Perpajakan 2
PPN & PPnBM 18 Februari 2017 Benny Januar Tannawi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 1
Karakteristik PPN
1.
Pajak tidak langsung • Beban pajak dipikul oleh konsumen akhir. Pengusaha akan menggeser beban pajak kepada pembeli sesuai dengan mata rantai produksi dan distribusi hingga ke konsumen akhir melalui pengenaan pajak secara bertingkat. Pengusaha menggeser beban pajaknya melalui pengkreditan pajak
2.
Pajak konsumsi • Pemikul beban pajak berakhir pada konsumen akhir
3.
Bersifat Netral • Pengenaan PPN di dasarkan pada “destination principle” dan hanya dikenakan atas nilai tambahnya saja • PPN dipungut di tempat barang / jasa tersebut dikonsumsi
4.
Pajak Objektif • PPN hanya dikenakan bila terdapat factor objektif, yaitu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak • PPN akan mendahulukan objek, baru kemudian menjadi subjek
2
Yang termasuk penyerahan BKP A
Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;
E BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
B Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
F Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang;
C
D
Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP
G
H
Penyerahan BKP secara konsinyasi;
Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.
3
Yang tidak termasuk penyerahan BKP A
B
Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
C
Penyerahan BKP untuk jaminan utangpiutang;
Penyerahan BKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
D
E
Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP; dan
BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang PM atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.
4
Objek Pajak PPN A
Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
B
Impor BKP
E Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
F
Ekspor BKP Berwujud oleh PKP
Wajib PKP kecuali pengusaha kecil
C
D
Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
G
H
Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP
Ekspor JKP oleh PKP
WPOP / Badan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN terutang
5
Barang dan Jasa yang tidak dikenai PPN Jenis
Penjelasan • • •
Barang •
• • •
Jasa
• • • • • • •
barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan uang, emas batangan, dan surat berharga.
Jasa pelayanan kesehatan medis; Jasa pelayanan sosial; Jasa pengiriman surat dengan perangko; Jasa keuangan; Jasa asuransi; Jasa keagamaan; Jasa pendidikan; Jasa kesenian dan hiburan; iJasa penyiaran yang tidak bersifat iklan; Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
• • •
• • • •
Jasa tenaga kerja; Jasa perhotelan; Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum; Jasa penyediaan tempat parkir; Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam; Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan Jasa boga atau katering.
6
Tarif dan Cara Menghitung PPN Jenis Pajak
Tarif / Contoh
PPN
PPnBM
Cara menghitung
•
•
• • •
10% Dapat di ubah menjadi 5% - 15% yang diatur dengan PP 0% yang di terapkan atas: • Ekspor BKP berwujud • Ekspor BKP tidak berwujud • Ekspor JKP
• •
10% - 200% 0% yang di terapkan atas Ekspor BKP tergolong mewah
• •
Tarif x DPP DPP meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain
•
Contoh: PKP melakukan penyerahan BKP dengan harga jual IDR 25 juta PPN terutang adalah IDR 2.5 juta
Untuk PPnBM dikenai terhadap penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dan impor BKP yang tergolong mewah PPnBM hanya di kenakan 1 kali pada waktu penyerahan BKP atau pada waktu impor BKP yang tergolong mewah 7
PK dan PM
1
•
Selisihnya harus disetor ke kas Negara oleh PKP paling lambat akhir bulan berikutnya
• •
Selisihnya dapat direstitusi Selisihnya dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya / akhir tahun buku
PK > PM
PK dan PM 2
• •
•
PK < PM
PM dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan PK dalam Masa Pajak yang sama Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan terutang pajak, PM atas perolehan / impor dapat dikreditkan PM yang dikreditkan harus menggunakan FP yang memenuhi persyaratan
8
PM yang tidak dapat di kreditkan
•
Perolehan BKP atau JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
•
Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
•
Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan
•
Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
•
Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
•
Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 6
•
Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
9
Contoh Pengkreditan PPN Mei 20x1
Juni 20x1
Juli 20x1
PK
IDR 2,000,000
IDR 3,000,000
IDR 4,000,000
PM
IDR 4,500,000
IDR 2,000,000
IDR 2,000,000
KB
IDR 1,000,000
IDR 2,000,000
Kompensasi
IDR 2,500,000
IDR 1,500,000
LB
IDR 2,500,000
IDR 1,500,000
IDR 500,000 10
Faktur Pajak
Standar
Gabungan
Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama selama 1 (satu) bulan kalender dan dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan
a.
Harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.
b.
c.
d.
saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak; saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Notes : OP atau Badan yang tidak dikukuhkan sebagai PKP dilarang membuat FP 11
Informasi Minimal pada Faktur Pajak dan Dokumen Tertentu Sebagai Faktur Pajak Standar Informasi minimal : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP; Nama, alamat, NPWP Pembeli BKP atau Penerima JKP; Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; PPN yang dipungut; Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan Nama, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;
Dokumen tertentu sebagai FP Standar : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Faktur nota bon penyerahan yang di buat oleh Pertamina untuk penyerahan BBM / bukan BBM Tanda pembayaran atau kwitansi telepon Tiket / airway bill atas penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri SSP pembayaran PPN atas pemanfaatn BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean PIB yang dilampiri SSP atau bukti pungutan pajak oleh Ditjen Bea dan Cukai atas impor BKP PEB yang telah di muat oleh Ditjen Bea Cukai dengan dilampiri invoice Surat Perintah Pengiriman Barang yang di buat oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) / Depot Logistik (DOLOG) untuk penyaluran tepung terigu
12
Kode Faktur Pajak
Penerbitan FP Standar dimulai dari Nomor Urut 1 (satu) pada setiap awal tahun takwim mulai bulan Januari, kecuali bagi PKP yang baru dikukuhkan, Nomor Urut 1 (satu) dimulai sejak Masa Pajak PKP tersebut dikukuhkan.
Kode Transaksi 01
penyerahan kepada selain Pemungut PPN
02
penyerahan kepada Pemungut PPN Bendaharawan Pemerintah
03
penyerahan kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendaharawan Pemerintah)
04
penyerahan yang menggunakan DPP Nilai Lain kepada selain Pemungut PPN;
05
penyerahan yang Pajak Masukannya di Deemed kepada selain Pemungut PPN;
06
penyerahan Lainnya kepada selain Pemungut PPN;
07
penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya Tidak Dipungut kepada selain Pemungut PPN;
08
digunakan untuk penyerahan yang Dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM kepada selain Pemungut PPN;
09
digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D kepada selain Pemungut PPN
Kode Status 0 1
Normal Penggantian
13
Pembatalan Faktur Pajak
Jenis kasus
Penjelasan •
FP Standar yang cacat, rusak / salah dalam pengisian / penulisan sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, PKP yang menerbitkan FP Standar tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak Standar Pengganti
•
PKP yang menerbitkan maupun pihak yang menerima FP Standar tersebut dapat membuat copy dari arsip FP Standar
FP cacat
FP hilang • Pembatalan FP
Bila terjadi pembatalan transaksi penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang FP Standar-nya telah diterbitkan, maka PKP yang menerbitkan FP Standar harus melakukan pembatalan FP Standar
•
Penerbitan FP Standar Pengganti atau pembatalan FP Standar hanya dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak FP Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut diterbitkan.
•
Sepanjang terhadap SPM PPN dimana FP Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, belum dilakukan pemeriksaan dan atas PPN yang tercantum dalam FP Standar tersebut belum dibebankan sebagai biaya. 14
Pedoman Penghitungan PPN Masukan bagi Pengusaha • •
Untuk PKP (Pedagan Eceran / bukan) yang memilih dikenakan pajak dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Syarat Pedagang Eceran : • PKP OP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto selama 1 (satu) tahun buku tidak lebih dari IDR 4.8 M • Menyerahkan BKP melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan cara penjualan yang dilakukan dari rumah ke rumah; • Menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran tersebut; • Melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai, dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa BKP yang dibelinya.
Pedagang Eceran
1
PM
•
80% x PK
2
PK
•
Nilai peredaran bruto x 10%
1
PM
• •
BKP -> 70% x PK JKP -> 40% x PK
2
PK
•
Nilai peredaran bruto x 10%
PPN Selain pedagang eceran
15
Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM bagi PKP yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu •
• •
Kegiatan Usaha Tertentu : • Penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran (PMK no 79/PMK.03/2010) • Penyerahan emas perhiasan secara eceran (untuk penyerahan ini telah di ubah ke PMK no 30/PMK.03/2014) PKP yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu wajib menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan PM PKP yang beralih usaha di Kegiatan Usaha Tertentu berlaku ketentuan : • Bila peredaran usahanya dalam 1 tahun =<1.8 Miliar, dapat menggunakan pedoman ini • Bila peredaran usahanya dalam 1 tahun >1.8 Miliar, wajib menggunakan pedoman ini
Penyerahan Kendaraan Bekas
1
PM
•
90% x PK
2
PK
•
Peredaran usaha x 10%
Penyerahan Emas Perhiasan
1
PM
•
Tidak dapat dikreditkan
2
PK
•
(20% x harga jual) x 10%
PPN
15
Referensi
1.
UU PPN dan PPnBM no 42 tahun 2009
2.
PMK no 45/PMK.03/2008
3.
PMK no 79/PMK.03/2010
4.
Slide Bu Dwi Martani PPN dan PPnBM
Benny Januar Tannawi
[email protected] +62-811-147-9090 Bennytannawi.com
16
