Tidak Ada Agenda Pro-miskin Dalam Konsesi Layanan Air Jakarta
No Pro-poor Agenda in Jakarta Water Concession By: Nila Ardhianie & Irfan Zamzami
P
enjaringan adalah salah satu daerah termiskin di DKI Jakarta. Jalanan menuju tempat itu, dan tempat itu sendiri, adalah semacam ironi dari gegasnya pertumbuhan ibu kota. Kiri kanan adalah bangunan-bangunan separo rusak, separo tak berpenghuni, sampah yang berserakan, serta aroma busuk bakteri anaerob dari kali yang hanya mengalir air berwarna hitam. Kemiskinan seperti tidak bisa diusir dari sana. Di tempat yang bahkan sopir taksi pun tak mengenali jalanannya itu, ribuan orang menggantungkan hidup dari penghasilan yang serba tak pasti Air adalah satu dari sekian
P
enjaringan is one of poorest areas in Jakarta. Roads to the area, and the area itself, are an irony of the capitol's rapid development. Among them are buildings that half damaged and left, scattered trash, and putrid odor anaerobic bacterial in a river that only runs black-colored water. Poverty seems inerasable from there. In a place where even cab drivers don't recognize the route, thousand of people depend their life from uncertain income. Water is one of the uncertainties. In the area, water is as difficult to obtain as money. “It's really difficult to get water here,” Endang complained. This father of four children
Amrta Institute for water literacy
1
ketidakpastian. Di tempat itu, air sama sulitnya dicari seperti uang. “Daerah sini air susah sekali didapat,” keluh Endang, 41 tahun. Bapak dengan empat orang anak ini telah lebih dari sepuluh tahun membangun keluarga di Jakarta. Mulanya ia bekerja di pabrik konveksi, sebelum PHK membuatnya menjadi pengangguran. Ia kini mencari nafkah dengan bekerja serabutan, termasuk menjadi hansip di kelurahan. Pengakuan Endang bukannya mengada-ada. Karena tempat itu berdekatan dengan laut, air sumur tidak bisa diharapkan untuk minum. Untuk mencuci pun, air terlalu keruh. Maka, untuk mendapatkan air bersih, penduduk di tempat itu menggunakan berbagai macam cara. Sebagian besar seperti yang dilakukan Endang, membeli air per gerobak setiap hari, yang lain berlangganan air perpipaan atau biasa disebut air ledeng perusahaan swasta PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Dan beberapa lainnya masih terpaksa menggunakan sumur. Semua cara itu tidak ada yang mudah. Setiap hari orang-orang masih harus merasa kesulitan mendapatkan air bersih. Warga yang cukup mampu berlangganan sambungan pipa Palyja pun tak menjadi lebih mudah mendapat air. Seorang ibu rumah tangga, Yiyin, mengaku air hanya mengalir antara jam dua hingga jam tiga malam. Alirannya pun sangat kecil. Dalam satu malam ia hanya bisa mendapat dua ember air bersih. Itu pun tiga hari sekali. Memang cukup menimbulkan pertanyaan layanan oleh perusahaan swasta kaliber internasional yang telah berlangsung sejak lebih dari sepuluh tahun lalu masih menghadapi persoalan seperti gagalnya mengalirkan air pipa setiap hari. Padahal awal masuknya perusahaan swasta ini salah satunya untuk mengatasi masalah semacam itu. Bahkan perusahaan swasta yang diundang pun ada dua, dengan pembelahan Jakarta dibatasi Ciliwung untuk membagi wilayah layanan. Bagian timur Jakarta digarap oleh PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA), sementara bagian barat Jakarta digarap oleh PT Thames PAM Jaya, kini PT AETRA Air Jakarta. Konsesi dimulai pada Juni 1997, saat
2
Sebuah sumur keruh di Penjaringan, Jakarta Utara
has been living his family in Jakarta for ten years. He was a laborer in a convection factory, before it fired him and made him a jobless. Now, he's bread winning by doing odd job, including becoming a security in the district. Endang did not concoct his testimony. Since the area is by the sea, water from wells is undrinkable. Even for cloth washing, the water is too dirty. Dealing with this situation, people have to do the other ways to get water. Most of them, as Endang does, buy water per-cart everyday, the rest are becoming customers of piped-water of a private company known as PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). There are still some people that use wells water. The ways are none of them easier, however. Everyday, people still get difficulties to obtain clean water. People that are able to afford pipedwater from Palyja are no easier to get water, though. A mother, Yiyin, testified that water in her piped-water connection only run from 2.00 up to 3.00 in the morning. The worse, the stream flow is often very low. In one day, she can only get 2 buckets of water. It's one time in three days. It raises question indeed, the service of international level private water company began more than a decade ago still face problems like failing to provide piped-water everyday. Besides, one of reasons to involve private companies was to solve such problem. Jakarta even needed to involve two private companies,
PAM Jaya, sebuah perusahaan air minum yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta, menjalin kerja sama dengan dua operator swasta yaitu PT Thames Pam Jaya (TPJ) dan PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja). Sebagian besar saham Palyja dimiliki oleh Suez Environnment dari Prancis, sementara TPJ semula dimiliki oleh Thames Water dari Inggris dan sejak awal 2007 telah berpindah tangan ke Acuatico. Dua perusahaan swasta ini masing-masing memperoleh hak tunggal untuk menyediakan layanan air minum bagi seluruh penduduk Jakarta. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syamsu Romli, yang saat itu menjabat sebagai direktur PAM Jaya, setahun sebelum kerja sama dengan dua mitra swasta mulai berlaku. “It will be too long to wait for PAM Jaya to improve it's performance, while the population is also growing,” ujar Romli seperti dikutip Asia Pulse, 23 Januari 1997. Selain itu, PAM Jaya mengaku gentar dengan besarnya investasi yang mesti ditanggung selama 25 tahun berikutnya. Maka kerja sama dengan mitra swasta menjadi masuk akal, setidaknya dari argumen PAM, agar air bisa menjangkau seluruh Jakarta dengan baik. Kala itu Romli juga sempat menjanjikan bahwa kerja sama dengan mitra swasta tidak akan membuat masyarakat terbebani tarif air yang tinggi. Tetapi hingga saat ini ada bagianbagian dari Jakarta, seperti Penjaringan, yang menjadi saksi bagaimana janji-janji manis lebih dari sepuluh tahun silam itu tidak pernah menjadi nyata. Bagi masyarakat miskin tersebut, air tetap sulit untuk dicari. Air tetap amat mahal untuk dijangkau. Tidak didesain untuk masyarakat miskin Dua isu yang selalu muncul dalam layanan air di Jakarta adalah kebocoran dan perluasan jaringan perpipaan. Niat untuk mengatasi dua persoalan itulah juga menjadi salah satu alasan bagi pemerintah untuk menjalin kerja sama dengan dua mitra swasta, karena PAM Jaya merasa tak memiliki cukup modal. Akan tetapi sejak kontrak konsesi 25 tahun dengan pihak swasta yang dimulai pada 1997, hingga kini kinerja layanan air di
with dividing the city into two areas of the company's service coverage using Ciliwung River as border. Eastern part is covered by PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), while western part is by PT Thames PAM Jaya (now PT AETRA Air Jakarta). The concession began in 1997, when PAM Jaya, a water company owned by the local government of Jakarta, started cooperation with two private operators, PT Thames PAM Jaya (TPJ) and PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja). Palyja's major share was owned by Suez Environment from France, whilst TPJ's owned formerly by Thames Water of Britain and since 2007 had been taken over by Acuatico. Each of the company is given single right to provide water service for all citizen of Jakarta. As said by Syamsu Romli, which was a director of PAM Jaya at the time, one year before the concession began. “It will be too long to wait for PAM Jaya to improve its performance, while the population is also growing,” said Romli as quoted from Asia Pulse, January 23 1997. Besides, PAM Jaya believed it cannot cover estimated investing money over next 25 years. Cooperating with private companies made sense according to PAM Jaya, at least from its argument, to cover all Jakarta. At the time, Syamsu also promised that the concession with private companies will not burden citizens with high water tariff. However, up to now, there are still some parts of Jakarta, like Penjaringan, that witness sweet pledges more than a decade ago has never been reality. For these poor people, water is still difficult to obtain. Water is still too expensive to afford. Not designed for the poor Two issues which are frequently emerged in Jakarta water service are leakage and pipe coverage expansion. The intention to overcome the two problems is also being a reason for government to establish a partnership with two private partners, because PAM Jaya believed it did not have enough capital. However, since the 25 years ago of concession contract with the private companies began in 1997, up to know the performance of Jakarta water service has not been improved. Based on the 2007 report of the Regulatory
3
Jakarta tak kunjung membaik. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Badan Regulator 2007, Palyja gagal memenuhi beberapa target. Pada target teknis, paling mencolok Palyja gagal memenuhi target rasio cakupan pelayanan. Dari 75% target, hanya 58.99% yang terpenuhi. Sementara dari segi target layanan, realisasi yang kegagalannya paling parah adalah pelayanan sambungan baru, yaitu dari 100% dengan hanya terpenuhi 32,96%. Sumber: Badan Regulator PAM Jaya Dalam evaluasi kinerja pasca-RCA (Restated Cooperation Body, Palyja failed to reach some targets. In Agreement) Badan Regulator PAM Jaya lebih technical target, the most Palyja's obvious jauh menyebutkan tentang buruknya kinerja failure is to reach the service coverage ratio. dua operator swasta. Dalam hal menjangkau From the target of 75%, it's only 58.99% pelanggan baru, Palyja hanya mampu reached. Whilst from the point of service mencapai target hingga 2002. Tahun-tahun standard target, the worst target realization is setelah itu Palyja berturut-turut gagal, dan new connection service, which is from 100% kembali mencapai target pada 2007 dan 2008. with only 32.96% reached. Sementara TPJ, target terpenuhi sampai 2004. In the post-RCA (Restated Cooperation Tahun-tahun setelah itu TPJ terus mengalami Agreement) performance evaluation, The PAM kegagalan memenuhi target. Jaya Regulatory Body mentions further about Dalam hal kapasitas produksi, dua bad performance of two private operators. In operator swasta memang terlihat melampaui reaching new customers, Palyja was only able to target. Selama 2008, kapasitas produksi air reach target to 2002. Several years after it Jakarta mencapai 430,2 juta m3/tahun, Palyja frequently failed, and reached the target melebihi target 405,0 m3/tahun. Akan again in 2007 and 2008. While TPJ reached the tetapi, meskipun angka kapasitas produksi target up to 2004. Years after it TPJ kept meningkat, di sisi lain tingkat kebocoran tak experiencing failure to reach target. mengalami perbaikan. Dengan kata lain, In terms of production capacity, two terdapat kelebihan produksi dan private operators looked exceeding the target. pengelolaan yang tidak efisien, yang pada During 2008, water production capacity in akhirnya pelanggan harus menderita Jakarta reached 430.2 m3/year, exceeded the kerugian. target of 405.0 m3/year. However, even though Rasio keterjangkauan layanan, yang the number of production capacity was dilaporkan terus mengalami peningkatan increasing, the decrease of leakage level was not oleh operator swasta, ditengarai oleh BR improved. In other word, there were over PAM Jaya mengalami pembengkakan karena production and inefficient management, which indikator yang dipakai sebagai kalkulasi jauh at the end it inflicted a loss upon customers. dari kenyataan. Misalnya masih Service coverage ratio, which was digunakannya angka 7,6 orang per kepala reported experiencing improvements by private keluarga untuk menghitung jumlah orang operators, was identified by the Regulatory yang dilayani dalam satu unit sambungan Body swelling as the indicators used for air. Padahal, berdasarkan data BPS, jumlah calculations were far from the actual condition. orang dalam satu kepala keluarga tak lebih
4
dari 5,0 orang. Perbedaan ini membuat angka membengkak 52% dari kenyataan. Padahal, jika indikatornya diganti dengan yang lebih faktual, angka rasio keterjangkauan layanan hanya 42,92%. Kinerja yang buruk juga terlihat dari volume air terjual yang gagal memenuhi target. Total volume air terjual selama 2008 adalah 257,95 juta m3 (Palyja 134,509 juta m3, and TPJ 123,44 juta m3) yang masih berada di bawah target dalam finpro (proyeksi keuangan) yang totalnya 287,84 juta m3 (Palyja 134,31 juta m3, TPJ 153,52 juta m3). Meskipun rasio maksimum tercapai pada akhir 2007, tapi pencapaiannya masih berada jauh di bawah target dalam proyeksi keuangan. Pencapaian volume air terjual hanya 85,32% (Palyja 88.67%, dan TPJ 82.10%). Di tengah kinerja yang tak memuaskan itulah tarif air justru terus mengalami kenaikan. Sejak awal konsesi, pada 1997, tarif rata-rata di Jakarta sudah mencapai Rp. 1.700 per meter kubik. Sebagai perbandingan, PDAM Kota Semarang hingga 2008 tarif airnya Rp. 1.800 per meter kubik. Tarif tersebut kemudian terus mengalami kenaikan karena inflasi, dan kenaikan tarif otomatis setiap 6 bulan, yang diatur dengan SK Gubernur DKI Jakarta dan ketetapan DPRD DKI Jakarta. PTO ini berlaku dari 2004 hingga 2007. Tercatat sejak konsesi dimulai, telah terjadi kenaikan tarif sebanyak sepuluh kali, Empat diantaranya terjadi di masa PTO. Sebetulnya swasta menginginkan PTO II segera disetujui, akan tetapi sampai saat ini proses pembahasannya masih terus berlangsung. Salah satu penyebab PTO II sulit disetujui adalah karena performace swasta yang memang masih banyak di bawah target.
Sumber: Badan Regulator PAM Jaya
For instance, it still used figure 7.6 persons per household to determine the number of persons served by one unit of house connection. Whereas according to BPS (Indonesia Statistics), total persons in one household no more than 5.0 persons. This difference caused the ratio inflated at 52% from the actual condition. If the indicator is shifted to a more factual measurement, the service coverage ratio was only 42.92%. The bad performance is also seen from volume water sold which failed to reach the target. The volume water sold during 2008 is 257.95 million m3 (Palyja 134.509 million m3, and TPJ 123.44 million m3) which were still below the finpro (financial projection) target of total 287.84 million m3 (Palyja 234.31 million m3, TPJ 153.52 million m3). Even though the maximum ratio reached by the end of 2007, the achievement was still below the finpro target. Volume water sold was only 85.32% (Palyja 88.67% and TPJ 82.10%). In the situation of these bad performances, the tariff has been increasing from time to time. From the beginning of the concession, in 1997, tariff average in Jakarta had reached Rp. 1.700 per cubic meters. As comparison, PDAM of Semarang city up to 2008 the tariff was only Rp. 1.800 per cubic meters. It then experienced increases due to inflation, and automatic tariff adjustment each 6 months, which was regulated by the
5
Water charge dan water tariff Satu hal penting yang membedakan konsesi ini dengan privatisasi di kota-kota lain di dunia adalah pada adanya mekanisme yang memisahkan antara pendapatan dari pelanggan layanan air yang biasa disebut dengan tarif air dengan imbalan (water charge) yang diterima operator pelaksana layanan. Tarif air adalah harga yang dibebankan pada pelanggan, yang merupakan sumber pemasukan PAM Jaya. Sedangkan imbalan air adalah harga yang harus dibayar PAM Jaya pada Palyja. Dari waktu ke waktu, kenaikan tarif dipicu oleh naiknya imbalan air yang dituntut oleh swasta ke PAM Jaya. PAM Jaya sendiri, untuk menghindari kenaikan tarif yang membebani pelanggan, sulit melakukan negosiasi dengan swasta mengenai harga imbalan air. Pasalnya, kontrak konsesi menempatkan proyeksi keuangan sebagai faktor paling menentukan dalam menetapkan water charge. Sementara proyeksi keuangan yang dimaksud, sebagaimana disebutkan dalam kontrak kerja sama, lebih banyak menitikeberatkan pada kebutuhan finansial pihak swasta Dalam rebasing, penentuan imbalan air sama sekali tak berdasarkan performance-based (kinerja). Dapat dikatakan berapapun kebutuhan uang yang diminta swasta dalam bentuk imbalan air, PAM Jaya terpaksa memenuhinya. Kondisi ini tentu saja menyulitkan PAM Jaya. Di satu sisi perusahaan milik pemerintah daerah ini terikat kontrak untuk membayar imbalan air sesuai permintaan mitra swasta, yang semakin hari terus naik, di satu sisi PAM juga tidak bisa begitu saja menaikkan tarif yang dibebankan pada pelanggan. Sejak dimulainya kontrak konsesi, water tariff hampir selalu berada di bawah water charge. Selisihnya atau biasa disebut shortfall ditanggung PAM Jaya dalam bentuk hutang pada swasta. Jumlah shortfall terakhir menurut Laporan Keuangan Palyja per 30 Juni 2009 adalah Rp 224 miliar dan Rp 250 miliar untuk PT Aetra berdasar Laporan Keuangan 30 Desember 2008. Jumlah selisih tersebut memang tidak main-main. Gambarannya begini,
6
governor's decision letter and provision of Jakarta legislature. This automatic tariff adjustment (PTO) was applied from 2004 to 2007. Since the beginning of the concession, there are ten increases of tariff, four of them happened in the period of PTO. The parties are actually expecting PTO II to be approved soon, but up to now the discussion process is still ongoing. One factor that causes PTO II being hard to be approved is the parties' performance is still below the target. Water charge and water tariff An important point that differentiates this concession with the other concessions in cities in the world is on the mechanism that using disparity between incomes from customers, called water tariff, with the water charge which is received by the operators. Water tariff is a price borne by the customers; it is the income for PAM Jaya. While water charge is a price that has to be paid by PAM Jaya to Palyja. From time to time, tariff increasing has been triggered by the increase of water charge proposed by the parties to PAM Jaya. PAM Jaya itself, to prevent the tariff increasing that burden the customers, is in difficulties to renegotiate with the parties related with the water charge price. It is because the concession contract put the financial projection as the most dominant factor in determining the water charge. While the financial projection, as mentioned in the cooperation agreement, emphasizes the parties' financial need. On the rebasing, determination of water charge is totally not by performancebased. In other word, no matter how high the financial need proposed by the parties, PAM Jaya is forced to approve it. This condition puts PAM Jaya in a difficult situation, indeed. In one side, this government-owned company is bounded by the contract to pay the water charge according to the parties' proposal, which is increasing from day to day, in other side PAM Jaya is also unable to increase the tariff to customers. Since the beginning of the concession, the water tariff has always been below the water charge. The gap, or usually called shortfall, is borne by PAM Jaya in the form of debt to the parties. The last total of shortfall according to Palyja's financial
mengacu klaim Palyja di situs resmi mereka bahwa 12% pelanggannya adalah masyarakat miskin, maka tarif yang digunakan adalah tarif untuk kelompok II (rumah tangga sangat sederhana dan sejenisnya) yang pada bulan Desember 2009 adalah Rp. 1.050 per meter kubik. Sementara imbalan air yang berlaku pada periode yang sama sebesar Rp. 7.125 per meter kubik. Maka selisih sejumlah Rp. 6.075 per meter kubik menjadi tanggungan PAM Jaya dan dihitung sebagai hutang ke Palyja. Begitu juga yang terjadi dengan Aetra. Dengan defisit yang terus menerus terjadi, maka nilai hutang PAM Jaya kepada swasta pun makin hari makin menumpuk. Pola ini jelas tidak mendorong swasta untuk mengembangkan layanan kepada masyarakat miskin. Penyebab utamanya tentu saja adalah gap yang besar antara tarif yang dibebankan untuk masyarakat miskin dengan water charge. Hutang PAM Jaya pada swasta menjadi semakin besar dan membuat siapapun meragukan kemampuan PAM Jaya untuk melunasinya. Dengan menambah layanan pada masyarakat maka secara langsung akan menambah shorfall PAM Jaya. Suatu hal yang sebetulnya merugikan baik bagi swasta maupun PAM Jaya. Hal ini tentu saja mendorong swasta untuk lebih memilih berkonsentrasi dengan golongan pembayar tarif tinggi karena pembayaran tarifnya setara atau melebihi nilai water charge yang ditetapkan sehingga lebih mampu menjamin kelancaran cash flow perusahaan dan tentu saja peningkatan keuntungan. Untuk meningkatkan layanan pada masyarakat miskin sebetulnya sudah dilakukan beberapa upaya di antaranya dengan hibah dari Bank Dunia melalui program Global Partnership-on Output Based Aid (GPOBA). Program ini memungkinkan warga untuk mendapatkan pelayanan air PAM dengan harga murah. Sambungan biaya baru
Rohana (31), seorang ibu rumah tangga yang sedang mencuci di sebuah MCK di Penjaringan, Jakarta Utara, mengaku biaya untuk membeli air memakan hampir 70% penghasilan suaminya.
statement per June 30 was Rp. 224 billion and Rp. 250 billion for PT Aetra based on The December 30 2008 financial statement. The total of the gap is not small. This is the illustration; referred to Palyja's official claim that 12% of its consumers are poor, the tariff used is group II tariff (very simple household and the like) that was in December 2009 Rp. 1050 per cubic meters. While the water charge applied in the same period was Rp. 7.125 per cubic meters. Therefore, the gap amount Rp.6.075 per cubic meters is being borne by PAM Jaya and counted as PAM Jaya's debt to Palyja. So was happening with Aetra. With these frequent deficits, PAM Jaya's debt to the parties is getting big from day to day. This pattern definitely does not encourage the parties to expand their service to the poor. The main cause is the large gap between water tariff for the poor with the water charge. PAM Jaya's debt to the parties will be getting bigger and make anyone doubt PAM Jaya's ability to pay it. By expanding services to the public, it will indirectly increase PAM Jaya's shortfall. Something which is actually inflicting loss upon both PAM Jaya and the parties. This situation encourages the parties to choose concentrating with the consumers from high tariff group because the tariff payment is
7
hanya Rp. 120.000, lebih murah dari biaya normal untuk kelompok rumah tangga sangat sederhana (II) yang sebesar Rp. 627.500 atau kelompok rumah tangga menengah (III) yang sebesar Rp. 961.500 . Jika sambungan telah dibuat dan berhasil dijalankan dengan standar yang disepakati dan dapat dibuktikan dalam kurun waktu tertentu air terbukti mengalir di tempat tersebut, Bank Dunia akan mengganti biaya investasi yang sudah lebih dahulu dikeluarkan oleh swasta. Tetapi program ini menyisakan ganjalan di pihak swasta karena Bank Dunia hanya mengganti biaya sambungan. Padahal layanannya diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang berarti tarifnya jauh lebih rendah dibanding water charge yang ditetapkan swasta. Tentu saja ini akan kembali mendorong swasta untuk mengalihkan layanan ke kelompok pelanggan yang memiliki tingkat ekonomi lebih baik. Lain ceritanya jika WB bersedia untuk juga meng-cover selisih tarif. Apabila ini dilakukan bisa dipastikan air akan mengalir lancar di pemukiman-pemukiman kumuh di Jakarta. Bagi swasta sendiri proyek GPOBA ini jelas menguntungkan karena dapat meningkatkan rasio cakupan layanan mereka dengan tanpa mengeluarkan biaya karena biaya yang digunakan adalah dana hibah dari WB. Mengenai aliran air sepanjang nilai tarifnya masih jauh di bawah water charge tentu saja tidak ada yang bisa memaksa swasta mengalirkan air secara lancar ke daerah-daerah tersebut. Dengan kata lain, program ini sebenarnya tak mengatasi masalah lama, yaitu lemahnya motivasi swasta untuk memberi pelayanan pada masyarakat miskin.[]
8
equal or exceed the water charge determined so it will be more able to ensure a smooth company's cash flow and of course the increase of profit. For improving services to the poor, the government has done some efforts, one of them is by using grants from The World Bank through Global Partnership on Output Based Aid (GPOBA). This program allows citizens to get drinking water service with low price. New connection is only Rp. 120.000, cheaper than normal price which is Rp. 627.500 for lower income household (II) and Rp. 961.500 for middle-income household (III). If the connection has been built and worked with the agreed standard, and can be proven in certain period that the water run in the area, The World Bank will replace the investment costs that formerly paid by the private parties. However, the private parties were not really satisfied with this program because The World Bank would only cover connection costs. Whereas the service is for the poor and meaning the tariff is far below the water charge determined by the private parties. This situation again will encourage the parties to divert their service to the higher income customer. It will be different if WB is willing to cover the tariff gap. If this is realized, it can be guaranteed the water run smoothly to slum areas in Jakarta. For the private parties, GPOBA project is definitely profitable because it can increase their coverage ratio and they do not need to spend costs because it has been covered by WB's grants. In terms of water coverage, as long as the tariff is far below the water charge, nothing can force the private parties to run water smoothly to the areas. In other word, this program is actually not solving the old problem, which is the private parties' low motivation to give service to the poor.[]
