Penulisan Hukum (Skripsi)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GIRI SUKADANA KABUPATEN WONOGIRI DALAM PERSPEKTIF UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH.

Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh Arifiati Dian Mayangsari NIM E. 0005330 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010

commit to user i


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi) KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GIRI SUKADANA KABUPATEN WONOGIRI DALAM PERSPEKTIF UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH.

Oleh Arifiati Dian Mayangsari NIM E. 0005330 Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Surakarta, Oktober 2010

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. DR. Jamal Wiwoho, S.H.,MHum NIP 1961110081987021001

Pujiyono, S.H., M.H NIP 197910142003121001

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi) KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GIRI SUKADANA KABUPATEN WONOGIRI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH. Oleh Arifiati Dian Mayangsari NIM E. 0005330 Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada : Hari

: Rabu

Tanggal : 27 Oktober 2010 DEWAN PENGUJI 1. Anjar Sri CN., S.H., M.Hum

:...........................................................

Ketua 2. Pujiyono, S.H.,M.H

:...........................................................

Sekretaris 3. Prof. DR. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum :........................................................... Anggota Mengetahui Dekan, Mohammad Jamin, S.H.,M.Hum NIP.196109301986011001

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama

: Arifiati Dian Mayangsari

NIM

: E0005330

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul “ KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GIRI SUKADANA KABUPATEN WONOGIRI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH.’’ adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta,

Oktober 2010

yang membuat pernyataan

Arifiati Dian Mayangsari NIM. E0005330

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK

Arifiati Dian Mayangsari, E 0005330. 2010. KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GIRI SUKADANA KABUPATEN WONOGIRI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH. Penulisan Hukum (skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tujuan dari penulisan hukum ini ialah untuk mengetahui Peran utama Pemerintah Daerah Wonogiri terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana dan fungsi utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana bagi Pemerintah Daerah Wonogiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penulis melakukan penelitian pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri. Jenis data yang dipergunakan yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari teknik pengumpulan data primer dimana dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi serta teknik data sekunder melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif. Secara ringkas permasalahan yang diteliti, menghasilkan beberapa kesimpulan, (1) bahwa peran Pemerintah Daerah Wonogiri terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana adalah Bupati mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi dan Dewan Pengawas, Bupati melakukan pembinaan umum, serta sebagai pemberi dana permodalan bagi Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana itu sendiri. (2) PD. BPR Giri Sukadana mempunyai fungsi bagi Pemerintah Daerah Wonogiri, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, memberikan kredit, melakukan kerjasama, serta sebagai pemasukan pendapatan asli daerah. Dengan dikeluarkannya produk pelayanan berupa simpanan dan kredit sangat membantu perkembangan pendapatan laba PD BPR Giri Sukadana.

Kata kunci : Perusahaan Daerah, peran utama Pemerintah, fungsi utama Perusahaan Daerah.

commit to user v


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

Arifiati Dian Mayangsari, E 0005330. 2010. KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 1996 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GIRI SUKADANA KABUPATEN WONOGIRI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH (The Juridicial Study of the Implementation of the Regional Governmental Regulation Point 6, 2008 About the Change of the Regional Governmental Regulation Point 16, 1996 About the Local Governmental Company of Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana in Wonogiri Regency in the Perspective of the Ordinance Point 5, 1962 About the Local Governmental Company). Faculty of Law. Sebelas Maret University. Surakarta. The purpose of this legal writing is to find out the Role of the Local Government of Wonogiri Regency to the Local Governmental Company Of Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana, and also to find out the function of the Local Governmental Company of Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana for the Local Government of Wonogiri Regency. This research is a descriptive empirical legal research. The writer carries out such a research to the Local Governmental Company of Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana, Wonogiri Regency. The data employed here are primary and secondary data. The primary data are gathered by interviews and observation, while the secondary data are collected through literature study. The analysis is carried out qualitatively in interactive model. The results of this legal research can be concluded as follows: (1) the Role of the Local Government of Wonogiri Regency is that The Regent appoints and dismisses the Management Board and Controller Board, the Regent also gives general establishment, and becomes the contributor of the financial aid for Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana itself; (2) the function of the Local Governmental Company of Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana for the Wonogiri Local Government is to gather such finance from the local residents, give credits, have such a cooperation, and as the genuine local income contributor. By releasing services such as saving and credits can really help the development of income profit of PD. BPR Giri Sukadana.

Key words: Local Governmental Company, the Main Role of the Local Government, the Main Function of Local Governmental Company.

commit to user vi


digilib.uns.ac.id

MOTTO

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu' ” (Q. S. Al Baqarah : 45)

“Jangan pernah mengecilkan arti seseorang, suatu saat ia bisa jadi penentu kesuksesanmu ataupun kehancuranmu”

“Bahagia tidak terletak pada apa yang kita inginkan, melainkan karena kita tidak menginginkan apa yang tidak dapat kita miliki.”

“If you have nothing nice to say, say nothing at all”

commit to user vii


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini teruntuk : 1. Ayah dan ibu, terima kasih atas kasih

sayang,

cinta,

dan

pengorbanan dalam hidupku. 2. Chayi’ku

sayang,

semoga

kita

berdua menjadi kebanggaan kedua orangtua kita. 3. Sahabat dan temanku....

commit to user viii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Bismillaahirrohmaanirrohiim, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas penulisan hukum dengan sebaik-baiknya yang berjudul “KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16

TAHUN

1996

TENTANG

PERUSAHAAN

DAERAH

BANK

PERKREDITAN RAKYAT GIRI SUKADANA KABUPATEN WONOGIRI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH.’’. Penulisan hukum ini penulis susun guna memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan

penulisan

hukum

ini

masih

terdapat

kekurangan

maupun

ketidaksempurnaan di dalamnya, karena keterbatasan pengetahuan penulis sendiri. Atas kekurangan tersebut, penulis mengharapkan kritik maupun saran yang bersifat membangun guna ke depan menjadi lebih baik lagi. Penyusunan penulisan hukum ini juga tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari segala pihak hingga terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang kepada : 1. Bapak Moh. Jamin, S.H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan selaku Pembimbing akademik Penulis, terima kasih atas kesempatan bagi penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Ibu Ambar Budi S. S.H., M. Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata. 3. Bapak Prof. DR. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing I penulis dan Bapak Pujiyono,S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.

commit to user ix


digilib.uns.ac.id

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas segala dedikasinya terhadap seluruh mahasiswa termasuk penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 5. Bapak Ibu karyawan serta staff Tata Usaha, bagian Akademik, bagian Kemahasiswaan, bagian Transit, Bagian Keamanan, dan bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Univertsitas Sebelas Maret. 6. Bapak Drs. Ige Budiyanto, M.S.i selaku Pimpinan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri. 7. Ibu Wiwit, yang selama penelitian membantu penulis dalam perolehan datadata penelitian beserta karyawan-karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana. 8. Bapak Ibu, yang selalu menjaga, menyayangi dan mencintai penulis dengan caranya sendiri, terimakasih tak terhingga penulis ucapkan. 9. Kakakku, chayi, terimakasih untuk pengertian dan perhatiannya selama ini. 10. Kakak, Gideon Adi Nugroho, S.S, thank you 4 all.... 11. Kakak, Sangga Ota Kharisma, S.STP, terimakasih.... 12. Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum UNS angkatan 2006 dan sebagian angkatan 2005, menil, ratna, vani(iting), vani, cyla, itak, ayun, rl-mate, teman ada saat kita tertawa namun seorang sahabat ada di saat kita tertawa maupun menangis, terimakasih buat kebersamaan dan persahabatannya, teman.. 13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan penulisan hukum ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Penulis memohon maaf jika terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dalam penyusunan penulisan hukum ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Amiin Yaa Robbal Alamiin. Surakarta,

commit to user x

Penulis,

Oktober 2010


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..............................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .......................................................

iii

HALAMAN PERNYATAAN .........................................................................

iv

ABSTRAK ......................................................................................................

v

ABSTRACT.....................................................................................................

vi

MOTTO ...........................................................................................................

vii

PERSEMBAHAN ............................................................................................

viii

KATA PENGANTAR .....................................................................................

ix

DAFTAR ISI....................................................................................................

xiii

DAFTAR BAGAN ..........................................................................................

xiv

DAFTAR LAMPIRAN....................................................................................

xv

BAB I

: PENDAHULUAN ..........................................................................

1

A. Latar Belakang .........................................................................

1

B. Rumusan Masalah ....................................................................

4

C. Tujuan Penelitian .....................................................................

4

D. Manfaat Penelitian ...................................................................

5

E. Metode Penelitian ....................................................................

5

F. Sistematika Penulisan Hukum ................................................

11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ................................................................

13

A. Kerangka Teori.........................................................................

13

1. Tinjauan Tentang Implementasi ........................................

13

a. Pengertian Implementasi .............................................

13

b. Teori-teori Implementasi .............................................

14

2. Tinjauan tentang Pemerintah Daerah ................................

16

a. Pengertian Pemerintah Daerah ....................................

16

commit to user xi


digilib.uns.ac.id

b. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .........

17

c. Keuangan Daerah .........................................................

18

3. Tinjauan Tentang Perusahaan Daerah ...............................

19

a. Pengertian Perusahaan ...............................................

19

b. Perusahaan Daerah ......................................................

20

c. Pengaturan Perusahaan Daerah ....................................

22

d. Sifat, Tujuan dan Lapangan Usaha Perusahaan Daerah ..........................................................................

23

e. Eksistensi Perusahaan Daerah di Indonesia ................

23

f. Kelebihan dan Kekurangan dari Perusahaan Daerah ..........................................................................

24

g. Prosedur Pendirian Perusahaan Daerah .......................

26

4. Tinjauan Tentang Bank .....................................................

27

a. Pengertian Bank ..........................................................

27

b. Peraturan Pendirian Bank ............................................

28

c. Prinsip-prinsip Perbankan ...........................................

29

d. Jenis-jenis Bank ..........................................................

30

5. Tinjauan Tentang Bank Perkreditan Rakyat .....................

31

a. Definisi Bank Perkreditan Rakyat ...............................

31

b. Tujuan PD BPR ...........................................................

31

c. Peraturan Pendirian BPR..............................................

32

d. Modal PD BPR ............................................................

33

6. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah...................................

34

a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 ......................

34

b. Materi Muatan Peraturan Daerah .................................

35

c. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah ...............

35

B. Kerangka Pemikiran.................................................................

37

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN.......................................................

39

A. Hasil Penelitian ........................................................................

39

1. Deskripsi PD BPR Giri Sukadana ....................................

39

commit to user xii


digilib.uns.ac.id

2. Peran Pemerintah Daerah Wonogiri Terhadap PD BPR Giri Sukadana ...........................................................................

51

3. Fungsi PD BPR Giri Sukadana Bagi Pemerintah Daerah Wonogiri ............................................................................

52

B. Pembahasan..............................................................................

54

1. Peran Pemerintah Daerah Wonogiri Terhadap PD BPR Giri Sukadana ..........................................................................

54

2. Fungsi PD BPR Giri Sukadana Bagi Pemerintah Daerah Wonogiri ............................................................................

60

PENUTUP………………................................................................................

67

A. Simpulan………….. ................................................................

67

B. Saran…………….....................................................................

69

DAFTAR PUSTAKA

................................................................................

LAMPIRAN

commit to user xiii

70


digilib.uns.ac.id

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Model Analisa Data Interaktif

11

Bagan 2 : Teori Implementasi Bekerjanya Hukum Robert Seidman

31

Bagan 3 : Kerangka Pemikiran

34

Bagan 4 : Stuktur organisasi PD BPR Giri Sukadana

42

commit to user xiv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

Surat Ijin Penelitian

Lampiran II

Surat Keterangan Penelitian

Lampiran III

Rincian Penyertaan Modal

Lampiran IV

Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 210 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonogiri Pada PD. BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri.

Lampiran V

Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 222 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonogiri Pada PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri.

Lampiran VI

Peraturan Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Pendirian PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri

Lampiran VII

Keputusan Direksi PD BPR Giri Sukadana Nomor 07/SKD/I/1998 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri

Lampiran VIII

Keputusan Direksi PD BPR Giri Sukadana Nomor 017/SKD/XII/2008 Tentang Penetapan dan Rencana Kerja PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri Tahun 2009

Lampiran IX

Keputusan Direksi PD BPR Giri Sukadana Nomor 010/SKD/XII/2009 Tentang Penetapan dan Rencana Kerja PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri Tahun 2010

commit to user xv


digilib.uns.ac.id

commit to user xvi


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada Pasal 1 ayat (3) mengamanatkan

Indonesia

sebagai

negara

hukum,

sehingga

dalam

penyelenggaraan kenegaraan harus berdasar sistem hukum. Dalam upaya mengisi kemerdekaan yang diamanatkan dalam UUD 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah meningkatkan perekonomian dalam upaya meningkatkan taraf hidup untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Indonesia

sebagai

negara

berkembang

dituntut

untuk

terus

melaksanakan pembangunan sebagai sarana mewujudkan cita-cita bangsa sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup rakyat. Tentu saja dalam pelaksanaan pembangunan tersebut harus merata di seluruh pelosok tanah air dengan mekanisme yang terencana, terprogram, terarah serta berkesinambungan. Pembangunan nasional Indonesia merupakan usaha meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan yang dihadapi, dalam upaya merealisasikan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV, yaitu : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia dalam upaya pelaksanaan pembangunan, maka pembangunan di Indonesia dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan negara yaitu mensejahterakan masyarakat. Indikator suatu masyarakat sejahtera adalah terpenuhinya bidang

commit to user 1


digilib.uns.ac.id 2

ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Peranan Pemerintah sangat dominan sebagai penentu dan pengambil kebijaksanaan pembangunan tingkat nasional, sementara Pemerintah Daerah merupakan bentuk panjang tangan dari Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah dan pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Pembentukan Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Keberadaan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang intinya memberikan otonomi daerah. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur bagi propinsi, Bupati pada kabupaten, atau Walikota bagi kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008). Pemberian otonomi bagi daerah memungkinkan bagi daerah untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian. diharapkan daerah yang bersangkutan dapat lebih memahami dalam upaya memenuhi aspirasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran karena secara langsung berhubungan atau kontak dengan masyarakat. Salah satu bagian terpenting untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan dalam hal keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor esensial sebagai barometer tingkat kemampuan Daerah melaksanakan konsep otonomi,

commit to user


digilib.uns.ac.id 3

dengan kata lain daerah membutuhkan dana demi penyelenggaraan urusan rumah tangganya (Josef Riwu Kaho, 1997:124). Suatu daerah untuk dapat menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dengan baik, maka perlu adanya dana yang memadahi sebagai upaya untuk melaksanakan Mengingat

pembangunan

ketersediaan

dalam

dana

upaya

sangat

mensejahterakan

penting

dalam

masyarakat.

penyelenggaraan

pemerintahan, maka daerah harus mampu berupaya untuk memunculkan usaha yang dapat menjadi pemasukan daerah. Daerah tidak hanya mengandalkan bantuan dana dari Pemerintah melainkan wajib dituntut kemandiriannya untuk memperoleh dana yang merupakan hasil usaha pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Adapun yang menjadi sumber penerimaan asli daerah menurut Kansil dan Christine adalah (C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2002: 107): a. Hasil Pajak Daerah, b. Hasil Retribusi Daerah, c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, lain- lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset daerah dan jasa giro. Berdasarkan hal tersebut di atas untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka daerah dimungkinkan untuk mendirikan perusahaan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (UU Nomor 5 Tahun 1962). Menurut Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1962 bahwa dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

commit to user


digilib.uns.ac.id 4

Wonogiri Nomor 16 Tahun 1996 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Perda Nomor 6 Tahun 2008). B. Perumusan Masalah Adapun masalah yang akan diteliti dan dibahas pada penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah peran Pemerintah Daerah Wonogiri terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana? 2. Apakah fungsi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana bagi Pemerintah Daerah Wonogiri? C. Tujuan Penelitian Dalam melaksanakan suatu penelitian tentu ada tujuan atau maksud yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang dikehendaki penulis pada kegiatan ini adalah : 1. Tujuan Obyektif. a. mengetahui peran pemerintah daerah Wonogiri terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan Daerah mengingat keberadaannya sebagai salah satu dari sejumlah penerimaan asli daerah, tepatnya di Daerah Kabupaten Wonogiri. b. mengetahui fungsi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana bagi Pemerintahan Daerah Wonogiri dalam

menunjang

pembangunan di Daerah Kabupaten Wonogiri. 2. Tujuan Subyektif. a. memperkaya pengetahuan dan membuka wawasan akan hal ikhwal pembiayaan pembangunan dengan alokasi dana dari hasil Perusahaan Daerah, khususnya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana di Kabupaten Wonogiri.

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

b. memperoleh data yang akan penulis pergunakan dalam menyusun skripsi sebagai prasyarat untuk dapat mencapai gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. D. Manfaat Penelitian Manfaat yang penulis harapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis. a. sebagai salah satu referensi atau acuan bagi penelitian berikutnya di masa yang akan datang. b. sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umunya, khususnya ilmu hukum. 2. Manfaat Praktis. a. sebagai wahana informasi bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para pembaca pada khususnya. b. sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis dalam bidang ilmu hukum perdata, khususnya perihal seluk beluk perusahaan daerah di Kabupaten Wonogiri. E. Metode Penelitian Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum empiris, dimana pada penelitian hukum empiris ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan pada data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2007 : 52). Data sekunder yaitu berupa Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana yang

commit to user


digilib.uns.ac.id 6

kemudian dilanjutkan dengan data primer yaitu melakukan wawancara langsung dengan Direksi PD. BPR Giri Sukadana, Staff Bagian Umum PD. BPR Giri Sukadana, dan salah satu nasabah PD. BPR Giri Sukadana. 2. Lokasi Penelitian Penulis mengambil penelitian di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadan Kabupaten Wonogiri karena pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan tersedianya data yang penulis perlukan untuk penelitian. 3. Sifat Penelitian Laporan penelitian adalah penelitian deskriptif, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek peneliti sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. (Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 1994 : 73). Kemudian dari faktor-faktor yang ada penulis menganalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan obyek yang diteliti sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan umum. Disamping itu, hasil penelitian ini memberikan gambaran yang merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini mengulas lebih jauh mengenai peran Pemerintah Daerah Wonogiri terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana serta fungsi Perusahaan Daerah Giri Sukadana bagi pemerintah Daerah Wonogiri. 4. Jenis Data Data adalah hasil dari penelitian, baik berupa fakta-fakta atau angka-angka yang dapat dijadikan bahan suatu sumber informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Jenis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

a. Data Primer Data primer adalah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, atau melalui penelitian lapangan, yaitu berupa hasil wawancara dengan Direktur utama PD. BPR Giri Sukadana, Staff Bagian Umum PD. BPR Giri Sukadana, dan beberapa nasabah PD. BPR Giri Sukadana. b. Data Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli, yang memuat informasi atau data tersebut. Data sekunder ini mencakup dokumendokumen resmi (Surat Keputusan Bupati Wonogiri dan Direksi PD BPR Giri Sukadana) buku-buku literatur lainnya, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan internet (terlampir). 5. Sumber Data Sumber data juga digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder adalah sejumlah data keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung melalui studi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder di bidang hukum dapat diperoleh dari bahan-bahan hukum yang dibedakan menjadi : a. Bahan hukum primer Merupakan bahan hukum yang utama dalam penelitian ini, meliputi : 1) Undang-Undang Dasar 1945; 2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1996 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri;

commit to user


digilib.uns.ac.id 8

3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah. b. Bahan Sekunder. Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan menganalisa bahan hukum primer. Bahan hukum Sekunder meliputi : 1) buku-buku ilmiah di bidang hukum; 2) makalah dan hasil-hasil karya ilmiah para srajana. c. Bahan Hukum Tersier. Merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi : 1) surat kabar 2) internet 6. Teknik Pengumpulan Data Untuk

mendapatkan

data

dalam

penelitian

ini,

penulis

menggunakan tehnik pengumpulan data yang berupa : a. Wawancara Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada sumber data primer mengenai masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan pada subjek yang dipilih sebagai responden, dilakukan secara mendalam dan terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan agar diperoleh data yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

commit to user


digilib.uns.ac.id 9

b. Observasi Merupakan upaya memperoleh data dengan melihat atau mengamati obyek yang diteliti serta melakukan pencatatan terhadap gejala yang ada. c. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data dengan jalan menggali data dari dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur, peraturan perundangan dan lainnya. 7. Tehnik Analisis Data. Tekhnik analisis data yang dipergunakan penulis adalah dengan analisis isi (content analysis). Adapun model analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif model interaktif (interactive model of analysis) yaitu dilakukan dengan cara interaksi, baik antara komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus. Dalam bentuk ini, peneliti tetap bergerak di antara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak diantara tiga komponen analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitian berakhir. (H.B. Sutopo, 2002:94-95). Adapun ketiga komponen tersebut adalah : a. Reduksi Data. Reduksi data adalah bagian analisis, berbentuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal- hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Menurut HB. Soetopo (1992:12), reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari field not. Proses ini berlangsung sejak awal penelitian dan pada saat pengumpulan data. Reduksi data ini dilakukan dengan membuat singkatan, coding, memusatkan tema, menulis memo dan menentukan batas- batas permasalahan. Proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan dan

commit to user


digilib.uns.ac.id 10

abstraksi data dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tulis di lapangan. Reduksi data langsung terus- menerus sepanjang pelaksanaan riset sampai laporan akhir lengkap tersusun. b. Penyajian Data. Suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Selain itu, penyajian data

sebagai

kumpulan

informasi

tersususn

yang

memberikan

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian- penyajian yang lebih merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid (Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman dalam Tjejep Rohendi Rohidi, 1992:17). Sajian data sebaik- baiknya berbentuk tabel, gambar, matriks, jaringan kerja, dan kaitan kegiatan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan. Peneliti diharapkan dari awal dapat memahami arti berbagai hal yang ditemui sejak awal penelitian, Dengan demikian dapat menarik kesimpulan yang terus dikaji dan diperiksa seiring dengan perkembangan penelitian yang dilakukan. Proses analisis dengan 3 (tiga) komponen diatas dilakukan secara bersamaan merupakan model analisis mengalir (flow model of analysis). Metode analisis inilah yang digunakan dalam penelitian ini. Reduksi data dilakukan sejak proses sebelum pengumpulan data yang belum dilakukan, diteruskan pada waktu pengumpulan data dan bersamaan dengan dua komponen yang lain. Tiga komponen tersebut masih mengalir dan tetap saling menjalin pada waktu kegiatan pengumpulan data sudah berakhir sampai dengan proses penulisan penelitian selesai. c. Penarikan Kesimpulan. Kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan- kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung (Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman dalam Tjejep Rohendi, 1992:19). Dengan penggunaan data kualitatif ini maka akan didapat

commit to user



gambaran yang lengkap dan menyeluruh terhadap keadaan yang nyata sesuai dengan penelitian yang diteliti. Teknik analisis yang meliputi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan seperti yang telah diuraikan diatas, dalam penelitian ini oleh peneliti telah diusahakan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian. Bagan . 1 Model analisa data interaktif

Pengumpulan Data

Reduksi Data

Sajian Data

Penarikan Kesimpulan

F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan mengenai

sistematika

penulisan

hukum

serta

untuk

mempermudah

pemahaman berkaitan seluruh isi penulisan hukum ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan hukum ini yang terdiri dari empat Bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

commit to user



BAB I

: PENDAHULUAN Pada bab ini terdiri dari subbab-subbab yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan penelitian,

manfaat

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. Bab pertama ini merupakan awal yang menjadi dasar, bahan pertimbangan, serta patokan dari karya ini. BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Meliputi Kerangka Teori yang berisi Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Daerah, Tinjauan Umum tentang Perusahaan Daerah, Tinjauan Umum tentang Badan Perkreditan Rakyat; serta Kerangka Pemikiran yang berupa bagan untuk mempermudah membaca alur dari penelitian hukum.

BAB III

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini merupakan bab inti dan paling penting. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang peran Pemerintah Daerah Wonogiri terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana. serta fungsi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana bagi Pemerintah Daerah Wonogiri.

BAB IV

: PENUTUP Bab Penutup adalah bab terakhir. Bab ini menerangkan dari keseluruhan uraian yang telah dipaparkan ke dalam bentuk kesimpulan dan juga memuat saran-saran apa yang sesuai dengan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Tentang Implementasi. a. Pengertian implementasi Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan pengertian dari implemetasi ialah pelaksanaan; penerapan. Sehubungan dengan judul yang penulis ambil, maksud dari implementasi dalam judul penulisan hukum (skripsi) ini adalah pelaksanaan. Jadi, bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah tentang PD BPR Kabupaten Wonogiri ini dalam perspektif UU Perusahaan Daerah. Kamus Webster dalam Wahab, dalam Joko Widodo (2008:86), mengungkapkan bahwa : “Implementasi diartikan sebagai “to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu” Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Solichin Abdul Wahab 2001: 65, yaitu : “Those action by public or private individuals (or group) that are directed the achivement of objectives set forth in prior policy decisions”. (tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu atau pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan) Lebih lanjut Daniel. A Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) dalam Solichin Abdul Wahab 2001 : 65 menjelaskan makna implementasi sebagai berikut : “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian

commit to user 13



implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian – kejadian dan kegiatan – kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman – pedoman kebijakanaan negara, yang mencakup baik usaha – usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian – kejadian.” b. Teori Implementasi Teori Implementasi, menurut Robert Seidman, bekerjanya hukum, yaitu setiap peraturan memberitahukan bahwa bagaimana seorang pemegang peranan (role occupant) itu diharapkan bertindak; bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan komplek sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya; bagaimana lembagalembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan komplek begitu juga kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenali diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan; dan bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturanperaturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan komplek kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi. (http://www.google.co.id/#hl=id&source=hp&biw=1280&bih=638&q=TE ORI+implementasi+%27robert+seidman%27&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs _rfai=&fp=bfb8fcd9b9a5acfd 31 Oktober 2010, Pukul 16.30 WIB)

commit to user



BAGAN 2. TEORI IMPLEMENTASI BEKERJANYA HUKUM ROBERT SEIDMAN

Bidang kerjanya kekuatan sosial

Lembaga pembuat peraturan Umpan balik

norma

norma

Birokrasi dan penegak hukum

Aktifitas penerapan sanksi

Umpan balik

Pemegang peranan

Umpan balik Bidang bekerjanya kekuatan sosial

Bidang bekerjanya kekuatan sosial

Secara umum sudut pandang yang digunakan dalam memahami pengertian implementasi dan tahapan dari implementasi dijelaskan oleh Wahab (2004:84), sebagai berikut : 1) Dalam implementasi sebagian batas program pemerintah pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan yang berusaha keras mempengaruhi perilaku-perilaku birokraasi atau pejabat-pejabat lapangan dalam rangka pemberian pelayanan atau jasa kepada masyarakat atau mengatur perilaku dari suatu atau lebih kelompok sasaran. 2) Implementasi dilihat sebagai suatu kegiatan di lapangan berfokus kepada tindakan/perilaku para pejabat dan instansi –instansi di

commit to user



lapangan, dalam upaya untuk menanggulangi gangguan-gangguan yang terjadi pada wilayah kerjanya yang disebabkan oleh usaha-usaha pejabat di luar instansi demi mencapai berhasilnya suatu kebijakan baru. 3) Implementasi dapat pula dilihat sebagai usaha yang dilakukan pada kelompok sasaran dalam hal ini adalah masyarakat dimana pandangan mereka mungkin saja serupa dengan pandangan dan persepsi pejabat pusat. Persepsi kelompok sasaran tersebut sangat penting artinya bagi pejabat-pejabat pusat oleh karena dapat mengantisipasi umpan balik perilaku yang mendasari penyusunan setiap program atau kebijakan. Pada dasarnya implementasi terdiri dari lima tahapan, yaitu : 1) Output kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan-badan pelaksana. 2) Kepatuhan–kepatuhan kelompok sasaran terhadap kebijakan tersebut. 3) Dampak nyata keputusan tersebut. 4) Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut. 5) Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang, baik berupa perbaikan mendasar atau upaya untuk melaksanakan perbaikan dalam hal isinya. 2. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah. a. Pengertian Pemerintah Daerah Definisi Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UndangUndang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip motonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan peangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

commit to user



Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan mayarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. b. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa asas-asas penyelenggaraan Pemerintah Daerah ada 3 (tiga) yaitu : 1) Asas Desentralisasai Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). 2) Asas Dekonsentrasi Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (Pasal 1 ayat (8) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

commit to user



3) Asas Pembantuan Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/ kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). c. Keuangan Daerah Pengertian keuangan daerah sebagai bagian penting dalam Pemerintah Daerah, dapat diambil dari Pasal 155 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut : 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan

daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. 3) Administrasi

pendanaan

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi

pendanaan

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Selain itu, menurut Pasal 157 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sumber pendapatan daerah terdiri atas: 1) Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: a) hasil pajak daerah; b) hasil retribusi daerah; c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

commit to user



d) lain-lain PAD yang sah; (jasa giro, sumbangan pihak ketiga, askes, bunga pinjaman/dana bergulir) 2) Dana Perimbangan (pusat, provinsi); dan 3) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah (hibah, bantuan provinsi, bagi hasil dengan provinsi pajak bahan bakar, bantuan keuangan dari provinsi). 3. Tinjauan Tentang Perusahaan Daerah. a. Pengertian Perusahaan Perusahaan menurut Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982): Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997) bahwa Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Menurut Molengraaff, Perusahaan adalah ”keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan (Abdulkadir, 2002:7).” Menurut Polak, ”Memandang perusahaan dari sudut komersial, artinya baru dapat dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan (Abdulkadir, 2002:8).”

commit to user



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur-unsur perusahaan adalah (Abdulkadir, 2002:10-12): 1) badan usaha; 2) kegiatan dalam bidang perekonomian; 3) Terus-menerus; 4) Bersifat tetap; 5) Terang-terangan; 6) Keuntungan dan atau laba; dan 7) Pembukuan; b. Perusahaan Daerah Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Pasal 177 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan,

penggabungan,

pelepasan

kepemilikan,

dan/atau

pembubarannya ditetapkan dengan perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang. Berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1962 dan Perturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Daerah Wonogiri mendirikan Perusahaan Daerah. Salah satu bentuk Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Permendagri Nomor 22 Tahun 2006). Menurut Pasal 1 ayat (5) Permendagri Nomor 22 Tahun

commit to user



2006, Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR Daerah adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimilki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan amanat ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan perusahaan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri dalam Nageri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2006 tentang pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daearah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1999 tentang kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1996 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Perda Nomor 6 Tahun 2008) maka Pemerintah Daerah Wonogiri mendirikan Badan Usaha Milik Daerah berupa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana. Adapun yang dimaksud, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat PD BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan [Pasal 1 ayat (6) Perda Nomor 6 Tahun 2008]. Untuk selanjutnya penulisan Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana akan disingkat BPR Giri Sukadana.

commit to user



Menurut Yuniarto dalam bukunya yang berjudul pemerintahan di daerah menyebutkan bahwa penggolongan Perusahaan Daerah, adalah sebagai berikut (Prabawa Utama, 1991: 62): 1) Perusahaan Daerah yang bersifat menyelenggarakan kepentingan umum, yakni perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah daerah dengan prinsip pokok mencari keun tungan untuk mengisi Kas Daerah akan tetapi perlu juga diperhatikan kesejahteraan dan ketentraman penduduk, dengan menjaga jangan sampai penduduk dengan adanya perusahaan itu malah menjadi tidak tentram. 2) Perusahaan daerah bersifat ekonomi, artinya perusahaan ini tidak melayani kepentingan penduduk secara langsung dan berorientasi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. c. Pengaturan Perusahaan Daerah. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perusahaan Daerah ditentukan, Perusahaan Daerah didirikan dengan peraturan daerah atas kuasa undangundang ini. Perusahaan Daerah tersebut adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya peraturan daerah yang yang bersangkutan. Peraturan Daerah tentang pendirian Perusahaan Daerah itu mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan. Menurut ketentuan Pasal 1 huruf (d) Undang-Undang Perusahaan daerah instansi atasan adalah Menteri Dalam Negeri bagi Propinsi dan Gubernur bagi Kabupaten. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Perusahaan Daerah, dengan tidak mengurangi

ketentuan

dalam undang-undang

ini

serta

peraturan

pelaksanaannya, maka terhadap badan hukum yang dimaksudkan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Perusahaan Daerah) berlaku segala macam hukum Indonesia.

commit to user



d. Sifat, Tujuan dan Lapangan Usaha Perusahaan Daerah Menurut Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perusahaan Daerah, Perusahaan Dearah merupakan badan usaha pemberi jasa, penyelenggara kemanfaatan umum; dan memupuk pendapatan. Perusahaan Daerah bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi

terpimpin

untuk

memenuhi

kebutuhan

rakyat

dengan

mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Perusahaan Daerah menentukan Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturanperaturan yang mengatur pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Cabangcabang produksi yang penting bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di Daerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. e. Eksistensi Perusahaan Daerah di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menyebutkan bahwa 1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan , berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

commit to user



5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Berdasarkan pasal 33 UUD 1945 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku perekonomian di Indonesia terdiri dari pemerintah, swasta dan koperasi. Perusahaan merupakan salah satu wujud dari keterlibatan pemerintah,

dalam

hal

ini

pemerintah

daerah,

dalam

kegiatan

perekonomian. Dalam rangka pemberian isi otonomi yang riil dan luas kepada daerah dengan mengingat kemampuan daerah masing-masing perlu ditetapkan dasar-dasar untuk mendirikan perusahaan daerah. Hasil Perusahaan Daerah adalah salah satu daripada pendapatan pokok dari daerah. Perusahaan yang didirikan oleh daerah dewasa ini pada umumnya merupakan perusahaan yang tidak mengutamakan mencari keuntungan semata-mata melainkan khususnya ditujukan kepada terwujudnya fungsi sosialnya daripada perusahaan itu terhadap penduduk daerah. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan perundangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah. Titik berat dari semua kegiatan Perusahaan Daerah harus ditujukan ke arah pembangunan daerah, khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umunya dalam rangka ekonomi

terpimpin

untuk

memenuhi

kebutuhan

rakyat

dengan

mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. f. Kelebihan dan Kekurangan dari Perusahaan Daerah Dibandingkan dengan Perusahaan Swasta. Berdasarkan ketentuan hukum pada Pasal 4 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Perusahaan Daerah didirikan dengan suatu Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut merupakan dasar hukum atas berdirinya suatu Perusahaan Daerah. Selanjutnya Perusahaan Daerah tersebut pada Pasal 5 menyebutkan bahwa Perusahaan

commit to user



Daerah

merupakan

badan

usaha

yang

bersifat

memberi

jasa,

menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan. Dengan demikian, disamping menyelenggarakan sebagian dari tugas dan kewenangan pemerintah Daerah yakni menyediakan pelayanan dasar dan pelayanan umum, keuntungan dari Perusahaan Daerah yaitu dapat menghasilkan pendapatan atau laba yang dapat dikontribusikan dalam Pendapatan Asli Daerah, menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat dalam bentuk pinjaman modal usaha dan tabungan serta merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. Untuk Perusahaan Daerah, terdapat beberapa kekurangan yang sering dihadapi, antara lain : permodalan, tarif, peralatan, dan sumber daya manusia. Kekurangan- kekurangan ini dijumpai secara bersama- sama dalam satu perusahaan atau hanya salah satu dari beberapa kekurangan tersebut. Perusahaan yang bersifat pelayanan atau jasa biasanya kerap menemui masalah tarif, sedangkan pada perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang perbankan tidak jarang di hadapkan pada masalah perbankan. Masalah permodalan ini akan dapat diatasi antara lain dengan mengubah struktur pemegang saham Perusahaan Daerah. Selain itu kekurangan yang sering dijumpai terkait dengan aturan birokrasi yang sejumlah besar aturan tersebut dapat menghambat pengembangan perusahaan daerah. Pemerintah Daerah lebih memilih mendirikan Perusahaan Daerah daripada Perusahaan Swasta yang lain, karena, Perusahaan Swasta, yang modalnya dimiliki oleh swasta, umumnya berbentuk PT (atau salah satu dari bentuk-bentuk usaha yang ada berdasarkan peraturan perundangundangan), dimana PT berorientasi pada keuntungan dan atau laba yang sebesar-besarnya,

sedangkan

Perusahaan

Daerah,

yang

modalnya

merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah di segala bidang pada khususnya dan pembangunan

ekonomi

nasional

pada

commit to user

umumnya.guna

memenuhi



kebutuhan rakyat, serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. g. Prosedur Pendirian Perusahaan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, mengenai pendirian Perusahaan Daerah, disebutkan bahwa : 1) Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa Undang-Undang ini, 2) Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1) adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut, 3) Peraturan Daerah termaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan. Dalam UU Perusahaan Daerah ini ditetapkan, bahwa Perusahaan Daerah itu adalah suatu badan hukum berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Daerah.

Kedudukannya

sebagai

badan

hukum diperoleh

dengan

berlakunya Peraturan Daerah yang mengatur pendirian Perusahaan Daerah tersebut. Pendirian Perusahaan Daerah menyangkut kepentingan yang lebih luas, yaitu dalam hubungannya dengan pembangunan daerah terhadap pembangunan nasional. Maka sesuai dengan sistem desentralisasi, (system Desentralisasi

yaitu

:

penyerahan

wewenang

pemerintahan

oleh

Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) ), berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, dalam UU Perusahaan Daerah ditegaskan, bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendirian Perusahaan Daerah itu mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atas.

commit to user



4. Tinjauan Tentang Bank a. Pengertian Bank Apabila berbicara tentang Lembaga Keuangan Bank, ada dua istilah yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, yaitu Perbankan dan Bank. Perbankan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut

Ketentuan Pasal 1

angka (1) UU Nomor 20 Tahun 1998, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada angka (2) pasal tersebut ditentukan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pengertian Perbankan itu lebih luas dibandingkan dengan pengertian Bank. Pengertian Perbankan merupakan rumusan umum yang abstrak mencakup 3 (tiga) aspek utama, yaitu : 1) kelembagaan bank, 2) kegiatan usaha bank, 3) cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha bank. Sedangkan pengertian Bank merupakan rumusan khusus yang konkret mencakup 2 (dua) aspek utama, yaitu : 1) badan usaha Bank (corporate company) 2) kegiatan usaha Bank (business activities). Sebagai lembaga yang menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, Bank bukanlah sembarang badan usaha, melainkan yang secara hukum memiliki status yang kuat dengan kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat. Berdasarkan rumusan definisi bank, dapat dipahami pula bahwa kegiatan usaha Bank pada pokoknya meliputi 3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu : 1) menghimpun dana,

commit to user



2) menyalurkan dana, dan 3) memberikan jasa keuangan. Bank adalah tulang punggung pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pengawasan dan pembinaan terhadap Bank oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral sangat menentukan. Semuanya ini diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Badan usaha Bank adalah badan hukum. Menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Perbankan, bentuk hukm Bank Umum dan Bank Perkreditan Rajyat adalah salah satu dari Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi. b. Peraturan Pendirian Bank Pendirian bank pada umumnya diatur dalam undang-undang maupun dalam beberapa peraturan pelaksanaan, antara lain : 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. 3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Badan Usaha Milik Negara. 4) Peraturan Bank Indoneia No.2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum. 5) Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 6) Peraturan Bank Indonesia No.6/22/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat. 7) Peraturan Bank Indonesia No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. 8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutab Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank. 9) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi.

commit to user



10) Badan Hukum Bank yang berupa Perseroan Terbatas tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 11) Badan Hukum Bank yang berupa Perusahaan Daerah tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962. 12) Badan Hukum Bank yang berupa Koperasi tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 13) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. c. Prinsip-Prinsip Perbankan Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus menerapkan prinsip- prinsip yang berlaku dalam perbankan. Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur prinsip dalam perbankan, yaitu prinsip kehati- hatian dan prinsip syariah. Selain prinsip kehati- hatian dan prinsip syariah, dalam perbankan juga dikenal dengan prinsip mengenal nasabah (know your customer). Prinsip mengenal nasbah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui sejauh mungkin identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk kegiatan pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan. Penerapan prinsip mengenal nasabah ini meliputi, baik nasabah bank biasa maupun nasabah bank tanpa berhadapan fisik, seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat- menyurat, dan electronic banking (Munir Fuady, 2001 : 207).

commit to user



d. Jenis-Jenis Bank Jenis Bank menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah : 1) Bank Umum Berdasarkan Pasal 1 angka 3 (tiga) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian Bank Umum adalah Bank yang melaksanakn kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian jasa dalam lalu lintas pembayaran menunjukkan bahwa bank umum menjalankan usaha di bidang jasa yang bersifat umum meliputi seluruh jasa perbankan sebagai lembaga keuangan. 2) Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Pasal 1 angka 4 (empat) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran meliputi tidak menerima simpanan berupa giro yang tunduk pada lalu lintas pembayaran, baik secara tunai maupun dengan surat berharga atau pemindahbukuan. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan fungsi Bank Perkreditan Rakyat yang ditujukan hanya untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat ekonomi lemah.

commit to user



5. Tinjauan Tentang Bank Perkreditan Rakyat a. Definisi Bank Perkreditan Rakyat Wujud dari Perusahaan Daerah salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat yang keberadaannya berbadan hukum dengan kedudukan dan berkantor pusat di daerah. Bank Perkreditan Rakyat diatur menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Permendagri Nomor 22 Tahun 2006). Menurut Pasal 1 (5) Permendagri Nomor 22 Tahun 2006, Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR Daerah adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2006, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri mendirikan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yaitu Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana (BPRGS) yang didirikan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008. Menurut Pasal 1 (6) Perda Nomor 6 Tahun 2008, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat PD BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadan milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. b. Tujuan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dalam Era otonomi daerah menghadapkan daerah untuk memacu kemajuan daerah sejalan diberikannya otonomi guna meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah di bidang keuangan adalah mendirikan lembaga keuangan berbentuk Perusahaan Daerah. Tujuan didirikannya PD. BPR sebagai lembaga keuangan milik daerah adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang

commit to user



serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat (Pasal 4 Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2008). Menurut Pasal 34 Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2008: 1) Laba Bersih Perusahaan Daerah BPR setelah dikurangi pajak yang disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut: a) Bagian Laba untuk Daerah sebesar 55 % (lima puluh lima per seratus); b) Cadangan Umum sebesar 12,5 % (duabelas koma lima per seratus); c) Cadangan Tujuan sebesar 12,5 % (duabelas koma lima per seratus); d) Dana Kesejahteraan sebesar 10 % (sepuluh perseratus); e) Jasa Produksi sebesar 10 % (sepuluh perseratus). 2) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya. 3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya. 4) Pengguna Jasa Produksi ditetapkan Direksi dengan persetujuan Bupati. Adanya PD. BPR Pemerintah Daerah bermaksud meningkatkan partisipasinya terhadap lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah, khususnya melalui PD.BPR, guna meningkatkan PAD. c. Peraturan Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diatur dalam UndangUndang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Penyempurnaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962. Aturan Pelaksana UndangUndang Perbankan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

commit to user



1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Peraturan pendirian BPR terdapat juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2006. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992, BPR dapat didirikan dan dimiliki oleh: 1) warga negara Indonesia; 2) badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya adalah warga negara Indonesia; 3) pemerintah daerah; 4) warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan/atau pemerintah daerah. d. Modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Menurut Pasal 7 Perda kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2008: 1) Modal Dasar Perusahaan Daerah BPR ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). 2) Untuk memenuhi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menambah modal yang disetor secara bertahap setiap tahun yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan atau dari sumber keuangan lainnya yang sah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun. 3) Modal PD. BPR merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Pasal 7 ayat (3) Perda Nomor 6 Tahun 2008: modal PD. BPR merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, berarti PD. BPR merupakan badan usaha berbadan hukum.

commit to user



6. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perda, pengertiannya adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota

dan

tugas pembantuan. Perda

merupakan

penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan khas masing-masing daerah, dan juga dalam Perda, kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah yang penulis maksud di sini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1996 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri. Sebagaimana yang telah dijabarkan, dalam rangka mewujudkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana, sebagai lembaga keuangan yang sehat dan mampu memberikan pelayanan yang optimal dalam penghimpunan dana maupun penyaluran kredit kepada masyarakat, maka dipandang perlu menambah modal dasar guna menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Keterangan lebih lanjut mengenai modal, akan penulis jelaskan pada bab III. b. Materi Muatan Peraturan Daerah Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan

commit to user



Perundang-undangan yang lebih tinggi. Asas yang terkandung dalam materi muatan Peraturan Daerah, yaitu : 1) Pengayoman; 2) Kemanusiaan; 3) Kebangsaan; 4) Kekeluargaan; 5) Kenusantaraan; 6) Bhineka Tunggal Ika; 7) Keadilan; 8) Kebersamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan; 9) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/ atau 10) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Berdasarkan dengan asas yang tersebut di atas, maka pemerintah daerah Kabupaten

Wonogiri

mengeluarkan

Peraturan

Daerah

mengenai

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat. c. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyt Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Nomor 6 Tahun 2008 perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rayat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri, berasal dari kepala daerah dalam hal ini Bupati Wonogiri. Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD kabupaten Wonogiri. Pembahasan Raperda dilakukan oleh DPRD Kabupaten Wonogiri bersama Bupati Wonogiri. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkattingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD Kabupaten Wonogiri yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna.

commit to user



Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten Wonogiri dan Bupati Wonogiri disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur Jawa Tengah dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan BupatiWonogiri dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur.

commit to user



B. Kerangka Pemikiran Bagan. 3 Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962

Pemerintah Daerah Kab. Wonogiri

PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri Perda Nomor 6 Tahun 2008

Fungsi

Keterangan: Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 setiap Pemerintah Daerah berhak mendirikan Perusahaan Daerah dengan Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menurut Pasal 177 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD. Pemerintah Daerah berhak mendirikan perusahaan daerah, salah satunya dapat berupa BPR berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2008. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut Pemerintah Daerah Wonogiri mendirikan PD. BPR Giri Sukadana berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008 perubahan Peraturan Daerah

commit to user



Nomor 16 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rayat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri. Mengingat suatu perusahaan memerlukan modal dan bertujuan mencari untung, maka modal PD. BPR adalah milik Pemerintah Daerah Wonogiri

berupa

kekayaan

daerah

yang

dipisahkan.

Sedangkan

keuntungan berupa laba yang diperoleh dimasukkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dipergunakan untuk pembangunan daerah Wonogiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Deskripsi PD BPR Giri Sukadana. a. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Gedung yang kini ditempati oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana (PD.BPR Giri Sukadana), dahulu adalah kantor Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura Kabupaten Wonogiri yang lama terbengkalai. BPR Giri Sukadana sendiri masih harus mengeluarkan biaya untuk gedung bisa dikatakan layak pakai. Total menghabiskan dana Rp 337,5 juta. Sementara tanah seluas 1.000 meter persegi itu beserta gedungnya adalah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri sebagai penyertaan modal dari Pemkab untuk BPR. Namun hingga kini belum ada peralihan sertifikat dari Pemkab kepada PD. BPR Giri Sukadana. Dengan kata lain, masih hak guna pakai dan diwajibkan membayar sewa tanah dan bangunan sebesar Rp 8,5 juta per tahunnya. Direktur

PD.

BPR

Giri

Sukadana,

Satiman,

S.E.,

M.M.mengemukakan bahwa “BPR Giri Sukadana memiliki aset Rp 12 miliar. Itu di luar aset tidak bergerak tanah dan bangunan. Untuk aset tanah dan bangunan, baru Rp 1,2 miliar yang diinvestasikan pada kami. Harapan kami aset ke depan akan makin bertambah. Target kami meningkat rata-rata sepuluh persen per tahun,” PD. BPR Giri Sukadana mulai beroperasi tanggal 15 Oktober 1993. Dengan alamat kantor Jalan Sri Rejeki Baturetno Kabupaten Wonogiri telp (0273) 461148. Jumlah kantor yaitu 1 (satu) buah kantor pusat yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 222 Pokoh, Wonoboyo, Wonogiri, No telp (0273) 32044. Sedangkan untuk Kantor Baturetno yang beralamat di Jalan Sri Rejeki Baturetno, Wonogiri, telp (0273) 461148.

commit to user 39



PD. BPR Giri Sukadana mempunyai visi perusahaan yaitu “Menjadi BPR yang Kuat, Kompetitif, dan Produktif”. Sedangkan untuk misi perusahaan dari PD. BPR Giri Sukadana adalah : 1) Tumbuh dan berkembang bersama UMKM. 2) Penyedia jasa keuangan yang handal bagi UMKM. 3) Pelayanan dengan sepenuh hati. 4) Berpartisipasi dalam pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dan sebagai salah satu penyumbang PAD. 5) Taat pada perundang- undangan yang berlaku. PD. BPR Giri Sukadana ini adalah perusahaan daerah milik pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri yang didirikan dengan dasar hukum sebagai berikut : 1) Persetujuan

Prinsip

Pendirian

BPR

dari Menteri Keuangan

tanggal 11 Nopember 1991 No. 8 – 1940/MK.13/1991. 2) Ijin Usaha dari Menteri Keuangan tanggal 11 Juli 1993 No. Kep – 142/KM.17/1993. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri No. 5 Tahun 1992 tanggal 11 Juli 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri yang telah diubah dalam Perda No. 16 Tahun 1996 tanggal 24 September 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri. b. Kedudukan dan Tugas Pokok PD. BPR Giri Sukadana merupakan badan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, dengan dipimpin oleh Direksi, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur. Apabila Anggota Direksi terdiri

commit to user



dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Tugas Pokok dari PD. BPR Giri Sukadana adalah mengembangkan perekonomian dan menggerakkan Pembangunan Daerah melalui kegiatan sebagai Bank Perkreditan Rakyat. c. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, PD. BPR Giri Sukadana mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka. 2) Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap Pengusaha Kecil. 3) Melakukan kerjasama antar PD. BPR dan dengan Lembaga Perbankan atau Keuangan lainnya. 4) Menjalankan usaha Perbankan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan Perundang- undangan yang berlaku. Fungsi PD BPR Giri Sukadana diatas menunjukkan kesesuaian dengan fungsi perbankan hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa, “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Dari ketentuan ini tercermin PD BPR Giri Sukadana sebagai penghubung atau parantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (locks of funds). d. Susunan Organisasi Susunan Organisai PD. BPR Giri Sukadana meliputi : 1) Dewan Pengawas. Anggota Dewan Pengawas sebanyak- banyaknya 3(tiga) orang dan sekurang- kurangnya 2(dua) orang, salah satu diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

commit to user



2) Direksi terdiri : a) Direktur Utama, b) Direktur. 3) Satuan Pengawas Intern (SPI). 4) Bagian Umum. 5) Bagian Dana. 6) Bagian Kredit. 7) Bagian Kas. 8) Bagian Pembukuan.

commit to user



Bagan. 4 Struktur Organisasi Perusahaan Daerah BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri

Ketua Anggota

Dewan pengawas : Drs. Ige Budiyanto, M.si : Aris Widodo, SE

Direksi 1. Satiman, SE., MM 2. Wariyo, SE, MM

1. 2. 3. 4.

SPI

Bagian Dana 1. Agus Susanta, S.Pd 2. Yomi Hendro. L.S.Sos

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bagian Kredit W. Leli Setyowati, SE Triyanto Kusno Utomo, A.Md Sriyanto Iis purwanti Awan Budi. H. SE

commit to user

Bagian umum Widiyati, SE Suyanto Daliman Sarwanto

Bagian Kas 1. Surasmi

Bagian Pembukuan 1. Tata Gunawan, A.Md



Dari gambar di atas diketahui bahwa PD BPR Giri Sukadana berbentuk hukum Perusahaan Daerah. Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 32/35/kep/dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat bab I ketentuan umum pasal I.h. ayat (2) bahwa “ bagi

BPR

berbentuk

hukum

Perusahaan

daerah

adalah

direksi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-undang nomor 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah” yakni dipimpin oleh suatu direksi yang jumlah anggota dan susunannya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya yaitu pasal 9 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1996 tentang PD BPR Giri Sukadana Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri bahwa "PD BPR dipimpin oleh Direksi, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. e. Tata Kerja Masing- masing bagian mempunyai tugas dan fungsinya yang berbeda. Adapun fungsi dan tugas dari masing- masing bagian tersebut adalah sebagai berikut : 1) Dewan Pengawas. Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan pengendalian, dan pembinaan terhadap PD. BPR. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dewan Pengawas mempunyai fungsi : a) Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR. b) Melaksanakan pengawasan atas pengurusan PD. BPR. c) Menggariskan kebijaksanaan Anggaran dan Keuangan PD. BPR. d) Membantu mendorong usaha pembinaan dan pengembangan PD. BPR.

commit to user



Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang- kurangnya 2 (dua) orang, salah satu diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas. Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya dimaksud berakhir. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati. 2) Direksi. Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap bagian-bagian berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direksi mempunyai fungsi : a) Memimpin PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas. b) Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengutusan dan pengelolaan PD. BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas. c) Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapat pengesahan. d) Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungsn hasil usaha berkala dan kegiatan PD. BPR tiap-tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas. e) Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi PD. BPR kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

commit to user



PD. BPR dipimpin oleh Direksi, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usulan Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir. Sebelum Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia setempat. 3) Satuan Pengawas Intern Satuan Pengawas Intern (SPI) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan Intern atas kegiatan PD. BPR. Untuk melaksanakan tugas tersebut, SPI mempunyai fungsi : a) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja PD. BPR, penyelenggaraan Tata Kerja dan prosedur dari unit-unit organisasi menurut ketentuan yang berlaku serta pengawasan keamanan dan ketertiban PD. BPR. b) Mengawasi

dan

memberikan

penilaian

terhadap

kegiatan

operasional PD. BPR secara berkala. c) Melakukan audit atas Administrasi Keuangan dan Pengelolaan penggunaan dana seluruh kekayaan milik PD. BPR. d) Melakukan supervisi atas agunan dan lain-lain jaminan yang diterima oleh PD. BPR. e) Memberikan

saran

dan

pertimbangan-pertimbangan

tentang

langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

commit to user



4) Bagian Umum Bagian

Umum

mengkoordinasikan,

mempunyai dan

tugas

mengevaluasi

serta

merencanakan, melaporkan

kebijaksanaan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan, pendataan atau data elektronik dan kerumahtanggaan. Untuk melaksanakan tugas diatas, Bagian Umum mempunyai fungsi: a) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas bawahannya. b) Melakukan urusan surat- menyurat dan kearsipan. c) Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai dan pendidikan pegawai. d) Melakukan pengadaan peralatan PD. BPR. e) Melakukan pemeliharaan barang-barang inventaris. f) Melakukan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan- tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya. 5) Bagian Dana Bagian

Dana

mempunyai

tugas

mengusahakan

dan

mengkoordinasikan pengembangan dana PD. BPR. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bagian dana mempunyai fungsi: a) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas bawahannya. b) Melakukan pengembangan dana. c) Melakukan administrasi keluar masuk dana. d) Meneliti dan menandatangani voucher laporan mutasi dana. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan- tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

commit to user



6) Bagian Kredit Bagian Kredit mempunayi tugas melakukan penyaluran dana dan pemberian kredit kepada nasabah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Kredit mempunyai fungsi a) Melakukan tugas koordinasi, pengawasan, dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas bawahannya. b) Memberikan penjelasan tentang syarat-syarat dan prosedur kredit kepada calon nasabah. c) Melakukan penelitian syarat-syarat serta mengadakan analisa kredit. d) Memberikan putusan kredit sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi. e) Mengusulkan kepada Direksi terhadap permohonan kredit di atas kewenangannya. f) Melakukan administrasi kredit, mengarsipkan, dan meneliti perjanjian kredit. g) Bertanggung jawab atas penyimpanan dan pemeliharaan dokumendokumen penting yang berkenaan dengan tugasnya. h) Melakukan perencanaan kredit. i) Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan- tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya. 7) Bagian Kas Bagian Kas mempunyai tugas melakukan koordinasi terhadap kegiatan- kegiatan pemasukan dan pengeluaran uang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Kas mempunyai fungsi: a) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan pelaksanaan tugas bawahannya. b) Melakukan penelitian kebenaran laporan kas harian. c) Melakukan penyediaan pengeluaran cheque untuk Direksi. d) Pemegangan kunci kas.

commit to user



e) Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan- tinadakan yang perlu diambil di bidang tugasnya. 8) Bagian Pembukuan Bagian

Pembukuan

mempunyai

tugas

melaksanakan

pembukuan dan menerima laporan-laporan dari bagian-bagian lain. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pembukuan mempunyai fungsi: a) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan kegiatan dan pelaksanaan tugas bawahannya. b) Melakukan tugas pembukuan dari laporan setiap bagian. c) Melakukan evaluasi dari laporan- laporan setiap bagian. d) Membuat laporan pembukuan. e) Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah- langkah dan atau tindakan- tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya. Dari hasil penelitian diatas pada hakekatnya pengaturan dan pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan PD BPR Giri Sukadana, bahwa PD BPR Giri Sukadana dari segi finansial tergolong sehat, dikelola dengan baik dan profesional, serta didalam PD BPR Giri Sukadana tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yag menyimpan dananya di PD BPR Giri Sukadana. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. UndangUndang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia pasal 24 bahwa bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan

ketentuan

perundang-undangan.

Dalam

hal

ini

tentu

pengaturan dan pengawasan bank mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah

commit to user



dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. pasal 29 ayat 1 “Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia”. Dari ketentuan pasal 29 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan pengawasan termasuk terhadap PD BPR Giri Sukadana meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Dipihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern

(SPI)

dalam

rangka

menjamin

terlaksananya

proses

pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

commit to user



2. Peran Pemerintah Daerah Wonogiri terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana. Salah satu upaya mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab, dimana telah diatur dalam UU No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Pemerintah Daerah Wonogiri berhak mendirikan Perusahaan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah No 16 Tahun 1996, Pemerintah Daerah Wonogiri mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana (PD BPR Giri Sukadana). PD BPR Giri Sukadana merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berguna untuk menunjang perkembangan perekonomian daerah dalam bidang jasa pelayanan, penghimpunan dana dan penyalurran kredit kepada masyarakat perlu diperhatikan keberadaan serta kelangsungannya agar dapat menjadi lembaga keuangan yang sehat. Berdirinya PD BPR Giri Sukadana di Daerah Wonogiri, sudah barang tentu menjadikan Pemerintah Daerah Wonogiri memberikan pemberi dana permodalan bagi terlaksananya keberadaan PD BPR Giri Sukadana. Peran utama Pemerintah Daerah Wonogiri terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana adalah sebagai pemberi dana permodalan bagi Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana itu sendiri. Pemerintah Daerah Wonogiri mendirikan PD BPR Giri Sukadana mempunyai maksud, yaitu sebagai penggerak perekonomian masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan orientasi utama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehinnga pemerintah Daerah Wonogiri meningkatkan partisipasinya terhadap keuangan milik Pemerintah dalam hal permodalan bagi PD BPR Giri Sukadana.

commit to user



3. Fungsi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana bagi Pemerintah Daerah Wonogiri. Lembaga keuangan lokal yang telah banyak berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi usaha mikro dan kecil di Kabupaten Wonogiri selama ini adalah melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana (PD. BPR Giri Sukadana) yang merupakan perusahaan daerah milik pemerintah kabupaten wonogiri yang didirikan dengan dasar hukum sebagai berikut : a. Persetujuan prinsip pendirian BPR dari menteri keuangan nomor 81940/MK. 13/1991 tanggal 11 nopember 1991; b. Ijin usaha dari menteri keuangan nomor kep- 142/KM.17/1993; c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri No. 5 Tahun 1992 tanggal 11 Juli 1992 tentang Pendirian Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri yang telah diubah dalam Peraturan Dearah Nomor 16 Tahun 1996 tanggal 24 September 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri Tingkat II Wonogiri. Fungsi utama dari didirikannya PD. BPR Giri Sukadana ini adalah sebagai pemasukan laba daerah bagi Pemerintahan Kabupaten Wonogiri. Pemasukan laba daerah bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri ini selama 2(dua) tahun terakhir hasil merupakan hasil dari laporan Direksi yang berupa neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Dewan Pengawas yang disampaikan selambat-lambatnya 3(tiga) bulan setelah berakhir tahun buku dan disahkan oleh Bupati. Hasil wawancara penulis dangan Bapak Satiman Direktur Utama PD BPR Giri Sukadana menjelaskan sebagai berikut : “ beberapa produk yang kami keluarkan di BPR ini antara lain simpanan

yang berupa suka sejahtera, si Gatra dan deposito suka

dana, selain itu disini juga memberikan pelayanan kredit berupa kredit umum, kredit pegawai profesi dan kredit kelompok”

commit to user



Jadi, bentuk pelayanan jasa yang diberikan PD. BPR Giri Sukadana dibagi menjadi 2(dua) bentuk, yaitu Simpanan, yang terdiri dari simpanan Suka Sejahtera, simpanan Keluarga Sejahtera, dan Deposito Sukadana; dan Kredit, yaitu Kredit Umum, Kreit Pegawai Profesi, dan Kredit Kelompok.

commit to user



B. Pembahasan 1. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana. Era Otonomi Daerah menghadapkan daerah untuk memacu kemajuan daerah sejalan diberikannya otonomi guna meningkatkan kemandirian daerah. Wonogiri sebagai salah satu kabupaten yang sektor usahanya sebagian didominasi oleh usaha mikro dan kecil (UMK) dan didukung oleh faktor sosial budaya masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan yang relative lebih tinggi maka dengan kebijaksanaan pengembangan UMK yang terencana akan memberikan manfaat maksimum terhadap pembangunan ekonomi daerah seperti penciptaan lapangan kerja, penyediaan barang dan jasa keperluan masyarakat, pemerataan pembangunan. Salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kemandirian daerah di bidang keuangan adalah mendirikan lembaga keuangan berbentuk Perusahaan Daerah. Tujuan didirikannya lembaga keuangan daerah adalah sebagai penggerak perekonomian masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan orientasi utama pada kesejahteraan masyarakat. Sehingga Pemerintah Daerah bermaksud meningkatkan partisipasinya terhadap lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Wonogiri mendirikan suatu Perusahaan Daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Daerah Wonogiri itu sendiri, yaitu Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana. Berdasarkan ketentuan hukum pada Pasal 4 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Perusahaan Daerah didirikan dengan suatu Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut merupakan dasar hukum atas berdirinya suatu Perusahaan Daerah.

commit to user



Pendirian PD. BPR Giri Sukadana ini didirikan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri, tidak menggunakan Akta Notaris. PD. BPR Giri Sukadana milik Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah diberikan ijin usaha untuk mendirikan BPR melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep-142/KM.17/1993 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana. Usaha Bank Perkreditan Rakyat harus mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat diatur dengan undang-undang tersendiri. Ijin usaha pendirian PD. BPR Giri Sukadana diberikan Menteri Keuangan

setelah

mendengar

pertimbangan

Bank

Indonesia.

Untuk

mendapatkan ijin usaha tersebut, PD. BPR Giri Sukadana wajib memenuhi persyaratan tentang susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan rencana kerja, hal-hal lain yang ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia, dan memenuhi persyaratan tentang tempat kedudukan kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat di Kecamatan, Kabupaten atau Kotamadya. PD. BPR dapat membuka Kantor Cabang di ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten, dan kotamadya dengan ijin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Persyaratan dan tatacara pembukaan kantor tersebut ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Pembukaan kantor cabang PD. BPR di luar ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota Kabupaten, dan kotamadya serta pembukaan kantor di bawah kantor cabang PD. BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Persyaratan dan tatacara pembukaan kantor tersebut ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. PD. BPR tidak dapat membuka kantor cabangnya di luar negeri karena PD. BPR dilarang rnelakukan kegiatan usaha dalam valuta asing (transaksi valas).

commit to user



Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang BPR, BPR dapat didirikan dan dimiliki oleh : a) warga Negara Indonesia (WNI), b) Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya adalah WNI, c) pemerintah daerah, d) WNI, badan hukum Indonesia, dan atau pemerintah daerah. Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU No 10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan, izin usaha BPR diberikan oleh pimpinan BI apabila memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang : a) susunan organisasi dan kepengurusan, b) permodalan, c) kepemilikan, d) keahlian bidang perbankan, e) kelayakan rencana kerja. Setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU Perbankan, BPR dapat mendirikan dan menjalankan dengan izin pemimpin BI ( Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan ) dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia juga, pemberian izin usaha PD. BPR iri Suadana diberikan. Prosedur pembentukan Perda ialah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memberikan substansi materi berupa draft rancangan Perda ke Bagian Hukum, Bagian Hukum membentuk tim yang kemudian dibahas dalam rapat koordinasi tim. Setelah Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) disusun, kemudian disampaikan kepada DPRD untuk diagendakan dalam persidangan dan dibahas. Persidangan yang dimaksud adalah persidangan Peripurna dan Komisi, setelah dibahas dalam persidangan dan komisi Raperda akan mndapatkan masukan dari DPRD dan Raperda akan mendapatkan masukan dari DPRD dan Raperda tersebut akan disesuaikan dengan hasil persidangan selanjutnya akan ditetapkan oleh Ketua DPRD bersama Bupati dan menjadi Peraturan Daerah ( Perda ). Perusahaan Daerah didirikan dengan Perda atas kuasa UU Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah merupakan badan hukum

commit to user



yang kedudukannya sebagai Badan Hukum diperoleh deengan berlakunya Perda tersebut. Serta karena PD. BPR Giri Sukadana termasuk Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) Kabupaten Wonogiri, sehingga semua pengaturan dan perincian mengenai PD. BPR Giri Sukadana tertuang dalam Peraturan Daerah tersebut ( Perda No.6 tahun 2008 ). Keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri terlihat dengan adanya peran pemerintah daerah terhadap PD. BPR Giri Sukadana yang tercantum dalam Perda No.6 Tahun 2008, yaitu misalnya, pemerintah daerah melalui Bupati, Bupati melantik Anggota Direksi, Bupati dapat mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas, menyetujui ketentuan kepegawaian PD. BPR yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas, Bupati meakukan pembinaan umum terhadap PD. BPR dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD. BPR sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah shingga dapat beroperasi secara sehat, madiri, dan efisien. Di samping peran tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri mempunyai peran utama terhadap PD. BPR Giri Sukadana yaitu sebagai pemberi dana permodalan bagi PD. BPR Giri Sukadana itu sendiri, yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang berarti, kekayaan Daerah tersebut lepas dari pengawasan

umum

yang

dipertanggungjawabkan

melalui

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah. Kekayaan yang dimaksud dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai badan hukum, yang harus mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari pada kekayaan umum Daerah dan dengan demikian dapat dipelihara terlepas dari pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sesuai dengan Pasal 7 UU No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, disebutkan bahwa modal Perusahaan Daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan yang dipisahkan. Modal Perusahaan Daerah yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu daerah yang

commit to user



dipisahkan tidak terdiri atas saham-saham, berbeda lagi, apabila modal Perusahaan Daerah terdiri atas kekayaan beberapa daerah yang dipisahkan modal perusahaan itu terdiri atas saham-saham. Untuk PD. BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri, modal adalah berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, dan tidak terdiri atas saham-saham, baik saham-saham prioritet ataupun saham-saham biasa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (3) Perda No 6 Tahun 2008 tentang PD. BPR Giri Sukadana Kanupaten Wonogiri. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Pasal 7, mengenai modal Bank Perkreditan Rakyat Daerah disebutkan bahwa : a. Penentuan dan perubahan besarnya modal dasar BPR Daerah ditetapkan dengan Perda. b. Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendirikan BPR Daerah paling sedikit disetor sebesar : 1) Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk BPR Daerah yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, 2) Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk BPR Daerah yang didirikan di ibukota provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah kabupaten/kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, 3) Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk BPR Daerah yang didirikan di ibukota provinsi di luar wilayah Jawa dan Bali, 4) Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk BPR Daerah yang didirikan di wilayah Pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c; dan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk BPR Daerah yang didirikan di luar wilayah huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d. c. Bagian modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh per seratus). d. Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah/RUPS.

commit to user



e. Sumber dana penambahan setoran modal dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah diatas, muncul adanya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1996 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, pada Pasal 7, yang mengatur mengenai permodalan Bank Perkreditan Rakyat, disebutkan bahwa : a. Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). b. Untuk memenuhi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menambah modal yang disetor secara bertahap setiap tahun yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan atau dari sumber keuangan lainnya yang sah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun. c. Modal PD. BPR merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa peran utama Pemerintah Daerah Wonogiri terhadap PD. BPR Giri Sukadana adalah sebagai pemberi dana permodalan bagi PD. BPR Giri Sukadana itu sendiri. Yang mana, modalnya baik sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

commit to user



2. Fungsi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana bagi Pemerintah Daerah Wonogiri. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah menyebutkan bahwa perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, memupuk pendapatan. Perusahaan daerah bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khusunya dan pembanguna ekonomi nasional umumnya guna memnuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi, ketentraman, dan kesenangan kerja dalam perusahaan. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Perusahaan Daerah menentukan, Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di Daerah yang bersangkutan diusahakan oleh perusahaan daerah yang modalnya untuk seltuhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan Daerah yang didirikan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana, yang selanjutnya disingkat PD. BPR Giri Sukadana. Dengan aset yang dimiliki oleh PD. BPR Giri Sukadana yaitu sebesar Rp 12 Miliar, di luar aset tidak bergerak tanah dan bangunan. Untuk asset tanah dan bangunan, baru Rp 1,2 Miliar yang diinvestasikan pada PD. BPR Giri Sukadana. Jadi, total asset yang dimilki oleh PD. BPR Giri Sukadana adalah sebesar 13,2 Miliar, dimana 55% (lima puluh persen) dari asset ini adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, dan sisanya adalah milik PD. BPR Giri Sukadana itu sendiri. Perincian asset kepemilikan di atas memang tidak sesuai dengan besarnya modal dasar PD. BPR yang telah ditetapkan sesuai dengan Pasal 7 Perda No. 6 Tahun 2008 tentang PD. BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri, dimana dalam Pasal tersebut dituliskan bahwa modal dasar PD. BPR Giri Sukadana ditetapkan sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas

commit to user



milyar rupiah), hal ini terjadi karena dari pihak PD. BPR sendiri memang hanya menerima sebesar tersebut di atas (Rp 13,2 M), sisa yang seharusnya diterima oleh PD. BPR Giri Sukadana, yaitu sebesar Rp 1,8 M, memang tidak diminta oleh pihak PD. BPR Giri Sukadana, dikarenakan dari pihak PD. BPR Giri Sukadana khawatir apabila dana itu tidak tersalurkan sebagaimana mestinya, yang akan menyebabkan pembekuan dana dalam PD. BPR Giri Sukadana

itu

sendiri.

Dengan

begitu,

PD.

BPR

dapat

berusaha

memaksimalkan dana yang ada sesuai dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai, yaitu membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Ketidaksesuaian mengenai modal dasar yang ditetapkan oleh Perda, sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), dengan kenyataan yang ada di lapangan, yaitu PD. BR Giri Sukadana hanya menerima sebesar Rp 13.200.000.000,00 (tiga belas koma dua milyar rupiah) sebaiknya diatasi dengan menurunkan standar permodalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri melalui Perda No 6 Tahun 2008. Apabila PD. BPR Giri Sukadana hanya menerima modal sebesar Rp 13,2 M tanpa meminta lagi kekurangannya (sebesar Rp 1,8 M) yang sudah seharusnya menjadi bagian dari PD. BPR Giri Sukadana, sebaiknya Pemerintah melalui Perda mengubah isi dari Perda tersebut, dengan menurunkan/mengganti nominal modal dasar yang tertulis dalam Perda No 6 Tahun 2008 tentang PD. BPR Giri Sukadana itu sendiri. Dimana pengubahan nominal modal tersebut disesuaikan dengan kenyataan/kebutuhan yang ada di lapangan dengan tujuan menguntungkan bagi semua pihak yang turut serta di dalamnya. Dapat juga dengan cara lain, dengan memberikan kekurangan modal ( sebesar Rp 1,8 M) yang belum disalurkan dari Pemerintah Daerah kepada PD. BPR Giri Sukadana, dengan apapun resikonya. Bagaimana agar tidak terjadi pembekuan dana pada PD. BPR Giri Sukadana karena tidak dapat menyalurkan dana tersebut sebagaimana mestinya, yang akan menyebabkan pembekuan dana dalam PD. BPR Giri Sukadana. Mungkin dapat dengan cara

commit to user



lebih meningkatkan produk pelayanan PD. BPR Giri Sukadana, memperluas jaringan/promosi sehingga dapat menarik jumlah nasabah yang lebih banyak lagi. Hal ini penulis rasa lebih efektif baik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri selaku pemberi dana permodalan bagi PD. BPR Giri Sukadana, maupun bagi PD. BPR Giri Sukadana itu sendiri, dimana PD. BPR Giri Sukadana mempunyai fungsi yaitu sebagai pemasukan pendapatan asli daerah. Sehingga antara keduanya dapat saling menguntungkan, dan menjadikan contoh bagi Perusahaan-perusahaan Daerah yang lain agar lebih disiplin dalam menjalankan Perusahaannya yang sesuai dengan Peraturan yang mengaturnya. Penjelasan mengenai prosentase sisa asset kepemilikan dari PD. BPR Giri Sukadana, yang mana milik Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen), dan sisanya adalah milik PD. BPR, yang perinciannya dapat dilihat sebagai tersebut di bawah ini : berdasarkan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, menjelaskan mengenai laba, yaitu: a. Laba Bersih Perusahaan Daerah BPR setelah dikurangi pajak yang disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut : 1) Bagian Laba untuk Daerah sebesar 55% (lima puluh lima per seratus); 2) Cadangan Umum sebesar 12,5% (dua belas koma lima per seratus); 3) Cadangan Tujuan sebesar 12,5% (dua belas koma lima perseratus); 4) Dana Kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh per seratus); 5) Jasa Produksi sebesar 10% (sepuluh per seratus). b. Bagian laba untuk pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

commit to user



c. Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta perumahan pegawai, sosial, dan sejenisnya. d. Penggunaan Jasa produksi ditetapkan Direksi dengan persetujuan Bupati. PD BPR Giri Sukadana bergerak di bidang jasa perbankan, menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat. Dimana hal ini sesuai dengan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 ayat (4) menjelaskan yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian tidak memberikan jasa dalam lalu litas pembayaran meliputi tidak menerima simpanan berupa giro yang tunduk pada lalu lintas pembayaran, baik secara tunai maupun dengan surat berharga, atau

pemindahbukuan.

Pembatasan

tersebut

dimaksudkan

untuk

menyesuaikan dengan fungsi BPR yang ditujukan hanya untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Sama halnya dengan Bank Umum, BPR melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa Perbankan dengan menerapkan 2 (dua) cara, secara konvemsional dan prinsip syariah. Secara konvensional artinya menjalankan usaha di bidang perbankan menurut cara yang lazim atau biasa, dengan memperoleh keuntungan berupa bunga, sedanglan secara prinsip syariah artinya menjalankan usaha di bidang jasa perbankan menurut aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam, dengan memperoleh keuntungan berupa bunga. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perda PD. BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri, PD. BPR Giri Sukadana menyelenggarakan usaha-usaha antara lain yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka dan atau bentuk kainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit dan melakukan pembinaan khusunya terhadap Pengusaha Ekonomi Lemah, melakukan kerja sama antar PD. BPR dan dengan Lembaga Perbankan Keuangan lainnya, serta menjalankan usaha-

commit to user



usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bentuk pelayanan jasa yang di berikan PD BPR Giri Sukadana dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu simpanan dan kredit. Simpanan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu : a. simpanan Suka Sejahtera b. si Gatra (simpanan keluarga sejahtera) c. Deposito sukadana Sedangkan kredit dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu : a. Kredit Umum (pertanian, perdagangan, industri, jasa transportasi) b. Kredit Pegawai Profesi (PNS dan Karyawan Perusahaan) c. Kredit kelompok. Hasil wawancara penulis dengan Direktur Utama PD BPR Giri Sukadana, Bapak H. Satiman, SE, MM, berdirinya PD BPR Giri Sukadana membawa kemanfaatan. Baik kemanfaatan untuk PD. BPR Giri Sukadana itu sendiri, pemerintah daerah, ataupun bagi masyarakat Wonogiri dan sekitarnya. Kemanfaatan tersebut misalnya, PD BPR Giri Sukadana tumbuh dan berkembang bersama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), menghimpun dana, memberikan kredit; Pemerintah Daerah mendapatkan tambahan pemasukan pendapatan asli daerah; dan bagi masyarakat, memberikan jasa perbankan baik bagi masyarakat pedesaan dan juga masyarakat golongan ekonomi lemah daerah perkotaan.. Kurun 2 (dua) tahun terakhir PD BPR Giri Sukadana memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2008 sejumlah Rp. 195. 945. 300 ( seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan pada tahun 2009 sejumlah Rp. 275. 717. 842 ( dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah). Keterangan ini diperoleh penulis dari Bapak Satiman Direktur Utama PD BPR Giri Sukadana. Hal ini menunjukan bahwa PD. BPR Giri Sukadana juga turut serta dalam usaha membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri. Di samping itu, PD. BPR

commit to user



mempunyai fungsi yang utama bagi Pemerintah Daerah Wonogiri, yaitu sebagai pemasukan pendapatan laba daerah. Sehingga, fungsi PD. BPR Giri Sukadana disamping menjalankan fungsinya sebagai layaknya bank, yaitu intemediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, penyaluran kredit merupakan fungsi utama dari bank dan merupakan sumber pendapatan yang utama pada umumnya, juga sebagai pemasukan pendapatan laba daerah bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri. PD. BPR merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan menyelenggarakan usaha sebagai berikut: 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2) Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah. 3) Melakukan kerja sama antar PD. BPR dan dengan Perbankan atau keuangan lainnya. 4) Menjalankan

usaha-usaha

Perbankan

lainnya

sepanjang

tidak

bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Di samping uraian tersebut di atas, berdirinya PD. Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri juga dapat membantu usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan taraf hidup warganya yang bekerja sebagai pedagang kecil. Melalui pemberian kredit untuk modal usaha dengan syarat yang mudah dan dengan prosedur yang sederhana, bunga yang diberikan relatif rendah, yang nantinya akan memberikan peluang dan kesempatan

yang

lebih

luas

kepada

para

pedagang

kecil

untuk

mengembangkan dan memperlancar usahanya, dengan berkembangnya usaha para pedagang, maka keuntungan yang diperoleh meningkat pula, sehingga dapat menambah penghasilan ataupun pendapatan bagi para pedagang kecil,

commit to user



dan dapat meningkatkan pemasukan pendapatan laba daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri itu sendiri.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP A.

Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Peran Pemerintah Daerah Wonogiri terhadap PD. BPR Giri Sukadana seperti yang tercantum dalam Perda No.6 Tahun 2008 tentang PD. BPR Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri, yaitu : a) Bupati melantik anggota Direksi; b) Bupati dapat mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas; c) Bupati menyetujui ketentuan kepegawaian PD. BPR Giri Sukadana yang ditetapkan dengan keputusan direksi setelah mendapatkan persetujuan dewan pengawas; d) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PD. BPR Giri Sukadana dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD. BPR sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah sehingga dapat beroperasi secara sehat, madiri, dan efisien; e) Dan peran utama Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri terhadap PD. BPR Giri Skadana adalah sebagai pemberi dana permodalan dasar bagi PD. BPR Giri Sukadana itu sendiri secara bertahap setiap tahun yang besarannya ditetapkan dengan keputusan Bupati yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD )sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan atau dari sumber keuangan lainnya yang sah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.

commit to user 67



2. PD. BPR Giri Sukadana mempunyai fungsi bagi Pemerintah Daerah Wonogiri, yaitu : a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, b) Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah, c) Melakukan kerja sama antar PD. BPR dan dengan Perbankan atau keuangan lainnya, d) Menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, e) sebagai pemasukan pendapatan asli daerah merupakan fungsi utama PD. BPR Giri Sukadana bagi Kabupaten Wonogiri,

commit to user



B. Saran-saran 1. meningkatkan kualitas karyawan PD BPR Giri Sukadana dalam menjalankan aktifitas usaha termasuk menganalisis kelayakan kredit, memahami karakteristik nasabah yang dihadapi, kualitas pelayanan melalui pelatihan. Sertifikasi untuk manajer PD BPR Giri Sukadana. Serta dapat melakukan pengembangan produk pelayanan PD BPR Giri Sukadana sehingga dapat menarik jumlah dana yang lebih besar dan menyalurkan jumlah kredit yang lebih besar. Produk yang mungkin dapat diluncurkan misalnya tabungan haji, tabungan pelajar dan ibu rumah tangga, penerimaan jasa pembayaran seperti listrik, air, telefon dan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Disamping itu untuk penyaluran kredit seperti kredit untuk TKI, kredit untuk siswa dan mahasiswa. 2. Perlunya mensosialisaikan keberadaan BPR Kepada nasabah potensial dengan menekankan kepada keunggulan yang dimiliki oleh BPR yaitu prosedur yang cepat dan mudah untuk mendapatkan pembiayaan. Hal ini dapat dilakukan oleh PD BPR Giri Sukadana maupun oleh pemerintah daerah sebagai stakeholder yang sangat berkepentingan dengan PD BPR Giri Sukadana. Cara promosi yang dapat dilakukan dengan menggunakan media lokal seperti radio, Koran dan sarana komunikasi lainnya seperti melakukan penerangan di mushala atau surau serta tempat lainnya yang menjadi pusat perhatian masyarakat seperti balai pertemuan desa dan kecamatan.

commit to user

Penulisan Hukum (Skripsi)

Recommend Documents