PENGKAJIAN FASILITAS DAN PELAYANAN KEPELABUHANAN TERKAIT USAHA PERIKANAN PANCING RUMPON DI PPN PALABUHANRATU
ARDI YASA
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2012
IPB
2012
ARDI YASA
C44062003
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Pengkajian Fasilitas dan Pelayanan Kepelabuhanan Terkait Usaha Perikanan Pancing Rumpon di PPN Palabuhanratu adalah karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya ilmiah yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.
Bogor, Mei 2012
Ardi Yasa C44062003
i
ABSTRAK
ARDI YASA, C44062003. Pengkajian Fasilitas dan Pelayanan Kepelabuhanan Terkait Usaha Perikanan Pancing Rumpon di PPN Palabuhanratu. Dibimbing oleh ANWAR BEY PANE dan DINARWAN. Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu merupakan satu-satunya pelabuhan perikanan tipe B di pantai selatan Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Perkembangan perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu yang tinggi, menuntut tersedianya fasilitas dan pelayanan yang mencukupi di pelabuhan tersebut. Penelitian dilakukan untuk mengetahui fasilitas dan pelayanan apa saja yang tersedia di PPN Palabuhanratu, kondisi aktualnya, pemanfaatannya dan besaran biaya pemanfaatannya oleh perikanan pancing rumpon. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk kondisi aktual fasilitas dan pelayanan. Analisis tingkat pemanfaatan, tingkat pelayanan dan besaran biaya dilakukan dengan rumusan matematika. Secara umum fasilitas dan pelayanan di PPN Palabuhanratu yang terkait dengan perikanan pancing rumpon dalam keadaan berfungsi. Pemanfaatan fasilitas dan pelayanan tersebut oleh perikanan pancing rumpon masih lebih kecil dari kapasitas produksinya. sehingga diasumsikan masih dapat mencukupi kebutuhan perikanan pancing rumpon, apabila fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan tersebut hanya dimanfaatkan oleh perikanan pancing rumpon. Fasilitas yang tidak/kurang berfungsi adalah tempat pelelangan ikan dan toko logistik. Secara umum nilai tingkat pelayanan fasilitas tersebut adalah cukup baik sampai dengan sangat baik. Perbandingan biaya pemanfaatan fasilitas dan pelayanan PPN Palabuhanratu oleh perikanan pancing rumpon terhadap biaya investasinya adalah 81,5% dan terhadap biaya operasionalnya adalah 44,0%. Keadaan di atas memberikan informasi bahwa fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan di PPN Palabuhanratu masih mencukupi melayani perikanan pancing rumpon. Fasilitas dan pelayanan yang perlu menjadi perhatian pihak pengelola PPN Palabuhanratu adalah tempat pelelangan ikan dan toko logistik.
Kata kunci : fasilitas, pancing rumpon, pelayanan, PPN Palabuhanratu
ii
ABSTRACT
ARDI YASA, C44062003. Examine of Port’s Facilities and Services Concerned with Effort of Fisheries Pancing Rumpon in PPN Palabuhanratu. Supervised by ANWAR BEY PANE dan DINARWAN. Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu is the only one type B fishing port on the south coast of West Java, which borders the Indian Ocean. Development of fisheries pancing rumpon in PPN Palabuhanratu is high, so that is need the availability of adequate facilities and services at that port. The study was conducted to find out what facilities and services are available in PPN Palabuhanratu, actual condition, utilization and cost of utilization by fisheries pancing rumpon. Data analysis was conducted descriptively to the actual conditions of facilities and services. Analysis of utilization rates, rates of service and the amount of cost conducted by mathematical formulas. Generaly, facilities and services in PPN Palabuhanratu associate with fisheries pancing rumpon in a condition of functioning. Utilization of the facilities and services by the fisheries pancing rumpon are still smaller than its production capacity, so it is assumed to still be able to enough the needs of fisheries pancing rumpon, if the port facilities and services are only used by the fisheries pancing rumpon. Generaly, the rates of services facilities is quite good to very good. Comparison of the cost concerned utilization facilities and services PPN Palabuhanratu by fisheries pancing rumpon for the cost of investment was 81.5% and for operational costs was 44.0%. Above circumstances provide information that the port facilities and services in PPN Palabuhanratu is enough to serve fisheries pancing rumpon. Facilities and services that necessary to the attention of the manager PPN Palabuhanratu is fish auctions and store logistics.
Key word : facilities, fisheries pancing rumpon, services, PPN Palabuhanratu
iii
© Hak cipta IPB, Tahun 2012 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB
iv
PENGKAJIAN FASILITAS DAN PELAYANAN KEPELABUHANAN TERKAIT USAHA PERIKANAN PANCING RUMPON DI PPN PALABUHANRATU
ARDI YASA
Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2012 v
Judul Penelitian : Pengkajian Fasilitas dan Pelayanan Kepelabuhanan Terkait Usaha Perikanan Pancing Rumpon di PPN Palabuhanratu Nama
: Ardi Yasa
NRP
: C44062003
Program Studi
: Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap
Disetujui : Komisi Pembimbing Ketua,
Anggota,
Dr. Ir. Dinarwan, MS. NIP 196308231988031002
Dr. Ir Anwar Bey Pane, DEA. NIP 195410141980031003
Diketahui : Ketua Derparteman Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Dr. Ir. Budy Wiryawan, M.Sc NIP 196212231987031001
Tanggal lulus : 4 Mei 2012 vi
PRAKATA Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Skripsi yang berjudul Pengkajian Fasilitas dan Pelayanan Kepelabuhanan Terkait Usaha Perikanan Pancing Rumpon di PPN Palabuhanratu ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ir Anwar Bey Pane, DEA. selaku pembimbing pertama yang telah membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari penulisan pointerisasi proposal sampai dengan penulisan skripsi dan Dr. Ir. Dinarwan, MS. selaku pembimbing kedua yang telah membimbing penulis dalam penulisan proposal dan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada : Dr. Iin Solihin, S.Pi, M,Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritikan bagi penulis; Dr. Ir. Mohammad Imron, M.Si. selaku Komisi Pendidikan Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan; Ir. Arif Rahman Lamatta, MM. selaku Kepala PPN Palabuhanratu beserta jajarannya; Sutarjo dan Salbiah selaku orangtua penulis yang memberikan doa, dana dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini; Elwidya Bastian yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dengan bertukar skripsi untuk saling mengedit kalimat dan semua pihak lainnya yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga hasil penelitian dalam bentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.
Bogor, Mei 2012 Ardi Yasa
vii
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 03 Juni 1989 dari pasangan Bapak Sutarjo dan Ibu Salbiah. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Pendidikan formal ditempuh dari SD Negeri 1 Ciomas Bogor (1995-2001), kemudian melanjutkan ke SLTP Negeri 1 Ciomas Bogor (2001-2004), dan dilanjutkan di SMU Insan Kamil Bogor kelas Akselerasi (2004-2006). Penulis lulus seleksi masuk IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) pada tahun yang sama. Penulis memilih Mayor Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Selama mengikuti perkuliahan, penulis menjadi asisten mata kuliah Metoda Observasi Bawah Air tahun ajaran 2008/2009. Penulis juga pernah aktif dalam organisasi diantaranya yaitu sebagai anggota Departemen Pengembangan Potensi Sumberdaya Manusia BEM Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan tahun 2008/2009,
ketua
Departemen
Kewirausahaan
Himpunan
Mahasiswa
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (HIMAFARIN) tahun 2009/2010, selain itu penulis juga mengikuti kepanitiaan dalam kegiatan BEM KM IPB. Penulis melakukan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul “Pengkajian Fasilitas dan Pelayanan Kepelabuhanan Terkait Usaha Pancing Rumpon di PPN Palabuhanratu” dalam rangka menyelesaikan tugas akhir. Penulis dinyatakan lulus dalam ujian akhir sarjana pada tanggal 4 Mei 2012.
viii
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI ......................................................................................................
ix
DAFTAR TABEL ..............................................................................................
xi
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xiii DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xvi 1 PENDAHULUAN .........................................................................................
1
1.1 Latar Belakang........................................................................................
1
1.2 Perumusan Masalah ................................................................................
3
1.3 Tujuan .....................................................................................................
3
1.4 Manfaat ...................................................................................................
4
2 TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................
5
2.1 Pelabuhan Perikanan ...............................................................................
5
2.2 Fasilitas dan Pelayanan di Pelabuhan Perikanan .....................................
8
2.2.1 Fasilitas pelabuhan perikanan secara umum ................................. 8 2.2.2 Pelayanan pelabuhan perikanan secara umum .............................. 10 2.3 Alat Tangkap Pancing Rumpon dan Rumpon ........................................ 12 2.3.1 Alat tangkap pancing rumpon ....................................................... 12 2.3.2 Rumpon ......................................................................................... 13 2.4 Analisis Finansial ................................................................................... 16 3 METODOLOGI ............................................................................................ 19 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian ................................................................ 19 3.2 Bahan dan Alat ....................................................................................... 19 3.3 Metode Penelitian ................................................................................... 19 3.4 Analisis Data .......................................................................................... 23 4 KEADAAN UMUM ..................................................................................... 26 4.1 Keadaan Umum Daerah Kabupaten Sukabumi ...................................... 26 4.1.1 Keadaan topografis dan geografis ................................................. 26 4.1.2 Keadaan penduduk, pendidikan dan masyarakat perikanan .......... 27 4.1.3 Keadaan prasarana umum.............................................................. 34 4.2 Keadaan Umum Perikanan Tangkap Kabupaten Sukabumi .................. 37 4.2.1 Jenis dan produsi hasil tangkapan ................................................. 37 4.2.2 Unit penangkapan ikan dan nelayan .............................................. 38 4.2.3 Prasarana perikanan tangkap ......................................................... 40 ix
4.3 Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu ..................................... 41 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5
Sejarah dan keadaan Oraganisasi PPN Palabuhanratu .................. Sarana dan prasarana PPN Palabuhanratu ..................................... Jenis dan produksi hasil tangkapan di PPN Palabuhanratu ........... Unit penangkapan ikan dan nelayan di PPN Palabuhanratu ......... Daerah dan musim penangkapan ikan di PPN Palabuhanratu.......
41 43 47 51 56
5 KONDISI AKTUAL PERIKANAN PANCING RUMPON, DAN FASILITAS DAN PELAYANAN KEPELABUHANAN TERKAIT DI PPN PALABUHANRATU ........................................................................... 59 5.1 Kondisi Aktual Perikanan Pancing Rumpon di PPN Palabuhanratu..... 59 5.2 Kondisi Aktual Fasilitas dan Pelayanan Kepelabuhanan Terkait Perikanan Pancing Rumpon ................................................................... 74 6 TINGKAT PEMANFAATAN FASILITAS DAN PELAYANAN KEPELABUHANAN OLEH PERIKANAN PANCING RUMPON DAN BIAYA PEMANFAATANNYA .................................................................. 108 6.1 Besaran Pemanfaatan Fasilitas dan Tingkat Pelayanan Kepelabuhanan di PPN Palabuhanratu ............................................................................ 108 6.2
Besaran biaya Pemanfaatan Fasilitas dan Pelayanan Kepelabuhanan yang dikeluarkan oleh Perikanan Pancing Rumpon di PPN Palabuhanratu ......................................................................................... 141
7 KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................................... 147 7.1 Kesimpulan ............................................................................................. 147 7.2 Saran ........................................................................................................ 148 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 149 LAMPIRAN ....................................................................................................... 153
x
DAFTAR TABEL Halaman 1
Tipe dan kriteria pelabuhan perikanan di Indonesia menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 16/MEN/2006 ...............................
7
2
Biaya-biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan oleh usaha perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu ................... 25
3
Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Sukabumi tahun 2009................................................................................................... 28
4
Jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 ..... 29
5
Jumlah sekolah dan murid menurut jenis sekolah di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 ................................................................................. 30
6
Jenis dan jumlah madrasah di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 ............... 31
7
Jenis dan jumlah rumah tangga pemilik dan buruh perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 ............................................................... 32
8
Jumlah usaha pengolahan ikan di Kabupaten Sukabumi menurut jenis usaha dan pelaku tahun 2009 ...................................................................... 33
9
Jenis dan jumlah kendaraan di Kabupaten Sukabumi tahun 2009.............. 34
10 Jenis dan jumlah konsumen pengguna air bersih dari PDAM di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 ............................................................... 36 11 Keragaman jumlah dan nilai hasil tangkapan didaratkan per kecamatan di Kabupaten Sukabumi tahun 2008 ........................................................... 37 12 Jumlah armada penangkapan ikan di Kabupaten Sukabumi menurut kategori armada tahun 2009 ........................................................................ 38 13 Jenis dan jumlah alat tangkap di Kabupaten Sukabumi tahun 2009........... 39 14 Jumlah nelayan di Kabupaten Sukabumi menurut status nelayan tahun 2009................................................................................................... 40 15 Jenis, jumlah, ukuran, dan kondisi fasilitas yang terdapat di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ........................................................................... 44 16 Jumlah dan pertumbuhan produksi hasil tangkapan didaratkan dan masuk melalui jalur darat di PPN Palabuhanratu tahun 2000-2009 ........... 48 17 Nilai produksi ikan di PPN Palabuhanratu tahun 2000-2009 ................... 50 18 Jumlah armada penangkapan ikan menurut kategori armada di PPN Palabuhanratu tahun 2000-2009 ................................................................. 52 19 Jenis dan jumlah alat tangkap di PPN Palabuhanratu tahun 2009 .............. 53 20 Perkembangan jumlah nelayan di PPN Palabuhanratu tahun 2000-2009... 55
xi
21 Daerah-daerah penangkapan ikan nelayan di PPN Palabuhanratu tahun 2009................................................................................................... 57 22 Jumlah armada perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2005-2009 ................................................................................................. 59 23 Panjang, lebar dan tinggi (depth) kapal pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2009 ........................................................................... 61 24 Produksi hasil tangkapan perikanan pancing rumpon berdasarkan jenis hasil tangkapan di PPN Palabuhanratu tahun 2005-2009 ........................... 71 25 Jenis dan jumlah hasil tangkapan per bulan di PPN Palabuhanratu tahun 2009 ............................................................................................................ 73 26 Perbedaan fender dan bolard antara dermaga I dan dermaga II PPN Palabuhanratu tahun 2010 ........................................................................... 77 27 Klasifikasi biaya tambat labuh kapal perikanan di PPN Palabuhanratu tahun 2010................................................................................................... 79 28 Jumlah kapal pancing rumpon yang bertambat dan berlabuh di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ........................................................................... 109 29 Penggunaan air bersih oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2005-2009 ................................................................. 116 30 Penggunaan BBM oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2005-2009 ................................................................. 119 31 Penggunaan es oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2005-2009 ......................................................................................... 124 32 Jumlah kapal pancing rumpon yang membuat STBLKK, jumlah surat STBLKK dan perbandingannya terhadap frekuensi keluar dan masuknya kapal di PPN Palabuhanratu tahun 2009..................................................... 131 33 Perhitungan biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan yang dikeluarkan perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 serta persentasenya terhadap investasi, biaya tetap, biaya bariabel dan biaya total............................................................ 143
xii
DAFTAR GAMBAR Halaman 1
Diagram jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 ................................................................................. 28
2
Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ............................................................................................................ 43
3
Grafik perkembangan jumlah produksi hasil tangkapan didaratkan dan masuk melalui jalur darat di PPN Palabuhanratu tahun 2000-2009 ........... 49
4
Grafik perkembangan nilai produksi ikan di PPN Palabuhanratu tahun 2000-2009 ................................................................................................... 51
5
Grafik perkembangan jumlah armada penangkapan ikan di PPN Palabuhanratu tahun 2000-2009 ................................................................. 52
6
Persentase komposisi alat penangkapan ikan di PPN Palabuhanratu tahun 2009 ............................................................................................................ 54
7
Grafik perkembangan jumlah nelayan di PPN Palabuhanratu tahun 2000-2009 ................................................................................................... 56
8
Grafik perkembangan jumlah armada pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2005-2009 ................................................................. 60
9
Pancing rumpon yang ditonda dan berbasis di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ............................................................................................................ 62
10 Pancing rumpon yang dihanyutkan dan berbasis di PPN Palabuhanratu tahun 2010................................................................................................... 63 11 Pancing rumpon dengan layang-layang dan berbasis di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ......................................................................... 64 12 Umpan tiruan yang digunakan dalam perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ........................................................................... 66 13 Alat bantu penanganan hasil tangkapan yang digunakan dalam perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ................................... 67 14 Bagian-bagian rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ........................ 68 15 Konstruksi rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 .............................. 69 16 Grafik perkembangan jumlah produksi hasil tangkapan perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2005-2009 .......................... 72 17 Jenis-jenis dermaga I di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ........................... 75 18 Jenis-jenis dermaga II di PPN Palabuhanratu tahun 2010 .......................... 75 19 Fender dan bolard di dermaga I PPN Palabuhanratu tahun 2010 .............. 76 20 Fender dan bolard di dermaga II PPN Palabuhanratu tahun 2010 ............. 76 21 Keadaan kolam pelabuhan PPN Palabuhanratu yang banyak sampah dan kapal karam tahun 2010 .............................................................................. 81 xiii
22 Layout tempat pelelangan ikan di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ............ 81 23 Kran pengisian air bersih di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ..................... 85 24 Mobil tangki air bersih di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ........................ 86 25 Alat-alat penyaluran air bersih PPN Palabuhanratu tahun 2010................ 86 26 Kantor dan instalasi BBM milik PPN Palabuhanratu yang disewa oleh KUD Mina Mandiri Sinar Laut tahun 2010 ................................................ 87 27 Kantor dan instalasi BBM milik PT Paridi Asyudewi di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ........................................................................... 88 28 Mobil tangki milik PT Paridi Asyudewi tahun 2010 .................................. 89 29 Kantor dan instalasi BBM milik PT Mekartunas Rayasejati di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ........................................................................... 90 30 Perusahaan-perusahaan penanganan dan pendistribusian tuna di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ........................................................................... 94 31 Tahapan penanganan hasil tangkapan tuna di perusahaan penanganan dan pendistribusian tuna PPN Palabuhanratu tahun 2010 .......................... 95 32 Los pasar ikan di belakang TPI di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ........... 97 33 Pasar ikan dan resto di PPN Palabuhanratu tahun 2009 ............................. 98 34 Tempat penjualan ikan tidak resmi di samping CV Citra Karya Utama di PPN Palabuhanratu tahun 2010 .................................................................. 99 35 Kantor Syahbandar Perikanan di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ............. 100 36 Kantor pengelola PPN Palabuhanratu, pos tepadu I dan pos terpadu II di PPN Palabuhanratu tahun 2010 .................................................................. 102 37 Docking kapal di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ...................................... 104 38 Bengkel di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ................................................ 105 39 Toko bahan alat penangkapan di PPN Palabuhanratu tahun 2009 ............. 106 40 Kedai pesisir di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ........................................ 107 41 Diagram tingkat pelayanan dermaga menurut reponden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ................................................. 110 42 Perbaikan kapal oleh nelayan di kolam pelabuhan PPN Palabuhanratu tahun 2010................................................................................................... 111 43 Diagram tingkat pelayanan kolam pelabuhan menurut responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ................................... 113 44 Diagram tingkat pelayanan TPI menurut responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ................................................. 114 45 Grafik jumlah penggunaan air bersih oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2005-2009 ......................................................... 117 46 Diagram tingkat pelayanan instalasi air bersih menurut responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ...................... 118 xiv
47 Grafik jumlah penggunaan BBM oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2005-2009 ................................................................. 120 48 Diagram tingkat pelayanan instalasi BBM menurut responden nelayan pancing rumpon terhadap di PPN Palabuhanratu tahun 2010 .................... 123 49 Grafik jumlah penggunaan es oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2005-2009 ................................................................. 125 50 Diagram tingkat pelayanan perusahaan penanganan dan pendistribusian tuna menurut responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010................................................................................................... 128 51 Diagram tingkat pelayanan pasar ikan menurut responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ................................... 129 52 Diagram tingkat pelayanan Syahbandar Perikanan menurut responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ...................... 133 53 Diagram tingkat pelayanan kantor administrstif menurut responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ...................... 135 54 Diagram tingkat pelayanan docking menurut responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ................................................. 137 55 Diagram tingkat pelayanan bengkel menurut responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ................................................. 138 56 Diagram tingkat pelayanan toko logistik menurut nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ................................................. 140
xv
DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1
Peta lokasi penelitian PPN Palabuhanratu tahun 2010 ............................... 154
2
Lay out Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu............................. 155
3
Perhitungan besaran pemanfaatan fasilitas kolam pelabuhan oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2009 .................. 156
4
Perhitungan besaran pemanfaatan fasilitas instalasi BBM oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2009 ................................... 158
5
Penilaian tingkat pelayanan fasilitas oleh 30 orang responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 ................................... 160
6
Perhitungan kisaran jumlah kapal pancing rumpon yang tidak membuat surat tanda bukti lapor kedatangan atau keberangkapan (STBLKK) setiap bulan di PPN Palabuhanratu tahun 2009 .......................................... 161
7
Perhitungan biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan yang dikeluarkan perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 serta persentasenya terhadap investasi, biaya tetap, biaya variabel dan biaya total............................................................ 162
xvi
1
1 PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Pelabuhan perikanan merupakan tempat bertemunya berbagai pelaku yang
terkait dengan perikanan tangkap yang memiliki kepentingan masing-masing sehingga terwujud berbagai aktifitas perikanan di pelabuhan tersebut. Aktifitas tersebut meliputi bertambat dan berlabuhnya kapal, mengisi bahan perbekalan melaut, mendaratkan dan menjual hasil tangkapan, pembuatan kapal, perbaikan kapal, perbaikan alat tangkap, perbaikan mesin, pendistribusian hasil tangkapan, pengolahan, pelelangan, penjualan solar, penjualan air, pembuatan es dan lainnya. Pelabuhan perikanan sebagai sarana dalam berbagai aktifitas perikanan tersebut memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai fasilitator yang menyediakan jasa pelayanan dan berbagai kebutuhan melaut bagi para pelaku perikanan (nelayan), baik pelaku perikanan secara perorangan maupun yang tergabung dalam suatu organisasi seperti perusahaan dan kelompok nelayan. Pelabuhan perikanan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang berfungsi untuk menunjang kegiatan perikanan. Fasilitas pelabuhan perikanan yang disediakan di pelabuhan diantaranya adalah dermaga, kolam pelabuhan, fasilitas penyediaan bahan kebutuhan melaut (bahan bakar, air bersih, es dan kebutuhan melaut lainnya), docking, tempat pelelangan ikan (TPI), bengkel dan fasilitas lainnya. Fasilitas tersebut disediakan oleh pihak pelabuhan perikanan atau pemerintah, akan tetapi sebagian besar fasilitas-fasilitas tersebut dikelola oleh pihak swasta. Dalam kondisi demikian pihak pemerintah menyediakan lahan dan peraturan yang mendukung pemanfaatan fasilitas tersebut. Pelayanan kepelabuhanan yang ada di pelabuhan disediakan dan dikelola oleh pihak pelabuhan atau pemerintah, akan tetapi ada juga pelayanan yang dikelola oleh pihak swasta seperti perusahaan-perusahaan yang menjual jasa dalam usahanya. Pelayanan ini disediakan untuk menunjang kegiatan perikanan yang ada di pelabuhan dan dapat terjadi dalam bentuk barang maupun jasa. Pelayanan yang disediakan antara lain adalah jasa perbaikan kapal, jasa angkut, jasa tambat labuh, pembuatan surat perizinan, pemasaran hasil tangkapan, keamanan dan lain sebagainya.
2 Fasilitas dan pelayanan di suatu pelabuhan perikanan disediakan karena adanya kebutuhan dari pelaku usaha perikanan (baik pelaku usaha perikanan secara perorangan maupun yang berkelompok) dalam menjalankan usahanya. Berjalan atau tidaknya suatu usaha yang ada di pelabuhan perikanan dan perkembangan usaha tersebut sangat tergantung dari keadaan fasilitas dan pelayanan yang disediakan di pelabuhan perikanan tersebut. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tersedianya fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan yang baik di suatu pelabuhan perikanan akan memperlancar perkembangan usaha perikanan di pelabuhan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara awal kepada pihak pengelola pelabuhan didapatkan informasi bahwa Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu merupakan salah satu pelabuhan perikanan bertipe B yang saat ini sedang berkembang untuk dapat menjadi pelabuhan perikanan tipe A. Untuk menjadi pelabuhan perikanan tipe A, PPN Palabuhanratu terus mengembangkan pelabuhan tersebut dari berbagai sisi seperti luas pelabuhan, panjang dermaga, kapasitas operasi pelabuhan, fasilitas, pelayanan dan lainnya. Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu terletak di pantai selatan Jawa yang langsung berhubungan dengan Samudera Hindia, kondisi ini menjadikan PPN Palabuhanratu memiliki potensi yang sangat baik dalam mengembangkan pelabuhannya. Pihak pengelola PPN Palabuhanratu juga menyatakan bahwa pihak PPN Palabuhanratu mulai mengembangkan armada yang memiliki kemampuan untuk dapat memanfaatkan potensi tersebut. Armada yang dikembangkan yaitu kapal yang beroperasi dengan memasang rumpon sebagai daerah penangkapan ikan (fishing base). Kapal ini beroperasi dengan alat tangkap pancing untuk menangkap ikan pelagis besar dan bernilai ekonomis tinggi seperti tuna dan layaran. Berdasarkan wawancara awal kepada nelayan diketahui bahwa armada pancing rumpon melaut selama 5 sampai dengan 6 hari, oleh karena itu diperlukan jumlah perbekalan seperti bahan bakar, air bersih, bahan makanan dan lain sebagainya dalam jumlah yang besar. Selain itu diperlukan kapal dengan keadaan yang baik agar keselamatan awak kapal terjamin dalam usaha penangkapan tersebut. Hasil tangkapan dari armada ini sebagaimana telah disebutkan di atas,
3 merupakan ikan-ikan pelagis besar dan bernilai ekonomis tinggi yang membutuhkan perlakuan pada pendaratan, penanganan dan pemasaran yang baik. Hal-hal tersebut menuntut tersedianya fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan terkait dengan kegiatan diatas dalam keadaan baik di PPN Palabuhanratu. Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu dilakukan kajian khusus mengenai fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan terkait perikanan pancing rumpon yang ada di PPN Palabuhanratu. Informasi-informasi yang didapat di dalam penelitian dapat digunakan untuk pengembangan kegiatan penangkapan ikan dengan armada pancing rumpon yang ada di PPN Palabuhanratu, terutama dari segi fasilitas dan pelayanan yang menunjang kegiatan perikanan pancing rumpon tersebut. Selain itu dapat juga dijadikan informasi dalam pengembangan fasilitas dan pelayanan yang terdapat di PPN Palabuhanratu secara umum.
1.2
Permasalahan Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum diketahuinya sejauh mana
fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan di PPN Palabuhanratu disediakan oleh pihak pengelola pelabuhan perikanan kepada perikanan pancing rumpon dan seberapa besar tingkat pemanfaatannya oleh pelaku perikanan pancing rumpon tersebut. Kajian fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan meliputi keberadaan, tingkat pemanfaatannya, pengelolaannya dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat memanfaatkannya untuk menunjang kegiatan perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu.
1.3
Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah : 1.
Mengetahui kondisi aktual fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan yang terkait dengan usaha perikanan pancing rumpon dan pemanfaatannya di PPN Palabuhanratu.
2.
Mengetahui besaran pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan yang terkait dengan usaha perikanan pancing rumpon dan pemanfaatannya di PPN Palabuhanratu.
4 3.
Mengetahui besaran biaya yang terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan yang dibayarkan oleh usaha perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu dan persentase perbandingannya terhadap besaran biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel dan biaya produksi total.
1.4 Manfaat Dengan
dilakukannya
kajian
mengenai
fasilitas
dan
pelayanan
kepelabuhanan yang terkait dengan usaha penangkapan ikan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu ini diharapkan akan meningkatkan tingkat pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan pelaku perikanan yang sesuai agar dapat berkembang dengan aktifitas yang meningkat, hasil tangkapan meningkat, dan kesejahteraan nelayan yang meningkat. Selain itu adanya penelitian ini diharapkan mampu membuat pelabuhan dan pihak penyedia fasilitas dan pelayanan lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga fasilitas dan pelayanan yang mereka berikan dapat meningkatkan usaha penangkapan ikan di PPN Palabuhanratu.
5
2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pelabuhan Perikanan Pelabuhan perikanan adalah wilayah perpaduan antara wilayah daratan dan lautan yang dipergunakan sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan, dilengkapi berbagai fasilitas sejak ikan didaratkan sampai akan didistribusikan (Lubis, 2006). Berdasarkan Departemen Kelautan dan Perikanan (2010) pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonsia No 45 tahun 2009 tentang pelabuhan perikanan, pelabuhan perikanan di dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya, pelabuhan perikanan berfungsi sebagai : 1
Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan
2
Pelayanan bongkar muat
3
Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan
4
Pemasaran dan distribusi ikan
5
Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan
6
Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan
7
Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan
8
Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan
9
Pelaksanaan kesyahbandaran
10 Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan 11 Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan 12 Tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan 13 Pemantauan wilayan pesisir dan wisata bahari 14 Pengendalian lingkungan Lubis (2006) menyatakan bahwa fungsi PP/PPI berdasarkan pendekatan kepentingan adalah sebagai berikut 1) Fungsi maritim, yaitu PP/PPI mempunyai aktifitas-aktifitas yang bersifat kemaritiman, yaitu suatu tempat kontak bagi nelayan atau pemilik kapal, antara laut dan daratan untuk semua aktifitasnya.
6 2) Fungsi pemasaran, yaitu suatu tempat awal untuk mempersiapkan pemasaran produksi perikanan dengan melakukan transaksi pelelangan ikan. 3) Fungsi jasa, yaitu meliputi seluruh jasa-jasa pelabuhan mulai dari ikan didaratkan sampai ikan didistribusikan. Selanjutnya Lubis menyatakan bahwa didalam pelaksanaan fungsi dan peranannya, pelabuhan perikanan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Kapasitas dan jenis fasilitas yang ada di suatu pelabuhan perikanan umumnya akan menentukan skala atau tipe dari suatu pelabuhan dan akan berkaitan pula dengan skala perikanannya. Menurut Direktorat Jenderal Perikanan (1994) vide Priatna (2009), Ada beberapa kegiatan perikanan yang sangat bergantung kepada fasilitas dan pelayanan pelabuhan perikanan, kegiatan tersebut secara terperinci adalah : 1) Produksi : bahwa pelabuhan perikanan sebagai tempat para nelayan untuk melakukan kegiatan-kegiatan produksinya, mulai dari memenuhi kebutuhan perbekalan untuk menangkap ikan di laut sampai membongkar hasil tangkapannya. 2) Pengolahan : bahwa pelabuhan perikanan menyediakan sarana-sarana yang dibutuhkan untuk mengolah hasil tangkapannya. 3) Pemasaran : bahwa pelabuhan perikanan pusat pengumpulan dan tempat awal pemasaran hasil tangkapannya. Menurut penulis hal yang dikemukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan (1994) vide Priatna (2009) di atas adalah benar, namun ada dua kegiatan perikanan yang kurang yaitu kegiatan pemberian informasi dan bantuan, serta kegiatan pengawasan. Kegiatan pemberian informasi dan bantuan dapat berupa bantuan pengadaan kapal dan alat penangkapan ikan baik dalam bentuk pinjaman ataupun hibah, informasi cuaca dan informasi daerah penangkapan, serta pembinaan berupa seminar atau pelatihan kepada nelayan. Kegiatan pengawasan dapat berupa pendataan nelayan, armada dan hasil tangkapan, serta pembuatan surat-surat perizinan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 16/MEN/2006 tentang pelabuhan perikanan menyatakan bahwa klasifikasi pelabuhan perikanan dibagi menjadi 4 yaitu (Tabel 1) :
7 Tabel 1 Tipe dan kriteria pelabuhan perikanan di Indonesia menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 16/MEN/2006 Pelabuhan Kriteria Perikanan 1. Samudera (A) a) Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan laut lepas. b) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 60 GT. c) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m. d) Mampu menampung sekurang-kurangnya 100 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT kapal perikanan sekaligus. e) Ikan yang didaratkan sebagian untuk ekspor. f) Terdapat industri perikanan. 2. Nusantara (B) a) Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di laut Teritorial dan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. b) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT. c) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m. d) Mampu menampung sekurang-kurangnya 75 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT kapal perikanan sekaligus. e) Ikan yang didaratkan sebagian untuk ekspor. 3. Pantai (C) a) Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut Teritorial. b) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT. c) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m. d) Mampu menampung sekurang-kurangnya 30 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT kapal perikanan sekaligus. 4. Pangkalan a) Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan Pendaratan perikanan di perairan pedalaman dan perairan Ikan (D) kepulauan. b) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3 GT. c) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m. d) Mampu menampung sekurang-kurangnya 20 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 60 GT kapal perikanan sekaligus. Sumber : Departemen Kelautan dan Perikanan (2006)
8 Berikut ini adalah beberapa contoh pelabuhan perikanan yang terdapat di Indonesia berdasarkan klasifikasi pada Tabel 1 di atas : 1) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) atau tipe A Contoh : PPS Nizam Zachman Jakarta, PPS Bungus dan PPS Sibolga 2) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) atau tipe B Contoh : PPN Palabuhanratu dan PPN Brondong 3) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) atau tipe C Contoh : PPP Muncar, PPP Bojomulyo dan PPP Tasik Agung 4) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) atau tipe D Contoh : PPI Muara Angke dan PPI Jetis
2.2 Fasilitas dan Pelayanan di Pelabuhan Perikanan 2.2.1 Fasilitas pelabuhan perikanan secara umum Fasilitas pelabuhan perikanan merupakan sarana dan prasarana yang tersedia di pelabuhan perikanan untuk mendukung operasional pelabuhan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No PER.16/MEN/2006 fasilitasfasilitas yang tersedia di pelabuhan dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. 1) Fasilitas pokok Fasilitas pokok adalah fasilitas dasar yang diperlukan oleh suatu pelabuhan perikanan guna menjamin keamanan dan kelancaran kapal baik sewaktu berlayar, keluar masuk pelabuhan, maupun sewaktu berlabuh di pelabuhan. Fasilitas pokok ini disebut juga dengan fasilitas infastruktur suatu pelabuhan perikanan. Fasilitasfasilitas tersebut yaitu : (1) Fasilitas pelindung seperti breakwater, revetment dan groin (2) Fasilitas tambat labuh seperti dermaga dan jetty (3) Fasilitas perairan seperti kolam dan alur pelayaran (4) Fasilitas penghubung seperti jalan, drainase dan jembatan (5) Fasilitas lahan pelabuhan perikanan 2) Fasilitas fungsional Fasilitas fungsional dikatakan juga sebagai fasilitas suprastruktur yaitu fasilitas yang berfungsi meningkatkan nilai guna dari fasilitas pokok dengan cara memberikan pelayanan yang dapat menunjang kegiatan yang ada di pelabuhan
9 perikanan. Fasilitas ini tidak harus ada pada suatu pelabuhan perikanan, tetapi fasilitas disediakan sesuai dengan kebutuhan operasional perikanan tersebut. Fasilitas fungsional tersebut adalah : (1) Fasilitas pemasaran hasil perikanan seperti TPI (2) Fasilitas navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, SSB, rambu-rambu, lampu sonar dan menara pengawas (3) Fasilitas suplai air bersih, es dan listrik (4) Fasilitas pemeliharaan kapal dan alat penangkap ikan seperti dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring (5) Fasilitas penanganan dan pengolahan hasil perbaikan seperti transit sheed dan laboratorium pembinaan mutu (6) Fasilitas perkantoran seperti kantor administratif pelabuhan (7) Fasilitas transportasi seperti alat-alat angkut ikan dan es (8) Fasilitas pengolahan limbah seperti IPAL 3) Fasilitas penunjang Fasilitas
penunjang
adalah
fasilitas
yang
secara
tidak
langsung
meningkatkan peranan pelabuhan. Fasilitas penunjang diantaranya adalah : (1) Fasilitas pembinaan nelayan seperti balai pertemuan nelayan (2) Fasilitas pengelola pelabuhan seperti mess operator, pos jaga dan pos pelayanan terpadu (3) Fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan mandi cuci kaskus (MCK) (4) Fasilitas kios IPTEK Fasilitas pokok atau fasilitas dasar pelabuhan merupakan fasilitas yang wajib ada atau yang merupakan prioritas pertama dibangun di suatu pelabuhan. Fasilitas pokok berperan penting dalam melindungi kapal, pelabuhan dan aktifitas-aktifitasnya dari faktor luar seperti gelombang, arus dan lainnya. Jika fasilitas pokok berupa dermaga, jalan, alur pelayaran dan lahan tidak tersedia maka kegiatan dasar kepelabuhanan perikanan seperti kegiatan pendaratan hasil tangkapan tidak dapat berjalan. Jika fasilitas pokok breakwater, groin dan kolam pelabuhan tidak ada maka pelabuhan dan kapal yang bertambat labuh tidak akan aman dari gelombang dan arus.
10 Setelah adanya kegiatan dasar kepelabuhanan perikanan di pelabuhan tersebut karena adanya fasilitas pokok, maka diadakan fasilitas fungsional yang menunjang kegiatan perikanan di pelabuhan tersebut. Fasilitas fungsional berupa TPI, penanganan dan pendistribusian dan transportasi berfungsi dalam penanganan dan pemasaran hasil tangkapan yang didaratkan di dermaga. Fasilitas navigasi mendukung fasilitas alur pelayaran agar tidak terjadi kecelakaan kapal. Fasilitas air bersih dan es berfungsi dalam penyediaan bahan kebutuhan melaut, sedangkan listrik, docking dan bengkel berfungsi dalam pembuatan dan perawatan kapal. Kantor administratif berfungsi dalam pembuatan administrasi dan perizinan kapal. Fasilitas mushola, balai pertemuan nelayan, mess karyawan, MCK dan lainnya walaupun sebagai fasilitas penunjang namun memiliki peran yang sangat penting
karena berfungsi melayani kebutuhan para pelaku perikanan, juga
menurut Pane (2009) kondisi dari fasilitas penunjang dapat memberikan gambaran citra pelabuhan tersebut, seperti sanitasi atau kebersihan di pelabuhan.
2.2.2 Pelayanan pelabuhan perikanan secara umum Pelayanan adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu (Kotler, 2003 vide Asit, 2010). Menurut Dibbs (1970) vide Yulia (2005), pelayanan yang diperlukan di pelabuhan perikanan dibagi menjadi 2 bagian yang saling berkaitan yaitu : 1) Pelayanan untuk kapal dan alat tangkap, dengan fasilitas terkait : (1) Dermaga sebagai fasilitas bongkar muat hasil tangkapan (2) Fasilitas BBM (3) Fasilitas es (4) Fasilitas perbengkelan kapal termasuk slipway (5) Areal yang mencukupi untuk perbaikan dan penyimpanan alat tangkap 2) Pelayanan untuk penanganan hasil tangkapan dan semua aspek “ marketing “, dengan fasilitas terkait yaitu: (1) Fasilitas pemasaran (pasar, perusahaan pengolahan dan lainnya)
11 (2) Pabrik es dan tempat penyimpanan (gudang) es (3) Cold storage (4) Areal parkir Terdapat dua fasilitas yang juga termasuk ke dalam fasilitas terkait dengan pelayanan untuk kapal dan alat tangkap yang belum dikemukakan pada 2 bagian pelayanan menurut Dibbs (1970) vide Yulia (2005) diatas. Kedua fasilitas tersebut adalah toko logistik dan bengkel. Toko logistik memberikan pelayanan jasa pengadaan oli untuk kapal dan bahan-bahan untuk pembuatan alat tangkap. Fasilitas perbengkelan kapal yang dikemukakan di atas adalah docking, sementara bengkel yang dimaksud adalah bengkel untuk pembuatan knalpot kapal dan perbaikan mesin kapal. Kedua faslitas tersebut layak dimasukkan ke dalam fasilitas yang terkait dengan pelayanan untuk kapal dan alat tangkap. Pelayanan yang baik di suatu pelabuhan perikanan merupakan suatu hal yang mutlak dan harus diusahakan karena pelayanan merupakan salah satu kegiatan yang menentukan keberhasilan pengembangan dan pembangunan pelabuhan tersebut. Pelayanan yang diberikan oleh pihak pelabuhan atau pihak pengelola fasilitas akan memberikan dampak terhadap kelangsungan sosial dan ekonomi (usaha) masyarakat nelayan. Dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan maka peluang terjaminnya kehidupan dan usaha nelayan akan semakin besar (Yulia, 2005). Dengan adanya pelayanan yang baik di suatu pelabuhan perikanan maka kegiatan penangkapan ikan, pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan, perawatan dan perbaikan unit penangkapan ikan dan pengaturan pelabuhan perikanan tersebut akan berjalan dengan lebih baik. Bila kegiatan tersebut berjalan dengan baik maka pelabuhan akan lebih ramai dan pendapatan nelayan juga akan lebih baik, sehingga secara tidak langsung pelabuhan perikanan tersebut akan lebih berkembang. Menilai kinerja pelabuhan harus didasarkan pada aspek kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada kepuasan pelanggan serta persepsi positif terhadap kualitas pelayanan. Konsumen atau pelanggan sebagai pihak yang menerima dan membeli pelayanan maka konsumen mempunyai penilaian terhadap kualitas pelayanan (Kotler, 2000 vide Asit, 2010).
12 2.3 Alat Tangkap Pancing Rumpon dan Rumpon 2.3.1 Alat tangkap pancing rumpon Alat tangkap pancing rumpon pada prinsipnya merupakan pancing tonda. Alat tangkap ini berbentuk rangkaian tali-tali pancing yang dipasang paralel pada joran yang diberi umpan tiruan dan dioperasikan dengan cara menarik pancing tersebut menggunakan kapal scara horizontal. Adapun cara pengoperasian lain dari alat tangkap ini yaitu dengan menggunakan umpan hidup yang dihanyutkan (ngoncer) dan umpan tiruan berbentuk cumi-cumi pada pengoperasian dengan layang-layang. Pancing ini merupakan alat tangkap tradisional yang bertujuan untuk menangkap jenis-jenis ikan pelagis dan mempunyai nilai ekonomis tinggi dengan kualitas daging yang tinggi (Gunarso, 1989 vide Sari, 2011). Menurut klasifikasi Statistik Perikanan Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, pancing tonda termasuk ke dalam klasifikasi pancing (hook and line). Pancing ini termasuk kedalam kelompok perikanan pancing (line) jika dikategorikan berdasarkan klasifikasi Von Brant (2005). Pancing tonda memiliki nama yang beragam di beberapa daerah di Indonesia. Nama tersebut antara lain klewer di Jawa, pancing rumpon di Palabuhanratu, pancing kaladalam atau kabalancam di Sapulu Madura, pancing lohmoloh atau palanggungan atau lemading di Pegagan Madura, pancing pengenser di Bawean, lor bebe di Panurukan Jawa Timur, pancing pengambes di Puger Jawa Timur, pancing pemalesan di Bali dan kakahu atau sela di Ambon Maluku Selatan (Subani dan Barus, 1989) Selanjutnya Subani dan Barus (1989) menyatakan bahwa pancing tonda/rumpon secara umum terdiri dari beberapa bagian konstruksi yaitu tali utama, kili-kili (swivel), tali kawat (wire rope), mata pancing (hook) dan umpan. Bahan umum yang dipakai pada tali utama pancing rumpon adalah nilon tunggal (monofilament) dan memiliki panjang yang bervariasi, namun pada umumnya antara 50 m sampai 100 m. Umpan yang digunakan dalam pancing tonda adalah umpan berbentuk cumi-cumi, ikan dan lainnya. Cara pengoperasian pancing tonda/rumpon adalah dengan cara ditarik secara horizontal oleh perahu atau kapal yang bergerak di depan gerombolan ikan sasaran. Pancing diberi umpan segar atau umpan buatan (Sainsbury, 1971). Menurut Subani dan Barus (1989) penangkapan ikan dengan pancing dilakukan
13 pada siang hari dengan cara mengulurkan tali pancing kira-kira dua per tiga dari seluruh panjang tali pancing keseluruhan. Penangkapan ikan dapat dilakukan dengan cara menduga-duga dengan berlayar ke sana dan ke sini, atau terlebih dahulu mencari kawanan ikan, atau dapat juga dilakukan di sekitar rumpon. Penggunaan rumpon pada alat tangkap ini adalah sebagai spot mencari ikan. Rumpon yang memiliki attractor berfungsi menjadi pemikat ikan yang menjadi sasaran tangkap berkumpul di sekitar rumpon. Oleh karena itu nelayan mengoperasikan alat tangkapnya disekitar rumpon untuk menangkap ikan-ikan tersebut.
2.3.2 Rumpon 1) Deskripsi rumpon Menurut SK Mentan No.51/Kpts/IK.250/1/97, rumpon didefinisikan sebagai alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan di perairan laut. Sementara menurut Sondita (1986) vide Jeujanan (2008) rumpon adalah cara pengumpulan ikan dengan pikatan berupa benda terapung yang merupakan salah satu bentuk dari fish aggregating device (FAD). Fish aggregating device atau FAD adalah metode benda atau bangunan yang dipakai sebagai sarana untuk penangkapan ikan dengan cara memikat dan mngumpulkan ikan-ikan tersebut. Disamping berfungsi sebagai pengumpul ikan, rumpon pada prinsipnya juga memudahkan kawanan ikan untuk ditangkap sesuai dengan alat tangkap yang dikehendaki. Penggunaan rumpon oleh kapal penangkapan ikan juga dapat menghemat waktu dan bahan bakar, karena tidak perlu lagi mencari dan mengejar gerombolan ikan (Subani dan Barus 1989). Monintja (1993) menyatakan lebih lanjut bahwa manfaat yang diharapkan dengan menggunakan rumpon selain menghemat waktu dan bahan bakar adalah dapat meningkatkan hasil tangkapan per satuan upaya penangkapan, meningkatkan mutu hasil tangkapan ditinjau dari spesies dan komposisi ukuran berdasarkan selektifitas alat. Di Indonesia rumpon dikenal dengan berbagai nama diantaranya rabo (Sumatera Barat), tendak (Jawa), unjan tuasan (Sumatera Utara), onjen (Madura) dan romping (Sulawesi). Rumpon di Indonesia merupakan rumpon dengan skala kecil dan sederhana yang umumnya dibuat dari bahan tradisional, ditempatkan
14 pada jarak 5-10 mil laut dari pantai dan umumnya tidak lebih dari 10-20 mil dari pangkalan terdekat (Mathews et al, 1996 vide Jeujanan, 2008).
2) Jenis-jenis rumpon Berdasarkan tempat pemasangan dan pemanfaatan rumpon menurut SK Mentan No. 51/Kpts/IK.250/1/97, rumpon dikategorikan menjadi 3 jenis yaitu : (1) Rumpon perairan dasar yang merupakan alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan di dasar perairan laut (2) Rumpon perairan dangkal yang merupakan alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan di perairan laut dengan kedalaman sampai 200 meter (3) Rumpon perairan dalam yang merupakan alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan di perairan laut dengan kedalaman lebih dari 200 meter Kategori rumpon lainnya adalah kategori rumpon menurut Martasuganda (2008). Kategori rumpon tersebut yaitu : (1) Rumpon permukaan Rumpon permukaan adalah rumpon yang dipasang di permukaan perairan secara menetap atau dihanyutkan. Rumpon ini terdiri dari pelampung, atractor, pemberat dan tali. Pelampung rumpon permukaan berada di atas permukaan air, sedangkan bagian lainnya berada di bawah permukaan air. (2) Rumpon kolom perairan Rumpon ini pada prinsipnya sama dengan rumpon permukaan, hanya saja pelampung rumpon jenis ini ditenggelamkan 10 sampai 50 meter di bawah permukaan air. Kelebihan rumpon ini adalah tidak mengganggu jalur pelayaran dan aman dari pencurian atau pemotongan, namun memiliki kelemahan kesulitan menentukan posisinya. (3) Rumpon dasar Rumpon dasar merupakan rumpon yang dipasang secara menetap di perairan dangkal sebagai pengganti terumbu karang. Rumpon ini hanya terdiri dari balok beton atau benda keras yang ditenggelamkan seperti becak, mobil, kapal dan lainnya.
15 Badan Litbang Perikanan (1992) menyatakan bahwa rumpon dapat dikelompokkan berdasarkan : (1) Posisi dari pemikat atau pengumpul (atractor), rumpon dibagi menjadi rumpon perairan permukaan, lapisan tengah dan dasar. Rumpon perairan permukaan dan lapisan tengah masing-masing terdiri dari dua jenis yaitu perairan dangkal dan perairan dalam (2) Kriteria protabilitas, dimana rumpon dikelompokkan menjadi rumpon tetap (statis) dan rumpon yang dapat dipindah-pindah (dinamis) (3) Tingkat ekonomi yang digunakan yaitu tradisional dan modern. Rumpon tradisional umumnya digunakan nelayan tradisional, sedangkan rumpon modern umumnya digunakan oleh perusahaan perikanan Menurut peneliti kategori rumpon kolom perairan menurut Martasuganda (2008) di atas jarang sekali digunakan di lapangan. Hal ini diduga dari kondisi nelayan Indonesia yang mayoritas nelayan tradisional yang belum memiliki kemampuan yang cukup untuk membeli dan mengoperasikan peralatan pendeteksi bawah air seperti sonar untuk mendeteksi keberadaaan rumpon tersebut. Seperti yang sudah disebutkan oleh Martasuganda bahwa rumpon jenis ini memiliki kelemahan yaitu kesulitan dalam penentuan posisinya. Badan Litbang Perikanan pada tahun 1992 juga telah mengelompokkan rumpon berdasarkan tingkat ekonominya. Badan Litbang Perikanan belum menjelaskan perbedaan antara rumpon tradisional dengan rumpon modern selain penggunanya. Menurut peneliti perbedaan antara rumpon tradisional dan modern terletak pada ukuran dan bahan yang digunakan. Ukuran pada rumpon modern lebih besar dibandingkan dengan rumpon tradisional. Bahan rumpon tradisional adalah batu untuk pemberat, daun kelapa sebagai atractor dan blong atau bambu sebagai pelampung, pelampung diberi tanda dengan bendera. Bahan rumpon modern adalah beton cor sebagai pemberat, daun kelapa sebagai atractor dan pelampungnya terbuat dari besi yang dilindungi cat, pelampungnya diberi bendera dan lampu. Rumpon modern jarang digunakan oleh nelayan tradisional karena biaya pembuatan yang lebih besar dan rumpon ukuran besar tidak cukup dibawa menggunakan kapal kecil milik nelayan tradisional.
16 3) Bagian-bagian rumpon Subani dan Barus tahun 1989 menyatakan bahwa rumpon laut dalam dan laut dangkal secara garis besar terdiri dari empat komponen utama yaitu pelampung (float), tali panjang (rope), pemikat ikan (atractor) dan pemberat (sinker). Hal ini sesuai dengan hasil kajian Tim Pengkaji Rumpon Institut Pertanian Bogor (1987) vide Jeujanan, 2008 yang mengemukakan bahwa persyaratan umum komponen-komponen dari konstruksi rumpon adalah : (1) Pelampung (float); mempunyai daya mengapung yang baik, konstruksi kuat, tahan terhadap gelombang, mudah dikenali dari jarak jauh dan bahan pembuatnya mudah diperoleh (2) Pemikat (atractor); mempunyai daya pikat yang baik terhadap ikan, tahan lama, mempunyai bentuk seperti posisi potongan vertikal dengan arah ke bawah dan terbuat dari bahan yang kuat, tahan lama dan murah (3) Tali-temali (rope); terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah busuk, harga murah, mempunyai daya apung yang cukup baik dan tidak bersimpul (4) Pemberat (sinker); bahannya murah, kuat dan mudah diperoleh, massa jenisnya besar, permukaannya tidak licin dan dapat mencengkram Soedharma (1994) vide Jeujanan (2008) menyatakan bahwa hal yang perlu diperhatikan pada rumpon adalah penggantian atractor secara berkala, hal ini dikarenakan atractor merupakan komponen
yang paling mudah rusak
dibandingkan komponen lainnya. Atractor yang sering digunakan adalah daun kelapa yang mempunyai daya tahan diperkirakan 3 sampai 4 minggu. Atractor yang terlalu lama diletakkan pada rumpon akan menyebabkan rumpon menjadi rusak secara bertahap sehingga semakin sedikit ikan yang berkumpul di sekitarnya.
2.4 Analisis Finansial Menurut Kadariah (1988) terdapat dua jenis analisis biaya yaitu analisis finansial dan analisis ekonomi. Analisis finansial merupakan analisis biaya yang dilihat dari sudut penanam modal, sedangkan analisis ekonomi dilihat dari sudut perekonomian secara keseluruhan.
17 Pada analisis finansial terdapat dua jenis pengeluaran yaitu pengeluaran untuk barang investasi dan biaya untuk produksi. Biaya produksi menurut Rosyidi (2009) merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha untuk dapat menghasilkan produk atau semua nilai faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk. Biaya produksi ini terbagi atas tiga jenis yaitu : 1) Biaya tetap/fixed cost (FC) Biaya tetap merupakan biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah produk yang dihasilkan atau biaya yang tidak berubah walaupun jumlah produk yang dihasilkan berubah. Biaya ini tetap harus dikeluarkan atau dibayarkan walaupun tidak ada produk yang dihasilkan. Contoh dari biaya tetap adalah sewa, asuransi, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan, bagi hasil, gaji, pajak dan alat tulis kantor. 2) Biaya variabel/variable cost (VC) Biaya variabel merupakan biaya yang dipengaruhi oleh jumlah produk yang dihasilkan atau biaya yang berubah sesuai dan searah dengan perubahan jumlah produk. Biaya ini tidak dikeluarkan atau dibayarkan jika tidak ada produk yang dihasilkan. Contoh dari biaya variabel adalah bahan mentah atau bahan baku, bahan bakar, penggunaan listrik, penggunaan air dan pengangkutan. 3) Biaya total/total cost (TC) Biaya total merupakan keseluruhan biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh pengusaha, sehingga biaya ini adalah hasil penjumlahan dari biaya tetap dengan biaya variabel. Penyusutan merupakan pengalokasian biaya investasi setiap tahun sepanjang umur ekomomis proyek atau kegiatan untuk memastikan modal terhitung dalam neraca rugi laba tahunan (Kadariah, 1988). Standar Akuntansi Keuangan (2007) vide Nurlaelani (2011) mendefinisikan penyusutan sebagai alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan pada pendapatan secara langsung maupun tidak langsung. Soemarso S.R (2005) vide Nurlaelani (2011) menyatakan bahwa semua aktiva tetap kecuali tanah akan menyusut.
18 Penyusutan dapat dihitung dengan berbagai metode yang dapat dikelompokan sebagai berikut (Nurlaelani, 2011): 1) Metode aktivitas (Activity Method) Metode aktifitas (activity method) juga disebut pendekatan beban variabel yang mengasumsikan bahwa penyusutan adalah fungsi dari penggunaan atau produktivitas bukan dari berlalunya waktu. 2) Metode garis lurus (Straight Line Method) Metode garis lurus mempertimbangkan penyusutan sebagai fungsi dari waktu, bukan fungsi dari penggunaan. Metode ini mengasumsikan bahwa asset terdepresiasi secara konstan setiap tahunnya selama umur manfaatnya. 3) Metode beban menurun (Decreasing Charge Method) Metode beban menurun (Decreasing Charge Method) yang seringkali disebut metode penyusutan dipercepat menyediakan biaya penyusutan yang lebih tinggi pada tahun tahun awal dan beban yang lebih rendah pada periode mendatang. Metode ini terbagi dua yaitu : (1) Metode jumlah angka tahun (Sum Of The Year Digits) adalah yang menghasilkan beban penyusutan yang menurun berdasarkan pecahan yang menurun dari biaya yang dapat disusutkan. (2) Metode saldo menurun adalah metode yang menggunakan tarif penyusutan berupa beberapa kelipatan dari metode garis lurus. 4) Metode penyusutan khusus (1) Metode Kelompok dan Gabungan merupakan metode dimana beberapa akun aktiva seringkali disusutkan dengan satu tarif. Metode kelompok sering digunakan apabila aktiva bersangkutan cukup homogen dan memiliki masa manfaat yang hampir sama. Pendekatan gabungan digunakan apabila aktiva bersifat heterogen dan memiliki umur manfaat yang berbeda. (2) Metode campuran atau kombinasi dimana selain metode penyusutan diatas, perusahaan bebas mengembangkan metode penyusutan sendiri yang khusus atau dibuat khusus.
19
3 METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian lapang dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan September 2010 dengan tempat penelitian di PPN Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat (Lampiran 1).
3.2 Bahan dan Alat Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data fasilitas pelayanan penyedia kebutuhan melaut di PPN Palabuhanratu, data sekunder mengenai jasa penyedia kebutuhan melaut di PPN Palabuhanratu dan peta PPN Palabuhanratu. Alat penelitian menggunakan kuesioner yang digunakan untuk pengumpulan data primer terhadap responden pengelola (UPT) PPN Palabuhanratu, nelayan pancing rumpon dan pengelola fasilitas terkait.
3.3 Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Aspek yang diteliti adalah aspek fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan perikanan. Pada aspek tersebut telah diteliti mengenai fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan perikanan yang terkait dengan usaha pancing rumpon yang ada di PPN Palabuhanratu. Data atau informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui kondisi aktual fasilitas dan kepelabuhanan dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung yang didukung dengan dilakukannya wawancara langsung terhadap pihak terkait. Data dan informasi terkait besaran biaya pemanfaatan fasilitas dan penanganan kepelabuhanan yang dikeluarkan oleh pelaku kegiatan di pelabuhan didapatkan dari wawancara dengan pihak terkait dan mengumpulkan data sekunder. Metode pengumpulan data dan informasi penelitian yang dilakukan, selengkapnya digambarkan sebagai berikut : 1
Pengamatan : 1) Pengamatan terhadap jumlah dan fasilitas apa saja yang terkait usaha perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu.
20 2) Mengamati kondisi dari fasilitas yang terkait usaha perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu dan seberapa besar kapasitas fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku perikanan pancing rumpon. 3) Pengamatan terhadap jumlah dan pelayanan apa saja yang terkait usaha perikanan pancing rumpon yang tersedia di PPN Palabuhanratu. 4) Mengamati kondisi pelayanan yang terkait usaha perikanan pancing rumpon yang ada di PPN Palabuhanratu dan seberapa besar kapasitas pelayanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku perikanan pancing rumpon.
2
Wawancara : Wawancara dilakukan dengan bantuan kuesioner terhadap pihak pengelola
PPN Palabuhanratu, pihak pengelola fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan dan nelayan pancing rumpon. Jumlah responden yang diambil ditentukan dengan metode purposive sampling, dimana jumlah responden yang dipilih dianggap sudah mampu menjawab tujuan penelitian ini. Jumlah responden yang diwawancarai dan hal-hal yang ingin diketahui dari masing-masing responden yaitu: 1) Lima orang responden dari pihak pengelola PPN Palabuhanratu. Hal yang ingin diketahui melalui wawancara ini adalah fasilitas dan pelayanan apa saja yang ada di PPN Palabuhanratu yang terkait dengan perikanan pancing rumpon, jumlah dan ukuran masing-masing fasilitas, siapa yang mengelola fasilitas dan pelayanan tersebut, kendala yang dihadapi dan program perbaikan atau pengembangan yang dilakukan terhadap fasilitas dan pelayanan tersebut untuk meningkatkan kegiatan perikanan pancing rumpon ini. 2) Dua orang reponden dari masing-masing pihak pengelola fasilitas dan pelayanan yang terkait dengan usaha perikanan pancing rumpon. Hal yang ingin diketahui melalui wawancara ini adalah jumlah dan ukuran fasilitas, kapasitas fasilitas, kapasitas produksinya, pelayanan apa saja yang diberikan terkait fasilitas tersebut, sistem pengelolaan dari fasilitas dan pelayanan ini, bagaimana sistem operasi fasilitas dan pelayanan tersebut,
21 harga yang harus dikeluarkan oleh nelayan untuk dapat memanfaatkan fasilitas dan pelayanan tersebut dan sistem pembayarannya, serta program perbaikan dan pengembangan terhadap fasilitas dan pelayanan tersebut yang sudah dan akan dilakukan oleh pengelola. Selain itu juga ingin diketahui kendala yang dialami pihak penyedia dalam pengelolaan fasilitas dan pelayanan tersebut. 3) Sepuluh orang responden dari pihak nelayan pancing rumpon untuk mengetahui berapa lama trip dari perikanan pancing rumpon, fasilitas dan pelayanan apa saja dan berapa besarnya yang digunakan oleh perikanan pancing rumpon, bagaimana proses dalam memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan ini, kendala yang ada dalam pemanfaatannya dan biaya yang harus dikeluarkan dalam pemanfaatannya. Untuk penilaian pelayanan dilakukan wawancara dengan 30 orang nelayan pancing rumpon. Berbeda dengan tingkat pemanfaatan fasilitas yang bergantung kepada kapasitas produksi fasilitas dalam satuan waktu tertentu dan jumlah penggunaan oleh perikanan pancing rumpon pada satuan waktu yang sama, penilaian tingkat pelayanan bergantung kepada penilaian responden terhadap pelayanan yang diberikan oleh pengelola fasilitas terkait. Ketegori tingkat pelayanan yang diberikan kepada responden nelayan pancing rumpon tersebut meliputi beberapa karegori penilaian yaitu : sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik dan tidak baik. Pada penelitian ini, pada setiap jenis responden diasumsikan bahwa kemampuan penafsiran terhadap kategori tingkat pelayanan dari masing-masing pelayanan fasilitas adalah homogen. Penilaian oleh responden nelayan pancing rumpon dilakukan terhadap tingkat pelayanan fasilitas dermaga (tambat kapal, pendaratan dan memuat perbekalan melaut), kolam pelabuhan (labuh kapal), TPI (pelelangan atau pemasaran hasil tangkapan), instalasi air bersih (pengadaan air bersih), instalasi BBM (pengadaan BBM), perusahaan penanganan dan pendistribusian tuna (pemasaran hasil tangkapan tuna), pasar ikan (pemasaran hasil tangkapan), kantor pengelola PPN Palabuhanratu (pusat informasi dan bantuan), syahbandar (pembuatan surat perizinan), docking (pembuatan atau perbaikan kapal), bengkel
22 (perbaikan mesin dan pembuatan atau perbaikan knalpot) dan toko logistik (pengadaan bahan kebutuhan melaut) di lapangan.
3
Pengumpulan Data sekunder Data sekunder didapatkan dari beberapa instansi terkait yaitu Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi, pengelola PPN Palabuhanratu dan perusahaan penyedia fasilitas dan pelayanan di Palabuhanratu. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari : 1) Data utama (1) Data primer : -
Kebutuhan perbekalan melaut perikanan pancing rumpon yang ada di PPN Palabuhanratu
-
Kebutuhan fasilitas dan pelayanan oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu
-
Ketersediaan
fasilitas
dan
pelayanan
tersebut
di
PPN
Palabuhanratu -
Kondisi fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan tersebut di PPN Palabuhanratu
-
Harga yang harus dibayarkan untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan tersebut
-
Kemampuan pengguna (nelayan pancing rumpon) fasilitas dan pelayanan dalam memanfaatkannya
(2) Data sekunder -
Besaran produksi hasil tangkapan dalam usaha pancing rumpon selama 5 tahun terakhir (2005-2009)
-
Data armada penangkapan di PPN Palabuhanratu tahun 2005-2009
-
Jumlah fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan yang ada di PPN Palabuhanratu tahun 2009
-
Kabupaten Sukabumi dalam Angka tahun 2009
2) Data tambahan (1) Data primer -
Mata pencaharian selain sebagai nelayan
23 (2) Data sekunder -
Peta daerah penelitian
-
Keadaan geografis dan topografis PPN Palabuhanratu dan Kabupaten Sukabumi
-
Unit penangkapan lainnya di PPN Palabuhanratu
3.4 Analisis Data Analisis kondisi fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan dilakukan secara deskriptif dan menggunakan analisis gambar dan perhitungan rata-rata dan kisaran dalam penyajian tabel sesuai dengan fakta keadaan di lapangan. Fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan yang dianalisis adalah dermaga, kolam pelabuhan, instalasi BBM, TPI, instalasi air bersih, pengadaan es, docking, syahbandar perikanan, pasar ikan, bengkel dan toko logistik. Analisis terhadap fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi aktual dari fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan dan untuk mendapatkan besarnya kapasitas kerja dari fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan tersebut. Analisis pemanfaatan fasilitas dilakukan terhadap fasilitas dermaga, kolam pelabuhan, TPI, instalasi air bersih, instalasi BBM, pengadaan es, perusahaan penanganan dan pendistribusian tuna, pasar ikan, kantor pengelola PPN Palabuhanratu, syahbandar perikanan, docking, bengkel dan toko logistik. Berikut ini adalah rumus perhitungan tingkat pemanfaatan (TP) fasilitas :
Keterangan : TP = Tingkat pemanfaatan fasilitas PA = Pemakaian aktual fasilitas oleh nelayan pancing rumpon KP = Kapasitas produksi fasilitas
Biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan yang dikeluarkan oleh perikanan pancing rumpon pada skripsi ini dihitung berdasarkan analisis finansial. Analisis ini akan mengkaji beberapa hal yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perikanan pancing rumpon untuk melakukan usaha penangkapan ikan, biaya yang dikeluarkan untuk memanfaatkan masing-masing fasilitas atau pelayanan kepelabuhanan yang terdapat di PPN Palabuhanratu dan perbandingan biaya
24 pemanfaatan fasilitas dan pelayanan tersebut terhadap biaya untuk melakukan usaha penangkapan ikan. Pada analisis finansial ini pertama-tama dihitung biaya yang dikeluarkan oleh perikanan pancing rumpon untuk melakukan usaha penangkapan ikan dalam satu tahun yaitu tahun 2010. Sesuai dengan penjelasan pada sub bab 2.4 pengeluaran yang dikeluarkan pancing rumpon untuk melakukan usaha penangkapan ikan terdiri dari pengeluaran untuk investasi dan biaya produksi. Pada analisis finansial di dalam skripsi ini ditambahkan komponen biaya pinjaman, karena dalam memulai, melanjutkan atau mempertahankan usaha terkadang dilakukan peminjaman dana. Biaya produksi terdiri dari biaya tetap, biaya variabel dan biaya total. Biaya total dihitung dengan rumus sebagai berikut :
TC = TFC + TVC Keterangan : TC = total cost/biaya total TFC = total fixed cost/jumlah biaya tetap TVC = total variabel cost/jumlah biaya variabel Sumber : Rosyidi (2009)
Perhitungan biaya penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus. Sesuai dengan penjelasan pada sub bab 2.4 metode garis lurus dihitung konstan sepanjang umur teknis barang investasi. Perhitungan penyusutan dilakukan dengan rumus :
Biaya penyusutan = Nilai investasi awal : umur teknis Sumber : Nurlaelani (2011)
Pada biaya investasi, biaya tetap dan biaya variabel terdapat beberapa biaya yang berhubungan dengan pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan oleh perikanan pancing rumpon. Biaya-biaya tersebut dikelompokkan menjadi biaya pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan, sehingga dapat juga diketahui persentase perbandingan biaya pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan yang termasuk biaya investasi terhadap keseluruhan biaya investasi; persentase perbandingan biaya pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan yang termasuk biaya tetap terhadap keseluruhan biaya tetap;
25 persentase
perbandingan
biaya
pemanfaatan
fasilitas
dan
pelayanan
kepelabuhanan yang termasuk biaya variabel terhadap keseluruhan biaya variabel dan persentase perbandingan biaya pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan yang termasuk biaya produksi terhadap keseluruhan biaya produksi total yang dikeluarkan oleh perikanan pancing rumpon. Biaya pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan adalah biaya investasi, biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh nelayan pemilik atau pengusaha perikanan pancing rumpon dalam melakukan usaha penangkapan pancing rumpon yang menggunakan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan di PPN Palabuhanratu sebagai akibat keberadaan pelabuhan tersebut. Biaya-biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan itu adalah sebagai berikut (Tabel 2) :
Tabel 2 Biaya-biaya terkait pemanfaatan faslitas dan pelayanan kepelabuhanan oleh usaha perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu Jenis-jenis biaya pemanfaatan fasilitas dan Fasilitas dan pelayanan terkait pelayanan 1. Tambat labuh Dermaga 2. Pas kebersihan Kolam pelabuhan 3. Pembelian air bersih Instalasi air bersih 4. Pembelian BBM Instalasi BBM 5. Pembuatan kapal Docking 6. Perawatan dan perbaikan kapal 7. Perawatan dan perbaikan mesin Bengkel 8. Pembutan perizinan (SIB, SIUP, SIPI dan Syahbandar perikanan pas tahunan kapal) Toko bahan alat penangkapan 9. Pembelian serok atau kedai pesisir Perhitungan analisis finansial di atas diperlihatkan pada Lampiran 7. Pada perhitungan ini biaya yang digunakan adalah biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh perikanan pancing rumpon, biaya tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan nelayan pancing rumpon.
26
4 KEADAAN UMUM 4.1 Keadaan Umum Daerah Kabupaten Sukabumi 4.1.1 Keadaan geografis dan topografis Kabupaten Sukabumi berada di Propinsi Jawa Barat dengan jarak tempuh 96 km dari Bandung (ibukota Propinsi Jawa Barat) dan 119 km dari Jakarta (ibukota Negara Indonesia). Wilayah Kabupaten Sukabumi secara geografis terletak diantara 60 57` - 70 25` LS dan 1060 49` - 1070 00` BT. Kabupaten Sukabumi memiliki luas daerah 4.128 km2 (BPS Kabupaten Sukabumi, 2010a) Selanjutnya BPS Kabupaten Sukabumi tahun 2010 menyatakan bahwa Kabupaten Sukabumi berbatasan dengan Kabupaten Bogor di sebelah utara, Samudera Indonesia di sebelah selatan, Kabupaten Lebak dan Samudra Indonesia di sebelah barat dan Kabupaten Cianjur di sebelah timur. Kabupaten Sukabumi merupakan daerah yang beriklim tropis dimana suhu udara di Kabupaten Sukabumi berkisar antara 20º-30ºC dan kelembaban udaranya berkisar antara 85% sampai 89%. Curah hujan rata-rata tahunan di Kabupaten Sukabumi adalah sebesar 2.805 mm dengan hari hujan 144 hari. Curah hujan di Kabupaten Sukabumi bagian utara berkisar antara 3.000-4.000 mm/tahun, sedangkan curah hujan antara 2.000-3.000 mm/tahun terdapat di Kabupaten Sukabumi bagian selatan (Pemda Kabupaten Sukabumi, 2010b). Keadaan topografis wilayah Kabupaten Sukabumi pada umumnya meliputi dataran rendah dengan beberapa bukit kecil di daerah bagian selatan dan barat. Daerah ini merupakan daerah yang memiliki pantai karena berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Keadaan yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia membuat daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki potensi perikanan tangkap yang baik, dengan jangkauan daerah penangkapan yang luas (BPS Kabupaten Sukabumi, 2010a). Selain itu menurut BPS Kabupaten Sukabumi (2010a) sebagian besar daerah pantai di Kabupaten Sukabumi membentuk teluk yang menyebabkan daerah tersebut terlindung dari gelombang laut Samudera Indonesia yang cukup besar sehingga keberadaan PPN Palabuhanratu sebagai sentral kegiatan perikanan
27 tangkap pada saat ini sudah sangat sesuai dengan kondisi geografi pantai berupa teluk tersebut. Selanjutnya BPS Kabupaten Sukabumi menyatakan bahwa daerah Kabupaten Sukabumi juga terdiri dari daerah yang bergunung (Gunung Salak dengan ketinggian 2.211m dan Gunung Gede dengan ketinggian 2.958m) di daerah bagian utara dan tengah. Adanya daerah pegunungan ini membuat jalur transportasi ke dan dari ibukota negara (Jakarta) dan sekitarnya harus melalui pegunungan tersebut. Hal ini membuat jalur yang dilalui merupakan tanjakan dan turunan yang cukup tajam, sehingga perjalanan tidak bisa dilakukan dengan kecepatan tinggi dan memakan waktu yang cukup lama. Produk perikanan merupakan produk yang sangat rentan terhadap pembusukan dan kerusakan, sehingga dalam pendistribusian melalui jalur seperti di atas distributor harus sangat memperhatikan kemasan dan suhu produk perikanan yang didistribusikan. Adanya bentuk topografis yang beragam itu membuat Kabupaten Sukabumi memiliki pariwisata yang beragam pula seperti wisata bahari, arung jeram dan perkebunan. Wisata bahari di Kabupaten Sukabumi dapat berupa pantai berpasir, karang, memancing, surfing dan wisata makanan hasil perikanan. Pariwisata yang menjanjikan tersebut membuat banyak didirikannya penginapan dan restoran di sepanjang pantai di Kabupaten Sukabumi.
4.1.2 Keadaan penduduk, pendidikan dan rumah tangga perikanan 1) Penduduk Menurut laporan BPS Kabupaten Sukabumi tahun 2009 jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi tahun 2009 mencapai 2.328.804 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 1.185.833 laki-laki (50,9%) dan 1.142.971 perempuan (49,1%), dengan rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2009 sebesar 104 yang artinya pada setiap 104 laki-laki terdapat 100 perempuan. Kepadatan penduduk Kabupaten Sukabumi pada tahun 2009 adalah sebesar 559 orang per km2. Hal tersebut mengartikan bahwa pada setiap 1 km² di Kabupaten Sukabumi dihuni oleh 559 orang (BPS Kabupaten Sukabumi, 2010a). Penduduk yang terdapat di Kabupaten Sukabumi jika dikelompokkan berdasarkan umurnya adalah sebagai berikut (Tabel 3) :
28 Tabel 3 Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 Kelompok Jumlah Persentase Kelompok Jumlah Persentase umur (orang) (%) umur (orang) (%) ≤4 266.132 11,4 40-44 167.712 7,2 5-9 221.163 9,5 45-49 140.590 6,0 10-14 265.428 11,4 50-54 115.666 5,0 15-19 189.441 8,1 55-59 80.545 3,5 20-24 153.651 6,6 60-64 62.915 2,7 25-29 186.616 8,0 65-69 47639 2.05 30-34 159.349 6,8 70-74 34234 1.47 35-39 185.927 8,0 ≥ 75 51796 2.22 Jumlah 2.328.804 100,0 Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2010a
Penduduk yang memiliki komposisi terbanyak di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 berdasarkan Tabel 3 dan Gambar 1 adalah kelompok umur ≤ 4 tahun dan 10-14 tahun dengan persentase masing-masing sebesar 11,4%. Jumlah kelompok umur yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Sukabumi ialah kelompok umur 60-64 tahun dengan jumlah 62.915 orang atau 2,7% dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Sukabumi.
300000
Jumlah (orang)
250000 200000 150000 100000 50000 0
Umur Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2010a (data diolah kembali)
Gambar 1 Diagram jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Sukabumi tahun 2009
29 Kecamatan dengan penduduk terbanyak menurut Tabel 4 di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 adalah Cisaat (4,6%), Cicurug (4,7%), Cibadak (4,5%) dan Palabuhanratu (4,0%). Kecamatan dengan penduduk terbanyak tersebut memiliki jumlah tenaga kerja potensial lebih banyak jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Jika kecamatan tersebut berada di wilayan pesisir maka tenaga potensial tersebut dapat dimanfaatkan untuk bekerja di bidang perikanan tangkap. Selain itu jumlah penduduk yang banyak merupakan pasar potensial bagi produksi perikanan tangkap, sehingga dapat diasumsikan bahwa Cisaat, Cicurug, Cibadak dan Palabuhanratu merupakan pasar potensial bagi produksi perikanan tangkap.
Tabel 4 Jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 Kecamatan
Jumlah (orang)
1. Bantargadung 2. Bojonggenteng 3. Caringin 4. Ciambar 5. Cibadak 6. Cibitung 7. Cicantayan 8. Cicurug 9. Cidadap 10. Cidahu 11. Cidolog 12. Ciemas 13. Cikakak 14. Cikembar 15. Cikidang 16. Cimanggu 17. Ciracap 18. Cireunghas 19. Cisaat 20. Cisolok 21. Curug kembar 22. Gegerbitung 23. Gunung guruh 24. Jampang kulon
38.374 31.664 44.095 36.414 105.140 25.737 50.026 108.735 19.343 54.954 17.974 49.381 38.554 73.043 64.259 22.279 44.262 31.029 107.428 62.538 31.169 38.754 46.789 41.202
P (%) 1,6 1,4 1,9 1,6 4,5 1,1 2,1 4,7 0,8 2,4 0,8 2,1 1,7 3,1 2,8 1,0 1,9 1,3 4,6 2,7 1,3 1,7 2,0 1,8
Kecamatan 25. Jampang tengah 26. Kabandungan 27. Kadudampit 28. Kalapanunggal 29. Kalibunder 30. Kebonpedes 31. Lengkong 32. Nagrak 33. Nyalindung 34. Pabuaran 35. Palabuhanratu 36. Parakansalak 37. Parungkuda 38. Purabaya 39. Sagaranten 40. Simpenan 41. Sukabumi 42. Sukalarang 43. Sukaraja 44. Surade 45. Tegalbuleud 46. Waluran 47. Warungkiara Jumlah
Keterangan : P = persentase penduduk per kecamatan Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2010a (data diolah kembali)
Jumlah (orang)
P (%)
66.250 37.605 48.220 40.298 27.516 28.544 29.712 76.991 45.528 39.935 94.266 38.890 32.377 41.742 49.656 48.066 44.566 37.345 76.988 70.665 32.877 25.835 56.993 2.328.804
2,8 1,6 2,1 1,7 1,2 1,2 1,3 3,3 1,9 1,7 4,1 1,7 1,4 1,8 2,1 2,1 1,9 1,6 3,3 3,0 1,4 1,1 2,5 100,0
30 2) Pendidikan Kabupaten Sukabumi memiliki prasarana pendidikan berupa taman kanakkanak (TK), sekolan dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dan Madrasah. Banyaknya sarana pendidikan yang tersedia tidak menjamin kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Kesadaran masyarakat Kabupaten Sukabumi terhadap pentingnya pendidikan masih sangat rendah, hal ini terbukti dari banyaknya penduduk Kabupaten Sukabumi yang memilih untuk menyuruh anak mereka bekerja membantu ekonomi keluarga dibandingkan bersekolah (Pemda Kabupaten Sukabumi, 2010b) Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2009 memberikan anggaran dana pendidikan sebesar Rp 535.000.000,00. Dana tersebut akan dialokasikan kepada beasiswa murid dari keluarga miskin, beasiswa putera daerah ke perguruan tinggi, meningkatkan kesejahteraan guru dan biaya operasional sekolah atau BOS (Desentralisasi, 2009). Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi juga sangat menyadari bahwa ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai menjadi faktor penentu keberhasilan pendidikan di suatu wilayah. Pemerintah Kabupaten Sukabumi berupaya menyediakan fasilitas pendidikan seperti pada Tabel 5 di bawah ini :
Tabel 5 Jumlah sekolah dan murid menurut jenis sekolah di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 Jumlah sekolah (unit) Jumlah murid (orang) Jenis sekolah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah 1. SD 1.164 22 1.186 268.068 4.061 272.129 2. SLTP 119 88 207 54.848 22.801 77.649 3. SLTA 22 33 55 12.425 4.784 17.209 4. SMK 10 52 62 4.314 15.164 19.478 Jumlah 1.315 195 1.510 339.655 46.810 386.465 Persentase (%) 87,1 12,9 100,0 87,9 12,1 100,0 Keterangan : SD = Sekolah negeri; SLTP = Selolah Lanjutan Tingkat Pertama; SLTA = Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; SMK = Sekolah Menengah Kejuruan Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2010a (data diolah kembali)
Prasarana sekolah di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 berjumlah 1.510 unit. Jenis sekolah yang paling banyak terdapat di Kabupaten Sukabumi tahun 2009
31 adalah SD dengan jumlah 1.186 unit, sedangkan jenis sekolah yang jumlahnya paling sedikit adalah SLTA sebanyak 55 unit. Pengelola sekolah di Kabupaten Sukabumi terdiri dari dua pihak yaitu pihak negeri (pemerintah) dan pihak swasta. Jumlah sekolah terbanyak berdasarkan pengelolanya adalah sekolah negeri yaitu sebanyak 1.315, sedangkan sekolah swasta hanya berjumlah 195 unit. Jenis sekolah negeri terbanyak adalah SD 1.164 unit, sedangkan sekolah negeri paling sedikit adalah SMK dengan jumlah 10 unit. Jenis sekolah swasta terbanyak berjumlah 88 unit yaitu SLTP, sedangkan jenis sekolah swasta paling sedikit adalah SD yang berjumlah 22 unit (BPS Kabupaten Sukabumi, 2010a). Jumlah murid dari keseluruhan sekolah yang terdapat di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 adalah 386.465 orang, yang terdiri dari murid sekolah negeri 339.655 orang (87,9%) dan 46.810 orang (12,1%) dari sekolah swasta. Jumlah murid terbanyak untuk sekolah negeri adalah berasal dari SD, sementara murid terbanyak untuk sekolah swasta berasal dari SLTP (BPS Kabupaten Sukabumi, 2010a). Selain jenis sekolah umum di atas, di Kabupaten Sukabumi juga terdapat sekolah yang berlandaskan agama Islam, yang dinamakan dengan madrasah. Jenis dan jumlah madrasah di Kabupaten Sukabumi terdapat pada Tabel 6 di bawah ini :
Tabel 6 Jenis dan jumlah madrasah di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 Persentase (%) Jenis madrasah Jumlah (unit) 7,0 1. Raudhatul Athfal 215 74,9 2. Diniah Awaliah 2.294 9,6 3. Ibtidaiyah 293 6,2 4. Tsanawiyah 189 2,3 5. Aliah 71 100,0 Jumlah 3.062 Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2010a (data diolah kembali)
Sekolah berlandaskan agam Islam (madrasah) di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 berjumlah 3.062 unit. Madrasah tersebut terdiri dari madrasah Raudhatul Athfal, Diniah Awaliah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliah. Jenis madrasah
32 dengan jumlah terbanyak adalah Madrasah Diniah Awaliah dengan jumlah 2.248 unit (74,9?%). Sekolah perikanan di Kabupaten Sukabumi terdapat di Kecamatan Palabuhanratu, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pelayaran Palabuhanratu. Jurusan yang terdapat di sekolah ini adalah Nautika Perikanan Laut (NPL), Teknika Perikanan Laut (TPL), Pengolahan Hasil Perikanan (PHP), Teknik Kendaraan Ringan/Otomotif (TKR) dan Nautika Kapal Niaga (NKN). Sekolah ini melakukan kerja sama dengan PT Harini Duta Ayu Jakarta, PT Mariana Pratama Jakarta, PT Angkasa Jakarta, PT Ocean Mitramas, PT Budi Agung, PT Mega Golden, PT Agung Jaya serta perusahaan yang ada di luar negeri seperti Jepang , Taiwan dan Singapore (Info Parahyangan, 2011).
3) Rumah tangga perikanan Terdapat dua kategori rumah tangga perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi yaitu rumah tangga pemilik dan rumah tangga buruh. Kategori ini belum termasuk rumah tangga perikanan lainnya seperti pedagang, pengolah ikan, penyedia kebutuhan melaut, produsen kapal dan lainnya (BPS Kabupaten Sukabumi, 2010a).
Tabel 7 Jenis dan jumlah rumah tangga pemilik dan buruh perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 Rumah tangga perikanan tangkap Jumlah (orang) Persentase (%) 1. Pemilik (RTP) 2.063 18,7 2. Buruh (RTBP) 8.988 81,3 Jumlah 11.051 100,0 Keterangan : RTP = Rumah Tangga Perikanan; RTBP = Rumah Tangga Buruh Perikanan Sumber : Statistik Kabupaten Sukabumi, 2010a (data diolah kembali)
Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa rumah tangga perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 berjumlah 11.051 rumah tangga. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap di atas dibagi kedalam dua kategori yaitu rumah tangga pemilik atau rumah tangga perikanan (RTP) dan rumah tangga buruh perikanan (RTBP). Jumlah rumah tangga pemilik perikanan tangkap tahun 2009 di
33 Kabupaten Sukabumi 2.063 RTP (18,7%), sedangkan rumah tangga buruh perikanan tangkap berjumlah 8.988 RTBP (81,3%). Selain rumah tangga perikanan di atas sebagai pelaku perikanan tangkap, terdapat jenis pelaku perikanan lainnya yaitu pengolah ikan. Pengolah ikan adalah anggota masyarakat perikanan yang melakukan usaha pengolahan ikan segar menjadi produk olahan dengan tujuan meningkatkan nilai jualnya. Jenis dan jumlah usaha pengolahan, pelaku dan produksinya terdapat pada Tabel 8 :
Tabel 8 Jumlah usaha pengolahan ikan di Kabupaten Sukabumi menurut jenis usaha dan pelaku tahun 2009 Rata-rata jumlah Pemilik (orang) Buruh Jenis usaha buruh per jenis atau usaha (unit) (orang) usaha (orang) 1. Ikan asin 64 275 4 2. Pindang 752 1.587 2 3. Bakso ikan 4 16 4 4. Abon ikan 2 29 14 5. Pengasapan ikan 1 6 6 6. Pengolahan ikan lain 2 27 13 Jumlah 825 1.940 Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2010a (data diolah kembali)
Pengolah ikan yang terdapat di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2009 terdiri dari pemilik usaha dan buruh yang bekerja di pabrik pengolahan ikan. Jumlah buruh pengolahan ikan di Kabupaten Sukabumi 1.940 orang, sedangkan jumlah pemilik usaha pengolahan 825 orang. Hal ini karena satu orang pemilik usaha pengolahan memiliki beberapa orang buruh dalam menjalankan usahanya (2 sampai dengan 14 orang buruh per usaha). Pada tahun 2009 jenis usaha pengolahan yang terdapat di Kabupaten Sukabumi adalah ikan asin, pindang, bakso ikan, abon ikan, pengasapan ikan dan pengolahan ikan lain. Jenis usaha pengolahan yang jumlahnya paling banyak di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 adalah pengolahan pindang dengan jumlah 752 unit (91,1%) dan pengolahan ikan asin sebanyak 64 unit (7,5%). Selain itu usaha pengolahan yang paling banyak menyerap tenaga kerja juga usaha pengolahan pindang dan ikan asin. Jumlah tenaga yang diserap masing-masing usaha tersebut yaitu 1.587 orang pada usaha pindang dan 275 orang pada usaha ikan asin.
34 4.1.3 Keadaan prasarana umum 1) Transportasi dan Komunikasi Transportasi yang tersedia dan berkembang di Kabupaten Sukabumi adalah transportasi darat, sementara transportasi udara tidak tersedia dan transportasi laut kurang berkembang karena terbatas dan bersifat insidental (digunakan sewaktuwaktu). Hal ini membuat peran transportasi di Kabupaten Sukabumi lebih bergantung kepada transportasi darat (BPS Kabupaten Sukabumi, 2010a). Menurut BPS Kabupaten Sukabumi (2010a) prasarana transportasi darat (jalan raya) di Kabupaten Sukabumi dikelola oleh beberapa instansi yaitu negara, propinsi, kabupaten dan desa. Jumlah prasarana untuk masing-masing instansi yaitu negara sepanjang 172.830 km, propinsi sepanjang 242.360 km, kabupaten sepanjang 1.752.285 km dan desa sepanjang 485.200 km. Sebanyak 72,9% panjang jalan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi telah diaspal, sisanya masih berupa batu/teleford (23,6%) dan jalan tanah (3,5%). Kondisi jalan aspal di Kabupaten Sukabumi yang baik dan sedang hanya sebesar 37,1%, sisanya 62,9% berada dalam kondisi sedang rusak, rusak dan rusak berat. Sarana transportasi atau kendaraan di Kabupaten Sukabumi terdapat pada Tabel 9 di bawah ini: Tabel 9 Jenis dan jumlah kendaraan di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 Persentase (%) Jenis Kendaraan Jumlah (unit) 1,8 1. Mobil Penumpang 534 1,7 2. Mobil Barang 532 0,1 3. Bus 25 96,5 4. Sepeda Motor 30.090 100,0 Jumlah 31.181 Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2010a (data diolah kembali)
Jenis kendaraan yang terdapat di Kabupaten Sukabumi adalah mobil penumpang, mobil barang, bus, dan sepeda motor. Kendaraan terbanyak di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 adalah sepeda motor yang berjumlah 30.090 unit atau 96,5%, sedangkan kendaraan dengan jumlah paling sedikit tahun 2009 di Kabupaten Sukabumi adalah jenis bus dengan jumlah 25 unit atau 0,1%. Sarana transportasi mobil barang yang terdapat di Kabupaten Sukabumi bagi perikanan tangkap berperan sebagai sarana pendistribusian hasil tangkapan dan
35 pengangkutan bahan kebutuhan melaut. Jika sarana transportasi mobil barang mencukupi dan dalam keadaan baik, maka kegiatan pendistribusian hasil tangkapan dan pengangkutan bahan kebutuhan melaut akan berjalan dengan baik. Hal itu dapat meningkatkan kegiatan perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi. Pada awalnya telekomunikasi yang tersedia di Kabupaten Sukabumi adalah pos. Sarana komunikasi yang disediakan pos adalah surat dan paket, pesan yang dikirim membutuhkan waktu beberapa hari untuk sampai kepada orang yang dituju. Hal ini membuat penduduk mencari alternatif sarana komunikasi lain yang lebih efektif, yaitu telepon dan telepon seluler. Dengan demikian sarana komunikasi yang terdapat di Kabupaten Sukabumi saat ini terdiri dari pos, telepon dan telepon seluler (BPPT Kabupaten Sukabumi, 2010). Sarana telepon yang disediakan oleh PT.Telkom belum mampu menjangkau seluruh
pelosok
wilayah
kecamatan
di
Kabupaten
Sukabumi.
Sarana
telekomunikasi yang sudah lebih menjangkau beberapa wilayah pelosok kecamatan Kabupaten Sukabumi adalah telepon seluler. Ada beberapa provider sambungan telepon seluler di Kabupaten Sukabumi yaitu Telkomsel, Indosat, Exelcom, TelkomFlexi dan Mobile-8 (BPPT Kabupaten Sukabumi, 2010). Telekomunikasi dalam kegiatan perikanan tangkap berperan mempermudah hubungan komunikasi jarak jauh. Hubungan komunikasi jarak jauh dapat terjadi pada kegiatan pendistribusian, pemesanan kebutuhan melaut, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan lainnya. Dengan adanya telekomunikasi hubungan komunikasi jarak jauh antar masyarakat perikanan tangkap seperti di atas akan lancar, sehingga kegiatan perikanan tangkap juga akan berjalan dengan lancar.
2) Air dan Listrik Penyaluran air bersih di Kabuapten Sukabumi telah diusahakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Perusahaan Daerah Air Minum merupakan perusahaan milik negara dan diatur oleh negara yang bertugas mengalirkan air bersih dari sumber air bersih kepada masyarakat (konsumen).
36 Jumlah air bersih yang didistribusikan oleh PDAM Kabupaten Sukabumi pada tahun 2009 adalah 4.526.459 m³ (BPS Kabupaten Sukabumi, 2010a). Air bersih tersebut dialirkan kepada beberapa jenis konsumen seperti pada Tabel 10 berikut ini :
Tabel 10 Jenis dan jumlah konsumen pengguna air bersih dari PDAM di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 Persentase (%) Jenis konsumen Jumlah (orang) 93,5 1. Rumah tangga tinggal 16.689 2,6 2. Niaga kecil 474 0,3 3. Niaga besar 46 2,5 4. Sosial 440 0,5 5. Instansi 89 0,4 6. Keran umum 67 0,1 7. Industri 21 0,1 8. TNI 23 Jumlah 17.849 100,0 Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2010b
Berdasarkan Tabel 10 di atas diketahui bahwa konsumen PDAM di Kabupaten Sukabumi terdiri dari rumah tangga tinggal, niaga kecil, niaga besar, sosial, instansi, keran umum, industri dan TNI. Jumlah dari keseluruhan jenis konsumen tersebut adalah 17.849 konsumen. Jenis konsumen PDAM yang paling banyak jumlahnya di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 adalah rumah tangga tinggal (93,5%), sedangkan jenis konsumen PDAM yang paling sedikit jumlahnya di Kabupaten Sukabumi adalah industri dan TNI (0,1%). Peranan PDAM bagi perikanan tangkap di pelabuhan perikanan adalah sebagai penyedia air bersih yang diperlukan dalam penanganan hasil tangkapan, pembuatan es balok, bahan kebutuhan melaut dan kebutuhan industri lainnya. Dengan adanya PDAM maka kebutuhan masyarakat perikanan akan air bersih dapat terpenuhi. Masyarakat perikanan tangkap dapat menghemat dana, tenaga dan waktu untuk mencari dan mengolah sumber air bersih. Pelayanan untuk pengadaan listrik Kabupaten Sukabumi diusahakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), dengan distribusi listrik pada tahun 2009 berjumlah 818.009.353 kwh. Listrik tersebut didistribusikan oleh PLN kepada 430.568 langganan di Kabupaten Sukabumi (BPS Kabupaten Sukabumi, 2010b).
37 Listrik berperan dalam menjalankan peralatan elektrik yang digunakan misalnya dalam pembuatan kapal, perbaikan kapal dan mesin, penanganan hasil tangkapan (coldstorage), mercu suar dan alat lainnya. Listrik juga berperan untuk penerangan di pelabuhan perikanan.
4.2 Keadaan Umum Perikanan Tangkap Kabupaten Sukabumi 4.2.1 Jenis dan produksi hasil tangkapan Jenis hasil tangkapan yang dominan tertangkap secara umum di perairan Kabupaten Sukabumi adalah cakalang, cucut gergaji, cucut martil, layang, layaran, setuhuk, layur, peperek, tembang, tongkol dan tuna (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi 2009). Hasil tangkapan tersebut didaratkan di beberapa kecamatan pesisir Kabupaten Sukabumi. dengan jumlah hasil tangkapan yang didaratkan berbeda-beda seperti pada Tabel 11 di bawah ini :
Tabel 11 Keragaman jumlah dan nilai hasil tangkapan didaratkan per kecamatan di Kabupaten Sukabumi tahun 2008 Kecamatan Jumlah (kg 103) Nilai (dalam jutaan rupiah) 1. Simpenan 125,5 5.090,2 2. Ciemas 135,6 745,8 3. Cikakak 0,0 0,0 4. Cibitung 24,8 136,1 5. Tegal buled 0,0 0,0 6. Ciracap 226,0 1.243,9 7. Surade 52,8 290,4 8. Cisolok 279,1 1.534,9 9. Palabuhanratu 6.593,0 36.261,4 Jumlah 66.776,8 45.302,7 Sumber : DKP Kabupaten Sukabumi, 2009 (data diolah kembali)
Kecamatan yang merupakan kecamatan dengan jumlah hasil tangkapan didaratkan terbanyak adalah Kecamatan Palabuhanratu. Hal ini diduga karena di Kecamatan Palabuhanratu terdapat PPN Palabuhanratu yang merupakan satusatunya pelabuhan perikanan tipe B di Kabupaten Sukabumi dan di pantai selatan Jawa Barat. Keberadaan PPN Palabuhanratu yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih memadai serta permintaan pasar yang tinggi menyebabkan armada
38 penangkapan ikan dari kecamatan Palabuhanratu maupun dari daerah lainnya mendaratkan hasil tangkapannya di Kecamatan Palabuhanratu. Menurut pemilik armada di Kabupaten Sukabumi alasan memilih mendaratkan hasil tangkapan di PPN Palabuhanratu adalah karena PPN Palabuhanratu memiliki fasilitas yang memadai, permintaan pasar yang tinggi dan sarana transportasi yang baik untuk pendistribusian hasil tangkapan ke luar daerah. Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa keberagaman jenis dan jumlah hasil tangkapan dapat dipengaruhi oleh jenis dan jumlah armada yang terdapat di masing-masing kecamatan, potensi pemasaran hasil tangkapannya, keadaan transportasi dan fasilitas yang tersedia.
4.2.2 Unit penangkapan ikan dan nelayan 1) Armada/kapal Armada penangkapan ikan yang beroperasi di Kabupaten Sukabumi menurut Pemda Kabupaten Sukabumi (2010a) terbagi atas perahu tanpa motor, motor tempel dan kapal motor seperti Tabel 12 di bawah ini :
Tabel 12 Jumlah armada penangkapan ikan di Kabupaten Sukabumi menurut kategori armada tahun 2009 Jenis armada Jumlah (unit) Persentase (%) 1. Perahu tanpa motor 224 14,2 2. Motor tempel 975 61,9 3. Kapal motor 376 23,9 Jumlah 1.575 100,0 Sumber : Pemda Kabupaten Sukabumi, 2010a (data diolah kembali)
Jumlah armada penangkapan ikan di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 adalah 1.575 unit. Jenis armada yang paling banyak terdapat di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 adalah armada motor tempel sebesar 975 unit atau 61,9% dari seluruh armada di Kabupaten Sukabumi. Armada dengan jumlah paling sedikit di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 adalah jenis armada perahu tanpa motor sebanyak 224 unit (14,2%).
39 2) Alat tangkap Alat penangkapan ikan di Kabupaten Sukabumi beragam jenis dan jumlahnya. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 13. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jenis alat penangkapan ikan yang dioperasikan di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 adalah alat tangkap payang, dogol, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang tetap, bagan rakit, bagan tancap, rawai tuna, pancing tonda, pancing ulur dan garpu.
Tabel 13 Jenis dan jumlah alat tangkap di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 Jenis alat tangkap Jumlah (unit) Persentase (%) 1. Payang 150 7,7 2. Dogol 24 1,2 3. Jaring insang hanyut 905 46,4 4. Jaring insang lingkar 9 0,5 5. Jaring insang tetap 106 5,4 6. Bagan rakit 154 7,9 7. Bagan tancap 54 2,8 8. Rawai tuna 350 17,9 9. Pancing tonda 100 5,1 10. Pancing ulur 84 4,3 11. Garpu 15 0,8 Jumlah 1.951 100,0 Sumber : Pemda Kabupaten Sukabumi, 2010a (data diolah kembali)
Jumlah alat penangkap ikan yang terdapat di Kabupaten Sukabumi adalah 1.951 unit. Jenis alat tangkap yang dominan digunakan oleh nelayan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2009 adalah jaring insang hanyut dengan jumlah 905 unit atau 46,4% dari keseluruhan jumlah alat penangkap ikan di Kabupaten Sukabumi.
3) Nelayan Nelayan yang terdapat di Kabupaten Sukabumi terbagi kedalam dua kelompok yaitu nelayan pemilik dan nelayan buruh (Tabel 14). Jumlah nelayan di Kabupaten Sukabumi tahun 2009 adalah 11.051 orang. Nelayan yang mendominasi di Kabupaten Sukabumi adalah nelayan buruh dengan jumlah 8.988 orang (81,3%), sedangkan nelayan pemilik berjumlah 2.063 orang (18,7%).
40 Tabel 14 Jumlah nelayan di Kabupaten Sukabumi menurut status nelayan tahun 2009 Jenis nelayan Jumlah (orang) Persentase (%) 1. Pemilik 2.063 18,7 2. Buruh a. Penuh 6.875 62,2 b. Sambilan utama 1.615 14,6 c. Sambilan tambahan 498 4,5 Jumlah 11.051 100,0 Sumber : Pemda Kabupaten Sukabumi, 2010a (data diolah kembali)
Nelayan buruh perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi terbagi menjadi tiga kelompok yaitu buruh penuh, buruh sambilan utama dan buruh sambilan tambahan. Nelayan buruh penuh adalah nelayan yang semua waktunya digunakan untuk bekerja menjadi buruh, nelayan buruh sambilan utama merupakan nelayan yang sebagian besar waktunya digunakan untuk bekerja sebagai buruh, sedangkan nelayan buruh sambilan tambahan adalah nelayan yang hanya memakai sedikit waktunya untuk bekerja sebagai buruh. Jumlah nelayan buruh penuh di PPN Palabuhanratu tahun 2009 memdominasi nelayan buruh, yaitu sebesar 6.875 orang. Jumlah tersebut mewakili 76,5% dari keseluruhan jumlah nelayan buruh di PPN Palabuhanratu yang berjumlah 8.988 orang. Jenis nelayan buruh sambilan utama dan sambilan tambahan masing-masing berjumlah 1.615 orang dan 498 orang.
4.2.3 Prasarana perikanan tangkap Prasarana perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi yang tersebar di 9 kecamatan pesisir yaitu Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Ciemas, Ciracap, Surade, Cibitung dan Tegalbuled. Prasarana tersebut adalah PPN Palabuhanratu di Kecamatan Palabuhanratu, PPI Cisolok di Kecamatan Cisolok, dan TPI di kecamatan lainnya (DKP Kabupaten Sukabumi, 2010). Tempat Pelelangan Ikan yang terdapat di Kabupaten Sukabumi yaitu TPI Simpenan di Kecamatan simpenan, TPI Ciwaru di Kecamatan Ciemas, TPI Ujung genteng di Kecamatan Ciracap, TPI Cikakak di Kecamatan Cikakak, TPI Ciracap di Kecamatan Ciracap, TPI Cibitung di Kecamatan Cibitung, TPI Tegalbuled di Kecamatan Tegalbuled, dan TPI Surade di Kecamatan Surade (DKP Kabupaten
41 Sukabumi, 2010). Namun, menurut Pane (2010a) prasarana perikanan tangkap atau pelabuhan perikanan yang tidak termasuk kedalam kategori PPS, PPN dan PPP dimasukkan ke dalam PPI sesuai kategori pelabuhan perikanan yang dikeluarkan oleh KKP. Dengan demikian, ketujuh TPI lainnya pada hakekatnya termasuk kategori PPI. Menurut DKP Kabupaten Sukabumi (2010) sebagian besar PPI di Kabupaten Sukabumi tersebut, dalam menjalankan aktifitasnya hanya memiliki dermaga, breakwater serta gedung pelelangan ikan. Hal ini berarti terdapat juga PPI yang hanya memiliki satu atau dua dari ketiga fasilitas tersebut. Fasilitas tersebut menurut DKP Kabupaten Sukabumi tercatat sedang dalam keadaan rusak. Mahyuddin (2007) mengungkapkan bahwa semua urusan pembangunan dan operasional PPI ditangani langsung oleh kepala cabang Dinas Kabupaten Sukabumi, sehingga operasional PPI tersebut belum optimal. Pengumpulan data statistik dilakukan tidak sempurna dan tidak ada petugas khusus untuk pengumpulan data statistik. Data statistik dikumpulkan langsung oleh kepala Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi. Untuk menunjang kegiatan pelelangan ikan, hanya PPN Palabuhanratu
yang operasional
pelelangannya dikelola oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Mandiri Sinar Laut (MMSL), sisanya dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kabupaten Sukabumi melalui Kepala Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan.
4.3 Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu 4.3.1 Sejarah dan keadaan organisasi PPN Palabuhanratu Departemen Kelautan dan Perikanan pada tahun 1989 membangun PPN Palabuhanratu yang dulu merupakan PPI Palabuhanratu. Pembangunan dilakukan dengan menggunakan dana pada tahap awal bersumber dari Asian Development Bank (ADB) dan Islamic Development Bank (ISDB). Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu mulai beroperasi pada tanggal 18 Februari 1993 setelah diresmikan oleh Presiden RI (PPN Palabuhanratu, 2010a). Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
berada di Kecamatan
Palabuhanratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi. Lokasi ini berada di daerah pesisir selatan Kabupaten Sukabumi yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Karena letaknya yang strategis ini, PPN Palabuhanratu
42 menjadi strategis sebagai pusat kegiatan perikanan tangkap di Kabupaten Sukabumi (PPN Palabuhanratu, 2010a). Keberadaan PPN Palabuhanratu telah banyak dirasakan manfaatnya oleh para pengguna jasa pelabuhan perikanan dan oleh masyarakat sekitar, karena PPN Palabuhanratu menampung dan memberi pelayanan bagi kegiatan masyarakat perikanan (produksi, pengolahan dan pemasaran), serta melakukan pembinaan kepada masyarakat perikanan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu merupakan pangkalan (fishing base) bagi armada penangkapan, menjamin kelancaran bongkar ikan hasil tangkapan, menyediakan suplai logistik bagi kapalkapal ikan (seperti air tawar, BBM dan es untuk perbekalan ke laut), tempat pemasaran hasil tangkapan dan lain-lain (PPN Palabuhanratu, 2010a). Pengelola suatu pelabuhan perikanan di Indonesia terbagi ke dalam Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Dirjen Perikanan Tangkap Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Perum Prasarana yang berada di bawah Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Unit pelaksana teknis menangani administrasi dan fasilitas publik terkait usaha penangkapan ikan di PPN Palabuhanratu, sedangkan Perum Prasarana menangani fasilitas komersial. Hasil pengamatan dan wawancara dengan pengelola PPN Palabuhanratu diketahui bahwa di pelabuhan ini tidak terdapat Perum Prasarana, hal ini membuat semua kegiatan dan fasilitas di PPN Palabuhanratu dikelola oleh pengelola PPN Palabuhanratu yang merupakan UPT PPN Palabuhanratu. Pengelola PPN Palabuhanratu menolak keberadaan Perum Prasarana di PPN Palabuhanratu. Susunan organisaasi UPT PPN Palabuhanratu mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.06/MEN/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan. Susunan organisasi tersebut (Gambar 2) terdiri dari : 1) Kepala Pelabuhan Perikanan Kepala Pelabuhan Perikanan bertugas mengawasi fasilitas produksi dan pemasaran hasil perikanan; pemanfaatan sumberdaya ikan untuk pelestarian; kelancaran kegiatan kapal perikanan; dan pelayanan kesyahbandaran.
43 2) Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program; urusan tata usaha dan rumah tangga; pelaksanaan dan koordinasi pengendalian lingkungan (yang meliputi keamanan, ketertiban, kebersihan, kebakaran, dan pencemaran di kawasan pelabuhan perikanan); pengelolaan administrasi kepegawaian; dan pelayanan masyarakat perikanan. 3) Seksi Pengembangan Seksi Pengembangan bertugas melakukan pembangunan, pemeliharaan pengembangan dan pendayagunaan terhadap sarana dan prasarana; pelayanan jasa dan fasilitasi usaha; pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; pemberdayaan masyarakat perikanan; dan koordinasi peningkatan produksi. 4) Seksi Tata Operasional Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran; fasilitasi pemasaran dan distribusi hasil perikanan; penyuluh perikanan; pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perikanan; pengelolaan sistem informasi; publikasi hasil riset produksi dan pemasaran hasil perikanan. Kepala PPN Palabuhanratu Kepala Sub Bag Tata Usaha
Kepala Seksi Pengembangan
Kepala Seksi Tata Operasional
Kelompok Jabatan Fungsional a
Sumber :PPN Palabuhanratu, 2010
Gambar 2
Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis di PPN Palabuhanratu tahun 2010
. 4.3.2 Sarana dan prasarana PPN Palabuhanratu Sarana dan prasarana PPN Palabuhanratu dikelompokkan menjadi tiga fasilitas yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Fasilitas yang termasuk ke dalam kategori-kategori tersebut yaitu (Tabel 15) :
44 Tabel 15
Jenis, jumlah, ukuran dan kondisi fasilitas yang terdapat di PPN Palabuhanratu tahun 2010 Jumlah Ukuran atau Fasilitas Kondisi (unit) satuan I. Fasilitas Pokok 1. Areal pelabuhan 1 Luas 10,29 ha Baik 2. Dermaga 1 1 Panjang 509 m Baik 3. Dermaga 2 1 Panjang 410 m Baik 4. Kolam 1 1 Luas 3 ha Baik 5. Kolam 2 1 Luas 2 ha Baik 6. Breakwater 1/utara 1 Panjang 125 m Baik 7. Breakwater 2/selatan 1 Panjang 294 m Baik 8. Breakwater baru timur 1 Panjang 200 m Baik 9. Breakwater baru barat 1 Panjang 50 m Baik 10. Alat bantu navigasi 2 Unit Baik 11. Alur masuk 1 Panjang 294 m Baik 12. Turap sungai 1 Panjang 200 m Baik 13. Krib penahan sedimen 2 Panjang 74 m Baik II. Fasilitas Fungsional 1. Gedung TPI 1 Luas 900 m2 Baik 2 2. UPT PPN Palabuhanratu 1 Luas 528 m Baik 3. Pasar ikan 1 Luas 352 m2 Baik 4. Lahan industri … … … 5. Tangki air 1 Volume 400 m3 Baik 6. Pompa air 4 Unit Baik 2 7. Rumah pompa 1 Luas 27 m Baik 8. Tangki BBM 2 Panjang 208 m Baik 9. Listrik + instalasi 1 82,50 KVA Baik 10. Genset + instalasi 2 95 KVA Baik 2 11. Gedung perbaikan jaring 1 Luas 500 m Baik 12. Tempat penjemuran dan 1 Luas 3000 m2 Baik perbaikan jaring 13. Balai pertemuan nelayan 1 Luas 150 m2 Baik 14. Radio SSB 2 Unit Baik 2 15. Pos Jaga 2 Luas 52 m Baik 16. Garasi alat berat 1 Luas 200 m2 Baik 17. Forklift 2 Unit Baik 18. Dump truck 1 Unit Baik 19. Truck folder crane 2 Unit Baik 20. Kendaraan operasional 9 Unit Baik 21. Jalan dalam komplek … m Baik 2 22. Laboratorium bina mutu 1 Luas 117 m Baik III. Fasilitas Penunjang 1. Rumah kepala pelabuhan 1 Luas 70 m2 Baik 2. Rumah pegawai 5 Luas 70 m2 Baik 2 3. Rumah pegawai 1 Luas 50 m Baik
45 Lanjutan Tabel 15 Fasilitas 4. Guest house 5. Mess operator 6. Mushola dan MCK 7. Tempat parkir 8. Billboard prakiraan cuaca
Jumlah (unit) 2 1 1 … 1
Ukuran atau satuan Luas 70 m2 Luas 190 m2 Luas 45 m2 m2 Unit
Kondisi Baik Baik Baik Baik Baik
Keterangan : … = Tidak tersedia data c Sumber : PPN Palabuhanratu, 2010
Fasilitas pokok yang terdapat di PPN Palabuhanratu pada tahun 2010 meliputi dermaga 1, dermaga 2, kolam pelabuhan 1, kolam pelabuhan 2, beberapa unit breakwater, krib, alur masuk dan alat bantu navigasi. Secara keseluruhan fasilitas pokok yang terdapat di PPN Palabuhanratu masih baik dan dapat digunakan, namun kolam pelabuhan 1 sudah dalam keadaan padat oleh kapal perikanan. Fasilitas fungsional PPN Palabuhanratu sangat beragam dan sebagian besar masih berfungsi dengan baik. Fasilitas fungsional yang dirasa masih kurang jumlahnya adalah lahan industri, karena industri perikanan yang terdapat di PPN Palabuhanratu hanya berupa perusahaan penanganan dan pendistribusian tuna dan layur dengan lahan yang terbatas sehingga bangunannya tidak bisa diperluas. Industri pengolahan hasil tangkapan belum terdapat di PPN Palabuhanratu. Fasilitas fungsional yang masih belum terdapat di PPN Palabuhanratu adalah pabrik es. Fasilitas penunjang yang terdapat di PPN Palabuhanratu meliputi rumah pegawai, guest house, mess operator, mushola, MCK, tempat parkir dan lainnya. Fasilitas-fasilitas ini masih dalam keadaan baik dan bisa digunakan. Fasilitas-fasilitas di atas ada yang dikelola oleh pengelola PPN Palabuhanratu secara langsung dan ada yang diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain oleh pengelola PPN Palabuhanratu. Pihak lain yang mengelola fasilitas PPN Palabuhanratu tersebut adalah KUD MMSL, koperasi Mina Nusantara dan perusahaan swasta.
46 5) Koperasi Unit Desa MMSL Menurut pengelola KUD MMSL, KUD ini merupakan satu-satunya KUD Mina yang terdapat di Kabupaten Sukabumi. Wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Palabuhanratu yang terdiri dari 7 desa yaitu Desa Pasir Suren, Desa Tonjong, Desa Cikadu, Desa Citarik, Desa Citepus, Desa Baniwangi dan Desa Cibodas. Koperasi ini dalam menjalankan kegiatannya mempunyai landasan hukum yaitu Perda Jabar No.25 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan pelelangan dan Surat Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Nomor:503/113/ Diskan/PPSTP/2008. Berdasarkan wawancara dengan pengelola KUD MMSL diketahui bahwa dalam menjalankan operasionalnya, KUD MMSL memiliki tiga sumber modal, yaitu modal sendiri yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan umum, cadangan resiko dan hibah/donasi. Untuk modal luar didapat dari dana MAP dan PT. BPR Kop Jabar. Selain dari kedua dana tersebut, pendanaan operasional KUD MMSL juga sebagian berasal dari Sisa Hasil Usaha (SHU) dari unit-unit usaha yang dimilikinya. Selanjutnya diketahui terdapat enam unit usaha yang sekarang dijalankan oleh KUD MMSL, diantaranya adalah unit TPI, unit pelayanan bahan bakar solar, unit bahan alat perikanan, unit pemasaran es balok, unit jasa listrik bekerjasama dengan PLN dan unit usaha jasa simpan pinjam. Unit usaha KUD MMSL yang mengelola fasilitas di PPN Palabuhanratu secara langsung adalah TPI, pelayanan bahan bakar solar, toko bahan alat perikanan dan pemasaran es balok. Hubungan kerjasama antara KUD MMSL dengan PPN Palabuhanratu dalam pengelolaan TPI adalah pembagian retribusi, sedangkan dalam pengelolaan bahan bakar solar dan toko bahan alat perikanan adalah penyewaan lahan. Pada pemasaran es balok tidak terdapat kerjasama antara KUD MMSL dengan PPN Palabuhanratu.
6) Koperasi Karyawan Mina Nusantara Berdasarkan hasil wawancara kepada pengelola PPN Palabuhanratu diketahui bahwa Koperasi Karyawan Mina Nusantara merupakan koperasi karyawan PPN Palabuhanratu. Koperasi karyawan ini mengelola beberapa
47 fasilitas PPN Palabuhanratu yaitu bangunan penanganan dan pendistribusian tuna, bangunan kantor administratif PT Paridi Asyudewi, setengah lahan docking, bangunan kedai pesisir dan bangunan pasar ikan dan resto. Fasilitas tersebut disewakan oleh koperasi karyawan kepada pihak lain. Biaya sewa fasilitas atau bangunan tersebut kemudian disetorkan kepada pengelola PPN Palabuhanratu sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara pengelola PPN Palabuhanratu dengan koperasi karyawanya.
7) Perusahaan swasta Perusahaan swasta yang bekerjasama dengan PPN Palabuhanratu dalam mengelola fasilitas antara lain PT Agro Global Bisnis (penanganan layur), PT Paridi Asyudewi (pengadaan BBM), PT Mekartunas Rayasejati (pengadaan BBM), CV Eko Mulyo (pengadaan air bersih). Bentuk kerjasama perusahaanperusahaan tersebut dengan PPN Palabuhanratu adalah penyewaan lahan dan bangunan di PPN Palabuhanratu.
4.3.3 Jenis dan produksi hasil tangkapan di PPN Palabuhanratu Komposisi jenis hasil tangkapan yang dominan didaratkan pada tahun 2009 di PPN Palabuhanratu adalah tuna, cakalang, cucut, tembang, layur dan tongkol, sedangkan komposisi jenis hasil tangkapan yang dominan masuk melalui jalur darat ke PPN Palabuhanratu adalah layur, eteman, tongkol, bandeng, cakalang dan swangi (PPN Palabuhanratu, 2010b). Hasil tangkapan yang bernilai ekonomis tinggi di PPN Palabuhanratu adalah tuna dan layur. Hal ini dikarenakan kedua hasil tangkapan tersebut memiliki nilai atau harga yang tinggi, banyak didaratkan di PPN Palabuhanratu dan dipasarkan lokal, ke daerah lain di Indonesia dan luar negeri dengan permintaan yang tinggi dari konsumen. Produksi hasil tangkapan di PPN Palabuhanratu terdiri dari hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Palabuhanratu dan ikan yang masuk melalui jalur darat ke PPN Palabuhanratu. Jumlah produksi dan pertumbuhan hasil tangkapan di PPN Palabuhanratu sepuluh tahun terakhir (2000–2009) terdapat pada Tabel 16 :
48 Tabel 16 Jumlah dan pertumbuhan produksi hasil tangkapan didaratkan dan masuk melalui jalur darat di PPN Palabuhanratu tahun 2000-2009 Didaratkan di PPN Masuk melalui jalur Jumlah Palabuhanratu darat Tahun Pt P (103kg) Pt (%) P (103kg) Pt (%) P (103kg) (%) 2000 2.505 1.010 3.515 2001 1.767 -29,5 1.737 72,0 3.504 -0,3 2002 2.890 63,6 985 -43,3 3.875 10,6 2003 4.105 42,0 521 -47,1 4.626 19,4 2004 3.368 -17,9 3.037 482,9 6.405 38,5 2005 6.601 96,0 5.873 93,4 12.474 94,8 2006 5.462 -17,3 4.472 -23,9 9.934 -20,4 2007 6.056 10,9 7.490 67,5 13.546 36,4 2008 4.581 -24,4 4.256 -43,2 8.837 -34,8 2009 3.950 -13,8 4.767 12,0 8.717 -1,4 R 4.128,5 12,19 3.414,8 63,59 7.543,3 15,87 K 1.767-6.601 521-7.490 - 3.515-13.546 Keterangan : P = produksi; Pt = pertumbuhan; R = rata-rata; K = kisaran Sumber : PPN Palabuhanratu, 2010b (data diolah kembali)
Keseluruhan produksi hasil tangkapan di PPN Palabuhanratu tahun 2009 adalah 8.717.000 kg. Produksi hasil tangkapan tahun 2009 di PPN Palabuhanratu tersebut di atas terdiri dari hasil tangkapan didaratkan di PPN Palabuhanratu sejumlah 3.950.000 kg (45,3%) dan dari hasil tangkapan yang masuk melalui jalur darat ke PPN Palabuhanratu sejumlah 4.767.000 kg (54,7%). Rata-rata produksi hasil tangkapan di PPN Palabuhanratu tahun 2000-2009 adalah 7.543,3 kg. Ratarata produksi hasil tangkapan didaratkan di PPN Palabuhanratu dan yang masuk melalui jalur darat ke PPN Palabuhanratu tahun 2000-2009 adalah 4.128,5 kg dan 3.414,8 kg. Rata-rata pertumbuhan produksi hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Palabuhanratu tahun 2000 sampai tahun 2009 adalah 12,19%. Rata-rata pertumbuhan produksi hasil tangkapan yang masuk melalui jalur darat ke PPN Palabuhanratu tahun 2000 sampai tahun 2009 adalah 63,59%. Keseluruhan produksi di PPN Palabuhanratu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 memiliki rata-rata pertumbuhan 15,87%.
49 16.000
Jumlah (103kg)
14.000
Didaratkan di PPN Palabuhanratu
12.000 10.000
Masuk melalui jalur darat
8.000 6.000
Produksi Keseluruhan
4.000 2.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tahun Sumber : PPN Palabuhanratu, 2010b (data diolah kembali)
Gambar 3 Grafik perkembangan jumlah produksi hasil tangkapan didaratkan dan masuk melalui jalur darat di PPN Palabuhanratu tahun 2000-2009 Berdasarkan Gambar 3 di atas diketahui bahwa perkembangan produksi keseluruhan hasil tangkapan di PPN Palabuhanratu tahun 2000 sampai tahun 2005 cenderung mengalami peningkatan, peningkatan paling tajam terjadi pada tahun 2005 yaitu 94,75%. Perkembangan cukup fluktuatif terjadi dari tahun 2005 sampai dengan 2007. Pada tahun 2008 dan tahun 2009 jumlah keseluruhan hasil tangkapan cenderung menurun, penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2008 dengan penurunan sebesar 34,76%. Perkembangan hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Palabuhanratu dari tahun 2000 sampai tahun 2005 adalah berfluktuatif yang cenderung meningkat, peningkatan paling tajam terjadi pada tahun 2005 sebesar 95,99%. Perkembangan jumlah hasil tangkapan yang didaratkan tahun 2006 sampai tahun 2009 adalah relatif berfluktuatif namun dengan kecenderungan menurun, dengan penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2008 sebesar 24,36%. Hasil tangkapan yang masuk melalui jalur darat tahun 2000 sampai tahun 2003 cenderung stabil berkisar antara 3.500.000 kg sampai dengan 4.500.000 kg, baru pada tahun 2005 dan tahun 2007 mengalami peningkatan yang tajam. Mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 jumlah ikan masuk melalui jalur darat ke PPN Palabuhanratu cenderung fluktuatif.
50 Tabel 17 Nilai produksi ikan di PPN Palabuhanratu tahun 2000-2009 Nilai produksi (dalam jutaan rupiah) Tahun Didaratkan di PPN Masuk melalui jalur Jumlah Palabuhanratu darat 2000 3.858 3.858 2001
4.793
-
4.793
2002
9.885
5.450
15.335
2003
15.273
2.881
18.154
2004
15.671
15.896
31.567
2005
32.154
34.032
66.186
32.551 38.696 42.563 56.736 25.217,9 3.858 - 56.735
29.097 49.924 35.589 52.919 28.223,5 2.881 - 52.919
61.648 88.620 78.152 109.655 47.796,8 3.858 - 109.655
2006 2007 2008 2009 Rata-rata Kisaran
Sumber : PPN Palabuhanratu, 2010b (data diolah kembali)
Berdasarkan Tabel 17 diketahui bahwa pada tahun 2009 nilai keseluruhan produksi hasil tangkapan adalah Rp 109.655.000.000,00. Nilai tersebut terdiri dari nilai hasil tangkapan didaratkan di pelabuhan sejumlah Rp 56.736.000.000,00 dan nilai produksi yang masuk melalui jalur darat sejumlah Rp 52.919.000.000,00. Nilai produksi hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Palabuhanratu tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 berkisar antara Rp 3.858.000.000,00 sampai dengan Rp56.736.000.000,00, dengan rata-rata Rp 25.271.900.000,00. Nilai produksi hasil tangkapan yang masuk melalui jalur darat ke PPN Palabuhanratu tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 berkisar antara Rp2.881.000.000,00 sampai dengan Rp52.919.000.000,00, dengan rata-rata Rp28.223.500.000,00. Perkembangan nilai produksi keseluruhan hasil tangkapan di PPN Palabuhanratu dari tahun 2000 sampai tahun 2009 berdasakan Gambar 4 cenderung meningkat, peningkatan paling tajam terjadi pada tahun 2005. Nilai hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Palabuhanratu dan nilai ikan yang masuk melalui jalur darat ke PPN Palabuhanratu sama-sama mengalami perkembangan yang cenderung meningkat dari tahun 2000 sampai tahun 2009.
51 100.000 90.000 Didaratkan di PPN Palabuhanratu
Nilai (Rp106)
80.000 70.000 60.000
Masuk melalui jalur darat
50.000 40.000 30.000
Keseluruhan produksil
20.000 10.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tahun Sumber : PPN Palabuhanratu, 2010b (data diolah kembali)
Gambar 4 Grafik perkembangan nilai produksi ikan di PPN Palabuhanratu tahun 2000-2009 4.3.4 Unit penangkapan ikan dan nelayan di PPN Palabuhanratu 1) Armada penangkapan ikan Armada penangkapan ikan yang terdapat di PPN Palabuhanratu dibedakan menjadi dua jenis yaitu perahu motor tempel (PMT) dan kapal motor (KM). Berdasarkan Tabel 18 diketahui keseluruhan armada penangkapan ikan di PPN Palabuhanratu tahun 2009 berjumlah 758 unit. Armada penangkapan ikan di PPN Palabuhanratu tersebut terdiri dari PMT sebanyak 364 unit (48,02%) dan KM sebanyak 394 unit (51,98%). Kisaran jumlah armada penangkapan ikan di PPN Palabuhanratu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 adalah 381 unit sampai dengan 852 unit. Ratarata jumlah armada pancing rumpon di PPN Palabuhanratu pada tahun tersebut adalah 603,80 unit. Jumlah PMT di PPN Palabuhanratu tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 berkisar antara 235 unit sampai dengan 531 unit, dengan ratarata 366,40 unit. Jumlah KM di PPN Palabuhanratu tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 berkisar antara 128 unit sampai dengan 394 unit, dengan rata-rata 237,40 unit.
52 Tabel 18 Jumlah armada penangkapan ikan menurut kategori armada di PPN Palabuhanratu tahun 2000-2009 Kategori Armada Tahun Jumlah (unit) Pertumbuhan (%) PMT (unit) KM (unit) 2000 235 181 416 2001 343 186 529 27,2 2002 317 135 452 -14,6 2003 253 128 381 -15,7 2004 266 264 530 39,1 2005 428 248 676 27,6 2006 511 287 798 18,0 2007 531 321 852 6,8 2008 416 230 646 -24,2 2009 364 394 758 17,3 Rata-rata 366,4 237,4 603,8 9,06 Kisaran 235 - 531 128 - 394 381 - 852 −24,2 - 39,1 Keterangan : PMT = perahu motor tempel; KM = kapal motor Sumber : PPN Palabuhanratu, 2010b (data diolah kembali)
900 800
Jumlah (unit)
700 600
PMT
500 KM
400
Jumlah kapal
300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tahun
Keterangan : PMT = perahu motor tempel; KM = Kapal motor Sumber : PPN Palabuhanratu, 2010b (data diolah kembali)
Gambar 5 Grafik perkembangan jumlah armada penangkapan ikan di PPN Palabuhanratu tahun 2000-2009 Berdasarkan Gambar 5 diketahui bahwa armada penangkapan ikan di PPN Palabuhanratu tahun 2000 sampai tahun 2001 mengalami peningkatan sebesar 27,16%. Tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 jumlah armada penangkapan ikan di PPN Palabuhanratu cenderung menurun, namun jumlah armada penangkapan
53 ikan di PPN Palabuhanratu kembali mengalami peningkatan dari tahun 2004 sampai tahun 2007. Pada tahun 2008 jumlah armada tersebut turun sebesar 24,18% dan kembali naik sebesar 17,34% tahun 2009. Perahu motor tempel di PPN Palabuhanratu dari tahun 2000 sampai tahun 2001 mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan dari tahun 2002 sampai tahun 2003. Armada PMT di PPN Palabuhanratu kembali meningkat dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2008 dan tahun 2009. Armada KM di PPN Palabuhanratu cenderung mengalami penurunan pada tahun 2000 sampai dengan 2003, namun dari tahun 2004 sampai dengan 2009 jumlah KM di PPN Palabuhanratu cenderung mengalami peningkatan.
2) Alat penangkapan ikan Jenis alat tangkap yang dioperasikan di PPN Palabuhanratu pada tahun 2009 yaitu payang, pancing ulur, jaring rampus, bagan, trammel net, gillnet, rawai, pancing tonda dan tuna longline (Tabel 19). Tabel tersebut berisi jenis dan jumlah alat tangkap yang terdapat di PPN Palabuhanratu tahun 2009 :
Tabel 19 Jenis dan jumlah alat tangkap di PPN Palabuhanratu tahun 2009 Alat tangkap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Jumlah (unit)
Pancing ulur Jaring rampus Payang Dogol Bagan Pancing tonda Gillnet Tuna longline Jumlah Kisaran
188 48 77 25 134 65 52 157 746 25 - 188
Persentase (%) 25,2 6,4 10,3 3,4 18,0 8,7 7,0 21,0 100,0 6,4 - 25,2
Sumber : PPN Palabuhanratu, 2010b (data diolah kembali)
Keseluruhan alat penangkapan ikan tersebut berjumlah 746 unit. Alat penangkapan yang dominan di PPN Palabuhanratu tahun 2009 berdasarkan Tabel 19 dan Gambar 6 adalah pancing ulur 188 unit (25,2%) , tuna longline 157 unit
54 (21,0%) dan bagan 134 unit (18,0%). Alat penangkapan ikan lainnya yang terdapat di PPN Palabuhanratu berjumlah di bawah 100 unit, alat tangkap tersebut adalah payang, jaring rampus, pancing tonda, dogol dan gillnet.
Tuna longline 21%
Pancing ulur 25%
Gillnet 7%
Jaring rampus 7%
Pancing tonda 9%
Payang 10% Bagan 18%
Dogol 3%
Sumber : PPN Palabuhanratu, 2010b (data diolah kembali)
Gambar 6 Persentase komposisi alat penangkapan ikan di PPN Palabuhanratu tahun 2009 3) Nelayan Nelayan yang terdapat di PPN Palabuhanratu meliputi nelayan asli PPN Palabuhanratu dan nelayan pendatang. Nelayan asli PPN Palabuhanratu merupakan nelayan yang berdomisili di wilayah Kecamatan Palabuhanratu, sedangkan nelayan pendatang merupakan nelayan yang berasal dari luar wilayah Kecamatan Palabuhanratu seperti Cisolok, Ujung genteng, Sibolga dan lainnya. Nelayan di PPN Palabuhanratu didominasi oleh nelayan asli PPN Palabuhanratu yang berdomisili wilayah sekitar PPN Palabuhanratu. Berdasarkan status kepemilikan unit penangkapan ikannya, nelayan terdiri dari nelayan pemilik dan nelayan pekerja (ABK). Nelayan pemilik adalah nelayan yang memiliki unit penangkapan ikan berupa kapal dan alat tangkap, sedangkan nelayan pekerja adalah nelayan yang tidak memiliki peranan dalam pembelian alat tangkap dan kapal melainkan hanya bekerja dan berperan dalam kegiatan operasi penangkapan saja.
55 Berdasarkan waktu kerjanya, nelayan dikelompokkan menjadi nelayan penuh dan nelayan sambilan utama. Nelayan penuh adalah nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan operasi penangkapan ikan, sedangkan nelayan sambilan utama adalah nelayan yang sebagian besar waktunya digunakan untuk melakukan operasi penangkapan ikan. Pekerjaan sambilan nelayan adalah bertani, berladang atau berkebun, tukang, buruh angkut dan lainnya. Nelayan di PPN palabuhanratu didominasi oleh nelayan penuh, hal ini dibuktikan dengan kegiatan mereka yang umumnya hanya di rumah jika tidak pergi melaut. Jumlah nelayan yang terdapat di PPN Palabuhanratu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 terdapat pada Tabel 20. Berdasarkan tabel tersebut diketahui nelayan di PPN Palabuhanratu pada tahun 2009 berjumlah 4.453 orang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2008 sebesar 14,18%. Hal tersebut sesuai dengan peningkatan jumlah armada penangkapan ikan yang beroperasi di PPN Palabuhanratu. Rata-rata jumlah nelayan di PPN Palabuhanratu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 adalah 3.623,70 orang, dengan kisaran jumlah nelayan antara 2.354 orang sampai 4.453 orang. Tabel 20 Perkembangan jumlah nelayan di PPN Palabuhanratu tahun 2000-2009 Tahun Jumlah Nelayan (orang) Pertumbuhan (%) 2000 2.354 2001 2.377 1,0 2002 2.519 6,0 2003 3.340 32,6 2004 3.439 3,0 2005 3.498 1,7 2006 4.363 24,7 2007 5.994 37,4 2008 3.900 -34,9 2009 4.453 14,2 Rata-rata 3.623,70 9,51 Kisaran 2.354 - 4.453 1,0 - 14,2 Sumber : PPN Palabuhanratu, 2010b (data diolah kembali)
Pertumbuhan rata-rata jumlah nelayan di PPN Palabuhanratu dari tahun 2000 sampai tahun 2009 adalah 9,51% (Gambar 7). Pertumbuhan tersebut terdiri dari peningkatan dan penurunan jumlah nelayan. Jumlah nelayan di PPN
56 Palabuhanratu dari tahun 2000-2007 cenderung meningkat setiap tahunnya. Penurunan jumlah nelayan terjadi pada tahun 2008 sebesar 34,9% dan kembali meningkat pada tahun 2009.
7000 6000
Jumlah (orang)
5000 4000 3000 2000 1000 0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Tahun Sumber : PPN Palabuhanratu, 2010b (data diolah kembali)
Gambar 7 Grafik perkembangan jumlah nelayan di PPN Palabuhanratu tahun 2000-2009 3.3.5 Daerah dan musim penangkapan ikan di PPN Palabuhanratu 1) Daerah penangkapan ikan Kapal milik nelayan yang berdomisili di PPN Palabuhanratu masih termasuk kapal tradisional, selain karena terbuat dari kayu dan tidak dilengkapi peralatan navigasi modern, juga karena ukurannya yang sebagian besar < 30 GT. Hal ini berpengaruh pada daya jelajah saat operasi penangkapan ikan. Daerah penangkapan ikan (DPI) yang menjadi tujuan nelayan PPN Palabuhanratu dalam operasi penangkapannya yaitu Teluk Palabuhanratu, Ujung Genteng, Bayah, Binuangeun, Cidaun, Ujung Kulon, Sumatera, Jawa Tengah dan Samudera Hindia (Tabel 21). Namun terdapat beberapa DPI yang paling sering menjadi tujuan nelayan PPN Palabuhanratu yaitu Teluk Palabuhanratu, Ujung Genteng dan Samudera Hindia.
57 Tabel 21 Daerah–daerah penangkapan ikan nelayan di PPN Palabuhanratu tahun 2009 Jenis/ukuran kapal
Jenis alat tangkap Payang
1. Perahu motor tempel (PMT)
Pancing ulur Rampus Trammel net Purse seine Bagan Gillnet
2. Kapal motor (KM) < 10 GT
Pancing ulur Rawai Trammel net Pancing tonda Payang
3. Kapal motor (KM) 11-20 GT
Gillnet Rawai Gillnet
4. Kapal motor (KM) 21-30 GT
Rawai Tuna longline Gillnet
5. Kapal motor (KM) > 30 GT
Rawai Tuna longline
Daerah penangkapan ikan Teluk Palabuhanratu, Ujung Genteng, Bayah, Binuangeun Teluk Palabuhanratu Teluk Palabuhanratu Teluk Palabuhanratu Teluk Palabuhanratu, Ujung Genteng Teluk Palabuhanratu Ujung Genteng, Cidaun, Ujung Kulon, Samudera Hindia Teluk Palabuhanratu, Ujung Genteng Teluk Palabuhanratu, Ujung Genteng Teluk Palabuhanratu, Ujung Genteng Samudra Hindia Teluk Palabuhanratu, Ujung Genteng, Bayah, Binuangeun Sumatera, Jawa Tengah, Ujung Genteng, Cidaun, Ujung Kulon, Samudera Hindia Sumatera, Jawa Tengah, Ujung Genteng, Cidaun, Ujung Kulon Sumatera, Jawa Tengah, Ujung Genteng, Cidaun, Ujung Kulon, Samudera Hindia Sumatera, Jawa Tengah, Ujung Genteng, Cidaun, Ujung Kulon Samudra Hindia Sumatera, Jawa Tengah, Ujung Genteng, Cidaun, Ujung Kulon, Samudera Hindia Sumatera, Jawa Tengah, Ujung Genteng, Cidaun, Ujung Kulon Samudra Hindia
Sumber: PPN Palabuhanratu, 2010b
2) Musim penangkapan ikan Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola PPN Palabuhanratu dan nelayan diketahui bahwa kegiatan perikanan tangkap di PPN Palabuhanratu tidak dilakukan setiap hari sepanjang tahun, hal ini tergantung pada cuaca dan musim penangkapan ikan. Musim penangkapan ikan yang dikenal masyarakat perikanan Palabuhanratu yaitu musim barat (Desember-Maret) dan musim timur (Juni-
58 Agustus). Peralihan antara kedua musim tersebut disebut oleh masyarakat PPN Palabuhanratu sebagai musim “Liwung”. Selanjutnya dijelaskan oleh pengelola PPN Palabuhanratu dan nelayan bahwa secara umum selama musim barat sering terjadi gelombang besar, angin sangat kencang, ombak yang besar dan hujan lebat. Hal tersebut membuat banyak nelayan PPN Palabuhanratu yang tidak melakukan aktifitas penangkapan ikan, terutama untuk kapal-kapal ukuran kecil (< 10GT). Berbeda ketika musim timur, keadaan perairan relatif lebih tenang, angin yang bertiup tidak terlalu kencang dan jarang terjadi hujan. Keadaan ini memungkinkan bagi nelayan untuk melaut dan biasanya merupakan puncak produksi ikan di PPN Palabuhanratu.
59
5 KONDISI AKTUAL PERIKANAN PANCING RUMPON, DAN FASILITAS DAN PELAYANAN KEPELABUHANAN TERKAIT DI PPN PALABUHANRATU 5.1 Kondisi Aktual Perikanan Pancing Rumpon di PPN Palabuhanratu Sebagaimana telah dikemukakan didalam sub sub bab 2.3.1, perikanan pancing rumpon yang terdapat di PPN Palabuhanratu merupakan perikanan pancing tonda yang dioperasikan di sekitar rumpon, sehingga masyarakat PPN Palabuhanratu mengenalnya dengan sebutan pancing rumpon. Menurut hasil wawancara dengan pihak pengelola PPN Palabuhanratu perikanan pancing rumpon pertama kali diperkenalkan di PPN Palabuhanratu pada tahun 2005 oleh nelayan pendatang dari Sulawesi yang membawa kapal pancing rumpon dan beroperasi di sekitar teluk Palabuhanratu. 1) Armada pancing rumpon Armada pancing rumpon di PPN Palabuhanratu merupakan armada baru yang berkembang dengan pesat, terbukti dari pertumbuhan jumlah armada yang lebih dari 30% per tahun (Tabel 22). Pertumbuhan jumlah armada pancing rumpon diduga terjadi sebagai akibat dari adanya ketertarikan yang tinggi dari nelayan karena melihat hasil tangkapan utama armada ini, yaitu ikan tuna yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan merupakan hasil tangkapan untuk diekspor dari PPN Palabuhanratu. Jumlah armada pancing rumpon dan pertumbuhannya di PPN Palabuhanratu tahun 2005 sampai tahun 2009 yaitu:
Tabel 22 Jumlah armada perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2005-2009 Tahun Jumlah armada pancing rumpon (unit) Pertumbuhan (%) 2005 9 2006 20 122,2 2007 29 45 2008 40 37,9 2009 65 62,5 Rata-rata 32,6 53,53 Kisaran 9 - 65 37,9 - 122,2 Sumber : PPN Palabuhanratu, 2010b (data diolah kembali)
60 Jumlah armada pancing rumpon di PPN Palabuhanratu pada awal keberadaannya tahun 2005 berjumlah 9 unit. Jumlah ini meningkat setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2009 jumlah armada pancing rumpon di PPN Palabuhanratu berjumlah 65 unit. Selama periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 jumlah armada pancing rumpon di PPN Palabuhanratu cenderung meningkat (Gambar 8). Peningkatan tersebut terjadi dengan pertumbuhan rata-rata 52,2% per tahun atau pada kisaran 37,9% sampai 122,2%. Peningkatan jumlah armada pancing rumpon paling tajam terjadi pada tahun 2009 yaitu meningkat sebesar 122,22%.
70
Jumlah (unit)
60 50 40 30 20 10 0 2005
2006
2007
2008
2009
Tahun Sumber : PPN Palabuhanratu, 2010b (data diolah kembali)
Gambar
8 Grafik perkembangan jumlah armada pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2005-2009
Kapal yang digunakan pada usaha perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu disebut juga sebagai kapal pancing rumpon. Kapal ini merupakan kapal motor yang terbuat dari kayu dengan ukuran kapal rata-rata 6 GT. Menurut perhitungan pada Tabel 23 diketahui ukuran tersebut berada pada kisaran 4,6 sampai 7,8 GT atau p x l x d (panjang, lebar dan tinggi/depth) berkisar 10,5 – 12,5 x 2,5 – 3,0 x 1,0 – 1,5 m³.
61 Tabel 23 Panjang, lebar dan tinggi (depth) kapal pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2009 GT Kelompok ukuran Panjang (m) Lebar (m) Tinggi/depth (m) 4,6 1 10,5 2,5 1,0 7,8 2 11,0 2,7 1,5 5,2 3 11,5 2,6 1,0 5,5 4 12,0 2,6 1,0 6,6 5 12,5 3,0 1,0 5,93 Rata-rata 11,5 2,7 1,1 4,6 - 7,8 Kisaran 10,5 - 12,5 2,5 - 3,0 1,0 - 1,5 Sumber : Syahbandar PPN Palabuhanratu, 2010 (data diolah kembali)
Kapal pancing rumpon yang dominan terdapat di PPN Palabuhanratu pada tahun 2009 adalah kapal dengan ukuran 5,2 GT atau p x l x d (11,5 m x 2,6 m x 1,0 m). Selain memiliki ukuran kapal yang beragam di atas, perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu juga memiliki keragaman merek dan kekuatan mesin kapal yang digunakan yaitu Kubota 23PK, Kubota 25PK, Yanmar 18PK, Yanmar 30PK dan Jlandong 30PK. Jenis mesin yang paling banyak digunakan adalah mesin dengan merek Yanmar yang mempunyai kekuatan 18PK. 2) Alat tangkap pancing rumpon dan pengoperasiannya Alat tangkap yang digunakan dalam perikanan pancing rumpon adalah pancing dengan beberapa macam cara pengoperasian. Terdapat tiga macam cara pengoperasian pancing dalam satu kapal pancing rumpon yaitu ditonda, menggunakan pelampung yang dihanyutkan dan ditarik menggunakan layanglayang. Ketiga macam cara pengoperasian pancing tersebut dijelaskan sebagai berikut : (1) Pancing rumpon yang ditonda Cara pengoperasian pancing rumpon yang ditonda (Gambar 9) yaitu dengan cara ditarik menggunakan kapal mengelilingi daerah penangkapan ikan di sekitar rumpon. Pengoperasian pancing rumpon yang ditonda yang berbasis di PPN Palabuhanratu terdiri dari tiga tahap yaitu setting, towing dan hauling. Pada tahapan setting dilakukan penurunan atau penguluran tali pancing di bagian buritan dan samping kapal. Setelah pancing disetting pancing tersebut diseret (towing) oleh kapal mengelilingi daerah penangkapan ikan di sekitar rumpon dengan kecepatan konstan berkisar 2 – 4 knot. Tujuan penarikan tersebut agar
62 umpan buatan yang digunakan bergerak-gerak dan berenang menyerupai mangsa ikan yang menjadi target operasi penangkapan. Hauling dilakukan pada saat umpan sudah dimakan ikan dengan cara menarik tali pancing ke atas kapal sampai ikan terangkat ke atas kapal.
Gambar 9 Pancing rumpon yang ditonda dan berbasis di PPN Palabuhanratu tahun 2010 Cara pengoperasian diatas, juga sesuai dengan Sainsbury (1971) vide Sari (2011) yang menyatakan pancing tonda atau pancing rumpon dioperasikan dengan cara ditarik secara horizontal oleh perahu atau kapal dengan kecepatan lebih kurang 2 knot. Selain itu juga sesuai dengan Handriana (2007) yang menyatakan bahwa pola pengoperasian pancing tonda di rumpon dilakukan dengan beberapa pola yang bentuknya mengelilingi rumpon.
(2) Pancing rumpon yang dihanyutkan Pengoperasian pancing rumpon yang dihanyutkan dan berbasis di PPN Palabuhanratu (Gambar 10) dilakukan denga cara menghanyutkan pancing di laut dengan bantuan pelampung. Tahapan pengoperasian pancing rumpon yang dihanyutkan yaitu setting, drifting dan hauling.
63 Setting alat tangkap ini dilakukan dengan menurunkan alat tangkap dengan urutan mata pancing yang telah dipasang umpan, tali pancing, dan yang terakhir pelampung. Setelah penurunan pancing (setting) selesai dilakukan, pancing berpelampung tersebut dibiarkan hanyut (drifting). Pada saat drifting nelayan dapat sekaligus mengoperasikan jenis pancing yang menggunakan layang-layang. Drifting dilakukan sampai pelampung bergerak-gerak timbul tenggelam yang menandakan bahwa umpan telah dimakan oleh ikan. Jika hal tersebut terjadi maka kapal akan mendekati pelampung dan dilakukan hauling dengan urutan penarikan alat tangkap ke atas kapal yaitu pelampung, tali pancing dan terakhir hasil tangkapan.
Gambar 10 Pancing rumpon yang dihanyutkan dan berbasis di PPN Palabuhanratu tahun 2010 (3) Pancing rumpon dengan layang-layang Pancing rumpon dengan layang-layang yang berbasis di PPN Palabuhanratu (Gambar 11) dioperasikan dengan cara ditarik menggunakan layang-layang. Pertama-tama dilakukan pengikatan tali pancing pada tali layang-layang.
64 Kemudian layang-layang mulai diterbangkan, dengan terbangnya layang-layang maka tali pancing akan ikut tertarik ke arah laut. Umpan tiruan cumi-cumi diposisikan agar berada di permukaan laut dan layang-layang ditarik-tarik sehingga pada saat layang-layang bergerak maka umpan tiruan cumi-cumi yang berada di permukaan laut akan ikut bergerak menyerupai pergerakan cumi-cumi asli. Pada saat nelayan yang menerbangkan layang-layang merasakan pergerakan tali karena umpan telah dimakan oleh ikan, maka nelayan tersebut menarik tali pancing, menurunkan layang-layang dan menaikkan hasil tangkapannya ke atas kapal.
Gambar 11 Pancing rumpon dengan layang-layang yang berbasis di PPN Palabuhanratu tahun 2010 Pancing ini biasanya dioperasikan sekaligus dengan alat tangkap pancing rumpon yang dihanyutkan dengan syarat terdapat angin di daerah penangkapan ikan. Angin berfungsi untuk menerbangkan layang-layang, sehingga jika tidak ada angin di daerah penangkapan tersebut maka layang-layang tidak bisa diterbangkan dan pancing ini tidak bisa dioperasikan. Cara pengoperasian ketiga pancing rumpon di atas masing-masing memiliki cara pengoperasian yang saling melengkapi tergantung dari kondisi daerah penangkapan. Pada saat angin kencang atau arus kencang nelayan tidak dapat mengoperasikan pancing yang berpelampung, karena pancing dapat hilang atau
65 hanyut terbawa angin atau arus, disaat seperti ini maka nelayan menggunakan pancing yang di tonda atau pancing dengan layang-layang. Sebaliknya pada saat angin atau arus tidak ada atau tenang, maka nelayan tidak dapat mengoperasikan pancing dengan layang-layang, melainkan menggunakan pancing berpelampung atau pancing yang di tonda. Konstruksi ketiga pancing rumpon di atas terdiri dari beberapa bagian yaitu pelampung, tali pancing, mata pancing dan umpan. Berikut penjelasan dari bagian-bagian tersebut : Pelampung Pelampung yang digunakan pada perikanan pancing rumpon di wilayah Palabuhanratu berupa jerigen. Jerigen yang digunakan memiliki ukuran 35 cm x 10 cm x 25 cm. Pelampung ini digunakan untuk mengapungkan rangkaian pancing pada saat pengoperasian pancing rumpon yang dihanyutkan. Selain itu pelampung ini juga berfungsi sebagai tempat menggulung tali pancing pada saat pancing sedang tidak dioperasikan. Tali pancing Tali pancing yang digunakan pada perikanan pancing rumpon terbuat dari bahan nylon. Tali pancing yang digunakan memiliki diameter 2 mm, dengan panjang tali pancing yang biasa digunakan 50-70 m, tergantung dari kedalaman daerah penangkapan ikan. Pengikatan tali pancing tergantung pada cara pengoperasian pancing rumpon yang dilakukan. Tali pancing pada pancing yang ditonda diikatkan pada kapal, pada pancing yang dihanyutkan tali pancing diikatkan pada pelampung, sedangkan pada pancing layang-layang tali pancing diikatkan pada layang-layang. Mata Pancing Mata pancing yang digunakan pada pancing rumpon terbuat dari stainless atau besi baja. Hasil wawancara terhadap responden nelayan didapatkan bahwa nomor mata pancing yang digunakan oleh nelayan pancing rumpon di Palabuhanratu beragam yaitu antara nomor 5–7, namun yang paling sering digunakan adalah mata pancing no 6 (sesuai dengan Nugroho 2002).
66 Umpan Umpan yang digunakan perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu adalah umpan asli dan umpan tiruan. Umpan hidup hanya digunakan pada operasi pancing rumpon yang dihanyutkan. Umpan hidup yang biasanya digunakan oleh nelayan perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu adalah ikan tembang. Umpan tiruan biasanya berbentuk cumi-cumi dari bahan plastik, ada pula yang terbuat dari tali rafia atau benang sutra (Gambar 12). Umpan ini bersifat menarik perhatian ikan, dan diusahakan menyerupai bentuk dan warna mangsanya. Umpan tiruan dari plastik berbentuk cumi-cumi digunakan pada jenis pancing rumpon dengan layang-layang, sedangkan umpan yang terbuat dari tali rafia digunakan pada pancing rumpon yang ditonda.
a. Umpan plastik berbentuk cumi-cumi
b. Umpan dari benang sutra
Gambar 12 Umpan tiruan yang digunakan dalam perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 Armada pancing rumpon membutuhkan alat bantu dalam operasinya, alat bantu tersebut terbagi ke dalam dua kategori yaitu alat bantu penanganan hasil tangkapan dan alat bantu rumpon. Kedua kategori tersebut dijelaskan sebagai berikut : o Alat bantu penanganan hasil tangkapan Alat bantu yang digunakan dalam penanganan hasil tangkapan pancing rumpon adalah gacok, serok dan sekop (Gambar 13). Alat bantu gacok dan serok
67 berfungsi mengangkat hasil tangkapan ke atas kapal dan sekop untuk mengangkat es curah yang digunakan pada saat penanganan hasil tangkapan.
a. Gacok
b. Serok
c. Sekop
Gambar 13 Alat bantu penanganan hasil tangkapan yang digunakan dalam perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 o Alat bantu rumpon Alat bantu rumpon merupakan suatu atractor yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya ikan-ikan, termasuk ikan pelagis besar seperti ikan tuna, cakalang, marlin, lemadang dan tongkol. Ikan tuna merupakan hasil tangkapan utama perikanan pancing rumpon, sedangkan ikan lainnya merupakan hasil tangkapan sampingan dari perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu. Adanya alat bantu rumpon ini juga dapat menghemat waktu dan bahan bakar kapal pancing rumpon karena daerah penangkapan ikannya yang sudah pasti sehingga tidak perlu lagi berburu kumpulan atau schooling ikan. Rumpon yang digunakan oleh para nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu memiliki konstruksi yang hampir sama dengan konstruksi rumpon yang terdapat di dalam Subani dan Barus (1989) dan Hardiana (2007). Konstruksi tersebut merupakan konstruksi dari rumpon permukaan dimana atractornya berada di daerah permukaan. Hal diatas sesuai dengan Martasuganda (2008) yang menyatakan bahwa rumpon permukaan adalah rumpon yang dipasang di permukaan perairan secara menetap atau dihanyutkan. Rumpon ini terdiri dari pelampung, atractor, pemberat
68 dan tali. Pelampung rumpon permukaan berada di atas permukaan air, sedangkan bagian lainnya berada di bawah permukaan air (sub bab 2.4.2). Rumpon yang digunakan oleh nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu menggunakan pelampung yang terbuat dari tabung dengan bahan besi, pemberat dengan bahan semen, tali tambang dan penarik perhatian ikan (atractor) yang terbuat dari daun kelapa (Gambar 14). Panjang tali utama yang digunakan pada rumpon tersebut bergantung pada kedalaman perairan lokasi rumpon dipasang.
a. Pelampung
b. Pemberat
c. Atractor
d. Tali rumpon
Gambar 14 Bagian-bagian rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 Bagian-bagian rumpon di atas dibawa secara terpisah oleh nelayan menggunakan kapal ke tempat rumpon akan dipasang, kemudian setelah sampai di tempat tersebut baru rumpon dirangkai dengan konstruksi rumpon permukaan. Konstruksi rangkaian rumpon yang umumnya digunakan oleh nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu terdapat pada Gambar 15 berikut ini :
69
Gambar 15 Konstruksi rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 3) Nelayan Nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu terdiri dari satu orang nelayan sebagai kapten kapal atau tekong dan sisanya sebagai nelayan Anak Buah Kapal (ABK). Tidak terdapat pembagian posisi dari ABK yang terdapat di kapal tersebut, sehingga semua ABK memiliki posisi dan tugas yang sama di atas kapal. Tugas seorang kapten kapal pada kapal pancing rumpon adalah mengemudikan kapal, menentukan kemana arah tujuan kapal dan memberi perintah kepada ABKnya, selain itu kapten kapal juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan keselamatan kapal dan ABKnya, sedangkan tugas dari ABK kapal adalah mengoperasikan alat tangkap, melakukan penanganan hasil tangkapan di atas kapal, memasak dan memperbaiki mesin kapal apabila terjadi kerusakan. Pembagian kerja ABK di atas kapal pancing rumpon oleh kapten kapal bersifat
70 bebas yang artinya terserah keinginan kapten kapal seperti pengoperasian alat tangkap, memasak, membersihkan kapal dari sisa hasil tangkapan seperti sisik dan lendir ikan dilakukan bersama-sama oleh semua ABK kapal. Jumlah nelayan perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu pada tahun 2009 yaitu sebanyak 241 orang. Jumlah tersebut terbagi kedalam dua kelompok yaitu kelompok yang berisikan 4 orang nelayan dan kelompok yang berisikan 5 orang nelayan. Pengelompokan ini didasarkan pada kepemilikan rumpon, dimana satu kelompok memiliki satu rumpon yang dibuat dan dimanfaatkan bersama. Jumlah kelompok yang berisi 5 orang nelayan berjumlah 9 kelompok, sedangkan 49 kelompok lainnya berisi 4 orang nelayan. Pemilik usaha pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tidak ikut serta dalam operasi penangkapan ikan. Pemilik usaha hanya menyediakan kapal, alat tangkap, dan biaya operasional pancing rumpon, serta memperoleh keuntungan dari penjualan hasil tangkapan. Pembagian keuntungan tersebut yaitu 50% dari keuntungan diberikan kepada pemilik usaha pancing rumpon dan 50% lagi dibagikan kepada nelayan kapal dimana kapten kapal mendapat bagian dua kali dari bagian nelayan ABK. Keuntungan yang dibagikan tersebut dihitung berdasarkan jumlah hasil penjualan hasil tangkapan yang didaratkan dikurangi biaya operasional kapal.
4) Jenis dan Produksi hasil tangkapan Jenis hasil tangkapan yang didaratkan oleh pancing rumpon di PPN Palabuhanratu yaitu : tuna (Thunnus sp.), cakalang (Katsuwonus pelamis), cucut (Carcharhinus sp.), jangilus/marlin (Istiophorus gladius), layaran (Istiophorus orientalis), layang (Decapterus sp.), lemadang (Coryphaena hippurus), pari (Dasyatis sp.), pedang-pedang (Xiphias gladius), setuhuk (Makaira mazara), sunglir (Elagatis bipinnulatus) dan tongkol (Auxis sp.). Hasil tangkapan tersebut terbagi kedalam dua kategori yaitu hasil tangkapan utama dan hasil tangkapan sampingan. Hasil tangkapan utama (dominan) pancing rumpon berdasarkan Tabel 24 adalah tuna dan cakalang, sedangkan hasil tangkapan sampingannya adalah cucut, jangilus/marlin, layang, layaran, lemadang, pari, pedang-pedang, setuhuk, sunglir dan tongkol.
71 Tabel 24 Produksi hasil tangkapan perikanan pancing rumpon berdasarkan jenis hasil tangkapan di PPN Palabuhanratu tahun 2005-2009 Produksi (kg) Jenis 2009 2005 2006 2007 2008 (kg) (%) 1.Cakalang 87.975 200.410 132.534 128.786 179.371 29,8 2.Cucut 29 100 205 0,0 3.Jangilus 92 743 1.160 33 4.Layang 935 500 0,1 5.Layaran 33 189 139 188 0,0 6.Lemadang 61 2.761 5.250 1.270 2.793 0,5 7.Pari 150 723 0,1 8.Pedang-Pedang 131 124 67 163 0,0 9.Setuhuk Loreng 4.415 23.451 3,9 10.Sunglir 65 11.Tongkol 102 400 666 566 12.Tuna Big Eye 7.399 53.188 35.488 88.175 14,7 13.Tuna Yellow Fin 74.127 97.452 89.782 121.302 305.652 50,8 Jumlah 162.386 309.329 284.007 292.167 601.221 100,0 Pertumbuhan (%) 90,5 −8,2 2,9 105,8 Sumber : PPN Palabuhanratu, 2010b (data diolah kembali)
Tabel 24 berisikan jenis dan jumlah hasil tangkapan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2009. Jenis hasil tangkapan dengan jumlah terbanyak tahun 2009 adalah ikan tuna sebanyak 393.790 kg (65,50%) dan ikan cakalang sebanyak 179.371 kg (29,84%). Hasil tangkapan dengan jumlah yang paling sedikit didaratkan tahun 2009 adalah cucut dengan jumlah 205 kg atau 0,03%. Jenis hasil tangkapan sampingan pancing rumpon yang tidak diproduksi tahun 2009 adalah jangilus, sunglir dan tongkol. Jumlah keseluruhan produksi hasil tangkapan perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2005 sampai tahun 2009 juga terdapat pada Tabel 24. Jumlah hasil tangkapan pancing rumpon tahun 2009 sebanyak 601.221 kg, yang merupakan jumlah hasil tangkapan pancing rumpon yang paling tinggi selama periode tahun 2005-2009. Jumlah hasil tangkapan perikanan pancing rumpon yang paling sedikit adalah tahun 2005 dengan jumlah 162.386 kg.
72 700000
Jumlah (kg)
600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2005
2006
2007
2008
2009
Tahun Sumber : PPN Palabuhanratu, 2010b (data diolah kembali)
Gambar 16 Grafik perkembangan jumlah produksi hasil tangkapan perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2005-2009 Berdasarkan Gambar 16 diketahui bahwa perkembangan jumlah hasil tangkapan pancing rumpon tahun 2005-2009 cenderung mengalami peningkatan yang cukup tajam dengan rata-rata pertumbuhan 38,19% pertahun dan dengan kisaran -8,2% sampai dengan 105,78% pertahun. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan hasil tangkapan perikanan pancing rumpon yang paling tinggi yaitu sebanyak 105,78%, yang diduga hal tersebut disebabkan karena pada tahun tersebut terjadi peningkatan jumlah armada perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu yang cukup besar yaitu sebesar 62,5% (Tabel 22). Jenis-jenis hasil tangkapan diatas pada tahun 2009 tidak selalu diproduksi (ditangkap) setiap bulan oleh armada pancing rumpon. Hasil tangkapan yang selalu diproduksi setiap bulannya oleh armada pancing rumpon pada tahun 2009 hanya tuna, cakalang dan setuhuk loreng. Sedangkan hasil tangkapan lainnya diproduksi pada bulan tertentu saja di tahun 2009. Perbedaan tersebut mempengaruhi jumlah produksi armada pancing rumpon setiap bulannya, yang menyebabkan adanya musim puncak. Musim puncak pancing rumpon di PPN Palabuhanratu terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus dengan puncaknya terjadi pada bulan Juni. Hal itu dibuktikan dengan data hasil tangkapan pancing rumpon per bulan tahun 2009 yang dikeluarkan oleh statistik PPN Palabuhanratu tahun 2010 berikut ini (Tabel 25) :
73
Tabel 25 Jenis dan jumlah hasil tangkapan per bulan di PPN Palabuhanratu tahun 2009 Jenis hasil tangkapan
Produksi per bulan (kg) Jan
Feb
Mar
Apr
Sept
7.957
8.982
8.055
21.013
12.300
2.611
10.235
22.561
21.270
25.535
29.663
9.189
179.371
-
-
-
-
-
-
140
-
-
-
-
-
140
-
-
-
65
-
-
-
-
-
-
-
-
65
4. Layang
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
500
5. Layaran
-
-
-
138
-
-
-
-
-
50
-
-
188
282
173
319
442
-
-
77
128
528
253
314
277
2.793
7. Pari
-
-
-
-
-
-
-
198
260
265
-
-
723
8. Pedang-pedang
-
-
-
50
-
-
-
28
-
85
-
-
163
9. Setuhuk Loreng
359
1.308
1.134
997
2.377
3.137
2.178
1.817
4.681
4.097
440
926
23.451
10. Tuna Big Eye
3.973
4.166
4.237
9.199
13.125
8.503
17.119
20.725
3.667
222
890
2.349
88.175
11. Tuna Yellow Fin
3.806
4.845
12.889
18.966
36.240
64.952
36.576
35.803
27.713
35.521
22.289
6.052
305.652
Jumlah 16.377 19.474 b Sumber : PPN Palabuhanratu, 2010
26.634
51.370
64.042
79.203
66.325
81.260
58.119
66.028
53.596
18.793
601.221
6. Lemadang
Juni
Juli
Okt
Nov
Jumlah
Agus
1. Cakalang 2. Cucut Caping/ Martil 3. Cucut Tikus
Mei
Des
73
74 5.2
Kondisi Aktual Fasilitas dan Pelayanan Kepelabuhanan Terkait Perikanan Pancing Rumpon Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan diketahui
beberapa fasilitas PPN Palabuhanratu yang terkait dan berperan penting dalam kegiatan perikanan pancing rumpon yaitu dermaga, kolam pelabuhan, TPI, instalasi air bersih, instalasi BBM, pengadaan es, perusahaan penanganan dan pendistribusian tuna, pasar ikan, syahbandar perikanan, kantor administratif PPN Palabuhanratu, docking, bengkel dan toko logistik. Berikut ini dijelaskan kondisi aktual dari masing-masing fasilitas tersebut : 1) Dermaga Dermaga di PPN Palabuhanratu dikelola secara langsung oleh pengelola pelabuhan. Terdapat dua unit dermaga di PPN Palabuhanratu, yaitu dermaga yang berada di kolam pelabuhan I atau kolam pelabuhan lama dan dermaga di kolam pelabuhan II atau kolam pelabuhan baru. Dermaga yang berada di kolam pelabuhan I disebut dengan dermaga I dan dermaga yang berada di kolam pelabuhan II disebut dengan dermaga II. Menurut Lampiran 2, pada dermaga I terdapat dermaga pendaratan I (Gambar 17a) dan dermaga muat I (Gambar 17b). Dermaga I memiliki panjang 500 m yang dimanfaatkan untuk dermaga pendaratan I sepanjang 81 m, dermaga muat I sepanjang 315 m dan dermaga perbaikan (docking) sepanjang 66 m. Kriteria kapal yang boleh bertambat di dermaga ini memiliki ukuran kurang dari 30 GT. Pada dermaga I terdapat dermaga yang dikhususkan untuk kapal-kapal fiber (di depan PT AGB) (Gambar 17c), namun dermaga ini tidak dimasukkan ke dalam hitungan panjang dermaga PPN Palabuhanratu. Selanjutnya Lampiran 2, memberikan informasi bahwa pada dermaga II terdapat dermaga pendaratan II (Gambar 18a), dermaga muat II (Gambar 18b dan 18c). Dermaga II memiliki panjang 400 m yang terdiri dari dermaga pendaratan II sepanjang 165 m, dermaga muat II sepanjang 235 m dengan kriteria kapal yang boleh bertambat di dermaga ini memiliki ukuran 30 GT atau lebih (PPN Palabuhanratu, 2010).
75
a. Dermaga pendaratan I
b. Dermaga muat I
c. Dermaga untuk kapal fiber Gambar 17 Jenis-jenis dermaga I di PPN Palabuhanratu tahun 2010
a. Dermaga pendaratan II
b. Dermaga muat II
c. Dermaga istirahat dan muat II Gambar 18 Jenis-jenis dermaga II di PPN Palabuhanratu tahun 2010
76 Seluruh dermaga di PPN Palabuhanratu terbuat dari beton dan di sepanjang dermaga tersebut sudah terpasang fender dan bolard (Gambar 19 dan 20). Fender adalah alat yang terbuat dari karet yang dipasang di dinding-dinding dermaga. Fender berfungsi sebagai bantalan untuk menjaga kapal agar tidak rusak saat bertambat di dermaga karena bersentuhan langsung dengan dinding dermaga yang terbuat dari beton. Bolard adalah alat yang terbuat dari besi dan dipasang di pinggir dermaga, bolard berfungsi sebagai alat untuk mengikat tali kapal di dermaga.
a. Fender
b. Bolard
Gambar 19 Fender dan bolard di dermaga I PPN Palabuhanratu tahun 2010
a. Fender
b. Bolard
Gambar 20 Fender dan bolard di dermaga II PPN Palabuhanratu tahun 2010
77 Pengamatan terhadap konstruksi fender dan bolard yang terdapat di dermaga I dan dermaga II menghasilkan kesimpulan bahwa konstruksi fender dan bolard kedua dermaga tersebut tidak sama. Perbedaan fender dan bolard antara dermaga I dan dermaga II terdapat di dalam Tabel 26 berikut ini:
Tabel 26 Perbedaan fender dan bolard antara dermaga I dan dermaga II PPN Palabuhanratu tahun 2010 Perbedaan Item Dermaga I Dermaga II Fender berbentuk tabung Fender berbentuk dengan lubang dibagian trapesium tanpa lubang atas yang berfungsi untuk di bagian tengah 1. Bentuk mengikatkan rantai dari dermaga, ada juga yang 1. Fender terbuat dari ban bekas Fender dipasang Fender dipasang menggunakan rantai besi menempel langsung ke 2. Pemasangan dinding samping dermaga Bolard lebih tinggi dan Bolard lebih pendek 1. Bentuk lebih kecil dan lebih besar 2. Bolard Tidak ada perbedaan cara pemasangan bolard pada 2. Pemasangan kedua dermaga ini Berdasarkan hasil wawancara kepada pengelola PPN Palabuhanratu diketahui bahwa dermaga pendaratan I berlokasi di depan TPI dan dermaga muat I berlokasi dari depan pos terpadu I sampai ke depan kantor syahbandar perikanan. Dermaga pendaratan II berlokasi di depan kantor pengawas perikanan dan dermaga muat II berlokasi dari depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) milik PT Mekartunas Rayasejati sampai ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB) milik PT Paridi Asyudewi. Pelayanan yang diberikan oleh fasilitas dermaga I dan dermaga II adalah pelayanan tempat untuk bertambatnya kapal, mendaratan hasil tangkapan dan memuat bahan kebutuhan melaut. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa nelayan di PPN Palabuhanratu tidak seluruhnya menggunakan dermaga sesuai dengan fungsinya seperti yang sudah disebutkan di atas. Masih banyak nelayan-nelayan di PPN Palabuhanratu menambatkan kapalnya, melakukan aktifitas pendaratan dan memuat bahan kebutuhan melaut di sepanjang
78 dermaga pada kolam I tanpa membedakan lokasi dari dermaga pendaratan maupun dermaga muat. Seharusnya nelayan di PPN Palabuhanratu melakukan aktifitas pendaratan hasil tangkapannya di dermaga pendaratan, kemudian nelayan tersebut melabuhkan kapalnya ke tengah kolam pelabuhan untuk menunggu waktu memuat bahan kebutuhan melaut di dermaga muat. Dermaga I dan II di PPN Palabuhanratu masih dapat berfungsi, walaupun terdapat kerusakan pada dermaga I. Kerusakan yang terjadi pada dermaga I terletak pada fender dan bolard yang sudah mulai rusak, tetapi masih dapat berfungsi dengan baik. Pada pinggir dermaga I dan II terdapat jaring-jaring gillnet yang ditumpuk begitu saja oleh nelayan sehingga dermaga terlihat kurang rapi dan menghambat kegiatan pengisian kebutuhan melaut. Pihak pengelola PPN Palabuhanratu menetapkan tarif kepada kapal-kapal yang melakukan aktifitas tambat dan labuh di PPN Palabuhanratu berdasarkan PP nomor 19 tahun 2006 (Tabel 27). Tarif yang diberikan bagi kapal yang bertambat dan berlabuh di pelabuhan dikelompokkan berdasarkan ukuran dan fungsinya. Bagi kapal yang berukuran lebih dari 30 GT dibagi berdasarkan fungsi kapal perikanan atau kapal non perikanan, bagi kapal yang berukuran dibawah 30 GT dibagi menjadi kapal berukuran dibawah 10 GT, kapal berukuran 11 GT sampai 20 GT dan kapal berukuran 21 GT sampai 30 GT. Selain itu terdapat juga beberapa kriteria kapal yang diberi tarif khusus seperti kapal rusak, kapal yang menunggu musim atau cuaca baik, kapal yang menunggu giliran perbaikan dan perawatan sebelum naik ke docking, kapal diatas batas maksimum 30 etmal, kapal penelitian, kapal latih, kapal patroli, kapal bea dan cukai, kapal perang dan kapal pemerintah sejenisnya. Kapal-kapal perikanan yang berukuran diatas 30 GT terkena tarif tambat sebesar Rp250,00 dan tarif labuh sebesar Rp50,00. Tarif yang diberikan bagi kapal-kapal perikanan yang berukuran >20 GT sampai 30 GT dikenakan tarif Rp2.500,00, yang berukuran >10 GT sampai 20 GT dikenakan tarif Rp1.500,00 dan yang berukuran sampai dengan 10 GT dikenakan tarif Rp500,00.
79
Tabel 27 Klasfikasi biaya tambat labuh kapal perikanan di PPN Palabuhanratu tahun 2010 JASA TAMBAT LABUH (PP 19 TH 2006) Uraian I.Biaya tambat dan labuh kapal berukuran > 30 GT 1. Tambat > 30 GT a. Kapal perikanan > 30 GT, kapal perikanan samudera/ZEE, kapal perikanan ekspor luar negeri, kapal pengangkutan ikan semua ukuran. b. Kapal non perikanan semua ukuran. 2. Labuh > 30 GT a. Kapal perikanan > 30 GT, kapal perikanan samudera/ZEE, kapal perikanan ekspor luar negeri, kapal pengangkutan ikan semua ukuran. b. Kapal non perikanan semua ukuran diluar kapal penelitian & kapal latih II.Biaya tambat dan labuh kapal berukuran s/d 30 GT 1. Kapal berukuran < 10 GT 2. Kapal berukuran > 10-20 GT 3. Kapal berukuran > 20-30 GT III.Tarif khusus 1. Kapal rusak/floating repire, menunggu musim/ cuaca baik, menunggu giliran perbaikan & perawatan sebelum naik dock. 2. Kapal bertambat/berlabuh diatas batas maksimum 30 etmal. 3. Kapal penelitian, kapal latih & kapal pemerintah sejenis yang tidak diusahakan. Kapal patroli, kapal bea & cukai, kapal perang & kapal pemerintah sejenis. Sumber : Statistik PPN Palabuhanratu, 2010
Biaya per hari
Satuan
Per meter panjang kapal/ ¼ etmal
Rp 250,00
Per meter panjang kapal/ ¼ etmal
Rp 2.000,00
Per GT kapal/ etmal
Rp 50,00
Per GT kapal/ etmal
Rp 175,00
Per GT kapal/ etmal Per GT kapal/ etmal Per GT kapal/ etmal
Rp 500,00 Rp 1.500,00 Rp 2.500,00
Per GT kapal/ etmal
Rp 200,00
Per GT kapal/ etmal
Rp 250,00
Per GT kapal/ etmal
Rp 82,50
Per GT kapal/ etmal
0
d
79
80 2) Kolam pelabuhan Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengelola PPN Palabuhanratu didapatkan bahwa terdapat 2 unit kolam pelabuhan di pelabuhan tersebut. Kolam pelabuhan I atau kolam lama yang terletak di depan kantor pengelola PPN Palabuhanratu, dan kolam pelabuhan II atau kolam baru yang terletak di depan kantor Badan Pengawas Sumberdaya Perikanan dan Kelautan. Kolam pelabuhan berperan penting memberikan perlindungan terhadap kapal-kapal yang sedang mengisi perbekalan, berlabuh dan melakukan pendaratan hasil tangkapan. Salah satu contoh perlindungan tersebut terjadi pada saat musim ombak (Oktober dan November) dimana sebagian besar kapal tidak beroperasi dan bertambat labuh di dermaga dan di kolam pelabuhan agar tidak terkena ombak besar. Selanjutnya pengelola PPN Palabuhanratu menyatakan bahwa luas kolam pelabuhan I adalah 3 ha dengan kedalaman kolam 1,5 m sampai 3,5 m. Kolam pelabuhan I merupakan kolam pelabuhan yang diperuntukkan bagi kapal dengan ukuran kurang dari 30 GT. Jenis kapal yang berada di kolam pelabuhan I adalah payang, gillnet, rumpon, kincang dan kapal fiber. Kolam pelabuhan II memiliki luas 2 ha dengan kedalaman kolam 3 m sampai 4 m. Kolam pelabuhan II diperuntukkan bagi kapal-kapal besar yang ukurannya 30 GT dan lebih dari 30 GT seperti kapal longline. Kapal penangkap ikan yang berlabuh di kolam pelabuhan I dan II tidak saja berasal dari PPN Palabuhanratu, tetapi juga berasal dari pelabuhan lainnya di Jakarta, Cilacap, Lampung dan dari PPI lainnya di Sukabumi yakni Cisolok, Cibangban, Mina Jaya, Ujung Genteng, Ciwaru dan Loji. Kolam pelabuhan I dan II di PPN Palabuhanratu memiliki beberapa masalah yaitu sendimentasi yang cukup tinggi, banyaknya sampah dan “bangkai-bangkai” kapal yang rusak yang dibiarkan karam di kolam pelabuhan. Sedimentasi yang terjadi di kolam pelabuhan I dan II diakibatkan oleh banyaknya limbah padat yang dibuang ke kolam pelabuhan yang berasal dari kapal-kapal, aktifitas docking, aktifitas di sekitar TPI dan sedimen yang terbawa arus pasang ke dalam kolam pelabuhan tersebut. Banyaknya sampah dan “bangkai-bangkai” kapal yang rusak dibiarkan karam di kolam pelabuhan terlihat pada Gambar 21.
81
a. Banyak sampah
b. Banyak “bangkai” kapal
Gambar 21 Keadaan kolam pelabuhan I PPN Palabuhanratu yang banyak sampah dan kapal karam tahun 2010 3) Tempat Pelelangan Ikan Bangunan TPI PPN Palabuhanratu berada di dermaga I PPN Palabuhanratu, tepatnya di depan dermaga pendaratan hasil tangkapan di PPN Palabuhanratu. Tempat pelelangan ikan ini memiliki luas 920 m² yang terdiri dari kantor KUD MMSL, kantor bank Danamon dan lantai pelelangan di lantai satu. Di bagian lantai dua terdapat ruangan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan mess nelayan. Layout dari TPI dapat dilihat pada Gambar 22 :
Gambar 22 Layout tempat pelelangan ikan di PPN Palabuhanratu tahun 2010
82 Tempat pelelangan ikan di PPN Palabuhanratu dibangun pada tahun 1993 dan dikelola oleh pihak Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi. Mulai tahun 2000 sampai saat ini pengelolaan TPI dilakukan oleh KUD MMSL. Menurut Hamzah (2011) perpindahan tersebut mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) No.132 tahun 1997, 902/Kpts/3/SKB/IX/1997 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pemberdayaan Industri Kecil mengenai pelelangan ikan yang tercantum dalam Bab II pasal 4 ayat 2 yang berbunyi: „Kepala daerah menunjuk KUD sebagai penyelenggara pelelangan ikan setelah memenuhi syarat’, serta didukung oleh Perda Jabar No.5 tahun 2005 tentang penyelenggaraan pelelangan ikan. Dengan adanya pemindahan pengelolaan TPI dari Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi kepada pihak swasta (KUD MMSL), dapat dikatakan bahwa pelayanan pelelangan ikan yang ada pada fasilitas gedung TPI berpindah dari pihak PPN Palabuhanratu kepada KUD MMSL. Pihak pengelola PPN Palabuhanratu menyatakan bahwa sebagai pemilik fasilitas (lahan dan bangunan) tidak menerima biaya sewa fasilitas TPI dari KUD MMSL, pihak pengelola pelabuhan hanya memperoleh 1% dari retribusi lelang yang diterima pengelola KUD MMSL. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUD MMSL diketahui bahwa retribusi lelang yang diterima KUD MMSL terbagi menjadi dua, yaitu retribusi yang dibayarkan oleh pembeli (pedagang pengumpul/pengecer) dan oleh penjual (nelayan). Bagi nelayan yang menjual hasil tangkapannya di TPI dikenakan retribusi sebesar 2% dari hasil penjualannya yang dikenal sebagai ongkos lelang, sedangkan bagi pedagang pengumpul/pengecer dikenakan biaya retribusi sebesar 3% dari harga hasil tangkapan yang dibeli. Pelayanan yang terdapat di TPI adalah kegiatan pelelangan yang dilakukan oleh kepala pelelangan yang saat ini dikelola oleh KUD MMSL kepada nelayan di PPN Palabuhanratu. Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu sebagai pemilik fasilitas menginginkan terciptanya kondisi TPI dengan sanitasi yang baik dan higienis. Salah satu upayanya adalah dilakukan perbaikan TPI pada tahun 2009 dengan melakukan peninggian lantai TPI yang dilapisi oleh keramik, dan pengadaan saluran air bekas pencucian ikan yang dilelang. Akan tetapi perbaikan
83 tersebut tidak berdampak terhadap kegiatan pelelangan ikan di TPI PPN Palabuharatu, karena sampai saat ini pelelangan ikan di TPI PPN Palabuhanratu masih belum berjalan. Menurut Pane (2008) keadaan pelelangan yang masih belum berjalan diduga terjadi karena adanya perpindahan pengelolaan TPI dari pihak pengelola pelabuhan kepada KUD MMSL. Pergantian pengelolaan ini menyebabkan adanya perbedaan pengelolaan pelelangan. Menurut Hamzah (2011) pada saat dikelola oleh pihak pengelola pelabuhan, Kepala TPI bertindak tegas dalam penegakan aturan yang berlaku, sedangkan pengelola KUD MMSL sebagai Kepala TPI kurang tegas dalam penegakan aturan. Ketidaktegasan Kepala TPI tersebut membuat pelaku pelelangan (petugas, penjual dan pembeli) tidak memenuhi aturan dan menyebabkan masalah-masalah didalam kegiatan pelelangan ikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan diketahui bahwa salah satu masalah pelelangan ikan di TPI yang membuat nelayan memilih untuk tidak melelang hasil tangkapannya adalah keterlambatan pembayaran oleh petugas lelang, keterlambatan yang terjadi adalah lambatnya proses pembayaran pembeli atau pemenang lelang kepada nelayan melalui petugas lelang, hal ini menyebabkan belayan tidak ingin lagi menjual hasil tangkapannya melalui kegiatan pelelangan. Menurut pedagang kurang jelasnya waktu/jadwal lelang membuat mereka harus menunggu di areal TPI dalam waktu yang lama. Ketidakjelasan waktu lelang di TPI PPN Palabuhanratu dikarenakan tidak adanya peraturan yang tegas mengenai pembagian waktu pendaratan hasil tangkapan oleh armada yang ada di PPN Palabuhanratu, kondisi di lapangan memperlihatkan armada di PPN Palabuhanratu dapat membongkar dan mendaratkan hasil tangkapannya kapan saja. Penyebab lainnya adalah karena pengelola KUD tidak mengerti benar Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat mengenai pelelangan, disertai dengan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak pelabuhan kepada KUD MMSL sebagai pengelola TPI saat ini. Menurut Kepala Cabang Dinas Perikanan vide Hamzah (2011) keadaan pelelangan ikan di PPN Palabuhanratu yang tidak berjalan disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya :
84 (1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelelangan ikan bahwa kegiatan pelelangan ikan dapat meningkatkan harga jual hasil tangkapan, peningkatan harga jual hasil tangkapan yang terjadi dikarenakan adanya banyak pembeli yang ingin membeli hasil tangkapan tersebut dan hasil tangkapan hanya akan dijual kepada penawar dengan harga tertinggi. (2) Adanya peran ganda pelaku usaha (pemilik kapal) yang biasanya merangkap sebagai bakul di PPN Palabuhanratu sehingga menyulitkan calon pembeli lain untuk dapat memenangkan pelelangan, karena bagi pemilik kapal berapapun penawaran tertinggi sanggup dia beli karena uang tersebut akan dibayarkan kepada dirinya kembali. (3) Adanya sistem „langgan‟ yang sulit untuk diubah antara penjual (nelayan) dengan pembeli (bakul). Kondisi „langgan‟ ini terjadi pada saat nelayan tidak memiliki modal untuk melaut sehingga mereka meminjam modal kepada pihak pembeli atau bakul dengan kesepakatan hasil tangkapan melautnya dijual kepada bakul tersebut. (4) Penegakan aturan masih belum tercapai karena kurangnya dukungan pihak terkait seperti pelaporan dari pihak nelayan kepada pihak pelabuhan. (5) Tidak adanya aturan yang tegas mengenai fungsi-fungsi dari dermaga, karena sampai saat ini dermaga pendaratan dipenuhi oleh kapal-kapal yang bertambat hanya untuk menunggu waktu keberangkatan melaut, sehingga kapal-kapal yang ingin mendaratkan hasil tangkapannya harus mendaratkan hasil tangkapannya di dermaga yang lain (dermaga muat) yang posisinya cukup jauh dari TPI.
4) Instalasi air bersih Fasilitas instalasi air bersih di PPN Palabuhanratu dikelola oleh CV Eko Mulyo. Sesuai dengan kontrak kerjasama tahun 2005, pihak pengelola PPN Palabuhanratu dan CV Eko Mulyo sepakat bahwa CV Eko Mulyo diperbolehkan menggunakan tangki air dengan kapasitas 200 m³ dan instalasinya yang ada di lahan PPN Palabuhanratu. Pembagian keuntungan yang disepakati oleh CV Eko Mulyo dan PPN Palabuhanratu terletak pada pembagian keuntungan dari air yang terjual. Jika CV Eko Mulyo menggunakan sumber air dari PDAM maka CV Eko
85 Mulyo diwajibkan membayar Rp 1.000,00 per ton air yang terjual, sedangkan jika CV Eko Mulyo menggunakan air tanah yang berasal dari sumur bor di wilayah PPN Palabuhanratu, maka CV Eko Mulyo wajib membayar sebesar 10% dari air yang terjual kepada PPN Palabuhanratu. Sumber air yang digunakan oleh CV Eko Mulyo di PPN Palabuhanratu berasal dari PDAM (CV Eko Mulyo, 2010), sehingga sesuai dengan ketentuan di atas, maka CV Eko Mulyo memiliki kewajiban membayar Rp 1000,00 per ton air yang terjual. Selanjutnya menurut CV Eko Mulyo air yang berasal dari air PDAM ditampung di dalam tangki air yang berkapasitas 200 m³. Selain untuk menampung air, tangki air juga berfungsi untuk mengendapkan partikel-partikel yang mungkin terdapat di dalam air. Air yang ditampung di dalam tangki air dialirkan melalui saluran bawah tanah menuju titik-titik pengisian air (Gambar 23) yang terdapat di sepanjang dermaga I dan dermaga II.
Gambar 23 Kran pengisian air bersih di PPN Palabuhanratu tahun 2010 Kemampuan CV Eko Mulyo dalam melayani kebutuhan melaut air bersih bagi nelayan di PPN Palabuhanratu didukung oleh 1 unit instalasi mobil tangki air (Gambar 24) yang disediakan oleh pihak pengelola PPN Palabuhanratu. Mobil tangki ini memiliki kapasitas sebesar 5.000 liter air. Fungsi dari mobil tangki air adalah untuk membawa air bersih ke kapal perikanan yang bertambat di demaga jika instalasi pengisian air bersih di dermaga tidak dapat menjangkau kapal tersebut (CV Eko Mulyo, 2010).
86
Gambar 24 Mobil tangki air bersih di PPN Palabuhanratu tahun 2010 Berdasarkan pengamatan di lapangan diketahui bahwa wadah yang digunakan pada saat pembelian air bersih oleh nelayan di PPN Palabuhanratu beragam. Wadah tersebut yaitu blong (drum plastik) dengan kapasitas 150 liter dan jerigen plastik dengan kapasitas 30 liter (Gambar 25). Pengisian air bersih pada titik-titik pengisian air bersih di sepanjang dermaga dilakukan dengan menggunakan selang plastik yang dialirkan langsung ke wadah air bersih.
a. Jerigen
b. Blong
c. Selang
Gambar 25 Alat-alat penyaluran air bersih PPN Palabuhanratu tahun 2010 5) Instalasi BBM Pengelola PPN Palabuhanratu menyatakan bahwa fasilitas instalasi BBM di PNN Palabuhanratu dikelola oleh pihak swasta. Pelayanan penyediaan BBM (solar) di PPN Palabuhanratu disuplai oleh 3 perusahaan swasta yaitu KUD MMSL, PT Paridi Asyudewi dan PT Mekartunas Rayasejati.
87 1 Pensuplaian BBM oleh KUD MMSL Koperasi Unit Desa MMSL selain sebagai pengelola TPI PPN Palabuhanratu tetapi juga ikut berperan dalam kegiatan penyaluran BBM. Dalam penyaluran BBM, KUD MMSL bekerja sama dengan pihak swasta dan Koperasi Mina Nusantara yang merupakan koperasi karyawan PPN Palabuhanratu. Pembagian keuntungan diantara ketiga pihak tersebut adalah 20% KUD MMSL, 60% pemilik modal swasta dan 20% Koperasi Karyawan Mina Nusantara PPN Palabuhanratu (KUD MMSL, 2010). Selanjutnya KUD MMSL menyatakan bahwa koperasi ini berdiri sendiri dengan sistem sewa lahan dan prasarana milik PPN Palabuhanratu (Gambar 26). Lahan yang disewa oleh KUD MMSL bertempat di dermaga I PPN Palabuhanratu. Fasilitas PPN Palabuhanratu yang digunakan dan disewa oleh KUD Mandiri Mina Sinar Laut yaitu kantor, tangki dan tempat penyaluran BBM berupa Stasiun Pengisian dan Dealer Nelayan (SPDN).
a. Kantor administratif
b. Tempat penyaluran BBM
c. Tangki BBM
Gambar 26 Kantor dan instalasi BBM milik PPN Palabuhanratu yang disewa oleh KUD MMSL tahun 2010 Koperasi Unit Desa MMSL menyatakan bahwa BBM yang dijual oleh KUD MMSL berasal dari PT Pertamina dengan sistem pembelian langsung bayar. Harga beli BBM dari PT Pertamina adalah Rp 4.500,00 per liter dengan margin (potongan) dari Pertamina sebesar Rp 100,00 sampai dengan Rp 150,00 per liternya. Hal tersebut membuat harga jual BBM KUD MMSL kepada nelayan tetap sebesar Rp 4.500,00 per liter. KUD MMSL ini hanya melayani pembelian BBM dari kapal perikanan di bawah 30 GT.
88 2 Pensuplaian BBM oleh PT Paridi Asyudewi Perusahaan PT Paridi Asyudewi merupakan perusahaan perseorangan yang melakukan kegiatan penyediaan BBM di PPN Palabuhanratu dalam bentuk stasiun pengisian bahan bakar (SPBB). Berdasarkan kontrak kerjasama antara PT Paridi Asyudewi dengan pihak pengelola PPN Palabuhanratu pada tahun 2005, PT Paridi Asyudewi diperbolehkan menambatkan kapal tankernya di dermaga II dan membangun kantor di areal PPN Palabuhanratu (Gambar 27). Sesuai dengan kesepakatan pada kontrak tersebut maka PT Paridi Asyudewi diwajibkan membayar biaya tambat labuh sebesar Rp 236.520.000,00 untuk jangka waktu 15 tahun dan biaya kebersihan kolam pelabuhan sebesar Rp 2.102.400,00 per tahun. Selain biaya di atas tidak terdapat pembagian keuntungan antara PT Paridi Asyudewi dengan pengelola PPN Palabuhanratu.
a. Kapal tanker BBM
b. Kantor administratif
Gambar 27 Kantor dan instalasi BBM milik PT Paridi Asyudewi di PPN Palabuhanratu tahun 2010 Berdasarkan hasil wawancara dengan PT Paridi Asyudewi diketahui informasi seperti di bawah ini : Kuota BBM yang dimiliki oleh PT Paridi Asyudewi untuk didistribusikan adalah sebesar 400 kl/bulan yang berasal dari PT Pertamina dengan sistem pembayaran dimuka. BBM yang berasal dari PT Pertamina diangkut menuju kapal tanker milik PT Paridi Asyudewi menggunakan mobil tangki milik PT Paridi Asyudewi (Gambar 28). Proses pengawasan terhadap pengiriman BBM dari PT Pertamina berupa ukuran tinggi tangki terisi, surat DO dari PT Pertamina dan surat serah terima BBM antara PT Paridi Asyudewi dengan PT Pertamina.
89
Gambar 28 Mobil tangki milik PT Paridi Asyudewi tahun 2010 Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Paridi Asyudewi untuk transportasi BBM dari SPBU milik PT Pertamina ke kapal tongkang PT Paridi Asyudewi adalah Rp 30,00 per liter, maka penetapan harga BBM dari PT Paridi Asyudewi kepada konsumennya adalah sebagai berikut :
Harga Konsumen = Harga PT Pertamina + Biaya Angkut + Keuntungan
Berdasarkan hasil wawancara kepada PT Paridi Asyudewi didapatkan bahwa PT Paridi Asyudewi hanya melayani kapal perikanan di atas 30 GT. Dalam kegiatan penjualan BBM oleh PT Paridi Asyudewi, pengelola PPN Palabuhanratu tetap melakukan pengawasan terhadap kuota penjualan BBM oleh PT Paridi Asyudewi, dimana perusahaan ini hanya boleh menjual BBM kesemua kapal sesuai kuota perkapal yaitu 75 kl/bulan. Adapun mekanisme pembelian BBM oleh nelayan ke SPBB adalah sebagai berikut : (1) Nelayan mendaftar dan mengisi formulir di kantor syahbandar perikanan PPN Palabuhanratu (2) Setelah formulir disetujui oleh syahbandar perikanan, nelayan membawa surat keterangan dari syahbandar perikanan kepada PT Paridi Asyudewi. (3) Pembayaran dilakukan sebelum transaksi BBM dilakukan. (4) Pada transaksi pembelian BBM pengelola SPBB tidak mengantarkan BBM ke kapal nelayan, melainkan BBM diambil langsung oleh nelayan ke tongkang SPBB.
90 3 Pensuplaian BBM milik PT Mekartunas Rayasejati Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak PT Mekartunas Rayasejati menyatakan bahwa : Perusahaan Mekartunas Rayasejati merupakan perusahaan perseorangan yang melakukan kegiatan penyediaan kebutuhan BBM bagi kapal di bawah 30 GT di PPN Palabuhanratu. PT Mekartunas Rayasejati menyewa lahan milik PPN Palabuhanratu seluas 500 m² untuk mendirikan kantor administratif dan tempat penyaluran BBM, dan juga menyewa tangki BBM dengan kapasitas 208 m³ (Gambar 29). Atas penggunaan lahan tersebut PT Mekar Tunas Rayasejati dikenakan biaya pengembangan sebesar Rp 7.500.000,00 untuk jangka waktu 15 tahun, biaya pemeliharaan prasarana sebesar Rp 350.000,00 per tahun dan biaya sewa tangki sebesar Rp 3.000,00 per ton BBM yang dimasukkan ke tangki. Selain biaya di atas tidak terdapat pembagian keuntungan antara PT Mekartunas Rayasejati dengan pengelola PPN Palabuhanratu.
a. Kantor administratif
b. Tempat penyaluran BBM
c. Tangki BBM Gambar 29 Kantor dan nstalasi BBM milik PT Mekartunas Rayasejati di PPN Palabuhanratu tahun 2010
91 Sumber BBM PT Mekartunas Rayasejati adalah PT Pertamina, dimana biaya pendistribusian BBM dari PT Pertamina ke tangki milik PT Mekartunas Rayasejati dilakukan menggunakan mobil tangki dengan biaya Rp 100.000,00 per tangkinya.
Penetapan
harga
BBM
dari
Mekartunas
Rayasejati
kepada
konsumennya adalah sama seperti penetapan harga konsumen pada PT Paridi Asyudewi. Adapun mekanisme pembelian BBM oleh nelayan kepada PT Mekartunas Rayasejati dilakukan secara langsung di stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) yang terletak di dermaga muat II. Hambatan dalam pengelolaan BBM oleh PT Mekartunas Rayasejati adalah jalan menuju tangki penyimpanan BBM yang kurang landai sehingga mempersulit distribusi BBM dari PT Pertamina. Solusinya adalah dilakukan pembuatan jalan yang lebih landai sehingga memudahkan pendistribusian BBM.
6) Pengadaan es Fasilitas pabrik es di PPN Palabuhanratu sampai saat ini masih belum tersedia, kebutuhan perbekalan es balok di PPN Palabuhanratu selama ini masih disuplai oleh perusahaan swata yang berasal dari luar PPN Palabuhanratu yaitu pabrik es Sumber Makmur Tirta Jaya dan pabrik es Sari Petojo. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Yulia (2005), selain itu Yulia juga mengemukakan bahwa kapasitas produksi masing-masing pabrik adalah 1.000 balok es per hari). Tidak terdapat kerjasama ataupun sewa lahan antara pihak swasta tersebut dengan pihak pengelola pelabuhan. Pihak pelabuhan hanya memungut biaya retribusi kendaraan pengantar es balok yang masuk ke PPN Palabuhanratu. Hal tersebut menyebabkan pabrik es bukanlah fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola
pelabuhan,
pelayanan
yang
diberikan
oleh
pengelola
PPN
Palabuhanratu terkait es adalah izin penyaluran es.
1. Pabrik es PT Sumber Makmur Tirta Jaya Pabrik es PT Sumber Makmur Tirta Jaya merupakan perusahaan swasta yang memproduksi es balok dan mendistribusikan es yang diproduksinya ke PPN Palabuhanratu. Pabrik es tersebut berada di luar PPN Palabuhanratu, tetapi masih
92 berada di dalam Kecamatan Palabuhanratu. Wawancara yang dilakukan dengan perusahaan ini menghasilkan informasi seperti di bawah ini : Sumber air yang digunakan oleh PT Sumber Makmur Tirta Jaya dalam memproduksi es balok berasal dari sungai Cimandiri dengan tahapan produksi sebagai berikut : air sungai Cimandiri dialirkan ke dalam pabrik, lalu air ditampung di dalam bak untuk disaring dan diberi obat agar air jernih (kaporit), air lalu diolah dengan dialirkan ke dalam cetakan baja untuk dibekukan menjadi es balok. Setiap 1 cetakan baja dapat membuat 20 balok es dalam sekali proses, terakhir es balok dimasukkan ke dalam coldstorage untuk disimpan menunggu pesanan. Es balok yang diproduksi dijual kepada kapal perikanan dan depot es masyarakat dengan harga pabrik Rp 15.000,00 per balok di pabrik es Sumber Makmur Tirta Jaya. Harga es yang dibayarkan oleh nelayan di PPN Palabuhanratu adalah Rp 17.000,00 per balok, hal ini dikarenakan Rp 2.000,00 merupakan upah angkut, upah kuli dan keuntungan agen penyalur es. Pabrik es PT Sumber Makmur Tirta Jaya bekerjasama dengan KUD MMSL dalam mendistribusikan es baloknya ke PPN Palabuhanratu. Bentuk kerjasama yang terbentuk yaitu KUD MMSL menerima fee Rp 200,00 untuk setiap es balok yang terjual oleh PT Sumber Makmur Tirta Jaya di PPN Palabuhanratu. Kerjasama ini dimaksudkan agar nelayan lebih mudah dalam membeli es balok, yaitu memesan es balok melalui KUD MMSL kemudian KUD MMSL yang akan menghubungi dan memesannya dari pabrik es Tirta Jaya. Namun pada kenyataan yang terjadi di lapangan nelayan pancing rumpon memesan secara langsung ke pabrik es Tirta Jaya melalui telepon atau melalui sopir truck yang sedang mengantar pesanan es balok nelayan yang lain. Meskipun nelayan di PPN Palabuhanratu melakukan pemesanan es sendiri tanpa melalui KUD MMSL, PT Tirta Jaya tetap membayarkan fee Rp 200,00 per baloknya kepada KUD MMSL. Nelayan memesan es tersebut beberapa jam sebelum berangkat melaut. Agar menunjang kegiatan tersebut pabrik es Tirta Jaya menyediakan 3 unit mobil truck dengan kapasitas masing-masing sebesar 175 balok es yang disusun kedalam 35 deret balok es.
93 2. Pabrik es Sari Petojo Nelayan di PPN Palabuhanratu juga menyatakan bahwa mereka dapat membeli es balok kepada pihak lain yaitu Pabrik es Sari Petojo yang berada jauh di luar PPN Palabuharatu, yaitu di kota Sukabumi. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan swasta yang memproduksi es balok dan mendistribusikan hasil produksinya ke PPN Palabuhanratu. Menurut nelayan di PPN Palabuhanratu, mekanisme pemesanan es balok dari nelayan kepada pabrik es Sari Petojo dilakukan melalui telepon. Es balok yang dipesan oleh nelayan akan dikirim bersamaan dengan pesanan dari nelayan yang lain di PPN Palabuhanratu dan akan dibagikan kepada nelayan pembeli yang sudah memesan di PPN Palabuhanratu. Harga es balok yang dibayarkan oleh nelayan PPN Palabuhanratu adalah Rp 17.000,00 per balok. Harga ini sama dengan harga beli es balok kepada pabrik es Sumber Makmur Tirta Jaya. Es balok yang sudah dipesan langsung dikirim pada hari yang sama menggunakan mobil truck yang bagian atas esnya dilindungi dengan menggunakan terpal untuk melindungi dari cahaya dan panas matahari.
7) Perusahaan penanganan dan pendistribusian tuna Perusahaan swasta penanganan dan pendistribusian hasil tangkapan tuna yang membeli dan menerima hasil tangkapan tuna dari nelayan di PPN Palabuhanratu terdapat beberapa unit, yaitu PT Tuna Tunas Mekar, PT Jaya Mitra dan PT Karya Maju (Pengelola PPN Palabuhanratu, 2010). Nelayan menyebut perusahaan Tuna Tunas Mekar sebagai perusahaan Toni, Perusahaan Jaya Mitra sebagai perusahaan Awi, dan perusahaan Karya Maju sebagai perusahaan Ape yang mana Toni, Awi dan Ape merupakan nama pemilik masing-masing perusahaan tersebut. Perusahaan Tuna Tunas Mekar, Jaya Mitra dan Karya Maju tidak bekerjasama dengan pihak pengelola pelabuhan, perusahaan-perusahaan tersebut hanya menyewa lahan dan bangunan milik PPN Palabuhanratu melalui Koperasi Karyawan Mina Nusantara (Gambar 30) (Pengelola PPN Palabuhanratu, 2010).
94
a. Tuna Tunas Mekar (Toni)
b. Jaya Mitra (Awi)
c. PT Karya Maju (Ape) Gambar 30 Perusahaan-perusahaan penanganan dan pendistribusian tuna di PPN Palabuhanratu tahun 2010 Perusahaan Tuna Tunas Mekar, Jaya Mitra dan Karya Maju menyatakan bahwa mereka menerima hasil tangkapan tuna dari nelayan pancing rumpon dan longline. Harga yang biasa ditawarkan oleh ketiga perusahaan tersebut sama yaitu Rp 30.000,00 per kilogram untuk ikan tuna yang termasuk kedalam kriteria ekspor. Adapun kriteria untuk ikan tuna yang dinilai oleh perusahaan penanganan dan pendistribusian di PPN Palabuhanratu yaitu ukuran lebih dari 30 kg dan memiliki ciri-ciri mata cerah dan jernih, tidak berbau busuk atau lama mati dan daging padat dan elastis. Pemilihan perusahaan sebagai tempat penjualan hasil tangkapan tuna oleh nelayan lebih mengacu kepada kepercayaan dan langganan. Kepercayaan dan langganan antara nelayan kepada perusahaan pembeli tuna terbentuk dengan sendirinya dan seiring dengan waktu karena seringnya nelayan menjual hasil tangkapannya kepada perusahaan tersebut dan kepercayaan nelayan terhadap pengecekan mutu yang dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut.
95 Proses penanganan yang dilakukan ketiga perusahaan berdasarkan hasil wawancara tidak jauh berbeda. Proses penanganan tersebut seperti tampak pada Gambar 31 di bawah ini : Setelah ikan tuna sampai di perusahaan, ikan tuna diletakkan di lantai tempat perusahaan. Lantai tersebut telah dipel sebelum penanganan dilakukan
Es dikeluarkan dari kepala dan perut ikan tuna
Dilakukan pengecekan mutu oleh ahlinya (checker). Semakin merah dan cerah warna daging, maka harga yang diterima semakin tinggi. Ikan tuna ditimbang
Ikan tuna dipisahkan berdasarkan mutu dan ukuran yang layak ekspor dan tidak layak ekspor Ikan tuna diisi lagi perut dan kepalanya dengan es curah yang baru
Ikan tuna layak ekspor dimasukkan ke dalam mobil kap tertutup (es-tuna-estuna-es) untuk dibawa ke Jakarta. Jika mobil kap tertutup belum datang, maka tuna akan dimasukan ke dalam coldstorage untuk sementara
Ikan tuna yang tidak layak ekspor akan disimpan di dalam coldstorage, menunggu jumlah yang cukup untuk didistribusikan ke pengolah dan pengecer nasional Gambar 31 Tahapan penanganan hasil tangkapan tuna di perusahaan penanganan dan pendistribusian tuna PPN Palabuhanratu tahun 2010 Gambar 31 di atas memperlihatkan penanganan hasil tangkapan tuna di perusahaan penanganan dan pendistribusiannya di PPN Palabuhanratu. Pada penanganan tuna tersebut es yang telah digunakan pada ikan di atas kapal diganti dengan es yang baru karena es yang lama sudah bercampur darah dan lendir ikan. Pengecekan mutu hasil tangkapan dilakukan oleh checker yang berasal dari pihak perusahaan yang akan membeli hasil tangkapan. Untuk hasil tangkapan yang tidak
96 termasuk ke dalam kategori ekspor akan didistribusikan ke pengolah dan pengecer nasional. Ketiga perusahaan di atas menyatakan bahwa tujuan distribusinya adalah pabrik pengolahan tuna nasional, pengecer nasional dan ekspor (Jepang dan Korea). Tuna tujuan ekspor terlebih dahulu didistribusikan ke pedagang pengumpul di Muara Angke dan Muara Baru Jakarta untuk digabungkan dengan hasil tangkapan tuna dari PPS Muara Baru dan PPI Muara Angke, baru kemudian didistribusikan
ke
Jepang
dan
Korea.
Hasil
tangkapan
tuna
tersebut
didistribusikan ke Muara Angke dan Muara Baru di Jakarta menggunakan mobil box dengan sistem rantai dingin. Hasil tangkapan tuna di dalam mobil box disusun dengan urutan es-ikan-es-ikan-es sampai mobil box penuh. Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu hanya menyediakan lahan dan bangunan kosong yang selanjutnya disewa oleh Koperasi Karyawan Mina Nusantara. Oleh karena itu pengelolaan fasilitas penanganan dan pendistribusian tuna yang ada di PPN Palabuhanratu dilakukan oleh Koperasi Karyawan Mina Nusantara.
8) Pasar ikan Berdasarkan pengamatan di lapangan didapatkan informasi bahwa pasar ikan yang terdapat di PPN Palabuhanratu berjumlah 2 unit yaitu los pasar ikan yang terdapat di belakang TPI dan Pasar Ikan dan Resto; yang keduanya menjual ikan segar sekaligus sebagai tempat penjualan ikan bakar. Selain pasar ikan, juga terdapat tempat penjualan ikan tidak resmi yang terletak di samping CV Citra Karya Utama yang merupakan perusahaan pengelola docking di PPN Palabuhanratu. Kondisi aktifitas kedua pasar ikan dan tempat penjualan ikan di samping CV Citra Karya Utama dijelaskan sebagai berikut :
1. Los pasar ikan Los pasar ikan yang berlokasi di belakang TPI masih termasuk kedalam lahan dari TPI, oleh karena itu pengelolaannya dilakukan oleh KUD MMSL. Los pasar ikan ini memiliki 60 unit lapak, menurut hasil wawancara kepada penjual ikan di los pasar ikan ini setiap lapak dikenai biaya sewa sebesar Rp 2.000,00 per
97 lapak per hari yang dibayarkan kepada KUD MMSL sebagai pihak pengelola TPI. Biaya tersebut digunakan sebagai biaya kebersihan dan biaya retribusi. Namun dari hasil pengamatan di lapangan didapatkan bahwa kondisi los pasar ikan ini “sembrawut”, kotor, becek dan bau (Gambar 32). Seharusnya dengan adanya biaya sewa lapak sebagai biaya pemeliharaan kebersihan, kondisi dari los pasar ikan ini rapi, bersih, tidak becek dan tidak bau.
Gambar 32 Los pasar ikan di belakang TPI di PPN Palabuhanratu tahun 2010 Selanjutnya menurut pedagang di los pasar ikan tersebut, ikan yang dijual dapat berasal baik dari hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Palabuhanratu maupun ikan yang berasal dari luar PPN Palabuhanratu melalui jalur darat seperti dari Jakarta dan PPI yang berada di sekitar PPN Palabuhanratu. Ikan yang dijual di pasar ini bervariasi seperti ikan marlin, cakalang, baby tuna, tenggiri, kue, tongkol, cumi-cumi dan ikan lainnya. Selain ikan segar, ikan olahan pindang juga dijual di pasar belakang TPI PPN Palabuhanratu. 2. Pasar ikan dan resto Pengelola PPN Palabuhanratu menyebutkan bahwa pasar ikan dan resto di PPN Palabuhanratu (Gambar 33) digunakan sebagai pasar ikan segar dan restoran ikan bakar. Pasar ini memiliki luas 713 m² dengan dua lantai, dan mengacu kepada sistem kebersihan dan kenyamanan sekitarnya. Pasar ikan dan resto dibangun pada tahun 2009 sampai awal tahun 2010, dan mulai dioperasikan sejak tanggal 20 januari 2010. Pasar ikan dan resto ini dibangun oleh pengelola PPN Palabuhanratu dengan dana yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengolahan
98 Hasil Tangkapan. Pengelolaan dari pasar ikan dan resto ini diserahkan kepada Koperasi Mina Nusantara
Gambar 33 Pasar ikan dan resto di PPN Palabuhanratu tahun 2010 Pada pasar ikan dan resto terdapat dua orang pedagang ikan dan dua warung makan di lantai 1 dan 4 warung makan di lantai 2. Pedagang ikan dan pedagang warung makan di pasar ikan ini menyewa kios kepada Koperasi Karyawan Mina Nusantara dengan harga Rp 400.000,00 per bulan. Menurut penjual ikan di pasar ikan dan resto, hasil tangkapan yang dijual di pasar tersebut adalah jenis ikan yang enak untuk dibakar seperti ikan kakap merah, cumi-cumi, tenggiri, kuwe dan kerapu. Hasil tangkapan tersebut dapat langsung dibersihkan dan dibakar/digoreng di tempat oleh penjual ikan, atau bisa juga dibawa dalam keadaan segar memakai sterofoam dan diberi es.
3. Tempat penjualan ikan tidak resmi di samping CV Citra Karya Utama Berdasarkan wawancara kepada pengelola PPN Palabuhanratu didapatkan hasil bahwa tempat penjualan ikan yang berlokasi di samping CV Citra Karya Utama tidak beroperasi secara resmi, disebutkan juga kalau pengelolaan dari tempat penjualan ikan ini dikelola oleh Koperasi Mina Nusantara. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa tempat penjualan ikan ini difungsikan sebagai pasar penjualan hasil tangkapan dari nelayan yang mengoperasikan alat tangkap pancing ulur. Terdapat 4 buah kios di tempat penjualan ikan ini, dimana 1 kios digunakan sebagai warung kopi, 1 kios merupakan gudang docking dan 2 kios yang digunakan sebagai tempat penjualan ikan. Tempat penjualan ikan ini (Gambar 34) terbuat dari kayu dengan keadaan
99 yang kotor tidak di cat dan atapnya bocor. Keadaan yang demikian tidak sesuai dengan biaya sewa seharga Rp 400.000,00 per bulan yang dibayarkan kepada Koperasi Mina Nusantara (Koperasi Karyawan).
Gambar 34 Tempat penjualan ikan tidak resmi di samping CV Citra Karya Utama di PPN Palabuhanratu tahun 2010 9) Syahbandar Perikanan Kesyahbandaran yang terdapat di PPN Palabuhanratu ada dua kategori yaitu syahbandar umum dan syahbandar perikanan. Kedua syahbandar ini memiliki tugas yang berbeda dan berada dibawah kementrian yang berbeda. Syahbandar umum berada dibawah Kementrian Perhubungan sementara syahbandar perikanan berada
dibawah
Kementrian
Kelautan
dan
Perikanan
(Pengelola
PPN
Palabuhanratu, 2010) Menurut pengelola PPN Palabuhanratu syahbandar umum yang berlokasi di belakang TPI bertugas mengawasi dan mengeluarkan izin kapal-kapal dagang, kapal angkut barang atau penumpang dan kapal lainnya selain kapal perikanan. Izin yang dikeluarkan oleh syahbandar umum adalah izin berlayar, izin usaha, pas tahunan kapal dan izin keluar masuk pelabuhan. Sebelum adanya syahbandar perikanan, izin kapal perikanan di PPN Palabuhanratu dikeluarkan oleh Syahbandar Umum, mulai tahun 2006 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: 4365/DPT3/KP.440.D3/X/2006, tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, dibentuk Syahbandar Perikanan di PPN Palabuhanratu (Gambar 35). Mulai saat itu izin kapal perikanan di PPN Palabuhanratu dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan yang memiliki
100 kantor dengan luas 75 m² dan bertempat di samping gedung administratif utama PPN Palabuhanratu.
Gambar 35 Kantor Syahbandar Perikanan di PPN Palabuhanratu tahun 2010 Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dan staf syahbandar perikanan di PPN Palabuhanratu didapatkan bahwa terdapat enam tugas pokok Syahbandar Perikanan di PPN Palabuhanratu, yaitu : (1) Menerbitkan surat izin berlayar (SIB) (2) Memeriksa ulang kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal (3) Memeriksa ulang alat penangkapan ikan yang ada di kapal (4) Memeriksa persyaratan teknis dan nautis kapal (5) Memeriksa masuk dan keluar kapal perikanan dengan mengeluarkan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan (STBLKK) (6) Mengatur pergerakan dan lalu lintas kapal Kepala syahbandar perikanan PPN Palabuhanratu menyatakan bahwa surat izin berlayar (SIB) dibuat satu kali, yaitu pada saat kapal baru selesai dibuat dan sebelum pergi melaut. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat izin berlayar menurut aturan syahbandar perikanan yaitu : (1) Surat izin penangkapan ikan (SIPI) (2) Surat izin usaha perikanan (SIUP) (3) Pas kecil (untuk kapal berukuran kurang dari 10 GT) atau Pas Tahunan (untuk kapal berukuran lebih dari 10 GT) (4) Surat layak operasional (SLO) dari pengawas perikanan, khusus untuk armada longline (5) Telah menyelesaikan pembayaran biaya docking kapal
101 Surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin usaha perikanan (SIUP) dibuat saat kapal akan melakukan operasi penangkapan ikan untuk pertama kalinya. Surat ini dibuat satu kali untuk satu kapal, surat ini masih aktif selama kapal masih melaut dan masih melakukan usaha penangkapan ikan. Mulai tahun 2010, SIPI berlaku hanya untuk satu tahun saja dan harus diperbaharui setiap tahunnya. Sedangkan SIUP mulai tahun 2008 hanya berlaku selama 12 tahun saja dan harus diperbaharui setiap 12 tahun sekali. Pembuatan pas kecil atau pas tahunan dilakukan pada saat kapal selesai dibuat. Adapun proses pembuatannya dilakukan dengan pembuatan surat akta, surat ukur dan pas kelayakan kapal terlebih dahulu. Surat akta merupakan surat yang dibuat sebagai tanda kepemilikan kapal, setelah itu kapal diukur untuk menerbitkan surat ukur kapal. Setelah dibuat surat ukur kapal, kapal diuji kelayakannya untuk dapat melaut dan diterbitkan surat kelayakan kapal. Setelah ketiga surat tersebut dibuat, maka dapat dibuat surat pas kecil atau pas tahunan. Kepala syahbandar juga menyatakan bahwa surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan (STBLKK) diisi dua kali, yaitu pada saat kapal berlabuh di dermaga dan pada saat akan pergi melaut. Surat tanda bukti lapor kedatangan berisi nama kapal, pemilik, ukuran, isi kotor, merek mesin, tanggal berangkat, jumlah ABK, jenis kapal, daerah operasional, rencana kegiatan selama berada di PPN Palabuhanratu, kelengkapan surat dan keterangan hasil tangkapan didaratkan. Surat tanda bukti keberangkatan berisi nama kapal, pemilik, nahkoda, isi kotor, merek mesin, tanggal masuk, kegiatan selama di pelabuhan, logistik dan tujuan keberangkatan. Armada di PPN Palabuhanratu yang wajib memiliki surat-surat di atas adalah payang, pancing rumpon, gillnet dan longline. Kapal jenis kincang (jukung dengan katir) tidak wajib memiliki kelengkapan surat tersebut, karena kapal tersebut hanya diwajibkan untuk melaporkan dan mendaftarkan kapalnya ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Palabuhanratu. Setiap tahunnya dilakukan razia oleh syahbandar perikanan kepada armada payang, pancing rumpon, gillnet dan longline. Apabila diketahui oleh petugas kalau surat-surat tersebut tidak lengkap, maka nelayan akan didenda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
102 Jumlah denda yang diberikan kepada nelayan lebih besar daripada biaya pembuatan surat-surat tersebut.
10) Kantor administratif PPN Palabuhanratu Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa kantor administratif PPN Palabuhanratu meliputi gedung utama kantor pengelola PPN Palabuhanratu (Gambar 36a) yang dilengkapi oleh pos terpadu dermaga I (Gambar 36b) dan pos terpadu dermaga II (Gambar 36c). Menurut pengelola PPN Palabuhanratu gedung utama pengelola PPN Palabuhanratu memiliki luas 528 m² dan digunakan sebagai pusat
administrasi.
Demi
menunjang
kelancaran
operasional
di
PPN
Palabuhanratu kantor pengelola PPN Palabuhanratu dilengkapi dengan telepon, internet dan faximile. Berdasarkan pengamatan, kondisi kantor pelabuhan ini cukup baik dan terawat serta dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsinya.
a. Kantor administratif
b. Pos terpadu I
c. Pos terpadu II
Gambar 36 Kantor pengelola PPN Palabuhanratu, pos terpadu I dan pos terpadu II di PPN Palabuhanratu tahun 2010 Pos terpadu dermaga I dan pos terpadu dermaga II merupakan pos pelaksana teknis kegiatan di PPN Palabuhanratu dengan luas masing-masing 6 m². Pos terpadu dermaga I merupakan pos statistik yang bertugas mendata jumlah armada, jumlah alat tangkap, jumlah nelayan dan jumlah hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Palabuhanratu untuk kebutuhan pendataan statistik PPN Palabuhanratu. Pendataan jumlah armada, alat tangkap dan nelayan dilakukan dari bulan Desember sampai bulan Januari. Selama waktu tersebut perusahaan penangkapan ikan diwajibkan melaporkan jumlah armada, jenis alat tangkap dan jumlah
103 nelayannya. Sementara pendataan jumlah hasil tangkapan yang didaratkan diawasi dan dicatat langsung oleh petugas pos terpadu I pada saat hasil tangkapan tersebut didaratkan di dermaga PPN Palabuhanratu. Pada saat pendataan jumlah hasil tangkapan didaratkan, petugas tidak melakukan kegiatan penimbangan hasil tangkapan yang didaratkan, jumlah hasil tangkapan didapatkan dengan cara bertanya kepada nelayan yang mendaratkan dan hanya memastikannya dengan pengamatan saja. Hal ini merupakan kekurangan bagi pendataan jumlah hasil tangkapan yang didaratkan yang terjadi di PPN Palabuhanratu, karena dapat saja nelayan melaporkan jumlah yang salah. Pendataan juga tidak selalu dilakukan pada setiap kegiatan pendaratan hasil tangkapan di PPN Palabuahnratu, terdapat pendaratan hasil tangkapan yang tidak didata oleh petugas pos terpadu I. Pos terpadu dermaga II terbagi kedalam dua divisi yaitu divisi jasa dan divisi teknis. Tugas dari divisi jasa adalah mengatur biaya tambat labuh, biaya pas kebersihan kolam pelabuhan dan biaya penyewaan alat berat milik PPN Palabuhanratu. Biaya tambat labuh hanya dikenakan kepada armada pancing rumpon, gillnet dan longline. Biaya pas kebersihan untuk kapal dibawah 30GT adalah Rp 100,00 sekali berlabuh, sedangkan biaya pas kebersihan untuk kapal diatas 30 GT ke atas adalah Rp 1.000,00 sekali berlabuh. Divisi teknis mempunyai tugas yang sama dengan syahbandar perikanan (sub bab 5.2 butir 9), perbedaannya hanya pada area tugas dimana syahbandar perikanan bertugas di kolam pelabuhan I, sedangkan divisi teknis bertugas di kolam pelabuhan II. Divisi teknis tersebut akan melaporkan hasil pengawasan dan pencatatannya kepada syahbandar perikanan setiap bulannya. Pelayanan yang diberikan oleh kantor administratif PPN Palabuhanratu kepada nelayan di PPN Palabuhanratu adalah pelatihan, informasi cuaca dan gelombang laut, informasi daerah penangkapan ikan yang berpotensi terdapat banyak ikan, bantuan permodalan (seperti kapal, rumpon dan alat tangkap) dan lain-lain.
Pelayanan
tersebut
diberikan
oleh
kantor
administratif
Palabuhanratu kepada nelayan di PPN Palabuhanratu tanpa dikenakan biaya.
PPN
104 11) Docking Fasilitas docking di PPN Palabuhanratu hanya berjumlah 1 unit (Gambar 37) dengan panjang 66 m dan lebar 40 m. Fasilitas docking tersebut berada di samping kolam pelabuhan I dengan keadaan yang kotor, tidak terurus dan banyak terdapat sampah serta bangkai kapal (pengelola PPN Palabuhanratu, 2010). Fasilitas docking di PPN Palabuhanratu dikelola oleh dua pihak yaitu PT Citra Karya Utama (PT CKU) dan PPN Palabuhanratu. Fasilitas docking yang berada di arah dermaga I dikelola oleh pihak pengelola pelabuhan, sedangkan yang berada di arah dermaga II dikelola oleh pihak swasta yaitu PT CKU. Kedua pengelola tersebut mendapatkan panjang docking yang sama yaitu masing-masing 33 m. Fasilitas docking yang dikelola oleh PPN Palabuhanratu umumnya digunakan oleh nelayan sebagai tempat membuat kapal, sedangkan fasilitas docking yang dikelola oleh PT CKU umumnya digunakan sebagai tempat perbaikan dan perawatan kapal.
Gambar 37 Docking kapal di PPN Palabuhanratu tahun 2010 Kedua pengelola fasilitas docking (PPN Palabuhanratu dan PT CKU) menetapkan tarif biaya sewa harian lahan docking yang sama yaitu Rp 350,00 per m². Biaya sewa tersebut dikeluarkan oleh nelayan atau pengusaha perikanan untuk dapat menggunakan lahan docking pada saat pembuatan atau perbaikan kapal diluar biaya listrik, yang dihitung dengan rumus : Biaya docking = P x L x B x T Keterangan : P = panjang kapal; L = lebar kapal; B = biaya sewa lahan; T = lama waktu penggunaan lahan Sumber : hasil wawancara dengan pengelola PPN Palabuhanratu
105 Berdasarkan hasil pengamatan diketahui fasilitas docking dilengkapi dengan rel (slipway) yang berfungsi untuk mempermudah menaikkan kapal ke darat saat kondisi air laut sedang surut. Kondisi dari slipway tersebut sudah berkarat, kotor dan di sekitarnya terdapat banyak sampah. Hal ini membuat fungsi slipway menjadi terganggu, sehingga sebagian besar nelayan dan pengusaha perikanan menaikkan kapal ke darat tanpa melewati slipway, tetapi ditarik begitu saja menggunakan tali saat air sedang pasang. Mahyuddin (2007) mengemukakan bahwa kondisi slipway dalam keadaan rusak namun masih dapat digunakan. Pelayanan yang terdapat pada fasilitas docking diberikan oleh pengelola PPN Palabuhanratu, berupa penyediaan lahan yang dapat digunakan sebagai tempat pembuatan atau perbaikan kapal yang didukung dengan fasilitas listrik. Pada PT CKU tidak dapat disebut sebagai pelayanan, tetapi lebih disebut kepada penyewaan lahan sebagai tempat docking.
12) Bengkel Pengelola PPN Palabuhanratu menjelaskan bahwa bengkel di PPN Palabuhanratu didirikan mulai tahun 1993, dengan fungsi sebagai tempat perbaikan mesin-mesin kapal perikanan yang mengalami kerusakan, pembuatan cerobong asap dan kemudi kapal. Bengkel di PPN Palabuhanratu (Gambar 38) hanya berjumlah 1 unit, memiliki luas 250 m² dan terletak di sisi dermaga 1 yang bersebelahan dengan gedung utama kantor PPN Palabuhanratu.
Gambar 38 Bengkel di PPN Palabuhanratu tahun 2010.
Berdasarkan hasil wawancara kepada pengelola bengkel di PPN Palabuhanratu diketahui bahwa semenjak berdiri hingga tahun 2009, bengkel di PPN Palabuhanratu belum dapat beroperasi dengan baik karena kekurangan
106 peralatan. Oleh karena itu pada tahun 2009 dilakukan pengadaan sarana (peralatan) yang dibutuhkan, diantaranya gurinda tangan, gurinda duduk dan kompresor yang masing-masing berjumlah 2 unit. Bor duduk, las tangan, mesin las, tabung oksigen, mesin bor, mesin bubut, blower, mesin pembengkok pipa dan mesin gergaji besi yang masing-masing berjumlah 1 unit. Selanjutnya pengelola bengkel di PPN Palabuhanratu menyatakan bahwa bengkel di PPN Palabuhanratu juga menyewakan alat berat seperti crane dan forcliftt. Crane disewakan dengan harga Rp 100.000,00 per hari, sedangkan forcliftt disewakan dengan harga Rp 50.000,00 per hari. Peminjaman dan pembayaran diajukan kepada bengkel, selanjutnya uang pembayaran tersebut disetorkan oleh bengkel kepada pos terpadu divisi jasa di dermaga II. Sesuai dengan fungsi bengkel di PPN Palabuhanratu seperti yang dijelaskan diatas maka diketahui pelayanan yang diberikan oleh bengkel di PPN Palabuhanratu yaitu penyediaan tempat, sarana atau alat dan jasa untuk perbaikan mesin kapal, pembuatan cerobong asap dan pembuatan kemudi kapal.
13) Toko logistik Toko logistik di PPN Palabuhanratu terbagi menjadi dua kelompok yaitu toko bahan alat penangkapan (BAP) dan kedai pesisir. Menurut PPN Palabuhanratu (2010e) diketahui bahwa toko BAP (Gambar 39) adalah toko yang menjual bahan-bahan untuk membuat alat penangkapan ikan seperti benang, coban, kail, pelampung, pemberat, jaring dan umpan. Masih menurut PPN Palabuhanratu, (2010e) kedai pesisir (Gambar 40) merupakan kedai yang menjual bahan kebutuhan melaut, makanan dan minuman.
Gambar 39 Toko bahan alat penangkapan di PPN Palabuhanratu tahun 2010.
107
a. lokasi di samping Syahbandar Perikanan
b. lokasi di samping bengkel
Gambar 40 Kedai pesisir di PPN Palabuhanratu tahun 2010. Toko BAP berlokasi di depan Laboratorium Bina Mutu PPN Palabuhanratu yang berjumlah 3 unit toko. Kedai pesisir berjumlah 20 unit yang terletak di tiga lokasi berbeda, yaitu di dekat pos terpadu I PPN Palabuhanratu, di sebelah bengkel PPN Palabuhanratu dan di sebelah syahbandar perikanan PPN Palabuhanratu. Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak pengelola PPN Palabuhanratu diketahui bahwa toko BAP dan kedai pesisir di PPN Palabuhanratu dikelola oleh pihak swasta yang menyewa lahan dan bangunan milik PPN Palabuhanratu melalui Koperasi Karyawan Mina Nusantara. Biaya sewa lahan dan bangunan toko BAP maupun kedai pesisir yaitu Rp 400.000,00 per bulan. Biaya sewa yang dibayarkan oleh toko logistik dan kedai pesisir akan dibagi menjadi dua, yaitu 50% menjadi milik koperasi karyawan PPN Palabuhanratu dan 50% dimasukkan ke dalam penerimaan bukan pajak PPN Palabuhanratu. Sesuai dengan pengertian toko BAP pada paragraf pertama, pelayanan yang diberikan oleh toko BAP adalah penjualan bahan-bahan untuk membuat alat penangkapan ikan seperti benang, coban, kail, pelampung, pemberat, jaring dan umpan. Sedangkan kedai pesisir memberikan pelayanan penjualan bahan kebutuhan melaut, makanan dan minuman. Pada kondisi aktual di lapangan, tokotoko tersebut tidak hanya digunakan untuk menjual bahan-bahan alat penangkapan ikan dan bahan kebutuhan melaut, tetapi juga menjual barang-barang lain yang tidak berhubungan dengan penangkapan ikan seperti pulsa, baju dan lainnya.
108
6 TINGKAT PEMANFAATAN FASILITAS DAN PELAYANAN KEPELABUHANAN OLEH PERIKANAN PANCING RUMPON DAN BIAYA TERKAIT PEMANFAATANNYA 6.1 Besaran Pemanfaatan Fasilitas dan Tingkat Pelayanan Kepelabuhanan di PPN Palabuhanratu 1) Dermaga dan tambat labuh Dermaga di PPN Palabuhanratu sangat berperan penting bagi kapal pancing rumpon sebagai tempat bertambat, tempat pendaratan hasil tangkapan dan tempat memuat perbekalan melaut. Berdasarkan ukuran kapal pancing rumpon (6 GT), kapal pancing rumpon diperbolehkan untuk bertambat di dermaga I yang diperuntukkan bagi kapal dengan ukuran di bawah 30 GT (sub bab 5.2 butir 1). Pada kondisi aktual di lapangan, kapal pancing rumpon yang datang ke PPN Palabuhanratu bertambat di dermaga I dan dermaga II. Hal tersebut dikarenakan kondisi dermaga I yang sudah dipenuhi oleh kapal-kapal lainnya, selain itu juga karena kurangnya ketegasan dari pihak pengelola PPN Palabuhanratu dalam mengatur tata letak dan posisi bertambat kapal-kapal di PPN Palabuhanratu. Kurang tegasnya pengelola PPN Palabuhanratu juga terlihat dari tidak berjalannya aliran kapal di dermaga dari tempat pendaratan sampai ke tempat pengisian perbekalan melaut. Semua kapal pancing rumpon dan kapal lainnya yang bertambat di dermaga I maupun II mendaratkan hasil tangkapan dan memuat kebutuhan melautnya di dermaga tersebut tanpa adanya perpindahan kapal sesuai aliran kapal. Berdasarkan pengamatan di lapangan diketahui bahwa kapal pancing rumpon yang bertambat di dermaga I maupun dermaga II PPN Palabuhanratu sebagian besar bertambat dengan posisi melintang dan hanya sebagian kecil kapal pancing rumpon yang bertambat secara tegak lurus. Kapal-kapal pancing rumpon yang bertambat dengan posisi melintang biasanya berlapis 3 sampai dengan 8 unit kapal pancing rumpon. Rata-rata kapal pancing rumpon yang bertambat di dermaga I tahun 2010 berjumlah 35 unit per hari, sedangkan rata-rata kapal pancing rumpon yang bertambat di dermaga II tahun 2010 berjumlah 10 unit per hari (Tabel 28).
109 Tabel 28 Jumlah kapal pancing rumpon yang bertambat dan berlabuh di Palabuhanratu tahun 2010 Jumlah kapal (unit) Hari pengamatan Dermaga I Dermaga II 1 33 2 38 3 37 4 34 5 35 6 36 7 30 8 31 9 36 10 38 Rata-Rata 35
PPN
12 14 8 7 9 6 13 10 9 13 10
Kapal rumpon yang bertambat di PPN Palabuhanratu memiliki ukuran 6 GT, sehingga kapal rumpon ini dikenakan biaya tambat labuh sesuai dengan klasifikasi yang sudah ditetapkan oleh PPN Palabuhanratu (Tabel 27) yaitu sebesar Rp 500,00 per hari. Rata-rata biaya tambat labuh kapal rumpon di PPN Palabuhanratu per bulan adalah Rp 5.000,00 per kapal. Pihak pengelola PPN Palabuhanratu menyatakan bahwa masih terdapat sekitar 60% kapal rumpon yang tidak membayar biaya tambat labuh kepada pihak pengelola PPN Palabuhanratu. Nelayan pancing rumpon yang membayar biaya tambat labuh sebagian besar membayar karena didatangi dan diminta membayar oleh petugas pos terpadu II divisi jasa, hanya sebagian kecil nelayan pancing rumpon yang memiliki kesadaran untuk membayar biaya tambat labuh langsung ke pos terpadu II divisi jasa yang berada di samping dermaga II. Tersendatnya pembayaran biaya tambat labuh kapal pancing rumpon di PPN Palabuhanratu dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pengelola PPN Palabuhanratu, kurangnya ketegasan dari pihak pengelola pelabuhan dalam penarikan biaya tambat labuh, serta kurangnya kesadaran nelayan untuk menjalankan kewajibannya membayar biaya tambat labuh. Berdasarkan hasil penilaian oleh 30 orang responden nelayan pancing rumpon PPN Palabuhanratu terhadap tingkat pelayanan dermaga yang terdapat di pelabuhan ini (Lampiran 5), diketahui bahwa 15 orang atau 50% responden
110 nelayan pancing rumpon memberikan nilai baik untuk tingkat pelayanan dermaga. Sisanya 9 orang (30%) responden nelayan memberikan nilai cukup baik dan 6 orang (20%) responden nelayan memberikan nilai kurang baik. Tidak terdapat responden nelayan pancing rumpon yang memberikan nilai sangat baik maupun tidak baik terhadap tingkat pelayanan dermaga di pelabuhan ini. Dengan demikian, secara umum tingkat pelayanan fasilitas dermaga di PPN Palabuhanratu bagi nelayan pancing rumpon adalah baik dan cukup baik. Penilaian ini menurut responden karena kapal masih bisa melakukan aktifitas tambat, membongkar hasil tangkapan dan mengisi perbekalan melaut di dermaga PPN Palabuhanratu. Namun menurut responden, kapal tidak dapat langsung bertambat di dermaga karena telah terdapat kapal lain yang bertambat di dermaga tersebut, sehingga nelayan harus melewati beberapa kapal pada saat pengisian perbekalan melaut. Berikut ini (Gambar 41) adalah hasil penilaian oleh 30 responden nelayan tersebut :
16 Jumlah responden (orang)
14 12 10 8 6 4 2 0 Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Tidak Baik
Gambar 41 Diagram tingkat pelayanan dermaga menurut reponden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010. 2) Kolam pelabuhan Kolam pelabuhan I dan II memiliki peran sebagai tempat badan kapal pancing rumpon berada pada saat ditambat atau dilabuhkan di dermaga pelabuhan. Seperti halnya dermaga II, kolam pelabuhan II juga diisi oleh kapal pancing rumpon untuk berlabuh. Hal ini dikarenakan kondisi kolam pelabuhan I yang
111 sudah dipenuhi oleh kapal-kapal lainnya, selain itu juga karena kurangnya ketegasan dari pihak pengelola PPN Palabuhanratu dalam mengatur tata letak dan posisi bertambat kapal-kapal di PPN Palabuhanratu. Mahyuddin (2007) menyatakan bahwa berdasarkan kondisi kolam dermaga I yang sudah penuh (melebihi kapasitas tampung), maka untuk mengoptimalkan fungsi PPN Palabuhanratu
diperlukan
penambahan
kapasitas
kolam
pelabuhan
atau
pengaturan tata letak kapal. Salah satu bukti kurang tegasnya pengelola PPN Palabuhanratu adalah tidak berlakunya kegiatan berlabuh di bagian tengah kolam pelabuhan. Kapal pancing rumpon dan kapal lainnya berlabuh sekaligus bertambat di dermaga secara melintang dan berlapis tanpa adanya aliran kapal seperti seharusnya (sub bab 5.2 butir 1). Sikap pengelola yang kurang tegas juga terlihat dari hasil pengamatan di lapangan yang menunjukkan nelayan pancing rumpon mencuci kapal, mencuci palka dan membuang kotoran serta perbekalan yang sudah tidak terpakai ke kolam pelabuhan. Air pencucian dan kotoran tersebut dibuang langsung ke kolam pelabuhan sehingga mencemari kolam pelabuhan dengan sampah, oli, minyak dan limbah lainnya. Nelayan pancing rumpon juga sering memperbaiki dan mencat ulang kapal pancing rumpon di kolam pelabuhan (Gambar 42), tanpa memindahkannya ke daerah docking. Hal tersebut membuat kolam pelabuhan bertambah kotor, penuh dan tidak teratur. Hal di atas juga membuktikan bahwa nelayan pancing rumpon kurang menyadari pentingnya menjaga kebersihan kolam pelabuhan.
a. Pengecatan kapal
b. Pembersihan kapal dari teritip
Gambar 42 Perbaikan kapal oleh nelayan di kolam pelabuhan PPN Palabuhanratu tahun 2010.
112 Nelayan pancing rumpon berpendapat bahwa perbaikan dan perawatan kapal dilakukan di kolam pelabuhan karena nelayan tidak mau menaikkan kapalnya ke tempat docking yang harus membayar biaya sewa lahan dan listrik, sementara di kolam pelabuhan hanya dikenakan biaya tambat labuh dan juga tidak dilarang oleh pengelola pelabuhan. Menurut peneliti, pendapat nelayan tersebut adalah salah, karena kolam pelabuhan tidak boleh dikotori dan dicemari dengan buanganbuangan kapal. Menurut Lubis (2006) kolam pelabuhan berfungsi sebagai perairan tempat masuknya kapal yang akan berlabuh untuk melakukan aktifitas bongkar muat dan tempat kapal berputar (turning basin). Diketahui jumlah rata-rata kapal pancing rumpon yang berlabuh di kolam pelabuhan I adalah 35 unit per hari (Tabel 28), rata-rata ukuran kapal pancing rumpon yang terdapat di PPN Palabuhanratu yaitu p x l x t : 11,50m x 2,68 m x 1,10m (Tabel 23) dan luas kolam pelabuhan I keseluruhannya adalah 3.000 m², maka besaran pemanfaatan fasilitas kolam pelabuhan telah dihitung sebagai berikut : Berdasarkan jumlah dan luas rata-rata kapal pancing rumpon yang terdapat di kolam pelabuhan I PPN Palabuhanratu didapatkan luas kolam pelabuhan I yang digunakan oleh kapal pancing rumpon untuk berlabuh yaitu 1.078,70 m². Jika dibandingkan dengan luas kolam pelabuhan I maka secara keseluruhan didapatkan sebesar 36,3% kolam pelabuhan I telah digunakan oleh kapal pancing rumpon untuk berlabuh (Lampiran 3 butir 1). Berdasarkan jumlah rata-rata kapal pancing rumpon yang berada di kolam pelabuhan II adalah 10 unit per hari (Tabel 28), rata-rata ukuran kapal pancing rumpon yang terdapat di PPN Palabuhanratu yaitu p x l x t : 11,50m x 2,68 m x 1,10m (Tabel 23) maka diperoleh luas kolam pelabuhan II yang digunakan oleh kapal pancing rumpon sebesar 308,20 m² (Lampiran 3 butir 2). Jika dibandingkan dengan luas kolam pelabuhan II sebesar 2.000m², didapatkan bahwa seluas 15,4% kolam pelabuhan II PPN Palabuhanratu telah dimanfaatkan oleh kapal pancing rumpon untuk berlabuh. Selain besaran pemanfaatan kolam pelabuhan oleh kapal pancing rumpon, juga telah dihitung besaran tingkat pelayanan kolam pelabuhan PPN Palabuhanratu berdasarkan penilaian oleh 30 orang responden nelayan pancing
113 rumpon di pelabuhan ini (Lampiran 5). Nilai yang paling banyak diberikan responden nelayan pancing rumpon terhadap tingkat pelayanan kolam pelabuhan di PPN Palabuhanratu adalah cukup baik (53,3%). Nilai dengan peringkat kedua dan ketiga terbanyak adalah baik dengan jumlah 10 orang (33,3%) responden dan kurang baik dengan jumlah 4 orang (13,3%) responden. Nilai sangat baik dan tidak baik tidak diberikan oleh nelayan pancing rumpon terhadap tingkat pelayanan kolam pelabuhan di PPN Palabuhanratu (Gambar 43). 18
Jumlah responden (orang)
16 14 12 10 8 6 4 2 0 Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Tidak Baik
Gambar 43 Diagram tingkat pelayanan kolam pelabuhan menurut responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010. Secara umum tingkat pelayanan kolam pelabuhan tersebut bagi nelayan pancing rumpon adalah cukup baik dan baik. Penilaian yang diberikan tersebut didasarkan pada keadaan kolam pelabuhan yang walaupun padat dan kotor akan tetapi kolam pelabuhan sangat berguna untuk melindungi kapal dan sebagai tempat berlabuhnya kapal.
3) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tempat pelelangan ikan merupakan tempat penjualan hasil tangkapan nelayan pancing rumpon dengan cara dilelang. Pelelangan hasil tangkapan bertujuan untuk mencari harga terbaik dan tertinggi dalam penjualan. Namun hasil tangkapan yang didaratkan oleh kapal rumpon di PPN Palabuhanratu tidak dijual
114 melalui TPI. Untuk hasil tangkapan tuna, nelayan langsung menjualnya ke perusahaan penanganan dan pendistribusian tuna di PPN Palabuhanratu (sub bab 5.2 butir 7) sebagai pembeli. Hasil tangkapan lainnya seperti baby tuna, cakalang dan jangilus langsung dijual kepada pedagang di pasar ikan yang berada di belakang TPI sebagai pembeli. Keadaan nelayan pancing rumpon yang tidak menjual hasil tangkapan di TPI membuat tingkat pemanfaatan TPI oleh nelayan pancing rumpon tidak ada. Alasan nelayan pancing rumpon tidak menjual hasil tangkapannya melalui TPI karena uang hasil lelang tidak bisa langsung diterima setelah pelelangan selesai. Hal ini membuat sebagian besar nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu beranggapan bahwa KUD MMSL sebagai pengelola TPI belum siap dan belum sanggup untuk mengelola TPI. Penilaian 30 orang responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu secara umum terhadap tingkat pelayanan TPI adalah kurang baik dan tidak baik (Gambar 44) . 20
Jumlah rersponden (orang)
18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Tidak Baik
Gambar 44 Diagram tingkat pelayanan TPI menurut responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010. Berdasarkan Lampiran 5 diketahui bahwa nilai tingkat pelayanan TPI yang diberikan oleh 30 orang responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu adalah kurang baik dengan jumlah 18 orang (60%) dan tidak baik
115 sebanyak 7 orang (23,3%). Tidak ada responden nelayan pancing rumpon yang memberikan nilai sangat baik kepada pelayanan TPI di PPN Palabuhanratu (Gambar 44). Hal ini menurut nelayan dikarenakan TPI di PPN Palabuhanratu tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan nelayan menjual hasil tangkapan langsung kepada pedagang pengumpul dengan posisi tawar yang lebih rendah, karena tidak ada persaingan harga seperti saat lelang ikan di TPI. Kurang baiknya pelayanan TPI menurut sebagian besar nelayan pancing rumpon dapat menjadi pertimbangan bagi pihak pengelola pelabuhan dan pengelola TPI untuk mengevaluasi kinerja pengelola TPI dan mengambil kebijakan yang terbaik. Pengelola TPI menyatakan bahwa satu sampai dua kali dalam satu bulan perusahaan penanganan dan distribusi tuna akan melaporkan jumlah hasil tangkapan yang dibeli oleh perusahaan dan membayar biaya retribusinya sebesar 3% dari harga beli hasil tangkapan tersebut. Pembayaran retribusi lelang seperti ini disebut dengan “pelelangan semu”, yang memiliki kelemahan antara lain ketidakpastian jumlah hasil tangkapan yang dilaporkan oleh perusahaan penanganan dan distribusi hasil tangkapan tuna kepada TPI
4) Instalasi air bersih Menurut nelayan PPN Palabuhanratu instalasi air bersih dimanfaatkan oleh nelayan pancing rumpon untuk penyediaan air bersih bagi kebutuhan melautnya. Dalam satu kali operasi penangkapan ikan, pancing rumpon membutuhkan 3 blong atau 15 jerigen atau 450 liter air bersih. Jerigen atau blong tersebut akan diangkut oleh buruh angkut dari tempat pengisian air bersih menuju kapal pancing rumpon, dengan biaya Rp 1.000,00 per 10 liter air bersih yang diangkut. Nelayan menyatakan bahwa mereka membeli air bersih langsung kepada CV Eko Mulyo selaku pengelola instalasi air bersih di PPN Palabuhanratu. Pemesanan dilakukan melalui telepon, dan pembelian dilakukan dengan pembayaran dimuka. Harga yang dikeluarkan oleh nelayan di PPN Palabuhanratu untuk mendapatkan air bersih dalah Rp 15.000,00 per blong atau Rp 3.000,00 per jerigen air bersih belum termasuk upah angkut.
116 Berdasarkan data statistik PPN Palabuhanratu diketahui penggunaan air bersih oleh kapal pancing rumpon di PPN Palabuhanratu dari tahun 2005 sampai 2009 adalah sebagai berikut (Tabel 29) :
Tabel
29 Penggunaan air bersih oleh perikanan pancing rumpon Palabuhanratu tahun 2005-2009 Penggunaan air bersih (liter) Bulan 2005 2006 2007 2008 1. Januari 3.900 9.600 13.200 13.500 2. Februari 5.400 11.100 7.500 7.000 3. Maret 6.900 11.100 4.200 4.500 4. April 6.000 12.300 8.400 8.500 5. Mei 5.100 8.100 12.300 15.000 6. Juni 5.100 4.800 8.100 8.500 7. Juli 5.100 3.900 12.600 12.600 8. Agustus 5.100 5.100 10.500 10.500 9. September 1.500 4.500 6.000 6.500 10. Oktober 1.200 1.200 3.600 3.600 11. November 1.500 4.200 8.400 8.400 12. Desember 5.100 3.300 7.500 7.500 Jumlah 51.900 79.200 102.300 106.100 Rata2 4.325 6.600 8.525 8.842
1.200 1.200 3.600 6.900 12.300 13.200 Sumber : PPN Palabuhanratu, 2010b (data diolah kembali) Kisaran
3.600 15,000
di PPN
2009 38.400 24.600 24.000 28.500 34.200 46.200 33.000 34.800 22.400 39.000 42.500 26.500 394.100 32.842 22.400 46.200
Penggunaan air bersih oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2009 pada Tabel 29 berjumlah 394.100 liter. Rata-rata penggunaan air bersih oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu selama tahun 2009 adalah 32.842 liter. Penggunaan air bersih terbanyak tahun 2009 terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 46.200 liter. Hal ini sesuai dengan penjelasan Tabel 25 yang menyatakan bahwa bulan Juni adalah bulan puncak hasil tangkapan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu, yang membuat nelayan menambah jumlah trip mereka pada bulan ini (terbukti dari frekuensi masuk keluar kapal pada Tabel 32) sehingga mengakibatkan pada bulan ini kebutuhan air bersih armada pancing rumpon di PPN Palabuhanratu paling banyak dibandingkan bulan lainnya.
117 Selama tahun 2005 sampai tahun 2009 penggunaan air bersih oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu cenderung mengalami peningkatan (Gambar 45). Peningkatan penggunaan air bersih paling tajam terjadi pada tahun 2009, jumlah penggunaan air bersih pada tahun ini meningkat sebesar 271,4% dibanding tahun 2008.
450
Jumlah (x1.000 liter)
400 350 300 250 200 150 100 50 2005
2006
2007
2008
2009
Tahun Sumber : PPN Palabuhanratu, 2010b (data diolah kembali)
Gambar 45 Grafik jumlah penggunaan air bersih oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2005-2009. Sampai saat ini CV Eko Mulyo masih mampu menyediakan kebutuhan air bersih bagi kapal pancing rumpon di PPN Palabuhanratu. Belum ada keluhan dari nelayan pancing rumpon terkait dengan harga dan ketersediaan air bersih yang disediakan oleh CV Eko Mulyo. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pemanfaatan instalasi air bersih oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu masih lebih kecil jika dibandingkan dengan kapasitas produksi air bersih CV Eko Mulyo, sehingga kapasitas instalasi air bersih di PPN Palabuhanratu masih mampu menampung permintaan air bersih dari nelayan pancing rumpon. Selain besaran pemanfaatan instalasi air bersih, juga dihitung penilaian yang diberikan oleh 30 orang responden nelayan pancing rumpon terhadap tingkat pelayanan air bersih (Lampiran 5). Sebanyak 17 orang (56,7%) responden nelayan pancing rumpon tersebut memberikan nilai sangat baik, sebanyak 9 orang (30%)
118 responden memberikan nilai baik dan 3 orang (10%) responden menilai cukup baik terhadap pelayanan air bersih di PPN Palabuhanratu. Tidak ada responden yang memberikan nilai tidak baik kepada pelayanan air bersih di PPN Palabuhanratu. Berikut ini (Gambar 46) adalah diagram yang menunjukkan hasil penilaian tingkat pelayanan instalasi air bersih oleh 30 orang responden nelayan tersebut:
18 Jumlah ressponden (orang)
16 14 12 10 8 6 4 2 0 Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Tidak Baik
Gambar 46 Diagram tingkat pelayanan instalasi air bersih menurut responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010. Berdasarkan gambar di atas dan Lampiran 5 didapatkan informasi bahwa secara umum pelayanan air bersih di PPN Palabuhanratu memiliki tingkat pelayanan cukup baik sampai dengan sangat baik. Menurut pandangan nelayan hal ini terjadi karena instalasi air bersih di PPN Palabuhanratu telah memberikan pasokan air bersih yang mencukupi, bersih, terjangkau harganya dan cara pembeliannya mudah, serta pengelola instalasi air bersih yang ramah. 5) Instalasi BBM Instalasi BBM berfungsi sebagai alat dan tempat bagi nelayan pancing rumpon dalam mendapatkan BBM (solar) yang merupakan bahan kebutuhan melaut kapal pancing rumpon. Ketersediaan instalasi BBM di PPN Palabuhanratu sangat berperan penting bagi kapal pancing rumpon, karena satu trip pengoperasian pancing rumpon adalah sekitar 5 sampai 7 hari di laut yang
119 membutuhkan solar sebanyak 300 liter. Penggunaan logistik BBM untuk kapal rumpon di PPN Palabuhanratu dari tahun 2005 sampai 2009 berdasarkan data statistik PPN Palabuhanratu adalah sebagai berikut (Tabel 30) :
Tabel
30 Penggunaan BBM oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2005-2009 Penggunaan BBM (liter) Bulan 2005 2006 2007 2008 2009 1. Januari 3.900 12.800 13.200 13.200 21.300 2. Februari 5.400 14.800 7.500 7.500 24.600 3. Maret 6.900 14.800 4.200 4.205 27.600 4. April 6.000 16.400 5.600 5.603 25.500 5. Mei 5.100 10.800 8.200 8.201 28.200 6. Juni 5.100 6.400 5.400 5.400 38.100 7. Juli 5.100 5.200 8.400 8.412 33.000 8. Agustus 5.100 6.800 7.000 7.000 34.800 9. September 1.500 6.000 4.000 4.000 29.400 10. Oktober 1.200 1.600 2.400 2.400 27.000 11. November 1.500 5.600 5.600 5.600 22.500 12. Desember 5.100 4.400 5.000 5.000 13.200 Jumlah 51.900 105.600 76.500 76.521 325.200 Rata2 4.325 8.800 6.375 6.377 27.100
1.200 1.600 2.400 6.900 16.400 13.200 Sumber : PPN Palabuhanratu, 2010b (data diolah kembali) Kisaran
2.400 13.200
13.200 38.100
Penggunaan BBM oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2009 berjumlah 325.200 liter dengan rata-rata 27.100 liter per bulan atau dengan kisaran 13.200 – 38.100 liter perbulan. Penggunaan BBM terbanyak oleh perikanan pancing rumpon tahun 2009 terjadi pada bulan Juni dengan jumlah 38.100 liter. Sesuai dengan penjelasan Tabel 25 yang menyatakan bahwa bulan Juni adalah bulan puncak hasil tangkapan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu dan Tabel 32 yang menyatakan bahwa jumlah trip (frekuensi masuk keluar kapal) pada bulan ini paling banyak, sehingga mengakibatkan pada bulan ini kebutuhan BBM armada pancing rumpon di PPN Palabuhanratu paling banyak dibandingkan dengan bulan lainnya.
120 Selama tahun 2005 sampai tahun 2009 penggunaan BBM oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu cenderung mengalami peningkatan (Gambar 47). Peningkatan paling tajam terjadi pada tahun 2009, penggunaan BBM pada tahun ini meningkat sebesar 325% dari tahun 2008.
350
Jumlah (x1.000 liter)
300 250 200 150 100 50 2005
2006
2007
2008
2009
Tahun Sumber : PPN Palabuhanratu, 2010b (data diolah kembali)
Tabel 47 Grafik jumlah penggunaan BBM oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2005-2009. Nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu membeli BBM tersebut menggunakan jerigen-jerigen plastik ke perusahaan penyalur BBM di PPN Palabuhanratu. Walaupun di PPN Palabuhanratu terdapat 2 perusahaan penyalur BBM untuk kapal di bawah 30 GT (sub bab 5.2 butir 5), namun sebagian besar nelayan pancing rumpon memilih untuk membeli BBM tersebut dari SPBN milik KUD MMSL. Nelayan pancing rumpon tidak dapat membeli BBM dari PT Paridi Asyudewi karena SPBN ini hanya menjual BBM nya kepada kapal diatas 30 GT (kapal Longline). Walaupun harga BBM KUD MMSL dengan PT Mekartunas Rayasejati sama, namun nelayan pancing rumpon lebih memilih membeli BBM ke KUD MMSL. Pemilihan ini didasarkan pada biaya pengangkutan BBM dari masing-masing tempat. Letak SPBN milik KUD MMSL di dermaga I membuat nelayan tidak perlu mengeluarkan biaya angkut dari SPBN ke atas kapal yang umumnya bertambat di dermaga I. Sedangkan jika dibandingkan dengan membeli BBM dari PT Mekartunas Rayasejati yang terletak di dermaga II nelayan perlu
121 mengeluarkan biaya angkut sebesar Rp 100,00 per liter. Selain itu menurut nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu pelayanan yang diberikan KUD MMSL dirasa lebih baik dan nelayan diperbolehkan untuk berhutang terlebih dahulu. Nelayan pancing rumpon menyatakan bahwa mereka terkadang tidak dapat membeli BBM dari KUD MMSL karena kuota BBM KUD MMSL sebesar 136.000 liter per bulan (sub bab 5.2 butir 5) telah habis terjual. Jika hal tersebut terjadi maka nelayan pancing rumpon dapat membeli BBM kepada PT Mekartunas Rayasejati yang memiliki kuota 600.000 liter per bulan. Namun kondisi aktual di lapangan memperlihatkan bahwa nelayan pancing rumpon lebih memilih membeli BBM ke SPBU milik pertamina yang terletak di samping PPN Palabuhanratu daripada membeli BBM kepada PT Mekartunas Rayasejati. Hal ini menurut nelayan pancing rumpon karena harga BBM di kedua tempat sama, biaya angkut dari kedua tempat sama, sedangkan jarak pengangkutan dari SPBU lebih dekat. Administrasi untuk pembelian BBM kepada PT Mekartunas Rayasejati dianggap nelayan lebih rumit dan pelayanan yang diberikan dirasa kurang ramah. Tidak mencukupinya kuota BBM milik KUD MMSL dikarenakan secara umum nelayan armada perikanan lainnya yang dibawah 30 GT di PPN Palabuhanratu membeli BBM kepada KUD MMSL dengan alasan yang sama dengan nelayan pancing rumpon, sehingga kuota BBM milik KUD MMSL tidak mencukupi untuk mensuplai seluruh kebutuhan armada perikanan dibawah 30 GT tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan mencari tingkat pemanfaatan (TP) instalasi BBM milik KUD MMSL oleh seluruh armada perikanan dibawah 30 GT di PPN Palabuhanratu. Rata-rata penggunaan BBM yang digunakan oleh seluruh kapal perikanan dibawah 30 GT di PPN Palabuhanratu tahun 2009 berjumlah 350.058 liter per bulan (Statistik PPN Palabuhanratu, 2010) dan kapasitas produksi BBM KUD MMSL hanyalah 136.000 liter per bulan. Berdasarkan perhitungan pada Lampiran 4 butir 1 didapatkan bahwa besaran pemanfaatan seluruh armada perikanan dibawah 30 GT di PPN Palabuhanratu terhadap BBM dari KUD MMSL adalah 257,4%. Oleh karena BBM yang disediakan oleh KUD MMSL hanya berjumlah 136.000 liter perbulan, maka ada 214.058 liter (157,4%) BBM lagi yang belum
122 atau tidak dapat disediakan oleh KUD MMSL per bulannya. Dapat juga diartikan bahwa tingkat pemanfaatan instalasi BBM milik KUD MMSL oleh seluruh armada perikanan dibawah 30 GT di PPN Palabuhanratu sebenarnya lebih besar jika dibandingkan dengan kapasitas produksi BBM KUD MMSL. Dengan demikian kapasitas produksi BBM KUD MMSL belum mampu menampung permintaan BBM (solar) dari seluruh armada dibawah 30 GT termasuk armada pancing rumpon.. Selisih kapasitas produksi KUD MMSL dan besaran penggunaan BBM di atas itulah yang kemudian seharusnya dapat disuplai oleh PT Mekartunas Rayasejati jika kapasitas produksi BBM milik KUD MMSL telah habis. Namun karena nelayan pancing rumpon maupun nelayan armada perikanan dibawah 30 GT lainnya lebih memilih membeli BBM ke SPBU di samping PPN Palabuhanratu, maka kapasitas produksi BBM milik PT Mekartunas Rayasejati tidak termanfaatkan secara optimal. Jika nelayan tidak membeli BBM ke SPBU di samping PPN Palabuhanratu, kapasitas produksi BBM KUD MMSL dan PT Mekartunas Rayasejati masih mampu mensuplai seluruh kebutuhan BBM armada perikanan dibawah 30 GT di PPN Palabuhanratu. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan pada Lampiran 4 butir 2 yaitu perbandingan antara kapasitas produksi BBM KUD MMSL dan PT Mekartunas Rayasejati (736.000 liter per bulan) dengan penggunaan BBM yang digunakan oleh seluruh armada perikanan dibawah 30 GT di PPN Palabuhanratu tahun 2009 berjumlah 350.058 liter per bulan (Statistik PPN Palabuhanratu, 2010). Perbandingan tersebut menghasilkan besaran pemanfaatan BBM kedua perusahaan tersebut oleh seluruh armada perikanan dibawah 30 GT di PPN Palabuhanratu adalah 47,6%. Dari 350.058 liter per bulan (257,4%) pemanfaatan instalasi BBM milik KUD MMSL di PPN Palabuhanratu oleh seluruh armada dibawah 30 GT di PPN Palabuhanratu, sebanyak 27.100 liter per bulan (19,9%) BBM tersebut dimanfaatkan oleh armada pancing rumpon di PPN Palabuhanratu (Lampiran 4 butir 3). Seperti halnya pemenuhan BBM keseluruhan armada dibawah 30 GT di atas, jika nelayan pancing rumpon tidak membeli BBM ke SPBU di samping PPN Palabuhanratu seharusnya kapasitas produksi KUD MMSL dan PT Mekartunas
123 Rayasejati mampu mensuplai kebutuhan BBM kesemua armada pancing rumpon di PPN Palabuhanratu yang hanya 2,4% dari kapasitas produksi kedua perusahaan tersebut (Lampiran 4 butir 4). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nelayan pancing rumpon membeli BBM ke SPBU milik pertamina di samping PPN Palabuhanratu bukan karena kapasitas produksi perusahaan penyalur BBM di PPN Palabuhanratu yang tidak mencukupi. Hal tersebut lebih dikarenakan faktor biaya, jarak dan pelayanan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain tingkat pemanfaatan fasilitas seperti di atas, dapat juga dihitung penilaian tingkat pelayanan instalasi BBM yang diberikan oleh 30 orang responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu. Berdasarkan hasil perhitungan pada Lampiran 5 diketahui bahwa sebanyak 11 orang (36,7%) responden memberikan nilai sangat baik, 15 orang (50%) responden memberikan nilai baik dan 3 orang (10%) responden memberikan nilai cukup baik. Tidak terdapat responden pancing rumpon yang memberikan nilai tidak baik terhadap pelayanan instalasi BBM ini (Gambar 48).
16
Jumlah responden (orang)
14 12 10 8 6 4 2 0 Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Tidak Baik
Gambar 48 Diagram tingkat pelayanan instalasi BBM menurut responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010. Dengan demikian diketahui bahwa secara umum nilai yang diberikan oleh responden nelayan pancing rumpon terhadap tingkat pelayanan instalasi BBM di
124 PPN Palabuhanratu yaitu cukup baik sampai dengan sangat baik. Nelayan memberikan nilai cukup baik sampai dengan sangat baik karena menurut pendapat nelayan instalasi BBM sudah dapat menyediakan, memenuhi dan melayani kebutuhan BBM nelayan dengan baik dan harganya terjangkau. Walaupun menurut nelayan prosedur pembelian BBM panjang karena melewati persetujuan pihak pelabuhan terlebih dahulu (sub bab 5.2 butir 5). 6) Pengadaan es Pabrik es berfungsi sebagai produsen es balok yang merupakan kebutuhan melaut kapal pancing rumpon dan sangat berperan penting sebagai bahan mempertahankan mutu hasil tangkapan. Armada pancing rumpon membutuhkan 45 balok es dalam sekali operasinya. Penggunaan logistik es balok untuk kapal rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2005 sampai 2009 terlihat pada Tabel 31 : Tabel 31 Penggunaan es balok oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2005-2009 Penggunaan Es (balok) Bulan 2005 2006 2007 2008 2009 1. Januari 130 320 1.760 1.770 2.880 2. Februari 180 370 1.000 1.080 3.360 3. Maret 230 370 560 760 3.680 4. April 200 410 1.120 1.120 3.400 5. Mei 170 270 2.050 2.030 3.800 6. Juni 170 160 1.080 1.060 5.080 7. Juli 170 130 1.680 1.700 4.440 8. Agustus 170 170 1.400 1.480 4.400 9. September 50 150 800 960 4.080 10. Oktober 40 40 480 580 3.760 11. November 50 140 1.120 1.120 3.080 12. Desember 170 110 1.250 1.330 1.760 Jumlah 1.730 2.640 14.300 14.990 43.720 Rata2 144 220 1.192 1.249 3.643 Kisaran
40 - 230
40 - 410
480 - 2.050
580 - 2030
1.760 -5.080
Sumber : PPN Palabuhanratu, 2010b (data diolah kembali)
Penggunaan es balok oleh kapal pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2009 berjumlah 43.720 balok es dengan rata-rata 3.643 balok es per bulan.
125 Penggunaan es balok terbanyak oleh perikanan pancing rumpon tahun 2009 terjadi pada bulan Juni sebanyak 5.080 balok es. Hal ini sesuai dengan penjelasan Tabel 25 yang menyatakan bahwa bulan Juni adalah bulan puncak hasil tangkapan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu, yang membuat nelayan menambah jumlah trip mereka pada bulan ini (terbukti dari frekuensi masuk keluar kapal padaTabel 32) sehingga mengakibatkan pada bulan ini kebutuhan es balok armada pancing rumpon di PPN Palabuhanratu paling banyak dibandingkan dengan bulan lainnya. Selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 penggunaan es balok oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu cenderung meningkat (Gambar 49). Peningkatan penggunaan es balok paling tajam terjadi pada tahun 2009, jumlah pada tahun ini meningkat sebesar 191,66% dibandingkan tahun 2008.
50 45 Jumlah (x1.000 balok)
40 35 30 25 20 15 10 5 2005
2006
2007
2008
2009
Tahun b
Sumber : PPN Palabuhanratu, 2010 (data diolah kembali)
Gambar 49 Grafik jumlah penggunaan es balok oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2005-2009. Karena pabrik es tidak terdapat di atas lahan PPN Palabuhanratu, nelayan pancing rumpon membeli es balok dari pabrik es Sumber Makmur Tirta Jaya Palabuhanratu atau pabrik es Sari Petojo Sukabumi. Nelayan pancing rumpon yang membutuhkan es balok memesan es tersebut melalui agen penyalur es balok (KUD MMSL) yang terdapat di PPN Palabuhanratu.
126 Agen penyalur es tersebut yang kemudian berhubungan dengan pihak pabrik es dalam pemesanan es balok. Es balok tersebut dikirim dari pabrik es menggunakan truk yang dilindungi terpal atau mobil boks. Pembayaran dilakukan dimuka sesuai pesanan dengan harga Rp 17.000,00 per balok. Nelayan pancing rumpon membayar harga es tersebut kepada agen penyalur es. Harga tersebut sudah termasuk biaya pendistribusian, upah penghancuran es balok menjadi es curah, upah buruh angkut dan keuntungan agen penyalur es. Karena KUD MMSL tidak pernah melakukan tugasnya sebagai agen penyalur es, maka nelayan pancing rumpon memesan langsung kepada pabrik es. Nelayan langsung membayar biaya es kepada petugas pengantar es balok dari pabrik es. Walaupun nelayan langsung memesan kepada pabrik es, namun pabrik es tetap harus membayar fee kepada KUD MMSL selaku agen resmi PPN Palabuhanratu sebesar Rp 200,00 per balok es yang terjual.
7) Perusahaan penanganan dan pendistribusian tuna Dari tiga perusahaan penanganan dan pendistribusian tuna di PPN Palabuhanratu (sub bab 5.2 butir 7), hanya terdapat 2 perusahaan yang berhubungan dengan perikanan pancing rumpon yaitu PT Jaya Mitra (Awi) dan PT Karya Maju (Ape). PT Tuna Tunas Mekar (Toni) hanya membeli tuna hasil tangkapan longline. Perusahaan Jaya Mitra dan Karya Maju berperan dalam membeli hasil tangkapan tuna yang merupakan hasil tangkapan utama pancing rumpon, kemudian hasil tangkapan tersebut ditangani dan didistribusikan dengan tujuan nasional maupun ekspor. Nelayan pancing rumpon menyatakan bahwa penjualan hasil tangkapan tuna kepada perusahaan penanganan dan pendistribusian hasil tangkapan tuna dilakukan dengan sistem langganan dan kepercayaan. Biasanya setelah bertambat di dermaga, nelayan pancing rumpon akan mengabarkan kedatangannya kepada perusahaan penanganan dan pendistribusian hasil tangkapan tuna untuk memastikan nelayan tersebut dapat menjual hasil tangkapannya kepada perusahaan tersebut. Setelah ada kepastian barulah nelayan pancing rumpon membongkar hasil tangkapan tuna dan hasil tangkapan tersebut langsung dibawa
127 menuju perusahaan penanganan dan pendistribusian hasil tangkapan tuna tersebut di PPN Palabuhanratu. Pengangkutan hasil tangkapan tuna menuju perusahaan penanganan dan pendistribusian tuna dilakukan dengan menggunakan gerobak milik kuli angkut dengan upah Rp 10.000,00 untuk sekali angkut. Rata-rata dalam sekali pendaratan hasil tangkapan dilakukan pengangkutan sebanyak 1 sampai 3 kali angkut. Hasil tangkapan tuna dengan mutu paling baik dibeli oleh perusahaan penanganan dan pendistribusian tuna dengan harga Rp 30.000,00 per kilogram, harga itu terus berkurang sesuai dengan kemunduran mutu hasil tangkapan tuna yang dijual oleh nelayan pancing rumpon. Pembayaran dilakukan langsung setelah penanganan (dicek mutunya) hasil tangkapan tuna di perusahaan tersebut selesai dan pembayaran langsung dilakukan dari perusahaan penanganan dan pendistribusian hasil tangkapan tuna kepada nelayan pancing rumpon tanpa melalui TPI. Menurut nelayan pancing rumpon dan ketiga perusahaan penanganan dan pendistribusian tuna, sampai saat ini semua hasil tangkapan tuna dari kapal pancing rumpon masih mampu ditampung dan dibeli oleh kedua perusahaan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa daya beli dan daya tampung ketiga perusahaan penanganan dan pendistribusian hasil tangkapan tuna di PPN Palabuhanratu lebih besar dibandingkan dengan jumlah hasil tangkapan tuna yang ditawarkan selama ini (32.819 kg per bulan). Berdasarkan perhitungan pada Lampiran 5 didapatkan nilai tingkat pelayanan perusahaan penanganan dan pendistribusian tuna yang terdapat di PPN Palabuhanratu oleh 30 orang responden nelayan pancing rumpon adalah sangat baik sebanyak 7 orang (23,3%) responden, baik sebanyak 17 orang (56,7%) responden dan nilai cukup baik sebanyak 4 orang (17,3%) responden. Tidak terdapat responden yang memberikan nilai tidak baik. Secara umum responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu memberikan nilai dengan kategori cukup baik sampai dengan sangat baik kepada pelayanan yang diberikan oleh perusahaan penanganan dan pendistribusian tuna yang terdapat di PPN Palabuhanratu (Gambar 50). Pemberian nilai tersebut didasarkan karena perusahaan penanganan dan pendistribusian tuna di PPN
128 Palabuhanratu mampu membeli semua hasil tangkapan tuna yang didaratkan oleh nelayan tersebut dan ikan dibayar tidak lama setelah penyerahan ikan dilakukan.
18
Jumlah responden (orang)
16 14 12 10 8 6 4 2 0 Sangat Baik
Gambar
50
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Tidak Baik
Diagram tingkat pelayanan perusahaan penanganan dan pendistribusian tuna menurut responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010.
8) Pasar Ikan Pasar ikan yang terdapat di PPN Palabuhanratu merupakan tempat menjual hasil tangkapan sampingan perikanan pancing rumpon (sub bab 5.1 butir 4) di PPN Palabuhanratu. Pasar ikan yang menjadi tempat penjualan hasil tangkapan sampingan dari armada pancing rumpon adalah pasar ikan yang terdapat di belakang TPI. Hasil tangkapan tersebut dijual kepada pedagang besar atau kepada pedagang pengecer yang terdapat di pasar ikan tersebut. Hasil tangkapan sampingan pancing rumpon tersebut akan ditangani dan didistribusikan dengan tujuan lokal dan nasional. Hasil tangkapan baby tuna atau tuna-tuna kecil dan cakalang dijual dengan harga rata-rata Rp 12.000,00 per kilogram dan hasil tangkapan jangilus dijual dengan harga rata-rata Rp 22.500,00 per kilogram. Penjualan langsung terjadi diantara nelayan pancing rumpon dengan pedagang tanpa melibatkan TPI. Menurut nelayan pancing rumpon, saat ini semua hasil tangkapan sampingan pancing rumpon masih mampu dibeli dan ditampung oleh pedagang-
129 pedagang ikan di pasar ikan yang terdapat di belakang TPI, sehingga dapat diartikan bahwa kapasitas daya beli dan daya tampung pasar ikan yang terdapat di belakang TPI masih lebih besar jika dibandingkan dengan pemanfaatannya. Penilaian responden nelayan pancing rumpon terhadap tingkat pelayanan pasar ikan di PPN Palabuhanratu secara umum mendapatkan nilai dengan kategori yang cukup baik sampai dengan sangat baik. Nilai tersebut didapatkan dari perhitungan pada Lampiran 5 yang didasarkan pada pemberian nilai oleh 30 orang responden nelayan pancing rumpon. Enam belas orang (53,3%) responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu memberikan nilai sangat baik, 10 orang (33,3%) responden memberikan nilai baik dan 2 orang (6,7%) responden memberikan nilai cukup baik bagi pelayanan pasar ikan yang terdapat di PPN Palabuhanratu. Tidak ada responden nelayan pancing rumpon yang memberikan nilai tidak baik pada pasar ikan di PPN Palabuhanratu (Gambar 51).
18
Jumlah responden (orang)
16 14 12 10 8 6 4 2 0 Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Tidak Baik
Gambar 51 Diagram tingkat pelayanan pasar ikan menurut responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010. \
Menurut responden nelayan penilaian di atas diberikan karena pasar ikan di PPN Palabuhanratu masih mampu menampung hasil tangkapan sampingan pancing rumpon. Terdapat banyak pedagang di pasar ikan yang siap membeli hasil tangkapan sampingan pancing rumpon.
130 9) Syahbandar Syahbandar merupakan instansi pemerintah yang mengeluarkan perizinan dan tempat pembuatan surat-surat kapal pancing rumpon. Terdapat dua unit Syahbandar di PPN Palabuhanratu yaitu Syahbandar Umum dan Syahbandar Perikanan (sub bab 5.2 butir 10). Sesuai dengan penjelasan pada sub bab 5.2 butir 10, syahbandar yang bertugas mengeluarkan perizinan dan surat untuk kapal pancing rumpon di PPN Palabuhanratu adalah Syahbandar Perikanan PPN Palabuhanratu. Surat perizinan kapal yang harus dimiliki oleh nelayan pancing rumpon yang dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan surat tersebut adalah : - Surat Izin Berlayar (SIB) dengan biaya lebih kurang Rp 5.000.000,00 - Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Rp 400.000,00 - Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Rp 400.000,00 - Pas Kecil denga biaya Rp 150.000,00 - Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan (STBLKK) tanpa biaya Menurut Syahbandar Perikanan, sebagian besar kapal pancing rumpon telah memiliki surat-surat diatas walaupun tidak lengkap. Jenis surat yang umum dimiliki oleh kapal pancing rumpon adalah SIB, pas kecil dan STBLKK, sedangkan untuk SIPI dan SIUP tidak dimiliki oleh seluruh armada pancing rumpon di PPN Palabuhanratu. Sesuai dengan penjelasan pada sub bab 5.2 butir 10 mengenai masa berkalu surat-surat kapal, maka SIB dibuat pertama kali oleh armada pancing rumpon pada saat kapal baru selesai dibuat dan belum pergi melaut dengan masa berlaku 5 tahun, pas kecil dibuat setiap tahun dan STBLKK dibuat setiap berangkat dan pulang melaut. Sampai saat ini masih terdapat kapal pancing rumpon yang tidak memiliki satu pun dari kelima surat-surat di atas, atau ada juga kapal pancing rumpon yang hanya membuat STBLKK saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak nelayan, diketahui bahwa pembuatan surat perizinan yang mahal membuat sebagian besar nelayan pancing rumpon tidak membuat surat-surat tersebut. Hal yang paling mendasar yang menyebabkan sebagian besar nelayan pancing rumpon tidak membuat surat - surat
131 tersebut adalah karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran nelayan pancing rumpon akan kewajibannya untuk membuat surat perizinan. Contohnya pada pembuatan STBLKK yang tidak memerlukan biaya dalam pembuatannya, masih saja banyak nelayan pancing rumpon yang tidak membuat surat tersebut. Jumlah STBLKK dan perbandingannya terhadap frekuensi keluar dan masuknya kapal pancing rumpon di PPN Palabuhanratu terdapat pada Tabel 32 berikut ini :
Tabel 32 Jumlah STBLKK yang diajukan nelayan pancing rumpon dan yang dikeluarkan oleh syahbandar perikanan, serta perbandingannya terhadap frekuensi keluar masuk kapal di PPN Palabuhanratu tahun 2009 Fekuensi kapal C A B Bulan Keluar Masuk (unit) (lembar) Keluar Masuk (4):(3) (5):(3) (1)
(2)
38 1. Januari 51 2. Februari 42 3. Maret 47 4. April 49 5. Mei 64 6. Juni 51 7. Juli 62 8. Agustus 58 9. September 51 10. Oktober 47 11. November 31 12. Desember Jumlah 519 Rata-rata 43 Kisaran 38-64
(3)
71 82 92 85 94 127 110 116 98 90 75 44 1.084 90 44-127
(4)
72 84 92 85 95 127 111 110 102 94 77 44 1.093 91 44-127
(5)
(6)
71 101,4 82 102,4 92 100 85 100 95 101,1 127 100 110 100,9 116 94,8 99 104,1 94 104,4 75 102,7 44 100 1.090 100,8 91 101,1 44-127 84,8-104,4
(7)
100 100 100 100 101,1 100 100 100 101,0 104,4 100 100 100,6 101,1 100-104,4
Sumber : Syahbandar Perikanan PPN Palabuhanratu, 2010 (data diolah kembali) Keterangan : A = Jumlah kapal pancing rumpon yang membuat STBLKK B = Jumlah surat STBLKK yang dikeluarkan Syahbandar Perikanan C = Persentase frekuensi kapal keluar masuk terhadap jumlah STBLKK yang dikeluarkan syahbandar perikanan
Rata-rata jumlah kapal pancing rumpon yang membuat surat STBLKK ke Syahbandar Perikanan tahun 2009 di PPN Palabuhanratu menurut Tabel 32 di atas adalah 43 unit dengan kisaran 38 sampai dengan 64 unit. Jika kisaran jumlah kapal pancing rumpon yang membuat STBLKK tersebut dibandingkan dengan keseluruhan kapal pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2009 yang
132 berjumlah 65 unit (Tabel 22), maka berdasarkan perhitungan pada Lampiran 5 diketahui bahwa antara rata-rata 34% kapal pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tidak membuat STBLKK per tahunnya atau dengan kisaran 1,5% sampai dengan 41,5% kapal pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tidak membuat surat STBLKK setiap bulannya. Selanjutnya Tabel 32 juga memberikan informasi bahwa STBLKK yang dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan untuk kapal pancing rumpon PPN Palabuanratu tahun 2009 berjumlah 1.084 lembar dengan rata-rata 90 lembar STBLKK per bulan. Pada tahun 2009 Syahbandar Perikanan mengeluarkan STBLKK terbanyak pada bulan Juni dengan jumlah 127 lembar, sedangkan jumlah paling sedikit adalah 44 lembar pada bulan Desember. Rata-rata jumlah STBLKK yang dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan PPN Palabuhanratu tahun 2009 tersebut hampir sama dengan frekuensi kapal yang keluar masuk PPN Palabuhanratu yang didapatkan dari buku laporan tahunan PPN Palabuhanratu tahun 2010. Secara tidak langsung kesamaan tersebut mengartikan bahwa semua kapal yang keluar masuk PPN Palabuhanratu membuat STBLKK, namun hal ini tidak sesuai dengan perbandingan jumlah kapal yang membuat STBLKK dengan jumlah keseluruhan kapal pancing rumpon, serta keterangan Syahbandar Perikanan dan nelayan pancing rumpon yang menyatakan bahwa tidak semua kapal pancing rumpon yang melaut membuat STBLKK. Dengan demikian peneliti mengambil kesimpulan bahwa frekuensi keluar dan masuk kapal yang dilaporkan oleh pengelola PPN Palabuhanratu hanya berisikan kapal pancing rumpon yang membuat STBLKK, tidak termasuk kapal pancing rumpon yang masuk dan keluar PPN Palabuhanratu tanpa membuat STBLKK. Hal ini juga mengartikan bahwa tidak ada pengawasan dan pencatatan harian jumlah kapal yang masuk dan keluar PPN Palabuhanratu oleh pengelola PPN Palabuhanratu secara langsung di lapangan. Berdasarkan hasil penilaian oleh 30 orang responden nelayan pancing rumpon PPN Palabuhanratu terhadap tingkat pelayanan Syahbandar Perikanan di PPN Palabuhanratu diketahui bahwa 4 orang (13,3%) responden memberikan nilai sangat baik, 7 orang (23,3%) responden menilai baik dan 14 orang (46,7%) responden memberikan nilai cukup baik. Pada penilaian ini 5 orang (16,7%)
133 responden menilai kurang baik dan tidak terdapat responden yang menilai tidak baik (Lampiran 5). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pelayanan Syahbandar Perikanan menurut 30 orang responden nelayan pancing rumpon adalah cukup baik sampai dengan sangat baik. Nilai tersebut diperlihatkan seperti pada Gambar 52 berikut ini:
16
Jumlah responden (orang)
14 12 10 8 6 4 2 0 Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Tidak Baik
Gambar 52 Diagram tingkat pelayanan Syahbandar Perikanan menurut responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010. 10) Kantor administratif PPN Palabuhanratu Kantor administratif PPN Palabuhanratu bagi nelayan pancing rumpon berperan dalam memberikan pelayanan mengenai surat-menyurat, perizinan, pelatihan, informasi cuaca dan gelombang laut, informasi hasil tangkapan, bantuan permodalan dan lain-lainnya. Nelayan pancing rumpon saat ini mudah untuk memperoleh informasi cuaca, gelombang dan arus dari pihak pengelola PPN Palabuhanratu. Informasi tersebut didapat dari papan billboard milik PPN Palabuhanratu yang terdapat di dermaga I atau disampaikan langsung oleh pengelola pelabuhan. Informasi daerah yang berpotensi banyak terdapat ikan diberikan oleh pengelola PPN Palabuhanratu dalam bentuk peta perkiraan DPI yang didapatkan dari hasil riset Badan Riset Kelautan dan Perikanan-Kementrian Kelautan dan
134 Perikanan. Data ini di update dua hari sekali oleh Badan Riset Kelautan dan Perikanan dan dikirimkan ke PPN Palabuhanratu melalui email atau dapat langsung diambil oleh pengelola PPN Palabuhanratu dari situs Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP.go.id). Informasi ini disebarkan oleh pengelola PPN Palabuhanratu dalam bentuk fotokopian, namun umumnya harus diminta oleh nelayan pancing rumpon kepada petugas administrasi kantor PPN Palabuhanratu secara langsung. Sesuai dengan penjelasan pada sub bab 5.2 butir 10, pada saat kapal pancing rumpon melakukan pendaratan hasil tangkapan tidak selalu terdapat petugas dari pihak pengelola PPN Palabuhanratu yang mengawasi dan mencatat jumlah hasil tangkapan yang didaratkan. Petugas tersebut tidak melakukan penimbangan jumlah (berat) hasil tangkapan yang didaratkan, melainkan hanya memperkirakan dari ukuran wadah hasil tangkapan atau menanyakan kepada nelayan pancing rumpon jenis dan jumlah (berat) hasil tangkapan yang didaratkan. Selain hal di atas nelayan pancing rumpon juga telah mendapatkan beberapa kali pengarahan baik dari pihak pengelola PPN Palabuhanratu secara mandiri, maupun bekerjasama dengan DKP Kabupaten Sukabumi. Pengarahan tersebut antara lain mengenai keselamatan kapal, pemasangan rumpon dan kesadaran administrasi kepelabuhanan. Terdapat nelayan pancing rumpon yang juga mendapatkan bantuan dari KKP atau dari DKP Kabupaten Sukabumi. Contoh bantuan tersebut berupa kapal dan rumpon. Pelayanan kantor administratif PPN Palabuhanratu yang seperti di atas secara umum mendapatkan nilai baik sampai dengan sangat baik dari 30 orang responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuahnratu. Menurut Gambar 53 dan Lampiran 5 diketahui bahwa 21 orang (70%) responden nelayan pancing rumpon yang memberikan penilaian terhadap tingkat pelayanan kantor administratif PPN Palabuhanratu memberikan nilai sangat baik terhadap pelayanan kantor administratif PPN Palabuhanratu. Sisanya yaitu 9 orang (30%) responden nelayan memberikan nilai baik bagi tingkat pelayanan kantor administratif PPN Palabuhanratu. Hal ini mengartikan tidak ada nelayan yang memberikan nilai cukup baik, kurang baik ataupun tidak baik bagi tingkat pelayanan kantor administratif PPN Palabuhanratu.
135
Jumlah responden (orang)
25
20
15
10
5
0 Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Tidak Baik
Gambar 53 Diagram tingkat pelayanan kantor administratif menurut responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010. 11) Docking Docking merupakan tempat bagi nelayan pancing rumpon melakukan pembuatan kapal, perawatan kapal dan perbaikan kapal. Docking yang dikelola oleh PT CKU secara umum digunakan oleh nelayan pancing rumpon sebagai tempat perbaikan dan perawatan kapal dan docking yang dikelola oleh PPN Palabuhanratu secara umum digunakan sebagai tempat pembuatan kapal oleh nelayan pancing rumpon. Hal ini sesuai dengan fungsi masing-masing bagian docking seperti yang dijelaskan pada sub bab 5.2 butir 11. Namun tidak semua kegiatan tersebut dilakukan di docking PPN Palabuhanratu, kegiatan perawatan dan perbaikan kapal lebih sering dilakukan oleh nelayan pancing rumpon di kolam pelabuhan. Nelayan pancing rumpon beralasan bahwa perawatan dan perbaikan kapal dapat dilakukan di kolam pelabuhan. Nelayan juga menyatakan keberatan jika mereka harus mengeluarkan upah menarik kapal ke area docking, membayar sewa tanah dan listrik docking, sedangkan kegiatan tersebut harus dilakukan sendiri tanpa bantuan dari pihak pengelola docking (PT CKU). Jika nelayan pancing rumpon melakukan kegiatan tersebut di kolam pelabuhan, maka nelayan tidak perlu mengeluarkan biaya tersebut.
136 Docking yang dikelola oleh PPN Palabuhanratu tidak melayani pembuatan kapal pancing rumpon, pengelola PPN Palabuhanratu hanya menyewakan lahan docking kepada nelayan pancing rumpon dan menyediakan instalasi listrik yang harus dibayar oleh nelayan pancing rumpon. Semua kegiatan pembuatan kapal dilakukan sendiri oleh nelayan atau diupahkan kepada pihak lain. Walaupun begitu secara umum nelayan pancing rumpon membuat kapalnya di docking yang dikelola oleh PPN Palabuhanratu, karena pembuatan kapal tidak dapat dilakukan di kolam pelabuhan. Biaya sewa lahan docking diberikan berdasarkan luas lahan yang dipakai untuk kegiatan tersebut dan lamanya pemakaian seperti rumus yang terdapat pada sub bab 5.2 butir 12. Pembayaran biaya sewa lahan dilakukan jika kegiatan pembuatan kapal telah selesai dilakukan sekaligus dengan pembayaran listrik yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Pada kondisi aktual di lapangan nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu banyak yang tidak membayar biaya sewa lahan docking baik kepada pihak pengelola PPN Palabuhanratu maupun CV Citra Karya Utama. Nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu hanya membayar biaya pemakaian listrik saja dan sebagian besar pembayaran sewa maupun pemakaian listrik biasanya harus ditagih oleh pihak pengelola pelabuhan atau CV Citra Karya Utama. Keadaan docking yang terdapat di PPN Palabuhanratu seperti di atas membuat 30 orang responden nelayan pancing rumpon secara umum memberikan nilai cukup baik sampai dengan sangat baik terhadap tingkat pelayanan docking di PPN Palabuhanratu (Gambar 54). Berdasarkan data pada Lampira 5 diketahui bahwa dua orang (6,7%) responden nelayan pancing rumpon memberikan nilai sangat baik, 4 orang (13,3%) responden memberikan nilai baik dan 15 orang (50%) responden memberikan penilaian cukup baik bagi pelayanan docking yang terdapat di PPN Palabuhanratu.
137 16
Jumlah responden (orang)
14 12 10 8 6 4 2 0 Sangat Baik
Gambar 54
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Tidak Baik
Diagram tingkat pelayanan docking menurut responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010.
12) Bengkel Bagi nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu bengkel merupakan tempat memperbaiki mesin, membuat kemudi dan membuat cerobong asap untuk kapal pancing rumpon. Biasanya nelayan pancing rumpon menyerahkan perbaikan mesin dan pembuatan alat tersebut kepada pihak pengelola bengkel, walaupun terkadang ada orang suruhan nelayan pancing rumpon yang mengawasi kegiatan tersebut. Semua bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan perbaikan mesin dan pembuatan alat dapat diperoleh dari bengkel. Demikian pula semua kegiatan perbaikan mesin dan pembuatan kemudi atau cerobong dikerjakan oleh bengkel. Nelayan pancing rumpon hanya membayar biaya bahan dan biaya jasa perbaikan kepada pengelola bengkel. Bagi nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu bengkel juga memiliki peran sebagai tempat menyewa crane dengan harga Rp 100.000,00 per hari, forklift dengan harga Rp 50.000,00 per hari, mesin bor Rp 10.000,00 per unit, mesin bubut Rp 50.000,00 per unit dan las listrik Rp 30.000,00 per unit. Biaya sewa peralatan tersebut
dibayar kepada pengelola bengkel yang kemudian
disetorkan kepada pos terpadu II divisi jasa. Crane dan forklif biasanya digunakan oleh nelayan pancing rumpon untuk mengangkut palka dan benda berat lainnya.
138 Mesin bor, mesin bubut dan mesin las disewa dalam perbaikan mesin dan perlengkapan kapal lainnya. Pelayanan bengkel seperti di atas mendapatkan penilaian tingkat pelayanan yang dominan sangat baik (Lampiran 5). Penilaian tersebut diberikan oleh 30 orang responden nelayan pancing rumpon dengan 23 orang (76,7%) responden memberikan nilai sangat baik, 6 orang (20%) responden memberikan nilai baik dan sebanyak 1 orang (3,3%) responden memberikan nilai cukup baik. Tidak ada satupun responden yang memberikan nilai kurang baik maupun tidak baik terhadap pelayanan bengekel di PPN Palabuhanratu (Gambar 55).
Jumlah responden (orang)
25
20
15
10
5
0 Sangat Baik
Gambar 55
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Tidak Baik
Diagram tingkat pelayanan bengkel menurut responden nelayan pancing rumpon terhadap di PPN Palabuhanratu tahun 2010.
Berdasarkan gambar di atas, didapatkan informasi bahwa tingkat pelayanan bengkel di PPN Palabuhanratu secara umum memiliki nilai cukup baik sampai dengan sangat baik yang didominasi dengan nilai pelayanan sangat baik (76,7%). Responden merasa fasilitas bengkel ini sangat penting dan bermanfaat bagi kebutuhan responden dan memiliki pelayanan yang sangat baik.
139 13) Toko logistik Toko logistik berperan bagi nelayan pancing rumpon dalam menyediakan bahan alat pancing dan kebutuhan melaut seperti oli, minyak tanah, ransum dan lainnya. Namun saat ini fungsi tersebut tidak berjalan dengan baik, karena nelayan pancing rumpon membeli perlengkapan dan kebutuhan melaut tersebut dari tempat lain yaitu pasar Kecamatan Palabuhanratu dan SPBU Kecamatan Palabuhanratu. Perbekalan melaut seperti ransum dan minyak tanah dibeli oleh nelayan pancing rumpon di pasar Kecamatan Palabuhanratu yang terdapat di depan PPN Palabuhanratu. Pasokan oli didapatkan nelayan pancing rumpon dari SPBU milik pertamina yang bertempat di samping PPN Palabuanratu. Toko logistik di PPN Palabuhanratu hanya digunakan oleh nelayan pancing rumpon sebagai tempat membeli bahan dan alat pancing, tempat minum kopi, tempat makan sewaktu tidak melaut dan tempat membeli makanan ringan yang dapat dibawa seperti mie instan dan roti. Tidak adanya aturan dari PPN Palabuhanratu mengenai apa yang harus dijual oleh toko logistik seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab 5.2 butir 13, membuat toko logistik bebas menjual apa saja walaupun tidak berhubungan dengan bahan kebutuhan melaut seperti pulsa dan handphone. Toko logistik yang menjual bahan kebutuhan melaut berupa oli dan minyak tanah hanya terdapat 2 toko yang dapat dipastikan tidak sanggup menyediakan perbekalan melaut bagi seluruh armada di PPN Palabuhanratu. Selain itu pembelian perbekalan di pasar maupun di SPBU Kecamatan Palabuhanratu menurut nelayan pancing rumpon dikarenakan harganya lebih murah jika dibandingkan dengan harga yang terdapat di toko logistik PPN Palabuhanratu terutama jika pembelian dilakukan dalam jumlah yang besar. Hal di atas membuat kapasitas fasilitas toko logistik di PPN Palabuhanratu tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pengelola toko logistik dalam menyediakan bahan kebutuhan melaut dan kapasitas produksi toko logistik tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh nelayan pancing rumpon. Artinya besaran pemanfaatan fasilitas toko logistik lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas fasilitas maupun kapasitas produksinya.
140 Setelah mengetahui pemanfaatan toko logistik, maka hal berikutnya yang ingin diketahui peneliti adalah penilaian nelayan pancing rumpon terhadap pelayanan toko logistik. Penilaian dilakukan oleh 30 orang responden nelayan pancing rumpon dengan perhitungan seperti pada Lampiran 5. Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan bahwa 11 orang (36,7%) responden nelayan pancing rumpon memberikan nilai cukup baik dan 10 orang (33,3%) responden memberikan nilai kurang baik. Tidak terdapat responden nelayan pancing rumpon yang memberikan nilai sangat baik terhadap tingkat pelayanan toko logistik di PPN Palabuhanratu (Gambar 56). Dapat disimpulkan bahwa secara umum responden nelayan memberikan nilai kurang baik sampai dengan cukup baik bagi pelayanan toko logistik di PPN Palabuhanratu.
12
Jumlah responden (orang)
10 8 6 4 2 0 Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Tidak Baik
Gambar 56 Diagram tingkat pelayanan toko logistik menurut responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010. Dasar yang menyebabkan nelayan pancing rumpon memberikan nilai di atas karena sesuai dengan penjelasan sebelumnya yang menyatakan bahwa toko logistik yang terdapat di PPN Palabuhanratu yang dapat memenuhi kebutuhan melaut perikanan pancing rumpon hanyalah toko bahan dan alat pancing. Sedangkan kebutuhan melaut lainnya umunya dibeli leh nelayan pancing rumpon
141 di tempat lain (pasar ikan Kecamatan PPN Palabuhanratu dan SPBU Kecamatan Palabuhanratu). Berdasarkan penjelasan dari butir 1 sampai dengan butir 13 dapat diketahui bahwa fasilitas yang sering dan banyak dimanfaatkan oleh perikanan pancing rumpon dalam kegiatan penangkapannya adalah dermaga, kolam pelabuhan, instalasi BBM, instalasi air bersih, pengadaan es, perusahaan penanganan dan pendistribusian tuna, pasar ikan dan docking yang dikelola oleh PPN Palabuhanratu. Sedangkan fasilitas yang kurang/tidak sering dan kurang/tidak banyak dimanfaatkan oleh perikanan pancing rumpon adalah TPI, docking yang dikelola oleh PT CKU dan toko logistik. Selain itu berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa besaran pemanfaatan fasilitas di PPN Palabuhanratu oleh perikanan pancing rumpon secara umum lebih kecil dibandingkan kapasitas fasilitas maupun kapasitas produksinya. Fasilitas yang pemanfaatannya melebihi kapasitas produksinya adalah instalasi BBM milik KUD MMSL, dermaga dan kolam pelabuhan. Penilaian tingkat pelayanan fasilitas tersebut oleh 30 orang responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu secara umum adalah cukup baik sampai dengan sangat baik. Pelayanan yang mendapatkan nilai tidak baik sampai dengan kurang baik adalah TPI. Diperlukan perhatian dari pihak pengelola pelabuhan terhadap fasilitas-fasilitas yang kurang/tidak banyak dimanfaatkan, yang pemanfaatannya melewati kapasitas produksi fasilitas tersebut dan yang mendapatkan penilaian kurang baik sampai dengan tidak baik dari responden nelayan, agar dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap faslitas tersebut.
6.2 Besaran Biaya Terkait Pemanfaatan Fasilitas dan Pelayanan Kepelabuhanan yang Dikeluarkan oleh Perikanan Pancing Rumpon di PPN Palabuhanratu Berdasarkan penjelasan pada sub bab 2.4 dan sub bab 3.4 diketahui bahwa terdapat beberapa jenis biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan sebuah usaha termasuk usaha perikanan pancing rumpon yaitu biaya investasi, biaya produksi dan pinjaman. Biaya produksi yang dikeluarkan terdiri dari biaya tetap/fixed cost, biaya variabel/ variable cost dan biaya total/total cost (biaya tetap + biaya variabel).
142 Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa biaya investasi yang dikeluarkan oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu terdiri dari pembuatan kapal, pembelian alat tangkap, pembelian mesin, pembelian alat bantu, perizinan kapal dan perizinan usaha. Biaya tetap yang dikeluarkan perikanan pancing rumpon terdiri dari penyusutan barang investasi dan perawatan atau perbaikan. Biaya tetap berupa asuransi dan pajak tidak dikeluarkan oleh perikanan pancing rumpon. Biaya variabel yang dibayarkan oleh perikanan pancing rumpon untuk melakukan usaha penangkapan ikan terdiri dari biaya tambat labuh, pas kebersihan, pembelian air bersih, pembelian BBM, pembelian es balok, pengangkutan hasil tangkapan, pembelian oli dan pembelian ransum. Biaya penyusutan yang selalu dikeluarkan oleh perikanan pancing rumpon adalah penyusutan kapal, penyusutan alat tangkap, penyusutan mesin dan penyusutan alat bantu. Biaya perawatan/perbaikan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk merawat atau memperbaiki investasi agar investasi dapat digunakan sampai umur teknisnya habis (Pane, 2012). Biaya tersebut terdiri dari perbaikan kapal, perbaikan alat tangkap dan perbaikan mesin. Terdapat beberapa pengadaan investasi, biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh perikanan pancing rumpon yang terkait dengan pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan di PPN Palabuhanratu. Biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan investasi, biaya tetap dan biaya variabel yang terkait dengan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan tersebut dimasukkan ke dalam biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan. Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya fasilitas dan pelayanan terkait maka nelayan pancing rumpon tidak dapat melakukan pengadaan investasi dan melakukan kegiatan produksinya. Besaran hasil perbandingan biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan terhadap biaya investasi atau biaya total (biaya tetap + biaya variabel) merupakan besaran peran PPN Palabuhanratu terhadap perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu. Hasil perhitungan besaran biaya-biaya tersebut di atas yang dikeluarkan oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 berdasarkan perhitungan pada Lampiran 7 ditampilkan pada Tabel 33 berikut ini :
143 Tabel 33 Biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan oleh perikanan pancing rumpon dan persentasenya terhadap biaya investasi, biaya tetap, biaya bariabel dan biaya total di PPN Palabuhanratu tahun 2010 Besaran Uraian biaya biaya per tahun (Rp) Yang merupakan biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan 105.810.000 kepelabuhanan Lainnya 24.100.000 Jumlah keseluruhan biaya investasi/total A. Biaya investasi 129.910.000 investasi Perbandingan biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan 81,4% yang termasuk biaya investasi terhadap total investasi Yang merupakan biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan 2.800.000 kepelabuhanan Lainnya 7.322.000 1. Biaya Jumlah keseluruhan biaya tetap/total tetap 10.122.000 fixed cost (TFC) Perbandingan biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan 27,7% yang termasuk biaya tetap terhadap TFC Yang merupakan biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan 36.090.000 kepelabuhanan Lainnya 41.905.000 B. Biaya 2. Biaya Jumlah keseluruhan biaya variabel/ total 77.995.000 produksi variabel variable cost (TVC) Perbandingan biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan 46,3% yang termasuk biaya tetap terhadap TVC Yang merupakan biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan 38.890.000 kepelabuhanan Jumlah keseluruhan biaya produksi/ 3. Biaya 88.117.000 total cost (TC) total Perbandingan biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan 44,1% yang termasuk biaya produksi terhadap TC C. Pinjaman
144 Berdasarkan Tabel 33 di atas diketahui besaran biaya investasi yang dikeluarkan oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 adalah sebesar Rp 129.910.000,00. Menurut Lampiran 7 diketahui bahwa biaya investasi tersebut terdiri dari biaya pembuatan kapal Rp 100.000.000,00; pembelian alat tangkap (berupa pancing) Rp 4.000.000,00; pembelian dua unit mesin Rp 20.000.000,00; pembelian alat bantu penangkapan dan penanganan hasil tangkapan (berupa gacok, sekop dan serok) Rp 110.000,00 dan pembuatan suratsurat perizinan (berupa SIB, SIUP dan SIPI) Rp 5.950.000, 00. Besaran biaya investasi yang termasuk ke dalam biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhan yaitu biaya pembuatan kapal (docking), pembelian serok (BAP atau kedai pesisir) dan pembuatan surat-surat perizinan (Syahbandar perikanan) adalah sebesar Rp 105.810.000,00 atau 81,4% dari keseluruhan biaya investasi yang dikeluarkan oleh usaha perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010. Hal ini dapat juga berarti bahwa peran PPN Palabuhanratu terhadap pengadaan investasi dalam usaha perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu adalah sangat signifikan yaitu sebesar 81,4% dari total biaya investasi yang seharusnya dikeluarkan oleh usaha pancing rumpon di PPN Palabuhanratu. Berdasarkan Tabel 33 dan Lampiran 7 juga diketahui jumlah keseluruhan biaya tetap/total fixed cost (TFC) yang dikeluarkan oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 adalah sebesar Rp 10.122.000,00. Jumlah tersebut terdiri dari pembuatan pas tahunan kapal Rp 150.000,00 penyusutan kapal Rp 5.000.000,00; penyusutan alat tangkap Rp 800.000,00; penyusutan mesin Rp 1.000.000,00; penyusutan alat bantu Rp 22.000,00; perawatan atau perbaikan kapal Rp 2.500.000,00; perawatan atau perbaikan mesin Rp 150.000,00 dan perawatan atau perbaikan alat tangkap Rp 500.000,00. Terdapat dua komponen biaya tetap yang bernilai nol yaitu pajak dan asuransi, karena berdasarkan hasil wawancara nelayan perikanan pancing rumpon tidak mengeluarkan kedua komponen tersebut. Sebagian dari TFC tersebut merupakan biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan. Jumlah biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan tersebut adalah Rp 2.800.000,00 yang terdiri dari
145 pembuatan pas tahunan kapal (syahbandar perikanan), perawatan kapal (docking) dan perawatan mesin (bengkel). Persentase biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan yang termasuk biaya tetap terhadap TFC adalah 27,7%. Hal ini berarti 27,7% dari biaya tetap yang dikeluarkan oleh perikanan pancing rumpon
digunakan
untuk
mendapatkan
pelayanan
dari
fasilitas
PPN
Palabuhanratu. Jumlah biaya variabel yang dikeluarkan perikanan pancing rumpon sebagian besar bergantung kepada banyaknya trip penangkapan ikan yang dilakukan oleh perikanan pancing rumpon sepanjang tahun 2010. Nelayan perikanan pancing rumpon memberikan informasi bahwa rata-rata jumlah trip penangkapan ikan yang dilakukan oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanatu tahun 2010 adalah 25 kali trip, sedangkan rata-raja jumlah hari dimana perikanan pancing rumpon tidak melakukan trip penangkapan ikan (bertambat labuh di PPN Palabuhanratu) pada tahun 2010 adalah 150 hari. Hasil perhitungan pada Lampiran 7 memberikan informasi bahwa biaya tambat labuh yang harus dikeluarkan oleh perikanan pancing rumpon untuk bertambat labuh di PPN Palabuhanratu tahun 2010 adalah Rp 75.000,00 dalam satu tahun. Biaya tersebut biasanya dibayarkan langsung bersamaan dengan biaya pas kebersihan kolam pelabuhan sebesar Rp 15.000,00 dalam satu tahun. Nelayan perikanan pancing rumpon juga mengeluarkan biaya pembelian bahan kebutuhan melaut yang meliputi air bersih sebesar Rp 2.250.000,00, BBM Rp 33.750.000,00, es balok Rp 19.125.000,00, oli Rp 1.500.000,00 dan ransum Rp 20.000.000,00. Setelah mendaratkan hasil tangkapan di dermaga PPN Palabuhanratu, perikanan pancing rumpon harus mengangkut hasil tangkapan tersebut ke perusahaan penanganan dan pendistribusian tuna atau ke los pasar ikan PPN Palabuhanratu. Pengangkutan dilakukan menggunakan gerobak kayu milik buruh angkut. Rata-rata perikanan pancing rumpon melakukan tiga kali pengangkutan dalam sekali pendaratan hasil tangkapannya ke perusahaan penanganan dan pendistribusian tuna dan dua kali pengangkutan ke los pasar ikan PPN Palabuhanratu. Biaya angkut hasil tangkapan dari dermaga tempat pendaratan ke dua tempat tersebut sama yaitu Rp 10.000,00 untuk satu kali angkut. Sehingga didapatkan biaya yang dikeluarkan oleh perikanan pancing rumpon untuk
146 melakukan pengangkutan hasil tangkapan tahun 2010 adalah Rp 750.000,00 ke perusahaan penanganan dan pendistribusian tuna dan Rp 500.000,00 ke pasar ikan PPN Palabuhanratu (Lampiran 7). Seluruh biaya variabel/total variabel cost (TVC) yang dikeluarkan oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahuin 2010 berjumlah Rp 129.910.000,00. Sebagian dari biaya variabel tersebut merupakan biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan di PPN Palabuhanratu. Biaya tersebut berjumlah Rp 36.090.000,00 yang terdiri dari biaya tambat labuh, pas kebersihan, pembelian air bersih dan pembelian BBM. Sehingga diketahui bahwa sebesar 46,3% dari keseluruhan biaya operasional yang dikeluarkan perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 merupakan biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan. Keseluruhan biaya produksi/total cost (TC) yang dikeluarkan oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 berjumlah Rp 88.117.000,00. Sebesar 44,1% atau Rp 38.890.000,00 dari biaya tersebut merupakan biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan PPN Palabunaratu yang dimanfaatkan perikanan pancing rumpon tahun 2010. Hasil tersebut juga berarti bahwa peran PPN Palabuhanratu dalam kegiatan produksi perikanan pancing rumpon adalah sebesar 44,1%. Tidak terdapat biaya pinjaman yang dikeluarkan oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu. Berdasarkan perhitungan dan uraian biaya dapat diketahui bahwa 81,4% pengadaan investasi dan 44,1% kegiatan produksi perikanan pancing rumpon untuk melakukan usaha perikanan penagkapan ikan sangat dipengaruhi oleh fasilitas dan pelayanan PPN Palabuhanratu. Hal tersebut membuktikan bahwa peran PPN Palabuhanratu sebagai penyedia fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan sangat penting dalam pengadaan inevestasi dan pelaksanaan kegiatan usaha perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu. Jika fasilitas terkait tersebut tidak tersedia maka nelayan tidak dapat melakukan usaha perikanan pancing rumpon, atau harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mendapatkannya dari tempat lain.
147
7 KESIMPULAN DAN SARAN
7.1 Kesimpulan 1) Kondisi aktual fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan yang terkait perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu sebagian besar masih dalam keadaan baik dan dapat dimanfaatkan yaitu dermaga, kolam pelabuhan, instalasi air bersih,
instalasi
BBM,
pengadaan
es,
perusahaan
penanganan
dan
pendistribusian tuna, pasar ikan, syahbandar perikanan, kantor administratif PPN Palabuhanratu, docking dan bengkel.
Fasilitas dan pelayanan
kepelabuhanan yang kurang/tidak dapat dimanfaatkan adalah TPI dan toko logistik. Fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan yang belum terdapat adalah pabrik es. 2) Secara umum besaran pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan di PPN Palabuhanratu oleh perikanan pancing rumpon masih sangat kecil dibandingkan kapasitas produksi fasilitasnyanya, sehingga fasilitas terkait masih mampu melayani dan menyediakan kebutuhan perikanan pancing rumpon. Hanya kapasitas produksi instalasi BBM milik KUD MMSL yang tidak mampu mencukupi kebutuhan BBM armada pancing rumpon dan armada dibawah 30 GT lainnya di PPN Palabuhanratu. Tingkat pelayanan fasilitas PPN Palabuhanratu secara umum mendapatkan nilai cukup baik sampai dengan sangat baik dari 30 orang responden nelayan pancing rumpon. Satu-satunya fasilitas dengan nilai pelayanan yang kurang baik sampai dengan tidak baik oleh responden nelayan adalah TPI. 3) Besaran biaya pemanfaatkan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan oleh perikanan pancing rumpon terdapat beberapa bagian yaitu yang termasuk biaya investasi sebesar Rp 105.810.000,00 atau 81,5% dari keseluruhan biaya investasi dan yang termasuk biaya produksi yaitu Rp 38.890.000,00 atau 44,1% dari TC. Hal tersebut membuktikan bahwa peran PPN Palabuhanratu sebagai penyedia fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan sangat penting dalam pengadaan investasi dan pelaksanaan kegiatan usaha perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu. Tidak terdapat biaya asuransi, pajak dan pinjaman yang dibayarkan oleh perikanan pancing rumpon.
148 7.2 Saran 1) Diperlukan adanya ketegasan dari pihak pengelola PPN Palabuhanratu dalam mengatur tambat kapal di dermaga dan labuh kapal di kolam pelabuhan, serta dalam pembayaran biaya tambat labuh dan pas kebersihannya. 2) Pengelola PPN Palabuhanratu sebaiknya menertibkan kapal yang melakukan perbaikan di kolam pelabuhan dan membersihkan kolam pelabuhan dari sampah dan sisa-sisa bangkai kapal. 3) Diperlukan adanya pabrik es di dalam PPN Palabuhanratu, agar memudahkan nelayan dalam memenuhi kebutuhan es baik dari segi harga maupun ketepatan waktu pembeliannya.
149
DAFTAR PUSTAKA
Asit AR. 2010. Konsep Pelayanan Jasa Pelabuhan. Lontar UI [internet]. [diunduh 25 Januari 2012]. www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/132594T%2027835 ...pdf. [BPPT Kabupaten Sukabumi]. 2010. Sarana dan Prasaraa. BPPT Kabupaten Sukabumi [internet]. [diunduh 12 Januari]. http://bppt.kabupaten sukabumi.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=124 &Itemid=68. [BPS Kabupaten Sukabumi] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. 2010a. Sukabumi dalam Angka Tahun 2009. Kabupaten Sukabumi (ID): BPS Kabupaten Sukabumi. [BPS Kabupaten Sukabumi]. 2010b. Listrik dan Air Minum. Sukabumi BPS [internet]. [diunduh 10 Januari 2011]. http://sukabumikab.bps.go.id/ component/content/article /75/112-listrik-dan-air-minum.html. [Desentralisasi]. 2009. Pemenuhan Hak-Hak Dasar di Kabupaten Sukabumi. Desentralisasi [internet]. [diunduh 15 Februari 2011]. http://desentralisasi.net/good-practices/pemenuhan-hak-hak-dasar-di-kabupatensukabumi_20100109. [DKP] Departemen Kelautan dan Perikanan. 2006. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 16/MEN/2006 tentang pelabuhan perikanan. Jakarta (ID): DKP. [DKP] Departemen Kelautan dan Perikanan. 2010. Undang-Undang Nomor 45 Pasal 41 Ayat 1 tahun 2009. Jakarta (ID): DKP. [Deptan] Departemen Pertanian. 1997. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 51/Kpts/IK.250/1/97. Jakarta (ID): Deptan. [DKP Kabupaten Sukabumi]. 2009. Statistik Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2008. Sukabumi (ID): DKP Kabupaten Sukabumi. [DKP Kabupaten Sukabumi]. 2010. Statistik Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2009. Sukabumi (ID): DKP Kabupaten Sukabumi. Hamzah A. 2011. Kemampuan Pelelangan Hasil Tangkapan oleh Pengelola TPI di PPN Palabuhanratu [Skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
150 Handriana J. 2007. Pengoperasian Pancing Tonda pada Rumpon di Selatan Perairan Teluk Palabuhanratu Sukabumi Jawa [Skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. [Info Parahyangan]. 2011. SMK Negeri 1 Palabuhanratu. Info Parahyangan [internet]. [diunduh 21 Oktober 2011]. http://infoparahyangan.com/infopendidikan /smk-negeri-1-palabuhanratu. Jeujanan B. 2008. Efektivitas Pemanfaatan Rumpon Laut Dalam Operasi Penangkapan Ikan di Perairan Maluku Tenggara [Skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Kadariah. 1988. Evaluasi Proyek : Analisis Ekonomis. Edisi Dua. Jakarta (ID): Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Lubis E. 2006. Pengantar Pelabuhan Perikanan. Buku I. Bogor (ID): Laboratorium Pelabuhan Perikanan, Departemen Suberdaya Perikanan, FPIK-IPB. Mahyuddin B. 2007. Pola Pengembangan Pelabuhan Perikanan dengan Konsep Triptyque Portuaire : Kasus Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu [Skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Martasuganda S. 2008. Rumpon Rumah Pondokan Ikan. Bogor (ID): Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. FPIK-IPB. Bogor. Nugroho P. 2002. Pengeruh Perbedaan Ukuran Mata Pancing terhadap Hasil Tangkapan Pancing Tonda di Perairan Palabuhanratu Sukabumi Jawa Barat [Skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Nurlaelani. 2011. Bab II Landasan Teori. Scribd [internet]. [diunduh 1 April 2012]. http://www.scribd.com/doc/69967300/jbptunikompp-gdl-nurlaelani -19802-5-babii-k. Pane AB. 2008. Basket Hasil Tangkapan dan Keterkaitannya dengan Mutu Hasil Tangkapan dan Sanitasi di TPI PPN Palabuhanratu. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia. Vol.13 No.3. 150-157. Pane AB. 2009. Analisis Hasil Tangkapan. [Bahan Kuliah]. Bogor (ID): Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Pane AB. 2010. Komunikasi Pribadi. Bogor (ID) : Bagian Pelabuhan Perikanan. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
151 [Pemda Kabupaten Sukabumi]. 2010a. Statistika Kabupaten Sukabumi Tahun 2009. Kabupaten Sukabumi (ID) : Pemda Kabupaten Sukabumi. [Pemda Kabupaten Sukabumi]. 2010b. About Kabupaten Sukabumi. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi [internet]. [diunduh 12 Januari 2011]. http://www.kabupatensukabumi.go.id/trial/index.php?option=com_conte nt&view=article&id=50&Itemid=77&lang=en. [PPN Palabuhanratu] Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. 2010a. Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2009. Palabuhanratu (ID): PPN Palabuhanratu. [PPN Palabuhanratu] Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. 2010b. Statistik Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2010. Palabuhanratu (ID): PPN Palabuhanratu. [PPN Palabuhanratu] Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. 2010c. Daftar Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2010. Palabuhanratu (ID): PPN Palabuhanratu. [PPN Palabuhanratu] Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. 2010d. Daftar Biaya Jasa Tambat Labuh Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2010. Palabuhanratu (ID): PPN Palabuhanratu. [PPN Palabuhanratu] Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. 2010e. Slide Presentasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2010. Palabuhanratu (ID): PPN Palabuhanratu. Priatna AE. 2009. Hubungan Basket atau Wadah Hasil Tangkapan Terhadap Sanitasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Sukabumi Jawa Barat [Skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Rosyidi S. 2009. Pengantar Teori Ekonomi : Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Makro dan Mikro. Jakarta (ID): Rajawali Pres. Sainsbury J.C. 1971. Comercial Fishing Method. London England (UK) : Fishing New Book ltd. Sari WM. 2011. Penilaian Penggantian Unit Penangkapan Payang di PPN Palabuhanratu [Skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Subani W dan HR Barus. 1989. Alat Penangkapan Ikan dan Udang Laut Indonesia. Jurnal Penelitian Perikanan Laut No. 50. 177 dan 142.
152 [Syahbandar PPN Palabuhanratu] Syahbandar Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. 2010. Masuk dan Keluar Kapal Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Tahun 2010. Palabuhanratu (ID): Syahbandar PPN Palabuhanratu. Von Brand, A. 1984. Fishing Catching Methods of the World. London England (UK) : Fishing New Book Ltd. Yulia S. 2005. Kajian Operasional dan Pelayanan PPN Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat [Skripsi]. Bogor (ID): Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
153
LAMPIRAN
154
Lampiran 1 Peta lokasi penelitian PPN Palabuhanratu tahun 2010
154
155
Lampiran 2 Lay out PPN Palabuhanratu
Sumber: PPN Palabuhanratu, 2007
155
156 Lampiran 3
Perhitungan besaran pemanfaatan fasilitas kolam pelabuhan oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2009
1) Besaran pemanfaatan kolam pelabuhan I oleh armada pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2009 LK = P x L = 11,5 m x 2,68 m = 30,82 m²
PA = JK x LK = 35 unit x 30,82 m² = 1.078,7 m²
Besaran pemanfaatan kolam pelabuhan I = (PA : KP) x 100% = (1.078,7 m² : 3.000 m²) x 100% = 36,26%
Jadi besaran pemanfaatan kolam pelabuhan I PPN Palabuhanratu oleh perikanan pancing rumpon untuk bertambat labuh pada tahun 2009 adalah 36,26% dari keseluruhan luas kolam pelabuhan I.
Keterangan : LK = Luasan kolam pelabuhan yang digunakan oleh 1 unit armada pancing rumpon (m²) P = Rata-rata panjang kapal pancing rumpon (m) L = Rata-rata lebar kapal pancing rumpon (m) JK = Rata-rata jumlah armada pancing rumpon yang bertambat labuh di kolam pelabuhan I dalam 1 hari (unit) PA = pemakaian aktual fasilitas oleh perikanan pancing rumpon = luasan kolam pelabuhan yang digunakan oleh keseluruhan armada pancing rumpon dalam 1 hari (m²) KP = kapasitas produksi fasilitas = luas kolam pelabuhan I (%)
157 2) Besaran pemanfaatan kolam pelabuhan II oleh armada pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2009 LK = P x L = 11,5 m x 2,68 m = 30,82 m²
PA = JK x LK = 10 x 30,82 m² = 308,2 m²
Besaran pemanfaatan kolam pelabuhan II = (PA : KP) x 100% = (308,2 m² : 2.000 m²) x 100% = 15,41%
Jadi besaran pemanfaatan kolam pelabuhan II PPN Palabuhanratu oleh perikanan pancing rumpon untuk bertambat labuh pada tahun 2009 adalah 15,41% dari keseluruhan luas kolam pelabuhan II.
Keterangan : LK = Luasan kolam pelabuhan yang digunakan oleh 1 unit armada pancing rumpon (m²) P = Rata-rata panjang kapal pancing rumpon (m) L = Rata-rata lebar kapal pancing rumpon (m) JK = Rata-rata jumlah armada pancing rumpon yang bertambat labuh di kolam pelabuhan II dalam 1 hari (unit) PA = Pemakaian aktual fasilitas oleh perikanan pancing rumpon = luasan kolam pelabuhan yang digunakan oleh keseluruhan armada pancing rumpon dalam 1 hari (m²) KP = Kapasitas produksi fasilitas = luas kolam pelabuhan II (%)
158 Lampiran 4
Perhitungan besaran pemanfaatan fasilitas instalasi BBM oleh perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2009
1) Besaran pemanfaatan BBM KUD Mina Mandiri Sinar Laut oleh seluruh kapal perikanan dibawah 30GT di PPN Palabuhanratu tahun 2009 Besaran pemanfaatan BBM KUD Mina Mandiri Sinar Laut oleh seluruh armada perikanan dibawah 30GT = (PA : KP) x 100% = (350.058 liter : 136.000 liter) x 100% = 257,4%
Jadi besaran pemanfaatan BBM KUD Mina Mandiri Sinar Laut oleh keseluruhan armada perikanan dibawah 30GT tahun 2009 adalah 257,4%. Keterangan : PA = pemakaian aktual fasilitas = jumlah penggunaan BBM oleh seluruh armada perikanan dibawah 30GT (liter) KP = kapasitas produksi fasilitas = kapasitas penjualan BBM KUD Mina Mandiri Sinar Laut (liter)
2) Besaran pemanfaatan BBM KUD Mina Mandiri Sinar Laut dan PT Mekartunas Rayasejati oleh keseluruhan kapal perikanan dibawah 30GT di PPN Palabuhanratu tahun 2009 Besaran pemanfaatan BBM Koperasi unit desa Mina Mandiri Sinar Laut dan BBM PT Mekartunas Rayasejati oleh seluruh armada perikanan dibawah 30 GT = (PA : KP) x 100% = (350.058 liter : 736.000 liter) x 100% = 47,6%
Jadi besaran pemafaatan BBM KUD Mina Mandiri Sinar Laut dan PT Mekartunas Rayasejati oleh keseluruhan armada perikanan dibawah 30GT tahun 2009 adalah 47,6% dari kapasitas penjualan BBM KUD Mina Mandiri Sinar Laut dan PT Mekartunas Rayasejati. Keterangan : PA = pemakaian aktual fasilitas = jumlah penggunaan BBM oleh seluruh armada perikanan dibawah 30GT (liter) KP = kapasitas produksi fasilitas = kapasitas penjualan BBM KUD Mina Mandiri Sinar Laut + kapasitas penjualan BBM PT Mekartunas Rayasejati (liter)
159 3) Besaran pemanfaatan BBM KUD MMSL oleh kapal pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2009 Besaran pemanfaatan BBM KUD Mina Mandiri Sinar Laut oleh seluruh armada pancing rumpon = (PA : KP) x 100% = (27.100 liter : 136.000 liter) x 100% = 19,9% Jadi besaran pemanfaatan BBM KUD Mina Mandiri Sinat Laut oleh keseluruhan armada pancing rumpon tahun 2009 adalah 19,9% dari kapasitas penjualan BBM KUD Mina Mandiri Sinar Laut. Keterangan : PA = pemakaian aktual fasilitas oleh perikanan pancing rumpon = jumlah penggunaan BBM oleh seluruh armada pancing rumpon (liter) KP = kapasitas produksi fasilitas = kapasitas penjualan BBM KUD Mina Mandiri Sinar Laut (liter)
4) Besaran pemanfaatan BBM KUD MMSL dan TP Mekartunas Rayasejati oleh kapal pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2009 Besaran pemanfaatan BBM Koperasi unit desa Mina Mandiri Sinar Laut dan BBM PT Mekartunas Rayasejati oleh seluruh armada perikanan pancing rumpon = (PA : KP) x 100% = (27.100 liter : 736.000 liter) x 100% = 2,4% Jadi besaran pemanfaatan BBM KUD Mina Mandiri Sinat Laut dan PT Mekartunas Rayasejati oleh keseluruhan armada pancing rumpon tahun 2009 adalah 2,38% dari kapasitas penjualan BBM KUD Mina Mandiri Sinar Laut dan PT Mekartunas Rayasejati. Keterangan : PA = pemakaian aktual fasilitas oleh armada pancing rumpon = jumlah penggunaan BBM oleh seluruh armada pancing rumpon (liter) KP = kapasitas produksi fasilitas = kapasitas penjualan BBM KUD Mina Mandiri Sinar Laut + kapasitas penjualan BBM PT Mekartunas Rayasejati (liter)
160
Lampiran 5 Penilaian tingkat pelayanan fasilitas oleh 30 orang responden nelayan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 Jumlah responden Kategori DM KP TPI IAB IBBM PPD PI KA SP DK BK TL 1. Sangat Baik 17 11 7 16 21 4 2 23 2. Baik 15 10 2 9 15 17 10 9 7 4 6 5 3. Cukup Baik 9 16 3 3 3 4 2 14 15 1 11 4. Kurang Baik 6 4 18 1 1 2 2 5 7 10 5. Tidak Baik 7 2 4 Total (Σ) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Keterangan : DM = dermaga; KP = kolam pelabuhan; TPI = tempat pelelangan ikan; IAB = instalasi air bersih; IBBM = instalasi bahan bakar minyak; PPD = perusahaan penanganan dan pendistribusian; PI = pasar ikan; KA = kantor administrasi; SP = syahbandar perikanan; DK = docking; BK = bengkel; TL = toko logistic; - = tidak ada yang memilih
160
161 Lampiran 6 Perhitungan kisaran jumlah kapal pancing rumpon yang tidak membuat surat tanda bukti lapor kedatangan atau keberangkapan (STBLKK) setiap bulan di PPN Palabuhanratu tahun 2009
Keterangan : K = Kisaran persentase jumlah kapal pancing rumpon yang tidak membuat STBLKK (%) a = Jumlah kapal pancing rumpon paling banyak yang membuat STBLKK (unit) b = Jumlah kapal pancing rumpon paling sedikit yang membuat STBLKK (unit) c = Jumlah keseluruhan kapal pancing rumpon (unit)
162
Lampiran 7 Perhitungan biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan yang dikeluarkan perikanan pancing rumpon di PPN Palabuhanratu tahun 2010 serta persentasenya terhadap biaya investasi, biaya tetap, baiay variabel dan biaya total
Uraian
Fasilitas dan pelayanan
Umur teknis (tahun)
Harga satuan (Rp)
Kebutuhan
A. Biaya investasi 1) Biaya investasi yang merupakan biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan Docking 20 100.000.000 1 unit Pembuatan kapal BAP atau kedai pesisir 5 10.000 1 unit Pembelian serok Syahbandar perikanan 5 5.000.000 1 lembar Pembuatan SIB Syahbandar perikanan 12 400.000 1 lembar Pembuatan SIUP Syahbandar perikanan 12 400.000 1 lembar Pembuatan SIPI Sub jumlah 2) Biaya investasi lainnya Pembelian alat tangkap Pembelian mesin Pembelian gacok Pembelian sekop
-
5 20 5 5
10.000.000 2 unit 20.000 2 unit 30.000 2 unit
Sub jumlah Jumlah keseluruhan biaya investasi/total investasi Persentase biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan yang termasuk biaya investasi terhadap total investasi B. Biaya produksi 1. Biaya tetap 1) Biaya tetap yang merupakan biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan Docking 2.500.000 1 unit Perawatan/perbaikan kapal
Jumlah (Rp)
100.000.000 10.000 5.000.000 400.000 400.000 105.810.000 4.000.000 20.000.000 40.000 60.000 24.100.000 129.910.000 81,4%
2.500.000
162
163
Lanjutan Lampiran 7 Uraian Perawatan/perbaikan mesin Pembutan pas tahunan kapal 2) Biaya tetap lainnya Perbaikan alat tangkap Penyusutan kapal Penyusutan alat tangkap Penyusutan mesin Penyusutan gacok Penyusutan sekop Penyusutan serok Asuransi Pajak
Fasilitas dan pelayanan Bengkel Syahbandar perikanan
-
Umur teknis (tahun) 1
-
Harga satuan Kebutuhan (Rp) 75.000 2 unit 150.000 1 lembar Sub jumlah -
5.000.000 1 unit 500.000 4.000 6.000 2.000 -
2 unit 2 unit 2 unit 1 unit -
Sub jumlah Jumlah keseluruhan biaya tetap/total fixed cost (TFC) Persentase biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan yang termasuk biaya tetap terhadap TFC 2. Biaya variabel 1) Biaya variabel yang merupakan biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan Dermaga 500 150 hari Tambat labuh Dermaga, kolam 100 150 hari Pas kebersihan pelabuhan dan lain-lain Instalasi air bersih 300 300 liter x 25 trip Pembelian air bersih Instalasi BBM 4.500 300 liter x 25 trip Pembelian BBM Sub jumlah
Jumlah (Rp) 150.000 150.000 2.800.000 500.000 5.000.000 800.000 1.000.000 8.000 12.000 2.000 0 0 7.322.000 10.122..000 27,7%
75.000 15.000 2.250.000 33.750.000 36.090.000
163
164
Lanjutan Lampiran 7 Uraian
Fasilitas dan pelayanan
2) Biaya variabel lainnya Pembelian es balok Pengangkutan hasil tangkapan dari dermaga ke tempat -
Harga satuan (Rp)
Kebutuhan
Jumlah (Rp)
-
17.000 45 balok es x 25 trip
-
10.000 3 kali angkut x 25 trip
750.000
-
-
10.000 2 kali angkut x 25 trip
500.000
-
-
perusahaan penanganan dan pendistribusian tuna
Pengangkutan hasil tangkapan dari dermaga ke pasar ikan Pembelian oli Pembelian ransum Alat tulis kantor
Umur teknis (tahun)
6.000 10 liter x 25 trip 800.000 25 trip - Sub jumlah Jumlah keseluruhan biaya variabel/total variable cost (TVC) Persentase biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan yang termasuk biaya variabel terhadap TVC Jumlah biaya pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan yang termasuk biaya produksi Jumlah biaya produksi/total cost (TC) Persentase jumlah biaya terkait pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kepelabuhanan yang termasuk biaya produksi terhadap TC C. Pinjaman
19.125.000
1.500.000 20.000.000 30.000 41.905.000 77.995.000 46,3% 38.740.000 87.967.000 44,0% 0
164
