http://benyaminlakitan.com
Penguatan Lembaga Iptek di Daerah Benyamin Lakitan 10 Oktober 2012
http://benyaminlakitan.com
Lembaga Iptek di Daerah • BPP • PTN + PTS • UPT Litbang K/L • Litbang Industri/Masyarakat • DRD
http://benyaminlakitan.com
Pasal 1 Butir 11
Permendagri 20/2011
Badan Penelitan dan Pengembangan Provinsi yang selanjutnya disingkat BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan adalah penyelenggara fungsi kelitbangan provinsi yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian, serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah;
http://benyaminlakitan.com
Permendagri 20/2011
Kelitbangan BPP Provinsi atau sebutan lainnya merupakan kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi.
Intisari Pasal 2
http://benyaminlakitan.com
Permendagri 20/2011 Kelitbangan sebagaimana dimaksud meliputi; a. pemerintahan umum; b. otonomi provinsi; c. administrasi dan manajemen pemerintahan provinsi; Pasal 5 d. kesatuan bangsa dan politik lokal; Ayat (2) e. penataan wilayah; f. kependudukan dan catatan sipil; g. pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat; h. pengelolaan pembangunan daerah; i. pengelolaan keuangan daerah; j. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparatur; k. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan provinsi; dan l. bidang pemerintahan daerah yang lain sesuai kebutuhan dan kewenangan pemerintahan provinsi
http://benyaminlakitan.com
Pasal 7 Ayat (2)
Permendagri 20/2011
BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan memiliki tugas: a. menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program, kelitbangan di lingkungan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di wilayahnya; b. melaksanakan kelitbangan di lingkungan pemerintahan provinsi; c. mengoordinasikan kelitbangan di lingkungan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di wilayahnya; d. membina BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; e. memberikan fasilitasi BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan f. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur dan SKPD di lingkungan provinsi.
http://benyaminlakitan.com
PTN + PTS Tridharma Perguruan Tinggi 1. Pendidikan & Pengajaran 2. Penelitian 3. Pengabdian kepada Masyarakat
http://benyaminlakitan.com
UPT Litbang K/L
• Litbang sektoral tupoksi K/L • Aplikasi Teknologi
http://benyaminlakitan.com
Litbang Industri / Masyarakat
• Kepentingan Bisnis • Kepentingan Sosial Politik
UU18/2002
http://benyaminlakitan.com
Pasal 20 Ayat (4)
Untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya.
BPP
http://benyaminlakitan.com
PTN +PTS
DRD
• Regulasi • Kebijakan PEMDA • SDM Terdidik • Teknologi
• Teknologi
• Teknologi
LITBANG K/L
LITBANG I&M
The Template 1 INFORMASI KEBUTUHAN & PROBLEMA
http://benyaminlakitan.com
SENSITIVITAS
PENGEMBANG TEKNOLOGI
KETERBUKAAN
Fasilitator Intermediator Regulator
PENGGUNA TEKNOLOGI
RELEVANSI KAPASITAS ADOPSI
2 Lakitan (2010)
PAKET TEKNOLOGI
http://benyaminlakitan.com
The Scenario SDM
UPT Litbang K/L
PTN + PTS
PEMDA
• SDM Iptek • Teknologi
• Agenda Litbangda • Perda & Kebijakan
BPP
teknologi
INDUSTRI MASYARAKAT
DRD
Litbang Industri + Masyarakat
http://benyaminlakitan.com
Kerjasama Ristek-Kemendagri
Kemendagri
Ristek
Pembentukan Lembaga
Penguatan Kompetensi
BPP Provinsi
http://benyaminlakitan.com