IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN LEMBAGA LAIN DI DAERAH H. A. MUALLIM, SH. M.Si. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan disampaikan pada penyelenggaraan focus group discussion Kemenpan dan RB, Makassar 24 Mei 2012).
A. Pendahuluan Mengawali
materi
ini
saya
mengajak
hadirin
untuk
memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan yang diberikan sehingga kita dapat hadir bersama untuk mengikuti focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat datang kepada Pejabat Jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri serta seluruh peserta sekalian. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini dapat memberi kontribusi terhadap upaya untuk mewujudkan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) sebagaimana merupakan salah satu substansi reformasi birokrasi. Topik yang akan saya sampaikan sebagaimana telah ditentukan oleh penyelenggara yaitu “implementasi pembentukan lembaga lain di daerah”. Materi tersebut sangat bermakna untuk kita bahas bersama karena saat ini pemerintah melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi secara nasional. Tentunya dalam pertemuan ini kita dapat saling tukar informasi dan pengalaman sehingga dapat diperoleh gagasan atau pemikiran yang konkrit, obyektif, dan
proposional dan sekaligus dikembangkan untuk menjadi saran masukan kepada Pemerintah sebagai
pertimbangan
dalam
penyusunan pedoman penataan organisasi perangkat daerah (OPD). Adapun materi yang saya sampaikan terfokus kepada implementasi pembentukan Lembaga Lain di Daerah, khususnya pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. B. Pembahasan Mengacu kepada PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat
Daerah,
Organisasi
Perangkat
Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk melalui 4 (empat) Peraturan Daerah, yaitu masing-masing : 1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
6 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2009. 2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009. -2-
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Inspektorat,
Bappeda,
Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011. Dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan penataan yang bersifat menyimpang dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yaitu pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah , Dinas Pendapatan
Daerah
dan
Biro
Pengelolaan
Aset
Daerah.
Pemisahannya menjadi 3 (tiga) lembaga dilakukan karena besarnya beban tugas serta rentang kendali yang terlalu panjang apabila dilaksanakan oleh satu SKPD saja. Pemisahan lembaga Pengelola Keuangan Daerah tersebut sebelum ditetapkan telah mendapat fasilitasi Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan OPD Provinsi Sulsel tersebut di atas, maka khusus mengenai pembentukan Lembaga Lain diatur dalam Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inpektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan
sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011.
-3-
Lembaga lain yang telah dibentuk sebanyak 4 (empat), yaitu : 1.
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan. - Kepala Sekretariat jabatan struktural eselon III.a - Kepala Sub bagian jabatan struktural eselon IV.a
2.
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.
Pegawai
Republik
- Kepala Sekretariat jabatan struktural eselon II.b - Kepala Bagian jabatan struktural eselon III.b - Kepala Sub bagian jabatan struktural eselon IV.a 3.
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Sulawesi Selatan. - Kepala Sekretariat jabatan struktural eselon II.a - Kepala Bagian/Bidang jabatan struktural eselon III.a - Kepala Sub Bagian/Sub Bidang jabatan struktural eselon IV.a.
4.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. - Kepala Pelaksana jabatan struktural eselon II.a - Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana eselon III.a - Kepala Bidang jabatan struktural eselon III.a - Kepala Sub bagian/kepala seksi jabatan struktural eselon IV.a
-4-
Terdapat pertentangan antara undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dengan undangUndang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yakni Sekretaris daerah secara ex-officio sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak didukung kewenangan Sekda untuk mengendalikan bencana di wilayah Provinsi. Pembentukan Lembaga Lain pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berpedoman kepada ketentuan Pasal 45 PP No. 41 Tahun 2007 tentang OPD, yang berbunyi sebagai berikut : (1)
Dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan
peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. (2)
Organisasi dan tata kerja serta eselonisasi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Gambaran empirik
pelaksanaan penataan lembaga-
lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diuraikan sebagai berikut : a. Lembaga Lain diatur dalam 1 (satu) Perda bersama dengan Lembaga Teknis Daerah.
-5-
b. Pembentukannya dilaksanakan dengan mengacu kepada Permendagri yang menjadi acuan pembentukannya, dan penetapannya dilaksanakan sesuai mekanisme pembahasan dan penetapan Perda yaitu dengan pembahasan dan persetujuan bersama DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
c. Rancangan Perda OPD yang dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda, diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh fasilitasi Menteri Dalam Negeri (sesuai ketentuan Pasal 39 PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang OPD) . d. Pada awal pembentukannya hanya dibentuk 1 (satu) lembaga lain yaitu Sekretariat KPID,
karena pada saat
penataan
kelembagaan berdasarkan PP Nomor 41/2007 telah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri rancangan OPD Provinsi Sulsel termasuk di dalamnya 2 (dua) lembaga lain yaitu Sekretariat KPID dan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tetapi yang mendapatkan fasilitasi Menteri hanya Sekretariat KPID. e. Pembentukan 3 (tiga) lembaga lain menyusul dilakukan setelah
ditetapkannya
4
(empat)
Perda
OPD
karena
pertimbangan kondisi dan kebutuhan daerah serta adanya Permendagri acuan pembentukan lembaga lain yang terbit setelah ditetapkannya Perda kelembagaan perangkat daerah (Perda OPD Sulsel ditetapkan Tanggal 21 Juli 2008), yaitu :
-6-
1)
Permendagri 46/2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (ditetapkan 22 Oktober 2008).
2)
Permendagri 17/2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DP Korpri Provinsi dan Kab/Kota (ditetapkan 20 Maret 2009).
3)
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, dibentuk atas pertimbangan
kebutuhan
daerah
dengan
mengacu
kepada Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan,
dan
Kehutanan. Selain
ketentuan
tersebut
di
atas,
telah
terbit
Permendagri 61/2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Daerah (ditetapkan 23 Desember 2010). Keberadaan Permendagri 61/2010 yang mengatur KPHL dan KPHP sebagai lembaga lain, saat ini sedang dikaji untuk penataannya pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
-7-
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penataan Lembaga Lain sebagai berikut : 1) Beberapa Permendagri
pedoman pembentukan Lembaga
Lain diberlakukan setelah terbentuknya OPD berdasarkan PP No. 41/2007. Hal ini mengakibatkan penataan kelembagaan di daerah tidak efisien dan efektif karena telah terbentuk OPD dengan Perda kemudian diubah kembali karena
adanya
aturan baru (Permendagri) tersebut. 2) Pembentukan Lembaga Lain setelah ditetapkannya Perda OPD selain berpengaruh terhadap struktur yang telah ditetapkan,
juga mengakibatkan perlunya penyesuaian
kembali terhadap tugas dan fungsi SKPD yang telah tertata. 3) Beberapa Lembaga Lain memiliki tugas dan fungsi yang memiliki kesamaan dengan SKPD lain antara lain Sekretariat DP
Korpri
Provinsi
dengan BKD,
dan antara Badan
Penanggulangan Bencana dengan Dinas Sosial sehingga pembentukannya memerlukan kecermatan agar tidak terjadi overlap (tumpang tindih) tugas dan fungsi. 4) Aturan penataan kelembagaan Penyuluhan di daerah tidak diberlakukan secara lengkap sesuai amanat peraturan yang lebih tinggi, sebagaimana Ketentuan Pasal 18 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan yang menyatakan bahwa
ketentuan
lebih -8-
lanjut
mengenai
kelembagaan
penyuluhan pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden tetapi sampai saat ini Perpres dimaksud belum terbit. Kelembagaan penyuluhan merupakan kebutuhan daerah sehingga dibentuk dan telah mendapatkan fasilitasi Menteri Dalam Negeri. Adapun
saran
masukan
terhadap
pembentukan
kelembagaan perangkat daerah termasuk lembaga lain di daerah, sebagai berikut : 1)
PP Pedoman penataan organisasi perangkat daerah agar menjadi satu-satunya acuan pembentukan kelembagaan pemerintah di daerah, dalam arti tidak ada lagi intervensi dari aturan lain yang juga turut mengatur kelembagaan di daerah.
2)
Pedoman penataan OPD secara menyeluruh telah mengatur bentuk kelembagaan perangkat daerah, sehingga penataan OPD tidak bersifat tambal sulam serta dapat terlaksana efektif dan efisien.
3)
Penataan OPD harus berdasarkan kepada tugas dan fungsi yang jelas sesuai kewenangan daerah dan beban tugas, sehingga dapat terwujud kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing).
-9-
4)
Pembentukan menyesuaikan
Pedoman dengan
Penataan
peraturan
OPD
harus
perundang-undangan
lainnya sehingga dapat terlaksana harmonis serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Hal ini termasuk penyesuaiannya dengan RUU Aparatur Sipil Negara yang sedang dalam proses pembahasan. 5)
Keberadaan Sekretaris Komisi Informasi Provinsi diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
keterbukaan
informasi
publik,
tidak
dapat
melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien karena hanya melekat pada Dinas Perhubungan sehingga tidak mandiri dalam pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan optimalisasi pelaksanaan tugas. 6)
Eselonisasi lembaga lain harus memperhatikan beban tugas yang dilaksanakan masing-masing.
7)
Kedudukan inspektorat dalm Organisasi Perangkat daerah agar
ditempatkan sebagai
lembaga
pengawasan dan
pembentukannnya tidak digabungkan dengan lembaga pelaksana lainnya. 8)
Eselonisasi satuan Polisi pamong praja ditata dengan memperhatikan beban tugas, serta dalam hubungan kerja dengan pemerintah kabupaten/kota - 10 -
C. Penutup Demikian materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan dapat memberikan pengayaan terhadap upaya kita untuk melahirkan pedoman kelembagaan perangkat daerah yang tepat dan ril sesuai kondisi dan kebutuhan daerah, dan dapat terbentuk
kelembagaan
perangkat
daerah
yang
mampu
mengakomodasi terlaksananya urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien. Terima Kasih. Wasalamu Alaikum Wr. Wb. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,
H. A. MUALLIM, SH. M.Si.
- 11 -
