Fasilitas PPN & PPnBM

Fasilitas PPN & PPnBM

Raynold Tambunan MAk. Ak.

[email protected]

1

FASILITAS DI BIDANG PPN PAJAK TERUTANG TIDAK DIPUNGUT, SEBAGIAN/SELURUHNYA

Pasal 16B

DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK, SEMENTARA WAKTU/SELAMANYA

a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean; b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu; c. impor Barang Kena Pajak tertentu; d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pajak Masukan atas perolehannya dapat dikreditkan Raynold Tambunan MAk. Ak.

Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan

[email protected]

2

Impor BKP yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk KMK: 231/KMK.03/2001 diubah dg PMK: 27/PMK.011/2012

a.

Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik

b.

Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya

c.

barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan

d.

barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum

e.

barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan

f.

barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya Raynold Tambunan MAk. Ak.

[email protected]

3


g.

peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah

h.

barang pindahan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, mahasiswa yang belajar di luar negeri, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di luar negeri sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun, sepanjang barang tersebut tidak untuk diperdagangkan dan mendapat rekomendasi dari Perwakilan Republik Indonesia setempat

i.

barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undanganPabean

j.

barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum Raynold Tambunan MAk. Ak. [email protected]

4


k.

perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan Negara

l.

barang impor sementara

m. barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. barang tersebut belum dapat diproduksi dalam negeri; 2. barang tersebut sudah diproduksi dalam negeri, namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau 3. barang tersebut sudah diproduksi dalam negeri, namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri


[email protected]

5

Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri PP no 42 Tahun 1995 diubah dg PP no 25 Tahun 2001

Penyerahan BKP / JKP

Impor serta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri,

tidak dipungut


[email protected]

6

Tempat Penimbunan Berikat PP No. 32 Tahun 2009

Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk

Dapat Berupa

a. Gudang Berikat; b. Kawasan Berikat; c. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat; d. Toko Bebas Bea; e. Tempat Lelang Berikat; atau f. Ak. Kawasan Daur Ulang Berikat Raynold Tambunan MAk. [email protected]

7

Fasilitas PPN di Tempat Penimbunan Berikat BKP non Konsumsi

LUAR DAERAH PABEAN

Barang Modal

DAERAH PABEAN 4

1

BKP Non Konsumsi

3

Tempat Penimbunan Berikat 2 BKP non konsumsi

Sub Kontrak

5

1,2,3,4,5 PPN Tidak Dipungut Raynold Tambunan MAk. Ak.

LUAR DAERAH PABEAN [email protected]

8

Fasilitas PPN di Kawasan Bebas BKP TB / JKP

BKP

BKP

Ang. Udr & Tlkom

2

LUAR DAERAH PABEAN

DAERAH PABEAN 7

BKP

3 13

4

Kawasan Bebas Tempat BKP/JKP Penimbu nan Berikat

9

12 BKP TB / JKP 1 BKP/JKP

BKP/JKP

8

BKP/JKP

Kawasan Bebas 1, 2,5,7 PPN dibebaskan 3,6,9,11 PPN tdk dipungut 4,8,10,12,13 PPN dipungut


BKPTB

JKP TTT

11

JKP

10


9

Entrepot Produksi Tujuan Ekspor PP No. 3 Tahun 1996

Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor yang selanjutnya disebut EPTE adalah suatu tempat atau bangunan dari suatu perusahaan industri dengan batasbatas tertentu yang di dalamnya diberlakukan ketentuan-ketentuan khusus di bidang pabean, perpajakan dan tata niaga impor, yang diperuntukkan bagi pengolahan barang dan/atau bahan yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia, Kawasan Berikat, EPTE lainnya, atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor


[email protected]

10

Entrepot Produksi Tujuan Ekspor LUAR DAERAH PABEAN

Brg Modal, Bahan

DAERAH PABEAN 1

BKP

3

EPTE

2 EPTE

1, PPN ditangguhkan 2, PPN Tidak dipungut 3, Ekspor



11

IMPOR BKP TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PP 146/2000 jo PP 38/2003

Senjata, amunisi, alat angkutan di air, bawah air, udara, darat, kend lapis baja, kend patroli & angkutan khusus lainnya serta suku cadang yg diimpor oleh Dephan, TNI, Polri, atau pihak lain yg ditunjuk dan Komponen/bahan yg belum dibuat di dlm negeri yg diimpor oleh PT Pindad untuk pembuatan senjata & amunisi untuk Dephan, TNI atau Polri Vaksin polio dalam rangka PIN buku pelajaran umum, agama dan kitab suci Kapal laut, kapal angkut sungai, danau, penyeberangan sungai, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang; dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran/ keselamatan manusia, yg diimpor & digunakan oleh perusahaan: a) pelayaran niaga nasional; b) penangkapan ikan nasional; b) penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional; d) penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, & penyeberangan nasional Raynold Tambunan MAk. Ak.

[email protected]

12

IMPOR BKP TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PP 146/2000 jo PP 38/2003

Pswt udara & sk cadang serta alat keselamatan penerbangan/ keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan/pemeliharaan yg digunakan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional, dan suku cadang serta peralatan perbaikan/ pemeliharaan pesawat udara yg diimpor oleh pihak yg ditunjuk oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional Kereta api & sk cadang serta peralatan untuk perbaikan/ pemeliharaan serta prasarana yg diimpor oleh PT Kereta Api Indonesia, dan komponen/bahan yang diimpor oleh pihak yg ditunjuk oleh PT KAI yg digunakan untuk pembuatan kereta api, sk cadang untuk perbaikan/ pemeliharaan serta prasaranana yg digunakan oleh PT KAI Peralatan berikut suku cadang yg digunakan oleh Dephan, TNI untuk penyediaan data batas & photo udara wilayah NKRI untuk mendukung pertahanan nasional, yg diimpor oleh Dephan, TNI atau pihak lain yg ditunjuk Raynold Tambunan MAk. Ak.

[email protected]

13

PENYERAHAN BKP TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PP 146/2000 jo PP 38/2003 Rumah sederhana, RSS, Rumah Susun sederhana, Pondok Boro, asrama mahasiswa & pelajar serta perum lainnya yang batasannya ditetapkan oleh Menkeu setelah mendengar pertimbangan Menkimpraswil Senjata, amunisi, alat angkutan di air, bawah air, udara, darat, kend lapis baja, kend patroli & angkutan khusus lainnya serta suku cadang yg diimpor oleh Dephan, TNI, Polri, atau pihak lain yg ditunjuk dan komponen/bahan yg belum dibuat di dlm negeri yg diimpor oleh PT Pindad untuk pembuatan senjata & amunisi untuk Dephan, TNI atau Polri Vaksin polio dalam rangka PIN buku pelajaran umum, agama dan kitab suci Kapal laut, kapal angkut sungai, danau, penyeberangan sungai, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang; dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran/ keselamatan manusia, yg diimpor & digunakan oleh perusahaan: a) pelayaran niaga nasional; b) penangkapan ikan nasional; b) penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional; d) penyelenggara jasa angkutan Raynolddanau, Tambunan MAk. Ak. [email protected] 14 sungai, & penyeberangan nasional

PENYERAHAN BKP TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PP 146/2000 jo PP 38/2003 Pswt udara & sk cadang serta alat keselamatan penerbangan/ keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan/pemeliharaan yg digunakan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional, dan suku cadang serta peralatan perbaikan/ pemeliharaan pswt udara yg diimpor oleh pihak yg ditunjuk oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional Kereta api & sk cadang serta peralatan untuk perbaikan/ pemeliharaan serta prasarana yg diimpor oleh PT Kereta Api Indonesia, dan komponen/bahan yang diimpor oleh pihak yg ditunjuk oleh PT KAI yg digunakan untuk pembuatan kereta api, sk cadang untuk perbaikan/ pemeliharaan serta prasaranana yg digunakan oleh PT KAI Peralatan berikut sk cadang yg digunakan oleh Dephan, TNI untuk penyediaan data batas & photo udara wilayah NKRI untuk mendukung hanas, yg diimpor oleh Dephan, TNI atau pihak lain yg ditunjuk Raynold Tambunan MAk. Ak.

[email protected]

15

PENYERAHAN JKP TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PP 146/2000 jo PP 38/2003

Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi: a.Jasa persewaan kapal; b. Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh; c. Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi: a.Jasa persewaan pesawat udara; b. Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (PERSERO) Kereta ApiMAk.Indonesia Raynold Tambunan Ak. [email protected] 16

PENYERAHAN JKP TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PP 146/2000 jo PP 38/2003

Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah

Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana; dan

Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional Raynold Tambunan MAk. Ak.

[email protected]

17

Impor / Penyerahan BKP Strategis PP no. 12 Tahun 2001 stdtd PP no. 31 Tahun 2007

BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS :

a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang; b. makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan; c. barang hasil pertanian; d. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan; e. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum; dan f. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt; dan g. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI). adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang: pertanian, perkebunan dan kehutanan; peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau perikanan baik dari penangkapan atau budidaya, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan Raynold Tambunan MAk. Ak. [email protected] 18 dalam Lampiran PP ini


RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK (RUSUNAMI) Adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan kamar mandi/WC dan dapur, baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal, yang perolehannya dibiayai melalui kredit kepemilikan rumah bersubsidi atau tidak bersubsidi, yang memenuhi ketentuan: a. b. c.

luas untuk setiap hunian lebih dari 21m2 dan tidak melebihi 36m2; harga jual untuk setiap hunian tidak melebihi Rp 144.000.000,00; diperuntukkan bagi orang pribadi yang mempunyai penghasilan tidak melebihi Rp 4.500.000,00 per bulan dan telah memiliki NPWP; d. pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang mengatur mengenai persyaratan teknis pembangunan rumah susun sederhana; dan e. merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 Raynold Tambunan MAk. Ak. [email protected] 19 tahun sejak dimiliki.


ATAS IMPOR BKP TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN

a. barang modal (berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dlm keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang) yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan BKP tersebut; b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan; c. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan; d. barang hasil pertanian.


[email protected]

20


ATAS PENYERAHAN BKP TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN

a. barang modal (berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dlm keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang) yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan BKP tersebut; b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan; c. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan; d. barang hasil pertanian. e. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum f. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 (enam ribu enam ratus) watt g. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI) Raynold Tambunan MAk. Ak.

[email protected]

21

PPN ditanggung Pemerintah

Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri Th. Anggaran 2011 PMK No. 26/PMK.011/2011

Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi Untuk Tahun Anggaran 2011 PMK No. 22/PMK.011/2010


[email protected]

22

KASUS Sebutkan jenis fasilitas PPN atas transaksi berikut : 1) Impor barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya.... 2) Impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.... 3) penyerahan Barang dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri.... 4) Barang bukan untuk dikonsumsi yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Berikat.... 5) Barang untuk konsumsi yang dimasukkan dari Daerah Pabean lainnya ke Kawasan Berikat.... 6) Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean melalui pelabuhan yang ditunjuk.... 7) Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari Kawasan Bebas lainnya.... 8) penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas.... 9) Impor pesawat pribadi oleh Tn. Ramadhan.... 10) Impor mesin dan peralatan pabrik oleh PKP perdagangan besar alat alat industri.... Raynold Tambunan MAk. Ak.

[email protected]

23

RESTITUSI


[email protected]

24

DASAR HUKUM

UU KUP (Pasal 17C dan 17D)

KMK-141/KMK.03/2010

UU PPN (Pasal 9)

PER-20/PJ/2010

PMK-71/PMK.03/2010

PER-31/PJ/2010

PMK-72/PMK.03/2010

PER-63/PJ/2010

PMK-76/PMK.03/2010

KEP-184/PJ/2010

SE-47/PJ/2010

SE-76/PJ/2010

SE-57/PJ/2010

SE-144/PJ/2010

PMK-193/PMK.03/2007 stdd PMK-54/PMK.03/2009 Raynold Tambunan MAk. Ak.

[email protected]

25 25

Pasal 9 UU PPN jo PMK72/PMK.03/2010

PENGKREDITAN PM

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Ayat (4) Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku Ayat (4a)

kecuali a. PKP yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; b. PKP yang melakukan penyerahan BKPdan/atau penyerahan JKP kepada Pemungut PPN; c. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang PPN-nya tidak dipungut; d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor JKP, dan/atau f. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) Raynold Tambunan MAk. Ak.

[email protected]

Ayat (4b)

26

Pasal 9 UU PPN

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PPN

Pengembalian kelebihan PM kepada PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) huruf a sampai dengan huruf e, yang mempunyai kriteria sebagai PKP berisiko rendah, dilakukan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (1) UU 6 Tahun 1983 tentang KUP dan perubahannya Ayat (4c) Ketentuan mengenai PKP berisiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Ayat (4d) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) dan menerbitkan surat ketepan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak Ayat (4e) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4e), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP dan perubahannya

bukan Pasal 17C ayat (5) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP dan perubahannya


[email protected]

27

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN PKP dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah PKP yang memenuhi ketentuan : Telah ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah PMK-71/PMK.03/2010

WP Patuh (Pasal 17C UU KUP)

WP Kecil (Pasal 17D UU KUP) PMK-193/PMK.03/2007 stdd PMK-54/PMK.03/2009

dan melakukan kegiatan: kriteria: ekspor BKP;

SPT Tepat waktu;

penyerahan BKP/JKP kpd Pemungut PPN;

Tdk ada tunggakan pajak, kec ada izin angsur/tunda;

penyerahan BKP/JKP yang PPNnya tidak dipungut;

Hasil audit KAP WTP 3 tahun berturut; dan

ekspor BKP TB; atau

Tdk dipidana pajak 5 tahun terakhir;

eksporTambunan JKP MAk. Ak. Raynold

[email protected]

kriteria: Omzet < Rp400 juta; dan

LB < Rp28 juta

28

PMK-71/PMK.03/2010

PKP BERISIKO RENDAH Untuk ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah harus memenuhi syarat : a. PKP merupakan perusahaan terbuka yg paling sedikit 40 % dari seluruh saham disetornya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia b. PKP merupakan perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah c. Produsen selain PKP pada huruf a dan b, yang memenuhi persyaratan :

Tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan dlm jangka waktu 24 bulan terakhir

Tepat waktu dlm penyampaian SPT Masa PPN selama 12 bulan terakhir Nilai BKP yg dijual pada tahun sebelumnya paling sedikit 75 % adalah produksi sendiri Laporan keuangan untuk 2 tahun pajak sebelumnya diaudit Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Dengan Pengecualian


[email protected]

29

Alur Restitusi PPN SKPPKP

Penelitian 1 bln

SPT LB

-TPT - KP2KP - Pos/Kurir - e-filing

SKPKPP

17C KUP, 17D KUP, 9 (4c) PPN 1 bln

Cara permohonan: - Menggunakan SPT - Surat tersendiri

SKPLB

Pemeriksaan

SPMKP 12 bln

Selain 17C KUP, 17D KUP, 9 (4c) PPN


[email protected]

30

Fasilitas PPN & PPnBM

Recommend Documents