Penguatan Lembaga Iptek di Daerah

http://benyaminlakitan.com

Penguatan Lembaga Iptek di Daerah Benyamin Lakitan 10 Oktober 2012


Lembaga Iptek di Daerah • BPP • PTN + PTS • UPT Litbang K/L • Litbang Industri/Masyarakat • DRD


Pasal 1 Butir 11

Permendagri 20/2011

Badan Penelitan dan Pengembangan Provinsi yang selanjutnya disingkat BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan adalah penyelenggara fungsi kelitbangan provinsi yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian, serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah;


Permendagri 20/2011

Kelitbangan BPP Provinsi atau sebutan lainnya merupakan kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi.

Intisari Pasal 2


Permendagri 20/2011 Kelitbangan sebagaimana dimaksud meliputi; a. pemerintahan umum; b. otonomi provinsi; c. administrasi dan manajemen pemerintahan provinsi; Pasal 5 d. kesatuan bangsa dan politik lokal; Ayat (2) e. penataan wilayah; f. kependudukan dan catatan sipil; g. pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat; h. pengelolaan pembangunan daerah; i. pengelolaan keuangan daerah; j. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparatur; k. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan provinsi; dan l. bidang pemerintahan daerah yang lain sesuai kebutuhan dan kewenangan pemerintahan provinsi


Pasal 7 Ayat (2)

Permendagri 20/2011

BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan memiliki tugas: a. menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program, kelitbangan di lingkungan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di wilayahnya; b. melaksanakan kelitbangan di lingkungan pemerintahan provinsi; c. mengoordinasikan kelitbangan di lingkungan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di wilayahnya; d. membina BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; e. memberikan fasilitasi BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan f. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur dan SKPD di lingkungan provinsi.


PTN + PTS Tridharma Perguruan Tinggi 1. Pendidikan & Pengajaran 2. Penelitian 3. Pengabdian kepada Masyarakat


UPT Litbang K/L

• Litbang sektoral tupoksi K/L • Aplikasi Teknologi


Litbang Industri / Masyarakat

• Kepentingan Bisnis • Kepentingan Sosial Politik

UU18/2002


Pasal 20 Ayat (4)

Untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya.

BPP


PTN +PTS

DRD

• Regulasi • Kebijakan PEMDA • SDM Terdidik • Teknologi

• Teknologi

• Teknologi

LITBANG K/L

LITBANG I&M

The Template 1 INFORMASI KEBUTUHAN & PROBLEMA


SENSITIVITAS

PENGEMBANG TEKNOLOGI

KETERBUKAAN

Fasilitator Intermediator Regulator

PENGGUNA TEKNOLOGI

RELEVANSI KAPASITAS ADOPSI

2 Lakitan (2010)

PAKET TEKNOLOGI


The Scenario SDM

UPT Litbang K/L

PTN + PTS

PEMDA

• SDM Iptek • Teknologi

• Agenda Litbangda • Perda & Kebijakan

BPP

teknologi

INDUSTRI MASYARAKAT

DRD

Litbang Industri + Masyarakat


Kerjasama Ristek-Kemendagri

Kemendagri

Ristek

Pembentukan Lembaga

Penguatan Kompetensi

BPP Provinsi


Penguatan Lembaga Iptek di Daerah

Recommend Documents