulu memahami konsep dasar ilmu pengetahuan (berisi sistem dan ilmunya) dan metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut (Jhonny Ibrahim, 2006: 26). Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat.to “Metode commit user merupakan cara kerja atau tata

6 digilib.uns.ac.id


kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi’’ (Soerjono Soekanto, 2007:6). Maka metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan suatu penelitian dapat tercapai. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagi berikut: 1. Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Empirik yang berorientasi pada masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan dasar, alasan serta pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap kasus pembunuhan berencana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dan juga berorientasi pada putusanputusan Pengadilan dan juga mengkaji data yang berkaitan dengan kasus tersebut serta data literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. 2. Sifat penelitian Dilihat dari sifatnya penelitian yang penulis susun termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. “Sifat penelitian secara deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejalagejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru” (Soerjono Soekanto, 2007:10). 3. Pendekatan Penelitian Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kualitatif. Adapun pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. commit to user


7 digilib.uns.ac.id

4. Lokasi Penelitian Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta. 5. Jenis dan Sumber Data Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. “Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan ialah data sekunder” (Soerjono Soekanto, 2007:51). Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian hukum ini adalah : a. Data Primer Data primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini data primer merupakan wawancara langsung di lokasi penelitian dengan Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta Bapak Suradi. b. Data Sekunder Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara langsung tetapi melalui penelitian kepustakaan yang menunjang data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui sumber kedua, misalnya instrumen hukum dalam bentuk peraturan Perundang-undangan, buku-buku, publikasi dari berbagai organisasi, laporan-laporan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 6. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: a. Data Primer Untuk mendapatkan data primer adalah dengan cara wawancara langsung, yakni melakukan tanya jawab dengan pihak yang terkait commit to user dalam penelitian ini yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta

8 digilib.uns.ac.id


Bapak Suradi. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang terpimpin, terarah, dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap dan seteliti mungkin. b. Data Sekunder Untuk

memperoleh

data

sekunder

adalah

dengan

studi

kepustakaan yang diperoleh melalui berbagai literatur meliputi bukubuku,

peraturan

Perundang-undangan,

publikasi

dari

berbagai

organisasi dan bahan kepustakaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 7. Teknik Analisis Data “Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data” (Lexy J Maleong, 2002:103). Teknik analisis yang digunakan oleh penulis ialah model analisis interaktif (Interactive Model of Analysis). Teknik model analisis interaktif adalah suatu teknik analisis data yang melalui 3 alur komponen pengumpulan data, yaitu : a. Reduksi Data Kegiatan ini merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data pada penelitian. Data yang telah teridentifikasi tersebut lebih memudahkan dalam penyusunan. b. Penyajian Data Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan. c. Penarikan Kesimpulan “Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi pencatatanpencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang commit to user

9 digilib.uns.ac.id


mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan” (HB. Sutopo, 2002:37). Untuk lebih memudahkan mempelajari konsep analisis interaksi penelitian ini dibuat sebagai berikut :

PENGUMPULAN DATA

REDUKSI DATA

PENYAJIAN DATA

PENARIKAN KESIMPULAN

F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini.

Sistematika dalam penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut : BAB I : Pendahuluan A.

Latar Belakang Masalah

B.

Perumusan commit Masalahto user

10 digilib.uns.ac.id


C.

Tujuan Penelitian

D.

Manfaat Penelitian

E.

Metode Penelitian

F.

Sistematika Penulisan Hukum

BAB II : Tinjauan Pustaka A.

Kerangka Teori 1. Tinjauan tentang Kebebasan Hakim 2. Tinjauan tentang Teori Pembuktian 3. Tinjauan tentang Teori Pemidanaan 4. Tinjauan tentang Pidana Mati

B.

Kerangka Pemikiran

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan BAB IV : PENUTUP A.

SIMPULAN

B.

SARAN

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori atau Konseptual 1. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Beberapa pertimbangan putusan hakim yaitu; a. Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum b. Berdasarkan alat bukti yang diajukan sehingga dapat ditarik kesimpulan peristiwa yang terjadi (keyakinan Hakim). Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti terdiri dari: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa. “Dibandingkan dengan HIR, maka dalam Pasal 184 KUHAP tersebut ada penambahan alat bukti, yaitu tentang keterangan ahli, di samping itu terdapat pula perubahan redaksi satu alat bukti yaitu pengakuan terdakwa dalam HIR, keterangan terdakwa dalam KUHAP” (Andi Hamzah. 1990: 236). Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, kalau sudah dalam sidang semuanya diperlakukan sama. Hakim harus berpegang kepada Tri Parasetya Hakim Indonesia. Hakim harus dapat membedakan antar sikap kedinasan sebagai jabatannya sebagai pejabat negara yang bertugas menegakkan keadilan dengan sikap hidup sehari-hari sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat. Untuk membedakan itu hakim mempunyai kode etik sendiri bagaimana supaya dia dapat mengambil sikap. Putusan hakim dalam praktik peradilan cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum dalam mengadili tindak pidana pembunuhan. Idealnya penjatuhan pidana penjara dalam perkara pembunuhan adalah 2/3 dari ancaman maksimum pidana yang diancamkan., yaitu minimal 10 tahun atau lebih. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan minimum commit to userkhusus dalam pasal-pasal KUHP, maka hakim dalam menjatuhkan pidana berpegang pada Pasal 12 ayat (2) KUHP 11



yang mengatur tentang batas minimum umum pidana (straf minima) yakni satu hari dan maksimum umum pidana (straf maksima) yakni 15 tahun. Dalam batas minimum dan maksimum tersebut hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang dianggap paling tepat. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pidana yang dijatuhkan terhadap perkara yang sama atau perkara yang dapat dibandingkan. Dasar pertimbangan hakim tidak menjatuhkan pidana maksimum terhadap tindak pidana pembunuhan dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, hakim tidak menggunakan pedoman pemidanaan (straftoemetings Leiddraad) yang jelas, sehingga dalam menentukan berat ringannya pidana faktor subjektifitas hakim lebih berperan; b. Dakwaan/tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, sehingga putusan hakim tidak pernah terlalu menyimpang dari dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Terlihat dari 5 perkara, semuanya pidana yang dijatuhkan hakim dibawah tuntutan Jaksa; c. Adanya pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan halhal yang meringankan, dimana faktor yang meringankan lebih dominan; dan d. Selain hal tersebut di atas, hakim juga harus mempertimbangkan: 1) Bobot perbuatan tindak pidana pembunuhan; 2) Motif dilakukannya tindak pidana pembunuhan; 3) Sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana pembunuhan; dan 4) Akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana pembunuhan. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan Hakim. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Pertimbangan hukum yang tidak benar dapat terjadi karena berbagai kemungkinan: a. Hakim tidak mempunyai cukup pengetahuan hukum tentang masalah yang sedang ditangani. Namun secara normatif seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, karena Hakim dapat memerintahkan setiap pihak untuk menyediakan ahli yang akan memberikan keterangan dan menjelaskan pokok persoalannya di dalam persidangan. b. Hakim sengaja menggunakan dalil hukum yang tidak benar atau tidak semestinya karena adanya faktor lain seperti adanya tekanan pihakpihak tertentu, suap, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi indepensi Hakim yang bersangkutan. commit to user



c. Hakim tidak memiliki cukup waktu untuk menuliskan semua argumen hukum yang baik disebabkan karena terlalu banyaknya perkara yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang relatif singkat. d. Hakim malas untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasannya, sehingga berpengaruh terhadap kualitas putusan yang dibuatnya. Faktor ini merupakan faktor yang pengaruhnya tidak langsung, namun cukup menentukan kualitas putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsure yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan),dan folosofis (keadilan). Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat,. Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistis. Dalam memutus suatu perkara, ketiga unsur diatas secara teoritis harus mendapat perhatian secara proposional dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsureunsur tersebut. Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana pertimbangan unsure yuridis (kepastian hukum) dengan unsure filosofis (keadilan) ditampung didalamnya. Kepastian hukum harus ditegakkan agar tidak timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi memang peraturannya adalah demikian sehingga Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat (http//:Sosiologi Hukum.blog.spon). 2. Tinjauan Tentang Kebebasan Hakim Apabila kita perhatikan dunia peradilan yang ada di Negara kita ini, maka yang perlu mendapatkan perhatian adalah mengenai masalah “Kebebasan Hakim”, Karena merupakan suatu masalah yang cukup dilematis dan menimbulkan kerawanan dalam usaha menegakan hukum dan keadilan. commit to user



Badan peradilan merupakan forum dimana segala lapisan penduduk dapat mencari keadilan serta menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya masing-masing menurut hukum. Keperluan akan adanya dan terselenggaranya peradilan yang baik, teratur serta memenuhi rasa keadilan masyarakat yang diperlukan bagi terselenggaranya Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Pasal 1 UU No.48/2009 tentang Kekuasan Kehakiman). Hakim dalam hal demikian ini merupakan figur yang sangat

menentukan,

melalui

keputusan-keputusannya

karena pada

hakekatnya Hakimlah yang menjalankan kekuasan hukum peradilan bagi terselenggaranya fungsi peradilan itu. Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan Kekuasaan Kehakiman. Dalam pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman tersebut, Hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya Hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya. a. Beberapa tugas Hakim antara lain: 1) Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya adalah: a) Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. b) Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat 1). c) Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeraskerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 5 ayat 2). d) Tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, commit to user



melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat 1). 2) Tugas yuridis yaitu memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga Negara lainnya apabila diminta (Pasal 27). 3) Tugas akademis/ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. b. Adapun secara konkret tugas Hakim dalam mengadili sesuatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap: 1) Mengkonstatir (mengkonstatasi) yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yanga telah diajukan para pihak dimuka Persidangan. Syaratnya adalah peristiwa konkret itu harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian Hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkret itu benar-benar terjadi. Jadi mengkonstatir peristiwa berarti juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut. 2) Mengkwalifisir (mengkwalifikasi) yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang amanah atau seperti apa. Dengan kata lain mengkwalifisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut. 3) mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu Hakim menerapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan. Disini Hakim mengambil kesimpulan dari adanya premisse mayor (peraturan hukumnya) dan premisse minor (peristiwanya). Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan (Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti.2004: 11- 12). Suatu Pengadilan yang bebas yang dapat memberi keadilan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun merupakan syarat mutlak bagi suatu Negara Hukum. commit to user



Ditempatkannya Kekuasaan Kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka disamping dua badan lainnya yaitu Legislatif dan Eksekutif adalah merupakan pengaruh ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesqueiu yang terkenal dengan nama “Trias Politica”. Mangenai kebebasan kekuasaan kehakiman ini, Oemar Seno Adji mangatakan: “Kebebasan hakim bagi saya, bukanlah suatu Trias Politica, bikanlah soal “Separation des pouvoir” ; ia bukanlah soal isolasi yang mutlak dan complete antara satu bagian dengan yang lain, ia sekedar merupakan suatu “distinction of power”, suatu division of power antara kekuasan-kekuasan itu, Ia menggambarkan dan menentukan suatu area dengan lingkungan kewenangannya, yang tidak boleh dilanggar atau dimasuki oleh kekuasan lain. Trias Politica dalam bentuk aslinya dan dalam interpretasinya yang ekstrim, bahwa ada suatu isolasi yang total antara ketiga kekuasaan telah lama ditinggalkan. Bagaimanapun juga dalam pengertian luas, bahwa prinsip kekuasaan- kekuasaan itu harus ada dalam tangan yang berbeda-beda “distincthands”, tidak dalam satu tangan itu diterima dalam konstitusi-konstitusi modern. Salah satu maksud konstitusionalisme adalah bahwa Pengadilan itu harus bebas dari pengawasan pengaruh dan campur tangan dari kekuasaan lain-lain. Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa kebebasan hakim sangatlah mutlak diperlukan, terutama untuk menjamin keobyektifan Hakim dalam putusannya. Asically, the decision of Constitutional Court is purposed to guard the constitution in order be exercised responsibly according to the people aspiration and democratic idealism. It means that the principle of democratic and constitutional state requires the constitutional state should be exercised on the base of democracy principle that enable deliberation and public participation in legal decision making. The existence of Constitutional Court itself as an authorized institution to handle the governmental case, reflect the principle of constitutional state. Therefore, the intention of its existence to guard the implementation of constitution in line with the public aspiration and democratic idealism should be considered as the dimension of people sovereignty that affirm the democratic constitutional state principle (Balkin, Jack M & Sanford Levinson, 2001: Vol. 87, No. 6) commit to user



Disini Hakim harus dapat (penulis) mempertanggungjawabkan terhadap apa yang diputuskannya dan tidak hanya pada Pengadilan yang lebih tinggi, melainkan juga kepada masyarakat pada umumnya. Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, bahwa sifat kebebasan Hakim itu merupakan suatu kebebasan yang diberi batas-batas oleh Undang-undang yang berlaku, sebab Hakim diberi kebebasan hanya seluas dan sejauh Hakim mengambil keputusan itu untuk dapat memberikan suatu keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, dan pada akhirnya tujuan Hakim diberi kebebasan itu ialah untuk mencapai Negara Hukum Republik Indonesia, yang berarti Hakim sebagai tempat untuk mencari keadilan bagi para pencari keadilan. Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa kebebasan Hakim tidak bersifat mutlak melainkan “kebebasan yang terikat/terbatas” (gebonden vrijheid) (Nanda agung Dewantara.1987: 29- 51).

3. Tinjauan Tentang Pemidanaan Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dengan adanya kebebasan Hakim yang bersifat (gebondan vrijheid), diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan disamping juga sesuai dengan tujuan dari pemidanaan, adapun teori-teori dari pemidanaan: a. Teori Absolute atau Mutlak Teori ini menyatakan, bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Kant menyatakan bahwa konsekuensi tersebut adalah suatu akhibat logis yang menyusul setiap kejahatan. Menurut rasio praktis, maka tiap kejahatan harus disusul oleh suatu pidana. Oleh karena menjatuhkan pidana itu sesuatu yang menurut rasio praktis, dengan sendirinya menyusul suatu kejahatan yang terlebih dahulu dilakukan, maka menjatuhkan pidana tersebut adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis (Wirjono Prodjodikoro. 1986: 21- 22). b. Teori Relatif atau Nisbi Suatu kejahatan tidak harus diikuti dengan suatu pidana, untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan dan juga melihat manfaat suatu pidana bagi masyarakat atau bagi penjahat tidak dilihat dari masa lampau tapi juga masa depan. Maka harus ada tujuan dari pemidanaan (Joko Prakoso. 1988: 5- 6). c. Teori Gabungan (Verenigings Theorieen) Teori yang berdasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang di terangkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang ada (Muladi dan Barda Nawawi. 1992: 10- 20). commit to user



Untuk

kejahatan-kejahatan

yang

sangat

menyinggung

asas-asas

kemanusiaan yang adil dan beradab, maka sangat sulit untuk menghilangkan sifat penjeraan (deterent) pidana yang akan dijatuhkan begitu pula sifat pembalasan (revenge). Tujuan penjatuhan pidana dalam perjalanan sejarah, dapat dihimpun sebagai berikut: a. Pembalasan (revenge) Seorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan tujuan pembalasan ini wajib menderita sama dengan yang telah ditimpahkan kepada orang lain. Didalam masyrakat primitif tujuan pemidanaan lebih menonjol aspek pembalasan ini sering terjadi. Sir Henry James Summer Maine, seorang ahli sejarah hukum Inggris mengatakan bahwa dalam perjalanan sejarah pemidanaan menunjukan ada kaitan antara sistem pemidanaan dengan keperluan suatu masyarakat. b. Penghapusan dosa (expiation) Dalam hal tujuan pemidanaan dalam arti penghapusaan dosapun merupakan suatu sejarah dalam peradaban manusia. Tujuan pemidanaan seperti ini berakar pada pemikiran yang bersifat religius. Pemidanaan menurut tradisi Keristen-judea merupakan penghapusan suatu kesalahan dengan penderitaan si pelaku. Dengan demikian terjadilah keseimbangan. c. Menjerakan Alasan pembenar mengenai tujuan penjeraan ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh Negara akan mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan. Ini akan membuat manusia yang rasional, berpikir tentang untung ruginya suatu perbuatan. Dasar pertimbangan untung ruginya suatu perbuatan ini merupakan hasil pemikiran ajaran kriminologi klasik di abad ke-18 untuk reformasi hukum pidana yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dari Inggris dan ahli kriminologi Cesare Beccaria. Perbuatan-perbuatan kriminal dapat dikurangi dengan jalan mengenakan pidana terhadaap pelaku secara cepat, tepat dan sepadan. d. Perlindungan terhadap hukum (Protection Of The Public) Sistem pemidanaan demikian adalah mengisolasi penjahat dari anggota masyarakat yang taat kepada hukum. Dengan demikian kejahatan dalam masyarakat akan menurun. Dahulu dipakai sistem pemberian tanda kepada penjahat, misalnya dicap bakar, supaya orang jujur menghindarinya atau terpidana dibuang atau dimasukkan dalam penjara. Diperkirakan biaya isolasi penjahat tersebut dari masyarakat akan kurang sebanding dengan kerugian yang mungkin ditimbulkan jika ia dibiarkan bebas. Isolasi dari commit to user masyarakat ini juga tidak lebih berat daripada kemungkinan ia lebih



jahat setelah ia hidup dipenjara. Semua alasan ini masih dipersoalkan oleh para ahli. e. Tujuan kelima pemidanaan ialah memperbaiki si penjahat (rehabilitation of the criminal). Tujuan ini paling banyak diajukan orang di zaman modern ini. Pidana itu harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap si penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan di masa yang akan datang. Yang menjadi masalah adalah bagaimana cara sebaiknya untuk mencapai maksud tersebut. Bagi para psikiatris hal tersebut dapat dicapai dengan jalan menciptakan program-program yang bersifat nasihat-nasihat kepada individu dalam kelompok dan dapat menyembuhkan si penjahat (Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. 1983: 15- 17). 4. Tinjauan tentang Pidana Mati Pendapat-pendapat dari para ahli hukum mengenai pidana mati, dari perdebatan-perdebatan rnemunculkan pendapat yang setuju terhadap pidana mati (pro) dan yang tidak setuju terhadap pidana mati (kontra). a. Pro terhadap pidana mati: 1) Lambroso Berpendapat bahwa pidana mati adalah suatu alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu-individu yang memang jahat, yang memang telah membawa sifat-sifat jahat sejak lahir dan karena itu tidak mungkin lagi diperhaiki. Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk rnenyadarkan orang yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati itu maka hilanglah pula kewajiban Negara untuk memelihara mereka dalam rumah-rumah penjara yang tidak sedikit biayanya, begitu pula dengan pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku kejahatan, maka hilanglah ketakutan pada masyarakat dan kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan larinya penjahat dari rumah penjara untuk kemudian melakukan kejahatan yang lebih mengerikan lagi demikian pula akan kembali rasa aman dan ketentraman masyarakat serta kembali pula rasa keadilan dalam masyarakat. 2) Bichon Van Vselmonde Mengatakan bahwa: "Saya masih selalu berkeyakinan, bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati itu harus ada dalam commit to user yang teratur, baik dilihat dari tiap-tiap negara dalam masyarakat



segi kepatutan hukum maupun dari segi tidak ditiadakannya keduaduanya yur i s di vi no et guman . Pedang pemidana, seperti juga pedang perang harus ada pada Negara dan ini menjadi kewajiban bagi Negara. Hak dan kewajiban ini tidak dapat diserahkan begitu saja atau dihilangkan begitu saja, akan tetapi harus dipertahankan dan digunakan oleh Negara". 3) Desarvonin Lohman Menyatakan bahwa "Dalam kitab Undang-undang tidaklah boleh tidak ada pengakuan hahwa Negara mempunyai hak untuk menghilangkan nyawa dari penjahat yang tidak mengindahkan zedewet sama sekali. Hukum pidana itu pada hakekatnya tidak lain dari pada suatu hukum membalas dendam. Bila suatu kejahatan dilakuan, maka saya masih termasuk orang yang mau menyatakan: kejahatan itu menghendaki adanya pembalasan. Itu tidak hanya sekarang, tetapi seperti itulah selalu dan dimana mana demikian. Bila seseorang menginjak-injak zedewet sedemikian rupa sehingga dengan perbuatannya itu menunjukan tidak mengakui hukum lagi, maka negara berhak dan berkewajiban untuk melenyapkannya dari masyarakat". 4) H.G.Rambonnet Menyatakan antara lain: "Tugas dari Pemerintah untuk mempertahankan ketertiban hukum. Seperti yang telah kita lihat maka mempertahankan ketertiban hukum itu diwujudkan melalui pemidanaan. Berdasarkan ini pemerintah mempunyai hak untuk memidana, artinya membalas kejahatan. Karena hak dari Pemerintah untuk memidana itu adalah akibat yang logis daripada haknya untuk lain sebagainya".

5) Hartawi A.M. Memandang ancaman dan pelaksanaan pidana mati sebagai Social Defence, pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana atau ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum dalam pergaulan hidup manusia bermasyarakat dan bernegara, membasmi dan mencegah penjahat-penjahat besar dan pengkhianat yang memperkosa ketertiban hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menjamin keselamatan masyarakat dan Negara dari bahaya yang rnengancam baik yang akan terjadi ataupun yang sudah terjadi dan pidana mati juga sebagai The Right Of Social Defence atau hak pertahanan sosial. commit to user



6) Oemar Senoadji Berpendapat bahwa selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dalam kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati (Moehadi Zainal. 1984: 29- 35). Setelah dikemukakan beberapa pendapat dari para ahli hukum yang menghendaki pidana mati tersebut tetap dipertahankan di dalam kitab Undangundang hukum pidana baik secara mutlak dan bersyarat, maka disini akan dikemukakan pendapat beberapa ahli hukum yang tidak setuju terhadap pidana mati yang tetap dicantumkan sebagai ancaman pidana dalam Perundanganundangan pidana. b. Kontra terhadap pidana mati: 1) Von Hentig Kalaupun pidana mati itu yang dilaksanakan tidak dimuka umum mempunyai pengaruh yang menakutkan dan general preventive, toh pidana mati itu tetap mempunyai pengaruh ke arah yang lain yaitu yang berupa dorongan membangkitkan kejahatan dan pidana mati tidak hanya mempunyai pengaruh physis atas orang yang di pidana tetapi juga memberikan pengaruh spychis kepada pikiran berjuta-juta orang dengan perantaraan surat-surat kabar, radio, fotografi dan film. Maka eksekusi yang tidak bersifat terbuka di muka umum itu kemudian dipublisir yang lalu dapat membangkitkan gambaran-gambaran dalam pikiran kita dan selanjutnya H.Von Henting mengatakan bahwa: "Pengaruh yang kriminogen dari pada pidana mati ini terutama sekali disebabkan karena negara telah memberikan suatu contoh yang jelek yang berupa pidana mati tersebut padahal mestinya negara berkewajiban untuk rnempertahankan nyawa manusia dalam keadaan yang bagaimanapun". 2) Beccaria Beliau menentang adanya pidana mati yang bertentangan dengan Contra Social, karena hidup adalah sesuatu yang tidak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah tercela, karena pembunuhan yang manapun juga yang mengizinkan untuk pidana mati didalam Contra Social adalah immoral dan makanya tidak sah. commit to user



3) Van Bemelen Menyatakan bahwa fungsi pidana adalah untuk mengatasi eignrichting menghindari pernyataan-pernyataan dari pada dendam orang-orang yang tidak terbatas jumlahnya.ditinjau dari sudut ini, maka mungkin sekali kalau pidana mati adalah tepat yaitu apabila pidana mati itu merupakan satu-satunya jalan supaya jangan terjadi eigenrichting. Kalau pertumpahan darah dan saling dendam diantara warga masyarakat atau warga Negara/Bangsa tidak dapat dihindari dan diatas selain dengan memidana mati maka pidana mati toh patut untuk dilaksanakan ini pun dalam arti yang sebenarnya, karena itu ada pula orang yang mengatakan bahwa soal pidana mati bukanlah soal kepatutan melainkan soal perlu atau tidak perlu (doelmatigheid) dan seperti yang di katakan diatas selagi Negara masih dapat mencapai tujuan ini, ketertiban ketentraman dan keamanan dengan melaksanakan pidana-pidana lain selain pidana mati, masih tetap ada kewajiban bagi Negara untuk menghindarkan diri dari pemidanaan dengan pidana mati.

4) Simons Ia mengatakan bahwa disamping alasan-alasan yang bersilaf demoraliseerehd itu pidana mati juga merendahkan kewibawaan Negara. Bukankah Negara itu adalah lembaga pelindung dari pada kepentingan-kepentingan manusia, pertamatama hidupnya, kemudian kemerdekaannya, harta bendanya, keamanannya dan kehormatannya. Memang kita tidak dapat menjatuhkan pidana tanpa mengganggu hal-hal tersebut diatas yang mestinya harus dilindungi oleh Negara tetapi masih ada beberapa macam pidana selain pidana mati seperti penjara dan lainlain. Dengan memidana selain pidana mati Negara masih selalu dapat menunjukkan, bahwa Negara merampas kemerdekaan seseorang itu dengan alasan-alasan sedemikian rupa sehingga individu itu tidak akan merasa kekurangan suatu apapun dan orang yang sudah di pidana mati tidak akan kembali lagi ketengahtengah masyarakat dan tidak akan dapat lagi memperbaiki kelakuannya. Pendapat Simons yang tidak menyetujui pidana mati masih disertai dengan syarat-syarat yaitu: a) Apabila selain pidana mati masih efektif untuk mendidik pelaku kejahatan. b) Apabila para penegak hukum benar-benar menjalankan tugas dengan baik, bersih, berwibawa dan konsisten. c) Apabila asas legalitas dapat dijalankan tanpa pandang bulu. d) Apabila struktur sosial berada pada tingkat yang normal stabil, baik ekonomi politik dan sosialnya. commit to user



5) Roling Menyatakan bahwa apabila Negara tidak menghomati nyawa manusia dan menganggap tepat untuk dengan tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar akan berkurang pulalah hormat orang itu kepada manusia, di samping itu masih ada lagi suatu bahaya yaitu bahwa perbuatan membunuh oleh Negara itu akan memancing-mancing suatu penyusulan pula terhadapnya (Djoko Prakoso dan Nurwachid.1984: 127). Demikianlah pada umumnya para ahli hukum yang memperdebatkan masalah pidana mati tentang dapat atau tidaknya pidana mati tersebut dilakukan bagi para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan diluar batas-batas peraturan hukum yang ada atau yang ditetapkan dalam kitab Undang-undang hukum pidana. Dari segi yang pro pidana mati pada umumnya dikemukakan berbagai alasan sebagai berikut: a. Pidana mati dapat menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi. Masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh orang ini sebab “de aarde bedekt het lijk en van den veroordeelde is niets meer te vreezen” (“mayatnya telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi terhadap terpidana”). b. Pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah terutama dalam pemerintah daerah Hindia Belanda. c. Dengan alat represi yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat dijamin sehingga dengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum dapat dilindungi. d. Alat represi yang kuat ini sekaligus berfungsi sebagai prevensi umum sehingga dengan demikian diharapkan para calon penjahat akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan. e. Terutama dengan pelaksanaan eksekusi di depan umum diharapkan timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan. f. Dalam pada itu, demikian Enthoven mengutip pandangan Lombroso, dengan dijatuhkan serta dilaksanakan pidana mati diharapkan adanya seleksi buatan sehingga masyarakat dibersihkan dari unsur-unsur jahat dan buruk, dan diharapkan akan terdiri atas warga-warga yang baik saja. g. Pandangan Lombroso hendak dikuatkan dengan pendapat Garofalo. Garofalo mengemukakan bahwa dengan dilaksanakannya pidana mati terhadap lebih kurang 70.000 orang berdasarkan Undang-undang dibawah pemerintahan Eduard VI dan Elisabeth maka terbukti bahwa kejahatan telah berkurang banyak sekali. Para sarjana hukum Belanda yang menggolongkan diri dalam barisan commit to user yang telah dikemukakan diatas. abolisi ini tidak sependapat dengan alasan-alasan



a. Pada umumnya para sarjana hukum Belanda yang menentang pidana mati (selanjutnya disingkat: para abolisionis) tidak dapat dimengerti mengapa berdasarkan asas konkordansi pidana mati masih tetap dipertahankan di Hindia Belanda. b. Para abolisionis berpendapat bahwa pidana mati bukanlah pidana karena pidana mati tidak memenuhi seluruh kriteria yang disyaratkan bagi pidana. Merekapun merasa heran bahwa isi pidato Menteri Modderman yang cemerlang dalam rangka menentang pidana mati di Hindia Belanda itu idak dilaksanakan pula di Hindia Belanda. Dalam garis besarnya Menteri Modderman berpendapat bahwa: 1) Pidana mati tidak seimbang dengan kesalahan yang dibuat oleh si penjahat. 2) Dengan dijatuhi pidana mati maka kemungkinan memperbaiki diri dari si penjahat telah tertutup sama sekali. 3) Kepastian bahwa putusan Hakim telah tepat, benar dan adil sulit untuk dijamin sebab bagaimana pun hakim tetap seorang manusia. 4) Dengan dilaksanakannya suatu pidana mati maka kemungkinan untuk meninjau suatu putusan yang mungkin keliru sama sekali tidak ada lagi. 5) Putusan dan terutama pelaksanaan pidana mati mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap masyarakat. c. Nyawa seseorang manusia, sekalipun ia seorang penjahat besar, tidak boleh dicabut begitu saja dengan eksekusi pidana mati, juga menurut norma-norma yang berlaku dalam masyarakat pribumi yang dikualifikasikan sebagai “minbeschaafdeo min-intellectueel ontwikkelde volken” (Artinya penduduk yang kurang berbudaya dan kurang berpendidikan). d. Kalau pidana mati dianggap sebagai suatu alat untuk menakutkan calon-calon penjahat maka sulitlah untuk menerima pemikiran tentang dasar adanya lembaga grasi dan kontroversial itu. e. Disamping itu sulit pula untuk dipahami bahwa kalau pidana mati berfungsi menakutkan, mengapa pelaksanaanya harus dijalankan di tempat yang tertutup yang tidak dapat dilihat oleh umum, misalnya dalam penjara (intra muros). f. Kalau memang betul bahwa pidana mati itu suatu alat yang ampuh sehingga menakutkan para calon penjahat, mengapa dengan dihapuskannya pidana mati di Belanda misalnya, kejahatan ternyata tidak bertambah. g. Dikemukakan oleh para abolisionis bahwa ajaran Kant dan Hegel tentang pembalasan yang murni kini sulit dipertahankan. Teori absolut dan dasar pemidanaan secara Alkitabiyah praktis tidak mempunyai penganut lagi serta tidak mempunyai dasar pemikiran yang kokoh pada dewasa ini (J.E. Sahetapy. 2009: 72- 75). The Death Penalty in International and Regional Human Rights commit to user Instruments.



Certain international and regional human rights instruments specifically commit signatories to end the use of the death penalty: the Sixth Protocol6 of the European Convention on Human Rights7 (European Convention), the Protocol8 to the American Convention on Human Rights9 (American Convention), and the Second Optional Protocol10 to the International Covenant on Civil and Political Rights11 (ICCPR). Though the United States is a party to the ICCPR (with reservations), it is not a party to any of the protocols or to the European or American Conventions. As a matter of treaty law, then, the death penalty is not prohibited in the United States. In addition to the specific instruments noted above, however, the Universal Declaration of Human Rights12 (Universal Declaration) protects the "right to life," which could be cited for the proposition that the death penalty is prohibited as the violation of the right to life by a state. Article 3 of the Universal Declaration states, "Everyone has the right to life, liberty, and security of person."13 Neither that article nor any other article of the Declaration refers to the death penalty, however. In fact, the subject of the death penalty arose at the document drafting sessions, and a resolution to prohibit capital punishment was defeated.14 Indeed, the authors of the Declaration specifically avoided taking positions on euthanasia, abortion, or the death penalty in drafting article 3.15 Furthermore, there are no authoritative, binding interpretations of the term "right to life" as used in the Declaration that would establish whether it applies to capital punishment (or euthanasia or abortion). Although various U.N. General Assembly resolutions opposing capital punishment refer to article 3,16 those resolutions are not legal interpretations, nor are General Assembly resolutions, as a general matter, binding in themselves.17 Finally, the Universal Declaration itself is not a binding legal document.18 It is an aspirational instrument, whose terms are intentionally vague, and therefore cannot be used as rules of decision. The Universal Declaration, therefore, cannot be said to prohibit the death penalty as a matter of treaty law. The text is silent, the drafting history reveals that an attempt to cover the death penalty in article 3 was rejected, no authoritative interpretation of the term "right to life" exists, and the document is aspirational and non-binding (Laurence E. 2004).

B. Kerangka Pemikiran Berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. commit to user



Seorang Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran fisolofis (keadilan). Seorang Hakim harus

membuat

keputusan-keputusan

yang

adil

dan

bijaksana

dengan

mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum. Dimana masyarakat banyak yang mencibir sinis dan pesimis namun ada juga yang menaruh harapan terhadap putusan Hakim dalam suatu perkara. Banyak masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana Hakim memutuskan perkara-perkara yang bisa mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas, jangan sampai putusan itu mematikan rasa keadilan masyarakat.

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana

Faktor-Faktor Dalam Memutus Perkara

Putusan Hakim No.98/1990/Pidana.B/P. N.Ska

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran commit to user

Pro dan Kontra


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Kasus Posisi Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 20 September tahun 1990 Nomor: 98/1990/Pidana.B/ Pengadilan Negeri Surakarta telah menghukum terdakwa Karta Cahyadi bin Yongki dengan menjatuhkan pidana mati karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban. Tidak sampai pada itu terpidana mati dalam kasus pembunuhan berencana juga telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang, kasasi dan juga mengajukan grasi kepada Presiden akan tetapi upaya hukum yang diajukan tersebut tidak dapat dipenuhi atau dikabulkan karena tidak adanya unsur-unsur yang meringankan akan tetapi justru memberatkan bagi terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati tersebut sesuai dengan tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa Karta Cahyadi bin Yongki dengan pidana mati.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan terhadap Karta Cahyadi bin Yongki menuntut dengan dakwaan sebagai berikut: 1. Primer: Kesatu: Bahwa ia terdakwa Karta Cahyadi bin Yongki baik secara bersama-sama atau bersekutu dengan Tugiman bin Sikin atau secara sendiri-sendiri pada hari senin tanggal 5 Februari 1990 sekitar jam 10.30 atau pada sewaktu-waktu ditahun 1990 bertempat di rumah Utomo Kasidi Jl R. Dewi Sartika No.11 Surakarta atau disuatu tempat disekitar itu atau disuatu tempat tertentu di Surakarta yang masih commit to user termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta telah

27



melakukan tindak pidana dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan perbuatan sebagai berikut: -

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 5 Februari 1990 sekitar pukul 06.00 terdakwa bersama Tugiman bin Sikin mulai menuju tempat sasaran dan sebagai persiapan, maka telah mencari alat-alat yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan niatnya yaitu: pelepah pisang, kawat, silet, jugil ban mobil dan terdakwa memakai topi sebagai penyamaran agar tidak dikenal oleh penghuni rumah yang dijadikan sasaran.

-

Bahwa setelah mengetahui secara pasti pemilik rumah sudah pergi maka terdakwa dengan Tugiman bin Sikin melaksanakan niatnya dimana pertama-tama akan berpura-pura bertamu dan karena terdakwa sudah mengetahui benar cara agar dapat masuk rumah yang akan dijadikan sasaran dan terdakwa dapat masuk rumah dengan cara menekan bel listrik dan benar salah satu penghuni rumah membukakan pintu yang ternyata adalah Deny Kasidi, anak dari Utomo Kasidi pemilik rumah. Karena Deny Kasidi sudah kenal dengan terdakwa maka dipersilahkan masuk menuju ke ruang tamu dan Deny Kasidi menuju keloteng sedangkan Tugiman bin Sikin belum masuk keruang tamu. Karena masih mencari alatalat lain dengan cara memotong kabel bel listrik dan memperoleh seutas tali plastik warna hitam, setelah terdakwa masuk keruang tamu, maka terdakwa bertemu dengan Shaw Swie Song adik dari Utomo Kasidi pemilik rumah, yang selanjutnya terdakwa masuk menuju kelemari es untuk mengambil air minum untuk dibawa keruang tamu. Pada waktu diruang tamu terdakwa mengajak ngomong-ngomong dengan Shaw Swie Song (tuna netra) dan setelah ngomong-ngomong maka terdakwa mengajak Shaw Swie Song keteras, maka terdakwa memberikan kode kepada Tugiman commitdan to user bin Sikin agar bertindak begitu mendapat kode dari terdakwa,



maka Tugiman bin Sikin menjerat leher Shaw Swie Song dengan tali plastik warna hitam yang telah dipersiapkan, kemudian terdakwa menyumbat mulut Shaw Swie Song dengan kain sandaran kursi, kemudian terdakwa mengikat ibu jari Shaw Swie Song dengan kawat dan untuk memastikan korban apakah sudah meninggal atau belum, maka terdakwa secara bergantian dengan Tugiman bin Sikin menyetrum tubuh Shaw Swie Song yang ternyata masih bergerak-gerak setelah mendapat sengatan aliran setrum dan untuk mengakhiri nyawa Shaw Swie Song, maka secara bergantian terdakwa rnemukulkan sepotong besi (jugil ban mobil) yang telah dipersiapkan, keleher Shaw Swie Song sehingga korban meninggal seketika itu atau tidak lama setelah perbuatan dilakukan oleh terdakwa, dan terdakwa setelah dapat menghabisi nyawa Shaw Swie Song, maka terdakwa masuk kedalam rumah Utomo Kasidi menuju kedapur untuk mencari alat-alat lainya dan ternyata didapur mendapatkan dua bilah pisau dan kemudian salah satu pisau diserahkan kepada Tugiman bin Sikin. -

Bahwa terdakwa setelah mendapatkan pisau dapur, kemudian memanggil Dany Kasidi yang berada diloteng dan mendengar panggilan terdakwa maka lalu turun, setelah turun maka terdakwa merangkul Dany Kasidi untuk diajak keruang tamu, namun pada waktu diajak berjalan keruang tamu tersebut Tugiman bin Sikin telah diberi kode oleh terdakwa agar bertindak dan begitu ada kode, maka Tugiman bin Sikin menjerat leher Dany Kasidi dengan kabel lisrik warna putih dan terdakwa menyumbat mulut Dany Kasidi dengan kain penutup sandaran kursi, dan kemudian menikamkan pisau dapur keleher korban, sehingga korban meninggal dunia seketika atau tidak lama kemudian. Setelah mengetahui korban pasti meninggal dunia maka terdakwa menyeret tubuh Dany Kasidi yang tidak bernyawa tersebut ketaman depan commit to user terdakwa masuk rumah Utomo rumah Utomo Kasidi, selanjutnya



Kasidi dan memanggil pembantu yang bernama Lasiyem yang berada diloteng dan kemudian Lasiyem turun, sedangkan Tugiman bin Sikin mencongkel pintu-pintu kamar Utomo Kasidi dan ditegur oleh Lasiyem yang ada didekatnya, maka kemudian terdakwa manarik rambut Lasiyem dan Tugiman bin Sikin menjerat leher dengan kabel serta terdakwa membantingnya yang selanjutnya terdakwa

membentur-benturkan

kepala

Lasiyem,

kemudian

Tugiman bin Sikin menikamkan gunting taman keleher Lasiyem dan akhirnya korban meniggal dunia seketika atau tidak lama kemudian. -

Bahwa setelah ketiga penghuni rumah Utomo Kasidi dihabisi nyawanya, maka terdakwa bersama-sama dengan Tugiman bin Sikin mengambil barang-barang kepunyaan Utomo Kasidi. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo pasal 55(1) ke 1 KUHP.

Kedua: Bahwa ia terdakwa setelah memasuki rumah Utomo Kasidi, kemudian rnembunuh penghuni rumah Utomo Kasidi yakni Shaw Swie Song, Dany Kasidi, Lasiyem, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer kesatu, setelah itu terdakwa merusak pintu kamar tidur

Utomo

Kasidi,

dengan

cara

mencongkelnya

dengan

menggunakan jugil ban mobil, setelah dapat masuk kedalam kamar, terdakwa membuka lemari tempat menyimpan barang-barang dan selanjutnya mengambil barang-barang yang berharga kepunyaan Utomo Kasidi dan kemudian barang-barang tersebut dimasukan kedalam mobil, dan dengan mobil tersebut terdakwa meninggalkan rumah Utomo Kasidi, dan setelah dapat keluar dari rumah tersebut para terdakwa meninggalkan mobil tersebut untuk meninggalkan jejak dan kemudian naik bus yang menuju kearah Semarang, setelah sampai di Semarang terdakwa bersama-sama membagi hasil barang-barang curian tersebut dan kemudian terdakwa meninggalkan Semarang commit to user



kembali ke Jakarta dan terdakwa Tugiman bin Sikin kembali ke Jakarta keesokan harinya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke 4 dan ke 5 KUHP. 2. Subsidair: Bahwa terdakwa Karta Cahyadi bin Yongki dan terdakwa Tugiman bin Sikin setelah membunuh penghuni rumah yaitu Shaw Swie Song, Deny Kasiadi dan Lasiyem, yang kemudian mencongkel kamar tidur Utomo

Kasidi,

kemudian

mengambil

barang-barang

berharga

kepunyaan Utomo Kasidi dan dibawa oleh para terdakwa ke Semarang dan kemudian oleh para terdakwa barang-barang tersebut dibagi. Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 jo Pasal 55(1) ke 1 KUHP. 3. Lebih Subsidair: -

Bahwa ia terdakwa Karta Cahyadi bin Yongki baik secara bersama-sama dengan Tugiman bin Sikin maupun secara sendirisendiri pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan primer kesatu tersebut di atas, telah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan dan mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainya atau tetap menguasai barang yang dicurinya yaitu yang dilakukan dengan perbuatan sebagai berikut:

-

Bahwa para terdakwa sebelum melakukan pencurian tersebut terlebih dahulu menggunakan dengan cara kekerasan dengan cara membunuh tiga orang penghuni rumah yaitu Shaw Swie Song, Deny Kasidi dan Lasiyem dengan cara yang tidak manusiawi, setelah itu para terdakwa membongkar paksa kamar dari Utomo Kasidi dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan jugil ban commit to user mobil dan menguras barang-barang yang ada didalamnya, dan



mereka terdakwa meninggalkan Surakarta dengan menggunakan mobil, lalu mobil itu ditinggalkan untuk menghilangkan jejak, dan para terdakwa menuju ke Semarang dan membagi hasil curian tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 (1) dan (3) jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana terhadap Karta Cahyadi bin Yongki yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar: a. Menyatakan terdakwa Karta Cahyadi bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain dan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau secara bersama-sama bersekutu dengan cara merusak. Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55(1) ke 1 KUHP dan Pasal 363 (1) ke 4 dan ke 5 KUHP tersebut dalam dakwaan Primer Kesatu dan Kedua; b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Karta Cahyadi dengan Pidana Mati; c. Menyatakan barang bukti berupa: -

1(satu) buah vidio casset merk sony SI 2000 seri nomor 90060751.

-

1(satu) buah mobil carry merk Suzuki Station warna abu-abu No Pol AD 8621 GA No Ka 310714 mesin 209610 berikut STNK-nya.

-

1 (satu) buah tape mini compo merk sony mega bas DF 560.

-

1 (satu) buah alat pemutar cassette.

-

1 (satu) buah tape deck merk tehnik.

-

1 (satu) buah vidio game merk sega master model 3010-07. commit to merk user nitindo. 1 (satu) buah vidio game

-



-

1 (satu) buah gelang emas bermata dua buah warna hijau.

-

3 (tiga) buah kalung berikut bandul buah hati bertuliskan sonya dan Sofia.

-

1 (satu) buah kalung berikut bandul bergambar.

-

1 (satu) buah kalung berliontin.

-

8 (delapan) buah kalung rantai.

-

1 (satu) buah kalung pendek.

-

3 (tiga) buah gelang berlian.

-

1 (satu) buah pasang tindik emas bentuk merica.

-

2 (dua) buah giwang bermata berlian.

-

1 (satu) buah cincin bermata hijau.

-

1 (satu) buah pasang giwang emas tidak bermata.

-

1 (satu) buah cincin bermata berlian.

-

1 (satu) buah liontin bermata merah.

-

1 (satu) buah cincin bermata biru.

-

8 (delapan) buah potong gelang emas biasa.

-

1 (satu) buah giok;

d. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-. 4. Putusan Hakim Setelah memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan dikuatkan dengan keterangan dari saksi Tugiman yang menjelaskan antara lain sebagai berikut: -

Bahwa terdakwa yang melakukan pembunuhan dan perampokan di Jl. R.Dewi Sartika No. 11 Solo, hari senin tanggal 5 Februari 1990 bersama dengan saksi:

-

Bahwa perampokan tersebut telah disepakati semenjak dari Jakarta antara terdakwa, saksi, Eandy, dan Haryanto. commit to user


-


Bahwa perbuatan tersebut disepakati pada malam minggu tanggal 3 Februari.

-

Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Solo dengan menggunakan mobil terdakwa dan dibiayai oleh terdakwa, pada waktu perjalanan sampai di Pekalongan terkena razia dan mobil ditahan karena tidak memiliki surat-surat yang lengkap. Dan pada saat itu Eandy menghilang. Dan perjalanan kembali dilanjutkan menuju ke Semarang dan pada waktu sampai di Semarang Haryanto menghilang.

-

Bahwa perampokan itu direncanakan pada hari senin paginya kira-kira pukul 09.00, karena pada saat itu kata terdakwa rumah yang akan menjadi sasaran sudah sepi karena pemilik sudah pergi ke toko, anakanak pergi ke sekolah, dan yang ada dirumah hanya pembantu 2 orang dan seorang tuna netra.

-

Bahwa pada malam itu memang dibicarakan oleh terdakwa dengan saksi, seandainya pemilik rumah atau penghuni rumah mengetahui terdakwa menyuruh melewatkan (bunuh) saja.

Menimbang: bahwa terdakwa dalarn persidangan menerangkan sebagai berikut: -

Bahwa benar untuk melaksanakan niat atau maksud itu terdakwa bersama Tugiman mempersiapkan alat-alat seperti: kawat, pelepah pisang, pisau silet, jugil ban, kabel, pisau dapur dan gunting.

-

Bahwa benar apabila penghuni rumah mengetahuinya dilewatkan saja (dibunuh) saja.

-

Bahwa benar yang akan dibunuh 3 orang, karena para korban sudah mengenal para terdakwa dan pembunuhan tersebut dilakukan sebelum merampok, juga untuk menguasai barang-barang.

-

Bahwa benar untuk amannya pengambilan barang-barang, penghuni rumah dibunuh terlebih dahulu.

Menimbang: bahwa apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan pula dengan barang-barang bukti berupa kabel dan tali plastik yang digunakan commit user aliran listrik, pisau dan gunting menjerat leher para korban, kabel yang todiberi



yang ditusukkan keleher korban, jugil ban yang dipukulkan pada korban, nyatalah bahwa niat terdakwa benar-benar ingin membunuh para korban. Menimbang: bahwa walaupun teman-temannya mengundurkan diri, terdakwa bersama Tugiman tetap melaksanakan niatnya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum bagian primer kesatu maupun kedua terbukti secara sah menurut Undang-Undang dan keyakinan Majelis Hakim, karenanya terdakwa dinyatakan bersalah dan, dijatuhi pidana karena dengan terbuktinya dakwaan tersebut maka dakwaan-dakwaan yang selebihnya dipertimbangkan lagi. Sebelum sampai pada akhir putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa: 1. Hal yang memberatkan: -

Bahwa

terdakwa

telah

berkali-kali

dihukurn

tetapi

tidak

memperlihatkan kesadaran, namun malah sebaliknya dimana terdakwa melakukan kejahatan lagi yang lebih berat. -

Bahwa terdakwa telah merencanakan kejahatan dengan rapi dan matang.

-

Bahwa tanpa belas kasihan terdakwa malah merencanakan kejahatan terhadap orang yang telah dikenal dengan baik, bahkan terdakwa telah sempat menikmati uluran tangan kebaikan pemilik rumah disaat terdakwa tidak mempunyai tempat di Solo ini.

-

Bahwa tanpa belas kasihan perbuatan terdakwa telah merenggut 3 (tiga) nyawa sekaligus bahkan semua orang yang dibunuh itu semuanya kenal baik dengan terdakwa.

-

Bahwa korban pembunuhan yang dilakukan terdakwa adalah orang-orang lemah yang harus dilindungi: ·

Korban Dany Kasidi adalah anak-anak yang berumur kurang lebih berumur 11 tahun yang belum mengerti apa tentang dunia ini. commit to user



·

Korban Shaw Swie Song adalah orang cacat (tuna netra) yang tidak berdaya sama sekali.

·

Korban Lasiyem adalah seorang wanita yang digolongkan lemah karena hanya seorang pembantu rumah tangga.

-

Bahwa terdakwa telah mengabaikan Undang-undang Negara terutama Undang-undang yang menyangkut perlindungan pada anak-anak dan orang cacat.

-

Bahwa tindakan terdakwa jauh dari rasa kemanusiaan dan tidak manusiawi karena sampai hati tanpa belas kasihan membunuh sesama manusia, apalagi yang dibunuh itu adalah anak-anak, orang cacat dan seorang wanita.

-

Bahwa terdakwa dalam memberi keterangan berbelit-belit dan melemparkan tanggung jawab kepada orang lain (Tugiman).

2. Hal yang meringankan: -

Bahwa tidak ada satupun unsur-unsur yang meringankan bagi terdakwa.

Setelah Hakim memberikan pertimbangan-petimbangan kepada terdakwa yang mana didalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diuraikan mengenai faktor yang memberatkan dan faktor yang meringankan. Di dalam pertimbangan tersebut banyak keberatan-keberatan dari Hakim kepada terdakwa, sedangkan untuk faktor yang meringankan bagi terdakwa tidak ada satupun hal-hal yang meringankan. Disini sangatlah jelas bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana mati telah sesuai dengan predikat yang diberikan oleh Undang-undang mengenai kebebasan Hakim dan kebebasan Hakim tersebut tidaklah bebas secara mutlak, akan tetapi merupakan kebebasan yang terbatas. Dapat dilihat mengenai kebebasan Hakim dalam menjatuhkan pidana mati yang tidak dicampuri oleh kekuasaan yang lain dan kebebasan Hakim tersebut dalam menerapkan pidananya ada batas dan koridornya menurut keyakinan Hakim. commit to user



Setelah Hakim mendengar keterangan dari saksi ataupun dari terdakwa sendiri maka Majelis Hakim dalam persidangan memutuskan pidana yaitu sebagai berikut: Menimbang bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan mengingat Pasalpasal dari Undang-undang yang bersangkutan terutama Pasal 340 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP dan Pasal 363 (1) ke 4 dan ke 5 KUHP. Untuk itu: MENGADILI -

Menyatakan terdakwa ”KARTA CAHYADI bin YONGKI” tersebut diatas, bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan kejahatan: 1. Pembunuhan berencana. 2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan jalan merusak.

-

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana: MATI

-

Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan.

-

Menetapkan barang bukti.

-

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah).

Demikianlah

diputuskan

dalam

permusyawaratan

Majelis

Hakim

Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari kamis tanggal dua puluh september tahun 1990, oleh kami Nasril, SH. selaku Ketua Majelis, serta Seotarjo, SH dan Mt Simbolon, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu jam dalam Persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta Lely Moerwani, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Haryono, SH Jaksa Penuntut Umum, team penasehat hukum terdakwa serta terdakwa. Setelah mendapatkan putusan dari Majelis Hakim, maka dari team Penasehat Hukum langsung mengajukan permohonan untuk berfikir dan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permohonan untuk berfikir. Selanjutnya pada hari senin tanggal 24 september 1990 terdakwa commit tingkat to user banding, jadi dengan demikian mengajukan permohonan pemeriksaan



putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut belum mendapatkan kekuatan hukum tetap. Perihal Putusan Grasi Dari Presiden Bagi Terpidana Mati, Setelah permohonan kasasi dari terpidana mati tersebut ditolak oleh Makamah Agung, maka team pembela dan terpidana mati mengajukan grasi ke Presiden. Dalam permohonan grasi tersebut Presiden mempertimbangkan secara seksama, permohonan grasi terpidana yang namanya sebagaimana termaksud dalam surat Jaksa Agung, surat Ketua Mahkamah Agung, surat Menteri Kehakiman, dinilai tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada terpidana dan hal tersebut mengingat ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 UUD 1945. Didalam keputusan Presiden Republik Indonesia No.61/G/Tahun 1994 Menetapkan: Pertama: Menolak permohonan grasi terpidana Karta Cahyadi bin Yongki, lahir di Jakarta tahun 1965, yang dibuat oleh Pulut Agung Kurnianto SH dkk, untuk dan atas kuasanya yang dengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 98/1990/Pidana.B/PN.Ska tanggal 20 September 1990 jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.564/Pidana/1990 PT. Semarang tanggal 6 Desember 1990 jo putusan Makamah Agung No.297K/Pid/1991 tanggal 27 April 1991, telah dijatuhi pidana mati, sebab dipersalahkan melakukan kejahatan: - Pembunuhan berencana. - Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan jalan merusak. Kedua: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Setelah upaya hukum yang dipakai oleh terpidana mati tersebut, dari upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum yang terakhir yaitu grasi yang kesemuanya telah ditolak dikarenakan tidak adanya faktor yang meringankan.

commit to user



B. Pembahasan 1. Dasar Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pembunuhan Berencana. Setelah memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan dikuatkan dengan keterangan dari saksi, bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan dan perampokan yang memenuhi Pasal 340 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP. Didasarkan pada Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, yang merupakan dakwaan primer. Pertimbangan hakim disini didasarkan pada tingkat berat dan ringannya perbuatan yang dilakukannya tersebut dan hakim disini juga melihat dari unsur-unsur tindak pidana yang dilakukannya. Adapun bunyi pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut: ”Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Ketentuan Pasal tersebut dapat dikemukakan mengenai unsur-unsur dari pembunuhan berencana yaitu ”barang siapa, dengan sengaja marampas nyawa orang dan dengan perencanaan terlebih dahulu. Selanjutnya Hakim dalam mempertimbangkan putusan pidana mati terhadap terdakwa agar melihat unsurunsur yang ada di dalam Pasal 55 (1) ke 1 KUHP, yang mana dalam Pasal tersebut mengandung unsur yaitu ”orang yang melakukan, orang yang menyuruh lakukan, orang yang turut melakukan, orang yang membujuk untuk melakukan”. Berdasarkan dakwaan Jaksa Pununtut Umum dalam dakwaan primer kesatu dan kedua, maka Hakim telah memutus terdakwa KARTA CAHYADI bin YONGKI dengan putusan bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan hukuman Mati.

commit to user



Unsur-unsur Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primer kesatu dan kedua terhadap Karta Cahyadi bin Yongki, yaitu: a. Primer Kesatu: Diancam dengan pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP. Pasal 340 KUHP berbunyi barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, unsur-unsurnya: - Barang siapa; - Sengaja; - Direncanakan lebih dahulu; - Menghilangkan jiwa orang lain. Unsur pertama “Barang siapa” yang dimaksud dengan barang siapa ialah : setiap orang atau siapa saja, termasuk terdakwa sendiri sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin dan kedudukan melakukan tindakan pidana yang harus dipertanggung jawabkannya. Jika unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, baik dari pengakuan terdakwa serta keteranganketerangan saksi ternyatakah: - Bahwa terdakwa mengaku dipersidangan bahwa terdakwa bernama Karta Cahyadi, dengan identitas sebagai berikut : Nama: KARTA CAHYADI Bin YONGKI Umur: 27 tahun. Lahir : di Jakarta. Jenis Kelamin: Laki-laki. Kebangsaan: Indonesia keturunan Cina. Tempat tinggal: di Karanganyar Jl. C. No. 12 Rt 007 Rw. 03 Kal. Sawah Besar Jakarta Pusat. Pendidikan : Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jaya Baya. Pekerjaan: Swasta. Agama : Katholik adalah yang melakukan pembunuhan di Jl. R. Dewi Sartika No. 11 Solo, terhadap korban user dan Siyem, serta melakukan Shaw Swie Song,commit Dany toKasidi



perampokan bersama dengan Tugiman (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 1990. -

Bahwa Saksi Tugiman dalam persidangan menerangkan bahwa memang benar bersama saksi yang melakukan pembunuhan serta perampokan di Jl. H. Dewi Sartika No. 11 Solo pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 1990. Unsur kedua “Sengaja” yang dimaksud dengan sengaja, ialah

bahwa perbuatan yang dilakukan itu. Memang dilakukan atau dikehendaki oleh pelakunya, bahkan pelakunya menginsafi tentang perbuatan yang dilakukan itu, disamping itu akibat dari perbuatan itu dikehendaki atau dimaksudkan oleh pelakunya, dengan demikian di dalam unsur ini terkadang juga niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Jika

unsur

ini

dihubungkan

dengan

fakta-fakta

yang

diketemukan dari persidangan, terutama dari keterangan saksi Tugiman (terdakwa dalam perkara lain) akan nyata: -

Bahwa terdakwa yang melakukan pembunuhan dan perampokan di Jl. R. dewi Sartika No 11 Solo, hari Senin Tanggal 5 Pebruari 1990, bersama dengan saksi.

-

Bahwa perampokan tersebut telah disepakati semenjak dari Jakarta antara terdakwa, saksi Eandy dan Haryanto.

-

Bahwa perbuatan tersebut disepekati pada malam Minggu tanggal 3 Pebruari 1990.

-

Bahwa perbuatan itu direncanakan di Solo, dimana tempatnya terdakwa yang mengetahui.

-

Bahwa terdakwa mengatakan, bahwa dia kenal baik dengan pemilik rumah karena ada hubungan famili.

-

Bahwa malam itu juga kira-kira jam 23.30 terdakwa bersama dengan saksi, Eandy dan Haryanto berangkat dari Jakarta menuju ke Solo, dengan mobil terdakwa commit to usersendiri.


-


Bahwa sebelum berangkat itu, isteri saksi telah melarang saksi, akan tetapi saksi tidak mengindahkan.

-

Bahwa dalam perjalanan malam itu ternyata ada razia kendaraan di Pekalongan dan kendaraan tersebut ditahan polisi karena suratsurat tidak ada.

-

Bahwa pada saat itulah Eandy turun serta menghilang dan seterusnya tidak ikut.

-

Bahwa benar biaya perjalanan di tanggung oleh terdakwa.

-

Bahwa terdakwa bersama saksi Haryanto meneruskan perjalanan menuju Semarang dengan naik bus.

-

Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Pebruari 1990 kami sampai di Semarang, terdakwa bersama saksi turun di perjalanan untuk memudahkan naik bus ke jurusan Solo, karena tujuan utama ialah ke Solo.

-

Bahwa pada saat terdakwa dan saksi turun bus, ternyata Haryanto tidak ikut turun dan dia terus ke terminal bus Semarang, oleh karena itu hanya terdakwa dan saksi saja yang terus ke Solo berdua.

-

Bahwa terdakwa dan saksi sampai diterminal bus Solo kira-kira jam 14.00 Wib, kemudian jalan-jalan keliling terminal tersebut.

-

Bahwa karena hari sudah sore, terdakwa bersama saksi berjalan menuju R.S.Dr.Oen Kandangsapi, dan bermalam disana untuk menunggu hari pagi atau Senin pagi tanggal 5-2-1990.

-

Bahwa terdakwa dan saksi sengaja bermalam di R.S.Dr.Oen gunanya untuk menghindari perhatian umum, karena terdakwa telah dikenal di Solo ini.

-

Bahwa menunggu hari pagi, niat untuk melakukan perampokan tetap dilaksanakan.

-

Bahwa perampokan itu direncanakan hari Senin paginya kira-kira jam 09.00 karena pada saat itu kata terdakwa rumah yang akan commit to user menjadi sasaran sudah sepi, karena pemilik sudah pergi ke toko,



anak-anaknya pergi sekolah. Dan yang ada di rumah hanya pembantu 2 orang dan seorang tuna netra. -

Bahwa pada waktu bermalam di R.S.Dr.Oen terdakwa memang menyatakan bahwa terdakwa kenal dengan semua isi rumah itu baik pemilik maupun anak-anaknya serta pembantu dan tuna netra itu.

-

Bahwa pada malam itu memang dibicarakan oleh terdakwa dengan saksi seandainya pemilik rumah atau penghuni rumah mengetahui, terdakwa menyuruh lewatkan (bunuh) saja.

-

Bahwa gunanya penghuni rumah dilewatkan (dibunuh) karena mereka sudah mengenal terdakwa dan terdakwa menyatakan bahwa yang akan dilewatkan (dibunuh) ada 3 orang, yakni 2 orang pembantu dan seorang tuna netra.

-

Bahwa para korban dibunuh terdakwa dengan menusuk leher korban, yang dilakukannya bersama dengan saksi.

-

Bahwa pembunuhan dilakukan untuk memudahkan perampokan.

-

Bahwa pembunuhan dilaksanakan lebih dahulu, baru kemudian perampokan.

-

Bahwa pembunuhan serta perampokan dilakukan terdakwa bersama saksi dengan maksud mengambil barang-barang.

-

Bahwa untuk melaksanakan pembunuhan dan perampokan terdakwa bersama saksi mempersiapkan alat-alat berupa kawat, pelepah pisang, pisau silet, besi jugil ban, kabel-kabel dan pisau dapur serta gunting

-

Bahwa memang benar barang-barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah barang-barang yang diambil terdakwa bersama saksi. Dalam persidangan, terdakwa menerangkan pengakuan sebagai

berikut: -

Bahwa terdakwa bermaksud melaksanakannya pada jam 09.00, commit to user karena saat itu pemilik rumah sudah berangkat pergi ketoko, dan



anak-anaknya sudah pergi ke sekolah. -

Bahwa benar jam-jam sekitar itu rumah tersebut sudah sepi hanya tinggal 2 orang pembantu dan seorang tuna netra.

-

Bahwa benar untuk melaksanakan niat atau maksud itu terdakwa bersama Tugiman mempersiapkan alat-alat seperti kawat, pelepah pisang, pisau silet, jugil ban, kabel, pisau dapur dan gunting.

-

Bahwa benar apabila penghuni rumah mengetahuinya, dilewatkan (dibunuh) saja.

-

Bahwa benar yang akan dibunuh itu 3 orang yakni para korban, karena para korban sudah mengenal terdakwa.

-

Bahwa benar pembunuhan dilaksanakan sebelum merampok.

-

Bahwa benar

membunuh

serta

merampok

dengan

tujuan

mengambil barang-barang. -

Bahwa benar untuk

amannya pengambilan

barang-barang,

penghuni rumah dibunuh lebih dahulu. Apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan pula dengan barang-barang bukti berupa kabel dan tali plastik yang digunakan menjerat leher para korban, kabel yang diberi aliran listrik, pisau dan gunting yang ditusukkan keleher korban, jugil ban yang dipukulkan pada korban nyatalah bahwa niat terdakwa benar-benar ingin membunuh para korban. Disamping itu Terdakwa dan Tugiman melaksanakan maksud niatnya itu ialah di Jl.Dewi Sartika No. 11 Solo. Terdakwa mengetahui pemilik rumah itu cukup kaya karena terdakwa sudah mengenalnya dengan baik. Untuk melaksanakan niatnya itu, terdakwa pergi ke Solo bersama teman-temannya dengan mobil terdakwa sendiri. Walaupun dalam perjalanan ke Solo itu karena adanya razia di Pekalongan mobil yang dikendarai mereka ditahan karena tidak mempunyai surat-surat, namun perjalanan tetap dilanjutkan. commit to user



Walaupun teman-teman terdakwa seperti Eandy dan Haryanto mengundurkan

diri,

tetapi

terdakwa

bersama

Tugiman

tetap

melanjutkan perjalanan menuju Solo. Di Solo terdakwa dengan Tugiman bermalam di R.S.Dr.Oen dengan tujuan menghindari perhatian orang lantaran terdakwa sudah dikenal. Pada waktu bermalam di R.S.Dr.Oen tersebut, terdakwa bersama Tugiman membicarakan lagi, tentang bagaimana jika dalam pelaksanaannya diketahui oleh penghuni rumah. Terdakwa menyatakan, jika diketahui lewatkan saja (bunuh) karena korban-korban sudah mengenal terdakwa. Matinya para korban memang dikehendaki, lantaran para korban mengenal terdakwa. Untuk pelaksanaan niat/maksutnya itu terdakwa bersama Tugiman mempersiapkan alat-alat seperti kawat, tali pelepah pisang, pisau silet, kabel, pisau dapur, gunting tamaman, jugil ban. Untuk melaksanakan maksudnya itu terdakwa bersama Tugiman menunggu esok harinya (Senin tanggal 5 Pebruari 1990) jam 09.00, karena pada saat dimana rumah tersebut sudah sepi lantaran pemiliknya suami isteri sudah pergi ke toko dan anak-anaknya pergi ke sekolah. Pada jam 09.00 tersebut yang tinggal dirumah tersebut hanyalah 2 orang pembantu serta seorang tuna netra. Setelah

melakukan

pembunuhan,

baru

dilaksanakan

perampokan. Jika diperhatikan pula alat-alat yang dipakai serta tusukantusukan yang dilakukan pada korban dan kerusakan-kerusakan yang terdapat dipintu kamar serta, almari, nyatalah bahwa akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki oleh terdakwa. Unsur ketiga “Direncanakan lebih dahulu" maksudnya antara user melakukan kejahatan dengan timbulnya niat atau commit maksudto untuk



pelaksanaan perbuatan itu harus ada tenggang waktu. Dalam tenggang waktu dimana pelakunya dapat berfikir dengan tenang untuk memikirkan tentang pelaksanaan perbuatan itu dan cara serta alat apa yang akan dipergunakan. Bahwa dalam hal ini yang perlu diperhatikan bukan saja banyak atau sedikitnya waktu itu, akan tetapi apakah pelaku itu dapat berfikir dengan tenang dalam waktu yang tersedia itu Jika

unsur

ini

dihubungkan

dengan

fakta-fakta

yang

diketemukan dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti, nyatalah sebagai berikut, dari pengakuan terdakwa dalam persidangan dapat disimpulkan: - Bahwa benar di Jakarta tanggal 3 Pebruari 1990, malam Minggu terdakwa jalan-jalan pakai mobil dan bertemu dengan teman yakin Eandy dan Haryanto, lalu terdakwa berhenti dan ngobrol- ngobrol. - Bahwa terdakwa merencanakan bertiga akan merampok di Jakarta dan untuk itu terdakwa, Eandy dan Haryanto mutar-mutar di Jakarta mencari sasaran, akan tetapi gagal. - Bahwa oleh karena sasaran tidak ditemui, terdakwa dan temannya berhenti untuk makan. Setelah itu pulang kerumah Haryanto. - Bahwa kemudian terdakwa menyatakan bahwa di Solo ada sasaran, orangnya kaya akan tetapi terdakwa kenal baik dengan pemilik rumahnya. - Bahwa pada saat itu terdakwa bertiga dengan temannya sepakat untuk melakukannya dan kemudian mengajak Tugiman. - Bahwa sampai di rumah Tugiman, terdakwa bersama dua orang temannya turun dari mobil dan di depan rumah Tugiman dibicarakan kembali tentang rencana merampok di Solo dan pada saat itu terdakwa mengemukakan juga bahwa orangnya kaya tapi kenal dengan terdakwa bahwa pada saat itu direncanakan pula, apabila mau merampok lewatkan (bunuh) dulu penghuni rumah itu, karena sudah kenal baik dengan terdakwa. to user - Bahwa direncanakancommit juga pelaksanaannya harus jam 09.00 karena



saat itu pemilik rumah pergi ketoko, anak-anak sekolah dan yang ada dirumah hanya 2 orang pembantu dan seorang tuna netra. - Bahwa setelah sepakat, maka terdakwa bersama teman-teman (Tugiman, Eandy dan Haryanto) malam itu juga berangkat dari Jakarta menuju Solo, sekitar jam 23.30 dengan mobil milik terdakwa. - Bahwa untuk pelaksanaan maksud itu Tugiman membawa clurit, Eandy membawa pisau dan Haryanto membawa golok. - Bahwa biaya-biaya perjalanan ditanggung terdakwa. - Bahwa sampai di Pekalongan karena ada rasia malam itu mobil terdakwa ditahan polisi karena tidak ada surat-surat. - Bahwa pada saat itu senjata-senjata yang dibawa dari Jakarta sengaja dibuang dan pada saat itupun Eandy menghilang. - Bahwa terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Semarang dengan bus bersama dengan Tugiman dan Haryanto. - Bahwa sampai di Semarang hari Minggu pagi tanggal 4 Pebruari 1990, terdakwa bersama Tugiman turun dijalan untuk memudahkan pindah bus menuju Solo, akan tetapi Haryanto tidak turun dan dia terus ke terminal bus Semarang. - Bahwa akhirnya hanya terdakwa bersama Tugiman saja yang melanjutkan perjalanan ke Solo. - Bahwa hari itu juga terdakwa dan Tugiman sampai di Solo dan turun diterminal Solo sekitar jam 14.00 WIB. - Bahwa setelah hari sore terdakwa dan Tugiman pergi menuju ke R.S.DR.Oen dan bermalam disana : - Bahwa terdakwa sengaja bermalam disana untuk menghindari perhatian orang karena terdakwa sudah dikenal. - Bahwa pada malam itu di R.S.Dr.Oen dibicarakan kembali tentang rencana yang akan dijalankan esok hari, bagaimana jika diketahui oleh penghuni rumah lantaran terdakwa sudah dikenal dirumah itu, commit to user baik oleh pemilik dan anak-anaknya maupun oleh pembantu dan



seorang tuna netra. - Bahwa direncanakanlah kembali pada saat itu jika penghuni rumah mengetahui supaya lewatkan (bunuh) saja. - Bahwa waktu itu juga ditetapkan yang akan dibunuh adalah 2 orang pembantu dan seorang tuna netra ( Shaw Swie Song ) sebab mereka telah mengenal terdakwa. - Bahwa ditetapkan pula pelaksanaan perbuatan itu esok hari Senin tanggal 5-2-1990 jam 09.30 karena saat mana pemilik rumah sudah pergi ketoko dan anak-anaknya kesekolah, sehingga keadaan rumah agak sepi. - Bahwa pada malam itu (dirumah sakit Dr.Oen) tersebut juga direncanakan mencari alat-alat untuk melaksanakan perbuatan berupa: kawat untuk mengikat korban, pelepah pisang penyumbat mulut korban, jugil ban untuk pemukul korban dan mencongkel pintu serta pisau silet dan kabel untuk mengikat korban, tetapi karena hari telah malam maka akan dicari esok pagi saja. - Bahwa alat-alat tersebut dicari kembali karena alat-alat yang dipersiapkan dari Jakarta sudah dibuang di Pekalongan saat kena razia. - Bahwa setelah bangun pagi hari kira-kira jam 05.00 Senin tanggal 52-1990 terdakwa dan Tugiman mencari alat-alat yang telah ditetapkan semalam sebelum pergi kerumah sasaran. - Bahwa setelah kawat, pelepah pisang, silet dan jugil ban didapat, terlebih dahulu terdakwa membeli topi tukang beca guna untuk menyamar agar tidak dikenal, menjelang pergi ke rumah tempat kejadian. - Bahwa kira-kira jam 09.00 terdakwa dan Tugiman sampai dirumah sasaran. - Bahwa terdakwa tidak langsung masuk kerumah, tetapi terlebih dahulu diteliti apakah pemilik rumah sudah pergi ke toko dan untuk commitmenunggu to user diujung gang. itu terdakwa dan Tugiman



- Bahwa setelah pasti pemilik rumah pergi, terdakwa dan Tugiman datang serta terdakwa bunyikan bel, karena pintu pagar dikunci. - Bahwa setelah pintu dibuka, ternyata yang membukakan adalah Deny Kasidi yakni anak pemilik rumah dan sudah kenal dengan terdakwa, dan umurnya kira-kira 11 tahun. - Bahwa sebenarnya Deny Kasidi tidak termasuk sebagai calon korban yang direncanakan untuk dibunuh, tetapi karena sudah kenal dengan terdakwa, maka dibunuh pula. - Bahwa setelah pintu dibuka, terdakwa dan Tugiman masuk. - Bahwa terdakwa bersama Deny Kasidi terus keruang tamu, sedangkan Tugiman tetap dipekarangan untuk mengambil kabel bel yang gunanya dipersiapkan untuk membunuh. - Bahwa terdakwa duduk diruang tamu bersama Deny Kasidi sambil bersendau gurau. Kemudian terdakwa menyuruh Deny Kasidi untuk memanggil Shaw Swie Song ke atas loteng. - Bahwa setelah Shaw Swie Song turun lalu duduk pula diruangan tamu bersama terdakwa juga sambil bergurau dan ngobrol sedang Deny kembali ke loteng. - Bahwa pada saat itu Tugiman diluar ruang tamu mempersiapkan kabel yang dibuka sebagian pada ujungnya dengan silet yang telah disiapkan, supaya kabel tersebut dapat dialiri listrik. - Bahwa kemudian Tugiman mencoba mencolokkan kabel yang telah dialiri listrik, menimbulkan bunyi sehingga Shaw Swie Song menanyakan bunyi apakah itu. - Bahwa Shaw Swie Song adalah seorang tuna netra tetapi mengenal baik dengan terdakwa. - Bahwa setelah Tugiman mempersiapkan kabel yang dialiri strum itu kemudian terdakwa mengajak Shaw Swie Song keluar kedekat Tugiman. - Bahwa terdakwa bersama Tugiman membunuh Shaw Swie Song commit to user dengan menjerat leher dengan kabel, mengikat tangan dan ibu jari



kaki dan tangannya dengan kawat yang telah dipersiapkan, kemudian menyetrum tubuhnya segera bergantian, serta memukul tubuh dengan jugil ban telah disiapkan. - Bahwa setelah membunuh Shaw Swie Song terdakwa masuk ke dapur untuk mengambil 2 buah pisau, sebuah diberikan kepada Tugiman. - Bahwa Deny Kasidi dibunuh terdakwa bersama Tugiman dengan jalan menjerat leher, menusuk leher dengan pisau yang terlebih dahulu telah dipersiapkan, begitupun dengan Lasiyem juga diikat lehernya dengan kabel dan dipukul tubuhnya dengan jugil ban yang telah dipersiapkan. - Bahwa memang terlebih dahulu dilakukan pembunuhan agar aman melakukan perampokan, karena korban telah mengenal terdakwa. Saksi Tugiman telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa pembunuhan para korban direncanakan bukan dari Jakarta melainkan pada saat bermalam di R.S.Dr.Oen. - Bahwa dari Jakarta hanya direncanakan perampokan saja. - Bahwa memang di Jakarta terdakwa mengemukakan, bahwa ia kenal baik dengan pemilik rumah karena ada hubungan famili dengan isteri terdakwa dan memang kaya. - Bahwa saksi bersama terdakwa sampai di Solo hari Minggu tanggal 4-2-1990 jam 14.00 wib. Dan setelah berjalan-jalan disekitar terminal karena sudah sore, terdakwa dengan saksi bermalam di R.S.Dr.Oen. - Bahwa tujuan bermalam di R.S.Dr.Oen, untuk menghindari perhatian orang, lantaran terdakwa dikenal di Solo ini. - Bahwa benar malam hari di R.S.Dr.Oen, sebelum tidur itu diputuskan pelaksanaan perbuatan esok pagi hari senin tanggal 5-21990 kira-kira jam 09.30 karena saat tersebut menurut terdakwa commitpemilik to user rumah sudah pergi ke toko, anakrumah sudah agak kosong,



anaknya ke sekolah. - Bahwa benar, pada waktu bermalam di R.S.Dr.Oen direncanakan untuk membunuh saja penghuni rumah karena mengenal terdakwa, yakni 2 orang pembantu dan seorang tuna netra. - Bahwa saksi belum tahu letak rumah yang dijadikan sasaran serta pemiliknya juga belum pernah kesana. - Bahwa yang mengenal tempat kejadian serta penghuni rumah adalah terdakwa. - Bahwa benar pada malam di R.S.Dr.Oen itu direncanakan mencari alat-alat untuk melaksanakan rencana. - Bahwa benar untuk melaksanakan rencana itu saksi dan terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa: kawat untuk pengikat korban, Pelepah pisang untuk menyumbat mulut korban, Jugil ban untuk pemukul korban dan mencongkel pintu, Pisau silet dan kabel-kabel. - Bahwa jugil ban dipinjam dari tukang tambal ban. - Bahwa semenjak direncanakan sampai perbuatan dilaksanakan terdapat waktu yang cukup panjang. - Bahwa

sampai

dirumah

tempat

kejadian,

terdakwa

yang

membunyikan bel, lantaran terdakwa sudah kenal dengan penghuni rumah. - Bahwa sesampainya dirumah tersebut, saksi langsung memutus kabel kabel tersebut, kemudian saksi buka ujungnya dengan silet yang telah disiapkan, supaya dapat dialiri listrik. - Bahwa sesampai didalam rumah, terdakwa pergi ke dapur mengambil 2 buah pisau, yang sebuah diserahkannya pada saksi. - Bahwa setelah alat-alat dipersiapkan terdakwa bersama saksi tidak langsung melaksanakan rencana itu, akan tetapi terdakwa bersama saksi duduk lebih dahulu diruangan tamu sambil merokok, minum air kulkas, serta ngobrol dan bergurau bersama calon korban. - Bahwa terdakwa kelihatannya sudah intim sekali dengan calon commit to user korban.



- Bahwa para korban dibunuh dengan alat-alat yang telah di persiapkan terlebih dahulu. - Bahwa benar pembunuhan dan perampokan itu dilakukan oleh terdakwa bersama saksi (Tugiman). - Bahwa benar saat akan membunuh Deny Kasidi, saksi ingat akan anaknya lantaran sama benar dengan anaknya, tetapi pembunuhan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana, karena jika tidak takut rahasia akan bocor. - Bahwa benar yang dilakukan lebih dahulu pembunuhan baru merampok. Dalam persidangan terdakwa telah mengakui barang bukti kawat, tali plastik, kabel, jugil ban, pisau, tali pelepah pisang. Barang bukti memang dipersiapkan sebelum melakukan pembunuhan. Setelah memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa sejak adanya rencana sampai pelaksanaan perbuatan terdapat cukup waktu yang panjang. Untuk melaksanakan perbuatan yang telah direncanakan, terdakwa bersama Tugiman telah dipersiapkan terlebih dahulu alat-alat untuk memudahkan pembunuhan dan perampokan itu. Terdakwa bersama Tugiman telah mempersiapkan alat-alat lebih dahulu, yakni: kawat pengikat korban, pelepah pisang penyumbat mulut korban, pisau silet, Jugil ban untuk pemukul korban dan pencungkil pintu. Setelah terdakwa sampai dirumah tempat kejadian bersama Tugiman

mempersiapkan

alat-alat

lagi

sebelum

melakukan

pembunuhan, seperti: kabel untuk penjerat leher korban, kabel yang diberi aliran listrik, dua buah pisau yang diambil terdakwa dari dapur. Setelah alat-alat tersebut dipersiapkan terdakwa masih belum melaksanakan pembunuhan, akan tetapi terdakwa duduk dahulu diruang tamu sambil merokok dan minum air kulkas yang diambil commit to user sendiri oleh terdakwa dari kulkas.



Disamping duduk-duduk terdakwa ngobrol dan bersendau gurau dengan intimnya bersama calon-calon korbannya. Shaw Swie Song walaupun buta matanya tetapi telah mengenal baik terdakwa, sehingga mereka mengobrol dengan intimnya. Demikian juga dengan Deny Kasidi, walaupun umurnya baru 11 tahun, tetapi juga sudah kenal baik dengan terdakwa, sehingga Deny Kasidipun bergurau dengan intimnya bersama terdakwa, bahkan Deny Kasidi sempat mengambil mainan berupa pedang-pedangan untuk diperlihatkan pada terdakwa. Semenjak sampainya terdakwa ditempat kejadian dan dengan sempatnya terdakwa duduk-duduk ngobrol serta bersendau gurau diruang tamu bersama calon korban, sebenarnya sudah cukup waktu bagi terdakwa untuk berfikir dengan tenang apakah rencana pembunuhan itu dilaksanakan atau tidak. Dan ternyata terdakwa tetap melaksanakan rencana pembunuhannya. Dalam persidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi tentang alat-alat bukti yang dipersiapkan sebelum melakukan pembunuhan, seperti kawat, jugil, ban, kabel, pisau, gunting rumput dan diakui oleh terdakwa dan saksi Tugiman. Setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, berbeda dengan pendapat Penasehat Hukum, maka Majelis, berpendapat setelah memperhatikan keterangan saksi Tugiman, pengakuan terdakwa serta "barang -barang bukti bahwa unsur direncanakan lebih dahulu" terpenuhi oleh perbuatan terdakwa: Unsur keempat "Menghilangkan jiwa orang" maksudnya bahwa pelaku menghendaki matinya orang atau korban dengan perbuatannya itu dan matinya korban adalah tujuan sipelaku. Jika unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, nyatalah sebagai berikut: Dari keterangan terdakwa dapat disimpulkan: commit to user



- Bahwa sesampainya terdakwa dirumah itu lalu membunyikan bel dan pintu pagar dibuka oleh Deny Kasidi. - Bahwa setelah pintu terbuka terdakwa bersama Tugiman masuk, terdakwa bersama Deny langsung masuk keruang tamu dan Tugiman tetap dipekarangan mengambil kabel bel dengan jalan memutusnya. - Bahwa setelah kabel tersebut diambil, saksi maka saksi membuka ujung kabel dengan pisau silet yang telah dipersiapkan agar kabel itu dapat diberi aliran listrik. - Bahwa diruangan tamu terdakwa duduk dengan Deny Kasidi sambil bergurau. - Bahwa kemudian masuk pula Tugiman keruang tamu dengan jalan membuka sepatunya serta duduk pula bersama terdakwa dan Dany Kasidi. - Bahwa terdakwa menyuruh Deny Kasidi memanggil Shaw Swie Song dan saksi kembali keluar ketempat kabel yang telah di persiapkan dan telah dialiri strum. - Bahwa kemudian Shaw Swie Song datang ke ruang tamu lalu duduk dan ngobrol dengan terdakwa. - Bahwa pada saat terdakwa duduk serta ngobrol dengan Shaw Swie Song, mencoba kabel apakah sudah dialiri listrik, dicoba dan ternyata menimbulkan bunyi, sehingga Shaw Swie Song menanyakan bunyi apakah itu pada terdakwa. - Bahwa kemudian terdakwa mengajak Shaw Swie Song keluar ke taman untuk duduk-duduk. - Bahwa sampai diluar Tugiman menjerat leher Shaw Swie Song dengan tali plastik hitam serta terdakwa menyumbat mulut Shaw Swie Song dengan kain sandaran kursi, akibatnya dia jatuh. - Bahwa terdakwa dengan Tugiman memukul tubuh Shaw Swie Song dengan besi jugil ban secara bergantian. - Bahwa karena tubuh korban masih bergerak, lalu terdakwa bersama to usersecara bergantian. Tugiman menyetrumcommit tubuh korban



- Bahwa kemudian terdakwa bersama Tugiman mengikat tangan dan kaki korban dengan kawat yang telah dipersiapkan. - Bahwa kemudian tubuh korban diangkat agak kesamping oleh terdakwa bersama Tugiman. - Bahwa setelah itu terdakwa masuk kembali keruangan tamu dan memanggil Deny Kasidi untuk turun dari tingkat loteng dan Deny Kasidi turun dengan membawa mainan pedang-pedangan. - Bahwa terdakwa lalu berbicara sambil bergurau dengan Deny Kasidi. - Bahwa kemudian terdakwa mengajak Deny main keluar dan sesampai diluar Tugiman menjerat leher Deny dengan kabel, sedang terdakwa menyumbat mulutnya dengan kain sandaran kursi supaya tidak berteriak. - Bahwa Deny jatuh dan lemas, lalu terdakwa bersama Tugiman menusukkan 2 buah pisau keleher korban dan dibiarkan menancap terus. - Bahwa dua buah pisau itu telah dipersiapkan sebelumnya. - Bahwa setelah Deny meninggal, mayatnya diangkat ke samping oleh terdakwa dan Tugiman, tetapi karena berat tidak diteruskan. - Bahwa setelah itu terdakwa bersama Tugiman kembali masuk kerumah dan terdakwa kunci sekalian pintu. - Bahwa terdakwa bersama Tugiman membuka pintu lama secara paksa dengan jugil ban. - Bahwa waktu itu terdakwa melihat Lasiyem turun dari atas selesai ngepel lantai, lalu bertanya pada teriakwa "siapa kah itu" maksudnya Tugiman dan terdakwa menjawab "itu adalah teman". - Bahwa disaat berbicara itu Tugiman menghampiri Lasiyem serta menjerat lehernya dengan kabel, sedang terdakwa menyumbat Lasiyem dengan tangan terdakwa sendiri. commit to user



- Bahwa karena Lasiyem meronta-ronta kabel yang menjerat lehernya putus dan korban menggigit tangan terdakwa, kemudian terdakwa membenturkan kepala korban kelantai berkali-kali. - Bahwa kemudian tersangka menusuk leher Lasiyem dengan gunting taman dan dibiarkan menancap terus. - Bahwa terdakwa bersama Tugiman memukuli tubuh Lasiyem dengan jugil ban secara bergantian. - Bahwa setelah itu baru dikumpulkan barang-barang. Saksi Tugiman dipersidangan telah menerangkan sebagai berikut : - Bahwa benar terdakwa yang meaibunyikan bel dan pintu dibukakan oleh anak kecil (Deny Kasidi). - Bahwa setelah masuk dipekarangan, saksi rnengambil kabel dan membuka ujungnya dengan pisau silet yang telah dipersiapkan, gunanya untuk diberi aliran listri. - Bahwa terdakwa kemudian masuk keruang tamu dan saksi memberi kabel itu dengan aliran listrik. - Bahwa terdakwalah yang membawa Shaw Swie Song keluar dan sesampai diluar, benar saksi yang menjerat leher korban dengan tali plastik hitarn serta terdakwa menyumbat mulut korban dengan kain sandaran kursi. - Bahwa terdakwa bersama saksi yang menyetrum tubuh korban secara bergantian. - Bahwa terdakwa bersama saksi secara bergantian memukul tubuh korban dengan jugil ban. - Bahwa benar terdakwa yang membawa Deny Kasidi keluar dan sampai diluar, saksi menjerat lehernya dengan kabel dan terdakwa menyumbat mulutnya dengan kain sandaran kursi. - Bahwa terdakwa bersama saksi yang menusuk leher Deny Kasidi dengan pisau dan dibiarkan tertancap terus. commit to user



- Bahwa saksi yang menjerat leher Lasiyem dan terdakwa menyumbat mulut dengan tanganya sendiri. - Bahwa benar lasiyem meronta-ronta,sehingga kabel yang menjerat lehernya putus dan tangan terdakwa digigitnya. - Bahwa benar terdakwa yang membenturkan kepala kelantai berulang kali. - Bahwa saksi menusuk leher Lasiyem dengan gunting tanaman. - Bahwa benar terdakwa bersama saksi memukul tubuh lasiyem dengan jugil ban secara bergantian. Saksi Setyo Kuswanto, anggota Reserse Polresta Surakarta, yang bertugas ditempat kejadian, menerangkan sebagai berikut: - Bahwa saksi ditempat kejadian mengumpulkan barang-barang bukti, dimana saksi menemukan sepasang sepatu di depan pintu masuk ruang tamu. - Bahwa saksi juga menemukan kabel, tali plastik hitam dan jugil ban. - Bahwa diruang tamu ditemukan bungkus rokok, asbak yang penuh puntung rokok, gelas dan botol air kulkas. - Bahwa saksi juga menemukan tali pelepah pisang. - Bahwa

saksi

yang

menemukan

korban

Shaw

Swie

Song

dipekarangan samping kaki dan tangannya diikat dengan kawat, lehernya dijerat dengan tali plastik hitam, badanya penuh luka bakar. - Bahwa saksi juga menemukan korban Deny Kasidi, leher dijerat dengan kabel dan dilehernya tertancap dua buah pisau. - Bahwa saksi yang rnenemukan Lasiyem, lehernya dijerat dengan kabel dan ditusuk pula dengan gunting taman. - Bahwa semua korban ditemukan sudah meninggal. Saksi I.K. Suladra, anggota Reserse Polresta Surakarta, yang bertugas dibagian otopsi, menerangkan : - Bahwa leher para korban dijerat, jeratan itu diikat kuat-kuat, dan tidak dibuka. commit to user



- Bahwa pada leher Deny Kasidi tetap tertancap dua buah pisau dan dari leher lasiyem juga tetap tertancap gunting taman. - Bahwa tubuh Shaw Swie Song penuh dengan luka bakar serta tangan kakinya diikat dengan kawat. Terdakwa juga telah mengakui barang bukti berupa kawat, tali plastik hitam, kabel, jugil ban, dua buah pisau, gunting taman sebagai alat untuk membunuh korban. Saksi S. Hutabarat anggota Polisi Polda Metro Jaya yang menangkap terdakwa di Jl.Bakti Tanjung Priok, dimana pada waktu terdakwa ditangkap memang sedang membawa barang-barang dengan becak berupa Vidio game, Video cassette, cincin giok hijau dan sebuah tas. Pada waktu ditanya oleh saksi, terdakwa mengaku telah membunuh dan merampok di Solo bersama Tugiman. Jika diperhatikan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa matinya korban memang dikehendaki oleh terdakwa. Disamping itu bila diperhatikan pula alat-alat yang dipakai terdakwa untuk membunuh seperti kawat, jugil ban, kabel, tali plastik hitam, dua buah pisau, gunting taman serta kabel yang diberi aliran listrik, nyatalah niat terdakwa benar-benar mau membunuh para korban. Jika diperhatikan pula tentang jeratan-jeratan dileher korban yang dijerat demikian kuat dengan tali plastik hitam dan kabel, nyatalah berupa jeratan untuk membunuh, disamping itu bila diperhatikan pula tikaman-tikaman yang ditemukan dileher korban, baik tikaman dengan 2 buah pisau dileher Dany Kasidi maupun tikaman dileher Lasiyem dengan gunting taman juga merupakan tikaman untuk membunuh. Ternyata para korban adalah orang yang kenal baik dengan terdakwa, karena itulah rupanya para korban itu dibunuh terdakwa agar jangan terbongkar rahasia ini. commit to user



Disamping itu bila diperhatikan pula Visum et Repertum No.9/MF/II/l990 a/n Shaw Swie Song berkesimpulan, bahwa korban meninggal karena mati lemas disebabkan kesulitan benafas akibat jeratan pada lehernya. Jika diperhatikan pula Visum et Reperturn No.11/MF/II/1990 a/n Dany Kasidi berkesimpulan, korban meninggal karena adanya emboli udara pada bilik jantung kanan, disebabkan robeknya pembuluh darah balik pada leher karena benda tajam. Jika diperhatikan pula Visum et Reperturn No.10/KF/II/1990 a/n Lasiyem berkesimpulan, korban meninggal karena rusaknya jaringan otak yang disebabkan pecahnya tulang tengkorak akibat benturan benda tumpul pada kepala. Dengan demikian akan nyata, bahwa matinya para korban memang sudah dikehendaki oleh terdakwa, karena para korban mengenal terdakwa. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP berbunyi: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. jika diperhatikan pasal 55 (1) ke 1 KUHP maka yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah: - orang melakukan; - orang yang menyuruh lakukan; - orang yang turut melakukan; - orang yang membujuk untuk melakukan. Dengan demikian pelaku yang dimaksud oleh pasal 55 (1) ke 1 KUHP ini lebih dari seorang. Jika ketentuan pasal ini dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan baik dari keterangan-keterangan saksi serta pengakuan terdakwa, ternyata bahwa baik pembunuhan maupun perampokan dilakukan oleh terdakwa bersama Tugiman. Alat-alat yang dipergunakan pun dipersiapkan oleh terdakwa commit to user bersama Tugiman.



Pada saat Tugiman menjerat leher Shaw Swie Song, terdakwa menyumbat mulut korban dengan kain sandaran sofa. Kemudian terdakwa bergantian menyetrum tubuh korban serta bergantian pula memukul korban dengan jugil ban. Saat Tugiman menjerat leher Dany Kasidi, maka terdakwa menyumbat mulut korban dengan kain sandaran sofa. Kemudian terdakwa dan Tugiman sama-sama menikam leher Dany Kasidi dengan dua buah pisau, dimana masing-masing menikamkan. Pada saat Tugiman menjerat leher Lasiyem, terdakwa menyumbat mulut dengan tangan sendiri, tapi karena korban merontaronta jeratan lepas dan tangan terdakwa digigitnya akibatnya terdakwa membenturkan kepala korban kelantai berkali-kali dan Tugiman menusuk leher korban dengan gunting tanaman kemudian terdakwa bersama saksi Tugiman memukul tubuh korban dengan jugil ban. Pada waktu terdakwa. mengumpulkan barang elektronik di dalam rumah, maka Tugiman mengumpulkan perhiasan dan uang yang ada dalam almari. Ketika

Tugiman

membuka

pintu

kamar

tersebut

di

tidur

secara

paksa,terdakwa juga ikut melaksanakan. Berdasarkan

pertimbangan

atas,

Majelis

berpendapat bahwa unsur-unsur dakwaan bagian Primair Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya dipandang telah terbukti secara sah menurut Undang-undang serta keyakinan Majelis Hakim. b. Primer Kedua: Diancam dengan Pasal 363 (1) ke 4 dan 5 KUHP. Pasal 363 (1) ke 4 KUHP berbunyi pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Pasal 363 (1) ke 5 KUHP berbunyi pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, commit to user



atau dengan memakai anak kunci palsu,atau pakai jabatan palsu, dengan unsur-unsur sebagai berikut: - Barang siapa. - Mengambil barang orang lain dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum. - Dilakukan oleh 2 orang alau lebih. - Pengambilan dilakukan dengan jalan merusak. Unsur pertama "Barang siapa" telah dipertimbangkan pada bagian atas putusan ini, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Unsur kedua "Mengambil barang orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum. Jika unsur ini dihubungkan dengan fakta - fakta yang diperoleh dalam persidangan, ternnyatalah: Bahwa saksi Oetomo Kasidi dan Ny. Nanik Susanti menerangkan: -

Bahwa saksi-saksi memang telah kehilangan barang-barang berupa alat-alat elektronik, perhiasan seperti yang diuraikan dalam daftar barang bukti.

-

Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi suami isteri

-

Bahwa barang-barang tersebut hilang dirumah saksi di Jl.Dewi Sartika no.11 Solo pada tanggal 5-2-1990.

-

Bahwa barang-barang elektronik terletak didalam rumah dan perhiasan dalam almari dikamar tidur. Saksi S. Hutabarat menerangkan:

-

Bahwa saksi sebagai anggota Polri dari Kesatuan Polda Metro Jaya telah menangkap terdakwa di Jl.Bakti Tanjung Priok tanggal 10-21990 karena dicurigai merampok, berdasarkan inter lokal dari Polresta Surakarta. commit to user



-

Bahwa saat ditangkap, terdakwa sedang naik becak membawa sebuah Video Game, sebuah Video Cassette, sebuah tas dan sebuah cincin batu giok hijau.

-

Bahwa pada waktu ditanya, terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan dan perampokan di Solo bersama Tugiman yang menurut terdakwa alamatnya di Jl.D. Rt.10 Rw.02 Karanganyar Jakarta Pusat.

-

Bahwa dilacak alamat tersebut benar Tugiman tinggal di alamat tersebut, namun menurut keterangan isterinya (Ny. Agustini) Tugiman sedang pergi ke Semarang.

-

Bahwa Ny. Agustini menyatakan bahwa Tugiman memang menitipkan barang-barang perhiasan seperti dalam daftar barang bukti. Saksi Ny. Agustini (isteri Tugiman) telah menerangkan bahwa

benar Tugiman telah menitipkan barang-barang perhiasan pada saksi, karena Tugiman akan pergi ke Semarang. Saksi Sony Ibrahim menerangkan bahwa terdakwa datang untuk minta bantuan saksi untuk menjualkan Video dengan harga Rp.459.000,- tetapi belum sempat dijual barang tersebut telah ditangkap. Saksi Boyke menerangkan bahwa memang terdakwa minta. bantuan saksi untuk menjualkan seuntai kalung emas seberat 9,1 gram dan terjual Rp.126.000,- kemudian terdakwa memberi saksi uang Rp, 10.000,- . Saksi Ny. Fatimah telah menerangkan sebagai berikut: -

Bahwa hari Benin jam 5 sore tanggal 5-2-1990 Tugiman datang kerumah saksi di Semarang, bersama dengan temannya orang Cina (terdakwa).

-

Bahwa mereka datang membawa barang-barang yang banyak dan di rumah saksi dibagi oleh Tugiman dengan kawannya itu. commit to user



-

Bahwa sore itu setelah barang dibagi teman Tugiman langsung pulang ke Jakarta dan Tugiman menginap semalam dirumah saksi. Saksi Tugiman menerangkan sebagai berikut:

-

Terdakwa bersama saksi telah membunuh dan merampok di Solo pada hari Senin tanggal 5-2-1990 di Jl.R.Dewi Sartika no.11.

-

Setelah membunuh, maka terdakwa bersama saksi telah mengambil barang-barang elektronik, perhiasan dan uang didalam almari.

-

Barang-barang itu dibawa semuanya dengan mobil Suzuki Carry keluar rumah.

-

Barang-barang itu adalah miliknya pemilik rumah ;

-

Semua barang-barang yang diambil seperti termuat didalam daftar barang bukti.

-

Benar untuk mengambil barang didalam kamar tidur, pintu kamar dirusak dengan jugil ban, berdua dengan terdakwa kemudian pintu almaripun juga dirusak.

-

Diluar rumah barang-barang itu dimasukkan kedalam tas dan dibawa dengan naik bus ke Semarang, sedangkan mobil Suzuki Carry ditinggal saja.

-

Sesampai di Semarang yakni dirumah famili saksi barang-barang tersebut dibagi dua antara terdakwa dan saksi.

-

Bagian terdakwa malam itu juga dibawanya ke Jakarta.

-

Barang-barang itu diambil adalah untuk dimiliki. Terdakwa juga telah mengakui:

-

Benar tardakwa bersama saksi Tugiman telah membunuh dan merampok di Jl.Dewi Sartika no.11 Solo, pada hari Senin tanggal 5-3-1990.

-

Bahwa benar selesai membunuh korban, selain mengambil barangbarang milik Utomo Kasidi suami isteri, yang berupa barangbarang elektronik dan perhiasan. commit to user



-

Bahwa terdakwa bersama Tugiman yang mengambil barangbarang tersebut kemudian dikumpulkan semuanya kedalam mobil Suzuki Carry milik empunya pumah.

-

Bahwa benar untuk membuka kamar tidur terlebih dahulu pintu kamar dirusak dengan jugil ban oleh saksi bersama terdakwa.

-

Barang-barang itu dibawa keluar rumah dengan mobil Suzuki Carry kemudian dimasukkan kedalam tas lalu dibawa ke Semarang dengan bus, sedangkan Suzuki Carry ditinggal saja.

-

Di Semarang barang-barang tersebut terdakwa bagi dua bersama Tugiman. Berdasarkan pertimbangan terurai diatas nyatalah bahwa

terdakwa bersama Tugiman mengambil barang orang lain adalah dimaksud untuk dimilikinya. Unsur ketiga " dilakukan oleh dua orang atau lebih", jika unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa ternyata: -

Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barangbarang bersama Tugiman.

-

Bahwa setelah barang-barang diambil, dinaikkan keatas mobil Suzuki Carry untuk dibawa keluar rumah.

-

Bahwa barang-barang tersebut dibawa oleh terdakwa berdua dengan Tugiman.

-

Bahwa kemudian barang-barang tersebut oleh terdakwa bersama Tugiman dimasukkan kedalam tas.

-

Bahwa terdakwa bersama Tugiman membawa barang-barang tersebut ke Semarang.

-

Bahwa sampai di Semarang barang-barang tersebut dibagi dua antara terdakwa dan Tugiman. Unsur yang keempat Pengambilan dilakukan dengan jalan

merusak, jika unsur ini dihubungkan dengan fakta yang diketemukan commit to user dalam persidangan ternyata:


-


Bahwa untuk amannya melakukan perbuatan tersebut terdakwa dengan Tugiman lebih dahulu memutus kabel bel rumah tersebut.

-

Bahwa kamar tidur dan lemari terkunci.

-

Bahwa untuk mendapatkan barang-barang yang ada di dalam kamar tidur, terdakwa bersama dengan Tugiman terlebih dahulu merusak pintu kamar tersebut dengan jugil ban.

-

Bahwa untuk membuka lemari terdakwa bersama Tugiman terlebih dahulu juga merusak pintu almari dengan jugil ban, baik kamar tidur maupun pintu lemari memang rusak akibat dicongkel dengan paksa.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Atau Eksekusi Pidana Mati. Pidana mati pada saat sekarang ini masih relevan untuk diterapkan dan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana dan sanksi pidana tersebut diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang berat saja atau kejahatan tertentu saja misalnya kejahatan terhadap keamanan Negara, jika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan suatu implikasi yang sangat besar terhadap stabilitas Negara dan juga terhadap kasus pembunuhan berencana, yang mana dalam kasus tersebut hakim dalam melakukan penilaian atau pertimbangan-pertimbangannya melihat dari unsur-unsurnya yaitu, motif, motivasi, dan juga latar belakang dari si pelaku dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Kemudian dalam menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan yang berat, maka Hakim dalam hal ini melihat dari sudut pandang yuridis, sosiologis, filosolis dan grasi. Untuk sudut pandang yang pertama dalam menangani suatu perkara pidana yang dihadapkan di Pengadilan unsur pertama yang harus dilihat adalah mengenai pertimbangan yang dipandang dari sudut yuridis yang maksudnya adalah pandangan yang melihat dari ketentuan Undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat tindak pidana tersebut, commit usermelebihi yang ditentukan didalam dan dalam menjatuhkan putusan ini tidak to boleh



peraturan Perundang-undangan, sedangkan sudut pandang yang kedua pandangan secara sosiologis yaitu cara pandang yang dilakukan dengan melihat dari latar belakang dalam masyarakat, tujuan mengapa perbuatan tersebut dilakukan. Ketiga pandangan secara filosofis yang memandang suatu perbuatan tersebut apakah dalam suatu masyarakat merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, ataukah tidak atau dengan kata lain pandangan yang disesuaikan dengan cara atau latar belakang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan kebudayaan (kultur) dalam masyarakat. Keempat grasi, dalam permohonan grasi tersebut Presiden mempertimbangkan secara seksama, permohonan grasi terpidana yang namanya sebagaimana termaksud dalam surat Jaksa Agung, surat Ketua Mahkamah Agung, surat Menteri Kehakiman, dinilai tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada terpidana dan hal tersebut mengingat ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 UUD 1945. Di dalam melakukan suatu pertimbangan terhadap suatu kasus yang berat hal apakah yang harus dilakukan agar putusan yang akan diambil tersebut dapat dikatakan adil. Bahwa pertimbangan yang dilakukan agar putusan yang akan diambil tersebut adil, maka harus dilihat yaitu: 1. Motivasi yang merupakan tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh pembuat tindak pidana. 2. Motif dari perbuatan yang dilakukan itu untuk apa atau cara dalam melakukan suatu perbuatan. 3. Latar belakang yaitu keinginan yang didasarkan oleh suatu hal didalam melakukan perbuatan tersebut. 4. Dampak yang diakhibatkan oleh perbuatan tersebut yaitu dengan adanya perbuatan tersebut akan menimbulkan akhibat yang kurang baik dalam masyarakat yang ada disekitarnya baik secara psikologis ataupun moral. Dalam memutuskan suatu perkara dalam persidangan mungkin saja Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan mengalami kekeliruan atau terjadi kesalahan di dalam penerapan hukumnya. Untuk penerapan hukum dalam pemberian suatu commit to user putusan, hal tersebut memang dapat terjadi, akan tetapi mengenai suatu putusan



yang telah dijatuhkan oleh seorang Hakim, maka hal tersebut tidak dapat dipersalahkan, sebab masih ada upaya hukum yang lain dan disisi lain dari terdakwa telah menerima putusan tersebut. Dalam penerapan sanksi pidana mati, dewasa ini menimbulkan suatu dilema karena dikaitkannya dengan Hak Asasi Manusia, maka hal ini menimbulkan suatu pertanyaan apakah pidana mati disini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia ataukah tidak bertentangan. Bahwa sanksi pidana mati yang dijatuhkan oleh Hakim tidaklah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, apabila dikaitkan dengan pihak korban apakah hal tersebut juga tidak melanggar hak hidup dari si korban (Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Bapak Suradi. Hari senin, Pukul 09.00-10.00).

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP A. Simpulan 1. Dasar pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana mati terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan berencana adalah bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan dan perampokan yang memenuhi Pasal 340 jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP dan Pasal 363 KUHP, penjelasannya: a. Pasal 340 KUHP 1) Telah merencanakan pembunuhan terhadap penghuni rumah. 2) Rencana itu timbul setelah ada sasaran. 3) Menyiapkan

alat-alat

yang

dapat

dipergunakan

untuk

melaksanakan niatnya yakni: pelepah pisang, kawat, silet, jugil ban mobil dan terdakwa memakai topi sebagai penyamaran agar tidak dikenal oleh penghuni rumah yang dijadikan sasaran. b. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP 1) Menyetrum penghuni rumah sehingga meninggal. 2) Menikamkan pisau dapur ke leher penghuni rumah sehingga meninggal. 3) Membanting dan membentur-benturkan kepala penghuni rumah ke lantai sehingga meninggal. c. Pasal 363 KUHP 1) Bersama-sama mengambil barang-barang pemilik rumah. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur dakwaan bagian Primer Kedua inipun terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

2. Hakim dalam menjatuhkan pidana mati melihat dari sudut pandang yuridis,

sosiologis,

filosolis

dan

grasi,

juga

terhadap

kasus

pembunuhan berencana, yang mana dalam kasus pembunuhan berencana Hakim dalam melakukan commit to user penilaian atau pertimbangan-

68



pertimbangannya melihat dari unsur-unsurnya yaitu, motif, motivasi, latar belakang dari si pelaku dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan fakta-fakta yang berkembang dala persidangan. B. Saran 1. Seorang Hakim yang dihadapkan oleh suatu perkara yang mana dalam perkara tersebut menyangkut pidana mati maka Hakim disini harus benar-benar berhati-hati dalam mempertimbangkan perkara tersebut agar supaya tidak terjadi suatu kekeliruan dalam penerapan hukumnya. 2. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana hendaknya harus benar-benar dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dari setiap putusan yang akan di jatuhkan dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut harus benar-benar sesuai dengan porsi terhadap kasus yang dihadapi dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

commit to user

Penulisan Hukum (Sripsi)

Recommend Documents