Penulisan Hukum (Skripsi)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PEMBERIAN KREDIT ANGSURAN FIDUSIA (KREASI) OLEH PERUM PEGADAIAN DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi di Perum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta)

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : Erlinda Frisca Dewi NIM.E0006273

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA commit to user 2010


digilib.uns.ac.id

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Penyayang

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PEMBERIAN KREDIT ANGSURAN FIDUSIA (KREASI) OLEH PERUM PEGADAIAN DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi di Perum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta)

Oleh Erlinda Frisca Dewi NIM.E0006273

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 13 Juli 2010 Dosen Pembimbing

Pranoto, S.H.,M.H. NIP. 196412191989031002

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi) PEMBERIAN KREDIT ANGSURAN FIDUSIA (KREASI) OLEH PERUM PEGADAIAN DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi di Perum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta) Oleh Erlinda Frisca Dewi NIM.E0006273

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada

:

Hari

: Rabu

Tanggal

: 21 Juli 2010

DEWAN PENGUJI

1. Endang Mintorowati, S.H.,M.H. NIP. 194905051980032001 Ketua

:……………………………………

2. Yudho Taruno Muryanto, S.H.,M.Hum. NIP. 197910142003121001 Sekretaris

:……………………………………

3. Pranoto, S.H.,M.H. NIP. 196412191989031002 Anggota

:……………………………………

Mengetahui Dekan,

Mohammad Jamin, S.H.M.Hum commit to user NIP. 196109301986011001 iv


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama

: Erlinda Frisca Dewi

NIM

: E0006273

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul PEMBERIAN KREDIT ANGSURAN FIDUSIA (KREASI) OLEH PERUM PEGADAIAN DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi di Perum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi

tanda citasi dan

ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta,

Juli 2010

yang membuat pernyataan

Erlinda Frisca Dewi NIM.E0006273

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Erlinda Frisca Dewi, E.0006273.2010. PEMBERIAN KREDIT ANGSURAN FIDUSIA (KREASI) OLEH PERUM PEGADAIAN DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi di Perum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai faktor – faktor yang menjadi pertimbangan Perum Pegadaian memberikan Kredit Angsuran Fidusia dan telaah pemberian Kredit Angsuran Fidusia di Perum Pegadaian Cabang Purwotomo berdasarkan pada Undang – Undang No. 42 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Sumber penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan sumber penelitian yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui mengenai faktor – faktor yang menjadi pertimbangan Perum Pegadaian memberikan Kredit Angsuran Fidusia dan telaah Kredit Angsuran Fidusia berdasarkan pada Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Perum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa faktor – faktor yang menjadi pertimbangan Perum Pegadaian memberikan Kredit Angsuran Fidusia adalah peran pemerintah dalam rangka pembangunan nasional, kebutuhan ekonomi masyarakat, upaya untuk meraih pasar baru, menghindarkan masyarakat dari praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya, serta upaya untuk menarik nasabah. Pemberian kredit angsuran fidusia di Pegadaian Cabang Puwotomo Surakarta menyimpang dari Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu pada Pasal 11 sampai Pasal 18. Pegadaian tidak mengindahkan peraturan bahwa semua benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Kata Kunci : Kredit, Jaminan Fidusia, Perum Pegadaian.

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

Erlinda Frisca Dewi, E.0006273.2010. FIDUCIARY LOANS (KREASI) BY PAWNING VIEWED FROM LEGISLATION NUMBER 42 YEAR 1999 ABOUT FIDUCIARY (Studies in Pawnshop Purwotomo Surakarta Branch). This study aimed to find out about factors - factors that are considered Pawnshop provide a credit of fiducia, and granting a credit of fiducia review at the Pawnshop Purwotomo Branch based on Legislation Number 42 Year 1999 about Fiduciary. This study is an empirical law which is descriptive. Sources of research include primary legal materials, legal materials, secondary and tertiary legal materials. Collection techniques of research sources used are interviews and literature study. In this study, the authors use qualitative analysis techniques with interactive components of the model: data reduction and presentation of data is done in conjunction with data collection, then processed and analyzed to answer the problem under study. The last step is to draw conclusions from research sources were processed, which in turn can be known about factors – factors that are considered Pawnshop provide a credit of fiducia and granting a credit of fiducia review at the Pawnshop Purwotomo Branch based on Legislation Number 42 Year 1999 about Fiduciary. Based on the research and discussion produced the conclusion that factors factors that are considered Pawnshop provide a credit of fiducia is the role of government in the framework of national development, the economic needs of society, efforts to reach new markets, prevent the public from the practice of debt bondage, dark pawnshops, usury and loan other unnatural, as well as efforts to attract customers. Granting a credit of fiduciary in Pawnshop Puwotomo Surakarta Branch deviate on the Legislation Number 42 Year 1999 about Fiduciary is in Article 11 to Article 18. Pawnshop not heed the rules that all the objects that bear on fiduciary shall be registered. Keywords: Credit, Fiduciary, Pawnshop.

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

MOTTO “. . . . maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima tobat.” (An-Nasr: 3)

Mengerjar kesempurnaan adalah hambatan terbesar, Maka lakukanlah hal yang terbaik.

Sesungguhnya dibalik kesulitan terdapat kemudahan mit der Geschäft , Glauben und Gebet, alles wird möglich.

commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN Atas

berkat

rahmat

Allah

SWT,

karya

ini

saya

persembahkan untuk: v Kedua orang tuaku, ayahanda Suroto dan ibunda Hartini, terimakasih atas doa dan kasih sayang yang telah engkau berikan. v Saudaraku

tersayang,

kakakku

Hendraris

Prawokoudi dan adikku Bayu Arfianto, terimakasih atas doa dan dukungan serta kasih sayang kalian. v Bayu

Adi

Prasetyo,

yang

telah

memberikan

dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. v Sahabat – sahabatku ”Rembo”.

KATA PENGANTAR commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

Segala puji syukur Penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas rahmat-NYA sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “PEMBERIAN KREDIT ANGSURAN FIDUSIA (KREASI) OLEH PERUM PEGADAIAN DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi di Perum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta)”. Penulisan Hukum atau Skripsi ini merupakan tugas wajib yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa untuk melengkapi syarat memperoleh derajat sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis sadar bahwa Penulisan Hukum atau Skripsi ini jauh dari sempurna, sehingga adanya saran dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Penulis tetap berharap semoga Penulisan Hukum atau Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan khasanah keilmuan yang ada di masyarakat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam Penulisan Hukum atau Skripsi ini tidak akan selesai tanpa doa, bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Ibu Ambar Budhisulistyawati , S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 3. Bapak Pranoto, S.H., M.H., selaku Pembimbing penulisan skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, saran, kritik, dan motivasi bagi Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. 4. Ibu Dr. I Gusti Ayu Ketut RH, S.H., M.M., selaku pembimbing akademis, atas nasehat yang berguna bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum UNS. 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini. commit to user

x


digilib.uns.ac.id

6. Ketua Bagian PPH Bapak Lego Karjoko S.H., M.Hum., dan Mas Wawan anggota PPH yang banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. 7. Segenap staf Perpustakaan Fakultas Hukum UNS, yang telah membantu menyediakan bahan referensi yang berkaitan dengan topik penulisan hukum. 8. Kepala serta Pegawai Perum pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta, Bapak Sonny Bintoto Yudho, Bapak Suhardi, S.H, Bapak Giman, Ibu Danni yang telah memberikan waktu dan tempat kepada penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara. 9. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas cinta dan kasih sayang, doa, dukungan, semangat dan segala yang telah diberikan yang tidak ternilai harganya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. 10. Saudaraku tersayang, kakakku Hendraris Prawokoudi, S. AP. dan Adikku Bayu Arfianto yang selalu memberikan doa, kasih sayang dan dukungannya. 11. Bayu Adi Prasetyo, S. SOS., terimakasih telah menjadi tempat keluh kesah penulis. 12. Aan Galih Prabowo, S.H., terimakasih telah memberikan banyak informasi, bantuan dan dukungan kepada penulis. 13. Teman – temanku ”Rembo”, Ade Putri, Anisa Nurul Kartika, Maharani Kumalasari, Meutika Azizah, Puri Tunjungsari, dan Niko Yudananta terimakasih atas persahabatan kita, bantuan dan dukungannya. 14. Teman – teman bermainku Yeusi Mayla, Yousi C. Fuandine, Adit, Piggi, Galih, Sony Hananto dan Sekar Tanjung ”etta”, terimakasih atas semangat dan dukungannya. 15. Teman-teman kuliahku di Fakultas Hukum UNS angkatan 2006. 16. Semua pihak yang ikut dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum atau Skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi subtansi ataupun teknis penulisan, untuk itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif, sangat penulis harapkan demi perbaikan atau penyempurnaan penulisan commit tohukum user selanjutnya. Demikian semoga

xi


digilib.uns.ac.id

penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik untuk penulisan, akademisi, praktisi maupun masyarakat umum.

Surakarta,

Juli 2010

Penulis

ERLINDA FRISCA DEWI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.................................................................................... commit to user HALAMAN PERSETUJUAN.....................................................................

xii

i iii


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN......................................................................

iv

HALAMAN PERNYATAAN.....................................................................

v

ABSTRAK ...................................................................................................

vi

HALAMAN MOTTO..................................................................................

viii

HALAMAN PERSEMBAHAN..................................................................

ix

KATA PENGANTAR .................................................................................

x

DAFTAR ISI................................................................................................

xiii

DAFTAR GAMBAR...................................................................................

xv

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .........................................................

1

B. Perumusan Masalah................................................................

6

C. Tujuan Penelitian....................................................................

6

D. Manfaat Penelitian..................................................................

7

E. Metode Penelitian...................................................................

8

F. Sistematika Penulisan Hukum................................................

13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori .......................................................................

15

1. Tinjauan tentang Kredit a. Pengertian Kredit ........................................................

15

b. Unsur – Unsur Kredit..................................................

15

c. Jenis Kredit .................................................................

16

2. Tinjauan tentang Jaminan Fidusia......................................

17

a. Jaminan.......................................................................

17

b. Jaminan Fidusia……..................................................

18

3. Tinjauan tentang Kredit Angsuran Fidusia………...........

21

4. Tinjauan tentang Pegadaian………………….………….

23

a. Pengertian Pegadaian…………………………….....

23

b. Visi dan Misi Perum Pegadaian………….…………. commit to user c. Tujuan pegadaian…………………………………….

25

xiii

26


digilib.uns.ac.id

d. Produk Pegadaian……………………………………

26

5. Tinjauan tentang Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia…….………………………….

27

B. Kerangka Pemikiran................................................................

31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A.

F aktor – Faktor yang Menjadi Pertimbangan Perum Pegadaian Memberikan Kredit Angsuran Fidusia…………..

B.

33 T

elaah Pemberian Kredit Angsuran Fidusia di Perum Pegadaian Cabang Purwotomo Berdasarkan Pada Undang – Undang

No.

42

Tahun

1999

Tentang

Jaminan

Fidusia............................................................................

40

BAB IV PENUTUP A. Simpulan ................................................................................

77

B. Saran.......................................................................................

78

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR commit to user

xiv


digilib.uns.ac.id

Gambar 1. Model Analisis Interaktif.......................................................

13

Gambar 2. Kerangka Pemiikiran....................................................................

31

commit to user

xv


digilib.uns.ac.id

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Arah pembangunan jangka panjang pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan yang hendak dicapai adalah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan sprirituil berdasarkan Pancasila, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan itu harus dilaksanakan disegala bidang di seluruh tanah air bukan untuk golongan tertentu saja atau untuk sebagian dari masyarakat tetapi untuk seluruh masyarakat dan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Perkembangan perekonomian yang semakin pesat biasanya diiringi dengan berbagai persoalan-persoalan ekonomi yang semakin komplek sehingga menjadikan masyarakat untuk berpikir lebih jauh dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Bagi masyarakat kelas menengah keatas yang memiliki kondisi sosial yang mapan baik dilihat dari segi pekerjaan, tingkat pendapatan maupun pendidikan, masyarakat pada lapisan ini relatif mampu untuk memenuhi standar hidup yang layak dan biasanya masalah ekonomi yang mereka hadapi bukan lagi pada hal – hal yang bersifat mendasar melainkan adalah masalah dunia usaha yang mereka kelola. Sebaliknya bagi masyarakat kelas menengah kebawah atau golongan ekonomi lemah yang kondisi sosial ekonominya kurang baik atau belum memenuhi standar hidup yang layak, problem ekonomi yang dihadapi adalah kebutuhan yang sifatnya mendasar untuk keperluan hidup sehari-hari atau yang sifatnya konsumtif sehingga dua golongan masyarakat tadi mencari alternatif yang menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara yang berbeda. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, pemerintah berusaha

memberikan

kemudahan

untuk

memperoleh

kredit,

untuk

lebih

mengarahkan pada pembangunan pertumbuhan ekonomi dari bawah, pemberian

commit to user 1


digilib.uns.ac.id 2

kredit tidak saja dilaksanakan oleh bank tetapi dapat dilakukan oleh siapapun yang mempunyai kemampuan untuk memberikan pinjaman atau piutang seperti lembaga keuangan bukan bank. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian merupakan peraturan yang bijaksana dari pemerintah dengan mendirikan lembaga jaminan yang diantaranya adalah Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Tujuan Perusahaan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian adalah : 1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perudang-udanganan yang berlaku; 2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya. Mengindahkan prinsip – prinsip ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara perusahaan mengadakan usaha-usaha sebagai berikut: 1. Menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, aman, dan benar. 2. Usaha – usaha lain yang berhubungan dengan perusahaan (Mariam Darus Badrulzaman, 1994: 160).

commit to user


digilib.uns.ac.id 3

Perusahaan Umum Pegadaian dalam menjalankan aktivitasnya adalah untuk memberikan jasa pelayanan kredit atas dasar hukum gadai dan berlaku untuk siapa saja dengan syarat jaminan berupa benda – benda bergerak seperti emas, intan, permata, alat – alat elektronik, kendaraan bermotor, dan lain – lain. Benda yang bergerak yang menjadi jaminan itu harus berada dalam kekuasaan kreditur pemegang gadai. Masyarakat yang membutuhkan dana diwajibkan menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada Perum Pegadaian. Meskipun banyak lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman atau kredit, namun Perum Pegadaian

menjadi pilihan

msyarakat yang membutuhkan dana karena lembaga ini mampu menyediakan dana secara cepat dengan prosedur yang mudah. Hal ini sesuai dengan semboyan dari Perum Pegadaian yaitu Mengatasi Masalah Tanpa Masalah. Akibat perkembangan perekonomian yang semakin pesat dan munculnya persoalan – persoalan ekonomi yang semakin komplek sehingga menjadikan masyarakat untuk berpikir lebih jauh dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Salah satu upaya Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dalam mengatasi persoalan – persoalan tersebut yaitu dengan mengembangkan usaha kreditnya melalui penyaluran kredit kepada masyarakat dengan jaminan fidusia didasarkan pada Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan tujuan untuk memberikan kemudahan – kemudahan kepada masyarakat didalam memenuhi kebutuhan ekonominya dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi melalui penyaluran uang pinjaman. Pemberian kredit dengan jaminan fidusia oleh Perum Pegadaian ini yaitu melalui suatu produk yang diberi nama Kredit Angsuran Fidusia disingkat KREASI yang obyek jaminannya adalah kendaraan bermotor. Kredit tersebut diberikan dalam rangka membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada masyarakat kecil.

commit to user


digilib.uns.ac.id 4

Timbulnya kredit dengan jaminan fidusia ini dengan maksud memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kredit dengan jaminan benda – benda bergerak, namun masih memerlukan benda – benda itu untuk dapat dipakai. Dalam hal ini yang berpindah adalah hak milik atas benda itu sebagai jaminan atas dasar kepercayaan, sedangkan bendanya sendiri tetap di tangan debitur, sehingga tetap dapat dipergunakan. Penyerahan secara fidusia ini disebut penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan (Fiduciare Eigendoms Overdracht). Penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali yang disebut dengan ”Constitutum Prosessorium” dalam hal fidusia ini pada prinsipnya dilakukan melalui proses 3 (tiga) fase yaitu sebagai berikut : 1. Fase Perjanjian Obligatoir (Obligatoir Overeenskomst) Dari segi hukum dan dokumetasi hukum, proses jaminan fidusia diawali oleh sesuatu perjanjian obligatoir (Obligatoir Overeenskomst). Perjanjian overenskomst tersebut berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia di antara pihak pemberi fidusia (debitur) dengan pihak penerima fidusia (kreditur). 2.

Fase Perjanjian Kebendaan (Zakelijke Overeenskomst) Perjanjian kebendaan tersebut berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur yang dilakukan secara constitutum possessorium yaitu penyeraahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda.

3. Fase Perjanjian Pinjam Pakai Benda jaminan atas asas penguasaan dan manfaatnya dinikmati oleh debitur (Munir Fuady, 2003: 5-6). Pegadaian mempunyai konsisten dalam membantu masyarakat bawah dalam pengembangan UMKM. Pegadaian kini telah hadir untuk semua golongan masyarakat baik masyarakat bawah maupun masyarakat menengah keatas, namun Pegadaian tetap mengedepankan misi sosialnya yaitu membantu masyarakat agar

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

terhindar dari praktek ijon, riba dan pinjaman yang tidak wajar lainnya. Kehadiran kantor cabang pegadaian dibeberapa kota menunjukkan bahwa pegadaian banyak diminati oleh masyarakat. Keunggulan

dari

Pegadaian

Cabang

Purwotomo

ini

adalah

tetap

mengedepankan prinsip suatu pegadaian yaitu membawa misi sosial yang terkhusus untuk masyarakat bawah. Hal tersebut dibuktikan untuk sekarang ini gadai kain sebenarnya sudah tidak diperbolehkan akan tetapi Pegadaian Cabang Purwotomo ini masih menerima dengan alasan sosial. Pegadaian Cabang Purwotomo merupakan pegadaian tingkat ke dua. Kecepatan, keramahtamahan, serta pelayanan yang optimal dan tepat menjadikan Pegadaian Cabang Purwotomo sebagai pilihan masyarakat semua golongan untuk mengatasi masalah tanpa masalah. Program pengembangan UMKM di Pegadaian Cabang Purwotomo ini dapat berkembang secara signifikan, dengan terbukti banyaknya nasabah yang datang ke Pegadaian ini. Salah satu kredit yang diminati gadai konvesional KCA dan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi). Hingga sekarang ini, omset yang diperoleh adalah Rp. 6 M/bulan. Contohnya seperti gadai konvensional KCA disediakan dana sebesar RP. 200.000.000,00/harinya, sedangkan kredit angsuran fidusia targetnya mencapai Rp. 300.000.000,00 sampai Rp. 500.000.000,00/bulan. Kredit angsuran fidusia adalah kredit dengan sistem Fidusia, yang diberikan kepada UMKM untuk pengembangan usahanya. Prosedur pengajuan sederhana, cepat dan mudah. Jangka waktu pinjaman fleksibel, mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan. Sewa modal (bunga pinjaman) hanya 0,9%/bulan. Agunan BPKB kendaraan bermotor dan sepeda motor, sehingga kendaraan dapat tetap dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan.

commit to user


digilib.uns.ac.id 6

Bedasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul ”PEMBERIAN KREDIT ANGSURAN FIDUSIA (KREASI) OLEH PERUM PEGADAIAN DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi di Perum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta)”.

B. Perumusan Masalah Masalah – masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 1. Apa faktor – faktor yang menjadi pertimbangan Perum Pegadaian memberikan kredit angsuran fidusia? 2. Apakah pemberian kredit angsuran fidusia tersebut telah mengacu pada Undang Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menjadi pertimbangan Perum Pegadaian memberikan kredit angsuran fidusia di Perum Pegadaian cabang Purwotomo Surakarta. b. Untuk mengetahui telaah pemberian kredit angsuran fidusia di Perum Pegadaian Cabang Purwotomo berdasarkan pada Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

2. Tujuan Subyektif a. Untuk meningkatkan kualitas pengetahuan penulis tentang kredit dengan jaminan fidusia melalui kredit angsuran fidusia di Perum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta. b. Untuk menambah wawasan dan memperluas pemahaman akan arti pentingnya Ilmu Hukum dalam teori dan praktik. c. Untuk memperoleh data – data sebagai bahan penulisan hukum guna memenuhi syarat dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Teoristis a. Memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan hukum perdata, khususnya dalam hukum jaminan mengenai faktor – faktor yang menjadi pertimbangan Perum Pegadaian memberikan kredit dengan jaminan fidusia di Perum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta. b. Memberikan informasi bagaimana peraturan perundang – undangan mengenai jaminan fidusia, khususnya terhadap pemberian kredit angsuran fidusia. c. Hasil dari penelitian ini dapat di pakai sebagai acuan terhadap penelitian – penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. 2. Manfaat Praktis a. Memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan terkait langsung dengan penelitian ini.

commit to user


digilib.uns.ac.id 8

b. Meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi peneliti akan permasalahan yang diteliti, dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada hal yang sama. c.

Melatih penulis dalam mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada tersebut dengan metode ilmiah.

E. Metode Penelitian Metode penelitian dalam sebuah penelitian mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat dipergunakan sebagai pedoman guna mempermudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang sedang diteliti. Dengan demikian metodologi penelitian merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 2008: 7). Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis dalam penelitian menggunakan metode penulisan yaitu : 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utama, dimana penulis langsung melakukan penelitian pada data primer di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian data primer di lapangan yaitu di Perum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta. 2. Sifat Penelitian Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa – hipotesa, agar dapat membatu didalam memperkuat

commit to user


digilib.uns.ac.id 9

teori – teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori – teori baru (Soerjono Soekanto, 2008: 10). 3. Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2008: 250). 4. Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Data Primer Data primer merupakan data atau fakta – fakta yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan obyek penelitian, sehingga dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta. b. Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-buku, literatur, tulisan ilmiah, koran, majalah, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 5.

Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah: a. Sumber Data Primer Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian (Soerjono

commit to user


digilib.uns.ac.id 10

Soekanto, 2008: 12). Dalam hal ini, sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dari pihak yang berwenang dalam memberikan keterangan secara langsung mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Kepala Kantor Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta. b. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder berupa bahan dokumen, peraturan perundangundangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; c) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian; d) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. e) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian;

commit to user



2) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berisi penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku, artikel, karya ilmiah, majalah, makalah, koran, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 3) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus, dan bahan-bahan dari internet. 6. Teknik Pengumpulan Data a. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Wawancara Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan mengadakan sejumlah tanya jawab secara langsung dengan sumber data primer. 2) Observasi Observasi

adalah

teknik

pengumpulan

data

dengan

mengadakan

pengamatan di lapangan. b. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 7. Teknik Analisis Data Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam

commit to user



pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja (Lexy J. Moleong, 2002: 103). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang, maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan (H.B. Sutopo, 2002: 91-93). Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah: a.

Reduksi Data Merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi dari data (fieldnote).

b.

Penyajian Data Merupakan suatu realita organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel.

c.

Kesimpulan atau Verifikasi Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui, dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai preposisi kesimpulan yang diverifikasi. Teknik analisis kualitatif model interaktif dapat digambarkan dalam bentuk

rangkaian yang utuh antara ketiga komponen diatas (reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasinya) sebagai berikut:

commit to user



Gambar 1. Model Analisis Interaktif

F. Sistematika penulisan Hukum Dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 4 (empat) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini dikemukakan kerangka teori mengenai tinjauan umum tentang kredit, tinjauan umum tentang jaminan fidusia, tinjauan umum tentang kredit angsuran fidusia (KREASI), tinjauan umum

commit to user



tentang Perum Pegadaian, tinjauan umum tentang Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di samping itu, memuat kerangka pemikiran dari penulis mengenai Pemberian Kedit Angsuran Fidusia (KREASI) oleh Perum Pegadaian Ditinjau dari Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 Tantang Jaminan Fidusia (Studi di Perum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta). BAB III

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis membahas sekaligus menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama, mengenai faktor – faktor yang menjadi pertimbangan Perum Pegadaian memberikan kredit angsuran fidusia. Kedua mengenai, telaah pemberian kredit angsuran fidusia di Pegadaian Cabang Purwotomo berdasarkan pada Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

BAB IV

: PENUTUP Dalam bab ini berisi simpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Kredit a.

Pengertian Kredit Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (credere) yang berarti kepercayaan (truth atau faith), oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Kepercayaan dapat dilihat dari dua segi yaitu : 1) Segi kreditur, percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. 2) Segi debitur, percaya bahwa kreditur dapat menerima debitur. Ketentuan pada Pasal 1 angka 11 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mendefinisikan ”kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, bersadarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Menurut Drs. OP. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang (H. Budi Untung, 2000: 1).

b.

Unsur – Unsur Kredit Unsur – unsur yang terdapat dalam kredit dapat digolongkan menjadi: 1) Kepercayaan Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalambentuk uang, barang, atau jasa, akan benar – benar

commit to user 15



diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. 2)

Waktu Waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3)

Degree of risk Degree of risk yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Dengan adanya unsur resiko maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

4)

Prestasi Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi kredit yang menyangkut uang yang sering digunakan dalam praktek perkreditan (Thomas Suyatno, H.A. dkk, 2003: 14).

c.

Jenis Kredit Berdasarkan tujuannya kredit dapat digolongkan menjadi: 1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumsi; 2) Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi; 3) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang – barang untuk dijual lagi.

commit to user



2.

Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia a.

Jaminan Jaminan adalah tangungan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan, yaitu bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. (H. Budi Untung, 2000: 56) Pasal 1131 KUHPerdata menetapkan segala barang – barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan – perikatan perorangan debitur itu. Pasal 1132 KUHPerdata menentukan bahwa barang – barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya, hasil penjualan barang – barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing – masing kecuali bila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Ketentuan di atas bersifat umum, arti jaminan itu adalah semua harta benda debitur baik benda bergerak maupun benda tetap, benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada, semua benda itu menjadi jaminan bagi seluruh perutangan debitur dan berlaku untuk semua kreditur. Menurut Subekti, jaminan yang baik dan ideal dapat dilihat dari: 1) Dapat secara mudah membantu perolehan kredit bagi pihak yang memerlukannya 2) Tidak melemahkan potensi atau kekuatan si penerima kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya 3) Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima atau pengambil kredit (Subekti, 1989: 19).

commit to user



Kegunaan jaminan adalah untuk: 1) Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang – barang jaminan tersebut, apabila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. 2) Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau sekurang – kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya. 3) Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untuk memenuhi perjanjian kredit. Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat – syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank (Thomas Suyatno, dkk, 2003: 88). b.

Jaminan Fidusia Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata ”fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi kuasa) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayan. Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Pasal 1 (ayat 1, ayat 2) menyatakan bahwa: 1)

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 2) Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No. 4

commit to user



Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagaimana agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Keterangan di atas sesuai dengan pendapat Sri Soedewi Masjchum Sofwan bahwa pada Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO) yang dipindahkan itu adalah hak milik atas benda sebagai jaminan atas kepercayaan sedangkan bendanya masih tetap berada pada tangan si berhutang sehingga dapat digunakan

untuk

menjalankan

usahanya.

Terjadi

penyerahan

secara

Constitutum Posessorioum yaitu barang yang diserahkan dibiarkan tetap dalam penguasaan pihak pemberi jaminan, dalam arti yang diserahkan hanya hak milik saja (Sri Soedewi Masjchum Sofwan, 1977: 41). Ivan P. Mangatchev mengemukakan definisi fidusia menjadi dua istilah hukum yaitu: 1)

2)

Dominium, which signifies full ownership. Full means the widest right over property. Owner is free do decide or dispose of his property as he wish. Dominium is exclusive – the owner may do anything, which is not prohibited by the law. He had the absolute power over this property and may require from any third parties to respect his right. Detention, which means possession over some property, but it is narrower than dominium. The possessor does not have the ownership over the property as in dominium. I am using this term only to describe creditor’s right to possess property for debt security (Ivan P. Mangatchev, 2009: 3). Artinya adalah:

1) Dominium, yang menandakan kepemilikan penuh. Pemenuhan harta mencakup semua hak atas benda. Pemilik bebas memutuskan atau membuang harta saat ia inginkan. Dominium adalah hak eksklusif pemilik dapat melakukan apa saja, yang tidak dilarang oleh hukum. Ia memiliki kuasa mutlak atas benda ini dan mungkin memerlukan dari pihak ketiga untuk menghormati haknya. 2) Detention, yang berarti kepemilikan atas harta tertentu, tetapi lebih sempit dari dominium. Pemilik tidak memiliki kepemilikan atas

commit to user



benda seperti dalam dominium. Istilah ini hanya untuk menggambarkan hak kreditur dalam memiliki harta benda untuk keamanan utang. Sifat Jaminan Fidusia meliputi: 1) Sifat mendahului (droit de preference) Dalam jaminan fidusia seperti halnya hak agunan atas kebendaan lainnya seperti yang diatur dalam pasal 1150 KUHPerdata, hak tanggungan (Undang – Undang No. 4 Tahun 1996) dan hipotik, maka jaminan fidusia menganut prinsip ”droit de preference” hak didahulukan sebagaimana dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. 2)

Droit de suit Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia (Mariam Darus Badrulzaman, 1994: 79). Benda – benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagai berikut:

1) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum, 2) Dapat atas benda berwujud, 3) Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang, 4) Benda bergerak, 5) Benda tidak bergerak, 6) Benda tidak bergerak yang dapat diikatkan dengan hipotik, 7) Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian, dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian tidak diperlukan suatu akte pembebanan fidusia tersendiri, 8) Dapat atas satu satuan atau jenis benda,

commit to user



9) Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda, 10) Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi obyek fidusia, 11) Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, 12) Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga menjadi obyek jaminan fidusia. Terhadap pembebanan fidusia yang berobyekkan barang persediaan ini dalam hukum Anglo Saxon dikenal dengan nama floating lien atau loating chargo. Disebut dengan floating (pembebanan) karena jumlah benda yang menjadi obyek jaminan sering berubah – ubah sesuai dengan persediaan stock mengikuti irama pembelian dan penjualan dari benda tersebut (Munir Fuady, 2003: 23). Pengalihan jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 19 Undang – Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Peralihan itu didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pasal 25 Undang – Undang No. 42 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan secara tegas bahwa jaminan fidusia hapus karena:

3.

1)

Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia

2)

Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, atau

3)

Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Tinjauan Umum Tentang Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) Pada dasarnya pegadaian adalah lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai. Akan tetapi sekarang pegadaian

commit to user



berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat. Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya sedangkan hipotik/Hak tanggungan merupakan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Jaminan dengan menguasai bendanya bagi kreditor akan lebih aman karena mengingat pada benda bergerak mudah untuk dipindahtangankan dalam arti dijual lelang jika debitur wanprestasi, walaupun mudah untuk berubah nilainya. Seiring dengan perkembangan, kebutuhan masyarakatpun semakin komplek sehingga gadai dirasa tidak sesuai karena masyarakat membutuhkan gadai dimana barang jaminan tersebut tetap dapat digunakan, yang berpindah hanya hak kebendaannya saja yang dikuasai oleh kreditur. Masyarakat membutuhkan gadai namun bendanya dapat digunakan untuk aktivitas, kemudian muncullah yang disebut dengan fidusia, dimana pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Adanya permasalahan tersebut maka Pegadaian mengembangkan pelayanannya dengan memberikan kredit dengan jaminan fidusia. Dasar hukum Perum Pegadaian memberikan Jaminan Fidusia adalah berdasarkan pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian, maksud dan tujuan Perum Pegadaian adalah untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan dana yaitu dapat dilakukan dengan cara: a. Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai b. Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu, unit toko emas, dan industri perhiasan emas serta usaha – usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dengan persetujuan Menteri Keuangan.

commit to user



Pemberian kredit dengan jaminan fidusia di Perum Pegadaian yaitu melalui kredit angsuran fidusia, yang pada dasarnya pemberian kredit tersebut mengunakan sistem fidusia. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai: a. Pengertian Kredit Angsuran Fidusia Kredit angsuran fidusia adalah kredit angsuran dengan sistem fidusia. Produk ini merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil dalam rangka pengembangan usaha dengan konstruksi pinjaman secara fidusia dan pengembalian pinjaman dilakukan melalui angsuran. b. Tujuan Kredit Angsuran Fidusia Membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta menyejahterakan masyarakat. c. Subyek Kredit Angsuran Fidusia Calon nasabah kredit angsuran fidusia adalah seseorang atau suatu lembaga usaha mikro – kecil. d. Obyek Kredit Angsuran Fidusia Obyek kredit angsuran fidusia dibatasi pada kendaran bermotor roda empat atau lebih, baik plat hitam maupun plat kuning, dan kendaraan bermotor roda dua yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Perum Pegadaian.

4.

Tinjauan Umum Tentang Pegadaian a. Pengertian Pegadaian Pegadaian (pawnshop) adalah salah satu bentuk Lembaga Pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. (Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000: 105).

commit to user



Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Gadai menurut pasal 1150 KUHPerdata adalah hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh orang lain atas namanya, yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan dari kreditur – kreditur lainnya, dengan pengecualian biaya lelang barang tersebut dan biaya pemeliharan setelah barang itu digadaikan, harus dilunasi lebih dahulu. Pegadaian mempunyai tugas pokok yaitu memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat (Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2009: 212). Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yang telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1901 (Hermansyah, 2005: 14). Kelembagaan pegadaian menurut Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990 adalah lembaga pegadaian berbentuk Perum (Perusahaan Umum) dan berada dibawah naungan Kantor Menteri Negara BUMN. Peter J. Drake berpendapat terbentuknya pegadaian disebabkan oleh: From the earliest times, traditional codes of law buttressed the importance of indebtedness and its inevitable consequences of bondage and debt slavery for those peasants who could not make ends meet. It was easy to fall into such situations because of high rates of interest resulting from low savings and scarce capital in the agricultural economy. Peter Boomgaard traces the history of debt, interest, and bondage within legal frameworks from 1400 to 1800. Feudal laws still pertained as the economy moved increasingly from agriculture to trade and commerce. With Dutch colonization came further laws that promoted the documentation and enforcement of debt contracts. Thus, there was long-run continuity in the legal and political regulation of

commit to user



credit. The institutional legacy of the colonists also included cooperative societies, which were introduced around 1901. Indonesians took readily to cooperatives because they were compatible with indigenous traditions of collectivism (Peter J. Drake, 2010: 107). Menurut keterangan di atas dapat diartikan bahwa: Zaman dulu, hukum tradisional menopang pentingnya hutang dan tidak dapat dihindarkan serta merupakan konsekuensi dari perbudakan utang bagi petani yang tidak dapat memenuhi kebutuhan. Peter Boomgaard mencatat sejarah tentang utang, bunga, dan perbudakan dalam kerangka kerja hukum dari tahun 1400-1800. Hukum feodal berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari pertanian, perdagangan, dan perniagaan. Dengan datangnya penjajahan Belanda membawa hukum lebih lanjut mengenai dokumentasi dan penegakan kontrak utang. Maka, ada kesinambungan jangka panjang dalam peraturan hukum dan politik tentang kredit. Hal tersebut merupakan warisan kelembagaan koloni dan termasuk koperasi masyarakat, yang diperkenalkan sekitar 1901. Indonesia mengadopsi ketentuan tersebut karena sesuai dengan tradisi/adat. b. Visi dan Misi Perum Pegadaian 1)

Visi Perum Pegadaian Pada Tahun 2013 Pegadaian menjadi ”Champion” dalam pembiayan mikro dan kecil berbasis gadai dan fidusia bagi masyarakat menengah kebawah.

2)

Misi Perum Pegadaian a) Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia. b) Memberikan

manfaat

kepada

pemangku

kepentingan

melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten. c) Melaksnakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

commit to user

dana



c. Tujuan Pegadaian 1) Membantu masyarakat golongan ekonomi lemah mengatasi kesulitan akan dana yang dibutuhkan segera. 2) Meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

lapisan

bawah

yang

berpenghasilan rendah dengan mencegah dan menghindari praktek lintah darat dan pegadian gelap dengan bunga yang tinggi. 3) Melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional (Abdulkadir Muhamad dan Rilda Murniati, 2000: 100). d. Produk Pegadaian Berkaitan untuk mencapai tujuan tersebut, pegadaian melaksanakan berbagai usaha. Beberapa usaha tersebut adalah: 1) Kredit cepat aman adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Dalam hal ini pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam perbankan. 2) Krasida adalah kredit angsuran sistem gadai. Krasida merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka mengembangkan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. 3) Kreasi adalah kredit dengan sistem fidusia, yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya. 4) Krista adalah kredit usaha rumah tangga, yang diberikan kepada Usaha Rumah Tangga untuk pengembangan Usahanya. 5) Ar-Rahn (Gadai Syariah) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip – prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya

commit to user



administrasi dan Ijaroh (biaya jasa simpanan dan pemeliharaan barang jaminan). 6) Jasa Titipan adalah jasa titipan barang bagi masyarakat yang ingin menitipkan barang – barang berharga miliknya agar aman dari gangguan, pencurian dan kerusakan. 7) Jasa Taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui besar nilai riil barang yang dimiliki, baik untuk dijadikan jaminan pinjaman maupun untuk dijual (www.pegadaian.co.id) [9 Januari 2010 pukul 10.00].

5. Tinjauan Umum Tentang Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terjadinya krisis dalam bidang ekonomi hukum jaminan pada pertengahan sampai dengan akhir abad 19, terjadi pertentangan berbagai kepentingan. Krisis ditandai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahan – perusahaan pertanian di Negara Belanda. Lahirlah lembaga jaminan fidusia yang keberadaannya didasarkan pada yurisprudensi. Indonesia pada masa itu untuk mengatasi masalah tersebut, dibentuk peraturan tentang ikatan panen atau Oogstverband (Staatsblad 1886 Nomor 57). Peraturan tersebut mengatur tentang pinjaman uang, dengan adanya peraturan ini maka dimungkinkan untuk mengadakan jaminan atas barang – barang bergerak namun barang itu masih berada dalam kekuasaan debitur. Perkembangan selanjutnya fidusia telah mengalami perkembangan yaitu mengenai kedudukan para pihak. Pada zaman Romawi dulu, kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan, akan tetapi sekarang

commit to user



sudah diterima bahwa penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja. Perkembangan yang menyangkut kedudukan debitur, hubungannya dengan pihak ketiga dan mengenai obyek yang dapat difidusiakan. Mengenai obyek fidusia ini, Hoge Raad Belanda dan Mahkamah Agung di Indonesia berpendapat bahwa fidusia hanya dapat dilakukan atas barang – barang bergerak. Namun dalam praktek kemudian orang – orang menggunakan fidusia untuk barang – barang tidak bergerak. Eksistensi jaminan fidusia dalam praktik sehari – hari dikenal dengan nama ”Fiduciare Eidendoms Overdracht” yang disingkat FEO. Kebiasaan tersebut lahir berdasarkan yurisprudensi yang diberlakukan di Belanda, oleh Arrest HOGE RAAD tanggal 25 Januari 1929, yang dikenal dengan nama ”Bierbrouweri j- Arrest”. FEO mempunyai makna pengalihan hak milik secara kepercayaan. Peraturan Jaminan FEO timbul berkenaan dengan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (2) B.W. yang mengatur tentang gadai tidak dapat digunakan untuk lembaga fidusia. Kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai (debitur). Ketentuan ini berakibat pemberi gadai tidak dapat memanfaatkan benda yang dijaminkan untuk keperluan usahanya. Melihat permasalahan di atas, di Indonesia dibentuk Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berlakunya undang – undang tentang Jaminan Fidusia tersebut, maka Indonesia mempunyai aturan sendiri tentang jaminan fidusia dalam hukum positif nasional. Timbulnya Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dibuat untuk memacu aktifitas perekonomian dengan jaminan kepastian hukum terutama bagi pengusaha – pengusaha kecil untuk menghadapi ekonomi global sehingga dapat diharapkan lebih tahan dan tidak mudah terpengaruh

commit to user



menghadapi perubahan perekonomian yang sangat pesat serta semakin kompleks antara lain disebabkan keterlambatan pertumbuhan hukum terhadap kebutuhan – kebutuhan dalam masyarakat. Asas – asas yang terkandung dalam Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 meliputi: a. Sifat asesor atau accessoir. Sifat accesoir oleh undang – undang disebut sebagai perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok tercantum pada Pasal 4. Pasal 7 menerangkan guna pelunasan utang debitur kepada kreditur. Sebelum utang dalam perjanjian pokok lunas, termasuk akibat – akibatnya, hak agunan yang timbul akibat penyerahan jaminan fidusia, tidak dapat dihapuskan termasuk jika piutang dialihkan kreditur lain. b.

Bentuk akta harus autentik. Formalitas umum dari perjanjian benda jaminan dibuat dalam bentuk notariil akta dalam Bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia, tercantum pada Pasal 5 ayat (1). Bentuk pembebanan notariil akta dimaksudkan agar akta jaminan fidusia dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, yang oleh undang – undang telah menunjuk untuk itu guna mendapatkan nilai otentisitas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai alat bukti kuat bagi para pihak maupun kepada pihak ketiga termasuk ahli waris maupun orang yang meneruskan hak tersebut.

c.

Harus didaftarkan dan dicatatkan pada kantor pendaftaran fidusia. Hal ini merupakan hal baru dari yang telah diamanatkan oleh undang – undang dengan tata cara dan permasalahan tersendiri. Saat pendaftaran yaitu saat ahirnya jaminan dan memberikan kepada penerima fidusia hak kebendaan atau zakelijke zekerheid atau hak agunan yang memiliki hak mendahului atau

commit to user



preferensi. Oleh karena itu hukumnya wajib mendaftarkan jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia tercantum pada Pasal 11 ayat (1), 12 ayat (2), 13 ayat (1). Hak agunan mengandung sifat absolut dan mengikuti benda tersebut ditangan siapapun ia berada atau droit de suit yang haknya tidak akan hapus kerena adanya kepailitan atau likuidasi, tercantum pada Pasal 27 ayat (3), dialihkannya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada Pasal 20, demikian pula terhadap keuntungan, pada Pasal 10-a, 21 ayat (4), dan klaim asuransi yang timbul, pada Pasal 10b, 25 ayat (2). Pengalihan kebendaan yang dimaksud oleh Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara contitutum possesorium, yaitu benda yang diserahkan hak kepemilikannya secara fisik masih dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia. Penyerahan hak kepemilikan menurut undang – undang ini semata – mata untuk keperluan agunan bagi pelunasan utang, seperti pada Pasal 1 butir 2 jo Pasal 27, sebagai sesuatu yang menimbulkan hak agunan sebagai perwujudan jaminan kebendaan yang mempunyai hak mendahului atau preferen. d.

Mengandung unsur pidana. Pidana diancamkan kepada para pihak yang beriktikad buruk yang bermaksud dengan sengaja memasukkan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan membuat penyerahan jaminan fidusia menjadi batal tercantum pada Pasal 35, termasuk juga terhadap mereka yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda menjadi obyek fidusia kecuali benda persediaan, tercantum pada Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36.

e.

Mempunyai hak preferen. Dikatakan mempunyai hak preferen bahwa penerima fidusia mempunyai hak yang didahulukan daripada kreditur lainnya, termasuk tidak akan terhapus

commit to user



karena adanya kepailitan dari pemberi fidusia tercantum pada Pasal 27 (A. A. Andi Prajitno, 2009: 27-31).

B. Kerangka Pemikiran Dibawah ini adalah bagan alur kerangka pemikran dari penulis:

UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Sudah/Belum Sesuai

Fakor – Faktor

Kredit Jaminan Fidusia Oleh Perum Pegadaian

Gambar 2. Kerangka Pemikiran Keterangan : Pembangunan jangka panjang pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Perkembangan ekonomi yang semakin pesat biasanya juga diringi dengan berbagai persoalan – persoalan ekonomi yang semakin komplek sehingga menjadikan masyarakat untuk berpikir lebih jauh dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dalam

rangka

memelihara

dan

meneruskan

pembangunan

yang

berkesinambungan maka pemerintah berusaha memberikan kemudahan untuk memperoleh kredit, pemberian kredit tidak saja dilaksanakan oleh bank akan tetapi

commit to user



dapat dilakukan oleh siapapun yang mempunyai kemampuan untuk memberikan pinjaman seperti lembaga keuangan bukan bank. Adanya Perum Pegadaian merupakan usaha pemerintah tujuannnya adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat didalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Perum Pegadaian dalam mengatasi persoalan – persoalan perekonomian tersebut dengan cara mengembangkan usaha kreditnya melalui penyaluran kredit kepada masyarakat dengan jaminan fidusia didasarkan pada Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan tujuan untuk memberikan kemudahan – kemudahan kepada masyarakat didalam memenuhi kebutuhan ekonominya dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi melalui penyaluran uang pinjaman. Bentuk dari kredit dengan jaminan fidusia itu diberikan melalui kredit angsuran fidusia disingkat KREASI yang tujuannya untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah. Dalam hal ini penulis mencoba untuk mengetahui faktor – faktor yang menjadi pertimbangan Perum Pegadaian dalam memberikan kredit dengan jaminan fidusia melalui kredit angsuran fidusia dan telaah pemberian kredit angsuran fidusia di Pegadaian Cabang Purwotomo berdasarkan pada Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Faktor – Faktor yang Menjadi Pertimbangan Perum Pegadaian Memberikan Kredit Angsuran Fidusia Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Sonny Bintoro Yudho selaku Kepala Cabang Perum Pegadaian Purwotomo Surakarta yang membidangi masalah Kredit Angsuran Fidusia, hari Rabu, tanggal 14 April 2010, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, mengenai faktor – faktor yang menjadi pertimbangan Perum Pegadaian memberikan Kredit Angsuran Fidusia adalah sebagai berikut: 1. Peran Pemerintah Dalam Rangka Pembangunan Nasional Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pembangunan nasional, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka. Pelaksanaan pembangunan nasional sektor utama yang harus dibangun adalah dibidang ekonomi, dimana didalamnya peran masyarakat golongan ekonomi keatas maupun kebawah sangat diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses

pembangunan

nasional

ini

yang

tujuannya

adalah

menciptakan

kesejahteraan masyarakat yang merata. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata adalah dengan mendirikan lembaga keuangan, baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan tersebut diharapkan dapat memberikan kredit dengan syarat – syarat yang tidak memberatkan masyarakat dengan jaminan ringan kepada masyarakat luas, khususnya bagi golongan ekonomi menengah ke bawah. Dimana golongan ekonomi menengah ke bawah lebih banyak menginginkan kredit untuk memenuhi

commit to user 33



kebutuhan sehari – hari, sedangkan ekonomi menengah ke atas membutuhkan kredit untuk menambah modal usahanya. Pembangunan nasional juga diarahkan pada sektor usaha melalui pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan UMKM adalah penyaluran kredit. Penyaluran kredit untuk UMKM dapat dilakukan oleh bank maupun lembaga non bank. Perum Pegadaian merupakan lembaga keuangan atau perkreditan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atau kredit atas dasar hukum gadai. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, dan aman sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman di pegadaian. Perum pegadaian mempunyai kelebihan yaitu pihak debitur tidak perlu menjual barang – barangnya, melainkan hanya dijadikan jaminan pengajuan kredit di perum pegadaian. Adanya perum pegadaian diharapkan oleh pemerintah agar dapat membantu pendanaan untuk mengembangkan kegiatan UMKM di masyarakat yang berguna untuk perekonomian Negara, maka perum pegadaian memberikan jasa atau layanan kredit sebagai bentuk upaya mengembangkan kegiatan UMKM adalah melalui kredit angsuran fidusia. 2. Kebutuhan Ekonomi Masyarakat Seiring masyarakatpun

dengan semakin

pekembangan bertambah

jaman dan

maka

komplek,

kebutuhan sehingga

ekonomi

menjadikan

masyarakat untuk berpikir lebih jauh dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Bagi masyarakat ekonomi menengah keatas yang memiliki kondisi sosial yang mapan baik dilihat dari segi pekerjaan, tingkat pendapatan maupun pendidikan, masyarakat pada lapisan ini relatif mampu untuk memenuhi standar hidup yang layak dan biasanya masalah ekonomi yang mereka hadapi bukan lagi

commit to user



pada hal – hal yang bersifat mendasar melainkan adalah masalah dunia usaha yang mereka kelola. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah atau golongan ekonomi lemah yang kondisi sosial ekonominya kurang baik atau belum memenuhi standar hidup yang layak, problem ekonomi yang dihadapi adalah kebutuhan yang sifatnya mendasar untuk keperluan hidup sehari – hari yang sifatnya konsumtif sehingga dua golongan masyarakat tadi mencari alternatif yang menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara yang berbeda. Biasanya masyarakat ekonomi menengah ke bawah lebih memilih perum pegadaian untuk mengatasi masalahnya, karena prosesnya yang cepat, mudah dan aman serta tidak membutuhkan persyaratan yang rumit. Masyarakat ekomomi menengah ke bawah yang ingin mengembangkan usahanya supaya tidak terbebani dengan bunga yang tinggi, mereka dapat melakukan kredit melalui perum pegadaian. Melihat permasalahan tersebut maka perum pegadaian memberikan jasa pelayanan dengan produknya untuk membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta menyejahterakan masyarakat yang merupakan suatu misi yang diemban perum pegadaian sebagai BUMN. Perum pegadaian berusaha membantu perkembangan usaha produktif, terutama bagi pengusaha mikro kecil dan menengah melalui pemberian berbagai fasilitas kredit yang cepat, mudah dan aman. Salah satu bentuk fasilitas pinjaman yang dapat diperoleh para pengusaha UMKM adalah KREASI (Kredit Anguran Fidusia). KREASI adalah kredit dengan sistem fidusia, yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya.

commit to user



3. Sebagai Upaya Untuk Meraih Pasar Baru Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997, membuat sejumlah perusahaan–perusahaan besar jatuh, namun bagi perusahaan kecilmenengah (UMKM) dapat bertahan dan berkembang dalam menata usahanya lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan–perusahaan besar. Lembaga keuangan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta mempunyai peran penting sebagai agent of development untuk membangun perekonomian yang bertujuan meningkatkan kesejahteranaan masyarakat. Adanya program pemerintah yang menetapkan keuangan mikro, dimana lembaga keuangan diarahkan untuk memberdayakan sektor usaha mikro, maka dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, masing-masing lembaga keuangan berkompetisi dalam penyaluran dananya untuk membantu sektor UMKM. Perbankan sebagai lembaga keuangan bank dan Perum Pegadaian sebagai lembaga keuangan non bank yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turut berpartisipasi membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraaan masyarakat kecil menengah melalui jasa layanan kreditnya dengan jaminan gadai dan fidusia. Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaaan Umum Pegadaian menyatakan pegadaian sebagai BUMN berbentuk Perusahaan Umum

(Perum)

perekonomian

mempunyai

masyarakat

kedudukan

kecil menengah,

strategis

dalam

membangun

yaitu membantu Pemerintah

meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil menengah melalui jasa penyaluran kredit atas dasar hukum gadai dan usaha lain yang menguntungkan, hal ini sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 36 Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN bahwa maksud dan tujuan PERUM adalah "Menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa barang dan/atau jasa

commit to user



yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat". Kebijakan yang dilakukan oleh pegadaian dalam melaksanakan tugasnya adalah dengan menerapkan kebijakan menyalurkan kredit dengan skim jaminan gadai dan fidusia untuk skim kredit jaminan gadai yang nilainya kecil golongan A yaitu pinjaman Rp. 20.000,00 sampai dengan Rp. 150.0000,00 penyaluran kredit gadai golongan B Rp. 151.000,00 sampai dengan Rp. 500.000,00 golongan C Rp. 505.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000,00 dan D Rp. 1.010.000,00 sampai dengan Rp. 5.000.000,00 kredit kreasi/krasida dengan nilai pinjaman sampai dengan Rp. 50.000.000,00 yang menghasilkan keuntungan (surplus). Adanya Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia membawa dampak positif dalam hukum jaminan, terutama gadai barang tidak perlu diserahkan kepada kreditur tetapi cukup hak kepemilikannya saja sedangkan obyek jaminan tetap dikuasai oleh debitur. Debitur diwajibkan melakukan perawatan obyek jaminan dan adanya sanksi pidana apabila pihak debitur menyalahgunakan/mengalihkan obyek jaminan, hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan perum pegadaian. Sistem jaminan fidusia ini diterapkan oleh pegadaian dalam skim kredit KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia) memperoleh tanggapan positif dari masyarakat, karena tarif bunganya relatif murah yaitu 12% setahun. Fakta dilapangan kredit yang ditujukan untuk sektor usaha mikro ini mampu bersaing dengan paket kredit UMKM yang disalurkan oleh lembaga perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa pangsa pasar kredit UMKM masih potensial untuk dikembangkan sebagai

perwujudan dari misi pembangunan nasional oleh

pemerintah.

commit to user



4. Menghindarkan masyarakat dari praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya Sesuai dengan tujuan Perum Pegadaian yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pemerintah No. 103 Tahun 2000, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah kebawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai. Juga menjadi penyedia jasa di bidang keuangan lainnya, berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya. Berkaitan dengan pemberian kredit angsuran fidusia oleh perum pegadaian tujuan utamanya adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perum pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang – barang berharga. Perum Pegadaian memberi solusi meminjam uang dengan prosedurnya yang mudah dan cepat, serta biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan rentenir atau tukang ijon. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari Perum Pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan moto “menyelesaikan masalah tanpa masalah”. Seseorang yang ingin memperoleh kredit dengan jaminan fidusia untuk modal usahanya sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi kendala utamanya adalah prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relatif lebih lama, di samping itu persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang

harus

lengkap,

membuat

masyarakat

mengalami

kesulitan

untuk

memenuhinya. Begitupula dengan jaminan yang harus berupa barang – barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank. Akan tetapi di perum pegadaian begitu mudah dilakukan, masyarakat datang ke kantor

commit to user



pegadaian terdekat dengan membawa barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor, maka uang pinjamanpun dalam waktu singkat dapat terpenuhi. 5. Upaya Untuk Menarik Nasabah Perubahan dalam dunia usaha mengharuskan pegadaian untuk merespon perubahan yang terjadi, problem yang dihadapi perusahaan – perusahaan termasuk pagadaian saat ini adalah bagaimana perusahaan tersebut menarik nasabah dan mempertahankanya agar perusahaan tersebut dapat bertahan dan berkembang, tujuan tersebut akan tercapai jika perusahaan melakukan proses pemasaran dengan pelayanan yang baik. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya, tetapi tidak hanya mengandalkan pemasaran saja, namun juga harus memperhatikan menjalin hubungan dengan nasabah dalam waktu yang panjang. Dalam praktek pemasaran ini adalah membina hubungan yang lebih dekat dengan menciptakan komunikasi serta dengan mengelola suatu hubungan yang saling menguntungkan antara nasabah dan perusahaan. Salah satunya adalah untuk memberikan kepuasan pada nasabah, dimana kebutuhan nasabah/masyarakat semakin meningakat dan beragam, seperti dalam menjalankan dunia usaha. Strategi untuk menarik suatu nasabah baru diperlukan inovasi yang baru agar dapat menciptakan loyalitas nasabah terhadap perum pegadaian sehingga tercipta hubungan jangka panjang yang harmonis antara perum pegadaian dan nasabahnya. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian kredit berdasarkan jaminan fidusia yang dikenal dengan kredit angsuran fidusia (KREASI).

commit to user



B. Telaah Pemberian Kredit Angsuran Fidusia di Pegadaian Cabang Purwotomo Berdasarkan Pada Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Perum Pegadaian Cabang Purwotomo, pemberian Kredit Angsuran Fidusia diberikan melalui prosedur – prosedur dan syarat – syarat yang telah ditentukan oleh Perum Pegadaian, antara lain adalah: 1. Siklus Pemberian Kredit Hal yang mendasar yang harus selalu diingat sebelum memutuskan untuk memberikan Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) kepada calon nasabah adalah bahwa kredit yang disalurkan kepada seseorang atau suatu lembaga usaha mikro – kecil tersebut adalah merupakan hutang yang dananya bersumber dari hutang perusahaan (Pegadaian) yang harus dikembalikan kepada pemilik dana berikut bunganya. Kredit Angsuran Fidusia (KREASI) akan menjadi efektif dan tepat sasaran apabila diberikan kepada orang yang tepat, dalam jumlah yang tepat dan pada saat yang tepat pula. Jika diberikan kepada usaha yang tidak layak, maka debitur tidak akan mampu menggunakan hutang tersebut dengan baik. Hal ini disebabkan karena kemampuannya yang belum memadai atau karena peluang untuk bertumbuh yang tidak ada. Akibatnya kredit yang disalurkan menjadi macet karena usaha yang dijalankan tidak bisa berkembang. Oleh karena itu agar hutang dapat dikembalikan pada waktunya sehingga dananya dapat bergulir kembali, pemberian kreditnya tidak boleh dipaksakan sekedar memenuhi himbauan pihak tertentu atau tanpa analisis yang matang. Sebelum melakukan analisis kredit, para petugas yang berkecimpung dalam operasional skim kredit angsuran fidusia, harus mempunyai pemahaman yang sama tentang siklus kredit yang lazim dipraktekkan oleh suatu lembaga pembiayaan atau bank.

commit to user



2.

Kebijakan Penentuan Sasaran Kredit Pada dasarnya semua jenis usaha mikro-kecil bisa didanai dengan paket Kredit Angsuran Fidusia, kecuali jenis usaha yang bergerak pada industri dengan kriteria di bawah ini, dilarang untuk didanai dengan Skim Kredit Angsuran Fidusia yaitu: a.

Kegiatan usaha di bidang industri yang permintaan produknya fluktuaktif: 1)

Usaha jasa pialang saham;

2)

Usaha jasa di bursa komoditi;

3)

Usaha jasa perdagangan valas informal;

4)

Usaha maya (bisnis melalui internet);

5)

Usaha sejenis lainnya.

b. Kegiatan usaha di bidang industri yang pertumbuhannya sedang lesu/menurun, seperti: 1) Usaha perunggasan saat terjadi wabah flu burung, antara lain: usaha ternak ayam, bebek, burung puyuh, kalkun, dll; 2) Usaha ternak sapi/kerbau/kambing pada saat terjadinya penyakit mulut kuku/sapi gila ataupun anthrax; 3) Usaha industri lainnya yang tingkat permintaan pasarnya sedang menurun. c.

Kegiatan usaha di bidang industri yang tidak sejalan dengan etika dan norma pergaulan sosial masyarakat Indonesia, seperti: 1) Usaha pelacuran 2) Usaha perjudian/bandar togel; 3) Usaha panti pijat tak berizin 4) Usaha penyedia jasa pornografi (situs, media cetak, media elektronik);

commit to user



5) Usaha lainnya yang bertentangan dengan undang – undang dan nilai – nilai yang berlaku di masyarakat. d. Kegiatan usaha di bidang industri yang memproduksi barang atau jasa yang tidak ramah lingkungan, seperti: 1) Usaha yang menimbulkan limbah beracun dan berbahaya; 2) Usaha penebangan kayu hutan liar; 3) Usaha penambangan liar; 4) Usaha lainnya yang merusak lingkungan. e. Kegiatan usaha dibidang industri yang kegiatan usahanya tidak umum/pasarnya tidak jelas, seperti: 1) Usaha jasa dukun/paranormal; 2) Usaha perdagangan barang antik; 3) Usaha pengobatan alternatif; 4) Usaha perdagangan benda bertuah/jimat; 5) Usaha sejenis lainya. f. Kegiatan usaha dibidang industri yang memproduksi barang/jasa illegal, seperti; 1)

Usaha yang memproduksi minuman keras tidak berizin;

2)

Usaha perdagangan narkoba;

3)

Usaha perdagangan wanita dan anak – anak;

4)

Usaha perbudakan;

5)

Usaha pengadaan dan peredaran uang palsu;

6)

Usaha sejenis lainnya.

commit to user



g. Usaha – usaha yang laku “sesaat”, investasi rendah dan mudah ditiru, antara lain: budidaya jamur, budidaya ikan lou han, budidaya jangkrik, budidaya cacing, pertanian sengon laut, budidaya jati emas, peternakan burung perkutut, dll. h. Usaha setempat yang tingkat persaingan keras dan pasarnya mudah jenuh, seperti produk – produk pengrajin yang mudah ditiru dan pasarnya terbatas.

3. Syarat Untuk Memperoleh Kredit Angsuran Fidusia a. Calon debitur adalah pengusaha mikro atau pengusaha kecil yang memiliki usaha produktif dan mempunyai barang sebagai obyek jaminan kredit. Jika calon debitur memiliki lebih dari satu jenis usaha (misalnya wartel dan bengkel) maka kedua usaha tersebut dapat diberikan Kredit Angsuran Fidusia asalkan masing – masing usaha di back up dengan barang jaminan yang berbeda. b. Identitas calon debitur yang jelas: 1) WNI dibuktikan dengan cotocopy KTP; 2) Memiliki tempat tinggal tetap yang masih dalam radius jangkauan pelayanan cabang penyelenggara Kredit Angsuran Fidusia. Bila alamat KTP berbeda dengan alamat tempat tinggal untuk menjalankan usaha, maka calon debitur harus menyerahkan keterangan domisili dari kantor kelurahan. 3) Memiliki jiwa wirausaha secara motivasi yang kuat untuk menekuni usahanya labih dari 1 (satu) tahun. c. Status usaha calon debitur adalah usaha perorangan atau badan hukum yang menjalankan usahanya secara sah menurut Undang – Undang Negara Republik Indonesia. Usaha perorangan atau badan hukum yang bertindak sebagai coordinator/Pembina para pengusaha mikro-kecil tidak dapat diberikan Kredit

commit to user



Angsuran Fidusia yang mengatas namakan para binaannya. Kredit hanya bisa diberikan kepada individu yang lolos uji kelayakan kredit; d. Usia usahanya sudah lebih dari 1 (satu) tahun; e. Jenis usahanya tidak termasuk yang dilarang diberikan kredit sebagaimana dijelaskan di atas; f. Tempat usaha di daerah yang tidak terlarang dan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan masyarakat. Apabila tempat usaha tersebut merupakan “tempat usaha terpadu”, maka setiap calon debitur yang berusaha di tempat tersebut dapat diberikan Kredit Angsuran Fidusia asalkan memenuhi persyaratan lainnya; g. Menyerahkan copy AD/ART atau akte pendirian badan usaha dengan menunjukkan aslinya; h. Menyerahkan

copy

SIUP/HO/TDP/SITU/Izin

Usaha

lainnya

dengan

menunjukkan aslinya; i. Menyerahkan copy rekening buku bank 3 bulan terakhir; j. Menyerahkan copy rekening tagihan telepon/listrik/bukti pembayaran PBB yang terakhir; k. Menyerahkan copy buku catatan keuangan dalam 2 tahun terakhir (bila ada); l. Menyerahkan dokumen kepemilikan agunan yang diperlukan; m. Lolos uji kelayakan usaha yang dilakukan Pegawai Fungsional; n. Mengisi dan menandatangani aplikasi kredit angsuran fidusia; o. Menandatangani Perjanjian Kredit Angsuran Fidusia yang diketahui suami/istri.

commit to user



4. Penilaian Kelayakan Usaha Dalam Skim Kredit Angsuran Fidusia Penilaian kelayakan usaha dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh kemauan baik calon nasabah dan seberapa besar kemampuannya untuk membayar cicilan sampai dengan pelunasan kredit berikut sewa modalnya. Penilaian kelayakan usaha ini, disamping dilakukan melalui analisa terhadap data – data yang tedapat pada formulir permohonan kredit (Form KUMK-1) yang diajukan calon nasabah, juga dilakukan melalui peninjaun langsung ke lokasi usahanya. Hal ini mutlak dilakukan untuk menggali informasi lebih lanjut tentang karakter calon nasabah dan data – data keuangannya (neraca, laba rugi, dan kebutuhan modal kerja/investasi). Hasil analisa ini kemudian dituangkan dalam Form KUMK-2. Jika setelah di cross check dengan Form KUMK-1, calon nasabah dianggap layak untuk diberikan kredit, maka dilakukan proses pemberian kredit. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh calon nasabah, maka kegiatan selanjutnya adalah menetapkan langkah – langkah yang dilakukan oleh seorang analis kredit. Dalam hal ini dilaksanakan sebagai berikut: a. Calon nasabah 1) Permohonan pendaftaran calon nasabah dan mengisi formulir permohonan kredit (Form KUMK-1); 2) Menyerahkan form KUMK-1 yang telah diisi kepada Pegawai Fungsional KUMK, dengan melampirkan: a) Foto copy KTP calon nasabah dan KTP suami/isteri serta Kartu Keluarga; b) Menyerahkan keterangan domisili dari kantor kelurahan untuk calon nasabah yang alamat KTP-nya berbeda dengan domisili tempat usahanya; c) Menyerahkan foto copy AD/ART atau akte pendirian badan usaha;

commit to user



d) Menyerahkan foto copy NPWP dan SPT tahun terakhir apabila ada; e) Menyerahkan foto copy SIUP/HO/TDP/SITU/Izin Usaha lainnya; f)

Menyerahkan foto copy rekening buku bank 3 bulan terakhir (apabila ada);

g) Menyerahkan

foto

copy

rekening

tagihan

telepon/listrik/bukti

pembayaran PBB; h) Menyerahkan foto copy buku catatan keuangan 2 tahun terakhir (apabila ada); i)

Menyerahkan dokumen kepemilikan agunan yang diperlukan berikut bukti hasil pemeriksaan keaslian dan keabsahan dokumen oleh pejabat berwenang.

3)

Bersama pegawai fungsional melakukan peninjauan domisili/lokasi usaha.

b. Pegawai Fungsional Kredit Angsuran Fidusia Melakukan penelitian kepada calon nasabah. c. Manajer Cabang 1) Memeriksa dokumen pengajuan kredit angsuran fidusia; 2) Atas dasar hasil analisis kelayakan kredit dan taksiran barang jaminan yang dilakukan Pegawai Fungsional, maka Manager Cabang membuat nota persetujuan kredit dan menandatangani Formulir Hasil Analisa Kredit Dan Taksiran Barang Jaminan.

commit to user



Ketentuan Umum Prosedur Layanan Kredit Angsuran Fidusia adalah sebagai berikut: a. Persyaratan Kredit Persyaratan untuk memperoleh Kredit Angsuran Fidusia bagi calon nasabah, sama dengan penjelasan di atas. b. Obyek Jaminan Kredit Obyek jaminan jaminan kredit dalam kredit angsuran fidusia merupakan jaminan tambahan dari perjanjian pokok berupa perjanjian hutang piutang antara Perum Pegadaian selaku Kreditur dengan pengusaha kecil selaku debitur. Yang bisa dijadikan obyek jaminan kredit adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Kepada para nasabah dijelaskan bahwa obyek jaminan dari kredit angsuran fidusia ini meski berada di bawah kekuasaan debitur secara fisik, tetapi hak kepemilikannya sudah berada di perum pegadaian selama menjadi agunan Kredit Angsuran Fidusia. Sebagai konsekuensinya, nasabah wajib memelihara dan merawat dengan baik obyek jaminan tersebut serta bertangungjawab terhadap resiko kehilangan/kerusakan barang tersebut. Nasabah dilarang keras memindahkan hak kepemilikannya atau membebani hak tanggungan lain selama perjanjian kredit berlangsung. Apabila sampai melakukan hal tersebut, maka dapat diajukan proses pidana. Apabila nasabah sampai cidera janji, maka perum pegadaian berhak untuk menarik dan melakukan eksekusi atas barang jaminan sebagai upaya menutup seluruh kewajiban nasabah.

commit to user



Obyek jaminan kredit angsuran fidusia untuk sementara dibatasi pada kendaraan bermotor roda empat atau lebih, baik plat hitam maupun plat kuning, dan kendaraan bermotor roda dua, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Kendaraan bermotor tersebut adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan nama yang tertera di BPKB dan STNK adalah sama dengan KTP; 2) Bila kendaraan bermotor tersebut milik istri/suami/pengurus usaha, harus menyertakan surat persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik. 3) Bila kendaraan bermotor tersebut belum dibaliknamakan, harus ada surat pernyataan dari pemilik lama bahwa kendaraan tersebut adalah benar-benar milik pemohon kredit yang belum dibaliknamakan; 4) Jenis dan merk kendaraan merupakan jenis dan merk yang sudah dikenal dan umum digunakan masyarakat serta pemasarannya tidak sulit; 5) Usia dan

kondisi fisik

kendaraan masih

memenuhi persyaratan

sebagaimana diatur menurut ketentuan yang berlaku; 6) Sistem dan prosedur menaksir kendaraan bermotor mangikuti kententuan perusahaan tentang cara penerimaan tentang kendaraan bermotor yang diatus dalam ketentuan yang masih berlaku di perum pegadaian; 7) Berplat nomor Polres/Polda setempat; 8) Sebagai tindakan antisipasi terhadap penyalahgunaan BPKB, maka setelah proses hutang piutang disepakati, harap membuat surat pemberitahuan ke Kapolres (Unit Regiden) bahwa BPKB atas nama nasabah tersebut sedang dijaminkan sebagai agunan kredit di Perum Pegadaian dari tanggal…. Sampai dengan tanggal…. (selama jangka waktu kredit). Pada saat kredit dilunasi

harap dibuat

surat

pemberitahuan

juga. Surat –

surat

pemberitahuan tersebut dikirim tembusannya kepada Ditserse dan Ditlantas Polda setempat.

commit to user



9) Suatu perjanjian kredit diperbolehkan didukung sampai dengan 3 jenis agunan, asalkan semua agunannya memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sudah dibaliknamakan atas nama calon nasabah atau setidaknya atas nama isteri/suami/pegurus usaha yang telah menandatangi surat perjanjian. 10) Khusus kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan plat kuning, selain harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, juga harus dilengkapi dengan Surat Izin Trayek dan Buku Kir dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya setempat yang masih berlaku. c. Jangka Waktu Kredit dan Sewa Modal Jangka waktu kredit angsuran fidusia minimal 12 (dua belas) bulan dan maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan dengan pengembalian kredit dilakukan secara angsuran tiap bulan. Sewa Modal (bunga) dibayarkan setiap kali angsuran dihitung secara flat. Besarnya tariff sewa modal akan ditetapkan dengan Surat Edaran tersendiri. Apabila nasabah bermaksud melunasi sebelum jangka waktu kredit berakhir, maka nasabah tersebut harus membayar sewa modal dari sisa pinjaman yang belum dilunasi dengan tariff menurut perhitungan bunga secara efektif. Kredit modal kerja dibuat untuk jangka waktu 12 bulan. Apabila dalam 12 bulan tersebut angsuran berjalan lancar, maka nasabah yang bersangkutan data mengajukan perpanjangan kredit untuk 12 bulan berikutnya, demikian seterusnya. Proses perpanjangan kredit oleh nasabah tetap dilakukan peninjauan lokasi usaha dan pengecekan agunan. Penetapan jangka waktu kredit lebih dari 12 bulan hanya dilakukan untuk kredit investasi. Guna memudahkan perhitungan kewajiban nasabah apabila ingin melunasi kredit sebelum masa kredit berakhir, maka satuan jangka waktu Kredit Angsuran Fidusia untuk investasi ini dibuat dalam satuan 18, 24, 30 dan 36 bulan. Bagi nasabah yang menginginkan jangka waktu di luar satuan

commit to user



tersebut, dibuat ke satuan jangka waktu terdekat. Pemberian kredit investasi ini harus memperhitungkan betul nilai ekonomis/nilai jual barang agunan sampai dengan akhir jangka waktu. Demikian juga harus mempertimbangkan bahwa sampai dengan akhir jangka waktu masih dalam batas usia yang dipersyaratkan. d. Biaya Administrasi Biaya administrasi dalam proses pemberian kredit merupakan beban nasabah dan dipotong langsung dari kredit yang diberikan. Biaya administrasi ini digunakan untuk mengganti baiaya-biaya langsung untuk proses kredit Angsuran Fidusia dan membayar premi asuransi. Kepada para nasabah tidak perlu dijelaskan secara eksplisit tentang premi asuransi ini, agar tidak mempengaruhi ketaatan dalam mengangsur pinjamannya. Besarnya biaya administrasi akan ditetapkan dengan Surat Edaran tersendiri. e. Penetapan Pinjaman Kredit Angsuran Fidusia ini mempunyai sistem resiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kredit gadai, oleh karena itu dalam penentuan besarnya pinjaman harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut: 1) Dasar utama pemberian kredit harus dari analisis kelayakan usaha, artinya Kredit Angsuran Fidusia hanya diberikan kepada para pengusaha mikro kecil yang lolos uji kelayakan usaha, yaitu pengusaha yang karakternya memenuhi persyaratan yang ditentukan serta tidak diragukan kemauan dan kemampuan membayar kembali seluruh kewajibannya. Oleh karena itu dalam proses kredit mutlak harus dilakukan peninjauan usaha nasabah dan dilakukan analisa kredit secara teliti dengan berpedoman pada Buku DasarDasar Analisa Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian. 2) Dari analisis kredit ini akan diperoleh kesimpulan tentang layak/tidaknya seorang calon nasabah diberi kredit. Disamping itu akan diperoleh hasil perhitungan besarnya pinjaman yang bisa diberikan. Besarnya pinjaman

commit to user



yang pertama kali diberikan kepada nasabah dihitung dari proyeksi arus Kas Masuk Bulanan. Nilai pinjaman yang bisa diberikan berdasarkan perhitungan ini adalah 1/3 dari laba 1 bulan dikalikan jangka waktu kredit. 3) Untuk keperluan pendidikan kepada calon nasabah dan menjamin keseriusan dalam berusaha maupun mengangsur pinjaman, maka besarnya perhitungan dari arus kas masuk tadi harus disesuaikan dengan nilai taksir agunan yang diserahkan. 4) Atas

dasar

perhitungan

kamampuan

bayar

nasabah

berdasarkan

perhitungan arus kas masuk dan perhitungan menurut nilai agunan dipilih yang terendah untuk dasar penetapan uang pinjaman Kredit Angsuran Fidusia. Apabila hasil perhitungan dari analisa kredit lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan nilai agunan, maka besarnya pinjaman harap ditentukan berdasarkan nilai agunan. Sedangkan apabila sebaliknya, maka besarnya pinjaman harap didasarkan pada hasil analisa kredit. f. Kuasa Pemutus Kredit Manajer cabang bertindak sebagai kuasa perusahaan dalam pemberian kredit, oleh karena itu sebagai Kuasa Pemutus Kredit Angsuran Fidusia (KPK Kredit Angsuran Fidusia) adalah Manajer Cabang. Sebagai KPK Kredit Angsuran Fidusia, Manajer Cabang bertindak atas nama perusahaan untuk melakukan perjanjian hutang piutang Kredit Angsuran Fidusia dengan calon debitur. Sampai dengan jumlah tertentu, Manajer Cabang bisa langsung memutuskan besarnya uang pinjaman yang diberikan kepada calon debitur. Sedangkan untuk menilai pinjaman yang lebih besar, Manajer Cabang harus meminta izin prinsip terlebih dahulu dari Pemimpin Wilayah (Pinwil). Pinwil dapat menunjuk Manajer Operasi dan Pemasaran Kanwil atau pemeriksaan untuk membuat nota pertimbangan persetujuan pinjaman. Pembuatan akta

commit to user



tersebut Manajer Operasional dan Pemasaran atau Pemeriksa melakukan hal – hal sebagai berikut: 1) Pengecekan kelengkapan dan keabsahan dokumen; 2) Pengecekan domisili dan usaha calon nasabah; 3) Uji petik kendaraan yang diagunkan. Prosedur atau proses pemberian Kredit Angsuran Fidusia dilaksanakan sebagai berikut: a. Nasabah 1) Setelah dinyatakan lolos uji analisa kredit dan menyetujui kredit yang ditetapkan oleh Kuasa Pemutus Kredit (KPK), dan menandatangani Perjanjian Hutang Piutang (Form KUMK-3); 2) Bersama – sama dengan Manajer Cabang menghadap notaris untuk membuat/menandatangani Akta/Perjanjian Jaminan Fidusia; 3) Menerima Form KUMK-3, Bukti Penerimaan Uang (Form KUMK-5) rangkap 3 dan Kartu Angsuran Kredit (Form KUMK-6A); 4) Menghubungi kasir untuk mencairkan kredit dengan menyerahkan form KUMK-3, 5, dan 6A; 5) Menandatangani Form KUMK-5 dihadapan Kasir; 6) Menerima uang sebagai pencairan kredit berikut lembar 3 Form KUMK-5, 3 dan Form KUMK-6A. b. Pegawai Fungsional Kredit Angsuran Fidusia 1) Pegawai dari Manager Cabang Form KUMK-2 yang telah ditetapkan besarnya kredit beserta data pendukung dan jaminannya (BPKB); 2) Mempersiapkan dan mengisi:

commit to user



a) Form KUMK-3; b) Surat Perjanjian Jaminan Fidusia (Form KUMK-3a); c) Bukti Penerimaan Uang (Form KUMK-5); d) Kartu Register Angsuran (Form KUMK-6); e) Kartu Angsuran KUMK (Form KUMK-6A). 3) Setelah ditandatangani oleh Manager Cabang nasabah dan notaris (Form KUMK-3a), formulir didistribusikan sebagai berikut: a) Lembar 2 Form KUMK-3, 3a, Form KUMK-5 (rangkap 3) dan Form KUMK 6A diserahkan pada nasabah. b) Dokumen Barang Jaminan (BPKB), lembar 1 Form KUMK-3, 3a, Sertifikat Jaminan Fidusia dan Form KUMK-2 berikut data pendukungnya dimasukkan dalam amplop c) Form KUMK-6 dimasukkan dalam ordner khusus selama perjanjian kredit berlangsung. 4) Memproses pendaftaran fidusia ke Kantor Depertemen Hukum dan Perundang – Undangan. 5) Membuat Deklaradi Asuransi, dan setelah ditandatangani oleh Manajer Cabang dikirim ke Perusahaan asuransi sebagai penangung. c.

Manager Cabang 1)

Menerima dari pegawai fungsional KUMK a) Form KUMK-3 b) Surat Perjanjian Jaminan Fidusia c) Bukti Penerimaan Uang d) Kartu Register Angsuran KUMK (Form-6)

commit to user



e) Kartu Angsuran KUMK (Form-6A) 2) Mengundang calon nasabah dan memberikan penjelasan tentang: a)

Semua hak dan kewajiban nasabah;

b)

Kemungkinan

akan

adanya

peninjauan

oleh

pihak

yang

berkompeten (SPI, Pejabat Kantor Departemen Koperasi dan UKM, Auditor eksternal, dll). 3) Mendandatangi form bersama – sama dengan nasabah. 4) Bersama – sama dengan nasabah menghadap notaris untuk pembuatan Akta/Perjanjian Jaminan Fidusia 5) Menugaskan

pegawai

fungsional

untuk

memproses

pembuatan

Akta/Perjanjian Fidusia ke Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah setempat. 6) Menerima dari menandatangani Deklarasi asuransi atas kredit yang telah dicairkan. d.

Kasir 1) Menerima dari nasabah Form KUMK-3, 5 dan Form KUMK-6A, dan mencocokkannya, 2) Setelah cocok, meminta kepada nasabah untuk menandatangani Form KUMK-5 (rangkap 3), 3) Menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan yang tertera pada Form KUMK-3, 4) Menyerahkan kembali kepada nasabah Form KUMK-3, 5 (lembar 3) dan Form KUMK 6A, 5) Mengadmistrasikan kas masuk dan kas keluar sesuai Sisdur Akuntansi yang berlaku.

commit to user



Formulir KUMK yang terkait: a. Form KUMK-2

:

Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha Serta Taksiran Barang Jaminan

b. Form KUMK-3

:

Surat Perjanjian Hutang Pitang KUMK

c. Form KUMK-3a

:

Surat perjanjian Jaminan Fidusia

d. Form KUMK-5

:

Bukti Penerimaan Uang

e. Form KUMK-6

:

Kartu Register Angsuran Kredit KUMK

f. Form KUMK-6A

:

Kartu Angsuran KUMK

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa perjanjian kredit angsuran fidusia adalah penyediaan sejumlah dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan utang – piutang antara perum pegadaian dengan pihak debitur yang mewajibkan pihak debitur atau peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan pemberian obyek jaminan dan bunga. Kredit yang diberikan oleh perum pegadaian didasarkan atas kepercayaan kepada debitur, kredit tersebut yang dimaksudkan sebagai salah satu upaya usaha Perum Pegadaian untuk memperoleh keuntungan. Pada tahap perjanjian kredit angsuran fidusia ini harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang – undangan, yang harus memenuhi keabsahan dan persyaratan secara hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan bagi perum pegadaian mengingat pemberian kredit angsuran fidusia ini mempunyai resiko yang tinggi. Pada tahap ini diperlukan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dengan dibantu oleh notaris. Pasal 4 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Jaminan fidusia sifatnya accessoir lahir dari perjanian pokok yaitu

commit to user



perjanjian yang menimbulkan hutang – piutang sebagai jaminan pelunasan. Hubungan hutang –

piutang dapat timbul dari perjanjian yang menimbulkan

hutang – piutang atau perjanjian kredit. Peranjian pokok ini dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta otentik, tergantung para pihak yang menginginkan. Perjanjian kredit angsuran fidusia pada Perum Pegadaian Cabang Puwotomo

Surakarta

membutuhkan

peran

notaris.

Notaris

mempunyai

kewenangan dalam membuat perjanjian kredit angsuran fidusia, namun mengenai isi perjanjian tersebut tetap didominasi oleh kepentingan perum pegadaian selaku kreditur. Hal itu terjadi karena pihak pegadaian tidak ingin menangung kerugian dan kehilangan dana yang akan diberikan kepada pihak debitur. Akan tetapi debitur menerima hal tersebut, karena kebutuhan akan dana dan proses pencairan dana kredit yang cepat. Perjanjian kredit angsuran fidusia memuat tentang ketentuan – ketentuan tentang hak dan kewajiban pihak perum pegadaian dan pihak debitur. Di dalam perjanjan kredit angsuran fidusia juga memuat ketentuan tentang jaminan pelunasan kredit serta memuat ketentuan tentang kuasa menjual. Artinya bahwa obyek jaminan dari kredit angsuran fidusia ini meskipun berada di bawah kekuasaaan debitur secara fisik, tetapi hak kepemilikan sudah berpindah/berada di Perum

Pegadaian

selama

menjadi

agunan

kredit

angsuran

fidusia.

Konsekuensinya, debitur wajib menjaga dan memelihara dengan baik obyek jaminan tersebut serta bertangungjawab terhadap resiko kehilangan/kerusakan barang tersebut. Debitur dilarang memindahkan hak kepemilikannya atau memebebani hak tanggungan lain selama perjanjian kredit berlangsung. Apabila debitur cidera janji, maka perum pegadaian berhak untuk menarik dan melakukan eksekusi atas barang jaminan sebagai upaya menutup seluruh kewajiban nasabah. Pembebanan jaminan fidusia yang didahului dengan janji untuk memberikan Jaminan Fidusia sebagai pelunasan atas hutang tertentu dituangkan dalam akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia ini dibuat dengan akta notaris.

commit to user



Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Jaminan Fidusia bahwa “pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”. Setelah akta pembebanan jaminan fidusia tersebut ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan, maka tindakan selanjutnya mendaftarkan akta pemebebanan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 mengatakan bahwa “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarakan”. Pada prakteknya pendaftaran akta jaminan fidusia di Perum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta melalui notaris ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM yang berada di Semarang. Perum Pegadaian memberi kuasa terhadap notaris untuk melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Dalam hal ini dijelaskan bahwa pendaftaran akta jaminan fidusia melalui proses yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan 18 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal – hal yang diatur dalam peraturan pemerintah meliputi pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran, dan penggantian sertifikat. Pasal 11 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda, baik yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Pada awalnya Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) didirikan di Jakarta, namun berkaitan dengan otonomi daerah atau desentralisasi Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) dibentuk pada setiap ibu kota provinsi di Indonesia. Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) berada dalam lingkup tugas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Akta jaminan fidusia didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) tempat pemberi fidusia bertempat tinggal atau berkedudukan.

commit to user



Tujuan pengaturan yang mewajibkan adanya pendaftaran akta jaminan, yaitu sebagai berikut: a. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan; b. Memberikan hak yang didahulukan (preference) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Hal ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan; c. Memenuhi asas publisitas. Prosedur dalam pendaftaran akta jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pembuatan akta jaminan fidusia yaitu sebagai berikut: a. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oeh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya pada kantor penerima fidusia, ditempat pemberi fidusia bertempat tinggal. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran tersebut dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia, yaitu memuat hal – hal sebagai berikut: 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; 2) Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia; 3) Data perjanjian pokok, berupa perjanjian kredit atau perjanjian pengakuan hutang yang dijamin fidusia; 4) Uraian mengenai obyek benda jaminan yang menjadi obyek jaminan fidusia; 5) Nilai penjaminan; dan 6) Nilai benda yang menjadi obyek benda jaminan fidusia.

commit to user



Permohonan itu dilengkapi dengan surat – surat sebagai berikut: 1) Salinan akta jaminan fidusia bermaterai yang dibuat notaris tentang pembebanan jaminan fidusia; 2) Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia; 3) Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia. b. Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia (BDF) pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran; c. Membayar pendaftaran fidusia. d. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada debitur atau penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yaitu sebagai berikut: 1) Dalam sertifikat jaminan fidusia tercantum kata – kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, ini mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia (kreditur) mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas persetujuan debitur atau bantuan pengadilan negeri; 2) Didalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan hal – hal sebagai berikut (Pasal 13 Undang – Undang Jaminan Fidusia): 1) Indentitas pihak pemberi dan penerima fidusia; 2) Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia; 3) Data perjanjian pokok yang dijaminkan fidusia;

commit to user



4) Uraian mengenai obyek benda jaminan yang menjadi obyek jaminan fidusia; 5) Nilai penjaminan; 6) Nilai benda yang menjadi obyek benda jaminan fidusia. e.

Jaminan fidusia atau sertifikat jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia (BDF). Namun dalam teknis pelaksanaan tanggal permohonan pendaftaran dan tanggal penerbitan sertifikat sulit dilaksanakan pada hari yang sama. Apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan penulisan dalam akta sertifkat

jaminan fidusia yang telah diterima pemohon, maka dalam jangka waktu 60 hari setelah menerima sertifikat tersebut pemohon memberitahukan secara tertulis kepada kantor pendaftaran fidusia untuk menerbitkan perbaikan sertifikat fidusia (sesuai dengan Pasal 16 Undang – Undang Jaminan Fidusia). Keterangan mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang berada di Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum (Pasal 18 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Menurut keterangan di atas dijelaskan pula larangan untuk melakukan fidusia ulang, hal ini sesuai dengan Pasal 17 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi “Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia”. Pada prakteknya di Perum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta mengenai perjanjian jaminan fidusia mempunyai kebijakan sendiri yaitu berdasarkan Surat Edaran Nomor: 15/UL.4.00.22 4/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Direksi Nomor: 147/UL.4.00.22. 4/2008 tentang Perubahan Prosedur Pengikatan Jaminan Fidusia Pada Kredit Angsuran Fidusia. Kredit dengan nilai di atas Rp. 25.000.000,00, pegadaian mewajibkan perjanjian kredit angsuran fidusia tersebut dibuat langsung oleh notaris dalam bentuk notariil akta menurut bentuk atau format akta yang telah ditentukan oleh undang – undang

commit to user



(akta otentik) dan didaftarkan sampai ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM yang berada di Semarang. Dengan demikian, pengikatan jaminan fidusia dilakukan dengan membuat dokumen perjanjian hutang piutang dengan kuasa menjual, akta jaminan fidusia yang dibuat notaris, dan sertifikat yang dikeluarkan Kantor Pendaftaran Fidusia. Perjanjian kredit angsuran fidusia dengan nilai kredit di bawah Rp. 25.000.000,00, dilakukan dengan membuat dokumen perjanjian hutang piutang dengan kuasa menjual dan akta jaminan fidusia (bila diperlukan), notaris hanya melegalisasi perjanjian tersebut (waarmeking) dan tidak didaftarkan ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Hal tersebut dikarenakan adanya kendala – kendala yaitu nilai kredit yang kecil sedangkan biaya pendaftaran mahal, letak Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di Provinsi yang memakan waktu lama dan jarang terjadi debitur atau pemberi fidusia yang wanprestasi. Berikut adalah tabel biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia: No. 1.

Nilai Penjaminan < Rp 50.000.000,00

Besar Biaya Paling banyak Rp. 50.000,00

2.

> Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00

Rp 100.000,00

3.

> Rp 100.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00

Rp 200.000,00

4.

> Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00

Rp 500.000,00

5.

> Rp 500.000.000,00 s/d Rp 1.000.000.000,00

Rp. 1.000.000,00

6.

> Rp 1.000.000.000,00 s/d Rp 2.500.000.000,00

Rp 2.000.000,00

7.

> Rp 2.500.000.000,00 s/d Rp 5.000.000.000,00

Rp. 3.000.000,00

8.

> Rp 5.000.000.000,00 s/d Rp 10.000.000.000,00

Rp. 5.000.000,00

9.

> Rp 10.000.000.000,00 Rp 7.500.000,00

Rp. 7.500.000,00

Sumber : Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000, tanggal 30 September 2000

commit to user



Akta yang dibuat dalam bentuk autentik menurut sistem hukum dan undang – undang di Indonesia merupakan jaminan adanya kepastian hukum bahwa notariil akta adalah akta autentik yang merupakan alat bukti sempurna, tidak memerlukan tambahan alat bukti lain yaitu putusan dari hakim pengadilan. Sebaliknya perjanjian yang hanya dilegalisasi (waarmeking) jika terjadi suatu masalah yaitu debitur cidera janji maka untuk pembuktiannya membutuhkan penambahan pembuktian yaitu keputusan dari pengadilan. Keterangan di atas menunjukkan bahwa Perum Pegadaian Cabang Purwotomo

Surakarta

dalam

pemberian

kredit

angsuran

fidusia

tidak

melaksanakan peraturan pada Undang – Undang Jaminan Fidusia yaitu untuk kedit yang nilainya dibawah Rp. 25.000.000,00. Pegadaian tidak mengindahkan peraturan Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 yang menyebutkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Padahal pendaftaran tersebut ditujukan untuk menerapkan asas publisitas agar debitur, kreditur dan pihak ketiga terlindungi. Perum pegadaian supaya mempunyai kedudukan yang diutamakan dari pihak lain atas obyek jaminan fidusia tersebut dan mempunyai hak eksekutorial. Perjanjian yang nilainya dibawah Rp. 25.000.000,00 ini sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai kredit dengan jaminan fidusia, karena perjanjian ini obyek jaminan fidusia tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, maka kredit angsuran fidusia dalam perjanjian ini termasuk perjanjian utang – piutang biasa. Hal ini juga tidak dapat dikatakan sebagai gadai karena benda tersebut masih berada di tangan debitur. Oleh sebab itu praktek di lapangan tidak sesuai dengan Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Apabila terjadi wanprestasi sesuai dengan perjanjian hutang – piutang dengan kuasa menjual, maka pegadaian dapat mengeksekusi langsung (parate eksekusi) obyek jaminan fidusia tersebut. Jika dengan cara tersebut terjadi perselisihan maka diselesaikan melalui pengadilan negeri setempat. Sedangkan

commit to user



untuk kredit angsuran fidusia yang didaftarkan pengadaian telah memenuhi ketentuan yang ada didalam Pasal 11 sampai 18 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999, maka jika terjadi wanprestasi pihak pegadaian sesuai dengan Pasal 29 Undang – Undang Jaminan Fidusia dapat melakukan eksekusi langsung tanpa memerlukan tambahan pembuktian dari putusan hakim. Akta jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang dipertegas dalam Pasal 15 Undang – Undang Jaminan Fidusia, dan melindungi hak – hak pihak kreditur yaitu asas publisitas dimana perum pegadaian mempunyai kedudukan yang diutamakan dari pihak lain atas obyek jaminan fidusia. Ketentuan ini berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Disamping itu, ketentuan dalam Undang – Undang tentang Kepailitan menentukan bahwa benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan/atau likuidasi. Jika obyek jaminan fidusia didaftarkan, maka sesuai dengan Pasal 33 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia “Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum”. Hal tersebut berarti bahwa obyek jaminan fidusia tidak menjadi bagian harta pailit penerima Fidusia oleh karena hak kepemilikan atas obyek tersebut diperoleh semata – mata sebagai jaminan. Hak preferen tersebut dapat diperoleh oleh Perum Pegadaian Cabang Puwotomo apabila dalam pelaksanaan perjanjian utang – piutang dengan jaminan fidusia dalam praktek mengikuti prosedur seperti yang diamanatkan oleh Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terutama mengenai pendaftarannya seperti yang diamanatkan oleh Pasal 11 sampai 18 yang mengatur mengenai pendaftaran Jaminan Fidusia.

commit to user



5. Prosedur Pelunasan Kredit Angsuran Fidusia a. Pembayaran kredit secara angsuran (cicilan) setiap bulan sampai tanggal jatuh tempo Pelunasan kredit angsuran fidusia dilakukan dengan cara angsuran bulanan yang jumlahnya sama. Angsuran bulanan terdiri dari cicilan pokok pinjaman ditambah dengan sewa modal. Pembayaran angsuran bulanan dilakukan di Kantor Cabang Penyelenggara Kredit Angsuran Fidusia melalui petugas yang ditunjuk. Pembayaran angsuran lebih cepat dari tanggal angsuran dapat diterima tanpa mengurangi jumlah angsuran. Apabila tanggal angsuran bertepatan dengan hari libur maka pembayarannya dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jika ada nasabah yang mengalami keterlambatan lebih dari 1 sampai 3 bulan semenjak tanggal jatuh tempo angsuran nasabah ini akan dikenakan denda sesuai tarif yang ditetapkan dalam surat edaran tersendiri. Apabila nasabah mengalami keterlambatan lebih dari 3 bulan semenjak tanggal jatuh tempo, angsuran nasabah ini akan dikenakan denda sesuai tarif yang telah ditetapkan dalam sutar edaran dan diberi somasi (surat peringatan). Apabila nasabah yang bersangkutan setelah dikirim Somasi sebayak 3 kali tidak melunasi pinjaman, maka manajer cabang melakukan sita atas barang jaminan. b. Pembayaran kredit secara pelunasan sekaligus sebelum jatuh tempo Pelunasan

sekaligus

(sebelum

jatuh

tempo)

dilaksanakan

atas

keinginan/permintaan nasabah atau karena angsuran yang macet melalui prosedur eksekusi/lelang. Untuk menetapkan jumlah yang harus dibayar dilakukan dengan perhitungan tersendiri dan dalam perhitungan ini nasabah tidak dikenakan penalti.

commit to user



Pelunasan adalah salah satu cara hapusnya perikatan atau utang menurut ketentuan Pasal 1381 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut: Perikatan hapus: 1) Karena pembayaran; 2) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; 3) Karena pembaharuan utang; 4) Karena perjumpaan utang atau kompensasi; 5) Karena percampuran utang; 6) Karena pembebasan utang; 7) Karena musnahnya barang yng terutang; 8) Karena kebatalan atau pembatalan; 9) Karena berlakunya suatu syarat pembatalan; 10) Karena lewatnya waktu, yang diatur dalam suatu bab tersendiri. Hapusnya jaminan fidusia yaitu tidak berlakunya jaminan fidusia lagi, yang ditandai dengan hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia dikarenakan telah dipenuhi syarat pelunasan utang tersebut dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditur. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Langkah yang dilakukan Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta selanjutnya jika sudah dilunasi, maka yang dilakukan adalah pencoretan jaminan fidusia. Dalam proses ini Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret catatan Jaminan Fidusia pada buku pendaftaran dan sertifikatnya. Hal ini sesuai dengan pasal 26 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia”. Pencoretan ini dilakukan atas dasar laporan hapusnya Jaminan Fidusia yang diberitahukan oleh penerima fidusia dengan surat yang menyatakan bahwa perikatan untuk jaminan fidusia telah dilunasi, dilepaskannya hak Jaminan Fidusia atau musnahnya benda jaminan fidusia, untuk pinjaman yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

commit to user



Terhadap pinjaman yang tidak didaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia, tidak perlu dilakukan pencoretan. Jika sudah dipenuhi pelunasannya maka perjanjian kredit angsuran fidusia tersebut dinyatakan telah hapus atau berakhir.

6. Prosedur Perpanjangan Kredit Apabila nasabah menghendaki perpanjangan kredit, prosedurnya sama dengan prosedur permintaan kredit, dengan catatan bahwa: a. Nasabah tersebut dikategorikan sebagai nasabah baik, yaitu angsurannya lancar (tidak pernah menunggak); b. Perkembangan usahanya baik; c. Jika dalam 12 bulan angsurannya lancar, maka setelah kreditnya dinyatakan lunas, kepada yang bersangkutan dapat diberikan fasilitas perpanjangan kredit dengan terlebih dahulu dilakukan pengecekan kondisi agunan dan kondisi usaha pada saat pengajuan perpanjangan. d. Besarnya kredit baru bisa lebih tinggi, sama atau lebih rendah dari kredit sebelumnya, tergantung dari hasil pengecekan agunan dan pengecekan usaha nasabah; e. Apabila pada masa periode pinjaman ke 2, juga terjadi angsuran yang lancar, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan fasilitas perpanjangan kredit untuk masa pinjaman periode 3 menggunakan prosedur sama dengan pada saat perpanjangan periode 2; f. Setelah nasabah mendapatkan fasilitas kredit sebanyak 3 kali, diharapkan telah mempunyai struktur permodalan yang kuat, sehingga kredit angsuran fidusia untuk nasabah tersebut bisa diperluas cakupannya misalnya untuk keperluan perluasan usaha (investasi) atau kredit modal kerja bagi usaha nasabah lainnya.

commit to user



7. Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Pengajuan klaim asuransi kepada perusahaan asuransi kredit untuk pengantian kerugian yang timbul pada masa pertanggungan, dilakukan untuk kredit macet berikut ini: a.

Kredit macet pada saat jatuh tempo

b.

Kredit macet karena menunggak 3 (tiga) kali angsuran berturut-turut

c.

Kredit macet akibat nasabah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga

d.

Kredit macet akibat terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kendaraan yang dijaminkan mengalami kerusakan total minimal 75% dari nilai kendaraan dan tidak diberikan jaminan pengganti oleh nasabah

e.

Kredit macet karena nasabah meninggal dunia dan ahli waris tidak meneruskan angsuran kreditnya Tuntutan klaim asuransi diajukan langsung kepada perusahaan asuransi

kredit sesuai wilayah kerja dan dilakukan 1 (satu) bulan setelah kredit jatuh tempo atau 1 (satu) bulan setelah jangka waktu kredit dilampaui, dengan menggunakan formulir Surat Klaim. Sebelumnya Kantor Cabang penyelenggara Kredit Angsuran Fidusia wajib menyampaikan data nasabah menunggak dengan menggunakan form Laporan Nasabah menunggak setiap bulan yang selambat – lambatnya dikirim tanggal 15 bulan berikutnya. Kedua form tersebut disediakan oleh perusahaan asuransi kredit. Tembusan pengiriman laporan nasabah menunggak harap dikirim ke Kanwil. Guna kelancaran proses penggantian kerugian atas klaim yang diajukan, pengajuan Surat Klaim wajib dilampiri/didukung oleh data – data berikut: a. Untuk resiko kerugian yang disebabakan oleh butir a, b, c adalah:

commit to user



1) Tembusan atau foto copy Surat Perjanjian Hutang Piutang (Form KUMK3) yang dilegalisir Manajer Cabang penyelenggara Kredit Angsuran Fidusia; 2) Foto copy SIUP/SITU/TDP/Surat Keterangan lainnya dari instansi yang berwenang; 3) Foto copy Kartu Register Angsuran Kredit (Form KUMK-6) posisi 3 (tiga) bulan terakhir sebelum jatuh tempo atau saat klaim diajukan; 4) Tembusan atau foto copy Surat Peringatan I, II dan III (Form KUMK-7); 5) Surat Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk nasabah yang dinyatakan pailit. Untuk kredit yang dibuat dengan Akta Notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dilengkapi dengan: a) Foto copy Surat Perjanjian Jaminan Fidusia (Form KUMK-3a); b) Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia. b. Untuk resiko kerugian yang disebabkan oleh butir d dan e, selain dari dokumen – dokumen yang tersebut pada butir a 1) sampai dengan e 5) tersebut di atas, juga dilengkapi dengan: 1) Surat Keterangan dari Kepolisian setempat apabila kendaraan terkena musibah, kehilangan atau kecelakaan/kerusakan total; 2) Surat Keterangan dari instansi terkait apabila nasabah meninggal dunia. Jika data yang diberikan Kantor Cabang penyelenggara Kredit Angsuran Fidusia belum dianggap lengkap oleh perusahaan asuransi kredit, perusahaan asuransi ini memberikan kesempatan kepada cabang penyelenggara Kredit Angsuran Fidusia untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal permintaan pertama. Selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sejak data klaim diterima lengkap dan memenuhi syarat,

commit to user



perusahaan asuransi kredit wajib memberikan persetujuan dan melaksanakan pembayaran klaim.

8. Penggolongan Kredit Bermasalah Adapun masalah – masalah yang timbul setelah dilakukannya pemberian Kredit Angsuran Fidusia oleh Perum Pegadaian, permasalahan – permasalahan khususnya dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban baik yang disebabkan oleh nasabah maupun oleh kreditur/Perum Pegadaian itu sendiri, maka upaya – upaya yang dilakukan Perum pegadaian adalah: a. Upaya – Upaya Persuasif Setiap kali timbul angsuran yang tidak lancar, maka dilakukan upaya – upaya pengendaliannya. Secara lebih rinci, langkah – langkah yang diambil untuk mengatasi kredit yang bermasalah adalah mengacu pada buku suplemen Analisa Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian. Dicari sumber permasalahannya, misalnya karena usahanya sedang lesu, sengaja tidak mau bayar, benar – benar tidak mampu membayar, nasabahnya meninggal dunia, barang jaminan rusak berat/hilang.

Bila

ketidaklacaran

angsuran

merupakan

akibat

dari

rusak/hilangnya barang jaminan, maka nasabah diminta mengganti barang jaminan baru dan tetap diingatkan untuk menyelesaikan kreditnya sampai dengan lunas. Apabila ketidaklancaran kredit karena nasabah sedang sakit atau bahkan meninggal dunia, maka keadaan tersebut tidak menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk tetap mengangsur hutang – hutangnya. Suami/isteri atau ahli warisnya tetap diminta untuk menyelesaikan hutangnya atau kalau tidak mampu melanjutkan kredit, harap diminta menyerahkan agunan kreditnya untuk dijual oleh pihak Perum Pegadaian. Sedangkan untuk nasabah yang tidak mau mengangsur atau tidak mampu lagi untuk mengangsur, maka diproses

commit to user



penyelesaian kreditnya melalui mekanisme penjualan agunan/eksekusi barang jaminan. b. Somasi (Peringatan) Sebelum dilaksanakan penyitaan, terhadap nasabah yang sudah menunggak angsuran 3 (tiga) bulan berturut – turut atau menunggak sampai dengan jatuh tempo, Manajer Cabang memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada nasabah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu: 1) Surat Peringatan I, yaitu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran terakhir atau setelah 3 (tiga) kali berturut – turut nasabah tidak melakukan angsuran; 2) Surat Peringatan II, yaitu 7 (tujuh) hari setelah Surat Peringatan I; 3) Surat Peringatan III, yaitu 7 (tujuh) hari setelah Surat Peringatan II. c. Proses Pelaksanaan Penarikan/Penyitaan Barang Tujuan dilakukannya penarikan barang jaminan adalah untuk menarik kembali kredit yang telah disalurkan kepada nasabah berikut sewa modal dan dendanya yang menjadi hak perusahaan. Penarikan barang jaminan tetap harus dilakukan meskipun klaim asuransi telah diterima, karena masih ada hak Perum Pegadaian sebesar 20% yang masih harus diterima. Setelah dikirimi Surat Peringatan III dan sudah memenuhi syarat untuk diajukan klaim asuransi, maka bersamaan

dengan

pengajuan

klaim

asuransi,

dilakukan

proses

penyitaan/sita/eksekusi terhadap barang jaminan dan penjualan sesuai dengan Pasal 29 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, untuk pinjaman yang didaftarkan ke Kantor Fidusia. Sedangkan terhadap kredit dalam jumlah tertentu yang tidak didaftarkan ke Kantor Fidusia, penyitaan dilakukan karena nasabah telah memberi kuasa kepada Perum Pegadaian untuk menjual

commit to user



agunan bila nasabah tidak menepati janji membayar kewajibannya sesuai yang tertera dalam perjanjian hutang piutang. Pengambilan barang jaminan dilakukan oleh Cabang Penyelenggaran Kredit Angsuran Fidusia dilakukan 7 (tujuh) hari setelah dikirim surat peringatan III, atau 28 (dua puluh delapan) hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran ke-3 yang macet/angsuran terakhir. Selambat – lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat peringatan III dikirimkan kepada nasabah, barang jaminan sudah harus berada dalam penguasaan Cabang Penyelenggara Kredit Angsuran Fidusia. Proses penyitaan dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Manajer Cabang dan pengelola layanan KUMK mendatangi langsung ke alamat nasabah; 2) Apabila barang jaminan masih ada, meskipun nasabah, misalnya telah meninggal dunia, maka dilakukan pengambilan paksa barang jaminan secara persuasif dengan meningkatkan bahwa sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati, maka nasabah/ahli waris nasabah wajib menyerahkan agunan untuk dijual oleh pihak Perum Pegadaian guna membayar hutang berikut bunga, denda dan biaya – biaya lainnya; 3) Dalam proses eksekusi tersebut dijelaskan bahwa dalam memproses kredit untuk jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran telah diikat secara hukum fidusia sehingga Perum Pegadaian punya hak untuk menarik/menyita barang jaminan dan melakukan eksekusi tanpa melalui keputusan pengadilan. Sedangkan untuk kredit dibawah jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran, nasabah juga telah sepakat apabila sampai cidera janji sebagaimana diatur dalam perjanjian, maka untuk melunasi kredit, nasabah telah memberi kuasa kepada Perum Pegadaian untuk menjual agunan kredit dengan yang diperjanjikan dan memberi

commit to user



kuasa kepada Perum Pegadaian untuk melakukan penjualan. Jadi upaya penarikan agunan ini mempunyai dasar hukum yang kuat; 4) Kegiatan ini dilaksanakan dengan benar – benar. Apabila nasabah mengadakan perlawanan/menolak memberikan agunan, diingatkan bahwa perjanjian merupakan Undang – Undang tertinggi bagi para pihak yang membuatnya. Pegadaian hanya akan mengambil sisa pokok pinjaman yang belum kembali, sewa modal dengan tarif pelunasan sekaligus, denda dan biaya penarikan barang jaminan; 5) Apabila nasabah menggunakan bantuan lembaga hukum atau melaporkan ke pihak Kepolisian, maka Cabang memberikan argumentasi yang kuat bahwa penarikan barang jaminan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hal tersebut atas dasar bahwa Perum Pegadaian menjalankan usaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 dan peraturan lainnya yang sah; 6) Apabila dengan penjelasan tersebut penarikan barang jaminan masih gagal, maka kepada petugas cabang dibiarkan meminta bantuan aparat penegak hukum atas biaya perusahaan yang akan diperhitungkan dari hasil penjualan barang jaminan yang berhasil disita; 7) Apabila dengan cara tersebut masih belum berhasil menarik agunan, maka permasalahan kredit macet tersebut ditangani oleh Tim Hukum Kanwil. Tim tersebut dalam menangani/menuntaskan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan dasar hukum Perum Pegadaian dalam menjalankan Kedit Angsuran Fidusia; Dalam hal penyitaan atau eksekusi barang jaminan fidusia yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta berdasarkan pada ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang – Undang No. 42 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia yaitu penyitaan dan

commit to user



penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini dikarenakan debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya, walaupun debitur telah diberikan somasi. Ada empat cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu sebagai berikut: 1) Pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia, yang dimaksud dengan title eksekutorial (alas hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung kesetaraan dengan pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita ecutorial vercoop tanpa perantaraan hakim; 2) Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999); 4) Parate eksekusi, sebagaimana tercantum pada Pasal 15 ayat 3 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 yang berbunyi: “Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri” (A. A. Andi Prajitno, 2008: 197).

commit to user



Debitur yang melakukan wanprestasi maka benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dieksekusi dengan cara title eksekutorial (Pasal 15 ayat 2), penjualan benda jaminan, dan penjualan di bawah tangan yang pelaksanaannya dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis. Dalam pada itu debitur wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Setiap janji pelaksanaan eksekusi yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 batal demi hukum, begitu juga janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda tersebut. Dalam hal hasil eksekusi melebihi

nilai

penjaminan

Penerima

Fidusia

wajib

mengembalikan

kelebihannya, sedangkan jika tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertangungjawab (Heru Soepraptomo, 2007: 53). Eksekusi obyek jaminan di Perum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta, dilakukan sesuai dengan ketentuan di atas yaitu dengan parate eksekusi. Dalam prakteknya belum pernah terjadi eksekusi di Perum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta, karena rata – rata setelah diberi surat peringatan pihak debitur segera melunasinya. Apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi maka langkah yang diambil adalah memberikan somasi sebanyak 3 kali jika nasabah tidak mengindahkan somasi tersebut maka pihak kreditur melakukan sita terhadap jaminan. Perum Pegadaian punya hak untuk menarik/menyita barang jaminan dan melakukan eksekusi tanpa melalui keputusan pengadilan, dasarnya adalah akta/sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan tersebut mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Penarikan barang jaminan tetap harus dilakukan meskipun klaim asuransi telah diterima, karena masih ada hak Perum Pegadaian sebesar 20% yang masih harus diterima. Setelah dikirimi Surat Peringatan III dan sudah memenuhi syarat untuk diajukan klaim asuransi, maka bersamaan dengan pengajuan klaim asuransi, dilakukan proses penyitaan/sita/eksekusi terhadap

commit to user



barang jaminan dan penjualan sesuai dengan Pasal 29 sampai 34 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, untuk pinjaman yang didaftarkan ke Kantor Fidusia. Undang – Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa selain benda yang sudah dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia, dan juga benda yang diperoleh kemudian dapat dibebani dengan jaminan fidusia, artinya bahwa benda tersebut demi hukum akan dibebani dengan jaminan fidusia pada saat benda dimaksud menjadi milik pemberi fidusia. Mengenai hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa jaminan fidusia meliputi hasil tersebut. Demikian pula jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, sehingga klaim asuransi tersebut akan menggantikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila benda tersebut musnah (A.A. Andi Prajitno, 2008: 201). Terhadap kredit dalam jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran yang tidak didaftarkan ke Kantor Fidusia, penyitaan tetap dilakukan karena nasabah telah sepakat apabila cidera janji sebagaimana diatur dalam perjanjian, maka untuk melunasi kredit, nasabah telah memberi kuasa kepada perum pegadaian untuk menjual agunan kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi upaya penarikan agunan ini mempunyai dasar hukum yang kuat. Apabila ada kemungkinan lain yang terjadi, yaitu bila obyek jaminan fidusia musnah sebelum didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, maka upaya yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta adalah nasabah harus menyerahkan barang lain yang senilai atau minimal sama dengan nilai barang jaminan sebelumnya sebagai pengganti jaminan utang kepada pegadaian atau nasabah melakukan pelunasan sekaligus. Jika dengan cara tersebut terjadi perselisihan maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri

commit to user



setempat. Pada dasarnya segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan (Pasal 1131 KUHPerdata). d. Proses Lelang Barang Jaminan Pelaksanaan lelang barang jaminan dilakukan di Kantor Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta. Barang jaminan yang telah berhasil ditarik dari nasabah, maka dijual atau dilelang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penarikan. Penjualan dapat dilakukan dengan cara: 1) Melalui prosedur lelang yang berlaku di perusahaan bersama – sama dengan barang jaminan lainnya; 2) Penjualan di bawah tangan, berdasarkan kesepakatan, apabila hal ini lebih menguntungkan kedua belah pihak. Cara penjualan seperti ini dapat dilakukan kapan saja tidak harus menunggu waktu lelang. Seluruh hasil penjualan/lelang dipergunakan untuk memenuhi seluruh kewajiban nasabah kepada Perum Pegadaian termasuk denda dan biaya – biaya lain yang dibebankan, yaitu: 1) Biaya – biaya yang timbul atas penjualan/lelang barang jaminan; 2) Biaya penarikan barang jaminan, apabila melalui bantuan pihak ke tiga; 3) Sisanya sebagaian uang kelebihan yang menjadi hak nasabah dengan jangka waktu pengambilan maksimal 1 (satu) tahun uang kelebihan menjadi hak perusahaan. 4) Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggungjawab atas utang yang belum dibayar.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV. PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut: 1. Bahwa faktor – faktor yang menjadi Perum Pegadaian memberikan Kredit Angsuran Fidusia adalah: a. Peran pemerintah dalam rangka pembangunan nasional Peran pemerintah dalam hal ini ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat kecil menengah dengan memberikan penyaluran kredit untuk UMKM melalui perum pegadaian. Kredit tersebut dalam bentuk Kredit Angsuran Fidusia yang tujuannya membantu pendanaan untuk mengembangkan kegiatan UMKM di masyarakat yang berguna untuk membantu perekonomian negara. b. Kebutuhan ekonomi masyarakat Kondisi ekonomi masyarakat yang semakin komplek mendorong perum pegadaian untuk membantu mengatasi permasalahan ekonomi yang timbul dimasyarakat dengan memberikan alternatif bagi mereka yang membutuhkan dana untuk usahanya dapat memilih Kredit Angsuran Fidusia. c. Upaya untuk meraih pasar baru Adanya program pemerintah dimana lembaga keuangan diarahkan untuk memberdayakan sektor usaha mikro. Kredit Angsuran Fidusia ditujukan agar dapat bersaingan dengan paket kredit UMKM yang ada di dalam lembaga keuangan lainnya. Faktanya Kredit Angsuran Fidusia mendapat tanggapan positif dari masyarakat, karena tarif bunganya relatif murah yaitu 12% setahun dan prosesnya yang mudah. d. Menghindarkan masyarakat dari praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya Sesuai dengan tujuan Perum Pegadaian yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pemerintah No. 103 Tahun 2000, berkaitan dengan pemberian

commit to user 77



Kredit Angsuran Fidusia oleh perum pegadaian tujuan utamanya adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah kebawah. e. Upaya untuk menarik nasabah Perum pegadaian untuk mempertahankan perusahaannya agar dapat bertahan dan berkembang, maka melakukan upaya pemasaran untuk menarik minat nasabah yaitu dengan pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang dikenal dengan Kredit Angsuran Fidusia. 2. Bahwa dalam pemberian Kredit Angsuran Fidusia yang diberikan oleh Perum Pegadaian Cabang Purwotomo menyimpang dari Undang - Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu pada Pasal 11 sampai Pasal 18. Pegadaian tidak mengindahkan peraturan bahwa semua benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan.

B. Saran 1. Agar Perum Pegadaian tetap pada komitmen utamanya yaitu membantu pendanaan masyarakat kecil menengah sehingga masyarakat terhindar dari praktek pegadaian gelap, menjaga pelayanannya sehingga masyarakat tetap percaya pada perum pegadaian, serta mampu membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam pembangunan nasional. 2. Perum

Pegadaian

dalam

pemberian

Kredit

Angsuran

Fidusia

supaya

mengindahan/melaksanakan peraturan Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran obyek jaminan fidusia harus didaftarkan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 11 sampai 18 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga ada kepastian hukum bagi para pihak serta melindungi kedudukan perum pegadaian sebagai kreditur.

commit to user

Penulisan Hukum (Skripsi)

Recommend Documents