Penulisan Hukum (Skripsi)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN BANK APABILA TERJAMIN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN BANK GARANSI (STUDI DI PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG UTAMA SURAKARTA) Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh Pratiwi Damarjati NIM. E0007180

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

commit to user


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum ( Skripsi )

UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN BANK APABILA TERJAMIN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN BANK GARANSI (STUDI DI PT BANK NEGARA INDONESIA CABANG UTAMA SURAKARTA)

Oleh Pratiwi Damarjati NIM. E0007180

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 15 Juli 2011

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum ( Skripsi ) UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN BANK APABILA TERJAMIN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN BANK GARANSI (STUDI DI PT BANK NEGARA INDONESIA CABANG UTAMA SURAKARTA)

Oleh Pratiwi Damarjati NIM. E0007180 Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada: Hari : Rabu Tanggal : 27 Juli 2011

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN Nama

: Pratiwi Damarjati

NIM

: E0007180

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN BANK APABILA TERJAMIN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN BANK GARANSI (STUDI DI PT BANK NEGARA INDONESIA CABANG UTAMA SURAKARTA) adalah betul – betul karya sendiri. Hal – hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik

berupa pencabutan penulisan hukum

(skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Juli 2011 yang membuat pernyataan

Pratiwi Damarjati NIM. E0007180

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

MOTTO

Kegagalan Dapat Dibagi Menjadi Dua Sebab, Yakni Orang Yang Berfikir Tapi Tindak Pernah Bertindak Dan Orang Yang Bertindak Tapi Tidak Pernah Berfikir (Sebuah Perenungan) Tak seorangpun dapat kembali dan mengubah masa lalu, namun hari ini semua orang bisa memulai sesuatu dan menghasilkan akhir yang berbeda nantinya (Anonymous) A journey of a thousand miles begins with a single step (Confucius)

commit to user v


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada : ♥ Tuhan yang Maha Kasih ♥ Keluargaku tercinta (Ayahanda Drs.Agus Sutanto dan Ibunda Dra.Dwi Satyarini) terima kasih atas doa, dukungan serta kasih sayang yang senantiasa diberikan kepada penulis ♥ Mas Aditya Eka Dera P, tanpa doa dan dukunganmu

karya

ini

tidak

akan

terwujud. Terima kasih mas... ♥ Sahabat-sahabatku (Nares, Devi, Lita, Winda, Yessi, David, Sayfudin) ♥Semua insan yang rindu dan terus mengusung tegaknya supremasi hukum di Indonesia serta selalu menjunjung tinggi nilai – nilai kebenaran dan keadilan…viva jusiticia. commit to user vi


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

Pratiwi Damarjati, E0007180. 2011. UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN BANK APABILA TERJAMIN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN BANK GARANSI (STUDI DI PT BANK NEGARA INDONESIA CABANG UTAMA SURAKARTA). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian bank garansi yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta serta upaya hukum yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta apabila pihak terjamin melakukan wanprestasi terhadap perjanjian bank garansi. Penelitian hukum (skripsi) ini merupakan jenis penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data sekuder yang digunakan mencakup data primer, data sekunder, dan data tertier. Teknik pengumpulan data mengunakan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan menggunakan model analisis interaktif (interactive model of analysis), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui 3 (tiga) tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, pertama Prosedur pemberian bank garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pemberian bank garansi dengan jaminan full cover dan pemberian bank garansi dengan jaminan tidak full cover. Bank garansi dengan jaminan full cover berarti jaminan berupa rekening. Sedangkan bank garansi dengan jaminan tidak full cover berarti dijamin dengan rekening dan aset nasabah sesuai yang disebutkan dalam Perjanjian Penerbitan Bank Garansi (PPGB). Penerbitan bank garansi oleh PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta yang diatur dalam Pedoman dan Kebijakan Kredit Retail Market telah sesuai dengan syarat – syarat penerbitan bank garansi yang terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/110/Kep./Dir/UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan NonBank serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: SE 11/11 Perihal Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan NonBank. Kedua, upaya hukum yang dilakukan PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta apabila terjamin wanprestasi dalam perjanjian bank garansi meliputi penggantian, pengubahan perjanjian bank garansi menjadi perjanjian kredit, dan eksekusi barang jaminan.

Kata kunci : bank garansi, prosedur, upaya hukum

commit to user vii


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

Pratiwi Damarjati, E0007180. 2011. THE LEGAL ACTION THE BANK CARRIES OUT WHEN THE INSURED VIOLATES THE GUARANTEE BANK AGREEMENT (A STUDY IN THE SURAKARTA MAIN BRANCH OF PT BANK NEGARA INDONESIA). Faculty of Law of Sebelas Maret University. This research aims to find out the procedure of giving bank the guarantee carried out by the Surakarta main branch of PT Bank Negara Indonesia as well as the legal action carried out by the Surakarta main branch of PT Bank Negara Indonesia when the insured violates the guarantee bank agreement. This writing belongs to an empirical law research that is descriptive in nature. The data type employed was primary and secondary data. The secondary data source included primary, secondary and tertiary data. Techniques of collecting data used were interview and library study. Technique of analyzing data used was an interactive model of analysis, in which the data collected would be then analyzed using 3 (three) stages: data reduction, data display and conclusion drawing. Considering the result of research and discussion, it can be concluded that firstly, the Procedure of giving bank guarantee in the Surakarta main branch of PT Bank Negara Indonesia can be divided into 2 (two) types: bank guarantee giving with full cover collateral and bank guarantee giving with non-full cover collateral. Guarantee bank with full cover collateral means that the collateral is in the form of account. Meanwhile the guarantee bank with non-full cover guarantee means it is guaranteed with the customer’s account and asset as included in the Guarantee Bank Publication Agreement (PPGB). The guarantee bank publication by the Surakarta main branch of PT Bank Negara Indonesia governed in the Guidelines and Policy of Retail Market Credit has been consistent with the conditions of guarantee bank publication included in the Decree of Indonesian Bank Director Board Number 11/110/Kep./Dir/UPBB about the Collateral Giving by Bank and Collateral Giving by the Non-Bank financial institution as well as Bank of Indonesia’s Circular Number: SE 11/11 concerning the Collateral Giving by Bank and Collateral Giving by Non-Bank Financial Institution. Secondly, the legal action the Surakarta main branch of PT Bank Negara Indonesia takes when the insured violates the guarantee bank agreement including replacing, changing the guarantee bank agreement into credit agreement, and collateral object execution.

Keywords: guarantee bank, procedure, legal action

commit to user viii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih, atas pertolongan dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi), dengan judul “ Upaya Hukum yang Dilakukan Bank apabila Terjamin Wanprestasi terhadap Perjanjian Bank Garansi (Studi di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta)”. Skripsi ini menjelaskan tentang prosedur pemberian bank garansi yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta serta upaya hukum yang dilakukan PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta apabila terjamin wanprestasi terhadap perjanjian bank garansi. Penulis banyak mendapatkan masukan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Penulisan Hukum(skripsi) ini. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada : 1.

Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS Surakarta.

2.

Bapak Mohammad Adnan, S.H.,M.H., selaku Pembimbing

Akademik

penulis yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum UNS. 3.

Bapak Pujiyono, S.H.,M.H selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan segala ilmu dan dengan penuh kesabaran membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini dengan baik.

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah mencurahkan ilmunya pada penulis dengan penuh kesabaran. 5. Bapak Drs.Azwir Sanur, M.M., selaku Pimpinan PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian tentang bank garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta.

commit to user ix


digilib.uns.ac.id

6. Bapak Beni Indrawan, selaku pengganti sementara Penyelia unit Dalam Negeri dan Kliring PT BNI Cabang Utama Surakarta. Terima kasih atas segala bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. 7. Ayah dan Ibu tercinta (Bapak Drs. Agus Sutanto dan Ibu Dra. Dwi Satyarini) dan adikku tersayang Gloria Febriola Marlen. Terima kasih atas kasih sayang tidak terhingga yang telah diberikan kepada penulis. 8. Aditya Eka Dera P yang telah dengan sabar dan setia memberikan dukungan kepada penulis. 9. Sahabat – sahabat setiaku yang selalu setia menemani dan memberi dukungan (Yessi, Nares, Devi, Lita, Winda, David, Sayfudin) bersama kalian, keluh kesah dan resah menjadi semangat dan cita untuk meraih sukses. 10. Teman – teman seperjuang di Fakultas Hukum UNS angkatan 2007 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak dukungan dan bantuannya selama ini kawan. 11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan hukum (skripsi) ini belum sempurna. Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kemajuan di masa yang akan datang. Semoga penulisan hukum (skripsi) yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

Surakarta, Juli 2011

Pratiwi Damarjati E 0007180

commit to user x


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL………………………………………………………….......i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING……………………….…………ii HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI…………………………….………….iii HALAMAN PERNYATAAN…………………………………………………...iv HALAMAN MOTTO…………………………………………………………… v HALAMAN PERSEMBAHAN…………………………………………………vi ABSTRAK……………………………………………………………………….vii KATA PENGANTAR…………………………………………………………...ix DAFTAR ISI……………………………………………………………………..xi DAFTAR GAMBAR……………………………………………………………xiii DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………………xiv BAB I PENDAHULUAN……………………………………………...………....1 A. Latar Belakang Masalah………………………………………...…......1 B. Rumusan Masalah……………………………………………...…..…5 C. Tujuan Penelitian……………………………………………......……5 D. Manfaat Penelitian…………………………………………...………..6 E. Metode Penelitian……………………………………………………...6 F. Sistematika Penulisan Hukum………………………...……………...11 BAB II TINJAUAN PUSTAKA………………………………………………...13 A. Kerangka Teori…………………………………...…………………..13 1.Tinjauan tentang Bank.......................................................………..13 a. Pengertian Bank.....................…………………...………….....13 b. Kegiatan – Kegiatan bank…………………….....……...……..14 2. Tinjauan tentang Upaya Hukum.....................................................16 3. Tinjauan tentang Perjanjian.............................................................17 a. Pengertian Perjanjian..................................................................17 b. Syarat Sah Perjanjian.................................................................18 c. Asas – asas dalam Perjanjian......................................................20

commit to user xi


digilib.uns.ac.id

d. Hapusnya Perjanjian...................................................................23 4. Tinjauan tentang Wanprestasi.........................................................24 a. Pengertian Prestasi.....................................................................24 b. Pengertian Wanprestasi..............................................................25 c. Akibat Wanprestasi....................................................................26 d. Tuntutan atas Dasar Wanprestasi...............................................26 5. Tinjauan tentang Jaminan................................................................26 a. Pengertian Jaminan.....................................................................26 b. Jenis Jaminan............................................................................27 6. Tinjauan tentang Bank Garansi.......................................................31 a. Pengertian Bank Garansi............................................................31 b. Tujuan Bank Garansi.................................................................32 c. Dasar Hukum Bank Garansi......................................................33 d. Penggolongan Bank Garansi.....................................................34 e. Bentuk dan Isi Perjanjian Bank Garansi....................................37 f. Sifat Perjanjian Bank Garansi....................................................38 g. Berakhirnya Bank Garansi........................................................38 B. Kerangka Pemikiran………………………………………............40 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN…………………….....42 A. Gambaran Lokasi Penelitian...........................................................42 B. Prosedur Pemberian Bank Garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta................................................................47 C. Upaya Hukum yang Dilakukan PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta apabila Terjamin Wanprestasi terhadap Perjanjian BankGaransi...................................................................................64 BAB IV PENUTUP………………………………………...……………………87 A. Simpulan………………………………...………………………..87 B. Saran…………………………………...…………………………88 DAFTAR PUSTAKA……………………………………………...…………….89 LAMPIRAN

commit to user xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Analisis Interaktif.............……………………………………11 Gambar 2. Skematik Kegiatan Bank................................………………………..15 Gambar 3. Skematik Kerangka Pemikiran................…………………………….40 Gambar 4. Struktur Organisasi PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta..............................................................................................46 Gambar 5. Skematik Prosedur Pemberian Bank Garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta.....................................................47 Gambar 6. Skematik Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Klaim di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta........................................64 Gambar 7. Skematik Upaya Hukum yang Dilakukan PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta apabila Terjamin Wanprestasi terhadap Perjanjian Bank Garansi.......................................................................69

commit to user xiii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian Lampiran 2 : Surat Keterangan Melakukan Penelitian Lampiran 3 : Perjanjian Bank Garansi Lampiran 4 : Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Lampiran 5 : Perjanjian Kredit

commit to user xiv


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Pertumbuhan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasioanal senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga dapat diharapkan dapat memperbaiki dan memperkokoh perekonomian nasional (Penjelasan Umum tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan). Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian yang dimaksud. Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan

commit to user 1


digilib.uns.ac.id 2

sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian bank terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian tersebut, bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya meliputi : 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank terdiri dari simpanan giro (demand deposit), simpanan tabungan (saving deposit), dan simpanan deposito (time deposit); 2. Menyalurkan dana kepada masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank misalnya kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan; 3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Contoh jasa yang diberikan bank antara lain pengiriman uang (transfer), letter of credit (L/C), dan bank garansi (Kasmir, 2003:3-4). Di Indonesia terdapat berbagai jenis bank. Berdasarkan kepemilikannya bank dapat digolongkan menjadi bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank campuran. Bank milik pemerintah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang keseluruhan atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

commit to user


digilib.uns.ac.id 3

Salah satu bank yang merupakan milik pemerintah adalah PT Bank Negara Indonesia (BNI). Berdasarkan daftar BUMN yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 2007, jumlah saham PT BNI yang dimiliki oleh pemerintah adalah sebesar 99,11% (I Nyoman Tjager, 2007: 7). Berdiri sejak 1946, Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996 (http://www.bni.co.id). PT Bank Negara Indonesia (Persero) memiliki kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia, salah satu kantor cabang PT Bank Negara Indonesia (Persero) berada di Surakarta. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Utama Surakarta sesuai dengan fungsi bank menjalankan kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat,

meenyalurkan dana masyarakat, serta memberikan jasa-jasa

perbankan lainnya. Salah satu jenis produk jasa yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Utama Surakarta adalah bank garansi. Bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan / lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bank menjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan apabila yang dijamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cedera janji (Kasmir, 2002: 157). Bank garansi merupakan salah satu bentuk jaminan perorangan yang termasuk perjanjian penanggungan hutang (Borghtocht, Guarantee). Mengenai jaminan perorangan atau penanggungan hutang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1820 KUH Peerdata menyebutkan bahwa “penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang itu sendiri tidak

commit to user


digilib.uns.ac.id 4

memenuhinya”. Pihak bank dalam penerbitan bank garansi mengambil alih kewajiban terjamin bila si terjamin melakukan wanprestasi terhadap penerima jaminan. Jadi bank garansi merupakan bentuk perikatan bersyarat, yang syaratnya adalah suatu keadaan dimana si berutang dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Bank garansi sangat diperlukan bagi seorang pengusaha dalam menjalankan suatu usaha. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa modal dalam bentuk uang walaupun bukan segala-galanya, adalah mutlak diperlukan untuk berbagai tahap kegiatan. Modal dalam bentuk uang dapat diberikan dalam bentuk uang tunai atau semacam jaminan dalam surat-surat berharga. Bank Garansi merupakan salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh bank untuk menjamin nasabah apabila akan mengerjakan suatu proyek tertentu atau untuk mengikuti tender diinstansi tertentu (Kasmir, 2003:194). Terkadang bank garansi menjadi syarat yang diwajibkan oleh suatu instansi bagi para pihak yang akan mengikuti tender. Karena pentingnya keberadaan bank garansi bagi suatu pekerjaan atau proyek, maka perlu diketahui bagaimana pihak bank melakukan proses atau cara untuk memberikan bank garansi, dalam hal ini bank yang dimaksud adalah PT.Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta. Pemberian bank garansi memungkinkan terjadinya risiko. Risiko yang mungkin dialami oleh bank antara lain bank kehilangan dana karena pihak terjamin melakukan wanprestasi terhadap perjanjian bank garansi yang telah disepakati. Wanprestasi menimbulkan kerugian bagi pihak bank, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan hal tersebut. Upaya yang digunakan bank untuk menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh terjamin (nasabah) antara lain dengan ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam perjanjian. Upaya tersebut diperlukan untuk membuat terjamin bertanggung jawab atas tindakan wanprestasi yang telah dilakukan. Upaya hukum sangat diperlukan untuk mengembalikan dana bank yang digunakan un tuk membayar klaim kepada penerima jaminan pada saat terjamin melakukan wanprestasi. Oleh karena itu perlu diteliti tentang upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta apabila pihak terjamin melakukan wanprestasi.

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

Berdasarkan latar belakang di atas perlu untuk mengetahui prosedur pemberian bank garansi serta upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh bank apabila pihak terjamin malakukan wanprestasi, maka penulis memilih judul : UPAYA

HUKUM

YANG

DILAKUKAN

BANK

APABILA

TERJAMIN

WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN BANK GARANSI (STUDI DI PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG UTAMA SURAKARTA)

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1.

Bagaimanakah prosedur pemberian bank garansi yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta?

2.

Apakah upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta apabila pihak terjamin melakukan wanprestasi terhadap perjanjian bank garansi?

C. Tujuan Penelitian Penelitian pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan penelitian harus jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.

Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui prosedur pemberian bank garansi yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta. b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta apabila pihak terjamin melakukan wanprestasi terhadap perjanjian bank garansi.

commit to user


digilib.uns.ac.id 6

2.

Tujuan Subyektif a. Memberikan data dan informasi yang lengkap dan jelas sebagai bahan dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi), sebagai persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan tingkat Strata I di bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. b. Menambah, memperdalam pengetahuan serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek bagi penulis.

D. Manfaat Penelitian Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : 1.

Manfaat Teoritis a. Sebagai referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum pada umumnya dan bidang hukum perdata pada khususnya. b. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan hukum selanjutnya.

2.

Manfaat Praktis a. Memberikan informasi tentang prosedur pemberian bank garansi yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta. b. Mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta apabila pihak terjamin dalam perjanjian bank garansi melakukan wanprestasi.

E. Metode Penelitian Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya (Soerjono Soekanto , 2006: 43). Metodologi menurut Robert Bogdan dan Steven J Taylor dalam Soerjono Soekanto adalah “the process, principles, and procedures by

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

which we approach problems and seek answer. In the social sciences the term applies to how one conducts research”. Metodologi diartikan sebagai suatu proses, dan cara yang digunakan dalam penelitian untuk mencari jawaban atas masalah yang dirumuskan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.

Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan atau masyarakat. Pada penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2007:52). Jenis penelitian empiris yang digunakan oleh penulis adalah dengan meneliti secara langsung di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta.

2.

Sifat Penelitian Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejalagejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa - hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2007:10). Berdasarkan

pengertian

diatas,

penulis

berusaha

memberikan

gambaran mengenai pemberian bank garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta serta upaya hukum yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta apabila terjadi wanprestasi . 3.

Lokasi Penelitian Penelitian ini mengambil lokasi di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta.

4.

Jenis Data Secara umum, di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan

commit to user


digilib.uns.ac.id 8

pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder (Soerjono Soekanto, 2007:51). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a. Data Primer Data primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan atau lokasi penelitian. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari sejumlah fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara. b. Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara lansung dari lapangan, atau keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh tetapi cara memperolehnya melalui studi pustaka, buku-buku literature, surat kabar, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan perundangundangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian hukum ini. 5.

Sumber Data Sumber data adalah tempat dimana penelitian ini diperoleh. Berdasarkan jenis data, maka dapat ditentukan sumber data yang digunakan untuk penelitian, sehingga memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan arah penelitian ini. Sumber data yang penulis gunakan adalah : a. Sumber Data Primer Sumber data primer merupakan sumber data yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung yang diperoleh dari Penyelia unit Dalam Negeri dan Kliring di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta. b. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan dan bersifat melengkapi sumber data

commit to user


digilib.uns.ac.id 9

primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu : 1) Data primer Data primer adalah data yang bersifat mengikat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001:13). Dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/110/Kep./Dir/UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan NonBank, serta SEBI Nomor 11/11 tentang tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan NonBank. 2) Data sekunder Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai data primer (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001:13). Data sekunder ini meliputi jurnal hukum nasional dan jurnal hukum internasional. 3) Data tertier Data tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001:13). Data tertier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. 6.

Teknik Pengumpulan Data Dalam

upaya

memperoleh

data

yang

diperlukan,

penulis

menggunakan teknik pengumbulan data sebagai berikut : a. Interview (Wawancara) Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden (Amiruddin, 2006:82). Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan menggunakan catatan-catatan dan kerangka pertanyaan yang telah ditentukan pokok permasalahannya namun masih dimungkinkan adanya

commit to user


digilib.uns.ac.id 10

variasi pengujian dan kebebasan dalam memberikan pertanyaan dengan mendasarkan pada situasi yang ada sehingga dapat digali secara mendalam mengenai suatu masalah yang peneliti lakukan. b. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder, yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen

resmi,

hasil

penelitian

terdahulu,

dan

bahan

kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. 7.

Teknik Analisis Data Teknik analisis data adalah suatu cara-cara analisis, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Penulis menggunakan model analisis interaktif (interactive model of analysis), yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui 3 (tiga) tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian (HB Soetopo, 2002:35-37). Tahap-tahap analisa tersebut meliputi : a. Reduksi data Kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus menerus sampai laporan penelitian selesai. b. Penyajian data Sekumpulan informasi yang memunginkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, gambar, tabel, dan sebagainya.

commit to user



c. Menarik Kesimpulan Upaya menarik kesimpulan dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Analisa data kualitatif model interaktif dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut (HB Soetopo, 2002:96) : Pengumpulan Data

Reduksi Data

Sajian Data

Penarikan Kesimpulan

Gambar 1. Model analisis interaktif

F. Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi) Penulis menyiapkan sistematika penulisan hukum (skripsi) untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah. Sistematika penulisan hukun bagi penulis akan memberikan gambaran yang jelas sehingga akan memudahkan pembaca untuk mengetahui isi dan maksud penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Bab ini menguraikan kerangka-kerangka teori mengenai tinjauan tentang bank, upaya hukum, perjanjian, wanprestasi, jaminan, bank garansi.

commit to user



BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini penulis menjelaskan sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama mengenai prosedur pemberian bank garansi yang dilakukan oleh PT.Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta. Kedua mengenai upaya hukum yang dilakukan PT.Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta apabila terjamin wanprestasi terhadap perjanjian bank garansi. BAB IV : PENUTUP Bab ini berisi simpulan dan saran. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori 1.

Tinjauan tentang Bank a. Pengertian Bank Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya (Kasmir, 2002: 23). Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja (Malayu S.P Hasibuan, 2001: 2) Prof. G.M. Verryn Stuart dalam Malayu S.P Hasibuan memberikan definisi “Bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble to the other, eventhough they should supply the new money.” (Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam). Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang PokokPokok Perbankan, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.

commit to user 13



Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian tersebut Kasmir menyimpulkan bahwa bank adalah badan usaha yang beraktivitas pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan kegiatan funding dalam dunia perbankan. Dana dari masyarakat setelah diperoleh bank dalam bentuk simpanan, maka dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (lending).

b. Kegiatan-Kegiatan Bank Berdasarkan definisi bank yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka kegiatan perbankan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu : 1) Menghimpun dana dari masyarakat (funding) dalam bentuk : a)

Simpanan giro (demand deposit) Simpanan

giro

merupakan

simpanan

pada

bank

yang

penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. b) Simpanan tabungan (saving deposit) Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. c)

Simpanan deposito (time deposit) Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu, penarikannya dilakukan sesuai jangka waktu tersebut.

2) Menyalurkan dana (lending) antara lain meliputi : a)

Kredit Investasi Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal.

commit to user



b) Kredit modal kerja Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan sebagai modal kerja. Kredit ini berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. c)

Kredit perdagangan Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas kegiatan perdagangannya.

3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services) antara lain : a)

Kiriman Uang (transfer) Transfer merupakan pengiriman uang lewat bank, yang dilakukan pada bank yang sama atau berlainan bank.

b) Letter of Credit (L/C) Letter of Credit (L/C) merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor impor yang mereka lakukan. c)

Bank garansi Bank garansi merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Secara ringkas kegiatan bank sebagi lembaga keuangan

dapat dilihat dalam gambar berikut ini (Kasmir, 2003:4) : Bank

Menghimpun Dana

Menyalurkan Dana

Gambar 2. Skematik Kegiatan Bank

commit to user

Jasa-jasa lainnya



2.

Tinjauan tentang Upaya Hukum a. Pengertian Upaya Hukum Pengertian upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan,

mencari

jalan

keluar,

dan

sebagainya

(http://www.KamusBahasaIndonesia.org). Pengertian hukum menurut Mochtar Kusuma Atmadja dalam Titik Triwulan Tutik adalah keseluruhan kaidah – kaidah serta asas – asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban juga meliputi lembaga – lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat. Sedangkan Soerjono Soekanto mengartikan hukum sebagai suatu gejala sosial budaya yang berfungsi menerapkan kaidah – kaidah dan pola – pola perilaku tertentu terhadap individu – individu dalam masyarakat. Pengertian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan

(pertimbangan)

yang

ditetapkan

oleh

hakim

(dalam

pengadilan); vonis (http://www.KamusBahasaIndonesia.org/). Upaya hukum berarti usaha yang dilakukan menggunakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan

(pertimbangan)

yang

ditetapkan

oleh

pengadilan); vonis untuk memecahkan suatu masalah.

commit to user

hakim

(dalam



3.

Tinjauan tentang Perjanjian a. Pengertian Perjanjian Perjanjian

dalam

Bahasa

Belanda

disebut

dengan

kata

overeenkomst. Secara umum ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) buku III tentang Perikatan. Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal tersebut berbunyi perjanjian adalah suatu perbutan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pengertian perjanjian tersebut mempunyai beberapa kelemahan, yaitu : 1) Tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian (Salim, 2008:7). Perbuatan dapat dibedakan menjadi perbuatan manusia menurut hukum dan perbuatan manusia melawan hukum. Tidak semua perbuatan hukum dapat disebut sebagai perjanjian, contohnya adalah perkawinan tidak dapat disebut sebagai suatu perjanjian. 2) Hanya mengikat satu pihak saja, padahal seharusnya suatu perjanjian mengikat dua pihak karena ada consensus (persetujuan) dari dua pihak yang mengadakan perjanjian. 3) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (zaakwaarneming), tindakan melawan hukum (onrechmatig daad) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai kata ”persetujuan.’’ 4) Pengertian

perjanjian

terlalu

luas,

karena

mencakup

juga

perlangsungan perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal.

commit to user



5)

Tanpa

menyebut

tujuan,

dalam

suatu

perjanjian

seharusnya

menyebutkan tujuan pengadaan penjanjian. Berdasarkan alasan tersebut di atas Abdulkadir Muhammad memberikan definisi bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan, sedangkan Salim mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi perjanjian tersebut adalah: 1) Adanya hubungan hukum Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. 2) Adanya subjek hukum Subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. 3) Adanya prestasi Prestasi terdiri atas melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. 4) Di bidang harta kekayaan (Salim dkk, 2008: 9).

b. Syarat Sah Perjanjian Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa perjanjian sah apabila memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu : 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Ada 5 (lima) cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak yaitu dengan :

commit to user



a)

bahasa yang sempurna dan tertulis

b) bahasa yang sempurna secara lisan c)

bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan

d) bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawan e)

diam atau membisu asal dapat dipahami atau diterima pihak lawan

Pada dasarnya cara yang paling banyak digunakan oleh para pihak adalah dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis karena akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna (Salim dkk, 2008: 9-10). 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Para pihak yang akan mengadakan perjanjian harus sudah cakap hukum dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum. Ukuran kedewasaan adalah sudah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Dalam Pasal 1330, yang termasuk tak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah : a) Orang-orang yang belum dewasa. b) Mereka yang di bawah pengampuan. c) Orang-orang perempuan yang bersuami (orang-orang perempuan dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu dengan adanya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974). 3)

Suatu hal tertentu Yang dimaksud hal tertentu adalah adanya obyek perjanjian. Obyek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi terdiri dari : a)

memberikan sesuatu;

b) berbuat sesuatu; c)

tidak berbuat sesuatu.

commit to user



4) Suatu sebab yang halal Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dilihat dari syarat-syarat tersebut, maka syarat sahnya perjanjian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Syarat Subyektif Adalah suatu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian itu atau dengan perkataan lain syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian dimana hal ini meliputi kesepakatan mereka mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat subyektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan 2) Syarat Obyektif Adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian tersebut, yaitu meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat obyektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian ini batal demi hukum atau batal dengan sendirinya artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan (Subekti, 2000: 20). Perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, namun beberapa perjanjian harus dibuat dibuat dengan memenuhi ketentuan formal yang tertulis. Untuk kebutuhan pembuktian di kemudian hari, perjanjian perlu dibuat secara tertulis (Jonker Sihombing, 2008: 34).

c. Asas-asas dalam Perjanjian Dalam perjanjian atau kontrak dikenal berbagai macam asas yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak. Asas-asas tersebut antara lain kebebasan berkontrak (freedom of contract), asas konsensualisme (concsensualism), asas kepastian hukum (pacta sunt servanda), asas itikad baik (good faith)

commit to user



dan asas kepribadian (personality). Secara rici asas-asas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract) Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini mengandung arti bahwa dalam membuat kontrak para pihak bebas membuat dalam bentuk dan cara apapun asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk : a) Membuat atau tidak membuat perjanjian b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya d) Menentukan bentuk

perjanjiannya apakah tertulis

atau lisan

(Salim HS, 2003: 9) 2)

Asas Konsensualisme (concensualism) Asas konsensualisme dinyatakan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

3)

Asas Kepastian Hukum (pacta sunt servanda) Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

Asas ini

berhubungan dengan akibat hukum yang timbul karena terjadinya suatu kontrak. Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah mengikat atau berlaku sebagai undang-

commit to user



undang bagi mereka dan memberi kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Menurut Salim, asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak; sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. 4)

Asas Itikad Baik (good faith) Asas itikad baik terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif (Salim HS, 2003: 11). Asas itikad baik dilihat dari pelaksanaan perjanjian.

5) Asas Kepribadian (personality) Menurut Salim, asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Asas kepribadian terdapat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.”Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal ini

commit to user



mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Pengecualian terhadap ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Jika dibandingkan kedua pasal itu maka Pasal 1317 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUH Perdata untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUH Perdata mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUH Perdata memiliki ruang lingkup yang luas.

d. Hapusnya Perjanjian Menurut Salim, berakhirnya perikatan karena undang-undang adalah konsignasi, musnahnya barang yang terutang, dan daluarsa. Sedangkan berakhirnya perikatan karena perjanjian yaitu dengan pembayaran, pembaruan utang, kebatalan atau pembatalan, serta berlakunya suatu syarat batal. Di samping cara-cara tersebut, dalam praktek dikenal pula caraberakhirnya perjanjian, yaitu : 1) Jangka waktu berakhir; 2) Dilaksanakan obyek perjanjian; 3) Kesepakatan kedua belah pihak; 4) Pemutusan secara sepihak oleh salah satu pihak; 5) Adanya putusan pengadilan (Salim HS, 2004: 165).

commit to user



4.

Tinjauan tentang Wanprestasi a. Pengertian Prestasi Wanprestasi timbul setelah adanya prestasi yang tidak dipenuhi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Menurut ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, prestasi dapat berupa : 1) Memberikan sesuatu Memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan benda dari debitur kepada kreditur (Abdulkadir Muhammad, 2000:202). Wujud prestasinya adalah untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu. 2) Berbuat sesuatu Wujud prestasinya adalah untuk melakukan sesuatu yang telah disepakati bersama dalam perjanjian. 3) Tidak berbuat sesuatu Wujud prestasinya adalah untuk tidak melaksanakan sesuatu perbuatan yang disepakati bersama. Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwa prestasi memiliki sifat-sifat sebagi berikut : 1) Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Hal ini memungkinkan debitur memenuhi perikatan. Jika prestasi itu tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan mengakibatkan perikatan batal (nietig). 2) Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian perikatan batal (nietig). 3) Harus diperbolehkan, artinya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jika prestasi itu tidak halal, perikatan batal (nietig). 4) Harus

ada

manfaat

bagi

kreditur,

artinya

kreditur

dapat

menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan (vernietigbaar).

commit to user



5) Terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (vernietigbaar).

b. Pengertian Wanprestasi Wanprestasi adalah prestasi yang buruk, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah diwajibkan dalam perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban debitur disebabkan oleh 2 (dua) alasan, yaitu: 1) Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian. 2) Karena keadaan memaksa (overmacht), force majeure, jadi di luar kemampuan

debitur.

Debitur

tidak

bersalah

(Abdulkadir

Muhammad, 2000:203). Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu : 1) Debitur tidak memenuhi sama sekali. 2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya. 3) Debitur memenuhi prestasi tapi terlambat. 4) Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. (Subekti, 2001:45).

c. Akibat Wanprestasi Ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut: 1) Perikatan tetap ada. Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping

itu,

kreditur

berhak

menuntut

ganti

rugi

akibat

keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

commit to user



2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata). 3) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa. 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan norma prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata yang memuat ketentuan bahwa wanprestasi dari salah satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan perjanjian lewat hakim.

d. Tuntutan atas dasar wanprestasi Kreditur dapat menuntut seorang debitur yang telah wanprestasi hal-hal sebagai berikut : 1) Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur; 2) Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUH Perdata); 3) Kreditur dapat menuntut dan menerima ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan; 4) Kredit dapat menuntut pembatalan perjanjian; 5) Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda (Salim, 2003: 99).

5.

Tinjauan tentang Jaminan a. Pengertian Jaminan Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cautie mencakup secara umum caracara

kreditur

menjamin

dipenuhinya

commit to user

tagihannya,

di

samping



pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya (Salim, 2002: 21). Hartono Hadisoeprapto dalam Salim HS berpendapat bahwa jaminan

adalah

sesuatu

yang

diberikan

kepada

kreditur

untuk

menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan, sedangkan M. Bahsan memberikan mendefinisikan jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan, yaitu bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan (Budi Untung, 2000: 56).

b. Jenis Jaminan Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu : 1) Jaminan materiil atau dapat disebut jaminan kebendaan Jaminan kebendan mempunyai ciri-ciri kebendan dalam arti memberikan hak mendahului di atas bend-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dalam Salim HS, jaminan materiil (kebendaan) adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan unsur-unsur jaminan materiil sebagai berikut : a) Hak mutlak atas suatu benda; b) Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu; c) Dapat dipertahankan terhadap siapapun; d) Selalu mengikuti bendanya; dan

commit to user



e) Dapat dialihkan kepada pihak lainnya. Jaminan materiil (kebendaan)dapat digolongkan menjadi 5 (lima) macam, yaitu : a) Gadai (pand),yang diatur di dalam Bab 20 Buku II Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata); b) Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata; c) Credietverband, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190; d) hak tanggungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4Tahun 1996; e) jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pembebanan hak atas tanah yang menggunakan lembaga hipotek dan credietverband sudah tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sedangkan pembebanan jaminan atas kapal laut dan pesawat udara masih tetap menggunakan lembaga hipotek. 2) Jaminan imateriil atau jaminan perorangan Istilah jaminan perorangan berasal dari kata borgtocht. Jaminan perorangan merupakan jaminan yang tidak memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan

yang

bersangkutan.

Soebekti

mengartikan

jaminan

perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) si berhutang tersebut (Soebekti 1996: 17). Soebekti mengkaji jaminan perorangan dari dimensi kontraktual antara kreditur dengan pihak ketiga. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si berhutang, yang dijamin pemenuhan seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda

commit to user



si penanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Berdasarkan definisi tersebutdi atas, maka dapat dikemukakan unsur jaminan perorangan sebagai berikut : a) Mempunyai hubungan langsung terhadap orang tertentu; b) Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan c) Terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Jaminan perorangan dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu : a) Penanggung (borg), adalah orang lain yang dapat ditagih; b) Tanggung-menanggung yang serupa dengan tanggung renteng; c) Akibat hak dari tanggung renteng pasif, meliputi : Hubungan hak bersifat ekstern, yaitu hubungan hak antara para debitur dengan pihak lain (kreditur) dan hubungan hak bersifat intern, yaitu hubungan hak antara sesama debitur itu satu dengan yang lainnya; d) Perjanjian garansi (Pasal 1316 KUH Perdata), yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga (Salim, 2004: 218). Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, jaminan dapat dibedakan menurut : 1) Cara terjadinya : a) Lahir karena Undang – Undang Jaminan yang lahir karena undang- undang merupakan jaminan yang keberadaannya ditunjuk undang – undang, tanpa adanya perjanjian para pihak, yaitu yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, akan menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dengan demikian berarti seluruh benda debitur menjadi jaminan bagi semua kreditur. Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya kepada kreditur, maka kebendaan milik debitur tersebut akan dijual kepada umum, dan hasil penjualan

commit to user



tersebut dibagi para kreditur seimbang dengan besar piutang masing-masing (Pasal 1132 KUH Perdata). b) Lahir karena diperjanjikan Selain jaminan yang ditunjuk oleh undang – undang, sebagai bagian dari asas konsensualitas dalam hukum perjanjian, undangundang memungkinkan para pihak untuk melakukan perjanjian penjaminan yang ditujukan untuk menjamin pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur. Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian accessoir yang melekat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan hutang piutang diantara debitur dengan kreditur. Contoh : hipotik, hak tanggungan, fidusia, gadai, perjanjian penanggungan (borghtocht), perjanjian garansi, perhutangan, tanggung – menanggung, (tanggung renteng). 2) Obyeknya a) Obyek berupa benda bergerak; b) Obyek berupa benda tidak bergerak / benda tetap; 3) Sifatnya a) Termasuk jaminan umum Menurut sifatnya, ada jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. b) Termasuk jaminan khusus Jaminan yang bersifat khusus yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjukkan atau “ penyerahan “ benda tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban atau hutang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan. Timbulnya jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dan kreditur yang

commit to user



dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. c) Bersifat kebendaan Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan (zakelijk). d) Bersifat perorangan Jaminan perorangan (personlijk), yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitur cidera janji. Jaminan perorangan ini tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. 4)

Kewenangan menguasai benda jaminannya a) Menguasai benda jaminannya Contoh : gadai dan hak retensi. Bagi kreditur, penguasaan benda ini akan lebih aman, terutama untuk benda bergerak yang mudah dipindah-tangankan dan berubah nilainya. b) Tanpa menguasai benda jaminannya Untuk jaminan yang tidak menguasai bendanya missal adalah hipotik dan creditverband. Hal ini menguntungkan debitur karena tetap dapat memanfaatkan benda jaminan.

6.

Tinjauan tentang Bank Garansi a. Pengertian Bank Garansi Istilah bank garansi berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu bank garantie. Pengertian bank garansi terdapat dalam Pasal 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 11/110/Kep./Dir/UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan NonBank. Bank garansi adalah “ jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau oleh lembaga keuangan non bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang menerima jaminan cedera janji.” Warkat bank adalah surat yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin

commit to user



pembayaran kepada pihak ketiga, apabila pihak yang menerima jaminan wanprestasi (Salim, 2002: 222). Bank guarantee it is not a guarantee in a traditional sense, where one party acts as a surety for another’s obligation, although there are similarities. Rather, it is in the nature of a bearer cheque made out to cash that most closely encapsulates the essence of the bank guarantee. They are also known by other names – performance bonds, insurance bonds and stand-by letters of credit – but they all have one thing in common. They oblige the issuing institution to pay cash over to the party presenting the bond when called upon to do so, hence the analogy (Mark Williams, 2008:16) Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan / lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bank menjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan apabila yang dijamin kemudia hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cedera janji (Kasmir, 2002: 157). Huyasro dan Achmad Anwari dalam Salim HS mengartikan garansi bank adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank. Maksudnya bank menjamin untuk memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sebagaimana yang dijanjikan. Definisi tersebut difokuskan pada penjaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak yang dijamin, untuk kepentingan pihak ketiga.

b. Tujuan Bank Garansi Menurut Salim, tujuan bank garansi adalah sebagai berikut : 1) Mendorong bank-bank dan lembaga keuangan bukan bank untuk melakukan usaha sesuai dengan fungsinya masing-masing;

commit to user



2) Menunjang pengembangan pasar modal dan pasar uang; dan 3) Meningkatkan kelancaran lalu lintas perdagangan atau kegiatan usaha. Tujuan pemberian bank garansi oleh pihak bank kepada penerima jaminan atau yang dijamin adalah sebagai berikut: 1) Memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah; 2) Bagi pemegang jaminan bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminkan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat ganti rugi dari pihak perbankan; 3) Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan yang dijaminkan dan yang menerima jaminan; 4) Menumbuhkan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha baik bagi bank maupunbagi pihak lainnya; 5) Bagi bank akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan (Kasmir, 2002: 158-159).

c. Dasar Hukum Bank Garansi Salim menyebutkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bank garansi adalah sebagai berikut: 1) Pasal 1820 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata ini merupakan ketentuan umum yang mengatur tentang jaminan penanggungan pada umumnya. Apabila dalam ketentuan khusus tidak diatur secara lengkap, maka dapat diacu ketentuan yang bersifat umum (lex generale); 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; 3) Surat

Keputusan

Direksi

Bank

Indonesia

Nomor

11/110/Kep./Dir/UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan

commit to user



Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan NonBank. Ketentuan ini terdiri atas 12 pasal. Hal-hal yang diatur dalam Surat keputusan ini meliputi: a) pengertian jaminan (Pasal 1); b) isi garansi bank (Pasal 2); c) aval dan endosemen (Pasal 3); d) jaminan dalam bentuk lainnya (Pasal 4); e) besarnya jaminan yang diberikan (Pasal 5 sampai Pasal 6); f)

larangan bagi bank dan lembaga keuangan nonbank (Pasal 7 sampai Pasal 8);

g)

kewajiban

bank

dan

lembaga

keuangan

nonbank

untuk

menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai jaminan yang telah diberikan (Pasal 9); h) sanksi denda (Pasal 10); i)

berlakunya surat keputusan (Pasal 11); dan

j)

tidak berlakunya berbagai surat keputusan lainnya yang berkaitan dengan garansi bank (Pasal 12).

4) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: SE 11/11 kepada Bank-bank umum, Bank-bank Pembangunan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia Perihal Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan NonBank.

d. Penggolongan Garansi Bank Surat

Keputusan

Direksi

Bank

Indonesia

Nomor

11/110/Kep./Dir/UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan NonBank mengatur penggolongan jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak lainnya. Jaminan yang diberikan oleh bank dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : 1) Jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang mengakibatkan kewajiban

commit to user



membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cedera janji (wanprestasi); 2) Jaminan dalam bentuk tanda tangan kedua dan seterusnya atas suratsurat berharga seperti aval dan endosemen yang dapatmenimbulkan kewajiban membayar bagi bank atau lembaga keuangan bukan bank apabila pihak yang dijamin melakukan cedera janji (wanprestasi); 3) Jaminan lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan finansial bagi bank atau lembaga keuangan bukan bank. Bedasarkan ketiga jaminan tersebut, maka yang disebut sebagai garansi bank adalah ketentuan pada angka 1. Huyasro dan Achmad Anwari dalam Salim HS menyebutkan bahwa garansi bank dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu : 1) garansi bank dari aspek tujuan penggunaannya; 2) mata uang yang digunakan; dan 3) aspek provisi. Ketiga jenis penggolongan garansi bank tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Garansi bank dari aspek tujuan penggunaannya Garansi bank dari aspek penggunaannya merupakan garansi bank yang diberikan kepada pihak lain dari maksud pemanfaatan dari garansi bank tersebut. Pembagian ini dapat dibagi menjadi 7 (tujuh) macam, yaitu: a) Garansi bank untuk penyerahan barang-barang, baik barang-barang yang dibiayai dengan kredit bank maupun yang tidak dibiayai dengan kredit bank; b) Garansi bank untuk mendapatkan keterangan pemasukan pabean (KPP) atas barang-barang yang L/Cnya telah dibayar penuh importir; c) Garansi bank untuk pengeluaran barang-barang yang L/Cnya belum dibayar penuh oleh importir; d) Garansi bank untuk mengikuti pembangunan proyek yang dikenal sebagai tender bond atau bid bond. Garansi bank ini erat

commit to user



hubungnnya dengan kesediaan terjamin sebagai peserta tender untuk

melaksanakan

pembangunan

proyek

apabila

dapat

memenangkan tender; e) Garansi bank untuk melaksanakan pembangunan proyek sesuai dengn ketentuan-ketentuan yang telah dijanjikan antara terjamin sebagai pemborong pekerjaan pembangunan proyek dan pemberi pekerjaan borongan yang dikenal sebagai performance bond atau contract bond. Bagi pemberi pekerjaan borongan, garansi bank ini dimaksudkan untuk menutup risiko apabila sebelum pekerjaan borongan itu selesai, ternyata pemborong pekerjaan cedera janji; f) Garansi bank untuk melindungi atau memberikan ganti rugi karena pelaksanaan kewajiban dalam suatu kedudukan tertentu yang dikenal idemnity bond; g) Garansi bank untuk keperluan membayar uang muka sehubungan dengan suatu kegiatan tertentu yang dikenal sebagai advance payment guarante. Advance Payment Guarantee Supports an obligation to account for an advance payment made by the Beneficiary to the Principal/Applicant (www.seb.com). 2) Garansi bank dari aspek uang yang digunakan Garansi bank dari aspek uang yang digunakan dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: a) Garansi bank dalam mata uang rupiah sehubungan dengan transaksi yang terjadi di dalm negeri yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali dalam mata uang rupiah; b) Garansi bank dalam valuta asing atau garansi bank dalam mata uang rupiah yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali terhadap luar negeri (Salim, 2005:227). 3) Garansi bank dari aspek provisi yang dikenakan Garansi bank dari aspek provisi yang dikenakan dibededakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

commit to user



a) Garansi bank mata uang rupiah dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu dikenakan provisi dan tidak dikenakan provisi tetapi dikenakan biaya administrasi. Biaya provisi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terjamin kepada bank sebagai balas jasa untuk pemberian garansi bank. Besarnya provisi ditetapkan berdasarkan tujuan penggunaan garansi bank dan ditetapkan berdasarkan presentase. Pemerintah melalui Bank Indonesia menetapkan besarnya provisi bank garansi secara umum tanpa membedakan tujuan penggunaan garansi bank. Sedangkan biaya administrasi merupakan biaya yang lazim dipungut berhubungan untuk pelaksanaan administrasi. Jumlah yang dikenakan tergantung bank masing-masing (Kasmir, 2002: 160-161). b) Garansi bank dalam valuta asing dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan dan yang dikeluarkan dengan perantaraan bankbank lain sebagai bank koresponden (Salim, 2004: 227).

e. Bentuk dan Isi Perjanjian Bank Garansi Bentuk bank garansi yang dibuat oleh bank adalah bentuk tertulis. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan para pihak baik penjamin maupun pihak yang menerima jaminan. Hal-hal yang dimuat dalam bank garansi adalah sebagai berikut: 1) Judul garansi bank atau bank garansi; 2) Nama dan alamat bank pemberi garansi; 3) Nama dan alamat terjamin; 4) Nama dan alamat penerima jaminan; 5) Macam transaksi antara terjamin dan penerima jaminan; 6) Tanggal penerbitan bank garansi; 7) Jumlah uang yang dijaminkan oleh bank; 8) Batas waktu untuk mengajukan klaim kepada bank; 9) Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran hingga suatu jumlah tertentu dengan terlebih dahulu menyita dan

commit to user



menjual lebih dulu benda-benda milik terjamin yang dijadikan jaminan lawan; 10) Jangka waktu pembayaran oleh bank kepada penerima jaminan terhitung saat bank menerima tuntutan; 11) Tanda tangan pihak bank pemberi garansi (Salim, 2005:231-232). Syarat-syarat yang tidak diperkenankan untuk dimasukkan dalam bank garansi adalah: 1) Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya bank garansi, misalnya bank garansi baru berlaku setelah pihak yang dijamin menyetor sejumlah uang; 2) Ketentuan bahwa garansi bank dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak, misalnya oleh bank atau pihak yang dijamin.

f. Sifat Perjanjian Bank Garansi Bank garansi merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (accesoir). Adanya garansi bank karena adanya perjanjian pokok. Perjanjian pokoknya merupakan perjanjian yang dibuat antara pihak yang dijamin dengan pihak lainnya. Misalnya, dalam pelaksanaan kontrak konstruksi. Bank garansi hanya berlaku untuk 1 (satu) kali transaksi yaitu sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan klausa yang tercantum dalam surat bank garansi yang bersangkutan. Bank garansi tidak dapat diperpanjang tetapi dapat diajukan permohonan oleh nasabah untuk diperbaharui atas persetujuan tertulisdari pemegang surat bank garansi (Salim, 2005:234-235).

g. Berakhirnya Bank Garansi Di dalam Surat Edaran Bank Indonesia N0. SE 11 / 11, tanggal 28 Maret 1979 kepada Bank- Bank Umum, Bank-Bank Pembangunan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Indonesia, pemberian jaminan oleh lembaga keuangan non bank telah ditentukan berakhirnya garansi bank.

commit to user



Dalam surat edaran tersebut ditentukan 2 cara berakhirnya garansi bank, yaitu berakhirnya perjanjian pokok dan berakhirnya garansi bank sebagaimana yang ditetapkan dalam garansi bank yang bersangkutan. Garansi bank telah ditentukan oleh bank, yaitu mulai berlakunya garansi dan berakhirnya garansi. Misalnya mulai garansi dari tanggal 20 November 2003 sampai dengan 30 Desember 2003. Dengan berakhirnya jangka waktu tersebut, maka berakhirlah garansi bank yang dibuat oleh bank penjamin (Salim, 2004:236).

commit to user



B. Kerangka Pemikiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/110/Kep./Dir/UPPB

Bank Garansi

Bank

Pihak Ketiga

Terjamin

Hubungan Hukum

Tidak lancar / bermasalah

Lancar

Wanprestasi

Sebab lain

Perlu penyelesaian

Upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta apabila terjamin melakukan wanprestasi Gambar 3. Skematik Kerangka Pemikiran

commit to user



Keterangan

:

Surat

Keputusan

Direksi

Bank

Indonesia

Nomor

11/110/Kep./Dir/UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan NonBank mengatur tentang garansi bank. Perjanjian Bank Garansi merupakan perjanjian penanggungan utang yang melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu : 1.

Pihak pertama, yaitu pihak yang memberikan garansi kepada pihak kedua. Dalam hal ini adalah bank, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak penjamin atau pihak penanggung.

2.

Pihak kedua, yaitu pihak yang harus melakukan sesuatu untuk pihak ketiga. Pihak kedua ini adalah pihak yang dijamin oleh bank, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak terjamin.

3.

Pihak ketiga, yaitu pihak yang memberi perintah kepada pihak kedua, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak penerima jaminan. Pihak-pihak dalam bank garansi mempunyai hubungan hukum satu sama

lain. Hubungan hukum antara bank dengan terjamin dalam perjanjian bank garansi dapat berjalan lancar artinya seluruh ketentuan yang disepakati dalam perjanjian bank garansi benar-benar dilaksanakan. Akan tetapi, terdapat kemungkinan bahwa hubungan hukum antara bank dengan terjamin bermasalah atau tidak lancar yang dipengaruhi oleh berbagai sebab, yaitu karena wanprestasi atau karena sebab lain misalnya jaminan yang diberikan tidak mencukupi untuk mengembalikan dana bank. Hubungan hukum yang tidak lancar mengakibatkan kerugian bagi bank. Wanprestasi yang dilakukan terjamin terhadap perjanjian bank garansi perlu dilakukan penyelesaian supaya bank terhindar dari risiko bahwa dana yang digunakan untuk membayar klaim tidak kembali. Oleh karena itu, itu perlu dikaji tentang upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta apabila terjamin melakukan wanprestasi terhadap perjanjian bank garansi.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sekilas tentang PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta a. Gambaran Lokasi PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta PT Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Utama Surakarta berdiri pada tanggal 5 Juli 1963. BNI Cabang Utama Surakarta terletak di Jalan Arifin Nomor 02 Surakarta. BNI Cabang Utama Surakarta memiliki 8 (delapan) kantor cabang pembatu yang sekarang disebut sebagai kantor layanan. Kedelapan kantor layanan tersebut adalah sebagai berikut : 1) Kantor Layanan Karanganyar 2) Kantor Layanan Nusukan 3) Kantor Layanan Sebelas Maret 4) Kantor Layanan Sragen 5) Kantor Layanan Kartasura 6) Kantor Layanan Boyolali 7) Kantor Layanan Universitas Sebelas Maret 8) Kantor Kas Bandara BNI Cabang Utama Surakarta saat ini dipimpin oleh Drs.Azwir Sanur, MM sebagai pemimpin cabang. Dalam struktur organisasi BNI Cabang Utama Surakarta, pimpinan cabang merupakan kedudukan tertinggi, di bawah pimpinan cabang ada 3 (tiga) unit, yaitu Pemimpin Bidang pelayanan Nasabah (PBN), pemimpin bidang kantor layanan (PBY), dan Pemimpin Bidang Operasional (PBO). Masing – masing unit tersebut masih dibagi menjadi unit – unit yang lebih kecil. Unit – unit tersebut secara lengkap dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi BNI Cabang Utama Surakarta. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Beni Indrawan, selaku pengganti sementara Penyelia unit Dalam Negeri dan Kliring, hari Kamis

commit to user 42



tanggal 23 Juni 2011, pukul 09.45 WIB, diperoleh hasil bahwa unit yang menangani pemberian bank garansi di BNI Cabang Utama Surakarta adalah unit Dalam Negeri dan Kliring. Pada awalnya unit yang menangani pemberian bank garansi adalah unit Administrasi Kredit, tetapi dengan alasan keefektifan sekarang unit Administrasi Kredit digabung dengan unit Dalam Negeri dan Kliring. Dalam struktur organisasi BNI Cabang Utama Surakarta unit Dalam Negeri dan Kliring merupakan unit yang terletak di bawah unit Pelayanan Bidang Operasional. Tugas utama unit Dalam Negeri dan Kliring adalah pembukaan rekening dan maintenance rekening. Dalam permohonan bank garansi, unit ini bertugas untuk menerima permohonan bank garansi yang diajukan oleh nasabah. Kemudian permohonan tersebut dianalisis apakah telah sesuai dengan syarat – syarat pemberian bank garansi di BNI Cabang Utama Surakarta. Apabila telah sesuai maka permohonan bank garansi tersebut diajukan kepada pimpinan cabang untuk dilakukan verifikasi ulang sekaligus untuk menentukan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak.

b. Visi dan misi PT Bank Negara Indonesia 1) Visi Menjadi Bank kebanggaan nasional yang Unggul, Terkemuka dan Terdepan dalam Layanan dan Kinerja. Pernyataan Visi : Menjadi Bank kebanggaan nasional, yang menawarkan layanan terbaik dengan harga kompetitif kepada segmen pasar korporasi, komersial dan konsumer. 2) Misi a) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pillihan utama (the bank choice). b) Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. c) Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.

commit to user



d) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. e) Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik.

c. Jenis – jenis bank garansi yang ditawarkan oleh PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Beni Indrawan selaku pengganti sementara Penyelia Dalam Negeri dan Kliring di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta, hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 pukul 09.30 WIB, diperoleh keterangan bahwa jenis-jenis bank garansi yang diberikan oleh PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta meliputi: 1) Bank garansi untuk perdagangan 2) Bank garansi untuk End-User 3) Bank garansi untuk perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) 4) Bank garansi sebagai pengganti konosemen dalam transaksi Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri (SKBDN) 5) Bank garansi untuk penangguhan bea masuk 6) Bank garansi untuk pita cukai 7) Bank garansi untuk kontraktor 8) Bank garansi untuk SPBU Jenis bank garansi yang paling sering diberikan oleh PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta adalah bank garansi untuk kontraktor. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis meneliti tentang jenis bank garansi yang diberikan BNI Cabang Utama Surakarta kepada kontraktor. Bank garansi untuk kontraktor dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu : 1) Bank garansi untuk keperluan tender Bank garansi untuk keperluan tender merupakan garansi bank yang diberikan untuk mengikuti pembangunan proyek. Garansi bank ini

commit to user



berhubungan dengan kesediaan pembangunan proyek apabila terjamin dapat memenangkan tender. 2) Bank garansi untuk keperluan penerimaan uang muka Bank garansi untuk keperluan penerimaan uang muka merupakan bank garansi yang berhubungan dengan pembayaran uang muka atas suatu pekerjaan tertentu. 3) Bank garansi untuk melaksanakan pekerjaan Bank garansi untuk melaksanakan pekerjaaan merupakan bank garansi yang diberikan untuk menjamin bahwa pelaksanaan pembangunan suatu proyek sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati antara pihak terjamin sebagai pemborong pekerjaan dan pihak pemberi pekerjaan. 4) Bank garansi untuk pemeliharaan Bank garansi untuk pemeliharaan merupakan bank garansi yang diberikan dengan tujuan untuk menjamin pemeliharaan terhadap hasil pembangunan proyek.

commit to user



commit to user



B. Prosedur Pemberian Bank Garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta

1. Prosedur pemberian bank garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Beni Indrawan selaku pengganti sementara Penyelia Dalam Negeri dan Kliring di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta, hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 pukul 10.15 WIB, diperoleh hasil bahwa sebelum permohonan bank garansi diajukan, terlebih dahulu antara pihak terjamin dengan pihak penerima jaminan mengadakan perjanjian kerja. Pemberian bank garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta didasarkan pada jaminan yang digunakan pemohon untuk menjamin bank garansi. Prosedur pemberian bank garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta dapat dilihat pada gambar di bawah ini : PT BNI Cabang Utama Surakarta

Terjamin

Penerima jaminan

Permohonan Bank Garansi

Perjanjian Kerja

Full Cover

Tidak Full Cover

Perjanjian Bank Garansi

Perjanjian Penerbitan Bank Garansi

Perjanjian Bank Garansi Gambar 5. Skematik Prosedur Pemberian Bank Garansi oleh PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta

commit to user



Terdapat 2 (dua) cara atau prosedur pemberian bank garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta, yaitu berdasarkan jaminan full cover (dijamin seluruhnya dengan rekening) dan berdasarkan jaminan yang tidak full cover (dijamin menggunakan rekening serta menggunakan aset nasabah yang disepakati berdasarkan plafond). Kedua prosedur pemberian bank garansi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : a.

Prosedur pemberian bank garansi dengan jaminan full cover Prosedur pemberian bank garansi dengan jaminan full cover adalah sebagai berikut : 1) Nasabah (terjamin) mengajukan permohonan penerbitan bank garansi kepada PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta. 2) Nasabah yang belum mempunyai rekening di BNI harus terlebih dahulu membuka rekening di BNI. Nasabah yang sudah mempunyai rekening di BNI dapat langsung menjadikan rekening tersebut sebagai jaminan dalam bank garansi. 3) Nasabah menyetor dana berupa uang minimal senilai nominal bank garansi yang diminta. 4) Unit administrasi kredit melakukan pengecekan atau verifikasi formulir permohonan bank garansi beserta Surat Perjanjian Kerja (SPK). 5) Pimpinan cabang melakukan verifikasi ulang. Pimpinan cabang berwenang untuk menyetujui atau menolak pemohonan bank garansi. 6) Apabila telah sesuai antara formulir permohonan bank garansi dengan surat perjanjian kerja, serta memenuhi syarat- syarat penerbitan bank garansi, maka disiapkan perjanjian bank garansi. 7) Nasabah membayar biaya administrasi, provisi, serta biaya lain yang diperlukan dalam penerbitan bank garansi. 8) Mencetak bank garansi 9) Bank garansi ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah kepala cabang PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta.

commit to user



b. Prosedur pemberian bank garansi dengan jaminan tidak full cover Prosedur pemberian bank garansi dengan jaminan tidak full cover adalah sebagai berikut : 1) Nasabah (terjamin) mengajukan permohonan penerbitan bank garansi kepada PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta. 2) Nasabah yang belum mempunyai rekening di BNI harus terlebih dahulu membuka rekening di BNI. Nasabah yang sudah mempunyai rekening di BNI dapat langsung menjadikan rekening tersebut sebagai jaminan dalam bank garansi. 3) Nasabah dan bank membuat Perjanjian Penerbitan Garansi Bank (PPGB). 4) Nasabah menyerahkan jaminan tambahan berupa aset sesuai plafond kepada unit kredit. Hal ini dilakukan karena dana yang terdapat dalam rekening nasabah tidak mencukupi atau lebih kecil dari nominal garansi bank yang diminta. 5) Analis kredit melakukan penilaian terhadap kelayakan permohonan bank garansi, antara lain dengan menilai apakah jaminan yang diberikan mencukupi nominal permohonan bank garansi. 6) Apabila jaminan tambahan yang diajukan setelah dinilai oleh analis kredit dapat mengcover nominal bank garansi yang diminta tahap selanjutnya adalah unit administrasi kredit melakukan pengecekan atau verifikasi formulir permohonan bank garansi beserta Surat Perjanjian Kerja (SPK). 7) Pimpinan cabang melakukan verifikasi ulang. Pimpinan cabang berwenang untuk menyetujui atau menolak pemohonan bank garansi. 8) Apabila telah sesuai antara formulir permohonan bank garansi dengan surat perjanjian kerja serta telah memenuhi syarat – syarat penerbitan bank garansi, maka disiapkan perjanjian bank garansi. 9) Nasabah membayar biaya administrasi, provisi, serta biaya lain yang diperlukan dalam penerbitan bank garansi. 10) Mencetak bank garansi.

commit to user



11) Bank garansi ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah kepala cabang PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Beni Indrawan selaku pengganti sementara Penyelia Dalam Negeri dan Kliring di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta, hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 pukul 10.20 WIB, diperoleh hasil bahwa permohonan bank garansi biasanya diajukan bersama – sama dengan permohonan kredit modal kerja. Bank garansi yang diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta terdiri dari 3 (tiga lembar). Lembar asli diberikan kepada penerima bank garansi (pihak ketiga). Lembar kedua berupa fotokopi lembar asli diberikan kepada terjamin (nasabah) yang mengajukan permohonan bank garansi. Sedangkan lembar ketiga berupa fotokopi lembar asli disimpan oleh pihak bank dalam hal ini adalah PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta.

2. Syarat penerbitan bank garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta a. Syarat umum penerbitan bank garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta Bank garansi merupakan perjanjian ikutan (acessoir), yaitu perjanjian yang timbul setelah ada perjanjian pokok yang dibuat terlebih dahulu antara nasabah atau terjamin dengan pihak penerima jaminan. Perjanjian pokok yang mendasari lahirnya perjanjian bank garansi adalah perjanjian kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Beni Indrawan selaku pengganti sementara Penyelia Dalam Negeri dan Kliring di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta, hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 pukul 10.00 WIB diperoleh hasil bahwa bank garansi merupakan bentuk kredit tidak langsung. Hal ini karena apabila terjadi wanprestasi dari terjamin kepada pihak yang menerima jaminan, maka bank dalam hal ini PT Bank

commit to user



Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta wajib membayar klaim kepada pihak penerima jaminan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam perjanjian bank garansi. Sifat bank garansi yang merupakan jenis kredit yang tidak langsung membuat pedoman tentang pemberian bank garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta diatur bersama-sama dengan pemberian kredit yaitu dalam Pedoman dan Kebijakan Pemberian Kredit Retail Market Buku III A Nomor IN/0047/PMR tanggal 19 April 2001. Syarat umum yang harus dicantumkan dalam perjanjian bank garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta yang terdapat dalam Pedoman dan Kebijakan Pemberian Kredit Retail Market Buku III A Nomor IN/0047/PMR tanggal 19 April 2001, meliputi : 1) Judul Garansi Bank 2) Tanggal penerbitan garansi bank 3) Nama dan alamat bank pemberi garansi 4) Nama dan alamat pihak yang meminta garansi 5) Nama dan alamat penerima bank garansi 6) Transaksi antara pihak terjamin dengan penerima bank garansi harus memuat secara jelas tentang tujuan penggunaan bank garansi 7) Jumlah uang atau nominal yang dijamin 8) Tanggal mulai atau berakhirnya (jatuh tempo) bank garansi 9) Penegasan batas waktu pengajuan klaim 10) Pembuatan atau pengisian formulir bank garansi harus jelas, tidak boleh ada coretan serta penggantian 11) Nama para pihak dalam perjanjian bank garansi harus lengkap dan tidak boleh disingkat. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/110/Kep./Dir/UPPB penerbitan bank garansi harus memuat hal-hal sebagi berikut : 1) Judul garansi bank atau bank garansi; 2) Nama dan alamat bank pemberi garansi;

commit to user



3) Nama dan alamat terjamin; 4) Nama dan alamat penerima jaminan; 5) Macam transaksi antara terjamin dan penerima jaminan; 6) Tanggal penerbitan bank garansi; 7) Jumlah uang yang dijaminkan oleh bank; 8) Batas waktu untuk mengajukan klaim kepada bank; 9) Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran hingga suatu jumlah tertentu dengan terlebih dahulu menyita dan menjual lebih dulu benda-benda milik terjamin yang dijadikan jaminan lawan; 10) Jangka waktu pembayaran oleh bank kepada penerima jaminan terhitung saat bank menerima tuntutan; 11) Tanda tangan pihak bank pemberi garansi. Syarat penerbitan bank garansi PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta yang dimuat dalam Pedoman dan Kebijakan Pemberian Kredit Retail Market Buku III A Nomor IN/0047/PMR telah sesuai apabila dibandingkan dengan ketentuan penerbitan bank garansi yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/110/Kep./Dir/UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan NonBank. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Penerbitan bank garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta harus memuat judul Garansi Bank, tanggal penerbitan garansi bank, nama dan alamat bank pemberi garansi, nama dan alamat pihak yang meminta garansi, nama dan alamat penerima bank garansi, transaksi antara pihak terjamin dengan penerima bank garansi, jumlah uang atau nominal yang dijamin, tanggal mulai atau berakhirnya (jatuh tempo) bank garansi, penegasan batas waktu pengajuan klaim. Hal tersebut telah sesuai dengan syarat penerbitan bank garansi yang diatur dalam

Surat

Keputusan

Direksi

Bank

Indonesia

Nomor

11/110/Kep./Dir/UPPB. 2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/110/Kep./Dir/UPPB mensyaratkan pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi

commit to user



pembayaran hingga suatu jumlah tertentu dengan terlebih dahulu menyita dan menjual lebih dulu benda-benda milik terjamin yang dijadikan jaminan lawan dalam penerbitan bank garansi. Syarat ini tidak diatur secara langsung dalam syarat penerbitan bank garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta yang terdapat pada Pedoman dan Kebijakan Pemberian Kredit Retail Market Buku III A Nomor IN/0047/PMR, tetapi dalam format perjanjian bank garansi yang diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta terdapat ketentuan yang memuat tentang syarat tersebut. 3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/110/Kep./Dir/UPPB mensyaratkan jangka waktu pembayaran oleh bank kepada penerima jaminan terhitung saat bank menerima tuntutan dimuat dalam penerbitan bank garansi. Hal ini tidak diatur secara langsung dalam syarat penerbitan bank garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta yang terdapat pada Pedoman dan Kebijakan Pemberian Kredit Retail Market Buku III A Nomor IN/0047/PMR, tetapi dalam format perjanjian bank garansi yang diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta terdapat ketentuan yang memuat tentang syarat tersebut. 4) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/110/Kep./Dir/UPPB mensyaratkan tanda tangan pihak bank pemberi garansi. Syarat ini ini tidak diatur secara langsung dalam syarat penerbitan bank garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta yang terdapat pada Pedoman dan Kebijakan Pemberian Kredit Retail Market Buku III A Nomor IN/0047/PMR, tetapi perjanjian bank garansi yang diterbitkan oleh

PT

Bank

Negara

Indonesia

Cabang

Utama

Surakarta

ditandatangani oleh pihak pemberi garansi (bank) yang dalam hal ini diwakili oleh kepala cabang. Berdasarkan analisis tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa syarat penerbitan bank garansi PT bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta yang diatur dalam Pedoman dan Kebijakan Pemberian Kredit

commit to user



Retail Market Buku III A Nomor IN/0047/PMR telah sesuai dengan syarat penerbitan bank garansi yang diatur Bank Indonesia dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/110/Kep./Dir/UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan NonBank. Syarat-syarat yang tidak diperkenankan untuk dimasukkan dalam bank garansi adalah: 3) Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya bank garansi, misalnya bank garansi baru berlaku setelah pihak yang dijamin menyetor sejumlah uang; 4) Ketentuan bahwa garansi bank dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak, misalnya oleh bank atau pihak yang dijamin.

b. Syarat khusus penerbitan bank garansi di

PT Bank Negara Indonesia

Cabang Utama Surakarta Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Beni Indrawan selaku pengganti sementara Penyelia Dalam Negeri dan Kliring di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta, hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 pukul 09.50 WIB, diperoleh hasil bahwa syarat wajib yang harus dipenuhi oleh nasabah atau terjamin dalam perjanjian bank garansi adalah sebagai berikut: 1) Nasabah yang akan mengajukan bank garansi tersebut merupakan nasabah PT Bank Negara Indonesia 2) Menyetor dana minimal sejumlah nilai bank garansi. Dalam hal dana yang disetor lebih kecil dari nilai bank garansi, maka nasabah wajib menyediakan jaminan tambahan. 3) Fotokopi SPK (Surat Perjanjian Kerja) Surat Perjanjian Kerja (SPK) penting untuk dilampirkan dalam permohon bank garansi karena dari SPK diketahui peminta bank garansi, penerima bank garansi, alamat peminta bank garansi, alamat penerima bank garansi, tujuan penggunaan bank garansi, serta nilai bank garansi.

commit to user



Ketiga syarat tersebut di atas merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh nasabah yang akan mengajukan permohonan bank garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta.

c. Larangan penerbitan bank garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta Berdasarkan wawancara dengan Bapak Beni Indrawan selaku pengganti sementara Penyelia Dalam Negeri dan Kliring, hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 pukul 09.30, diperoleh hasil bahwa terdapat laranganlarangan dalam penerbitan bank garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta. Larangan tersebut meliputi : 1) Permohonan bank garansi yang diajukan bertujuan untuk digunakan dalam transaksi yang bersifat illegal. 2) Bank garansi yang berlaku surut. Misalnya permohonan diajukan tanggal 23 Juni 2011 akan tetapi nasabah meminta tanggal penerbitan sebelum tanggal tersebut. 3) Bank garansi yang bertujuan untuk menjamin emisi efek. 4) Bank garansi atas permintaan bukan penduduk. Pengecualian terhadap ketentuan ini adalah apabila pemohon memiliki kontra garansi yang cukup, bank yang mengajukan bukan merupakan cabang bank penerima permohonan, serta setoran bank garansi harus 100% (full cover).

3. Analisis Pemberian Bank Garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta Berdasarkan wawancara dengan Bapak Beni Indrawan selaku pengganti sementara Penyelia Dalam Negeri dan Kliring, hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 pukul 09.35, diperoleh hasil bahwa diperoleh hasil bahwa bank garansi merupakan jenis kredit tidak langsung. Oleh karena itu, analisis permohonan bank garansi hampir sama dengan permohonan kredit. Analisis yang dilakukan terkait dengan pemberian bank garansi yaitu berdasarkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economic, dan Collateral), prinsip

commit to user



7P (Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection), serta prinsip 3R (Returns, Repayment, dan Risk Bearing Ability). Prinsip-prinsip tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : a. Prinsip 5C Prinsip 5C dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Character (watak) Pemohon bank garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta harus diteliti terlebih dahulu terkait dengan kelayakan untuk mengajukan bank garansi, salah satunya dapat dilihat dari karakter pemohon bank garansi. Penting untuk mengetahui karakter pemohon, karena dapat diketahui apakah pemohon memiliki karakter yang baik atau yang buruk. Karakter baik apabila ada keinginan untuk membayar kewajibannya. Jika karakter pemohon bank garansi baik maka bank garansi dapat diberikan, tetapi apabila karakter nasabah pemohon bank garansi buruk atau tidak baik maka prmohonan tersebut tidak dikabulkan. 2) Capacity (kemampuan) Nasabah pemohon bank garansi perlu dianalisis terkait dengan kemampuannya dalam memimpin perusahaan atau usaha yang dijalankan. Apabila nasabah mampu memimpin perusahaan dengan baik, maka permohonan bank garansi dapat dikabulkan, tatapi apabila sebaliknya maka permohonan dapat ditolak. 3) Capital (modal) Nasabah pemohon bank garansi harus dianalisis mengenai besarnya modal yang dimiliki. 4) Condotion of Economic (kondisi perekonomian) Pemberian bank garansi dilihat dari kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha pemohon bank garansi pada khususnya. Jika memiliki prospek yang baik maka permohonan bank garansi dapat dikabulkan, tetapi apabila prospek buruk maka permohonan bank garansi dapat ditolak.

commit to user



5) Collateral (agunan) Menurut ketentuan Bank Indonesia bahwa setiap kredit yang disalurkan harus mempunyai agunan yang cukup. Oleh karena itu, perlu dianalisis agunan yang digunakan nasabah pemohon bank garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta. Agunan yang digunakan sebagai jaminan dalam permohonan bank garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta bias berupa uang tuanai atau berupa asset yang dimiliki oleh nasabah. Apabila agunan yang diberikan nasabah dapat senilai dengan jumlah garansi bank yang diberikan maka permohonan tersebut dikabulkan, tetapi apabila tidak mencukupi maka permohonan tersebut ditolak. Pemberian bank garansi oleh bank untuk kepentingan pihak terjamin memungkinkan terjadinya risiko bagi pihak bank yang bersangkutan. Risiko tersebut antara lain bahwa terjamin tidak mampu mengganti dana yang sudah dikeluarkan bank untuk memenuhi kewajiban pihak terjamin kepada pihak yang menerima jaminan. Untuk mengatasi risiko atas pengeluaran bank garansi, bank meminta lebih dulu kepada pihak yang dijamin untuk memberikan ‘jaminan lawan’ (counter guarante/kontra garansi) yang nilai tunainya sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan dan tercantum di dalam bank garansi. Jaminan lawan itu dapat berupa uang tunai seratus persen (100%), pemblokiran deposito, giro, dan tabungan pemohon yang bersangkutan, selain itu bisa juga berwujud benda bergerak atau tidak bergerak. Menurut Malayu SP Hasibuan jaminan atau agunan yang digunakan harus memenuhi syarat – syarat ekonomis, yaitu: a) Mempunyai nilai ekonomis pasar. b) Nilai agunan atau jaminan harus lebih besar dari plafond kredit. c) Marketability, yaitu agunan harus mempunyai pasaran yang cukup luas atau mudah dijual.

commit to user



d) Ascertainability of value, yaitu agunan kredit yang diajukan oleh debitor harus mempunyai standar harga tertentu (harga pasar). e) Transferable, yaitu agunan kredit yang diajukan debitor harus mudah dipindahtangankan baik secara fisik maupun secara hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Beni Indrawan selaku pengganti sementara Penyelia Dalam Negeri dan Kliring di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta, hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 pukul 10.10 WIB, diperoleh hasil bahwa jaminan atau kontra garansi yang diberikan nasabah dalam perjanjian bank terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu : a) Rekening Jenis rekening yang digunakan untuk menjamin pemberian bank garansi meliputi giro, tabungan, dan deposito. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (Pasal 1 angka 6 UndangUndang Nomor 10 tahun 1998). Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998). Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998). Saldo rekening yang digunakan untuk menjamin pemberian bank garansi minimal harus senilai dengan jumlah bank garansi yang dijamin oleh bank. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya resiko. Rekening yang dijadikan jaminan kemudian akan diblokir oleh bank dan akan diaktifkan kembali setelah jangka waktu perjanjian bank garansi telah selesai. Penggunaan

commit to user



rekening nasabah untuk menjamin seluruh nilai bank garansi disebut bank garansi full cover. b) Aset nasabah Berdasarkan wawancara dengan Bapak Beni Indrawan,selaku pengganti sementara Penyelia Unit Dalam Negeri dan Kliring, hari Kamis tanggal 23 Juni 2011, pukul 10.00 WIB diperoleh hasil bahwa jaminan permohonan bank garansi tidak boleh hanya berupa aset nasabah. Jaminan dalam bentuk aset yang dimiliki oleh nasabah (terjamin) diperlukan dalam hal saldo rekening nasabah tidak mencukupi nilai bank garansi yang dijamin oleh bank. Jadi, nasabah yang mengajukan permohonan bank garansi tetap harus mempunyai rekening yang menjadi jaminan walaupun nilainya tidak mengcover seluruh nominal bank garansi yang diberikan. Aset nasabah yang digunakan sebagai jaminan berdasarkan pada plafond yang diberikan oleh bank. Aset yang dapat dijadikan jaminan dalam pemberian bank garansi adalah sebagai berikut : (1) Benda bergerak, misalnya mobil dan perhiasan. (2) Benda tidak bergerak, misalnya tanah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Beni Indrawan, hari Kamis tanggal 23 Juni 2011, pukul 09.20 diperoleh keterangan bahwa permohonan bank garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta menggunakan jaminan barang tidak bergerak berupa tanah atau bangunan. Hal ini dikarenakan nilai bank garansi yang diminta biasanya relatif besar. Oleh karena itu, diperlukan nilai barang jaminan yang besar untuk mengcover jumlah atau nominal bank garansi yang diminta.

commit to user



b. Prinsip 7P 1) Personality (kepribadian) Kepribadian adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitor yang mengajukan permohonan bank garansi. 2) Party Party adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasiklasifikasi tertentu. 3) Purpose (tujuan) Permohonan bank garansi yang diajukan oleh nasbah harus dilihat tujuan penggunaanya. Tujuan penggunaan ini dapat dilihat pada perjanjian kerja antara nasabah dengan pihak ketiga. Tujuan permohonan bank garansi harus jelas sehingga dapat dipertimbangkan permohonan dapat dikabulkan atau tidak. 4) Prospect (prospek) Prospek berarti dalam pemberian bank garansi harus dilihat prospek perusahaan di masa yang akan datang. Apabila prospek perusahaan tersebut baik, maka permohonan bank garansi disetujui, tetapi apabila tidak baik maka bank dapat menolak permohonan bank garansi tersebut. 5) Payment (pembayaran) Payment berarti mengetahui bagaimana cara pembayaran kembali yang dilakukan oleh nasabah terhadap bank garansi yang diberikan. Analisis terkait hal ini dilakukan oleh analis kredit dengan memperhitungkan kelancaran pendapatan nasabah. Asas payment harus dipertimbangkan agar pengembalian dana berjalan lancar. 6) Profitability (laba) Prifitability merupakan prinsip yang terkait dengan kemampuan nasabah mendapatkan laba 7) Protection (perlindungan)

commit to user



Perlindungan yang dimaksud dalam pemberian bank garansi adalah jaminan berupa barang, yaitu dapat berupa rekening (uang tunai) atau aset nasabah (tanah, bangunan, dan lain-lain).

c. Prinsip 3R Prinsip 3R dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Returns Returns merupakan penilaian hasil yang dapat dicapai perusahaan nasabah setelah memperoleh kreditdari bank. 2) Repayment Menurut Malayu S.P. Hasibuan repayment adalah memperhitungkan besarnya kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitor, tetapi perusahaannya tetap berjalan. 3) Risk bearing ability Risk bearing ability merupakan perhitungan besarnya kemampuan perusahaan nasabah untuk menghadapi resiko. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Beni Indrawan selaku pengganti sementara Penyelia Unit Dalam Negeri dan Kliring, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 pukul 09.00 WIB diperoleh hasil bahwa selain analisis tersebut diatas PT Bank Negara Indonesia berdasarkan Pedoman dan Kebijakan Pemberian Kredit Retail Market Buku III A Nomor IN/0047/PMR melakukan analisis tambahan terhadap permohonan bank garansi yang diajukan oleh nasabah sebelum plafond diberikan. Analisis tersebut meliputi : a.

Penelitian bonafiditas dan reputasi terjamin (nasabah).

b.

Penelitian apakah sifat dan nilai transaksi atau kewajiban debitur (nasabah) kepada pihak ketiga.

c.

Penilaian jumlah bank garansi yang dilakukan apakah sesuai dengan kemampuan bank.

commit to user



d.

Penilainan kemampuan debitur untuk membayar kembali kepada bank dalam hal bank garansi tersebut terpaksa dicairkan oleh pihak ketiga atau pemegang bank garansi.

e.

Penilaian mengenai kemampuan debitur untuk memberikan kontra garansi sesuai dengan terterjadinya resiko. Berdasarkan prudential banking (prinsip kehati – hatian bank),

pemberian bank garansi harus dilakukan secara teliti dengan melakukan penilaian kelayakan pemohon bank garansi (nasabah). Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 11 / 11 UPPB perihal Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Non Bank, mengharuskan bank untuk : a. Meneliti bonafiditas pihak yang dijamin b. Meneliti sifat dan menilai transaksi yang akan dijamin, sehingga dapat diberikan jaminan yang sesuai c. Menilai jumlah jaminan yang akan diberikan bank d.

Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra jaminan yang cukup sesuai dengan kemungkinan terjadinya resiko. Ketentuan pemberian bank garansi di PT Bank Negara Indonesia

Cabang Utama Surakarta yang dimuat dalam Pedoman dan Kebijakan Pemberian Kredit Retail Market Buku III A Nomor IN/0047/PMR apabila dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 11 / 11 UPPB perihal Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Non Bank, maka diperoleh hasil bahwa analisis yang dilakukan BNI Cabang Utama Surakarta telah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Bank Indonesia.

4. Perjanjian Bank Garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta Penerbitan bank garansi dilakukan setelah pemohon bank garansi memenuhi syarat – syarat yang diajukan oleh bank. Sebelum perjanjian bank

commit to user



garansi diterbitkan antara pemohon dengan bank harus membuat kesepakatan mengenai Perjanjian Penerbitan Bank Garansi (PPGB). Perjanjian bank garansi yang diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia memuat tentang identitas dan alamat bank (penjamin), identitas dan alamat

pemegang jaminan atau

penerima jaminan, identitas dan alamat yang dijamin atau terjamin. Dalam perjanjian tersebut disebutkan tujuan penggunaan bank garansi, besarnya bank garansi yang diminta, masa berlakunya bank garansi, batas waktu pengajuan klaim, tanggal penerbitan bank garansi, serta tanda tangan pejabat bank yang berwenang. Berdasarkan analisis terhadap perjanjian bank garansi yang diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian bank garansi yang melindungi bank adalah sebagai berikut : a. Ketentuan yang memuat tentang jangka waktu wanprestasi yang dilakukan oleh terjamin dibatasi tidak melebihi batas waktu berlakunya bank garansi. Hal ini bertujuan, supaya bank terhindar dari kemungkinan penuntutan klaim yang dilakukan oleh penerima jaminan apabila terjamin melakukan wanprestasi setelah jangka waktu bank garansi telah berkahir. b. Ketentuan mengenai tujuan penggunaan bank garansi. Hal ini diatur supaya jelas peruntukan bank garansi yang diminta, sehingga apabila terjadi wanprestasi diluar tujuan penggunaan bank garansi, maka pihak bank dapat menolak klaim yang diajukan oleh penerima jaminan. c. Ketentuan mengenai bank garansi tidak mengikat lagi kepada penjamin (bank) apabila pengajuan klaim dilakukan melebihi jangka waktu berlakunya bank garansi dan melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah bank garansi jatuh tempo. Ketentuan ini menguntungkan pihak bank karena wanprestasi yang dilakukan setelah tanggal batas waktu pengajuan klaim berakhir maka bank dapat menolak pengajuan tersebut. d. Ketentuan tentang tanggal penerbitan bank garansi. Ketentuan ini melindungi bank dari wanprestasi yang dilakukan oleh terjamin sebelum tanggal penerbitan bank garansi. Apabila hal tersebut terjadi, maka bank dapat menolak klaim yang diajukan oleh penerima jaminan.

commit to user



C. Upaya Hukum yang Dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta apabila Terjamin Wanprestasi terhadap Perjanjian Bank Garansi

1. Prosedur pengajuan klaim serta pembayaran klaim oleh PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta apabila terjamin wanprestasi dalam perjanjian bank garansi Berdasarkan wawancara dengan Bapak Beni Indrawan selaku pengganti sementara Penyelia Dalam Negeri dan Kliring, hari Rabu tanggal 8 Juni 2011, pukul 09.30 WIB, diperoleh hasil bahwa pengajuan klaim oleh penerima jaminan serta pembayaran klaim oleh PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta dapat dilihat dalam gambar berikut :

PT BNI Cabang Utama Surakarta

3

4

2

1

Terjamin

Penerima Jaminan

Gambar 6. Skematik Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Klaim Keterangan : 1. Terjamin melakukan wanprestasi. 2. Penerima jaminan mengajukan klaim kepada PT BNI Cabang Utama Surakarta. 3. PT BNI Cabang Utama Surakarta membayar penuh klaim yang diajukan oleh penerima jaminan. 4. PT BNI Cabang Utama Surakarta memberitahu terjamin.

commit to user



a. Prosedur pengajuan klaim oleh penerima jaminan kepada PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta Berdasarkan wawancara dengan Bapak Beni Indrawan selaku pengganti sementara Penyelia Dalam Negeri dan Kliring, hari Rabu tanggal 8 Juni 2011, pukul 09.35 WIB, diperoleh hasil bahwa wanprestasi yang sering dilakukan adalah terjamin melakukan hal yang tidak sesuai seperti yang telah disepakati dalam perjanjian kerja antara terjamin dengan pihak yang menerima jaminan. Misalnya, perusahaan percetakan mendapat proyek pencetakan buku dari dinas pendidikan. Dalam perjanjian pokok disepakati mengenai jenis kertas yang digunakan untuk mencetak, tetapi perusahaan percetakan tidak menggunakan jenis kertas tersebut dalam mengerjakan proyek. Dalam hal ini, perusahaan percetakan dapat dinyatakan wanprestasi. Penerima

jaminan

tidak

selalu

mengajukan

klaim

untuk

menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh terjamin. Apabila wanprestasi yang dilakukan oleh terjamin masih dapat diterima oleh penerima jaminan, maka penerima jaminan hanya akan menambahkan adendum dalam perjanjian pokok antara terjamin dengan penerima jaminan. Akan tetapi, apabila penerima jaminan tidak dapat menerima wanprestasi yang dilakukan oleh terjamin, maka pihak penerima jaminan dalam perjanjian bank garansi dapat mengajukan klaim atau tuntutan kepada PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta. Isi perjanjian bank garansi yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia memuat ketentuan bahwa tuntutan atau klaim harus diajukan segera setelah timbulnya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak yang dijamin (terjamin) dengan menyerahkan bank garansi asli dalam batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya bank garansi. Apabila dalam atau sampai habisnya jangka waktu pengajuan tuntutan atau klaim tersebut, penerima jaminan tidak mengajukan kalim atau tuntutan, maka bank garansi tidak mengikat lagi terhadap penjamin (PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta).

commit to user



Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengajuan klaim atas terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian bank garansi dapat dilakukan sebelum jangka waktu bank garansi berakhir (jatuh tempo) atau paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal bank garansi berakhir (jatuh tempo). Setelah tenggang waktu pengajuan klaim tersebut berakhir, maka penerima jaminan wajib menyerahkan bank garansi asli kepada PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta. Klaim atau tuntutan diajukan oleh penerima jaminan kepada bank berdasarkan adanya wanprestasi. Dalam hal ini wanprestasi yang dimaksud adalah apabila terjamin tidak melakukan tujuan permohonan bank garansi seperti yang tercantum dalam perjanjian bank garansi serta perjanjian kerja. Wanprestasi yang dilakukan dapat berupa tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak seperti yang disepakati dalam perjanjian, memenuhi prestasi tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Apabila terjadi hal-hal tersebut di atas dalam suatu perjanjian, maka dapat disebut banwa nasabah (terjamin) melakukan wanprestasi. Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap perjanjian kerja yang telah disepakati oleh penerima jaminan dengan pihak terjamin, maka penerima jaminan harus segera menyampaikan hal tersebut kepada bank selaku penjamin dalam bank garansi. Berdasarkan wawancara dengan bapak Beni Indrawan, hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 pukul 09.30 WIB diperoleh hasil bahwa prosedur pengajuan klaim atau tuntutan yang dilakukan oleh penerima jaminan terkait adanya wanprestasi terjamin adalah sebagai berikut : 1) Penerima jaminan (pemegang bank garansi) mengajukan surat kepada bank dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta yang menyatakan bahwa terjamin (nasabah) melakukan wanprestasi disertai penyebab-penyebabnya. Surat yang diajukan tersebut harus memuat alasan yang jelas perihal alasan mengapa terjamin dapat dikatakan melakukan wanprestasi.

commit to user



2) Bank menerima surat tersebut, kemudian meneliti apakah benar terjamin melakukan wanprestasi. 3) Apabila benar terjamin telah melakukan wanprestasi, maka bank akan membayar klaim yang diajukan penerima jaminan sesuai dengan nominal bank garansi. Klaim dibayarkan secara penuh sesuai dengan nominal bank garansi baik yang dijamin dengan full cover maupun tidak full cover ( menggunakan plafond).

b. Prosedur pembayaran klaim PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta kepada penerima jaminan dalam bank garansi Berdasarkan wawancara dengan Bapak Beni Indrawan, selaku pengganti sementara Penyelia Dalam Negeri dan Kliring, hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 pukul 09.50 WIB, diperoleh hasil bahwa prosedur pembayaran klaim yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta kepada pemegang bank garansi (penerima jaminan) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) cara, yaitu pembayaran klaim dengan jaminan full cover dan pembayaran klaim dengan jaminan tidak full cover (berdasarkan plafond). Kedua prosedur pembayaran klaim tersebut diuraikan sebagai berikut : 1) Pembayaran klaim dengan jaminan full cover Prosedur pembayaran klaim dengan jaminan full cover yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta adalah sebagai berikut : a)

Pada hari dilakukan pembayaran kepada penerima jaminan, pihak bank dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta mengirimkan surat pemberitahuan kepada terjamin (nasabah) yang memuat : (1) Sebab dilakukan pembayaran (2) Jumlah pembayaran

commit to user



b) Bank mencairkan rekening terjamin yang digunakan sebagai jaminan dalam bank garansi. c)

Dana yang dicairkan tersebut selanjutnya dikirim kepada penerima jaminan sebagai pembayaran atas klaim yang diajukan.

2) Pembayaran klaim dengan jaminan tidak full cover Prosedur pembayaran klaim dengan jaminan tidak full cover yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta adalah sebagai berikut : a)

Pada hari dilakukan pembayaran kepada penerima jaminan, pihak bank dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta mengirimkan surat pemberitahuan kepada terjamin (nasabah) yang memuat : (1) Sebab dilakukan pembayaran (2) Jumlah pembayaran (3) Ketentuan-ketentuan menurut pasal-pasal Perjanjian Penerbitan Garansi Bank (PPGB).

b) Bank mencairkan rekening yang digunakan terjamin sebagai jaminan dalam perjanjian bank garansi. Karena jaminan tersebut tidak full cover, maka bank menggunakan dana yang dimiliki oleh bank untuk menutup seluruh jumlah dana sesuai dengan nominal garansi bank. c) Dana yang dicairkan tersebut selanjutnya dikirim kepada penerima jaminan sebagai pembayaran atas klaim yang diajukan.

2. Upaya hukum yang dilakukan PT Bank Negara Indonesia apabila terjamin wanprestasi terhadap perjanjian bank garansi Pemberian

bank

garansi

diatur

dalam

SEBI

Nomor

11/110/Kep.Dir/UUPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Peraturan tersebut diterapkan BNI Cabang Utama Surakarta dengan menerbitkan perjanjian bank garansi. Pemberian bank garansi mempunyai risiko yaitu pada saat terjamin melakukan wanprestasi.

commit to user



Oleh karena itu, sebelum perjanjian bank garansi dibuat pihak bank mengharuskan terjamin terlebih dahulu membuat Perjanjian Penerbitan Garansi Bank (PPGB) yang ditandatangani oleh bank dan terjamin. Perjanjian Penerbitan Bank Garansi (PPGB) mengatur tentang ketentuan – ketentuan yang harus dilakukan oleh terjamin terkait dengan penerbitan bank garansi. Dalam PPGB diatur mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh bank apabila terjamin melakukan wanprestasi terhadap perjanjian bank garansi. Berikut adalah gambar yang menjelaskan tentang upaya hukum menurut PPGB yang dilakukan PT BNI Cabang Utama Surakarta apabila terjamin melakukan wanprestasi. PPGB

Upaya hukum

Pasal 5 dan Pasal 8

Pasal Tambahan ayat (1)

Penggantian

Perjanjian Kredit

Nasabah Menolak

Pasal 9 ayat (1)

Eksekusi barang jaminan Gambar 7. Skematik Upaya Hukum yang Dilakukan PT BNI Cabang Utama Surakarta apabila Terjamin Wanprestasi terhadap Perjanjian Bank Garansi

commit to user



Upaya hukum menurut perjanjian penerbitan bank garansi apabila terjamin melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut : a. Penggantian Yang dimaksud penggantian adalah bank mencairkan rekening yang digunakan sebagai jaminan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 PPGB yang menyatakan bahwa pemohon (terjamin) harus menyerahkan jaminan yang digunakan untuk mengganti apabila melakukan wanprestasi. Ketentuan dalam pasal ini memberi arti bahwa barang yang digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian bank garansi digunakan sebagai pengganti dana yang telah dikeluarkan oleh bank apabila terjamin melakukan wanprestasi. Selain Pasal 5 PPGB, bank diberi kuasa untuk mengambil penggantian dengan mencairkan rekening terjamin hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 PPGB yang menyatakan bahwa bank diberi kuasa oleh pemohon bank garansi untuk sewaktu – waktu mendebet rekening pemohon garansi bank apabila bank tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang. Selain ketentuan tersebut, perlindungan terhadap bank yang tercantun dalam PPGB terdapat dalam : 1) Ketentuan Pasal 6 PPGB yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan antara pemohon garansi (terjamin) dan pemegang garansi (penerima jaminan) mengenai wanprestasi, maka bank tetap dapat melakukan pembayaran klaim pencairan bank garansi dan bank dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang timbul karena pencairan bank garansi. Ketentuan dalam pasal ini melindungi bank, karena apabila bank telah menjalankan kewajibannya membayar klaim yang diajukan oleh penerima jaminan, maka bank tidak dapat dituntut oleh terjamin dengan alasan pencairan yang dilakukan tanpa ijin. 2) Ketentuan Pasal 7 ayat (1) PPGB yang menyatakan bahwa apabila terjamin melakukan wanprestasi kepada penerima jaminan dan karenanya bank garansi harus dicairkan, maka bank dikuasakan untuk mencairkan marginal deposit dalam rekening terjamin guna memenuhi

commit to user



seluruh atau sebagian dari jumlah yang harus dibayarkan kepada penerima bank garansi. Berdasarkan ketentuan ini pihak bank dapat mencairkan langsung rekening yang digunakan sebagai jaminan tanpa persetujuan dari terjamin. Hal ini melindungi bank dari tuntutan yang dilakukan oleh terjamin yang tidak memberikan ijin pencairan rekening yang digunakan untuk menjamin bank garansi tersebut. 3) Ketentuan Pasal 7 ayat (2) PPGB yang menyatakan bahwa terjamin harus segera melunasi jumlah uang yang dibayarkan oleh bank kepada penerima garansi setelah diperhitungkan dengan marginal deposit dalam rekening terjamin, selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pencairan bank garansi. Ketentuan ini memberi perlindungan kepada bank yang bertujuan supaya dana bank dapat dikembalikan secepatnya, sehingga bank tidak menanggung risiko dananya tidak kembali. Apabila terjamin tetap tidak mentaati ketentuan ini, maka terjamin dapat digolongkan wanprestasi terhadap PPGB sehingga dapat dilakukan upaya penggantian sesuai dengan yang ditetapkan dalam PPGB. 4) Ketentuan Pasal 8 PPGB yang menyatakan bahwa apabila terjamin tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) PPGB, maka untuk pelunasan kewajiban tersebut bank diberi kuasa oleh terjamin untuk mendebet rekening giro dan atau rekening pinjaman terjamin yang ada di bank. Kuasa tersebut tidak berakhir karena sebabsebab yang ditentukan oleh Pasal 1813 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pemberian kuasa tidak berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasa oleh si kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa, dengan perkawinan perempuan yang memberikan atau menerima kuasa. Ketentuan ini memberikan kuasa penuh kepada pihak bank untuk menarik dana dari rekening terjamin guna mengganti pembayaran klaim yang dikakukan bank kepada penerima bank garansi. Ketentuan ini memperkuat landasan hukum pihak bank untuk menarik dana dari

commit to user



rekening terjamin, karena berdasarkan ketentuan tersebut terjamin memberikan kuasa kepada pihak bank yang tidak bisa berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 KUH Perdata atau dengan kata lain kuasa tersebut tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak. 5) Ketentuan Pasal 9 ayat (1) PPGB yang menyatakan bahwa jika sampai batas waktu 15 (lima belas) hari terjamin belum melunasi kewajibannya kepada bank, sedangkan dana yang terdapat dalam rekening terjamin tidak mencukupi, maka terjamin dinyatakan lalai sehingga karenanya tidak diperlukan adanya juru sita dan surat pemberitahuan lain yang bersifat demikian, bank dapat segera melaksanakan hak-haknya untuk mengeksekusi barang – barang jaminan.

Ketentuan pasal ini

memberikan kemudahan bagi pihak bank dalam hal terjamin lalai memenuhi kewajibannya. Kemudahan tersebut adalah bank dapat mengeksekusi barang – barang jaminan tanpa adanya juru sita dan surat pemberitahuan. 6) Ketentuan Pasal 10 PPGB yang mengatur tentang jangka waktu berlakunya penerbitan bank garansi. Hal ini memberikan perlindungan bagi pihak bank dari terjadinya wanprestasi yang dilakukan setelah jangka waktu tersebut berakhir bukan merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh pihak bank. 7) Ketentuan Pasal Tambahan ayat (2) yang menyatakan bahwa apabila jaminan untuk bank garansi ditarik, maka fasilitas bank garansi harus lunas dan biaya yang timbul menjadi beban penerima kredit. Hal ini untuk menghindari penerima kredit menarik jaminan yang diberikan sebelum dana bank kembali. Ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap bank karena jaminan tidak dapat ditarik sebelum penerima kredit membayar lunas hutangnya. Penggantian dapat dilakukan terhadap jenis bank garansi yang diberikan dengan jaminan full cover maupun dengan jaminan yang tidak full cover. Yang membedakan adalah apabila bank garansi menggunakan

commit to user



jaminan full cover maka bank mendapat penggantian penuh dari rekening terjamin, sedangkan pada bank garansi yang tidak full cover penggantian yang diterima bank hanya sebagian dari jumlah klaimyang dibayar bank kepada penerima klaim. Oleh karena itu, diperlukan upaya lain untuk supaya dana bank dapat kembali.

b. Mengubah perjanjian bank garansi menjadi perjanjian kredit Pengubahan perjanjian bank garansi menjadi perjanjian kredit dilakukan apabila terjamin (nasabah) bersedia melakukan hal tersebut. Ketentuan ini dilakukan apabila jenis jaminan yang digunakan dalam bank garansi tidak full cover. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Beni Indrawan selaku pengganti sementara penyelia Unit Dalam Negeri dan Kliring, tanggal 23 Juni 2011 pukul 09.40 WIB, diperoleh keterangan bahwa biasanya jenis kredit yang diajukan bersama dengan permohonan bank garansi adalah kredit modal kerja.

Permohonan penerbitan bank

garansi yang diajukan bersama dengan permohonan kredit modal kerja biasanya memiliki jaminan atau agunan yang digunakan untuk mengcover jumlah kredit. Pasal dalam PPGB yang memberikan dasar kepada bank untuk mengubah perjanjian bank garansi menjadi perjanjian kredit terdapat dalam Pasal Tambahan ayat (1) yang menyatakan bahwa perjanjian penerbitan bank garansi merupakan perpanjangan dan penggabungan dari kredit dan berjalan bersama – sama dengan fasilitas Kredit Modal Kerja yang didudukkan dalam perjanjian kredit. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Beni Indrawan selaku pengganti sementara penyelia Unit Dalam Negeri dan Kliring, tanggal 23 Juni 2011, pukul 09.50 WIB diperoleh keterangan bahwa untuk mengatasi wanprestasi yang dilakukan oleh terjamin upaya yang dilakukan bank adalah jumlah yang dibayarkan tersebut didudukkan dalam perjanjian kredit secara langsung dengan ketentuan antara lain : 1) Maksimum kredit

commit to user



Maksimum kredit yang ditarik besarnya asalah jumlah yang dibayarkan dikurangi setoran tunai yang dibayarkan dalam bank garansi. Misalnya klaim yang dibayar besarnya Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), besarnya

rekening

yang

digunakan

sebai

jaminan

adalah

Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),maka dana yang dikeluarkan bank untuk membayar kekurangan klaim adalah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Berdasarkan kasus tersebut, maka maksimum kredit yang ditarik oleh bank adalah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 2) Materai dan provisi Biaya materai dan provisi dipungut dalam perjanjian kredit. 3) Jangka waktu Jangka waktu ditentukan paling lama 3 (tiga) bulan. 4) Bunga Besarnya bunga yang digunakan berdasarkan tarif bunga tertinggi. 5) Jaminan Jaminan yang digunakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Prosedur pengubahan perjanjian bank garansi menjadi perjanjian kredit adalah sebagai berikut : 1) Bank memberitahu terjamin bahwa telah terjadi pembayaran klaim kepada penerima jaminan. 2) Bank memberitahu jumlah hutang terjamin atas pembayaran klaim dan atas hutang tersebut terjamin diminta datang ke bank untuk membuat kesepakatan mengenai perjanjian kredit. 3) Bank dan terjamin membuat perjanjian kredit. Perjanjian kredit dibuat antara terjamin dengan pihak bank karena terjamin memiliki hutang kepada bank yang digunakan pada saat pembayaran klaim kepada penerima jaminan dalam perjanjian bank garansi. Dalam perjanjian kredit pihak terjamin dalam bank garansi disebut sebagai penerima kredit. Perjanjian kredit yang dibuat tersebut menerapkan ketentuan-ketentuan yang melindungi bank dari terjadinya risiko dana bank

commit to user



tidak kembali. Berdasarkan analisis terhadap perjanjian kredit yang dibuat oleh PT BNI Cabang Utama Surakarta, dapat dijelaskan bahwa ketentuan ketentuan yang melindungi bank adalah sebagai berikut : 1) Ketentuan Pasal 15 perjanjian kredit yang menyatakan bahwa penerima kredit memberikan kuasa kepada bank untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima kredit, membebani rekening giro dan atau rekening pinjaman dan atau rekening lain penerima kredit yang ada pada bank, untuk pembayaran baki debet, bunga kredit, bunga tunggakan, denda kelebihan penarikan, premi asuransi, biaya-biaya pengikatan agunan dan biaya lainnya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan perjanjian kredit. Dalam Pasal 15 perjanjian kredit dinyatakan bahwa kuasa tersebut tidak dapat berakhir karena sebab – sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814, dan Pasal 1816 KUH Perdata. Pasal 1813 KUH Perdata menyatakan bahwa “pemberian kuasa tidak berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasa oleh si kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa, dengan perkawinan perempuan yang memberikan atau menerima kuasa”. Pasal 1814 KUH Perdata menyatakan bahwa “pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya”.

Pasal

1916

KUH

Perdata

menyatakan

bahwa

“pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut”. Ketentuan Pasal 15 ini berarti bank boleh mengambil dana dari rekening penerima kredit untuk membayar biaya-biaya yang telah disebutkan dalam pasal tersebut dan kuasa tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh penerima kredit. 2) Ketentuan Pasal 16 ayat (1) perjanjian kredit yang menyatakan bahwa segala harta kekayaan penerima kredit, baik yang bergerak maupun yang

commit to user



tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh hutang penerima kredit. Contoh barang bergerak adalah mobil, sepeda motor, perhiasan. Contoh barang tidak bergerak yang dapat dijadikan jaminan adalah tanah dan bangunan. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa kredit yang diberikan bank kepada penerima kredit dapat dikembalikan walaupun penerima kredit melakukan wanprestasi karena terdapat agunan yang diberikan penerima kredit. 3) Ketentuan Pasal 16 ayat (2) perjanjian kredit yang menyatakan bahwa jika menurut bank agunan telah menurun sedemikian rupa jika dibandingkan dengan nilai dan harga yang dipakai dalam taksasi semula, maka atas pemberitahuan bank, penerima kredit wajib menambah barang yang diagunkan. Hal ini melindungi bank dari terjadinya kerugian akibat nilai agunan yang tidak sesuai dengan nilai taksiran semula. 4) Ketentuan Pasal 16 ayat (4) yang menyatakan bahwa bukti-bukti pemilikan agunan harus disserahkan dan akta – akta pengikatan agunan yang berkaitan dengan agunan tersebut harus sudah ditandatangani pemegang hak dan bank serta diterima bank sebelum dilakukan penarikan kredit, kecuali ditentukan lain oleh bank. Ketentuan ini memberikan jaminan kepada bank bahwa pemegang hak atas agunan yang digunakan telah menyetujui bahwa benda tersebut dijadikan agunan terhadap permohonan kredit yang diajukan penerima kredit. Hal ini berfungsi apabila agunan yang digunakan bukan merupakan milik penerima kredit. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) melindungi bank dari adanya tuntutan pemilik benda yang dijadikan agunan, karena pada saat benda tersebut dijadikan agunan maka harus ada persetujuan dari pemegang hak. 5) Ketentuan Pasal 16 ayat (6) perjanjian kredit yang menyatakan bahwa selama

masih

menjadi

jaminan

kredit,

penerima

kredit

akan

menanggung ongkos – ongkos pemeliharaan dan perawatan agunan

commit to user



tersebut. Ketentuan ini menghindarkan bank dari biaya – biaya yang diperlukan untuk memelihara dan merawat agunan yang diberikan penerima kredit. 6) Ketentuan Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa selama kredit berjalan barang – barang yang dapat diasuransikan, wajib diasuransikan oleh penerima kredit kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk dan disetujui oleh bank terhadap risiko kerugian yang macam resiko, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh bank. di dalam perjanjian asuransi (polis) harus dicantumkan klausula sedemikian rupa, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari pihak perusahaan asuransi, maka bank berhak untuk memperhitungkan hasil pembayaran klaim tersebut dengan seluruh kewajiban penerima kredit kepada bank. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) perjanjian kredit tersebut melindungi terhadap terjadinya risiko atas barang jaminan atau agunan yang diberikan penerima kredit kepada bank. rumusan pasal tersebut juga menjamin bahwa bank akan mendapat pembayaran kredit karena sudah dijamin dengan asuransi. 7) Ketentuan Pasal 17 ayat (2) perjanjian kredit yang menyatakan bahwa premi asuransi atas barang – barang agunan harus dibayar lunas oleh penerima kredit. Hal ini menjaga supaya kewajiban membayar premi asuransi dilakukan oleh penerima kredit, sehingga bank tidak perlu mengeluakan dana untuk membayar premi asuransi atas agunan yang diberikan penerima kredit. 8) Ketentuan Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam waktu yang sudah

ditentukan

oleh

bank,

penerima

kredit

harus

segera

mamberitahukan kepada bank mengenai : a) Adanya perkara yang terjadi antara penerima kredit dengan pihak lain. b) Adanya perkara antara pengurus dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham, atau antara pengurus dengan pengurus.

commit to user



c) Adanya kerusakan, kerugian, atau kemusnahan atas harta kekayaan penerima kredit serta agunan. d) Adanya pengurus perusahaan penerima kredit yang melanggar anggaran dasar perusahaan penerima kredit. e) Adanya perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha penerima kredit. f) Adanya hal – hal lain yang dapat mempengaruhi jalannya usaha dan kemampuan penerima kredit untukmelunasi hutangnya. Pasal 20 ayat (1) tersebut harus dilakukan oleh penerima kredit karena berdasarkan ketentuan pasal tersebut, bank dapat menngetahui kemungkinan terkait dengan kemampuan penerima kredit untuk membayar hutangnya. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka penerima kredit dikatakan melakukan wanprestasi terhadap bank sehingga bank dapat melakukan upaya – upaya penyelesaian yang sudah diatur dalam perjanjian kredit. 9) Ketentuan Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan bahwa penerima kredit harus menyampaikan kepada bank dalam bentuk dan dengan perincian yang dapat diterima oleh bank yaitu : a)

Neraca dan perhitungan rugi laba (homestatement) periodik setiap 3 (tiga) bulan berikut penjelasannya yang telah disahkan Direksi perusahaan penerima kredit dengan secepat mungkin, tetapi tidak lebih lambat dari 30 (tiga puluh) hari sejak akhir masanya.

b)

Neraca dan perhitungan rugi laba dari perusahaan penerima kredit yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang disetujui oleh bank, secepat mungkin, akan tetapi tidak lebih lama dari hari sejak penutupan

tahun

Keterlambatan

buku

dari

penerima

perusahaan

kredit

penerima

menyerahkan

neraca

kredit. dan

perhitungan audit rugi laba tersebut dikenakan denda. c)

Laporan bulanan aktivitas usaha, piutang dan hutang dagang, stock/persediaan, pembelian dan penjualan.

commit to user



Ketentuan Pasal 20 ayat (2) tersebut bertujuan supaya bank dapat melakukan analisis tentang kemungkinan penerima kredit masih mampu untuk mengembalikan hutangnya atau tidak. 10) Ketentuan Pasal 20 ayat (4) perjanjian kredit yang menyatakan bahwa atas persetujuan bank, penerima kredit wajib menunjuk perusahaan penilai (Apraisal Company) yang disetujui bank, untuk menentukan nilai agunan atas beban biaya penerima kredit. Suatu perusahaan penilai (apraisal company) hanya dapat ditunjuk secara berturut. Disamping itu, atas permintaan bank, penerima kredit wajib melakukan tindakantindakan yang dianggap perlu oleh bank dalam hubungannya dengan agunan yang diberikan oleh penerima kredit. Ketentuan pasal ini memungkinkan bank untuk mengetahui nilai agunan yang diserahkan penerima kredit kepada bank, sehingga bank dapat menentukan dapat atau tidaknya agunan yang diberikan tersebut mengcover jumlah hutang penerima kredit. Selain hal tersebut, ketentuan pasal ini sekaligus memberikan hak kepada bank untuk memilih perusahaan penilai (apraisal company) yang bersifat netral artinya tidak memihak kepada kepentingan penerima kredit. 11) Ketentuan Pasal 20 ayat (5) perjanjian kredit yang menyatakan bahwa penerima kredit wajib membayar dan menyelesaikan seluruh kewajiban pajak, retribusi dan biaya-biaya lain yang dikenakan pemerintah. Pasal tersebut memberikan perlindungan apabila suatu saat agunan yang diberikan penerima jaminan diambil alih atau dilakukan lelang. Agunan tersebut tidak bermasalah atau tidak menunggak biaya – biaya yang tersebut dalam Pasal 20 ayat (5) perjanjian kredit. 12) Ketentuan Pasal 21 perjanjian kredit yang menyatakan bahwa tanpa persetujuan

tertulis

dahulu

dari

bank,

penerima

kredit

tidak

diperkenankan untuk : a)

Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan perusahaan lain.

commit to user



b) Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham perusahaan lain. c)

Mengijinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.

d) Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar Perusahaan, memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain. e)

Membayar hutang perusahaan kepada pemegang saham.

f)

Membagikan deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga kepada pemegang saham.

g) Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka

transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan

usahanya. h) Menerima pinjaman dari pihak lain, kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan dengan usahanya. i)

Melakukan lease dari perusahaan leasing.

j)

Melakukan akuisisi/ pengambilalihan asset milik pihak ketiga.

k) Membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Baru, atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada. l)

Mengikatkan diri sebagai Penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain.

m) Membubarkan perusahaan atau minta dinyatakan pailit. n) Merubah susunan pengurus, direksi dan komisaris perusahaan. Ketentuan dalam pasal ini memberikan batasan terhadap tindakan penerima kredit supaya dalam hal – hal yang terkait dengan ketentuan pasal tersebut penerima kredit harus mndapapatkan ijin terlebih dahulu dari pihak bank. ketentuan ini memberikan perlindungan terhadar bank dari tindakan yang dilakukan oleh penerima kredit yang sifatnya dapat

commit to user



mempengaruhi kemampuan penerima kredit untuk mengembalikan hutangnya. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) yang menyatakan bahwa penerima kredit menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian cidera janji atau wanprestasi maka bank secara sepihak dapat : a)

Melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit.

b)

Menolak penarikan kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit sebagaiman dimaksud dalam Perjanjian Kredit.

Ketentuan pasal ini memberikan hak kepada bank untuk melakukan penyelesaian kredit sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Hal ini dilakukan oleh bank untuk menghindari risiko dana bank tidak dikembalikan oleh penerima kredit. 13) Ketentuan Pasal 23 perjanjian kredit yang menyatakan bahwa bank secara otomatis dapat membatalkan dan menolak penarikan sisa saldo maksimum kredit apabila kondisi penerima kredit menurun menjadi Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet. Hal ini dilakukan untuk melindungi bank dari kemungkinan kredit yang diberikan tidak dikembalikan oleh penerima kredit sehingga kredit tersebut menjadi kredit macet. 14) Ketentuan Pasal 24 ayat (1) perjanjian kredit yang menyatakan bahwa menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit,

bank

dapat

mengakhiri

jangka

waktu

kredit

dengan

mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, sehingga penerima kredit wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh bank kepada penerima kredit, apabila penerima kredit dinyatakan cidera janji (wanprestasi). Pasal 1266 KUH Perdata mengatur mengenai syarat batal yang dianggap selalu dicantumkan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, pembatalan harus dimintakan pada hakim. Pasal 1267 KUH

commit to user



Perdata menyatakan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang kain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga. Pasal 24 ayat (1) perjanjian kredit tersebut memberikan hak kepada bank untuk mengakhiri jangka waktu kredit dan memerintahkan kepada penerima kredit untuk segera melunasi hutangnya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk menjamin penerima kredit segera membayar hutangnya kepada bank. 15) Ketentuan Pasal 24 ayat (2) perjanjian kredit yang menyatakan bahwa apabila setelah berakhirnya jangka waktu kredit karena sebab apapun juga dan menurut pertimbangan bank, penerima kredit tidak melunasi hutangnya berdasarkan perjanjian kredit, bank berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit. Ketentuan pasal ini melindungi bank dari risiko bahwa setelah perjanjian kredit jatuh tempo penerima kredit tidak membayar hutangnya, maka bank dapat mengambil tindakan hukum untuk menuntut pemenuhan kewajiban penerima kredit. 16) Ketentuan Pasal 25 ayat (1) perjanjian kredit yang menyatakan bahwa dalam rangka pengawasan, bank berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut : a)

Melakukan pengawasan, dan atau pemeriksaan secara berkala terhadap penggunaan kredit oleh penerima kredit

b) Meminta keterangan tentang perusahaan penerima kredit baik secara langsung maupun melalui pihak lain. c)

Memeriksa pembukuan penerima kredit.

d) Memeriksa perusahaan dan obyek-obyek usaha penerima kredit.

commit to user



e)

Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengawasan

dan

memberikan

nasehat

berkaitan

dengan

pengelolaan perusahaan penerima kredit. Ketentuan pasal ini memberikan hak kepada bank untuk melakukan hal – hal tersebut di atas selama perjanjian kredit berlangsung. Hal bertujuan untuk mengetahui keadaan penerima kredit sehingga bank menanalisis kemampuan penerima jaminan untuk membayar hutangnya. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) perjanjian kredit yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit, bank berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut: a)

Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal 25.

b) Menempatkan petugas bank pada perusahaan penerima kredit. c)

Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan pengelolaan pertimbangan

perusahaan bank,

penerima

penerima

kredit,

kredit

bila

sudah

menurut diragukan

kemampuannya untuk menyelesaikan kredit. d) Sewaktu-waktu bank dapat mengambil alih manajemen perusahaan penerima kredit dan atau tindakan-tindakan lain bilamana menurut pertimbangan

bank,

penerima

kredit

sudah

diragukan

kemampuannya untuk menyelesaikan kredit. e)

Melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan penerima kredit dengan mengkonversikan jumlah Hutang denganketentuan dan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian.

f)

Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan pelunasan Hutang, apabila dianggap perlu oleh bank.

g) Mengeksekusi dan melaksanakan hak-hak bank atas agunan sebagaimana dimaksud Pasal 16 Perjanjian Kredit ini, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan nama penerima kredit berikut agunannya, apabila menurut penilaian bank, penerima kredit tidak dapat melaksanakan pembayaran hutangnya.

commit to user



h) Melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum lainnya yang dianggap perlu oleh bank sebagai upaya penyelamatan dan penyelesaian Kredit, baik yang dilakukan sendiri oleh bank maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk bank. Ketentuan tersebut diatas dilakukan bank apabila penerima kredit telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang dibuat. Bank kemudian melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit dalam pasal tersebut dengan tujuan untuk menjamin dana bank kembali. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) perjanjian kredit yang menyatakan bahwa bank setiap saat berdasarkan pertimbangannya sendiri dan tanpa perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari penerima kredit, berhak untuk mengalihkan tagihan/ piutang bank kepada penerima kredit yang timbul berdasarkan perjanjian kredit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh bank, dan untuk keperluan tersebut penerima kredit dengan ini menyetujui dan memberikan kewenangan bank untuk memberikan setiap informasi berkenaan dengan penerima kredit yang dibutuhkan dalam rangka pengalihan tersebut, kepada pihak yang berminat. Ketentuan ini sangat menguntungkan bagi bank, kerena bank mempunyai kuasa untuk mengalihkan kredit dan dari hasil pengalihan kredit kepada pihak lain maka hutang penerima kredit dibayar lunas oleh pihak yang mengambil alih hutang tersebut. Berdasarkan analisis terhadap pasal – pasal yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan pihak bank dalam hal ini PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta sangat dilindungi. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya bank terhindar dari risiko yaitu dana bank tidak dikembalikan oleh penerima kredit.

c. Eksekusi barang jaminan Eksekusi barang jaminan dilakukan dalam hal terjamin (nasabah) tidak bersedia mengubah perjanjian bank garansi menjadi perjanjian kredit. Hal ini

commit to user



berdasarkan ketentuan Pasal 9 PPGB yang menyatakan bahwa jika sampai batas waktu 15 (lima belas) hari terjamin belum melunasi kewajibannya kepada bank, sedangkan dana yang terdapat dalam rekening terjamin tidak mencukupi, maka terjamin dinyatakan lalai sehingga karenanya tidak diperlukan adanya juru sita dan surat pemberitahuan lain yang bersifat demikian, bank dapat segera melaksanakan hak-haknya untuk mengeksekusi barang – barang jaminan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Beni Indrawan selaku pengganti sementara Penyelia unit Dalam Negeri dan Kliring, hari Senin tanggal 11 Juli 2011 pukul 10.00 WIB, diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan eksekusi barang jaminan tidak dapat dilakukan sendiri oleh PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta. Pihak bank harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Hasil eksekusi barang jaminan digunakan untuk membayar hutang nasabah beserta bunganya kepada bank. Apabila terdapat sisa hasil penjualan barang jaminan, maka sisa tersebut diserahkan kepada nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Beni Indrawan selaku pengganti sementara Penyelia unit Dalam Negeri dan Kliring PT BNI Cabang Utama Surakarta, hari Senin tanggal 11 Juli 2011 pukul 10.10 WIB, diperoleh hasil bahwa BNI Cabang Utama Surakarta tidak menangani prosedur permohonan eksekusi barang jaminan. Prosedur permohonan eksekusi barang jaminan dilakukan oleh PT BNI Cabang Sebelas Maret. PT BNI Cabang Utama Surakarta melakukan kegiatan sebatas terkait dengan Administrasi Kredit, dalam hal ini salah satunya adalah menerbitkan bank garansi. Sedangkan PT BNI Cabang Sebelas Maret merupakan Sentra Kredit Kecil yang salah satu kegiatannya adalah mengajukan permohonan eksekusi barang jaminan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Beni Indrawan selaku pengganti sementara Penyelia unit Dalam Negeri dan Kliring dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dilakukan PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta apabila terjamin wanprestasi terhadap perjanjian bank

commit to user



garansi adalah sebagi berikut. Upaya yang pertama adalah penggantian. Hal ini dilakukan dengan cara mencairkan rekening terjamin yang digunakan sebagai jaminan. Upaya kedua adalah pengubahan perjanjian bank garansi menjadi perjanjian kredit. Hal ini dilakukan apabila terjamin setuju untuk membuat perjanjian kredit dengan pihak bank. Upaya yang ketiga adalah dengan mengeksekusi barang jaminan. Hal ini dilakukan apabila terjamin tidak bersedia untuk mengubah perjanjian bank garansi menjadi perjanjian kredit. Permohonan eksekusi barang jaminan bukan menjadi tugas PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta, melainkan dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia Cabang Sebelas Maret.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya hukum yang dilakukan bank apabila terjamin wanprestasi dalam perjanjian bank garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta, dapat diambil simpulan sebagai beriukut : 1. Prosedur pemberian bank garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pemberian bank garansi dengan jaminan full cover dan pemberian bank garansi dengan jaminan tidak full cover. Bank garansi dengan jaminan full cover berarti jaminan berupa rekening mempunyai nominal yang sama atau lebih dari jumlah bank garansi yang diminta. Sedangkan bank garansi dengan jaminan tidak full cover berarti nominal rekening nasabah tidak cukup untuk mengcover jumlah bank garansi yang diminta sehingga diperlukan jaminan tambahan berupa aset nasabah sesuai yang disebutkan dalam Perjanjian Penerbitan Bank Garansi (PPGB). Dalam pemberian bank garansi dengan jaminan full cover diperlukan analisis dari analis kredit untuk menilai jaminan yang diberikan nasabah. Penerbitan bank garansi oleh PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta yang diatur dalam Pedoman dan Kebijakan Kredit Retail Market telah sesuai dengan syarat – syarat penerbitan bank garansi yang terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/110/Kep./Dir/UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan NonBank serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: SE 11/11 Perihal Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan NonBank. 2. Upaya hukum yang dilakukan PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta apabila terjamin wanprestasi dalam perjanjian bank garansi meliputi penggantian, pengubahan perjanjian bank garansi menjadi perjanjian kredit, dan eksekusi barang jaminan.

commit to user 87



B. Saran 1. Pemberian bank garansi di PT Bank Negara Indonesia Cabang Utama Surakarta sebaiknya diarahkan untuk dijamin dengan jaminan full cover. Hal ini untuk mengantisipasi apabila terjamin melakukan wanprestasi terhadap perjanjian bank garansi, maka bank secara langsung dapat mencairkan rekening untuk memperoleh penggantian dana senilai dengan yang digunakan pada saat membayar klaim kepada penerima jaminan. 2. Perlu lebih ditekankan dalam Perjanjian Penerbitan Bank Garansi (PPGB) yang memuat tentang persetujuan terjamin untuk mengubah perjanjian bank garansi menjadi perjanjian kredit apabila terjamin melakukan wanprestasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari eksekusi barang jaminan yang akan menambah biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank karena bank tidak dapat melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

commit to user

Penulisan Hukum (Skripsi)

Recommend Documents