Penulisan Hukum (Skripsi)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

UPAYA RESTRUKTURISASI DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DITINJAU DARI ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. CABANG SURAKARTA

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : Ruth Febrianti Hutapea E0007204

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011 commit to user

i


digilib.uns.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

UPAYA RESTRUKTURISASI DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DITINJAU DARI ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. CABANG SURAKARTA

Oleh Ruth Febrianti Hutapea E0007204

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Juli 2011

Pembimbing

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum NIP. 196111081987021001

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi)

UPAYA RESTRUKTURISASI DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DITINJAU DARI ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. CABANG SURAKARTA Ruth Febrianti Hutapea NIM.E0007204 Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada : Hari

: Senin

Tanggal

: 25 Juli 2011

DEWAN PENGUJI 1. Ambar Budhisulistyawati, S.H., M.H NIP. 195911121983032001 Ketua

: ..................................................

2. Djuwityastuti, S.H., M.H.

: ..................................................

NIP. 195405111980032001 Sekretaris 3. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum : .................................................. NIP. 196111081987021001 Anggota Mengetahui Dekan,

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum commit to user NIP. 195702031985032001

iii


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama

: Ruth Febrianti Hutapea

NIM

: E0007204

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul UPAYA

RESTRUKTURISASI

DALAM

PENYELESAIAN

KREDIT

BERMASALAH DITINJAU DARI ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. CABANG SURAKARTA adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta,

Juli 2011

yang membuat pernyataan

Ruth Febrianti Hutapea NIM.E0007204

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Ruth Febrianti Hutapea, E.0007204. 2011. UPAYA RESTRUKTURISASI DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DITINJAU DARI ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. CABANG SURAKARTA Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Restrukturisasi Kredit yang dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta sebagai upaya dalam penyelesaian kredit bermasalah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, mengkaji mengenai pelaksanaan Restrukturisasi Kredit. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan retrukturisasi kredit dilakukan berdasarkan pada Peraturan Direksi Bank BTN No. 19/PD/DRPK/1200 tentang Restrukturisasi Kredit dan Penyelesaian Kredit. Pelaksanaan restruturisasi sendiri dilakukan dengan tahapan berupa permohonan yang diajukan oleh debitur, analisis data, negosiasi, putusan restrukturisasi, dan kemudian pemgawasan (monitoring). Pelaksanaan restrukturisasi dilakukan dengan tetap menerapkan asas-asas umum perjanjian. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta adalah keterbukaan antara debitur dengan bank yang belum terjalin, keterbatasan kemampuan dari petugas pelaksana, dan itikad tidak baik dari debitur. Penelitian ini kiranya dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu Hukum Perdata khususnya Hukum Perbankan yang dapat dipakai sebagai acuan dalam pengembangan pelaksanaan restrukturisasi oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Surakarta.

Kata kunci : Restrukturisasi Kredit, Perjanjian, Bank Tabungan Negara.

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Ruth Febrianti Hutapea, E.0007204. 2011. RESTRUCTURING EFFORTS IN TROUBLED CREDIT COMPLETION REVISED PRINCIPLES OF CONTRACT LAW AT PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. BRANCH SURAKARTA This research aims to determine the implementation of restructuring of credit that undertaken by PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. branch Surakarta as an effort in the completion of credit crunch. This is a descriptive empirical law research that describes the implementation of restructuring of credit. Qualitative approach was applied in this research. Research sites is at PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Branch Surakarta. This type of research used primary data and secondary data. The technique of data collection used in this research was by using qualitative analysis. The result of the research the implementation of restructuring of credit is based on Board Regulation of BTN Number 19/PD/DRPK/1200 Credit Restructuring and Settlement of Credit. Implementation of retructuring was carried with petition field by debtor, analysis, negotiation, decision of restructuring, and monitoring. Implementation of restructuring still apply the general principles of agreement. The problem in the implementation of restructuring that undertaken by PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. branch Surakarta is openness has not been establish between debtor and bank, limited ability of the officers, and bad faith of debtor. This research would be able to add knowledge in Civil Law especially Banking Law which can be used as a reference in the development of implementation of retructuring by PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. branch Surakarta.

Keywords : Restructuring of credit, Agreement, Bank Tabungan Negara

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

MOTTO

“ Takutlah akan Tuhan senantiasa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang”. (Amsal 23 : 17)

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Yesus Kristus yang senantiasa mencurahkan berkatnya sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan

Penulisan

RESTRUKTURISASI

Hukum DALAM

yang

berjudul

PENYELESAIAN

“UPAYA KREDIT

BERMASALAH DITINJAU DARI ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. CABANG SURAKARTA”. Penulisan Hukum atau Skripsi merupakan tugas wajib yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis berharap semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum. Penyelesaian Penulisan Hukum ini tidak terlepas dari bantuan baik moril maupun materiil serta doa dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Ibu Djuwityastuti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 3.

Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I Penulisan Hukum yang telah bersedia memberikan bimbingan, saran, kritik, dan motivasi bagi untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

4. Ibu Th. Kussunaryatun, S.H., M.H., selaku pembimbing akademis, atas nasehat yang berguna selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UNS. 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam Penulisan Hukum ini. commit to user

viii


digilib.uns.ac.id

6. Ketua Bagian PPH Bapak Lego Karjoko S.H., M.Hum., dan Mas Wawan anggota PPH yang banyak membantu dalam Penulisan Hukum ini. 7. Pimpinan Cabang serta Karyawan PT. Bank Tabungan Negara cabang Surakarta, khususnya Bapak Fariuddin seaku SPV Collection Work Out yang telah memberikan waktu dan tempat untuk melakukan penelitian dan wawancara. 8. Papa, Mama, Kak Lidya, Kak Lili dan Hanna dan keluarga besar Hutapea dan Sitompul atas cinta dan kasih sayang, doa, dukungan, semangat dan segala yang telah diberikan yang tidak ternilai harganya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. 9. Sahabat-sahabat ku Meta, Merlin, Tanty, Shinta, Wahyu ‘del’, Tumar, Tomo, Siddik, Mamet dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 10. Semua pihak yang ikut dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Demikian semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik untuk akademisi, praktisi maupun masyarakat umum.

Surakarta,

Juli 2011

Penulis

RUTH FEBRIANTI HUTAPEA

commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL...................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN ....................................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN .....................................................................

iii

HALAMAN PERNYATAAN ....................................................................

iv

ABSTRAK ..................................................................................................

v

ABSTRACT ................................................................................................

vi

HALAMAN MOTTO .................................................................................

vii

KATA PENGANTAR ............................................................................. ...

viii

DAFTAR ISI ...............................................................................................

x

DAFTAR GAMBAR. ............................................................................... .

xii

DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................

xiii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ........................................................

1

B. Rumusan Masalah..................................................................

5

C. Tujuan Penelitian ...................................................................

6

D. Manfaat Penelitian .................................................................

7

E. Metode Penelitian ..................................................................

8

F. Sistematika Penulisan Hukum ...............................................

12

TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1.Tinjauan tentang Bank a. Pengertian Bank .........................................................

13

b. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank...................................

14

c. Jenis-jenis Bank .........................................................

16

d. Macam Kegiatan Usaha Bank ....................................

18

2.Tinjauan tentang Perjanjian a. Pengertian Perjanjian .................................................

20

b. Syarat Sahnya Perjanjian............................................ commit to user c. Asas-asas Umum Hukum Perjanjian ..........................

21

x

22


digilib.uns.ac.id

3.Tinjauan tentang Perjanjian Kredit a. Pengertian Perjanjian Kredit ......................................

25

b. Unsur-unsur Perjanjian Kredit ...................................

26

c. Jenis-jenis Perjanjian Kredit ......................................

27

4.Tinjauan tentang Kredit Bermasalah a. Penggolongan Kualitas Kredit Bank ..........................

28

b. Pengertian Kredit Bermasalah....................................

29

c. Faktor Penyebab Timbulnya Kredit Bermasalah ......

30

d. Penyelesaian Kredit Bermasalah ...............................

30

4. Tinjauan tentang Restrukturisasi Kredit...........................

32

B. Kerangka Pemikiran ...............................................................

35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Lokasi Penelitian……………………….....………… 38 B. Pelaksanaan Upaya Restrukturisasi Kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. cabang Surakarta.................................................................................

50

C. Penerapan Asas-asas Umum Perjanjian pada Pelaksanaan Restrukturisasi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. cabang Surakarta ...........................................................

67

D. Permasalahan yang Ada Dalam Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit yang Dilakukan Oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. cabang Surakarta dan Bagaimana Upaya untuk Mengatasinya ...............................................................

72

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan…………………………………………………….

76

B. Saran……………………………………...............................

78

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR Gambar 1

: Model Analisis Interaktif

Gambar 2

: Skema Kerangka Pemikiran

Gambar 3

: Struktur Organisasi Bank Tabungan Negara cabang Surakarta

Gambar 3

: Mekanisme Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

:

Surat Keterangan Penelitian dari Fakultas

Lampiran 2

:

Surat Keterangan Penelitian dar Bank Tabungan Negara

Lampiran 3

:

Peraturan Direksi Bank BTN No. 19/PD/DRPK/1200 tentang Restrukturisasi Kredit dan Penyelesaian Kredit Perorangan.

Lampiran 4

:

Surat Edaran No. 04/DIR/DRPK/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan

19/PD/DRPK/1200 Lampiran 5

:

Surat Perjanjian Kredit

Lampiran 6

:

Form Permohonan Kredit

Lampiran 7

:

Lembar Hasil Wawancara

commit to user

xiii

Direksi

Bank

BTN

No.


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang tertuang didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV yang menyatakan bahwa tujuan dari bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Demi terwujudnya tujuan tersebut maka diperlukan adanya pembangunan nasional yang dilakukan secara menyeluruh terhadap segala sektor kehidupan yang meliputi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan nasional dimaksudkan agar dapat membangun masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Pembangunan nasional terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang dimaksud salah satunya dapat dilaksanakan lewat sarana yang telah mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana yaitu perbankan. Seperti berbagai lembaga keuangan yang telah ada, bank merupakan lembaga yang melakukan kegiatan perekonomian dengan berbagai fasilitas yang diberikannya. Fasilitas yang diberikan dapat dalam bentuk menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana ke masyarakat dan juga jasa-jasa perbankan lainnya. Penyaluran dana-dana tersebut harus dapat dilakukan bank ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional dalam hal ini perbankan Indonesia mempunyai tujuan yang sangat strategis dan tidak hanya berorientasi ekonomis, tetapi juga kepada hal-hal non ekonomis seperti masalah stabilitas nasional (Hermansyah, 2005 : 20).

commit to user


digilib.uns.ac.id

Berkaitan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, maka dilaksanakannyalah program-program yang

dapat meningkatkan taraf hidup

masyarakat. Salah satu bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank adalah dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat. Kredit yang diberikan oleh

bank kepada pihak yang membutuhkan, merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat. Dari ketentuan tersebut maka dapat terlihat bahwa bank berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of founds) dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (Jamal Wiwoho, 2011: 87). Sehingga perbankan wajib menjaga dengan baik dana yang dititipkan oleh masyarakat tersebut dan menyalurkan dana tersebut (kredit) berdasarkan

kepada prinsip kehati-hatian. Dan sepatutnya setiap kredit yang disalurkan mempertimbangkan prinsip-prinsip pemberian kredit secara benar dan hal ini dilakukan melalui prosedur penyaluran kredit secara bertanggung jawab. Sejak kredit dicairkan hingga diselesaikan oleh debitur (Jurnal Ilmiah Vol 6, No 3, Oktober 2005) Sebagai salah satu fungsi dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan, kredit dapat dikatakan mencapai fungsinya, baik bagi debitur dan kreditur maupun masyarakat, apabila secara sosial ekonomis membawa pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitur dan kreditur, mereka sama-sama memperoleh keuntungan, dan juga mengakibatkan tambahan penerimaan negara dari pajak, serta membawa dampak kemajuan ekonomi. Kredit dalam kehidupan perekonomian sekarang mempunyai fungsi : a) Meningkatkan daya guna uang. b) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. c) Meningkatkan daya guna dan peredaran barang. d) Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. e) Meningkatkan kegairahan berusaha. f) Meningkatkan pemerataan pendapatan (Budi Untung, 2000 : 4) Pemberian kredit dilakukan dengan suatu perjanjian antara pihak bank (kreditur) dengan debitur. Perjanjian ini secara langsung memberi kepastian to user perjanjian kredit. Selain itu kepada para pihak selama commit berlangsungnya


digilib.uns.ac.id

pemberian kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus tetap memperhatikan asas-asas hukum perjanjian dalam perjanjian kredit yang sehat dan juga untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul. Selain itu bank juga harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur. Dengan melakukan penilaian tersebut, setidaknya bank memperoleh keyakinan yang dapat membantunya dalam memberikan kredit.

Seiring dengan pelaksanaan perjanjian tersebut terdapat debitur yang melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga kredit berjalan dengan lancar. Namun ada pula keadaan dimana didalam prakteknya kadang kala salah satu pihak tidak melakukan atau melanggar apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Persoalan dalam kredit muncul, ketika para pengusaha yang memerlukan modal usaha untuk mengembangkan usahanya mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam pembayaran angsuran kreditnya terhadap pihak bank, sebagaimana jangka waktu pengembalian kredit yang telah diperjanjikan antara debitur dengan bank. In general the information that is required to consider the nonpayment probability is the following one: 1. Characteristics of the credit and Credit attribute 2. Collateral guarantees. 3. Payment history of the analyzed entity (individual or company) 4.Economic background (Salvador Vázquez Pérez Grovas, Journal of Banking And Finance Universidad Anáhuac del Sur, Mexico, 2000:142). (Secara umum, informasi yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan bahwa kemungkinan tidak dibayarnya pinjaman apabila memenuhi salah satu dari: 1. Karakteristik dari kredit dan pelengkap kredit 2. Jaminan 3. Sejarah pembayaran yang telah dianalisis baik milik pribadi maupun perusahaan 4. Latar belakang ekonomi (Salvador Vázquez Pérez Grovas, Journal of Banking And Finance Universidad Anáhuac del Sur, Mexico, 2000:142). Dalam hal pengusaha atau debitur mengalami tunggakan dalam pelunasan kredit maka akan terjadi kredit bermasalah. commit to user


digilib.uns.ac.id

Data Bank Indonesia tahun 2011 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, tampak indikasi kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) masih cukup tinggi. Hingga Maret 2011 jumlah kredit macet perbankan mencapai Rp 31,336 triliun, naik Rp 1 triliun lebih dari posisi Maret 2010 yang sebesar Rp 30,295 triliun. Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) dari perbankan mencapai Rp 50,969 triliun. Jumlah NPL ini naik dari posisi Maret 2010 yang sebesar Rp 48,908 triliun. Rasio NPL perbankan di Maret 2011 mencapai 2,81%. Sepanjang tiga bulan pertama di tahun 2011, jumlah kredit yang dikucurkan perbankan mencapai Rp 1.814,846 triliun. Naik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya Rp 1.456,114 triliun. Dari total kredit di Maret 2011 tersebut, sebanyak Rp 1.676,714 masuk kategori lancer, sedangkan Rp 10,275 triliun masuk kategori kurang lancar, kemudian Rp 9,358 triliun masuk kategori diragukan,

dan

Rp

31,336

termasuk

kedalam

kategori

macet

(http://www.vibiznews.com/news/bankinginsurance/2011/05/18/kredit-macetperbankan-mencapai-rp-31336-triliun). Untuk mengatasi situasi ini jelas pihak bank tidak akan diam saja. Karena jelas keadaan ini akan melumpuhkan dunia usaha karena debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya yang berkaitan dengan kredit yang diterimanya kepada dunia perbankan. Selain itu kredit bermasalah juga dapat mengganggu perekonomian nasional. Keadaan ini juga sangat dapat merugikan pihak bank. Mengingat salah satu peran penting dari perbankan yang sehat adalah sebagai financial intermediary institution yang dapat

membantu

kelancaran

system

pembayaran

nasional

yang

mentransmisikan kebijakan moneter. Sehubung dengan adanya situasi tersebut maka pihak bank melakukan berbagai upaya penyelesaian dalam beberapa bentuk. Antara lain adalah persyaratan kembali (Reconditioning), penjadwalan kembali (Rescheduling) dan juga restrukturisasi kredit (Restructuring). Dalam restrukturisasi kredit, tindakan ini dilakukan agar pihak bank tidak menderita kerugian yang lebih user besar lagi dan pihak debiturcommit mamputo mengembalikan pinjamannya kepada


digilib.uns.ac.id

pihak bank sesuai dengan perjanjian yang ada. Upaya ini terutama ditujukan untuk memperbaiki kualitas kredit perbankan dan mengupayakan pemulihan kegiatan usaha debitur, sehingga diharapkan debitur mampu memenuhi kewajibannya kembali. Upaya ini dilakukan pihak bank dengan memberikan keringanan atau pengurangan syarat-syarat kredit yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Dalam pelaksanaan upaya ini maka biasanya akan dihasilkan perubahan atas perjanjian pokok atau addendum yang membantu debitur dalam menjalankan kewajibannya, yang dimana dalam pelaksanaan upaya ini hendaknya tetap berdasarkan kepada asas-asas hukum perejanjian. Selain itu dalam pelaksanaan upaya restrukturisasi pihak bank maupun debitur jelas mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut dapat menghambat jalannya restukturisasi yang dalam hal ini tentu dapat menyebabkan tingkat NPL tidak menurun. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dari segi sudut pandang mengenai penyelesaian kredit bermasalah yang salah satu caranya adalah lewat upaya restrukturisasi. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk itulah penulis mengangkatnya dalam suatu penulisan skripsi dengan judul: “UPAYA

RESTRUKTURISASI

DALAM

PENYELESAIAN

KREDIT

BERMASALAH DITINJAU DARI ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. CABANG SURAKARTA" B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan yang ada supaya nantinya dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka penting bagi penulis untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Cabang Surakarta sebagai upaya dalam menangani kredit bermasalah? commit to user


digilib.uns.ac.id

2. Bagaimana penerapan asas-asas hukum perjanjian di dalam pelaksanaan upaya restrukturisasi kredit dalam penyelesaian kredit bermasalah pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Cabang Surakarta? 3. Permasalahan apa yang ada dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Cabang Surakarta dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian Kegiatan penelitian yang dilakukan selalu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar dapat disajikannya data yang akurat agar dapat menjawab permasalahan yang ada. Sehingga dari hal tersebut maka penulis mengkategorikan tujuan penelitian kedalam kelompok tujuan obyektif dan tujuan subyektif sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Cabang Surakarta. b. Untuk mengetahui penerapan asas-asas hukum perjanjian di dalam pelaksanaan

restrukturisasi

kredit

dalam

penyelesaian

kredit

bermasalah pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Cabang Surakarta. c. Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang ada selama proses retrukturisasi pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Cabang Surakarta dan bagaimana para pihak mengatasi permasalahan tersebut. 2. Tujuan Subyektif a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dalam penelitian hukum di bidang Perdata pada khususnya di bidang hukum Perbankan mengenai upaya restrukturisasi dalam penyelesaian kredit commit to user bermasalah.


digilib.uns.ac.id

b. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum agar dapat memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Univesitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut kegunaan atau manfaat penelitian, baik kegunaan teoritis maupun praktis. Berikut ini adalah manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penulisan hukum ini :

1. Manfaat Teoritis a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan litelatur dalam dunia kepustakaan tentang upaya restrukturisasi dalam penyelesaian kredit bermasalah. c. Penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya. 2. Manfaat Praktis a. Hasil penelitian dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran

bagi

restrukturisasi

pihak-pihak

kredit

sebagai

yang

berkepentingan

salah

satu

upaya

mengenai

bank

dalam

penyelesaian kredit bermasalah. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

commit to user


digilib.uns.ac.id

H. Metode Penelitian Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalm suatu kerangka teori tertentu (Soerjono Soekanto, 2006: 42). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian empiris. Pada penelitian empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2006: 52). Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada data primer di lapangan yaitu di PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Cabang Surakarta. 2. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejalagejala lainnya,yang dalam hal ini penulis akan memberikan paparan serta penjelasan lengkap mengenai objek penelitian yaitu resrtukturisasi kredit sebagai salah satu upaya penyelesaian kredit bermasalah oleh bank pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Cabang Surakarta. 3. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini berjenis kualitatif, karena data penelitian ini berupa data kualitatif, yaitu data berwujud uraian, informasi verbal, pendapat dari responden. 4. Lokasi Penelitian Dalam penulisan hukum tentang restrukturisasi kredit sebagai salah satu upaya penyelesaian kredit bermasalah oleh bank pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Cabang Surakarta. commit to user


digilib.uns.ac.id

5. Jenis Data Data yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah pada

data primer dan data sekunder. Data primer ini meliputi data yang

diperoleh dengan cara wawancara. Sedangkan data sekunder berupa hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku mengenai hukum perdata, bukubuku mengenai hukum perbankan, publikasi elektronik maupun bentuk- bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian empiris. 6. Sumber Data a) Sumber Data Primer Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan yang dilakukan dengan wawancara sehingga didapatkan keterangan-keterangan dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Pihak yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah beberapa pegawai PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Cabang Surakarta. b) Sumber Data Sekunder Adalah keterangan-keterangan yang bersifat mendukung data primer, yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberi atau menunjang adanya sumber data primer. Dalam penelitian yang akan dilakukan sumber data sekunder meliputi buku-buku atau literatur-literatur hukum perdata dan hukum perbankan, karya tulis ilmiah. 7. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah: a) Studi Dokumen atau Bahan Pustaka Tipe data apapun yang akan dikehendaki oleh penulis, maka studi dokumen atau bahan pustaka yang akan selalu dipergunakan terlebih dahulu (Soerjono Soekanto,2006: 201). Penulis dapat menggunakan dokumendokumen, peraturan perundangan, buku-buku maupun laporan hasil peneliti terdahulu yang berisikan penelitian yang pernah dilakukan, karena akan sangat berguna bagi penulis. Dokumen-dokumen yang diperoleh merupakan commit to user


digilib.uns.ac.id

hasil penelitian di PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Cabang Surakarta. b) Wawancara Adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan-keterangan dari responden baik itu dengan tatap muka ataupun tidak. Penelitian yang dilakukan menggunakan wawancara secara terpimpin, yaitu wawancara dilakukan berdasarkan pada pedoman-pedoman dan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum dilakukan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap beberapa pegawai bank pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Cabang Surakarta. c) Pengamatan atau Observasi Penulis akan melihat kenyataan yang terjadi dalam lapangan penelitian, kemudian dari kenyataan yang ada maka penulis melakukan pengamatan. Persepsi penulis akan menjadi penafsiran yang dinamakan sebagai fakta. Fakta merupakan hasil penafsiran terhadap gejala yang diamati penulis. Penulis harus selalu berpedoman pada kerangka teoritis dan kerangka konsepsionil yang menjadi dasar penelitiannya (Soerjono Soekanto,2006: 219-220). 8. Teknik Analisis Data Dalam penelitian yang dilakukan ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model analisis interaktif. Dimana dalam tahap analisis ini ada tiga komponen pokok yang harus diperhatikan. Menurut Miles & Huberman dalam bukunya Heribertus Sutopo, Tiga komponen pokok tersebut adalah “data reduction”, “data display”, dan “conclution drawing” : a) Reduksi Data Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data (kasar) yang ada dalam fieldnote. Pada saat pengumpulan data berlangsung, data reduksi berupa membuat singkatan, coding memusatkan to user dan menulis memo. Reduksi data tema, membuat batas-batas commit permasalahan,


digilib.uns.ac.id

berlangsung secara terus menerus dari tahap awal sampai akhir penulisan laporan penelitian. b) Penyajian Data Adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan informasi ini peneliti dapat mengerti apa yang terjadi sehingga dapat dianalisa dan kemudian ditarik suatu kesimpulan. c) Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan akhir dapat dilakukan ketika pengumpulan data juga berakhir, dimana pada awalnya sudah ada kesimpulan yang masih skeptis, namun dengan diperolehnya data-data, keterangan dan informasi yang kemudian dianalisis maka sedikit demi sedikit jawaban dapat ditemukan sehinngga dapat ditarik suatu kesimpulan (Heribertus Sutopo, 2002: 91-93). Pengumpulan Data

Reduksi Data

Sajian Data

Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Gambar 1. Model Analisis Interaktif

commit to user


digilib.uns.ac.id

F. Sistematika Penulisan Hukum Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini menjelaskan segi-segi teoritis dari permasalahan yang akan diteliti, yaitu Tinjauan Umum tentang Bank, Tinjauan Umum tentang Perjanjian dan Perjanjian Kredit, Tinjauan Umum tentang Kredit dan Kredit Bermasalah, Tinjauan Khusus tentang Restrukturisasi Kredit

BAB III

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian pembahasan yang menghubungkan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian,

yaitu:

pelaksanaan

restrukturisasi

kredit

yang

dilakukan oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Cabang Surakarta dan penerapan asas-asas umum perjanjian dalam pelaksanaan upaya restrukturisasi dan yang terakhir adalah permasalahan apa yang ada dalam pelaksanaan restruktirisasi kredit yang dilakukan oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. Cabang Surakarta serta bagaimana upaya untuk mengatasinya. BAB IV

: PENUTUP Bab ini menjelaskan tentang simpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TIJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Bank a. Pengertian Bank Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dinyatakan dalam pasal 1 angka 2: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Dari pengertian di atas maka bank merupakan lembaga financial intermediary yaitu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai menghubung antara pihak yang mempunyai dana dan pihak yang membutuhkan dana. Menurut pengertian secara sederhana, bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2004: 23). Berdasarkan beberapa pengertian bank diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan perusahaan atau badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah bidang keuangan. Dan segala kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan perekonomian di suatu negara. Selain itu bank merupaka lembaga keuangan yang memiliki peranan sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yakni sebagai lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat

dalam

bentuk

simpanan

dan

menyalurkannya

kepada

masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Jamal Wiwoho, 2011: 27).

commit to user


digilib.uns.ac.id

Dari pengertian tentang bank tersebut, maka dapat dirumuskan tentang pengertian hukum perbankan. Menurut Sentosa Sembiring, “hukum perbankan pada dasarnya adalah serangkaian kaidah-kaidah yang mengatur tentang badan usaha perbankan. Kaidah-kaidah yang di maksud adalah baik yang terdapat dalam hukum positif maupun dalam praktek perbankan” (Sentosa Sembiring, 2000:2). Menurut Hermansyah, “hukum perbankan adalah keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melakukan kegiatan usahanya”. Berkaitan dengan pengertiaan tersebut, yang dimaksud dengan norma tertulis yaitu keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bank, sedangkan norma tidak tertulis yaitu hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktek perbankan (Hermansyah, 2008: 39-40). Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum perbankan yaitu keseluruhan peraturan yang mengatur tentang perbankan seperti kelembagaan dan kegiatan usahanya. Dari pengertian bank diatas maka lembaga keuangan bank juga mempunyai fungsi yang membedakan dengan lembaga keuangan lainnya.

b. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank Dalam Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank mempunyai asas, fungsi dan tujuan sebagai berikut: 1) Asas Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehatihatian. Menurut penjelasan secara resmi yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Makna dari demokrasi ekonomi oleh ahli ekonomi Universitas Gajah commit to user Mada Mubyarto dirumuskan dengan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:


digilib.uns.ac.id

a) Koperasi merupakan soko guru perekonomian b) Perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan yang terpenting adalah moral. c) Perekonomian Pancasila terdapat hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terdapat solidaritas sosial. d) Nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. e) Tegas dan jelas ada keseimbangan antara perencanaan sentral dengan tekanan pada desentralisasi. Sedangkan yang yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam hal ini adalah mengenai cara dari pihak bank dalam menjalankan tugas dan wewenangnya khususnya dalam membuat kebijakan harus secara cermat, teliti dan profesional. Selain itu juga harus mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dengan didasari itikad yang baik. 2) Fungsi Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana (surplus of funds) dan penyalur dana masyarakat ke pihak yang membutuhkan dana (lacks of funds) sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 3 UndangUndang Perbankan. 3) Tujuan Perbankan

Indonesia

bertujuan

menunjang

pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Tujuan ini tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal nonekonomis seperti masalah stabilitas politik dan stabilitas sosial (Jamal Wiwoho, 2011: 36-37).

commit to user


digilib.uns.ac.id

c. Jenis-jenis Bank 1) Dilihat dari bidang usahanya Di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan menurut jenisnya bank terdiri dari : a) Bank Umum Di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perbankan, yang dimaksud dengan “Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalulintas

pembayaran”.

Maksud

dari

usaha

perbankan

secara

konvensional yaitu usaha bank memberi kredit kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan, sedangkam maksud usaha perbankan berdasar prinsip syariah dijabarkan dalam Pasal 1 angka 13 UndangUndang Perbankan. b) Bank Perkreditan Rakyat Di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Perbankan, yang dimaksud dengan ”Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat lebih sempit jika dibanding dengan kegiatan bank Umum. Bank Perkreditan Rakyat hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2) Dilihat dari kepemilikannya Dilihat dari kepemilikannya bank dapat dibagi dalam 2 golongan, yaitu: a) Bank Milik Pemerintah (Negara) Bank Milik Pemerintah artinya modal bank yang bersangkutan berasal dari pemerintah. Seluruh modal bank berasal dari pemerintah. commit to user


digilib.uns.ac.id

b) Bank Milik Swasta (1) Swasta Nasional, artinya modal bank ini dimiliki oleh orang ataupun badan hukum Indonesia. (2) Swasta Asing, artinya modal bank tersebut dimilki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Dalam hal ini ada kemungkinan bank ini merupakan kantor cabang dari negara asal bank yang bersangkutan. c) Bank Campuran Bank Campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia. Kegiatan Bank Campuran memiki tugas yang sama dengan bank umum lainnya. 3) Dilihat dari segi operasionalnya Dilihat dari ruang lingkup operasional bidang usahanya, maka bank dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu: a) Bank Devisa Bank Devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk melakukan usaha perbankan dalam valuta asing. Maksudnya bank devisa dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya tranfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers, cheque, pembukuan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. b) Bank Non devisa Bank Nondevisa adalah bank yang tidak dapat melakukan usaha di bidang transaksi valuta asing. Jadi usaha Bank Nondevisa yaitu melakukan transaksi yang masih dalam batas-batas negara. Dari pembagian jenis-jenis bank tersebut, bank mempunyai to user berbagai usaha sebagaicommit lembaga keuangan. Usaha bank erat kaitannya


digilib.uns.ac.id

dengan fungsi bank sebagai lembaga financial intermediary (Sentosa Sembiring, 2000: 3-7).

d. Macam Kegiatan Usaha Bank Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas, kemudian

menjual

uang

yang

berhasil

dihimpun

dengan

cara

menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit (Kasmir, 2004:39-40). Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum adalah sebagai berikut: 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2) Memberikan kredit 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang 4) Membeli, menjual, atau menjamin resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya : a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. b) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) e) Obligasi commit to user f) Surat dagangan berjangka waktu sampai dengan satu tahun.


digilib.uns.ac.id

g) Instrumen berharga lainnya yang berjangka waktu satu tahun. 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dan kepada

bank

lain,

baik

dengan

menggunakan

surat,

sarana

telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya. 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 9) Melakukan

kegiatan

penitipan

untuk

kepentingan

pihak

lain

berdasarkan suatu kontrak. 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 11) Dihapus. 12) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat. 13) Menyediakan

pembiayaan

dan

atau

melakukan

kegiatan

lain

berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. 14) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, menurut Pasal 7 Undang-Undang Perbankan ditentukan bahwa Bank Umum dapat pula melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: 1) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan commit to user


digilib.uns.ac.id

penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian a. Pengertian Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Pasal 1313 menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur : 1) Perbuatan, penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan. 2) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum. 3) Mengikatkan dirinya, di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Menurut

Abdulkadir

Muhammad,

perjanjian

adalah

suatu

persetujuan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan (Abdulkadir Muhammad, commitmenurut to user R.Subekti adalah suatu peristiwa 2000 : 225). Sedangkan perjanjian


digilib.uns.ac.id

dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (R.Subekti, 2002: 1).

b. Syarat sahnya Perjanjian Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHperdata yaitu : 1) Adanya kesepakatan Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 KUHperdata) adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUHperdata). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan. Dalam membuat perjanjian kredit dapat mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dapat pula mendasarkan kepada kesepakatan bersama, artinya dalam hal-hal ketentuan yang memaksa diserahkan kepada para pihak (Muhamad Djumhana, 1996: 385). 2) Cakap untuk membuat perikatan Pasal 1330 KUHperdata menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan adalah: a) orang-orang yang belum dewasa, b) mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, anak di bawah pengampuan, anak belum cukup umur menurut undang yang mengaturnya c) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undangcommit to semua user orang kepada siapa undangundang, dan pada umumnya


digilib.uns.ac.id

undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Akan tetapi ketentuan ini telah dicabut menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana perempuan di anggap cakap menurut hukum. Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah batal demi hukum (Pasal 1446 KUHperdata). 3) Suatu hal tertentu Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan Jika tidak maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 KUHperdata menentukan hanya barang-barang yang dapat di dapat

menjadi

obyek

perjanjian,

dan

perdagangkan yang

berdasarkan

Pasal

1334

KUHperdata barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas. 4) Suatu sebab yang halal. Sebab yang tidak halal adalah yang berlawanan dengan undangundang kesusilaan dan bertentangan dengan ketertiban umum. Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

c. Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian Menurut rumusan dan pengertian tentang perjanjian yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian dibuat dengan pengetahuan dan kehendak bersama dari para pihak. Tujuan yang hendak dicapai adalah menciptakan atau melahirkan kewajiban pada salah satu atau kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, KUH Perdata memberikan beberapa asas umum yang commit toserta usermenjadi batas atau rambu dalam merupakan pedoman atau patokan


digilib.uns.ac.id

mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaanya (Kartini Mulyadi, 2002 : 14). Menurut Kartini Mulyadi di dalam bukunya yang berjudul “Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian” asas-asas umum yang diatur dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut : 1) Asas kebebasan berkontrak Dasar hukum dari asas kebebasan berkontrak adalah didalam pasal 1338 KUH Perdata. Karena banyak perjanjian yang dilakukan di dalam masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengenai jual-beli barang dan jasa atau hutang-piutang dan sebagainya maka orang bebas mengadakan perjanjian. Pada hakikatnya orang bebas mengadakan perjanjian apapun bentuknya, apapun isinya, asal tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Adanya asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan perjanjian apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang (Kartini Muljadi,2002 : 14-47). 2) Asas Konsensualitas Asas ini memperlihatkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara dua orang atau lebih telah mengikat, dan karena telah melahirkan kewajiban bagi salah satu pihak atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau consensus. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas. Ketentuan yang mengatur tentang konsensualitas ini dapat kita temui dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi, “untuk commit to 4user sahnya suatu perjanjian diperlukan (empat) syarat :


digilib.uns.ac.id

a) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c) suatu hal tertentu; d) suatu sebab yang halal”. Dasar dari asas konsensualitas ada pada huruf a pada 4 (empat) ketentuan diatas yaitu yang berbunyi sahnya suatu perjanjian apabila terdapat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. 3) Asas Personalia Asas ini dapat diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi “pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain seorang tidak dapat mengikatkan dirinya untuk orang lain kecuali ada kuasa untuk itu, jadi suatu perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya bukan orang lain. 4) Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda) Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UndangUndang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam

hal

salah

satu

pihak

dalam

perjanjian

tidak

melaksanakansesuai ketentuan atau kesepakatan yang ada, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku (Kartini Mulyadi, 2002 : 59). 5) Asas Itikad baik Asas ini telah disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Yaitu kedua belah pihak harus berlaku terhadap yang lain berdasarkan kepatutan diantara orang-orang yang sopan tanpatipu daya, commit to user tidak hanya melihat kepantingan tanpa muslihat, dan tanpa akal-akalan,


digilib.uns.ac.id

diri sendiri. Akan tetapi itikad baik disini bukan hanya sebatas segi subyektif saja akan tetapi juga melihat dari segi obyektifnya. Maksudnya disini adalah sebagai sesuatu yang disepakati bersama, pelaksanaan prestasi dari tiap perjanian harus dihormati sepenuhnya sesuai dengan kehendak dari para pihak dan juga menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Itikad baik dari segi obyektif ini dapat dilihat dari akal sehat, kepatutan, dan keadilan dalam membuat perjanjian (Salim H.S., 2003:12).

3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit a. Pengertian Perjajian Kredit Perjanjian kredit merupakan salah satu jenis perjanjian yang ketentuan umum mengenai perjanjian ini didasarkan pada ajaran umum hukum perikatan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan umum dalam KUHPerdata tersebut menjadi dasar atau asas umum yang konkrit dalam membuat semua perjanjian apapun (Sutarno, 2004: 68). Kata kredit sendiri berasal dari bahasa Yunani, credere, yang berarti kepercayaan. Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus yaitu meminjamkan uang (atau penundaan pembayaran). Menurut UndangUndang Nomor 7 tahun 1992 pasal 1 ayat 12 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (pactum de contrahendo). Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat konsensuil. Inilah yang membedakan antara perjanjian kredit dengan perjanjian hutang-piutang. Perjanjian hutang-piutang bersifat riil dimana riil maksudnya adalah perjanjian baru ada setelah uang yang commit to diserahkan user dipinjamkan dalam perjanjian kredit secara nyata pada debitur


digilib.uns.ac.id

(Budi Untung, 2000: 29). Setiap kredit yang disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dasar dari perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam KUHPerdata pasal 1754 yang menyatakan : “perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula” Perjanjian pinjam-meminjam ini artinya luas, yaitu bahwa obyeknya adalah benda yang habis dipakai. Jika dipakai istilah verbruiklening maka termasuk di dalamnya adalah uang. Oleh karena itu perjanjian kredit termasuk kedalam perjanjian pinjam-meminjam namun lebih spesifik obyeknya yaitu uang. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sejumlah uang tertentu dengan syarat dimana pihak tersebut akan mengembalikan sejumlah uang tersebut atau balas prestasi (kontra prestasi).

b. Unsur-Unsur Perjanjian Kredit Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah sebagai berikut (Thomas Suyatno, dkk, 1990: 12-13): 1) Kepercayaan yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu te rtentu di masa yang akan datang. 2) Tenggang waktu yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. 3) Degree of risk yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. 4) Prestasi atau obyek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi commit to user juga dalam bentuk barang atau jasa.


digilib.uns.ac.id

c. Jenis-jenis Perjanjian Kredit Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah (Kasmir, 2004: 99 -102): 1) Dilihat dari Segi Kegunaan a) Kredit Investasi Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan. b) Kredit Modal Kerja Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai. 2) Dilihat dari Segi Tujuan Kredit a) Kredit Produktif Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan suatu baik barang atau jasa. b) Kredit Konsumtif Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. c) Kredit Perdagangan Merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. 3) Dilihat dari Segi Jangka Waktu a) Kredit Jangka Pendekcommit to user


digilib.uns.ac.id

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. b) Kredit Jangka Menengah Kredit yang memiliki jangka waktu berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. c) Kredit Jangka Panjang Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. 4) Dilihat dari Segi Jaminan a) Kredit dengan jaminan Merupakan kredit yang diberikan dengan jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur. b) Kredit tanpa jaminan Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan. 4. Tinjauan Umum Tentang Kredit bermasalah a. Penggolongan Kualitas Kredit Bank Istilah penggolongan kredit dalam bagian ini adalah istilah yang digunakan

untuk

menunjukkan

penggolongan

kredit

berdasarkan

kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas kredit tersebut (Hermasyah, 2005: 62). Untuk menentukan suatu kualitas kredit masuk lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan bermasalah, dapat dinilai dari tiga aspek yaitu: 1) Prospek Usaha

commit to user 2) Kondisi Keuangan dan Penekanan Arus Kas


digilib.uns.ac.id

3) Kemampuan Membayar Tiga aspek penilaian tersebut merupakan satu kesatuan untuk menilai kualitas kredit, tidak hanya dari kemampuan membayar saja. Meskipun kemampuan membayar lancar tetapi kalau prospek usaha tidak ada maka kredit tersebut dapat dinilai non performing loan. Namun untuk menilai kualitas kredit dari prospek usaha dan kondisi agak sulit dibanding menilai kemampuan membayar. Menilai kemampuan membayar lebih mudah karena ukurannya jelas yaitu : 1) Kredit digolongkan Lancar jika pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai perjanjian kredit. 2) Kredit digolongkan Dalam Perhatian Khusus, jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari (tiga bulan). 3) Kredit digolongkan Kurang Lancar, jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (enam bulan). 4) Kredit digolongkan Diragukan, jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari (sembilan bulan). 5) Kredit digolongkan Bermasalah, jika terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari (sembilan bulan lebih) (Jamal Wiwoho, 2011: 98-99) b. Pengertian Kredit bermasalah Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit bermasalah atau kredit bermasalah. Membicarakan kredit bermasalah sesungguhnya membicarakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank tidak mungkin terhindar dari kredit bermasalah (Muhamad Djumhana, 1996: 426). Pengertian kredit bermasalah itu sendiri adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitur yang commit to user bersangkutan (Malayu Hasibuan, 2002: 115). Dalam hal ini mengandung


digilib.uns.ac.id

arti bahwa suatu keadaan dimana seorang debitur atau nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Maka dari itu kredit bermasalah harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. c. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kredit bermasalah Hampir setiap bank mengalami kredit bermasalah alias nasabah nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Kebermasalahan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh dua faktor yaitu : 1) Dari pihak perbankan Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kebermasalahan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak obyektif. 2) Dari pihak nasabah Kebermasalahan kredit yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan dua hal yaitu : a) Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri bermasalah. b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah misalnya kebanjiran atau kebakaran (Kasmir, 2004:115). d. Penyelesaian Kredit bermasalah Kredit bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Untuk mengatasi kredit commit to user


digilib.uns.ac.id

bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan bahkan melakukan penyelesaian sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Guna menekan kesulitan seminimal mungkin maka diperlukan penanganan kredit bermasalah yang tepat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kredit bermasalah antara lain : 1) Melalui rescheduling (penjadwalan kembali) Adalah suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit termasuk tenggang, perubahan jumlah angsuran. 2) Melalui reconditioning (persyaratan kembali) Yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. 3) Melalui restructuring atau restrukturisasi kredit Yaitu upaya yang dilakukan bank berupa melakukan perubahan syaratsyarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit yang masih menjadi bagian dari perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling maupun reconditioning. 4) Kombinasi Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. 5) Penyitaan jaminan Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya (Kasmir, 2004:116-117). Pihak kreditur memang tidak mutlak untuk menyelesaikan permasalahan kredit hanya dengan cara-cara diatas saja, melainkan harus disesuaikan dengan bagaimana bunyi perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut sebelumnya. Agar dalam hal ini, tidak ada commit to user pihak-pihak yang merasa dirugikan.


digilib.uns.ac.id

5. Tinjauan Umum Tentang Restrukturisasi Kredit Arti restrukturisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penataan kembali. Restrukturisasi apabila dikaitkan dengan perbankan ialah penataan kembali mengenai persyaratan kredit atau perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang telah dibuat antara pihak Bank dengan debitur. Perubahan persyaratan kredit ini berupa perpanjangan jangka waktu kredit, pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan (Hermansyah, 2005: 71-72). Sedangkan pengertian

restrukturisasi

kredit

adalah terminologi

keuangan yang banyak digunakan dalam perbankan, yang artinya adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami

kesulitan

untuk

memenuhi

kewajibannya

(http://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi kredit). Mengenai restrukturisasi ini, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan khusus, yakni Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Menurut Bank Indonesia, restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, yang antara lain dilakukan melalui tindakan sebagai berikut: 1) Penurunan suku bunga kredit Penurunan suku bunga kredit merupakan salah satu bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit besarnya bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan sebelumnya. 2) Pengurangan tunggakan bunga kredit Bentuk restrukturisasi ini diberikan dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya. Cara ini dilakukan agar debitur memiliki kemampuan kembali to user untuk melanjutkan usahanyacommit sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat


digilib.uns.ac.id

digunakan untuk membayar hutang pokoknya yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh kreditur. 3) Pengurangan tunggakan pokok kredit Sejumlah pinjaman uang yang diberikan kreditur (bank) kepada debitur inilah yang disebut pokok kredit. Pembayaran pokok kredit dapat dilakukan sebagian-sebagian setiap bulan bersamaan dengan pembayaran bunga atau sekaligus di akhir jangka waktu kredit. Hal ini sesuai kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kredit. Pengurangan tunggakan pokok merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal diberikan bank kepada debitur karena pengurangan tunggakan pokok biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya. 4) Perpanjangan jangka waktu kredit Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memperingan debitur untuk mengembalikan utangnya. Dengan memperpanjang jangka waktu kredit maka kualitas kredit debitur digolongkan menjadi performing loan (tidak bermasalah) dan dengan perpanjangan jangka waktu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. 5) Penambahan fasilitas kredit Penambahan kredit diharapkan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang yang akan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang lama dan tambahan kredit baru. Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung utang lama dan utang baru. 6) Pengambil alihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pengambilalihan aset debitur dalam hukum dapat disebut kompensasi atau perjumpaan utang. Cara ini bank atau kreditur mengambil alih agunan kredit yang nilai jaminan tersebut dikompensasikan dengan jumlah kredit sebesar nilai yang diambil, maka terjadilah kompensasi. Dengan kata lain agunan commit to user kredit yang diambil alih oleh bank dibayar dengan menggunakan kredit


digilib.uns.ac.id

yang tertunggak. Dengan demikian agunan kredit menjadi milik atau aset bank dan utang debitur dinyatakan lunas. 7) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur. Konversi kredit menjadi modal dalam perusahaan debitur merupakan salah bentuk restrukturisasi. Konversi kredit menjadi modal artinya sejumlah nilai kredit dikonversikan menjadi saham pada perusahaan debitur. Mengenai berapa besarnya nilai saham yang berasal dari konversi kredit tergantung hasil kesepakatan antara Kreditur dan Debitur. Dengan demikian Bank memiliki sejumlah saham pada perusahaan debitur dan utang debitur menjadi lunas (Sutarno, 2004: 267-273). Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari: 1) Penurunan penggolongan kualitas kredit. 2) Peningkatan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPPA). 3) Penghentian

pengakuan

pendapatan

bunga

secara

akrual

membangun

kembali

(http://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasikredit). Upaya

restrukturisasi

ini

sebagai

upaya

kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perekonomian Indonesia, Langkah ini mutlak diperlukan guna memfungsikan kembali perbankan sebagai lembaga perantara yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

B. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran dibawah memberikan gambaran alur berpikir dari penulis. Dimana BANK TABUNGAN NEGARA sebagai salah satu bentuk dari bank yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga perbankan yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat sesuai dengan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam menyalurkan

dana

kemasyarakat, BANK TABUNGAN NEGARA commit to user pada umumnya baik pribadi memberikan kemudahan kepada masyarakat


digilib.uns.ac.id

maupun badan usaha untuk mendapatkan kesempatan memperoleh dana yang mereka butuhkan lewat fasilitas kredit yang ada. Tentu saja pemberian kredit yang dilakukan tetap berdasarkan kepada prosedur yang ada. Hingga timbulah perjanjian kredit yang dalam hal ini memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak baik debitur maupun kreditur. Seiring dengan berjalannya perjanjian kredit tersebut dimana para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya yang ada maka kredit tersebut dapat dikatakan sebagai kredit lancar. Namun apabila salah satu dari pihak tersebut tidak menjalankan perjanjian atau melanggar ketentuan yang ada maka hal tersebut akan menyebabkan permasalahan. Pada kenyataannya, debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan atau melanggar kesepakatan yang ada. Jelas hal ini dapat merugikan pihak bank selaku pemberi pinjaman. Dan situasi seperti ini disebut dengan kredit bermasalah yaitu ketidak mampuan pihak debitur untuk mengembalikan pinjamannya kepada pihak bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dan dalam penyelesaian kredit bermasalah tersebut, pihak bank memiliki beberapa penyelesaian antara lain yaitu

dengan cara rescheduling,

reconditioning atau restructuring (restrukturisasi). Dari berbagai cara tersebut biasanya bank melakukan upaya restrukturisasi, hal ini dilakukan karena adanya pilihan atau alternatif didalamnya. Cara ini dilakukan agar pihak bank tidak menderita kerugian yang lebih besar dan juga membantu pihak debitur agar mampu untuk mengembalikan pinjamannya. Dalam pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan oleh PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, maka pada akhirnya akan muncul perjanjian kredit baru atau perjanjian kredit lama yang diperbaharui yang dapat membantu debitur untuk menjalankan kewajibannya kembali. Maka dalam hal ini akan muncul perjanjian kredit yang lama, dan akan ada perjanjian kredit yang baru setelah upaya restrukturisasi dilakukan. Namun commit to user


digilib.uns.ac.id

dalam hal ini, munculnya perjanjian yang baru tetap harus menerapkan asasasas perjanjian yang ada seperti perjanjian kredit sebelumnya. Akan tetapi dalam pelaksanaan penyelamatan kredit bermasalah dengan upaya restrukturisasi kredit ini tidak menutup kemungkinan akan munculnya hambatan atau masalah dalam pelaksanaannya. Sehingga ada baiknya kita mengetahui hambatan apa saja yang di hadapi oleh Bank Tabungan Negara dalam pelaksanaan upaya penyelamatan ini dan bagaimanakah Bank mengatasi hambatan tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya adalah bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk dan

bagaimana

penerapan

asas-asas

perjanjian

dalam

pelaksanaan

restrukturisasi di PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.

commit to user


digilib.uns.ac.id

UU NO. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Menghimpun Dana

Memberikan jasajasa perbankan lainnya

Menyalurkan Dana Perjanjian Kredit

Memberikan kredit

Kredit Lancar

Kredit bermasalah Asas-asas Hukum Perjanjian

Upaya Penyelesaian

Persyaratan Kembali (Reconditioning) Problemaatika dalam pelaksanaan restrukturisasi

Restrukturisasi (Restrukturing)

Penjadwalan Kembali (Rescheduling)

Pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara

Perjanjian Kredit Baru

Gambar II. Kerangka Pemikiran

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 1.

Deskripsi Singkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pemerintah Hindia Belanda yang bertujuan untuk membidik masyarakat agar gemar menabung melalui Koninklijk Besluit No. 27 tanggal 16 Oktober 1897 mendirikan Postspaarbank yang kemudian terus hidup dan berkembang serta tercatat hingga tahun 1939 telah memiliki 4 (empat) cabang yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Pada tahun 1940 kegiatannya terganggu akibat penyerbuan Jerman atas Netherland yang mengakibatkan penarikan tabungan besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat (rush). Namun demikian keadaan keuangan Postspaarbank pulih kembali pada tahun 1941. Tahun 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada pemerintah Jepang. Jepang membekukan kegiatan Postspaarbank dan mendirikan Tyokin Kyoku sebuah bank yang bertujuan untuk menarik dana masyarakat melalui tabungan. Usaha pemerintah Jepang ini tidak sukses karena dilakukan dengan paksaan. Tyokin Kyoku hanya mendirikan satu cabang yaitu cabang Yogyakarta. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memberikan inspirasi kepada Darmosoetanto untuk memprakarsai pengambilalihan Tyokin Kyoku dari pemerintah Jepang ke pemerintah Indonesia dan terjadilah pergantian nama menjadi Kantor Tabungan Pos. Darmosoesanto ditetapkan oleh pemerintah Indonesia menjadi Direktur yang pertaman. Tugas pertama Kantor Tabungan Pos adalah melakukan penukaran uang Jepang dengan Oeang Republik Indonesia (ORI). Tetapi kegiatan Kantor Tabungan Pos adalah tidak berumur panjang, karena agresi Belanda pada Desember 1946, mengakibatkan didudukinya semua kantor, termasuk kantor cabang dari Kantor Tabungan Pos hingga tahun commit user kembali pada tahun 1949, nama 1949. Saat Kantor Tabungan Pos to dibuka


digilib.uns.ac.id

Kantor Tabungan Pos diubah menjadi Bank Tabungan Pos Republik Indonesia. Sejak kelahirannya dan sampai berubah nama Bank Tabungan Pos Republik Indonesia, lembaga ini bernanung di bawah Kementrian Perhubungan. Banyak kejadian sejarah yang bernilai sejak tahun 1950 tetapi yang substantif bagi sejarah bank ini adalah dikeluarkannya UU Darurat Nomor 9 tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950 yang mengubah nama Postspaarbank In Indonesia berdasarkan staatblant No. 295 tahun 1941 menjadi Bank Tabungan Pos dan memindahkan induk kementrian dari Kementrian Perhubungan ke Kementrian Keuangan di bawah Menteri Urusan Bank Sentral.

Walaupun dengan UU Darurat tersebut masih

bernama Bank Tabungan Pos, tetapi tanggal 09 Februari 1950 ditetapkan sebagai hari dan tanggal lahir Bank Tabungan Negra. Nama Bank Tabungan Negara didasarkan pada PERPU No. 4 tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963 yang kemudian dikuatkan dengan UU No. 2 Tahun 1964 tanggal 25 Mei 1964. Penegasan status Bank Tabungan Negara sebagai bank milik Negara ditetapkan dengan UU No. 20 Tahun 196 tanggal 19 Desember 1968 yang sebelumnya Bank Tabungan Negaramenjadi BNI unit V. Jika tugas utama saat pendirian Postspaarbank sampai dengan Bank Tabungan Negara adalah bergerak dalam lingkup penghimpunan dana masyarakat melalui tabungan, maka sejak tahun 1974 Bank Tabungan Negara ditambah tugasnya yaitu memberikan pelayanan KPR dan untuk pertama kalinya penyaluran KPR terjadi pada tanggal 10 Desember 1976. Karena itulah tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari KPR bagi BTN. Bentuk hukum BTN mengalami perubahan lagi pada tahun 1992, yaitu dengan dikeluarkannya PP No. 24 tahun 1992 tanggal 29 April 1992 yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 7 tahun 1992 bentuk hukum BTN berubah menjadi Perusahaan Perseroan. Sejak itu nama BTN menjadi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan sebutan Bank BTN. commit to user berdasarkan kajian konsultan independen, Price Waterhouse Coopers,


digilib.uns.ac.id

Pemerintah melalui Menteri BUMN dalam surat nomor S-544/MMBU/2002 tanggal 21 Agustus 2002 memutuskan Bank BTN sebagai Bank Umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi. 2.

Sejarah berdirinya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Solo Slamet Riyadi BTN Cabang Solo Slamet Riyadi yang diresmikan pada tahun 1990 dimana BTN ini merupakan pecahan dari BTN Yogyakarta. BTN Cabang Solo Slamet Riyadi beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 282 Surakarta. Dari tahun 1990 BTN sendiri telah mengalami perpindahan tempat sebanyak tiga kali. Pembukaan kantor Cabang BTN di Jalan Slamet Riyadi didasari alasan bahwa wilayah tersebut sangat strategis dan potensial bagi jasa perbankan. BTN Cabang Solo Slamet Riyadi mempunyai tujuan umum yang sama dengan BTN Pusat, yaitu menunjang program pembangunan ekonomi nasional dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi.

3.

Struktur Organisasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Solo Slamet Riyadi Suatu badan usaha dalam menjalankan fungsinya jelas memiliki struktur organisasi, begitupula dengan BTN Cabang Solo Slamet Riyadi. Bank BTN di kantor cabang ini di pimpin oleh seorang Branch Manager. Dibawahnya terdapat empat sub bagian yaitu Accounting & Control, Operation, Retail Serice, Spv. Colection Work Out. Dan dari setiap bagianbagian tersebut memiliki bagian lainnya, yang untuk lebih lengkap akan dijelaskan di dalam bagan dibawah ini:

commit to user


digilib.uns.ac.id

Branch Manager BCRO

Retail Service, SH

Operation, SH

Acc. & Control, SH

Staff Loan Service

Staff Personalia/ Logistik

Teller Service

Staff Loan Adm.

Customer Service

Staff Tans. Processing

Staff Reporting

Staff Bookkeeping

Collection Work Out

Legal

Kolektif

Staf Pembinaan

Staff Kliring

KCP UNS

KCP Sukoharj o

KCP Klaten

KCP Mojosongo

KCP Palur

Gambar III: Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara Cabang Surakarta commit to user


digilib.uns.ac.id

Setiap organ tersebut tentu memiliki fungsinya masing-masing. Berikut adalah fungsi dan tugas masing-masing organ pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor cabang Surakarta: a.

Branch Manager (Kepala Cabang) Fungsi Branch Manager adalah: 1) Pengembangan Bisnis Cabang a) Mengelola hubungan dengan nasabah b) Menyiapkan rencana bisnis untuk cabang c) Membimbing kampanye promosi dan upaya-upaya pemasaran 2) Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan a) Menyusun kebijakan cabang sesuai petunjuk kantor pusat b) Menetapakan strategi kinerja untuk seluruh unit cabang c) Membuat perencanaan sumber daya manusia 3) Pengawasan dan Persetujuan Transaksi Bisnis Cabang Mengambil kepentingan bisnis: a) Memberikan persetujuan terhadap transaksi yang tidak lazim b) Memotivasi bawahan dan pekerjaan

b.

Accounting and Control Section Head 1) Staff Reporting a) Bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan untuk pihak ekstern b) Bertanggung jawab atas pemantauan laporan keuangan untuk pihak intern maupun ekstern c) Bertanggung jawab atas berlangsungnya proses dan analisa laporan kinerja kantor cabang 2) Staff Bookkeeping Fungsi staff bookkeeping adalah: a) Bertanggung jawab atas pemeriksaan kebenaran atas alur transaksi operasional bank telah sesuai dengan aturan yang berlaku

commit to user


digilib.uns.ac.id

b) Bertanggung jawab dalam mengkoordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan ekstern maupun intern c) Bertanggung jawab atas kebenaran data-data pada laporan keuangan d) Melakukan BI checking terhadap data calon debitur guna analisis pemberian kredit c.

Retail Service Section Head 1) Staff Loan Service Tugas dan tanggung jawab staff loan service adalah: a) Memberikan pelayanan kredit kepada nasabah b) Memproses permohonan kredit dan menerima kelengkapan dokumen dari calon debitur serta membuat DUP (Daftar Usulan Pemohon) c) Melakukan wawancara kepada calon debitur d) Menganalisis pemberian kredit e) Membahas dan mengevaluasi DUP dalam Rapat Komite Kredit (RKK) f)

Menyelenggarakan realisasi kredit

g) Memproses pelunasan kredit (perhitungan jumlah pelunasan kredit) 2) Teller Service Tugas dan tanggung jawab teller service adalah: a) Melayani setoran tunai angsur kredit pemilikan rumah cabang sendiri dan cabang lain b) Melayani penarikan dan setoran tunai tabungan c) Memelihara rekening giro d) Melayani pembayaran dan setoran deposito e) Melayani transaksi giro dan penjemputan uang tunai f)

Mengelola proses kas cabang

g) Melayani kebutuhan nasabah lainnya commituang to user h) Memastikan keaslian tuani yang diterima dari nasabah


digilib.uns.ac.id

3) Customer Service Tugas dan tanggung jawab customer service adalah: a) Memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada semua nasabah, baik melalui loket Bank BTN maupun melalui telepon b) Memberikan pelayanan tabungan loket cabang dan tabungan kantor pos c) Melayani proses pembukaan dan penutupan rekening rupiah dan valas d) Melayani pembayaran bunga deposito e) Membantu nasabah untuk melakukan transaksi dengan benar seperti menjelaskan mengenai persyaratan, prosedur transaksi, atau mengisi formulir f)

Melayani nasabah dalam pengajuan keluhan tau komplain dan mengupayakan penyelesaian terbaik

g) Administrasi transaksi loket d.

Operation Section Head 1) Staf Personalia/Logistik (General Branch Administration) Tugas dan tanggung jawab staf personalia/logistik adalah: a) Melakukan manajemen personalia dan administrasi pegawai b) Memastikan cabang mengikuti kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan c) Memproses transaksi secara efisien dan akurat d) Melakukan logistik, perawatan, dan perawatan gedung e) Mengelola anggaran cabang f)

Kesekretariatan

2) Staff Loan Administration Tugas dang tanggung jawab staff loan administration a) Melakukan survey dan OTS (On The Spot) kepada calon debitur b) Apprise

commit to user


digilib.uns.ac.id

c) Dokumentasi dan administrasi dalam proses kredit d) Melakukan taksasi agunan e) Memproses pelunasan kredit (pengelolaan dokumen pokok) 3) Staff Transaction Processing Tugas dan tanggung jawab staff processing a) Bertanggung jawab atas seluruh aktifitas operasional Bank Office (Operation) b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan mengenai operasional bank baik intern maupun ekstern c) Melakukan perawatan software dan hardware d) Pemrosesan pemindahbukuan e) Memantau dan menjaga kelancaran operasional mesin ATM cabang 4) Staff Kliring Tugas dan tanggung jawab staf kliring adalah: a) Melakukan proses kliring b) Bertanggung jawab atas kesuksesan proses kliring di kantor cabang pembantu c) Memproses transaksi angsuran KPR (KREDIT PEMILIKAN RUMAH) d) Melakukan administrasi transaksi tabungan kantor pos e) Melakukan pemrosesan transaksi pemindahbukuan e.

Collection and Work Out (CWO) 1) Legal Tugas dan tanggung jawab bagian legal adalah melakukan restrukturisasi kredit yaitu: a) Melakukan upaya hukum guna penyelamatan kredit mulai dari pemberkasan hingga lelang b) Memastikan semua langkah penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan bank dan sesuai dengan ketentuan commit to user hukum yang berlaku


digilib.uns.ac.id

2) Kolektif Tugas dan tanggung jawab bagian kolektif adalah: a) Membuat surat konfirmasi atau surat tagihan dan melakukan penagihan kepada debitur kolektif b) Melakukan monitoring terhadap pembayaran kredit kolektif c) Memeriksa hasil entry (posting) transaksi kolektor yang dilakukan teller/back office d) Melakukan monitoring dan administrasi data kolektif e) Melakukan administrasi PPh dan fee kolektor f)

Melakukan koordinasi kepala seksi atau unit kerja yang terkait dengan pembayaran kolektif

g) Melakukan pembinaan terhadap kolektor bersama debitur kolektifnya 3) Staf Pembinaan Tugas dan tanggung jawab staf pembinaan adalah: a) Membuat kronologis pembinaan berikut rekomendasi usulan penyediaan kredit kepada atasannya b) Melakukan negosiasi akhir sebelum eksekusi pemasangan pleng/stiker berdasarkan keputusan rekomendasi c) Memberikan usulan alternatif penyelamatan kredit ke bagian penyelamatan d) Mengadministrasikan berkas/dokumen yang terkait dengan pembinaan kredit e) Membuat

laporan

proses

pembinaan

(harian/mingguan/bulanan) kepada atasan f)

Me-review efektifitas pembinaan wilayah binaannya untuk pembinaan selanjutnya

g) Melakukan monitor dan tindak lanjut debitur lunas jatuh tempo tetapi saldo belum nol commit to user


4.

digilib.uns.ac.id

Jasa dan Layanan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Solo Slamet Riyadi a) Produk Dana 1) Deposito Berjangka Deposito pada Bank BTN Cabang Solo adalah Deposito Berjangka Rupiah dan Deposito Berjangka Valas, dimana terdapat pula Sertifikat Deposito yang dapat dipindah tangankan atau diperjual belikan. 2) Tabungan Tabungan yang terdapat di dalam Bank BTN Cabang Solo terdiri dari beberapa macam anatara lain yaitu Tabungan Batara, e-Batara Pos, Tabungan Haji Nawaitu, Batara Prima. 3) Giro Produk ini tersedia dalam 2 (dua) jenis yaitu Giro Rupiah dan Giro Valas. b) Produk Kredit 1) Kredit Perorangan Kredit Perorangan ini terdiri dari beberapa macam antara lain yaitu KPR Bersubsidi, Kredit Griya Utama, KPR BTN Platinum, KPA, Kredit Griya Multi, Kredit Ringan Batara, Kredit Pemilikan Rumah Toko, Kredit Swa Griya, Kredit Swadana. 2) Kredit Umum/ Korporasi Terdiri dari Kredit Yasa Griya atau Kredit Konstruksi, Kredit Modal Kerja Kontraktor (KMK-Kontraktor), Kredit Modal Kerja Industri Terkait dengan Perumahan, Kredit Investasi (KI), Kredit Investasi (KI) Industri Terkait dengan Perumahan, Kredit Usaha Rakyat (KUR).

commit to user


digilib.uns.ac.id

c) Jasa dan Layanan Bank 1) ATM Batara Kartu ATM Batara merupakan fasilitas layanan kartu bagi nasabah Tabungan dan Giro (Rp-Perorangan) di

Bank BTN

yang

memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan transaksi melalui mesin ATM seperti tarik tunai, pembayaran tagihan, dan sebagainya 2) Kiriman Uang Fasilitas jasa pelayanan Bank BTN untuk pengiriman uang dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing yang ditujukan kepada pihak lain di suatu tempat (dalam/luar negeri).. 3) Inkaso Merupakan jasa pelayanan Bank BTN untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga atas inkaso tanpa dokumen di tempat lain di dalam negeri. Warkat yang digunakan adalah cek dan bilyet giro. Jenis Warkat Inkaso: (a) Warkat Inkaso sendiri adalah warkat yang diterbitkan oleh Kantor Cabang Bank BTN yang wilayah kliringnya berbeda dengan wilayah kliring bank pengirim. (b) Warkat Inkaso Bank lain adalah warkat yang diterbitkan oleh Bank lain yang wilayah kliringnya berbeda dengan wilayah kliring bank pengirim. 4) Safe Deposit Box Sarana penyimpanan barang/surat-surat berharga yang aman dan terjaga dari resiko kebakaran, kejahatan dan bencana alam dsb. 5) Money Changer Adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menjual atau membeli mata uang asing tertentu, yang mempunyai catatan kurs pada Bank Indonesia

.

commit to user


digilib.uns.ac.id

6) Bank Garansi Merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk menjamin resiko tertentu yang timbul apabila nasabah tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik kepada pihak yang menerima jaminan. 7) Payment Point Merupakan fasilitas layanan bagi nasabah untuk memudahkan dalam membayar tagihan rutin. 8) Real Time Gross Settlement (RTGS) System transfer dana on-line dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual. 9) Batara Payroll Merupakan layanan Bank BTN bagi Pengguna Jasa (Perusahaan, Perorangan, Lembaga) dalam mengelola pembayaran gaji, THR dan Bonus serta kebutuhan finansial lainnya yang bersifat rutin bagi karyawan pengguna jasa 10) SPP Online Perguruan Tinggi SPP Online merupakan layanan Bank BTN bagi Perguruan Tinggi/Sekolah dalam menyediakan delivery channel menerima Setoran Biaya-biaya Pendidikan secara online. 11) Western Union Adalah layanan Kiriman Uang Bank BTN bekerjasama dengan Western Union secara cepat (real time on line) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara. 12) SMS Batara SMS Batara merupakan fasilitas layanan transaksi perbankan yang dapat diakses dari handphone. Cukup dengan mengetik SMS ke nomor 3555,nasabah dapat menikmati kemudahan melakukan transfer uang, pembayaran tagihan rutin, pembelian voucher isi ulang, serta transaksi lainnya. Selain menggunakan sms biasa, SMS commit to user


digilib.uns.ac.id

Batara juga dapat digunakan melalui menu aplikasi Java yang dapat diinstall di handphone.

B. Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Yang Dilakukan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Solo Slamet Riyadi Sebagai suatu badan usaha, Bank senantiasa mengharapkan kredit yang disalurkan dapat kembali dengan lancar dan menghasilkan keuntungan yang optimal. Bank juga menyadari adanya resiko timbulnya kerugian dalam penyaluran kredit tersebut, yaitu apabila kreditnya bermasalah. Udo Broll, Thilo Pausch and Peter Welzel didalam jurnalnya yang berjudul “Credit Risk and Credit Derivatives in Banking” menyebutkan bahwa risiko kredit merupakan salah satu risiko yang paling tua dan penting yang dihadapi oleh bank sebagai lembaga keuangan. Risiko kegagalan dalam pinjaman pokok maupun bunga yang dapat membawa dampak menghancurkan pada modal bank sehingga menyebabkan kebangkrutan. “Credit risk is one of the oldest and most important forms of risk faced by banks as financial intermediaries. The risk of borrower default on interest and/or principal carries the otential of wiping out enough of a bank’s capital to force it into bankruptcy.” (Udo Broll, Thilo Pausch and Peter Welzel, 2002: 1). Dalam rangka meminimalkan resiko tersebut, bank dalam menyalurkan kreditnya memegang erat prinsip kehatihatian. Salah satu penerapannya adalah bank mengamankan kredit yang disalurkan dengan meminta agunan dari pihak penerima kredit (debitur). Namun dalam hal kredit bermasalah itu sendiri pihak bank tidak langsung memanfaatkan agunan dari debitur tersebut melainkan melakukan upaya penyelamatan dalam menyelesaikan kredit bermasalah tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pihak bank dapat dalam berbagai cara tergantung kepada keadaan dari kredit tersebut. Hal ini dilakukan agar pihak bank tidak mengalami kerugian yang besar. Namun dalam setiap upaya yang dilakukan tetap melihat kepada itikad dari Debitur. Apabila Debitur memiliki itikad yang baik dan peluang usaha yang baik ke depannya maka bank dalam hal ini dapat commit to user kredit. Dari beberapa alternatif melakukan salah satu upaya yaitu restukturisasi


digilib.uns.ac.id

yang ada tampaknya restrukturisasi kredit merupakan alternatif yang banyak ditempuh bank, termasuk bank yang direkapitalisasi. Dalam hubungan dengan hal tersebut langkah yang diambil BI untuk membantu proses restrukturisasi kredit adalah dengan menerbitkan SK Direksi BI No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Restrukturisasi Kredit (Wahyudi Santoso, 2008: 19). Pengaturan mengenai restukturisasi sendiri pada Bank Tabungan Negara Cabang Solo Slamet Riyadi terdapat di dalam Peraturan Direksi Bank BTN

No.

19/PD/DRPK/1200

tanggal

19

Desember

2000

tentang

Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Perorangan dan dengan diikuti oleh Surat Edaran Direksi Bank BTN No. 04/DIR/DRPK/2000 tanggal 19 Desember 2000 Perihal Petunjuk Pelaksanaan PD No. 19/PD/DRPK/1200 tentang Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Perorangan. Dan didalam PD No. 19/PD/DRPK/1200 tentang Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Perorangan ini disebutkan bahwa Restrukturisasi Kredit adalah upaya yang dilakukan Bank agar Debitur dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit. Maksud dan tujuan dari restrukturisasi ini sendiri seperti yang terdapat di dalam Pasal 2 adalah untuk meminimalisasi kerugian Bank akibat dari kredit yang telah diberikan dengan jalan mengupayakan penyelesaian masalah kredit yang dihadapi debitur sehingga pengembalian kewajiban debitur kepada Bank menjadi optimal. Penulis berpendapat bahwa dengan adanya upaya restrukturisasi maka pihak Debitur maupun pihak Bank akan terbantu. Karena dalam hal ini Debitur tidak dapat membayaran angsuran pokok serta bunga tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya upaya ini maka Debitur akan terbantu untuk dapat membayar angsuran pokok serta bunga dan juga tunggakan yang ada serta membantu Debitur dengan usaha yang dilakukannya. Dan untuk pihak Bank, Bank akan terhindar dari kerugian yang akan timbul apabila Debitur menunggak sehingga perekonomian bangsa juga akan terhindar dari permasalahan. commit to user


digilib.uns.ac.id

Pelaksanaan restrukturisasi kredit tidak dapat dilaksanakan dengan begitu saja. Akan tetapi harus mengikuti syarat-syarat yang ada (wawancara dengan Bp. Fariudin pada tanggal 16 Juni 2011). Seperti yang terdapat di dalam Pasal 3 PD No. 19/PD/DRPK/1200 tentang Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Perorangan bahwa syarat dari restrukturisasi kredit antara lain adalah: 1. Restrukturisasi dilakukan kepada Debitur yang mengalami kesulitan melakukan pembayaran angsuran tetapi masih memiliki kemauan yang baik serta didukung oleh agunan yang handal dan cukup. 2. Restrukturisasi kredit dilakukan kepada Debitur yang saat ini masih lancar, tetapi diperkirakan kedepannya akan mengalami kesulitan dimasa yang akan datang. 3. Pemberian restrukturisasi kredit dapat dilakukan maksimal 3 kali atau 3 pola untuk setiap fasilitas kredit yang bersangkutan. 4. Jika restrukturisasi kredit diberikan lebih dari 3 kali atau 3 pola maka kredit yang bersangkutan diupayakan untuk dilakukan penyelesaian kredit. Namun dalam hal ini pemberian kredit juga melihat kepada prospek usaha Debitur kedepannya. Debitur harus memiliki prospek usaha yang baik. Prospek usaha debitur antara lain dinilai dari : 1.

Potensi perusahaan dalam menghasilkan cash flow yang positif.

2.

Prospek produksi dan pasar dari produk atau jasa yang dihasilkan masih cukup baik kedepannya.

3.

Peluang peningkatan efisiensi dan daya saing. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada PT. Bank

Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta bahwa restrukturisasi yang dilakukan di bank ini berdasarkan kepada Peraturan Direksi Bank BTN No. 19/PD/DRPK/1200 tanggal 19 Desember 2000 tentang Restrukturisasi dan Penyelesaia Kredit Perorangan dan dengan diikuti oleh Surat Edaran Direksi Bank BTN No. 04/DIR/DRPK/2000 tanggal 19 Desember 2000 Perihal Petunjuk Pelaksanaan PD No. 19/PD/DRPK/1200 tentang Restrukturisasi dan commit to user


digilib.uns.ac.id

Penyelesaian Kredit Perorangan. Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan upaya restrukturisasi. Tahapan-tahapan

yang

dilakukan

dalam

pelaksanaan

upaya

restrukturisasi kredit adalah: 1.

Permohonan dari Debitur Permohonan dari debitur ini adalah menyangkut permohonan restrukturisasi dimana permohonan tersebut diajukan oleh debitur secara tertulis. Debitur mengajukan permohonan tersebut karena atas dasar kesadaran atau karena kemauannya sendiri disebabkan karena dia tidak dapat memenuhi kewajibannya beberapa waktu kedepan, sehingga debitur tersebut melakukan permohonan. Semua permohonan restrukturisasi kredit diajukan melalui Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas sebagaimana yang disebutkan didalapm Pasal 22 ayat 1. Kantor Cabang disini maksudnya adalah Kantor Cabang Bank yaitu unit kerja yang melakukan fungsi dan tugas Bank di Kantor Cabang. Sedangkan Kantor Kas adalah unit kerja dibawah kantor cabang yang membantu fungsi dan tugas kantor cabang yang bersangkutan sebagai mata rantai pelayanan nasabah paling depan. Menurut Bapak Fariudin, selaku SPV Collection and Work Out Bank Tabugan Negara Cabang Surakarta bahwa memang dalam pelaksanaan restrukturisasi harus ada permohonan terlebih dahulu yang diajukan oleh Debitur. Debitur sendiri yang meminta kepada pihak bank untuk dilakukannya retrukturisasi kredit. Jadi bank hanya melakukan restrukturisasi apabila ada permohonan dari Debitur. Namun apabila kredit yang dialami oleh Debitur sudah dalam level dimana kredit tergolong bermasalah atau debitur telah menunggak selama berbulan-bulan dan tidak membayar angsuran pokok maupun bunga serta denda dala beberapa bulan maka dapat dikatakan bank dapat mengambil langkah retrukturisasi untuk menyelamatkan kredit tersebut. commit to user


2.

digilib.uns.ac.id

Analisis Permohonan Debitur atau Verifikasi Permohonan Setelah ada permohonan yang diajukan oleh Debitur maka selanjutnya adalah dilakukannya verifikasi dan analisa. Dalam proses ini pihak bank yang lebih berperan didalamnya. Kredit yang akan direstrukturisasi harus dianalisis terlebih dahulu berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar debitur. Hal ini dilakukan guna meyakinkan pihak bank bahwa perlu dilakukan restrukturisasi kredit terhadap perjanjian kredit tersebut sesuai dengan analisis yang dilakukan yaitu melihat kemapuan membayar kembali debitur dan juga mengetahui mengenai perilaku debitur baik watak ataupun kepribadian dan juga perilaku usaha dari debitur. Analisis dan verifikasi sendiri dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi mengenai Debitur antara lain adalah:

a) Data laporan keuangan Debitur. b) Data agunan dan yuridis. Harus diadakan evaluasi ulang status dan jumlah nilai jaminan yang diserahkan kepda bank.. Dimana lokasi barang jaminan, terutama dalam hal jaminan bergerak, harus diteliti kembali, serta kondisi fisik dari barang jaminan dan juga status dan keabsahan dokumen kepemilikan barang diteliti kembali. c) Rencan usah antara lain prospek dan kapasitas dari usaha tersebut. d) Informasi mengenai manajemen serta organisasi debitur apabila memang ada. Maka dari data-data tersebut dilakukan analisa terhadap perjanjian kredit dari Debitur. Akan tetapi dalam hal analisa ini pun dilakukan wawancara dengan debitur dengan maksud untuk dapat melihat watak maupun kepribadian dari debitur sendiri. Dalam hal wawancara ini sendiri dapat diperoleh informasi antara lain adalah mengenai: a) Kondisi Kegiatan usaha yang dibiayai lewat kredit tersebut. commit to user


digilib.uns.ac.id

b) Kondisi yang dihadapi oleh Debitur baik dalam hal ini kekutan, kelemahan, kesempatan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Debitur. c) Prospek usaha Debitur dimasa yang akan datang. d) Kemampuan finansial dari Debitur sendiri. Karena dalam penyelamatan kredit bermasalah akan banyak terdapat pertemuan-pertemuan dan diskusi antara debitur dengan bank. Dan dari banyak pertemuan tersebut hasil wawancara pada saat analisi ini merupakan bagian yang memiliki pengaruh besar dalam penyelamatan kredit bermasalah ini. Dan dalam melaksanakan wawancara ini pihak bank juga harus memperhatikan beberapa hal antara lain adalah: a) Persiapan yang matang, termasuk susunan acara diskusi dan hal-hal pokok yang akan dibicarakan dalam rangka mendapatkan informasi dari debitur. b) Sebaiknya, dalam diskusi tersebut dari pihak bank diwakili oleh dua orang petugas, salah satu diantaranya adalah analis yang menangani kredit tersebut, dengan tujuan agar pihak bank tenang dan objektif dalam melakukan penilaian terhadap sikap dan reaksi debitur. c) Selama dalam diskusi tersebut, pihak bank harus mengutarakan secara tegas mengenai apa saja yang diinginkan oleh bank untuk dilakukan oleh debitur guna memperlancar proses upaya penyelamatan kredit dan batas waktu penyelesaian tiap hal yang dilakukan itu. Namun dalam beberapa kasus, ada debitur yang tidak bersedia untuk mengadakan diskusi dan berusaha menghindari pertemuan dengan petugas bank. Mereka tidak bersedia membicarakan dengan bank tentang kesulitan keuangannya, karena mereka takut diminta untuk segera melunasi kredit yang terutang atau karena mereka tidak jujur dan tidak bertanggungjawab. Hal tersebut bergantung kepada bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh petugas bank kepada debitur, karena mereka dapat memutuskan untuk membawa problem operasinal dan keuangannya commit tokredit user kepada debitur yang sama. kepada bank lain yang memberikan


digilib.uns.ac.id

Oleh karena itu seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa bank perlu melihat itikad dari debitur itu sendiri dan juga prospek usaha dari debitur. Dan itikad baik dari debitur dapat dilihat berdasarkan kriteris seperti dibawah ini: a) Debitur mempunyai inisiatif dan secara aktif melakukan diskusi atau negosiasi dengan bank untuk penyelesaian hutangnya. b) Memberikan informasi secara trasnparan mengenai keadaan usaha dan keuangannya kepada bank. Pada umumnya debitur enggan untuk memberitahukan kepada bank mengenai usahanya. c) Debitur bersedia memikul beban kerugian yang akan ditetapkan dari hasil diskusi atau wawancara kedepannya. d) Debitur

telah

memiliki

rencan

retrukturisasi

atau

bersedia

menyampaikannya agar dapat di bahas dengan baik. Dan dalam hal ini pun prospek usaha debitur juga perlu memiliki kriteria agar pihak bank yakin untuk melaksanakan penyelamatan ini. Kriteria penilaan prospek usaha debitur antara lain: a. Potensi arus kas (net cash flow) positif. b. Prospek pasar produk/jasa yang dihasilkan. Misalnya produk yang dihasilkan oleh perusahaan debitur sudah tidak disukai lagi oleh konsumen sehingga usaha debitur sudah tidak layak lagi dibiayai. c. Tenaga kerja yang dipekerjakan. Misalnya tenaga kerja perusahaan sering melakukan demo terhadap kebijakan manajemen, sehingga hal tersebut dapat mengancam kelangsungan usaha. Setelah pihak bank melakukan wawancara dan analisis terhadap debitur maka setelah itu pihak bank dan debitur dapat bernegosiasi. 3.

Negosiasi antara Debitur dengan Bank. Negosiasi dilakukan dimana debitur menghubungi bank ataupun sebaliknya bank menghubungi debitur untuk melakukan negosiasi hingga dapat tercapai kesepakatan antara pihak bank dan debitur untuk memulai mengadakan penyelamatan dalam penyelesaian masalah kredit yang ada. to untuk user mencapai kata sepakat sehingga Negosiasi yang dilakukan commit bertujuan


digilib.uns.ac.id

ditemukan pola yang tepat dalam menyelamatkan kresit bermasalah tersebut. Negosiasi ini dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan analisi yang telah dilakukan oleh bank hingga pihak bank dapat menentukan pola restrukturisasi yang dapat dilakukan, syarat, struktur, dan tipe kredit. Setelah negosiasi telah mencapai kata kata sepakat antara bank dan debitur maka hasil kesepakatan yang ada dibuat usulan secara sistematis untuk kemudian dimintai persetujuan kepada pejabat bank yang berwenang. Dan dengan penetapan pola yang telah ditetapkan bank dan disetujui oleh debitur maka debitur secara tidak langsung memiliki kewajiban baru untuk dipenuhi antara lain : a.

Debitur berjanji untuk mengungkapkan segala hal-hal yang diperlukan dalam proses restrukturisasi;

b.

Debitur berjanji dan bersedia menanggung beban restrukturisasi.

c.

Debitur berjanji untuk melaksanakan jadwal restrukturisasi sesuai jadwal yang ditetapkan dalam pelaksanaan restrukturisasi dan melakukannya secara bersama dengan bank ataupun melibatkan pihak ketiga.

Semua tahapan restrukturisasi kredit harus dituangkan secara tertulis dan diadministrasikan dengan baik. 4.

Putusan Restrukturisasi Putusan restrukturisasi melibatkan banyak pihak didalamnya. Akan tetapi yang berhak memutus permohonan restrukturisasi menjadi wewenang dari direksi. Namun tidak menutup kemungkinan apabila terdapat

pelimpahan

wewenang

untuk

memutus

permohonan

restrukturisasi kepada kepala Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit (DRPK) dan Kepala Kantor Cabang. Setelah kesepakatan telah dicapai para pihak maka petugas yang berwenang mengajukan usulan ke pimpinan. Kemudian pimpinan akan memutus apakah permohonan restrukturisasi tersebut dapat disetujui atau commit to user


digilib.uns.ac.id

ditolak berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh pihak bank sebelumnya. Dalam hal pelaksanaan restrukturisasi pada Bank Tabungan Negara Cabang Surakarta ini, pejabat yang berwenang melakukan restrukturisasi adalah bagian Collection Work Out (CWO) dimana bagian ini membuat laporan debitur yang akan direstrukturisasi atau dilakukan penyelamatan kredit

kepada Kantor Pusat

diwakili

oleh Divisi

Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit (DRPK). Pimpinan berdasarkan atas laporan tersebut dapat memberikan tiga (3) alternatif keputusan sebagai berikut: a. Ditolak Bilamana keputusan ditolak maka Loan Recovery atau unit yang berwenang seperti Collection Work Out (CWO) bertanggungjawab terhadap pembinaan dan penyelamatan kredit yang bermasalah mengirim surat jawaban atau pemberitahuan kepada debitur dengan suatu alasan penolakan yang jelas. b. Disetujui atau diluluskan apabila hasil keputusan rapat pimpinan adalah menyetujui usulan dari unit yang berwenang, maka unit dimaksud segera: 1) membuat surat pemberitahuan kepada debitur dan dilampiri surat kesanggupan yang harus diisi dan diserahkan kembali kepada Bank oleh Debitur. Surat tersebut berisi kesanggupan untuk membayar angsuran secara tertib dan teratur serta apabila melakukan wanprestasi sanggupuntuk menerima sanksi yang akan diberikan. 2) jangka waktu pembayaran sisa tunggakan serta denda yang dimiliki oleh debitur. c. Disetujui untuk Direkomendasikan apabila keputusannya adalah disetujui namun permohonan yang ada melampaui batas kewenangan Kantor Cabang maka segera diusulkan ke Kantor Pusat untuk diberikan saran atau pendapat dan bukti sebagai pendukung yang cukup.commit to user


digilib.uns.ac.id

Keputusan restrukturisasi kredit yang telah dicapai kemudian harus dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang merupakan addendum dari perjanjian kredit sebelumnya dan didokumentasikan dengan baik agar memudahkan dalam melakukan evaluasi apabila dalam perjalanan kredit selanjutnya timbul permasalahan kembali. Dan keputusan restrukturisasi tersebut harus didasarkan kepada kesediaan atau kesepakatan dari debitur dalam bentuk jawaban tertulis atau yang dipersamakan dengan itu atas surat persetujuan restrukturisasi yang ada. Keputusan yang telah ada kemudian di dokumentasikan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dokumentasi kredit merupakan bagian penting dalam proses restrukturisasi sehingga dokumentasi harus dilakukan denga baik, tertib, dan lengkap. Dokumentasi ini terdiri dari dokumen-dokumen

yang

dihasilkan

selama

proses

permohonan

restrukturisasi hingga disetujui oleh pimpinan. Kemudian diterbitkan surat pemberitahuan kepada para pihak yang terlibat yaitu Debitur, Loan Recovery atau pejabat yang berwenang, serta pihak lain yang terlibat. Selain itu setelah adanya keputusan maka perjanjian restrukturisasi kredit ini dibuatkan suatu perjanjian addendum dimana perjanjian ini tetap tidak terpisahkan atau menjadi satu kesatuan dengan perjanijian semula sebelum dilakukan restrukturisasi kredit. Isi dari perjanjian restrukturisasi kredit ini mengacu pada putusan restrukturisasi kredit yang telah dilakukan sebelumnya antara pihak bank dengan debitur berdasarkan hasil negosiasi antara kedua belah pihak tersebut. Addendum ini kemudian ditandatangani oleh Debitur apabila Debitur telah menyetujui dengan pola yang diambil serta keputusan yang telah ada. Setelah adanya persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank dan debitur maka kemudian pihak bank mengadakan perubahan master. 5.

Monitoring atau Pengawasan Pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan oleh bank kepada debitur yang mengalami masalah harus disertai dengan monitoring atau commit tosecara user ketat agar performance kredit pengawasan dan juga pembinaan


digilib.uns.ac.id

tidak memburuk kembali. Pengawasan ini juga bertujuan untuk memastikan

bahwa

restrukturisasi

yang

telah

dilakukan

tetap

memperhatikan ketaatan terhadap jadwal, ketaatan terhadap pelaksanaan dan ketaatan terhadap konsekuensi atas adanya suatu pelanggaran. Kegiatan monitoring kredit. Minimal mencakup kegiatan-kegiatan: a. Monitoring jadwal pembayaran, perkembangan usaha, pelaksanaan rencana kegiatan dan kemungkinan pembayaran kembali oleh debitur yang mana kegiatan ini dilakukan minimal sekali dalam sebulan; b. Monitoring terhadap dokomen-monitoring yang telah dan akan jatuh tempo, pelaksanaanyan minimal dilakukan sekali dalam sebulan; c. Peninjauan lokasi usaha dan jaminan; d. Mewajibkan debitur untuk menyampaikan laporan keuangan yang dilengkapi dengan rasio-rasio keuangan pokok yang diperlukan dalam analisa kredit; e. Evaluasi masing-masing debitur yang dilakukan setiap triwulan, guna menghitung kembali kerugian yang mungkin timbul akibat perbedaan antara proyeksi dengan realisasi mengenai angsuran pokok dan bunga. Sehingga dari tahapan-tahapan yang telah dijabarkan diatas, maka restrukturisasi kredit yang dilaksanakan oleh BTN Cabang Slamet Riyadi Surakarta dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

commit to user


digilib.uns.ac.id

Permohonan Restrukturisasi Kredit Dari Debitur

Analisis oleh Pihak Bank

Negosiasi antara Pihak Bank dan Debitur Putusan Restrukturisasi Kredit Persetujuan Debitur atas Putusan Restruktutisasi

Perjanjian Restrukturisasi Kredit (Addendum)

Monitoring atau Pengawasan Pelaksanaan Restrukturisasi

Gambar IV: Proses Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit pada Bank BTN Cabang Surakarta Dari bagan diatas maka dapat dijelaskan bahwa restrukturisasi kredit pada awalnya dapat terlaksana karena adanya permohonan dari Debitur kepada bank karena debitur tersebut merasa kemampuannya untuk membayar kreditnya menurun sehingga Debitur meminta untuk dapat diambil langkah restrukturisasi. Sehingga diharap dengan adanya retrukturisasi kredit ini Debitur yang mengalami kesulitan bisa mendapatkan keringanan. Selanjutnya permohonan yang diajukan oleh Debitur di analisa oleh pihak bank. Dalam proses ini pihak bank tidak hanya mengumpulkan data-data berupa dokumen saja tetapi juga melakukan wawancara dengan Debitur yang mengajukan commit to user permohonan. Setelah data-data yang dibutuhkan untuk meyakinkan ihak bank


digilib.uns.ac.id

bahwa Debitur tersebut memang membutuhkan upaya ini maka diadakan negosiasi untuk menentukan pola restruktutisasi kredit apa yang akan diambil serta konsekuensi dari upaya ini kepada Debitur agar Debitur mengetahui apa saja kewajiban baru yang harus ditanggungnya. Selanjutnya pejabat bagian Loan Recovery atau Collection Work Out menyampaikan permohonan tersebut ke kepala pimpinan yang kemudian pimpinan yang berwenang memutus apakah permohonan restrukturisasi tersebut dapat disetujui atau ditolak. Apabila permohonan disetujui maka disampaikan surat edaran kepada debitur dan pihak bank. Yang kemudian Debitur

menandatangani

kesepakatan

atas

permohonan

restrukturisasi

kreditnya yang telah disetujui. Atas persetujuan tersebut maka pihak bank membuat dokumen atas perubahan perjanjian sebelumnya yang disebut dengan Addendum. Yang kemudian pihak bank merubah master dari perjanjian kredit yang ada. Setelah restrukturisasi mulai dilaksanakan, pihak bank tidak hanya tinggal diam saja. Tetapi Bank juga melakukan monitoring atau pengawasan kepada Debitur agar tidak terulang kembali masalah yang sama atau penyalahgunaan kesempatan oleh Debitur sehingga tidak merugikan pihak Bank lagi. Apabila restrukturisasi kredit telah dilaksanakan bukan berarti kredit yang tadinya tergolong kedalam kredit yang bermasalah langsung berubah statusnya setelah restrukturisasi dilaksanakan sepenuhnya menjadi kredit yang tergolong lancar. Penggolongan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi kredit ditetapkan sebagai berikut: a.

Setinggi-tingginya Kurang Lancar (KL) untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi kredit tergolong Diragukan (D) atau Macet (M).

b.

Kualitas tidak berubah untuk kredit yang sebelumnya dilakukan restrukturisasi kredit tergolong Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK) atau Kurang Lancarcommit (KL). to user


digilib.uns.ac.id

Restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh Bank BTN sesuai Surat Edaran No. 04/DIR/DRPK/2000 tanggal 19 Desember 2000 Perihal Petunjuk Pelaksanaan PD No. 19/PD/DRPK/1200

tentang Restrukturisasi dan

Penyelesaian Kredit Perorangan yang pelaksanaannya di lapangan antara lain dapat dalam beberapa pola. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam tahapan-tahapan pelaksanaan upaya restrukturisasi bahwa terdapat tahapan dimana pihak bank bernegosiasi dengan debitur untuk menentukan pola apa yang cocok untuk menyelesaikan kreditnya. Pola-pola tersebut antara lain berupa: 1.

Penjadwalan Ulang Merupakan peetapan kembali jangka waktu kredit dan jumlah angsuran bulanan atas sisa kredit dan atau penetapan pembayaran angsuran atas tunggakan angsuran yang ada dari kredit bermasalah dan atau mempunyai potensi bermasalah. Penjadwalan ulang (PUL) ini dilakukan kepada debitur yang menungak di atas 6 (enam) bulan dan atau yang berpotensi bermasalah yang menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan yang ada, khususnya debitur yang tidak mampu. PUL terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu : a. Penjadwalan Ulang Sisa Pinjaman (PUSP) PUSP dilakukan dengan cara jumlah pokok kredit jatuh tempo sisa tahun ini dan pokok belum jatuh tempo ditambah dengan pokok kredit tertunggak dan kemudian dijadwalkan kembali. Syarat dalam pelaksanaan PUSP adalah tunggakan bunga dan denda yang ada harus dilunasi terlebih dahulu. 1)

PUSP I : dimana masa angsurannya tetap sama dengan ketentuan

pada Perjanjian Kredit sehingga menyebabkan nilai angsurannya menjadi lebih besar. 2)

PUSP II : dimana masa angsurannya ditambah sehingga menjadi

lebih panjang dari ketentuan sebelumnya. Maksudnya adalah untuk userterlalu besar. menekan nilai angsurancommit supaya to tidak


3)

digilib.uns.ac.id

PUSP III : pada pola ini dilakukan pada debitur yang belum

bermasalah namun atas keinginan dari debitur untuk dilakukan PUSP karena mengingat akan kemampuan dimasa yang akan datang mengalami penurunan, sehingga masa angsuran diperpanjang dan nilai angsuran menjadi lebih kecil atau mengalami peningkatan kemampuan sehingga masa angsuran diperpendek. b. Penjadwalan Ulang Sisa Tunggakan (PUST) Pelaksanaannya adalah dengan sisa tuggakan yang ada dijadwalkan kembali dan dibayar secara angsuran, sedangkan sisa saldo pinjamam pokok kedit tetap berjalan sesuai Perjanjian Kredit, sehingga pada akhirnya debitur memiliki 2 macam angsuran yaitu angsuran reguler dan angsuran tunggakan. Dalam hal PUST, terdapat syarat khusus yaitu denda yang adaharus dilunasi terlebih dahulu. 2.

Penundaan Pembayaran Angsuran (Grace Period) Penundaan pembayaran angsuran merupakan keringanan yang diberikan Bank kepada debitur dengan cara menangguhkan pembayaran atas sejumlah nilai angsuran bulanan, baik pokok maupun bunga, untuk jagka waktu tertentu. Grace Period

dilakukan pada awal kredit dan

pertengahan kredit. Karakteristik dari Grace Period antara lain adalah: a. Untuk Grace Period angsuran dan Grace Period pokok, komponen pokok dapat ditagih secara khusus karena tidak diatur. b. Komponen pokok dalam angsuran yang diberi fasilitas ini akan disesuaikan oleh sistem pada proporsi pokok dan bunga. c. Komponen GP yang bisa diatur pembayarannya adalah bunga. d. Kolektibilas selama GP adalah kolektibilitas terakhir yang sifatnya tetap selama periode GP. 3.

Pengurangan Tunggakan Bunga dan /atau Denda Pengurangan tuggakan bunga adalah pemberlakuan kewajiban pembayaran dibawah jumlah yang seharusnya atas sejumlah nilai total pembayaran tunggakan

bunga yang belum dipenuhi. Sedangkan to user kewajiban pembayaran dibawah pengurangan denda adalahcommit pemberlakuan


digilib.uns.ac.id

jumlah yang seharusnya atas sejumlah nilai total pembayaran denda yang belum dipenuhi. Langkah ini diberikan kepada debitur yang mengalami ketidak mampuan untuk membayar tunggakan baik disebabkan karena adanya bencana alam maupun keluarga debitur yang mengalami musibah sehingga memerlukan biaya ekstra. Pemberian keringanan ini diberikan sesuai dengan perhitungan matrik sebelumnya dan debitur yang akan diberikan keringanan belum pernah mendapatkan keringanan tunggakan bunga dan /atau denda sebelumnya sehingga debitur hanya berhak mendapatkan keringanan sebanyak 1 (satu) kali. 4.

Pengambilalihan Aset Debitur dan /atau Agunan Kredit (Set Off) Pengambilalihan aset debitur atau agunan kredit merupakan pengalihan atau konversi kredit (aktiva produktif) menjadi aset bank (aktiva lain-lain). Agunan kredit atau aset debitur yang diambil alih oleh bank dalam hal ini adalah agunan yang telah diikat oleh bank maupun yang belum diikat oleh bank sepanjang dokumen bukti kepemilikan atau sertifikat telah ada. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan (wawancara dengan Bapak Fariudin selaku SPV Collection and Work Out PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta, tanggal 30 Mei 2011, pukul 10.30), bahwa dalam hal ini pihak dari Bank BTN sendiri jarang untuk melakukan jenis restrukturisasi ini. Karena dalam hal ini apabila pihak bank melakukannya maka akan menghambat dari kinerja debitur sendiri karena aset yang dimiliki oleh debitur menjadi aset bank yang dimana aset tersebut menunjang usaha dari debitur itu sendiri dan memiliki peranan yang penting dalam usaha debitur sehingga menyebabkan debitur semakin menurun kemampuannya untuk melunasi kreditnya. Sedangkan unuk pihak bank aset itu tidak terlalu bermanfaat. Sehingga pihak Bank BTN jarang untuk menggunakan langkah Pengambilalihan Aset Debitur dan /atau Agunan Kredit (Set Off) to user juga. ini dan melihat kepada rasacommit kemanusiaan


5.

digilib.uns.ac.id

Penurunan Suku Bunga Kredit Penurunan suku bunga kredit adalah pemberlakuan suku bunga kredit dibawah ketentuan suku bunga yang berlaku, dimana suku bunga menjadi lebih kecil dari suku bunga yang saat ini berlaku. Penurunan suku bunga ini diberikan dengan jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Bank. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan (wawancara dengan Bapak Fariudin selaku SPV Collection and Work Out PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Slamet Riyadi Surakarta, tanggal 16 Juni 2011, pukul 11.20), dalam hal penurunan suku bunga ini sebenarnya suku bunga tidak dapat diturunkan akan tetapi yang diturunkan adalah nominalnya saja namun besar dari bunganya tetap sama.

6.

Pengurangan Tunggakan Pokok Pengurangan tunggakan pokok kredit adalah keringanan yang diberikan bank kepada debitur untuk membayar tuggakan pokok kredit kurang dari atau lebih kecil dari tunggakan pokok kredit yang seharusnya dibayar. Akan tetapi pemberian pengurangan tunggakan pokok ini hanya dapat diberikan oleh bank setelah mendapat persetujuan dari pemilik atau pemegang saham. Pemebrian pengurangan tunggakan pokok berpedoman kepada Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundangan yang mengatur mengenai hapus tagih. Sehingga pelaksanaan jenis ini benar-benar harus mendapat persetujuan dari pemegang saham karena apabila langkah ini dilakukan maka akan menimbulkan dampak yang cukup besar kepada pihak bank karena pengurangan tunggakan pokok akan berpengaruh ke kerugian materiil yang harus ditanggung oleh pihak bank. Oleh karena itu berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Fariudin tanggal 30 Mei 2011, maka jenis restrukturisasi kredit ini sangat jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan oleh pihak bank karena dampak atau resiko yang akan muncul nantinya yang harus ditanggung oleh bank. commit to user


7.

digilib.uns.ac.id

Penambahan Pokok Kredit Jenis restrukturisasi ini adalah penambahan pokok kredit yaitu penambahan pokok kredit atas fasilitas kredit yang telah diberikan oleh bank kepada debitur, agar debitur dalam hal ini dapat memaksimalkan pemanfaatan dana pinjaman yang ada baik pinjaman pokok awal maupun tambahan, sehingga memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur. Penambahan pagu kredit hanya dapat diberikan apabila berdasarkan hasil analisa pihak bank, dengan dilakukannya penambahan tersebut maka dapat meningkatkan kemampuan debitur. Penambahan pagu sendiri tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan pokok dan atau bunga serta denda yang dimiliki debitur.apabila penambahan pagu dilakasanakan unuk melunasi tunggakan pokok dan atau bunga serta denda maka hal ini dapat dikatakan percuma, karena penyelesaian dengan langkah restrukturisasi bertujuan untuk membantu debitur yang bermasalah agar dapat melunasi pembayaran kewajibannya ke bank dengan meningkatkan kapasitas produksi usaha debitur, sehingga pada akhirnya pendapatan debitur meningkat dan dapat memenuhi kewajibannya. Akan tetapi dalam hal pelaksanaan restrukturisasi sendiri, tidak semua

jenis-jenis dari restrukturisasi ini dilakukan. Dilihat terlebih dahulu kepada masalah seperti apa yang dihadapi oleh debitur serta melihat juga kepada prospek usaha debitur. Namun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan apabila terjadi kombinasi antara tiap jenis restrukturisasi yang terdiri dari dua atau lebih jenis yang ada. C. Penerapan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Upaya Restrukturisasi Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kredit diberikan sebagai salah satu bentuk penyaluran dan ke masyarakat sebagai salah satu fungsi dari bank. Penyaluran dana tersebut merupakan commit to salah user satu cara agar dapat menjaga


digilib.uns.ac.id

stabilitas perekonomian bangsa dimana bank merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam menjaga stabilitas tersebut. Dan kredit merupakan salah satu bentuk usaha bank tersebut. Pemberian kredit sendiri adalah suatu kegiatan usaha yang sah bagi Bank Umum dan Bank Prekereditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut merupakan badan usaha penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk Pemberian Kredit di samping Lembaga Keuangan lainya. Dalam UU Perbankan Indonesia tahun 1998 perubahan atas UU Perbankan Indonesia tahun 1992. Pemberian kredit dilakukan dengan adanya perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian itu bertujuan untuk mengikat para pihak yang terlibat didalam pemberian kredit. Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani para pihak berfungsi sebagai perjanjian pokok, perjanjian pokok sendiri adalah perjanjian yang mendasari di buatnya perjanjian lain. Karenanya setelah perjanjian kredit dibuatlah perjanjian pengikatan jaminan sebagai perjanjian hutang. Untuk menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh Kitab Undang-Undang Perdata diberikan berbagai asas umum yang menjadi pedoman serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan memnbentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak yang dapat dipaksakan pelaksanaannya. Pemberian kredit yang diberikan oleh bank tidak selalu berjalan dengan lancar. Tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Untuk mengatasi masalah tersebut maka ada beberapa cara penyelesaian yang diberikan oleh bank, salah satunya adalah dengan upaya restrukturisasi kredit. Hasil akhir dari upaya restrukturisasi yang dilakukan adalah munculnya perubahan atas perjanjian kredit lama atau addendum. Perubahan yang terjadi pada perjanjian tersebut tidak terlalu banyak, karena tergantung kepada pola restrukturisasi yang diambil commit to user


digilib.uns.ac.id

(wawancara dengan Bapak Baihaqi selaku staff CWO pada tanggal 16 Juni 2011). Addendum yang merupakan hasil dari upaya restrukturisasi tersebut tetaplah bersifat menuntungkan kepada para pihak yang terlibat didalamnya baik Debitur maupun Bank itu sendiri. Upaya restrukturisasi dilakukan juga bertujuan untuk dapat membantu Debitur yang mengalami kesulitan, sehingga pihak Bank juga tetap memperhatikan hak serta kewajiban dari Debitur. Dapat dikatakan bahwa asas-asas perjanjian tetap diterapkan dalam upaya ini. Sebagai contoh adalah dalam addendum yang dihasilkan, addendum tersebut tetap membutuhkan persetujuan dari Debitur sehingga perjanjian yang lama dapat dilakukan perubahan atas addendum yang ada. Untuk lebih jelasnya penerapan tiap asas didalam upaya restrukturisasi kredit dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

Asas Kebebasan Berkontrak Pada dasarnya perjanjian yang terdapat di bank merupakan perjanjian yang bersifar standart atau baku sehingga kondisinya menjadi lebih berat atau lebih menguntungkan bank. Sehingga harus dilihat bagaimana aplikasinya kepada debitur dan melihat selama proses pelaksanaanya. Oleh karena perjanjian lebih menguntungkan bank maka kata sepakat sangat diperlukan sehingga Debitur juga mengetahui bagaimana kondisinya dan menyepakatinya (berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fariudin tanggal 14 Juli 2011 pukul 10.30). Sebenarnya kebebasan disini maksudnya adalah pihak yang membuat perjajian dapat bebas menentukan kesepakatan didalamnya. Walaupun perjanjian bank bersifat standart, sehingga perjajiannya hanya diperlukan kata sepakat saja oleh debitur, akan tetapi bank tetap memberikan kesempatan pada nasabah atau dalam hal ini debitur untuk menentukan pola restrukturisasi yang ingin dilakukan. Namun konsekuensi dari kebebasan ini adalah dapat munculnya debitur-debitur yang “nakal”. Apabila terdapat debitur yang “nakal” maka bank berhak untuk menagih commit to user


digilib.uns.ac.id

karena berdasarkan perjanjian yang ada bank berhak menagih debitur yang tidak membayar maka wajib untuk ditagih. Sehingga kebebasan disini juga maksudnya adalah bebas dalam menentukan perjanjiannya asalkan tidak melanggar peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan juga ketertiban umum. 2.

Asas Konsensualitas Retrukturisasi kredit yang dimohonkan dapat terlaksana apabila telah disetujui oleh pimpinan Bank dan juga keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak bank disetujui dan ditandatangani oleh Debitur. Dalam hal ini maka restrukturisasi dapat mulai dilaksanakan apabila debitur telah menyetujui dan sepakat dengan pihak bank atas putusan yang telah dihasilkan. Seperti yang dikatakan oleh pihak Bank Tabungan Negara yang diwakilkan oleh Bapak Fariudin pada tanggal 14 Juli 2011 bahwa jika tidak consensus maka perjanjian tidak akan jalan. Sehingga kata sepakat antara para pihak menjadi bagian yang penting dalam pelaksanaan restrukturisasi, karena tanpa adanya kata sepakat atau setuju dari bank maupun Debitur maka upaya restrukturisasi yang dilakukan akan sia-sia.

3.

Asas Personalia Perjanjian yang ada hanya akan mengikat pihak yang terlibat didalamnya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fariudin selaku SPV CWO pada tanggal 14 Juli 2011 pukul 10.30 mengatakan bahwa hanya kedua belah pihak saja yang terlibat didalam perjanjian kredit perjanjian restrukturisasi kredit yaitu bank dan nasabah sebagai debitur, jadi tidak mungkin ada pihak lain yang menjamin selain debitur sendiri. Kecuali terdapat borgtoch atau ada penjamin lain maka itu akan berbeda. Seperti ketentuan yang terdapat di dalam KUHPerdata pada Pasal 1316 dimana diperbolehkannya pihak ketiga sebagai penjamin. Hal ini boleh saja dilakukan apabila telah disepakati para pihak dan ketentuan yang berlaku memang ada. Selain itu pula tidak menutup kemungkinan untuk ada pihak commitdalam to user ketiga yaitu ahli waris. Dimana pasal 1318 KUHPerdata dikatakan


digilib.uns.ac.id

bahwa perjanjian tersebut dilakukan adalah untuk ahli warisnya. Akan tetapi hal tersebut akan tidak berlaku apabila didalam perjanjian telah di tegas tidak demikian maksudnya. Akan tetapi perjanjian restrukturisasi kredit hanya akan selalu mengikat pihak yang terlibat saja yaitu debitur dan bank. Oleh karena itu, upaya restrukturisasi telah berjalan sesuai dengan asas personalia sesuai dengan ketentuan didalam pasal 1315 KUHPerdata, karena pihak yang terlibat sudah jelas hanyalah debitur yang mengalami permasalahan kredit dan juga pihak bank sebagai pemberi kredit. 4.

Asas Kepastian Hukum ( Pacta Sunt Servanda) Baik dalam perjanjian kredit awal maupun setelah adanya upaya restrukturisasi kredit asas ini tetap diterapkan. Karena setiap perjanjian yang dilakukan antara bank dengan debitur akan dapat dilaksanakan apabila telah ada kesepakatan yang ditandai dengan penandatanganan oleh Debitur sehingga perjanjian itu akan berlaku sah. Sebenarnya kekuatan hukum disini maksudnya adalah mengenai hak dan kewajiban antara debitur dengan bank dimana apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhannya lewat upaya hukum (berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fariudin tanggal 14 Juli 2011). Jadi selama hak dan kewajiban tersebut dilakukan dan terpenuhi maka Undang-Undang tersebut sudah ditaati. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat debitur yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya. Sehingga dengan kata lain maka dapat muncul kredit bermasalah yang disebabkan oleh tidak ditaatinya perjanjian yang ada.

5.

Asas Itikad baik Dalam perjanjian kredit asas ini merupakan salah satu hal yang penting. Karena perjanjian yang dilakukan antara bank dengan nasabah yang dalam hal ini menjadi debitur bukanlah perjanjian kecil, melainkan perjanjian yang tergolong kedalam perjanjian yang obyeknya tergolong commit to user unsur yang penting dalam hal besar. Sehingga itikad baik menjadi


digilib.uns.ac.id

penyelamatan kredit yeng bermasalah (hasil wawancara dengan Bapak Fariudin selaku SPV CWO Bank Tabungan Negara cabang Surakarta pada tanggal 14 Juli 2011). Akan tetapi itikad baik disini maksudnya adalah mengenai pelaksanaan dari perjanjian hingga upaya restrukturisasi yang dilakukan. Dalam upaya restrukturisasi sendiri pelaksanaan tiap tahapan telah dilakukan berdasarkan kepatutan, kebiasaan maupun undang-undang. Disini maksud dari restrukturisasi sendiri adalah membantu para pihak khususnya debitur yang mengalami kesulitan. Sehingga pelaksanaannya pun dilakukan dengan ketentuan yang ada dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada serta tidak melanggar kesusilaan ataupun ketertiban umum. Karena upaya restrukturisasi dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ada seperti dilihatnya itikad dari debitur dan juga dilihat pelaksanaan dalam penggunaan kredit yang di miliki atau melihat juga usaha yang dilakukan oleh debitur. Dengan kata lain asas ini tetap berperan penting baik pada perjanjian awal maupun setelah adanya retrukturisasi. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan upaya restrukturisasi asas-asas umum perjanjian tetap diterapkan dan menjadi peranan atau bagian yang penting dalam pelaksanaan tersebut. D. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Upaya Restrukturisasi Kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta Serta Upaya Mengatasinya Dalam

pelaksanaannya,

program

restrukturisasi

kredit

yang

dilaksanakan selama ini mengalami berbagai kendala. Sehubungan dengan permasalahan tersebut serta dengan mempertimbangkan bahwa restrukturisasi kredit tujuannya adalah dapat memperbaiki perekonomian khusunya dibidang perbankan. Demikian pula yang dialami oleh Bank Tabungan Negara Cabang Surakarta dalam melaksanakan upaya restrukturisasi. commit to user


digilib.uns.ac.id

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Tabungan Negara Cabang Surakarta (wawancara dengan Bapak Baihaqi pada tanggal 16 Juni 2011 pada pukul 10.00 WIB), bahwa pelaksanaan retrukturisasi di Bank BTN selama ini berjalan cukup lancar. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang terdapat hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit tersebut. Dan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul pun Bank berusaha mengambil langkah yang bijaksana sehingga pihak Debitur maupun Bank tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Permasalahan pertama yang mungkin timbul adalah tidak adanya keterbukaan antara kreditur dan debitur. Hal demikian tidak lepas dari sifat hubungan yang antagonistik antara keduanya. Pihak kreditur, dalam hal ini bank, dalam prakteknya menetapkan persyaratan lebih mencerminkan besarnya kerugian yang dapat ditolerirnya serta kepastian pembayaran sesegera mungkin tanpa memperhatikan kondisi bisnis dan keuangan debiturnya. Pada sisi yang lain pihak debitur selalu berupaya memperoleh keringanan yang maksimal dengan menyerahkan agunan seminimal mungkin. Permasalahan ini timbul pada saat dilakukannya tahapan negosiasi. Dimana pada saat negosiasi para pihak tidak terbuka sehingga tidak menemukan titik temu dalam tahapan ini. Sehingga untuk mengatasi permasalahan ini ada baiknya Bank bersikap lebih hati-hati lagi. Sehingga bank dapat mengetahui kebenaran dari situasi Debitur yang sesungguhnya. Dan pihak Bank juga dapat melakukan pendekatan yang lebih lagi sehingga Debitur lebih dapat terbuka dan dapat memberitahukan kepada pihak bank kondisi keuangan yang sebenarnya. Sehingga pada akhirnya dapat menyakinkan Debitur mengenai pola restrukturisasi yang lebih baik untuk penyelesaian masalahnya. Kemudian permasalahan yang kedua adalah adanya keterbatasan baik finansial maupun tenaga staf yang ahli di bidang restrukturisasi. Permasalahan yang timbul dari dalam bank atau faktor intern ini karena kurangnya kemampuan dari petugas untuk menganalisis laporan keuangan Debitur yang melakukan permohonan yang kemungkinan banyak dilakukan rekayasa commit user keliru dan ketidak telitian dari sehingga kesimpulan dari petugas puntomenjadi


digilib.uns.ac.id

petugas dalam melakukan analisis informasi debitur. Walau sebenarnya pada sisi yang lain nasabah sebagai debitur sangat bergantung kepada mereka. Permasalahan ini dapat ditangani oleh pihak bank dengan cara menambah kembali kemampuan dari petugas sehingga mereka dapat lebih cermat dan teliti lagi dalam menganalisis. Selain itu ada baiknya pihak bank tidak hanya sekali dalam menganalisis informasi ataupun data-data Debitur namun melakukan analisis ulang dalam rangka untuk memastikan kebenaran data-data tersebut. Yang menjadi permasalahan ketiga adalah adanya itikad dari Debitur yang pada awalnya baik namun setelah perjalanan itikad baik tersebut berubah menjadi itikad yang tidak baik yang lebih mementingkan dirinya sendiri dan mencari keuntungan yang sepihak untuk diri Debitur. Seperti Debitur yang tidak bisa mengikuti prosedur yang ada dan tidak melaksanakan perjanjian restrukturisasi kredit yang baru yang telah disepakati. Dengan keadaan yang seperti itu maka pihak bank akan mengambil langkah penagihan lewat pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh bank. Dengan begitu maka pihak bank dapat mengatasi masalah ini dan debitur tetap memenuhi kewajibannya. Namun apabila Debitur juga tidak memenuhi kewajibannya maka dapat diambil langkah hukum sesuai dengan kesepakatan awal pada perjanjian kredit yang lama. Permasalahan lain yang mungkin muncul dan tidak dapat diduga sebelumnya adalah keadaan memaksa atau overmacht. Yaitu dapat dikarenakan bencana alam yang tidak diduga sebelumnya yang berdampak kepada usaha debitur, yang kemudian tida dapat ditangani oleh pihak debitur dan mengakibatkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya menurun. Untuk mengatasi maslah ini pihak debitur tidak dapat berbuat banyak karena permasalahan timbul akibat adanya keadaan yang tidak terduga sebelumnya. Akan tetapi bank telah memikirkan mengenai hal ini sebelumnya apabila terjadi bencana alam maka biasanya upaya restrukturisasi yang dilakukan adalah pola penjadwalan ulang (PUL) (wawancara dengan Bapak Fariudin pada tanggal 14 Juli 2011 pukul 10.40). commit to user


digilib.uns.ac.id

Apabila restrukturisasi yang dilakukan oleh pihak bank mengalami kegagalan atau hambatan dalam pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan bahwa restrukturisasi untuk yang kedua kalinya dapat dilakukan. Akan tetapi hal itu sangat jarang terjadi karena bank masih bisa mengatasi hambatan yang terjadi. Dan apabila retrukturisasi tidak berhasil dilaksanakan maka upaya seperti upaya hukum berupa lelang dapat diambil untuk menutup kerugian yang akan dialami oleh bank. Biasanya langkah ini akan diambil apabila pihak debitur memiliki itikad yang tidak baik dalam pelaksanaannya (berdasarkan wawancara dengan Bapak Baihaqi pada tanggal 16 Juni 2011). Sehingga restrukturisasi dapat membantu penyelesaian kredit asalkan dapat berjalan dengan baik. Dan hal tersebut dapat tercapai dengan adanya itikad yang baik dari Debitur dan juga kemampuan dari pihak bank untuk melaksanakan upaya restrukturisasi kredit ini. Akan tetapi segala upaya yang akan dilakukan tetap harus berdasarkan kepada ketentuan yang ada. Dimana dalam hal ini upaya restrukturisasi kredit yang dilakukan, upaya tersebut harus berdasarkan ketentuan yang ada dan debitur maupun pihak bank harus dapat melaksanakan ketentuan tersebut dan tetap bertindak adil dan tidak hanya mementingkan pihaknya saja.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan Restrukturisasi sebagai upaya dalam penyelesaian kredit bermasalah ditinjau dari asas-asas perjanjian pada PT Bank Tabungan Rakyat (Persero) Tbk. Cabang Surakarta, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh PT Bank Tabungan Rakyat (Persero) Tbk. Cabang Surakarta. Pelaksanaan Restrukturisasi kredit pada Bank Tabungan Negara Cabang Surakarta berdasarkan kepada Peraturan Direksi Bank BTN No. 19/PD/DRPK/1200 tentang Restrukturisasi Kredit dan Penyelesaian Kredit Perorangan. Pelaksanaanya telah sesuai dengan pengaturan yang ada dimana tahapannya meliputi: a.

Permohonan dari Debitur Permohonan diajukan oleh Debitur atas kesadaran Debitur dan diajukan ke kantor cabang atau kantor cabang pembantu. Apabila tidak ada permohonan dari Debitur maka Bank tidak akan mengambil langkah ini.

b.

Analisi Permohonan dan Verifikasi Permohonan Dalam tahapan ini pihak bank melakukan pengumpulan data dan menganalisis data-data yang dimiliki oleh debitur yang mengajukan permohonan. Dimana pada tahapan ini juga dilakukan wawancara dengan debitur untuk mengetahui kondisi keuangan dari debitur maupun kondisi usaha debitur yang sebenarnya serta untuk melakukan pendekatan dengan Debitur.

c.

Negosiasi Tahapan ini dilakukan untuk memperoleh kesepakatan antara debitur dengan bank mengenai pola restrukturisasi yang akan dilakukan serta menyampaikan mengenaicommit analisato user yang telah dilakukan. Tahapan ini


digilib.uns.ac.id

berperan penting sehingga perlu dicapai kata sepakat antara para pihak agar upaya dapat segera terlaksana. d.

Putusan Restrukturisasi Kredit Putusan ini untuk memberi kepastian apakah permohonan yang diajukan disetujui atau ditolak. Setelah adanya putusan ini maka restrukturisasi kredit yang diajukan dapat dilaksanakan. Putusan restrukturisasi kredit diputus oleh pimpinan bank yang berkududukan dikantor pusat. Putusan yang telah keluar dimintai persetujuan kepada Debitur yang kemudian di dokumentasikan.

e.

Monitoring atau Pengawasan Pengawasan dilakukan untuk menghindari kejadian menyimpang yang dilakukan oleh debitur sehingga dapat menimbulkan kerugian kembali. Pengawasan ini dilakukan secara rutin oleh pihak bank sesuai dengan ketentuan yang ada didalam perjanjian kredit yang baru.

2. Penerapan asas-asas umum perjanjian dalam pelaksanaan Restrukturisasi kredit. Pada dasarnya asas-asas umum perjanjian merupakan dasar dalam pelaksanaan perjanjian. Begitu pula pada restrukturisasi dimana hasil akhir dari upaya ini adalah adanya perubahan terhadap perjanjian awal berupa addendum. Dalam pelaksanaan restrukturisasi pun tetap berdasarkan asas-asas yang ada baik asas personalia, asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum (Pacta Sunt Servanda) dan asas itikad baik. Kelima asas ini sangat jelas diterapkan didalam pelaksanaan restrukturisasi kredit pada PT Bank Tabungan Rakyat (Persero) Tbk. Cabang Surakarta. 3. Permasalahan dalam pelaksanaan upaya restrukturisasi pada PT Bank Tabungan Rakyat (Persero) Tbk. Cabang Surakarta dan upaya dalam mengatasinya. Permasalahan yang dapat timbul selama pelaksanaan restrukturisasi kredit pada PT Bank Tabungan Rakyat (Persero) Tbk. Cabang Surakarta antara lain: commit to user


a.

digilib.uns.ac.id

Keterbukaan antara Debitur dengan Bank yang sama sekali masih tidak terjalin. Sehingga dalam hal ini para pihak tidak menemukan titik temu dalam negosiasi yang mereka lakukan

b.

Terbatasnya kemampuan baik dari segi finansial maupun kemampuan dari petugas itu sendiri dalam menganalisis dan melaksanakan restrukturisasi itu sendiri.

c.

Itikad dari Debitur yang tidak baik seperti kurang ada kerjasama dengan pihak Bank dan tidak memenuhi kewajibannya sesuai degan kesepakatan yang ada.

Dan dari permasalahan-permasalahan ini pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta mulakukan upaya berupa: a.

Menambah kehati-hatian dalam setiapa langkah yang dilakukan dan melakukan pendekatan yang lebih lagi dengan Debitur sehingga Debitur bisa lebih terbuka lagi.

b.

Melatih kemampuan dari tiap petugas yang berperan dalam proses restrukturisasi kredit sehingga lebih cermat dan teliti. Selain itu pihak bank juga harus melakukan analisis ulang dalam setiap analisis data yang dilakukan.

c.

Melakukan penagihan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap debitur yang beritikad tidak baik. B. Saran

1.

Upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh bank ada baiknya dilakukan pengawasan juga oleh para atasan baik itu supervisor hingga branch manager maupun pimpinan pusat, sehingga petugas yang melaksanakan memang benar-benar melaksanakan tugas mereka dan juga disertai pula dengan adanya evaluasi terhadap setiap tindakan penyelamatan kredit yang bermasalah sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan para pihak.

2.

Setiap tahapan yang dilakukan dalam rangka penyelamatan kredit yaitu dari tahap

permohonan

dari

debitur, analisis data, negosiasi, putusan commit to user restrukturisasi hingga pengawasan ada baiknya tidak terlalu berbelit-belit dan


digilib.uns.ac.id

membingungkan Debitur. Sehingga pihak debitur bisa memahami pola yang digunakan untuk menyelamatkan kreditnya serta juga dapat menyingkat waktu dari para pihak dan juga menghemat biaya yang dikeluarkan oleh Debitur. 3.

Pelaksanaan

restrukturisasi

kredit

hendaknya

dilakukan

berdasarkan

peraturan yang ada sehingga tujuan dari restrukturisasi itu sendiri tercapai. Dan debitur juga tetap mempertahankan itikad baiknya sehingga menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang elah disepakati bersama dengan pihak bank.

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR PUSTAKA Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni Budi Untung. 2000. Kredit Perbankan di Indonesia. Yogyakarta:Andi. Hasan Alwi. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Heribertus Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Sebelas Maret University Press. Hermansyah. 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana.

Jamal Wiwoho. 2011. Hukum Perbankan Indonesia. Surakarta: UNS Press Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2005. Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Tanggungan. Jakarta: Prenada media

Kasmir. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Malayu S.P. Hasibuan. 2002. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara. Mariam Darus Badrulzaman. 1994. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni. Muhamad Djumhana. 2000. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Peraturan Direksi Bank BTN No. 19/PD/DRPK/1200 tanggal 19 Desember 2000 tentang Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Perorangan. Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti. 2004. Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit. Bandung: Alfabeta. Salim H. S. 2003. Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika

commit to user


digilib.uns.ac.id

Salvador Vázquez Pérez Grovas. 2000. Journal of Banking And Finance, Volume 6, Number 7: A Credit Risk Model To Develop The Credit Insurance Market. Universidad Anáhuac del Sur, Mexico. Sentosa Sembiring. 2000. Hukum Perbankan. Bandung: Mandar Maju. Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Subekti dan Tjitrosudibio. 2003. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita. Subekti. 1993. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa Surat Edaran Direksi Bank BTN No. 04/DIR/DRPK/2000 tanggal 19 Desember 2000 Perihal Petunjuk Pelaksanaan PD No. 19/PD/DRPK/1200 tentang Restrukturisasi dan Penyelesaia Kredit Perorangan. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 Sutarno. 2004. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank. Bandung: Alfabeta. Sutrisno Hadi. 2001. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset. Thomas Suyatno, dkk. 2003. Dasar-Dasar Perkreditan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Udo Broll, Thillo Pausch and Peter Welzel. 2008. Credit Risk and Credit Derivatives in Banking. University of Augsburg, Denmark. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Vibiznews-Banking& Insurance. Kredit Macet Perbankan Mencapai Rp 31,336 Triliun. http://www.vibiznews.com/news/banking_insurance/2011/05/18/kreditcommit to user


digilib.uns.ac.id

macet-perbankan-mencapai-rp-31336-triliun> [Diakses pada tanggal 18 Mei 2011 pada pukul 22.12] Wahyudi Sntoso. 2008. “Restrukturisasi Kredit Sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan”.

Jurnal

Hukum

Perbankan

dan

Kebanksentralan. Vol 6, No.1. Wikipedia

Ensiklopedia

Bebas.

Restrukturisasi

Kredit.

http://id.wikipedia.org/wiki/Restrukturisasi_kredit>[Diakses pada tanggal 04 April 2011 pukul 14.49].

commit to user

Penulisan Hukum (Skripsi)

Recommend Documents